PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Wiraswasta,

tempat

tinggal

di

Kelurahan

KU

Kecamatan KTB Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon; melawan TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan KU Kecamatan KTB

Kabupaten Lampung Utara, sebagai

Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama

Kotabumi

Nomor

XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa antara Pemohon

dan Termohon adalah suami istri, telah

melaksanakan akad nikah pada tanggal 22 April 2012 di hadapan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0283/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

pejabat Kantor Urusan Agama Kec. KTB di kediaman termohon. Pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon

berstatus jejaka dan

Termohon berstatus perawan sebagaimana tersebut dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/ 01/V/ 2012 tanggal, 22 April 2012; 2. Bahwa setelah dilangungkannya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Kediaman orang tua Pemohon di Kel. KU Kec. KTB, Kab. Lampung Utara, sejak awal pernikahan sampai anak pemohon dan termohon lahir; 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama

sebagaimana layaknya suami istri yang telah

diakrunia seorang anak laki-laki yang bernama DAF Bin PEMOHON, umur : 2 Tahun; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun dan harmonis yang dibuktikan dengan kelahiran seorang anak. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang lalu; a. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon b. Termohon sering membantah perkataan Permohon 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berkata kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak sanggup untuk hidup berumah Tangga dengan Pemohon lagi pada akhir bulan Desemeber Tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon; 6. Bahwa

Pemohon

telah

berupaya

bersabar

mengatasi

untuk

mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena sikap termohon yang bersikeras tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami isteri. Bahwa dengan sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon

tidak

ridho karena

Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin, oleh karenannya Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;


7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perceraian ini; Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas ,untuk dan atas nama Pemohon, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk

menerima, memeriksa, mengadili, dan selajutnya memutus perkara ini sebagai berikut : PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya ; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Koatabumi. 3. Pemohon bersedia/sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perceraian ini SUBSIDER : Bila mana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim

mengupayakan

untuk

mendamaikan

para

pihak

dimuka

persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama H. A. Fernandezs, S.Ag., M.Sy, namun tidak berhasil; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa awal tidak harmonis sejak 10 bulan yang lalu; - Bahwa mengenai alasan perceraian, benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon tetapi itu karena Pemohon yang duluan mengucapkan kata cerai;


- Bahwa tidak benar Termohon sering membantah tetapi justru sebaliknya; - Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon; Bahwa

atas

jawaban

Termohon

tersebut,

Pemohon

mengajukan replik secara lisan yang pada intinya permohonannya

dan

atas

pertanyaan

Majelis

Hakim,

telah

tetap pada Pemohon

menyatakan telah bersedia memberikan sesuatu kepada Termohon berupa : - Nafkah iddah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah (3 bulan); - Mut’ah berupa emas seberat 2 gram; - Nafkah/biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawabannya dan menyatakan menerima dengan sesuatu yang akan diberikan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : a. Asli

Surat

Keterangan

Berdomisili

an.

PEMOHON

Nomor

:

XXX.4/72/64-LU/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah KU Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Bukti P1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/01/V/2012 Tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB Kabupaten Lampung Utara (Bukti P2); Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga sebagai berikut : 1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;



Saksi adalah ayuk kandung Pemohon;



Saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;




Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, saat ini ikut dengan Termohon;



Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sekarang tidak harmonis lagi;



Sebabnya karena masalah biasa, Termohon disuruh makan oleh ibu Pemohon tapi Termohon tidak mau, Termohon malah pergi keluar rumah;



Sebab lain karena salah paham keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;



Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;



Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Desember 2013 lalu;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonsebagai suami istri;



Saksi adalah kakak ipar Pemohon;



Saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;



Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, saat ini ikut dengan Termohon;



Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sekarang tidak harmonis lagi;



Sebabnya saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya;




Saya tidak tahu apakah sudah didamaikan atau belum, yang saksi dengar ayah Termohon pernah menyuruh Termohon untuk menceraikan Termohon waktu di lapangan Futsal;



Pemohon dan Termohon sudah pisah hampir 1 tahun yang lalu;



setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi; Bahwa, Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun berupa alat

bukti baik surat maupun saksi; Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutkan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya; Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.


Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan…dst. Maka sesuai bukti P2, Pemohon merupakan suami dari Termohon yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal 154 R.Bg Jo. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim Pemohon

agar

telah

berusaha

bersabar

dan

mendamaikan dengan menasehati mempertahankan

keutuhan

rumah

tangganya dan juga telah diupayakan melalui proses mediasi oleh hakim mediator bernama H. A. FERNANDEZ, S.Ag., M.Sy., tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata semua dalil Pemohon diakui oleh Termohon akan tetapi ada sebagian pengakuan yang berklausul, yaitu mengenai alasan perceraian sebagaimana posita poin 4 huruf (a) dan (b) bahwa Termohon benar sering meminta cerai kepada Pemohon tetapi itu dikarenakan Pemohon yang lebih dulu mengatakan cerai kepada Termohon, dan Termohon tidak membantah melainkan sebaliknya; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama


7 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun

lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering minta cerai dan sering membantah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas; Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalildalil Pemohon tersebut diatas kecuali mengenai alasan perceraian, dan Termohon tidak berkeberatan untuk

diceraikan oleh

Pemohon, maka

sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg, dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dinyatakan telah terbukti ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan 2 orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Surat Keterangan Domisili mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Termohon mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenai

kedudukan

hukum

dalam

perkara

aquo

dan

telah

dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal XXX ayat 1 angka 4 R.Bg Jo. Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dan keterangan saksi tersebut mengenai posita angka 4 (a) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan


saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan alat bukti, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu apapun, oleh karena itu dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon harus dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa sejak 7 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Termohon sering minta cerai dan membantah perkataan Pemohon;

-

Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang, sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya dan melalui Hakim Mediator juga Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut : -

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti ada sifat perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 UUP Jo. Pasal 3 KHI;

-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya pisah tempat tinggal dan adanya sikap Pemohon dan Termohon yang saling tidak mau lagi kembali membina rumah tangganya kembali;


-

Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami

istri telah pisah tempat tinggal, tidak ada rasa kasih saksing dan saling meghormati, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan tak ada yang berusaha untuk rukun kembali walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah retak, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai

tujuan perkawinan

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Jo. Al-qur'an surat

Ar-Rum ayat

21,

karenanya

permohonan

Pemohon

dapat

dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, dimana hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

.‫وان ﻋﺰﻣﻮااﻟﻄﻼق ﻓﺎن ﷲ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ‬ Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui” Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akan

menimbulkan

kemudharatan bagi kedua belah pihak;


Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

dalam

persidangan, ternyata Termohon tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak atas nafkah iddah dan mut’ah. Dengan demikian, Mejelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami atas akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon; Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana di atas, Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan), dan mut’ah berupa emas seberat 2 gram yang diberikan kepada Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesanggupannya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Danesh Airi Fasya Bin PEMOHON, umur 2 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan/pemeliharaan Termohon dan anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk membiayai nafkah anaknya, maka Mejelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat membebankan kewajiban kepada


Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah anak (Vide Yurisprudensi MARI Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004); Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri (telah menikah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis

Hakim

perlu

menambahkan

amar

putusan

yang

isinya

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat

pasal-pasal

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan sesuatu kepada Termohon berupa :


a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah (3 bulan); b. Mut’ah berupa emas seberat 2 gram; c. Nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak sebesar Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; 4. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Kotabumi

untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor

Urusan

Agama

Kecamatan

Kotabumi

Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabumi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1435 H. oleh kami ANTONI SAID, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH. dan SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota-anggota Majelis dan

dibantu oleh

EDY RIADI, S.Sos., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ANTONI SAID, S.Ag.


Anggota Majelis

Anggota Majelis

H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

EDY RIADI, S.Sos., SH. Perincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran

Rp.

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 150.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

30.000,-

Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents