PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan

putusan

atas perkara gugatan Pembatalan

Perkawinan yang diajukan oleh : Penggugat, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pensiunan Kantor Pos, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara; MELAWAN 1. Tergugat I, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan PNS di Kabupaten Lampung Utara, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara; 2. Tergugat II, Umur, 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan PNS di Kabupaten Lampung Utara, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara; 3. Tergugat III, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Tergugat III; 2. Bahwa Tergugat I adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara; Hal. 1 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

3. Bahwa, dari hasil penelitian Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara (Tergugat I) atas data-data pemberitahuan akan diadakannya perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat III ditemukan adanya kecocokan data dengan yang sebenarnya, dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sehingga dari hasil penelitian tersebut PPN tersebut menyimpulkan bahwa antara Tergugat II dan Tergugat III tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa kemudian Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara mengumumkan rencana perkawinan tersebut pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama tersebut namun tidak ada pihak yang keberatan dengan pengumuman tersebut; 5. Bahwa kemudian Tergugat II dan Tergugat III melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 28 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/12/IV/2009 tanggal 13 April 2009; 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat II dan Tergugat III bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di rumah Penggugat di Kabupaten Lampung Utara selama 13 tahun dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ATS bin Tergugat II berumur 12 tahun dan MSN binti Tergugat II berumur 11 tahun; 7. Bahwa kemudian ditengah rumah tangga Tergugat II dengan Tergugat III yang berjalan rukun dan harmonis, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat II sudah memiliki istri sah sebelum menikah dengan Tergugat III dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/VIII/41/1987 tanggal 13 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Lampung Barat sehingga Penggugat dan pihak keluarga Penggugat

keberatan dengan perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

8. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat itu Tergugat II sudah mempunyai isteri sah yang bernama NF binti BS, namun sekarang Tergugat II dengan isteri pertamanya tersebut sudah bercerai. Maka Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat III memiliki hak dan kepentingan dalam mengajukan pembatalan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ini ke Pengadilan Agama Kotabumi; 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang bersidang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: XX/12/IV/2009 tidak berkekuatan hukum; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir secara pribadi dimuka persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang akibat hukum dari gugatan pembatalan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena

Hal. 3 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu menginginkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III dibatalkan; Menimbang, bahwa untuk lebih memaksimalkan usaha perdamaian guna mencari solusi terbaik bagi para pihak, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 perlu dilakukan mediasi, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, maka ditunjuk seorang mediator berasal dari Hakim yaitu NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, ternyata mediasi tidak berhasil (gagal), karena Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu menginginkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III dibatalkan; Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : 1. Surat Keterangan Domisili an. Penggugat nomor: XXX/-/ BKR-ABS/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara (P.1); 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat II dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara Nomor : XX/12/IV/2009 Tanggal 13 April 2009 (P.2); 3. Fotokopi

Petikan Surat Keputusan Menteri Agama RI an. MFD sebagai

Penghulu Pertama/Kepala KUA Kabupaten Lampung Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depag Propinsi Lampung tanggal 20 Januari 2010 (P.3);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

4. Fotokopi Akte Cerai an. NF binti BS dengan Tergugat II, Nomor: XX/AC/2012/PA.Tb yang dikeluarkan olen Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 5 Maret 2012 (P.4); Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara;

-

Bahwa, sebelum menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara;

-

Bahwa, sewaktu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, saksi pernah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/12/IV/2009 tanggal 13 April 2009;

 Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 1999 telah terjadi perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III, namun Kutipan Akta Nikahnya baru dikeluarkan pada tanggal 13 April 2009, hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pengurusan saja, dan setelah meneliti kelengkapan berkas, ternyata perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III sudah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan/dikeluarkan Kutipan Akta Nikahnya;  Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan syarat- syarat perkawinan berupa data-data Tergugat II dan Tergugat III;  Bahwa data-data Tergugat II dan Tergugat III setelah diteliti dan dicocokan dengan fakta sebenarnya oleh saksi ternyata telah cocok dan telah sesuai;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

 Bahwa pada saat rumah tangga Tergugat II dan Tergugat III sudah berjalan rukun dan harmonis, tiba-tiba pada tanggal 11 Mei 2012 saksi menerima laporan dari wartawan dan LSM bahwa Tergugat II sebelum menikah dengan Tergugat III memiliki istri sah bernama NF binti BS, kemudian saksi memanggil Tergugat II dan Tergugat III dan ternyata Tergugat II mengaku bahwa saat menikahi Tergugat III beristrikan NF binti BS;  Bahwa untuk meyakinkan saksi, saksi kemudian mengontak Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Barat bahwa Tergugat II dan NF binti BS tercatat sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1987 tetapi sudah bercerai, menurut keterangan Tergugat II bercerai tahun 2012;  Bahwa, Tergugat II tidak melampirkan izin poligami dari pengadilan karena Tergugat II mengaku jejaka begitu juga Tergugat III tidak melampirkan akta cerai karena mengaku status gadis; 2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi adalah tetangga dekat Tergugat II dan Tergugat III;  Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat II mengaku jejaka dan Tergugat III mengaku gadis padahal Tergugat II adalah suami dari istri NF binti BS yang menikah pada tahun 1987 tetapi sekarang sudah bercerai pada tahun 2012 sedangkan Tergugat III mengaku gadis padahal Tergugat III status janda cerai yang dijatuhkan di luar pengadilan;  Bahwa, Tergugat II tidak pernah mengajukan izin poligami ke pengadilan karena Tergugat II mengaku jejaka begitu juga Tergugat III tidak melampirkan akta cerai karena mengaku status gadis;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tatacara pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan mengikuti tatacara pemeriksaan gugatan perceraian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan mediasi oleh hakim mediator bernama NUR AMALIA HIKMAWATI, S. HI. dan berdasarkan laporan Hakim mediator, mediasi agar membatalkan niatnya mengajukan pembatalan perkawinan tidak berhasil (gagal); Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan apakah Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa pengadilan Agama Hal. 7 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam; Menimbang, bahwa Penggugat adalah ayah kandung Tergugat III, termasuk keluarga yang memiliki garis keturunan lurus ke atas dari pihak istri dalam hal ini Tergugat III, maka berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat memiliki hak menurut hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu photocopy sah Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/12/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III terikat hubungan suami istri yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah bercerai; Menimbang, bahwa Tergugat I adalah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara sesuai Petikan Surat Keputusan Menteri Agama R.I an. MFD sebagai Penghulu Pertama / Kepala KUA Kabupaten Lampung Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung tanggal 20 Januari 2010 (bukti surat P.3), oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sebagaimana Undang-Undang tersebut telah ditetapkan berlakunya oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat I memiliki wewenang pengawasan atas pencatatan pernikahan, perceraian dan rujuk maka secara hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara layak didudukan sebagai Tergugat I; Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meminta agar perkawinan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan dengan mendalilkan bahwa perkawinan Tergugat II dan Tergugat III yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1999 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/12/IV/2009 tanggal 13 April 2009 adalah tanpa prosedur yang sah menurut Undang-undang yaitu pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat II menyatakan Hal. 8 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

status dirinya adalah jejaka, dan Tergugat III adalah gadis padahal Tergugat II telah beristri bernama NF binti BS dengan dikuatkan oleh Akta Nikah Nomor : XXX/VIII/41/1987 tanggal 13 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat, sedangkan Tergugat III berstatus Janda cerai di luar pengadilan, dan sebagai akibat dari pernikahan Tergugat II dengan Tergugat III tersebut, Penggugat dan rumah tangga Tergugat II dan Tergugat III menjadi terganggu; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang intinya mengakui dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III menyatakan tidak keberatan perkawinan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga menurut hukum acara perdata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, namun untuk memperkuat gugatan dan pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dipersalahkan secara hukum perdata untuk didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang telah memberikan keterangan pada intinya telah memperkuat gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara sudah memenuhi prosedur tatacara pendaftaran perkawinan sesuai Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

2. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III terikat hubungan suami istri yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah bercerai; 3. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan data yang tidak benar mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara mengenai status Tergugat II dan Tergugat III dengan status jejaka dan gadis, yang sebenarnya Tergugat II berstatus suami dari NF binti BS yang dikuatkan dengan Akta Nikah Nomor : XXX/VIII/41/1987 tanggal 13 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan Tergugat III berstatus janda cerai di luar pengadilan; 4. Bahwa, dari fakta angka 3 tersebut Tergugat II tidak melampirkan ijin poligami karena tidak pernah mengajukan ijin poligami ke pengadilan agama; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan segala alasannya telah terbukti dengan meyakinkan sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III dibatalkan; Menimbang, bahwa dengan dibatalkan perkawinan Tergugat II dengan Tergugat III yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1999, maka terhadap surat Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/12/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; Menimbang, bahwa terhadap akibat hukum putusan pembatalan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III, maka putusan ini tidak berlaku surut sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Hal. 10 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat

segala

peraturan

perundangan

dan

hukum

syara’

yang

bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/12/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, tidak berkekuatan hukum; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H., oleh kami Majelis Hakim SHOLIHIN, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASEP IRPAN HELMI, S.H., M.H. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ROSITA, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

KETUA MAJELIS

SHOLIHIN, S.Ag., M.H. Hal. 11 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ASEP IRPAN HELMI, S.H., M.H.

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ROSITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

RP

2. Biaya ATK Perkara

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 355.000,-

4. Biaya Redaksi

RP.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

30.000,-

Rp. 446.000,-

Hal. 12 dari 13 Put. No. 191/Pdt.G/2012/PA.Ktbm