PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan

Swasta,

Kecamatan

KK

tempat

Kabupaten

tinggal

di

Lampung

Kelurahan Utara,

SS

sebagai

Pemohon; melawan TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan SS Kecamatan KK Kabupaten Lampung Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

1. Bahwa, Pada tanggal 14 Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kec. KTB dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/44/III/2013 tanggal 14 Februari 2013; 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kel. SS, Kec. KTB, Kab. Lampung Utara selama 6 bulan, kemudian Pemohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kel. SS, Kec. KTB, Kab. Lampung Utara sampai ini, Kemudian Pemohon Dan Termohon telah pisah tempat Tinggal; 3. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama : ADVN Bin PEMOHON, umur 2 bulan, saat ini anat tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon; 4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 1 Tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon Sering cemburu yang berlebihan dan Termohon Sering menuduh pemohon selingkuh tanpa alasan yang pasti; 5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Agustus 2013, antara Pemohon dan Teromohon yang disebabkan Termohon sering cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan yang apsti; 6. Bahwa, Pemohon beserta keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil; 7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

ini

untuk

memeriksa,

mengadili,

dan

selanjutnya

memutuskan perkara ini sebagai berikut :


PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidak hadiranya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

telah

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) an. PEMOHON Nomor : 1803021411880XXX tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti P1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/44/III/2013 Tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB , (Bukti P2); c. Surat keterangan ghoib Nomor XXX.2/315/55-KTB/08/204 tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah SS Kecamatan KTB Kabupaten Lampung Utara (BUkti P3); Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu : 1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah; - Saksi adalah paman Pemohon dan saksi hadir saat mereka menikah; - Rumah tangga mereka sudah berlangsung sejak tahun 2013; - Selama berumah tangga mereka tinggal di rumah Pemohon;


- Mereka sudah dikaruniai 1 orang anak; - Saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga mereka , tapi menurut laporan/ cerita Pemohon mereka sering bertengkar tetapi saksi tidak pernah melihatnya; - Mereka sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu; - Termohon yang pergi meninggalkan

Pemohon dari rumah kediaman

bersama; - Saat ini Pemohon tinggal di tempat orangtuanya sedangkan Termohon tidak tahu kemana; - Termohon sudah dicari ke rumah saudaranya, tetapi tidak ketemu; 2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

-

Saksi adalah tetangga Pemohon;

-

Rumah tangga mereka sudah berlangsung sejak tahun 2013;

-

Selama berumah tangga mereka tinggal di rumah Pemohon;

-

Mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

-

Mulanya rumah tangga mereka harmonis, beberapa bulan kemudian tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;

-

Saksi sering mendengar mereka bertengkar;

-

Penyebabnya karena Pemohon kerja sering pulang malam, dan Termohon suka cemburu;

-

Mereka sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu;

-

Termohon yang pergi meninggalkan

Pemohon dari rumah kediaman

bersama; -

Pemohon

tinggal di tempat orangtuanya sedangkan Termohon tidak

tahu kemana; -

Termohon sudah dicari ke rumah saudaranya, tetapi tidak ketemu; Bahwa Pemohon menyatakn tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan

menyampaikan kesimpulannya secara lisan permohonannya, kemudian Pemohon

yang pada intinya tetap pada

mohon kepada Majelis Hakim agar

perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa

untuk

mempersingkat

putusan

ini

ditunjuk

hal

ikhwal

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

66

ayat

(1)

menjelaskan bahwa “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan…dst. Maka sesuai bukti P2, Pemohon merupakan suami dari Termohon yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio


(pihak yang sah mempunyai wewenang

bertindak di Pengadilan) dalam

perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 1 Tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon selingkuh dengan orang lain, sehingga sejak Agustus 2013 mereka pisah tempat tingga karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohondi atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP; Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil

permohonannya,

Pemohontelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan 2 orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan


materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa bukti P1 berupa KTP mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Termohon

mengenai

hal

tersebut,

maka

Majelis

tidak

perlu

mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenai kedudukan

hukum

dalam

perkara

aquo

dan

telah

dipertimbangkan

sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri mengenai adanay perselisihan dan pisahnya antara Pemohon dan Termohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah

tidak

harmonis

dan

terjadi

pertengkaran

yang

penyebabnya karena Termohon sering cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain; -

Bahwa akhirnya sejak Agustus 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

-

Bahwa Pemohon telah diupayakan damai dengan menasehatinya oleh keluarganya tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut : -

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus, akibatnya Terggugat pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu, hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 UUP Jo. Pasal 3 KHI;

-

Bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan

tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah tempat tinggal, tidak ada rasa kasih sayang dan saling meghormati, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan tak ada yang berusaha untuk rukun kembali walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah retak, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, dimana hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : .‫ﺳﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﻢ‬

‫وان ﻋﺰﻣﻮااﻟﻄﻼق ﻓﺎن‬

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”


Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;


4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000 ,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian

putusan

ini

dijatuhkan

di

Kotabumi

dalam

rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435. oleh kami ANTONI SAID, S.Ag.

Sebagai Ketua Majelis, H. MOHAMAD

MU'MIN, S.HI., MH. dan SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ROSITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa

hadirnya Termohon. Ketua Majelis

ANTONI SAID, S.Ag. Anggota Majelis

Anggota Majelis

H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

ROSITA, S.Ag.


Perincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran

Rp.

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 300.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

30.000,-

Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents