PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Kabupaten Lampung Utara, bertempat tinggal di Desa Ngr Tlg Bw Kecamatan Bng My Kabupaten Lampung Utara; MELAWAN Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Ngr Tlg Bw Kecamatan Bng My Kabupaten Lampung Utara; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 3 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm tanggal 3 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1.

Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sgk Slt dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/09/XI/99 tanggal 02 Nopember 1999;

2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah milik Termohon di Desa Ngr Tlg Bw Kecamatan Bng My selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Desa Bl Kecamatan Pmt Pgg OKI selama 2 tahun, pindah lagi ke rumah milik Termohon di alamat yang sama selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ngr Tlg Bw Kecamatan Bng My selama 4 tahun 2 bulan, dan pada tahun 2011 Pemohon menjalani hukuman Penjara di LP Kotabumi selama 10 bulan, sebelum Pemohon masuk penjara antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

3.

Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;

4.

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon, Termohon selalu menggunakan alat kontrasepsi berupa susuk; b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga; c. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebih;

Hal. 2 dari 21 SalPut. No. 215/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

d. Termohon memiliki sifat temperamen yang berlebih, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon; 5.

Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2011 Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan merampas handphone milik Pemohon, setelah beberapa hari Handphone tersebut diambil kembali oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak terima lalu memfitnah dan melaporkan Pemohon ke pihak berwajib dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon harus dihukum dengan kurungan penjara selama 10 bulan, tetapi setelah Pemohon keluar dari penjara Pemohon sudah tidak tinggal dengan Termohon lagi, Pemohon tinggal dirumah kontrakan sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman milik bersama, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6.

Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7.

Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

8.

Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kotabumi dan telah terdaftar dengan nomor perkara 154/Pdt.G/2011/PA.Ktb dengan putusan Pengadilan digugurkan oleh majelis hakim karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan;


9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator Sholihin, S.Ag, M. H, namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal sebagai berikut :


 Bahwa Pemohon yang menyuruh Termohon untuk pasang susuk;  Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, karena selama ini Termohon selalu patuh dengan Pemohon;  Bahwa Termohon tidak cemburu berlebihan, karena Termohon hanya bertanya kepada Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan teman wanita Pemohon;  Bahwa tidak benar Termohon suka marah, Termohon marah karena Pemohon jika ditanya oleh Termohon tidak mau menjawab dengan jujur;  Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut harta gono-gini dibagi dua, nafkah lampau sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah ‘iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Pemohon dengan memberikan keterangan sebagai berikut :  Bahwa Pemohon hanya sekali menyuruh Termohon pasang susuk, namun Termohon dua kali pasang susuk karena dari awal menikah Termohon tidak mau punya anak;  Bahwa Termohon selalu membantah setiap dinasehati oleh Pemohon, bahkan Termohon pernah ngomong kalau wanita itu harus melawan;


 Bahwa Termohon cemburu berlebihan karena Termohon sampai melabrak semua teman wanita Pemohon;  Bahwa Termohon pernah memukul Pemohon dengan tiba-tiba sewaktu Pemohon lagi ngobrol dengan tetangga;  Bahwa Pemohon tidak memiliki harta bersama yang dapat dibagi karena semua harta sudah ada di tangan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat bersama tanpa membawa barang sedikit pun;  Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi nafkah lampau karena gaji Pemohon tinggal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);  Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah ‘iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan menuntut hak-hak Termohon terkait nafkah lampau, nafkah iddah dan mut’ah; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

permohonan,

Pemohon

mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 180XXX2801700001 tanggal 17 Januari 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara (P.1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/09/XI/99 tanggal 2 November 1999 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sgk Slt Kabupaten Lampung Utara P.2;


Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon; Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat; Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan rokok, bertempat tinggal di Kelurahan Klp Tj Kecamatan Ktb Slt Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya sebagai berikut :  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;  Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Ngr Tlg Bw;  Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun, yaitu sejak Pemohon dipenjara Juni 2011 sampai dengan sekarang, karena dilaporkan oleh Termohon atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;  Bahwa setelah keluar penjara antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon mengontrak di Desa Ngr Tlg Bw sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa Ngr Tlg Bw;  Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS, dan gajinya tinggal Rp. 600.000,Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);


2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor SD, bertempat tinggal di Desa Abg Jy Kecamatan Abg Slt Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya sebagai berikut :  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;  Bahwa saksi adalah saudara angkat kakak Pemohon;  Bahwa menurut cerita kakak Pemohon, sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon tidak punya keturunan dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;  Bahwa Pemohon dipenjara pada pertengahan tahun 2011 karena dituduh telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh Termohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun, Pemohon mengontrak rumah di Desa Ngr Tlg Bw sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa Ngr Tlg Bw;  Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS; Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahan Termohon, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : 1. SAKSI III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli panggul, bertempat tinggal di Desa Ngr Tlg Bw Kecamatan Bng My Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya sebagai berikut :  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;  Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Ngr Tlg Bw;


 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  Bahwa menurut cerita tetangga, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak peduli dengan Termohon;  Bahwa Pemohon pernah dipenjara karena dilaporkan telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh Termohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun;  Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS; 2. SAKSI IV, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN bertempat tinggal di Desa Ngr Tlg Bw Kecamatan Bng My Kabupaten Lampung Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada intinya sebagai berikut :  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;  Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Ngr Tlg Bw;  Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;  Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah Pemohon dan Termohon sendiri pada Juni 2011, ketika itu Pemohon menarik tangan Termohon secara paksa;  Bahwa Pemohon pernah di penjara pada pertengahan tahun 2011;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun, sejak kejadian Juni 2011 sampai sekarang;  Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS;


Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut hak-hak Termohon; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan hakim mediator Sholihin, S.Ag, M.H, namun tidak berhasil, dan selama dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara dan berdasarkan relaas Termohon Konvensi Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm telah terbukti bahwa Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dan


Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi tidak mau memiliki keturunan dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu menggunakan alat kontrasepsi berupa susuk, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga, Termohon Konvensi memiliki sifat cemburu yang berlebih, Termohon Konvensi memiliki sifat temperamen yang berlebih, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon Konvensi, dan puncak perselisihan terjadi Juni 2011 karena Termohon Konvensi mencurigai Pemohon Konvensi memiliki hubungan dengan wanita lain dan merampas handphone milik Pemohon Konvensi, setelah beberapa hari handphone tersebut diambil kembali oleh Pemohon Konvensi, tetapi Termohon Konvensi tidak terima lalu memfitnah dan melaporkan Pemohon Konvensi ke pihak berwajib dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi harus menjalani hukuman kurungan penjara selama 10 bulan, dan setelah Pemohon Konvensi keluar dari penjara Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal dengan Termohon Konvensi lagi, Pemohon Konvensi tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal dirumah kediaman milik bersama, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun dan selama itu juga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;


Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah sebagian yang lain dengan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi yang menyuruh Termohon Konvensi untuk memasang susuk, selama ini Termohon Konvensi selalu patuh kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak cemburu berlebihan, Termohon Konvensi hanya bertanya kepada Pemohon Konvensi mengenai hubungan Pemohon Konvensi dengan teman wanita Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak suka marah, Termohon Konvensi marah karena Pemohon Konvensi jika ditanya oleh Termohon Konvensi tidak mau menjawab dengan jujur, dan memberikan keterangan bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, masingmasing telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan keterangan masing-masing saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah sehingga patut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan keterangan masing-masing saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung


dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah sehingga patut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, dan alat-alat bukti di persidangan telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, bahkan akibat pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi pernah menjalani hukuman kurungan penjara sejak Juni 2011 setelah dilaporkan oleh Termohon Konvensi kepada pihak berwajib dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon Konvensi, dan setelah bebas dari penjara, Pemohon Konvensi tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah selama 2 tahun, sejak Juni 2011 sampai dengan sekarang; Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;


Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian jika tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat dalam kasus ini berlaku kaidah fikih “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Dalam Rekonvensi : Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban menuntut menuntut harta gono-gini dibagi dua, nafkah lampau sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah ‘iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);


Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama yang dapat dibagi karena semua harta sudah ada di tangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat bersama tanpa membawa barang sedikit pun, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi nafkah lampau karena gaji Tergugat Rekonvensi tinggal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah ‘iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam duplik menyatakan tetap pada jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu menuntut hak-hak Termohon terkait nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut’ah, kecuali dalam hal harta bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS, dengan sisa gaji bersih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan meninggalkan harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI, dan tuntutan nafkah ‘iddah Penggugat


Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi menjalani hukuman kurungan penjara karena dilaporkan Penggugat Rekonvensi kepada pihak berwajib dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa sikap Penggugat Rekonvensi yang melaporkan Tergugat Rekonvensi hingga mengakibatkan Tergugat Rekonvensi menjalani hukuman kurungan penjara pada satu sisi, dan menuntut nafkah Tergugat Rekonvensi pada sisi lain, bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan; Menimbang, bahwa dengan menjalani hukuman penjara, telah membatasi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bekerja dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami, oleh karena itu, sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi merupakan kondisi khusus yang patut dimaklumi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah ‘iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah ‘iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS dengan gaji bersih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa nafkah ‘iddah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap menempati tempat tinggal bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi masih mengontrak rumah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah ‘iddah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dan membebankan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ‘iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan; Menimbang, bahwa tuntutan uang mut’ah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS dengan gaji bersih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sementara Penggugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dagang, dan Penggugat Rekonvensi mendapatkan seluruh harta bersama, maka besarnya mut’ah yang sanggup diberikan oleh Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan kepatutan karena bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi yang tidak diminta dapat digabungkan sebagai mut’ah bagi Penggugat Rekonvensi;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;


2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ‘iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 1. Memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan

Agama

Kotabumi

untuk

mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 2. Membebankan

kepada

Pemohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, H. A. FERNANDESZ, S.Ag, M.Sy


dan MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.HI, M.SI, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUS DIANNINGSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, M.H

Anggota Majelis

Anggota Majelis

H. A. FERNANDESZ, S.Ag, M.Sy

M. ISNA WAHYUDI, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti

AGUS DIANNINGSIH, S.H


Perincian biaya perkara : Biaya pendaftaran

: Rp. 30.000,-

Biaya proses

: Rp. 50.000,-

Biaya panggilan

: Rp. 300.000,-

Biaya redaksi

: Rp.

5.000,-

Biaya meterai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 391.000,-


PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents