PENETAPAN Nomor: X/Pdt.P/2012/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh: PEMOHON I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; PEMOHON II, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor: X/Pdt.P/2012/PA.Ktbm tanggal 11 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat penulisan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menyebut Pemohon I dengan Pemohon II sebagai para Pemohon; Menimbang, bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803222305840002 tertanggal 08-05-2012, tanda P.1
Halaman 1 dari 9
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK
1803224909900003
tertanggal08-05-2012, tanda P.2; 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor: 1803220608100002, tanda P.3; Menimbang, bahwa di persidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama : 1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II karena telah lama bertetangga; - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi perkawinan waktu pernikahan para Pemohon sekitar tahun 2009, terjadi ijab qabul dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua saksi perkawinan; - Bahwa para Pemohon telah melengkapi semua persyaratan administrasi perkawinan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi para Pemohon belum membayar uang administrasi karena belum mampu membayarnya sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah, dan sekarang kurang lebih satu tahun yang lalu Penghulu tersebut telah meninggal dunia; - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami; - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon; 2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I karena bertetangga telah lama; - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan para Pemohon sekitar tahun 2009, ada ijab qabul dengan mahar dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi; - Bahwa para Pemohon telah melengkapi semua persyaratan administrasi perkawinan melalui Penghulu untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi para Pemohon belum membayar uang administrasi karena belum mampu membayarnya
Halaman 2 dari 9
sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah, dan sekarang kurang lebih satu tahun yang lalu Penghulu tersebut telah meninggal dunia; - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan untuk menikah dan selama berumah tangga tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa para Pemohon telah hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami; - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon; Menimbang,
bahwa
dipersidangan
para
Pemohon
telah
menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksisaksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum
dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam perkara ini; Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”: Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis hakim memeriksa surat permohonan para pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.3 dipersidangan, maka para Pemohon adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan para pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sahnya perkawinan para pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 di
Halaman 3 dari 9
Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya penetapan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.2 dan P.3, para pemohon tinggal di Kabupaten Lampung Utara, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta ada hubungannya dengan perkara ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 285 Rbg, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg; Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan faktafakta yang telah terbukti sebagai berikut : 1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 di Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat, meskipun para pemohon telah menyerahkan melalui persyaratan administrasi perkawinan tersebut melalui Penghulu tetapi belum membayar uang administrasi karena waktu itu belum mampu untuk membayarnya; 2. Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan sekarang para Pemohon hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, dan tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak pernah berpoligami; 3. Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan landasan hukum atau bukti sah perkawinan para Pemohon dalam hal ini untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;
Halaman 4 dari 9
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, Dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul; Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya ”Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”; Menimbang, bahwa dalam kitab I’anatut Thalibin, Juz IV,halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum yang Artinya “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 24 Oktober 2009 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah memberikan persyaratan administarasi perkawinan melalui penghulu untuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah agar didaftarkan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi para Pemohon belum membayar uang administrasi karena waktu itu tidak mampu
Halaman 5 dari 9
sehingga sampai dengan sekarang perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah; Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan; Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan; Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (vide Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak diluar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya; Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini
diperlukan untuk bukti otentik perkawinan para pemohon sehingga
perkawinan para pemohon mempunyai kekuatan hukum, dan para Pemohon dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat ada kelalaian dari petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat, dan juga ada ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga perkawinan para pemohon tidak tercatat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Halaman 6 dari 9
Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh para pemohon jika permohonan isbat nikah para pemohon ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari kelalaian petugas pencatat nikah tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat tidak mampu akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh majelis hakim, yang berbunyi ”menolak ke-mafsadat-an (kerusakan) harus didahulu daripada menarik kemaslahatan”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinanya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon menikah; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
Halaman 7 dari 9
MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 di Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara; 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara; 3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kotabumi, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami Dra. SITI ZURBANIYAH, S.H, M.H.I sebagai
Hakim Ketua dan ISEP RIJAL
MUHAROM, S.Ag. M.H. serta M. ISNA WAHYUDI, SHI, M.SI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. ZURAIDA, M.H sebagai panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim Ketua,
Dra. SITI ZURBANIYAH, S.H, M.H.I
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag. M.H.
M. ISNA WAHYUDI, SHI, M.SI
Panitera,
Dra. Hj. ZURAIDA, M.H
Halaman 8 dari 9
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Panggilan 3. Biaya ATK/Pemberkasan 4. Biaya Meterai 5. Biaya Redaksi
Rp 30.000 Rp 150.000 Rp 50.000 Rp 6.000 Rp 5.000 Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Salinan penetapan ini telah sesuai dengan aslinya Pengadilan Agama Kotabumi Panitera,
Dra. Hj. Zuraida, MH
Halaman 9 dari 9
