PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. tertanggal 13 Februari 2013;

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara : Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kng RT.003 RW. 004 No. 26 Kelurahan KT Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SS, SH, MH dan MB, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukumnya beralamat di Jalan PP Desa SJ Kecamatan GS Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2013; LAWAN Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di PP WLS, Desa BKR Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SKY, SH, MH dan BJR, SH, Advokat / Penasehat Hukum, pada kantor hukumnya beralamat di Jalan PBC Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan; Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal 1 dari 33 Put.No.25/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi, Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm tanggal 15 Januari 2013, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 April 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX/28/IV/1993 tertanggal 22 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SS, Kabupaten Lampung Utara;

2.

Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan pernikahan dilaksanakan dengan dasar suka sama suka;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa MR, Kecamatan SS, Kabupaten Lampung Utara selama 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di PP RU, Kendari Jawa Timur selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa MR, Kecamatan SS, Kabupaten Lampung Utara selama 1 minggu, kemudian berpindah tempat tinggal kembali di rumah pemberian Bapak H. RD di Dusun DM, Desa KB, Kecamatan AS, Kabupaten Lampung Utara selama 1 tahun 2 bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di PP WS, Desa BKR, Kecamatan AS, Kabupaten Lampung Utara selama 13 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Dusun DM, Desa BKR, Kecamatan AS, Kabupaten

Lampung Utara selama 3 tahun dan sekarang

Penggugat bertempat tinggal (menumpang) di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Kng Desa KT, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;


4.

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini telah berlansung selama kurang dari 20 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :

5.

a.

AAAY bin Tergugat, lahir di Kotabumi 17 Mei 1994;

b.

NAA binti Tergugat, lahir di Kotabumi 15 Juli 2001;

c.

NAAtb binti Tergugat, lahir di Kotabumi, 25 September 2006;

Bahwa sejak awal – awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama 17 tahun, kemudian setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus – menerus. Perselisihan

dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada lagi

kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, Tergugat sering menganiaya Penggugat hingga mengakibatkan memar – memar dan mengakibatkan keluar darah di tubuh Penggugat, dan Tergugat ketahuan oleh Penggugat, dimana Tergugat telah menikah dengan salah seorang santri Penggugat dan Tergugat yang bernama “TM” pada awal tahun 2011; 6.

Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2011, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dipaksa untuk menyetujui Tergugat menikah dengan salah seorang Santri Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat menolak. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7.

Bahwa terhadap pernikahan Tergugat dengan salah seorang Santri dari PP Penggugat dan Tergugat yang bernama “TM”, kemudian terhadap perbuatan Tergugat tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan Nikah Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUH Pidana sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/XXXX/B/X/2012/POLDA LAMPUNG/SPK RES LU, dan dari


pengembangan hasil penyelidikan diketahui adanya pernikahan Tergugat dengan Santri yang bernama TM pada bulan Juni 2011; 8.

Bahwa beberapa hari setelah Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan Nikah Tanpa Izin, tepatnya tanggal 26 Nopember 2012 sepulangnya Tergugat dari tanah suci, Tergugat datang ke rumah Penggugat di Jl. Kng Desa KT, Kecamatan KS, Kabupaten Lampung Utara, Tergugat langsung masuk ke kamar menemui Penggugat, Tergugat emosi sambil memegang leher dan memukul kepala Penggugat dengan tangannya hingga mengakibatkan luka. Peristiwa penganiayaan tersebut dilihat oleh kedua anak Penggugat yang bernama NAA binti Tergugat dan NAAtb binti Tergugat yang saat itu berada di rumah;

9.

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menganiaya Penggugat, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/XXXX/B/XI/2012/POLDA LAMPUNG/SPKT RES LU tanggal 29 Nopember 2012 tentang tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sekarang Tergugat telah dinyatakan sebagai Tersangka oleh Polres Lampung Utara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/XX/1/2013/Reskrim, tertanggal 07 Januari 2013;

10. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2011 pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi No perkara XXX/Pdt.G/2011/PA.Ktb dan Keputusan Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat; 11. Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan banding dan keputusan banding membatalkan keputusan Pengadilan Agama Kotabumi namun Penggugat tidak mengajukan kasasi terhadap keputusan tersebut dengan harapan Tergugat dapat berubah;


12. Bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan kasasi dan menerima keputusan banding namun Tergugat tetap tidah berubah, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi hingga saat ini; 13. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat telah dilakukan upaya – upaya perdamaian, akan tetapi upaya – upaya yang telah dilakukan oleh keluarga besar kedua belah pihak tersebut tidak berhasil; 14. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dibina kembali dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin dapat terwujud; 15. Bahwa oleh karena nyata dan terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yaitu “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tanggga”, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya sangatlah

beralasan

hukum

bagi Pengadilan

Agama

Kotabumi untuk

memisahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian; 16. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAA binti Tergugat, lahir di Kotabumi 15 Juli 2001 dan NAAtb binti Tergugat, lahir di Kotabumi, 25 September 2006 yang belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi dalam hal ini Majalis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dapat menetapkan hak asuh / pemeliharaan kedua anak tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;


Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3.

Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama NAA binti Tergugat, lahir di Kotabumi 15 Juli 2001 dan NAAtb binti Tergugat, lahir di Kotabumi, 25 September 2006 berada dalam hadhanah Penggugat;

4.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp 10. 000.000 – (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Penggugat;

5.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aquo et bono); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi baik dengan jalan menghadirkan principal Penggugat dan Tergugat maupun antara kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI Bahwa Eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur ( Obscuur Libel) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi Tertanggal 15 Januari 2013 penuh dengan keragu-raguan,bahkan gugatan cerai diajukan berdasarkan rasa emosional yang tinggi hal ini dapat dilihat sebagai berikut:  Pada petitum Penggugat point ke 4, yang meminta agar Tergugat memberikan Nafkah kepada ke - 2 (dua) anak Tergugat dan Penggugat yaitu : 1. NAA , umur 11 tahun; 2. NAAtb, umur 6 tahun; Sebesar minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh Juta Rupiah)per bulan.  Sedangkan pada posita, Penggugat tidak menguraikan tentang pemberian nafkah tersebut secara rinci, berapa penghasilan Tergugat dan untuk apa saja dana tersebut dipergunakan; Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas adalah tidak relevan, hal ini membuat Tergugat berkeyakinan, bahwa Penggugat masih menghendaki perceraian ini tidak terjadi,sehingga Gugatan Penggugat terkesan tidak Jelas/Kabur ( Obscuur Libel), oleh karena itu gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA Bahwa segala hal yang telah diuraikan Tergugat pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk pula bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 1, 2, 3 dan point 4 adalah benar, oleh karena itu Tergugat tidak menguraikan lagi;


3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 dan point 6 yang menyatakan ”Tergugat sering menganiaya Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan TM pada tahun 2011” adalah tidak benar dan secara tegas ditolak oleh Tergugat, sebab jika terjadi penganiayaan tentu harus dibuktikan dengan : baik melalui saksi ataupun melalui Visum dokter, di samping itu Tergugat sangat sadar bahwa penganiayaan terhadap isteri adalah termasuk perbuatan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Bahwa tentang pernikahan Tergugat dengan TM ataupun dengan yang lain adalah tidak benar, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya; 4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 7 s/d point 15 secara tegas ditolak oleh Tergugat, dengan alasan : dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Penggugat agar menyetujui pernikahan Tergugat dengan perempuan lain, dan sampai saat sekarangpun Penggugat

Tergugat tidak pernah melakukan pernikahan sebagaimana dalil tersebut.

Oleh

karena

itu

Penggugat

berkewajiban

untuk

membuktikannya; 5. Bahwa terhadap hak asuh ke 2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. NAA, umur 11 tahun 2. NAAtb, umur 6 tahun. Jika dipercayakan kepada Penggugat, hal ini sangat diragukan akan pembinaan dan masa depan anak- anak dapat berhasil, dengan alasan sebagai berkut : Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bahwa terhadap anak-anak yang belum mumayyiz tersebut di atas jika pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat sangat keberatan karena Penggugat belum mempunyai tempat tinggal dan penghasilan/pekerjaan yang pasti.


Bahwa Tergugat sangat berkeyakinan jika Ke-3 anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas akan lebih baik dan damai jika hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat yakin bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa diperbaiki, dan Tergugat akan terus berusaha agar rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh

sebagaimana semula. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMAIR DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; 3. Memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membina Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap Utuh; 4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat. SUBSIDAIR Atau apabila Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, sesuai dengan keadilan berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI


-

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya, yang mana Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo penuh dengan keragu-raguan dan emosi tinggi terkait petitum Penggugat pada poin 4 agar Tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- dikarenakan Penggugat tidak menguraikan tentang pemberian nafkah secara rinci, berapa penghasilan Tergugat dan untuk apa dan seterusnya;

-

Dalil Tergugat tersebut adalah alasan yang tidak jelas dan mengada-ada, hal mana membuktikan bahwa Tergugat tidak memahami esensi dari “pemberian nafkah” dalam suatu keluarga. Di mana yang sebenarnya seorang suami selaku kepala keluarga wajib hukumnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun secara hukum telah bercerai dengan isterinya, dan walaupun pemberian nafkah tidak disebutkan dan diatur dalam suatu putusan, namun sudah suatu kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

-

Sebaliknya gugatan Penggugat sangatlah jelas dan tidak ada keragu-raguan seperti yang Tergugat nyatakan dalam eksepsinya, jika saja Tergugat menganalisis dan dapat memahami dengan jelas maksud dari gugatan Penggugat. Eksepsi Tergugat merupakan alasan yang dicari-cari tanpa didukung fakta-fakta dan merupakan uji coba dengan harapan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

2.

Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 3 halaman 2 terkait bantahan Tergugat yang menyatakan tidak benar Tergugat menikah lagi dengan TM pada tahun 2011 adalah hal yang wajar bilamana Tergugat membantah adanya


pernikahan tersebut, namun fakta hukum berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi terkait pernikahan Tergugat dengan wanita yang bernama TM saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polres Kotabumi atas laporan Penggugat kepada Tergugat. Sedangkan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Tergugat selaku suami terhadap Penggugat selaku isteri dalam hal ini Penggugat perlu mempertegas kembali bahwa penganiayaan tersebut merupakan tindak pidana yang dikategorikan ke dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan, tindakan pidana KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah didukung juga oleh bukti-bukti serta saksi; 3.

Bahwa disangkal keras dan harus ditolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan hak asuh ke 2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nimas Ayu Anissatussariroh, 11 tahun dan NAAtb, 6 tahun jika dipercayakan kepada Penggugat sangat diragukan akan pembinaan dan masa depan anak-anak, dengan alasan pasal 105 huruf b, adalah suatu pemahaman yang keliru dan dicari-cari, justru sebaliknya apabila kedua anak tersebut pembinaannya berada pada Tergugat, dapat merusak mental dan masa depan anak, dikarenakan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagaimana layaknya seorang Ayah yang baik yang seharusnya menjadi contoh, melindungi keluarga serta menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya, hal mana dapat dibuktikan dengan beberapa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat berupa tindak kekerasan dan tindakan Tergugat yang telah menikah tanpa izin yang sah, atas tindakan tersebut, Penggugat telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan saat ini dalam proses penyelidikan/penyidikan. Dalil Tergugat yang menyebutkan keberatan jika pemeliharaan ke 2 anak yang belum mumayyiz tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat belum mempunyai tempat tinggal dan penghasilan/pekerjaan yang pasti adalah tidak benar dan harus ditolak, karena sebagaimana fakta yang ada di mana Tergugat saat ini tinggal di rumah


orang tua yang notabene merupakan rumah dari Penggugat selaku anak, dan saat ini Penggugat mempunyai profesi sebagai seorang bidan dan sudah buka praktik di rumah (mandiri) serta telah mempunyai penghasilan tetap. Keberadaan Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan karena Penggugat sudah diharamkan tinggal di rumah kediaman bersama oleh Tergugat sejak bulan Juni 2011, dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan serta dikarenakan sikap Tergugat yang acap kali menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat, hal tersebut salah satu sebab yang membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan selayaknya suami yang menjaga dan melindungi isteri; 4.

Bahwa adalah sangat tidak beralasan dalil yang dikemukakan Tergugat yang menyebutkan akan lebih baik dan damai apabila hak asuh dan pemeliharaan ketiga anak diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Tergugat dan Penggugat bisa diperbaiki. Dalam permasalahan ini yang membuat Penggugat berkehendak untuk mengakhiri pernikahannya adalah bukan masalah hak suh anak dan pemeliharaan ketiga anak, yang menjadi permasalahan adalah adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana menurut bukti-bukti dan saksi, Tergugat telah melakukan pernikahan dengan wanita lain tersebut dan pernikahan tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran dan tindakan kekerasan yang kerap dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena hal tersebut membuat Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan rukun kembali, yang juga dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal tersebut disebabkan karena tingkah laku


Tergugat yang selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan tidak lagi menghormati serta menghargai kedudukan Penggugat selaku seorang isteri dan ibu dari anak-anak Tergugat, sehingga dalil Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang; 5.

Bahwa Penggugat selama ini berusaha selalu mengalah menghadapi sikap Tergugat yang selalu mengandalkan kekerasan terhadap Penggugat dan selalu menghina dan memfitnah Penggugat yang lemah dan tidak berdaya sehingga menyebabkan percekcokan seringkali terjadi dan tidak dapat terelakkan. Berdasarkan hal tersebut, membuat Penggugat merasa tidak lagi sanggup untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warrohmah yang mana membuat Penggugat mengambil tindakan dengan mengajukan gugatan ini; Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas, mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;


Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3.

Menetapkan hak asuh anak terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama NAA binti Tergugat, lahir di Kotabumi 15 Juli 2001 dan NAAtb binti Tergugat, lahir di Kotabumi, 25 September 2006 berada dalam hadhanah Penggugat;

4.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Penggugat;

5.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;


Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono); Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban berikut eksepsinya; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : 1.

Fotokopi Akta Nikah Nomor : XXX/28/IV/1993, Tanggal 22 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SS, Kabupaten Lampung Utara, bukti P.1;

2.

Fotocopi

Kutipan

Akta

Kelahiran

atas

nama

NAA

Nomor

XXX.1/1910.Istimewa /LU/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Februari 2007, bukti P.2; 3.

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ningrum Anggy Amirotussalsabila Nomor

XXX.1/1911.Istimewa/LU/2007,

yang

dikeluarkan

oleh

Dinas

Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, tanggal 21 Februari 2007, bukti P.3; 4.

Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Penggugat tentang Nikah tanpa Ijin Istri yang Syah dan Perjinahan oleh Kepolisian Resort Lampung Utara, tanggal 31 Oktober 2012, bukti P. 4;

5.

Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Penggugat tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resort Lampung Utara, tanggal 31 Oktober 2012, bukti P.5;

6.

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : XXX /00668/07/20008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara, tanggal 21 April 2008, bukti P.6;


7.

Fotocopi

Salinan

Putusan

Pengadilan

Agama

Nomor

XXX

/Pdt.G/2011/PA.Ktbm tanggal 06 Oktober 2011, bukti P.7; 8.

Fotokopi Pemeriksaan Akta Nikah Model NB antara Tergugat.As dengan TM, Nomor XXX /74/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011 oleh Petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pct, bukti P.8;

9.

Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah atas nama TM Nomor : XXX /66/406/413.5.2011 Tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pct, Kecamatan Pct, Kabupaten Mojokerto, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi untuk Nikah atas nama Tergugat. AS, Nomor : KK.08.02.23/Pw.01/XXX/2011 Tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KG, Kabupaten Lampung Tengah, bukti P.10; 11. Fotokopi

Surat

Keterangan

Pelaksanaan

Nikah

Nomor

:

KK.XXX/Pw.01/31/2013, Tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pct, bukti P.11; Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kng Kelurahan KT Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu Saksi;

-

Saksi mengetahui Tergugat bernama Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993, yang dilaksanakan di rumah Saksi;

-

Setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi setelah itu pindah ke PP Wls tempat Tergugat mengajar;

-

Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;


-

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun belakangan ini tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-

Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

-

Saksi pernah melihat sendiri bekas tindakan kekerasan di tubuh Penggugat, ada bekas cekikan di leher dan luka memar di kening Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan hal itu ke pihak kepolisian;

-

Penyebab ketidakharmonisan dikarenakan Tergugat berselingkuh

dan

menikah lagi dengan perempuan lain dan menurut kabarnya dengan seorang santri di daerah Pct (Jawa Timur) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat; -

Saksi pernah mendengar langsung dari Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

-

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang silam, Penggugat tinggal di rumah sendiri di sebelah rumah saya, sedangkan Tergugat tinggal di PP Wls;

-

Tergugat pernah datang beberapa kali ke tempat Penggugat untuk berbaik kembali tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

-

Saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

-

Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

-

Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer dan sore buka praktek bidan di rumahnya;

-

Saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;

-

Saksi melihat bahwa Penggugat bisa membagi waktu guna mengurus anakanaknya serta menafkahinya;

-

Penggugat selaku ibu sangat menyayangi anak-anaknya;


-

Saksi mengetahui bahwa Penggugat selama ini berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela;

-

Tergugat sehari-hari bekerja mengasuh PP Wls, Tergugat juga membuka sekolah Akademi Perawat di pondok tersebut serta mempunyai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH);

-

Saksi tidak tahu pengasilan Tergugat setiap bulannya;

2. SAKSI II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kng Kelurahan KT Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak satu tahun ini dan sebelumnya saya tidak kenal dengan keduanya;

-

Menurut kabar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu;

-

Penggugat tinggal di Jalan Kng sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;

-

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-

Saksi tidak tahu banyak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saksi melihat beberapa kali sehabis Jumat Tergugat datang meskipun Tergugat tidak setiap minggu ke tempat Penggugat;

-

Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadian tersebut pada hari Senin namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi hanya mengetahui pada saat itu Tergugat baru pulang dari menunaikan ibadah haji tahun 2012 lalu;

-

Kejadian itu di rumah Penggugat, pada saat itu saksi mendengar suara ributribut dan suara orang minta tolong ketika saksi datangi ternyata Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi datang dan masuk ke rumah Penggugat dan melihat Tergugat pada saat itu sedang membelakangi saksi dan Penggugat


berada di depan Tergugat, ketika saksi tegur pada saat itu juga Penggugat kemudian berdiri dan lari dari pegangan Tergugat; -

Saksi tidak melihat jelas apakah ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat lari ke rumah saksi, dan ketika disusul oleh Tergugat saksi melarang Tergugat untuk masuk ke rumah saksi;

-

Pada saat itu Tergugat sempat berbicara kepada saksi meski untuk pertama kali, Tergugat berkata bahwa Penggugat tetap istri syahnya dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi;

-

Pada saat itu di hadapan saksi Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah nikah dengan perempuan lain secara Agama bukan nikah secara Hukum;

-

Penggugat bekerja sebagai pegawai honorer dan sore buka praktek bidan di rumahnya namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;

-

Saksi melihat Penggugat bisa membagi waktu guna mengurus anak-anaknya serta menafkahinya;

-

Penggugat selaku ibu sangat menyayangi dan perhatian dengan anak-anaknya seperti mengantar dan jemput anaknya sekolah;

-

Saksi mengetahui bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik; Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis

Hakim untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya namun Tergugat tidak mengajukannya; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya dan keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;


Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang,

bahwa

dalam perkara

ini

telah

diupayakan

mediasi

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat prinsipal untuk hadir dan melaksanakan mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil dikarenakan Tergugat prinsipal tidak hadir; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat,

Tergugat

telah

memberikan jawabannya dengan menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscuur libel), terlebih pada petitum gugatan Penggugat pada poin 4 yang tidak didukung posita dengan jelas dan rinci oleh karenanya gugatan Penggugat dianggap tidak relevan dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :


- Bahwa dalam Acara Perdata eksepsi adalah jawaban Tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan lebih lanjut di pokok perkara; - Bahwa menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat pada poin 4 tentang biaya pemeliharaan anak dalam perkara perceraian merupakan assesoir dari perkara perceraian; - Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi kedua halaman 197, yang selanjutnya dijadikan rujukan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa jika seluruh petitum tidak ada yang senyawa dengan posita berarti semua petitum cacat akibatnya semua gugatan menjadi kabur (obscuur) dan jika petitum yang tidak senyawa dengan posita tidak seluruhnya dengan kata lain hanya sebahagiannya saja maka tidak mengakibatkan seluruh gugatan menjadi cacat (obscuur), oleh karena itu tidak boleh memanfaatkan kecacatan sebahagian petitum menjadikan seluruh dalil gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan di tolak; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 17 tahun, kemudian setelah itu mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sering menganiaya Penggugat dan Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah menikah lagi dengan salah seorang santri yang bernama TM di awal tahun 2011. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011 dikarenakan Penggugat dipaksa untuk menyetujui Tergugat menikah dengan salah seorang santri tetapi Penggugat menolaknya. Setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat


telah pisah ranjang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAA binti Tergugat, umur 11 tahun, dan NAAtb binti Tergugat, umur 7 tahun, belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, Penggugat bermohon untuk ditetapkan hak asuh kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian; Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Akta Nikah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menganggap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai dugaan atau bukti permulaan; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat; Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1 secara murni dan bulat maka Majelis Hakim menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran;


Menimbang, bahwa dalil Penggugat poin 1 dihubungkan dengan fotokopi Akta Nikah dan pengakuan Tergugat di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa sejak tanggal 9 April 1993 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan disertai kekerasan, hal ini dikarenakan adanya wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sekarang telah melangsungkan pernikahannya dengan wanita yang bernama TM; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

gugatan

Penggugat

tentang

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut; Menimbang,

bahwa

guna

menguatkan

dalil

gugatannya

tentang

ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.4., P.5., P.7., P.8., P.9., P.10., P.11, tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikut sebab-sebabnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menganggap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai dugaan atau bukti permulaan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti surat Penggugat, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan materi dari alat bukti surat Penggugat tentang ada tidaknya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;


Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dianggap sebagai dugaan atau bukti permulaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah dapat membuktikannya lebih lanjut; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi; Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan disertai kekerasan, saksi pernah melihat sendiri bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, adapun penyebab pertengkaran yang saksi dengar dikarenakan Tergugat selingkuh dan akhirnya menikah dengan seorang santri berasal dari Pct (Jawa Timur), dan saksi juga mendengar langsung dari pengakuan Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi; Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui jika Penggugat sekarang hanya tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat didekat rumah saksi tanpa adanya Tergugat, saksi hanya beberapa kali melihat Tergugat datang sebentar ke tempat tinggal Penggugat, dan pada saat Tergugat datang kerumah Penggugat pada hari senin sepulang Tergugat menunaikan


ibadah haji pada tahun 2012 saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan pada saat itu saksi mendengar dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain secara agama; Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahui jika Tergugat sekarang tinggal di PP WS sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana; Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatan hak hadlanah atau hak pemeliharaan anak maka Penggugat telah mengajukan bukti P.2., P.3., P.6., berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAA dan NAAtb, dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik; Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 dan P.3 tersebut telah diterangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik; Menimbang, bahwa dalam bukti P.6 tersebut yang menerangkan keluarga Penggugat dan Tergugat dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik; Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2, P.3 dan P6 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat


baik jasmani maupun rohaninya, dan Penggugat mampu mengurus serta menyayangi kedua anak tersebut, para saksi melihat bahwa Penggugat dapat memelihara kedua anak tersebut dengan baik dengan memberikan pendidikan yang baik bagi kedua anak tersebut; Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas baik tentang keadaan rumah tangga maupun tentang kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi; Menimbang, bahwa mengenai hadlanah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menentukan hak hadlanah yang diutamakan bukanlah kepentingan ayah atau ibu untuk memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan si anak itu sendiri yang harus mendapat perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohani, serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 1993;


2. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat; 3. Bahwa di tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dalam satu rumah tangga; 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga untuk rukun dan bersabar dalam menjalankan rumah tangga; 5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAA dan NAAtb pada saat ini belum mumayyiz dan dalam pemeliharaan Penggugat; 6. Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik; 7. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak tercela; Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela; Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat tewujud menjadi kenyataan dalam kehidupan apabila antara suami isteri itu tidak dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik; Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela; Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyalahgunaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap


hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam alQur'an Surah ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bi Ihsan”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah (broken marriage), dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga; Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa meskipun dalam wilayah yang sama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, dan berpisahnya tempat tinggal antara suami isteri merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga

Penggugat dan

Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan

membawa mafsadat

lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang dijadikan rujukan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :


‫ﻓﺎذا ﺛـﺒﺘﺖ دﻋﻮاھﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﺒﯿﻨﺔ اﻟﺰوﺟﺔ او اﻗﺮار اﻟﺰوج اﻟﻰ ان ﻗﺎل وﻋﺠﺰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻻﺻﻼح ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻃﻠﻘﮭﺎ ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ‬ Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru; Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz, dan masih perlu bimbingan dan kasih sayang orang tuanya hingga dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya dan apabila anak telah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya dan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz adalah anak yang belum berumur 12 tahun; Menimbang, bahwa dikarenakan secara psikologis anak-anak sangat memerlukan kehangatan seorang ibu, sementara itu selama persidangan sesuai berita acara persidangan, tidak ditemukan bukti yang sah yang dapat menggugurkan hak hadlanah dari Penggugat. Dengan demikian maka secara hukum Penggugat tetap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah terhadap anaknya tersebut;


Menimbang, bahwa menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad AlHusaeni dalam kitab Kifayatul Akhyar Jilid II halaman 94, yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa pada pokoknya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami isteri telah terjadi perceraian, maka hadlanah atau pemeliharaan anak a quo adalah hak bekas isteri sampai anak sudah mumayyiz sepanjang bekas isteri masih memenuhi syarat-syarat : Akal sehat, merdeka, beragama Islam,

sederhana,

amanah dan tempat tinggal yang jelas.

Apabila salah satu diantara syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka gugurlah hak “hadlanah” bagi seorang ibu; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAA umur 11 tahun dan NAAtb umur 6 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas untuk kebaikan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sesuai Pasal 3 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak hadlanah bagi kedua anak yang bernama NAA umur 11 tahun dan NAAtb umur 6 tahun kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz; Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut namun tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa apabila Tergugat hendak mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan mengajak anak-anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat haruslah seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah, dan Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-


Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekalipun perceraian terjadi namun orang tua (ayah dan ibu kandung) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, oleh karenanya meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat (ibu kandungnya), namun tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya, sebab pada hakekatnya anak adalah milik berdua; Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 4 yang menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pengggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 dikarenakan tidak didukung oleh posita yang jelas sedangkan posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan; Menimbang, bahwa dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dan pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat poin 4 tidak sejalan dengan dalil gugatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat poin 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk verklaart (NO); Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, terhadap petitum Penggugat poin 4 Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat dikabulkan sebahagian; Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka


Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat;


Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAA binti Tergugat, umur 11 tahun dan NAAtb binti Tergugat, umur 7 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz;

4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KS, Kantor Urusan Agama Kecamatan AS dan Kantor Urusan Agama Kecamatan SS untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.

Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;


6.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari H. AKHMAD JUNAEDI, S.H. sebagai Ketua Majelis dan H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. serta NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SABRIMEN, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

H. AKHMAD JUNAEDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.

NANA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

SABRIMEN, S.Ag.,M.H


Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.

Biaya Pendaftaran Biaya ATK Perkara Biaya Panggilan Biaya Redaksi Meterai Jumlah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

00.000,00.000,00.000,5.000,6.000,000.000,-


PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. tertanggal 13 Februari 2013;

Recommend Documents