PUTUSAN Nomor : XX/Pdt.G/2012/PA.Ktb BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara; Pemohon, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut Pemohon; Melawan Termohon, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut Termohon;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan; Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Kotabumi
dengan
register
perkara
nomor
:
XX/Pdt.G/2012/PA. Ktb tanggal 09 Januari 2012, mendalilkan hal-hal sebagai berikut : 1.
Bahwa, Pada tanggal 23 Juni 1983 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/7/1983 tanggal 04 Juli 1983;
2.
Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan dinas di Kabupaten Lampung Utara selama 4 tahun, kemudian Pemohon
dan Termohon pindah lagi ke Perumahan Dinas di Kabupaten Lampung Utara selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman bersama di Kabupaten Lampung Utara selama 20 tahun; 3.
Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang diberi nama : 1. ANAK 1 umur 27 tahun, 2. ANAK 2 umur 25 tahun, 3. ANAK 3umur 21 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 20 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon selalu egois dalam pengambilan keputusan rumah tangga b. Termohon tidak percaya kepada Pemohon dalam hal mengelola keuangan c. Termohon selalu membantah/melawan kepada Pemohon d. Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa lasan yang jelas 5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2010 disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tetapi Pemohon tidak terima dengan tuduhan Termohon tersebut, dan Termohon tetap marah-marah bahkan menginginkan bercerai dari Pemohon bahkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, yang akhirnya pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah adik Pemohon dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun; 6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa hal.2 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : A. PRIMER : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; B. SUBSIDER : -
Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim ketua telah menunjuk SOLIHIN, S.Ag MH, hakim Pengadilan Agama Kotabumi, sebagai mediator dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini telah gagal mencapai perdamaian; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun dan meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan; Menimbang,
bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah
memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Termohon membantah semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon; - Bahwa posita nomor satu sampai dengan nomor tiga adalah benar; - Bahwa mulai terjadi perselisihan sejak Desember 2010, oleh karena Pemohon menyatakan ingin menikah lagi sedangkan Termohon tidak mengijinkan, sehingga tidak benar Pemohon mengatakan bahwa penyebab perselisihan dari Termohon justru dari Pemohon; hal.3 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
- Bahwa tidak benar Termohon egois yang benar justru Pemohon, setiap dapat uang sertifikasi atau gajian Pemohon tidak pernah diberitahu apalagi diberikan kepada Termohon, Pemohon memalsukan pekerjaan Termohon agar permohonan cerai Pemohon dikabulkan BAWASDA; - Bahwa mulai Desember 2010 Pemohon sering berteleponan dengan mantan pacar Pemohon yang sekarang janda, Pemohon menelepon pacarnya tersebut saat Termohon tidur, dalam mobil saat pergi bareng, bahkan minta ijin kepada Termohon untuk shalat tahajud di mesjid
dan membawa HP dan casnya, ternyata Pemohon menelepon
pacarnya; - Bahwa posita point 5, puncak pertengkaran bukan bulan Pebruari 2010, tetapi tanggal 31 Maret 2011, ketika Pemohon dan Termohon akan pergi untuk 40 hari meninggalnya ibu Pemohon, tetapi Pemohon malah lama menelepon pacarnya di belakang kandang ayam, sehingga membuat Termohon marah dan terjadi pertengkaran, akhirnya Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang; - Bahwa posita point 6, Pemohon merasa tersiksa lahir batin, itu justru tersiksa oleh perbuatannya sendiri yang telah selingkuh dan berbohong, bukan oleh perbuatan Termohon; - Bahwa oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk : 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Menyerahkan semua harta kekayaan selama menikah kepada Termohon, untuk masa depan tiga orang anak Pemohon dengan Termohon; 3. Membebankan Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon, dengan rincian sebagai berikut : 3.1 nafkah madiah sebesar Rp 1.500.000/bulan selama setahun Rp 18.000.000,3.2 anak kuliah sebesar Rp 1.500.000/bulan selama setahun Rp 18.000.000,3.3 nafkah selama iddah Rp 1.500.000/bulan selama tiga bulan Rp 4.000.000,4. Mohon diterapkan PP nomor 10 tahun 1983 pasal 8 ayat 2; hal.4 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui Pemohon; - Bahwa perceraian ini adalah kehendak Termohon, karena setiap terjadi perceraian Termohon selalu minta untuk diceraikan, sehingga jika Termohon mau mengakui perkataan tersebut, Pemohon tidak bersedia memberikan semua harta tersebut, tetapi akan memberikan sepertiga gaji Pemohon setiap bulannya; - Bahwa terhadap tuntutan nafkahTermohon, Pemohon telah memenuhinya dengan penjelasan bahwa hasil kebun karet perbulan dua kali sebesar Rp 6.000.000- Rp 7.000.000 jika kalikan dalam setahun berjumlah Rp 84.000.000, dan itu telah Pemohon serahkan kepada Termohon, sehingga telah melebihi apa yang diminta oleh Termohon; - Bahwa Pemohon mempunyai utang cicilan setiap bulannya, sehingga gaji Pemohon tinggal Rp 1.000.000,- setiap bulannya; Menimbang, bahwa atas reflik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Termohon menbantah semua reflik Pemohon, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh Temohon; - Bahwa perceraian ini jelas keinginan Pemohon, terbukti Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kotabumi; - Bahwa tanggung jawab suami adalah menafkahi, sedangkan tanggungjawab isteri adalah mengurus rumah tangga, hasil kebun karet tidak seperti yang dikatakan Pemohon, karena tidak selamanya panen karet itu mulus sehingga adakala masa rontok daun (trek), kemarau panjang atau lainnya sehingga hasilnya turun drastis; - Bahwa Pemohon tidak memikirkan dua orang anak yang kuliah di jawa sehingga memerlukan biaya yang besar; - Bahwa PP Nomor 10 tahun 1983 tidak ada hubungan dengan utang;
hal.5 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan refliknya;
-
Bahwa terhadap tuntutan nafkah Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-/bulan selama 3 bulan, dan Mut’ah sebesar Rp 1.000.000,-
-
Bahwa atas tuntutan Termohon yang lainnya, Pemohon tidak sanggup membayar; Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyatakan secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Termohon mencabut tuntutan tentang penyerahan harta kekayaan selama menikah dengan Pemohon kepada Termohon;
-
Bahwa Termohon mencabut tuntutan mengenai nafkah madiah;
-
Bahwa Termohon mencabut tuntutan biaya anak kuliah;
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termoho telah terjadi kesepakatan bahwa harta kekayaan selama pernikahan diserahkan kepada Termohon untuk kepentingan anak;
-
Bahwa Termohon menyetujui nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-/bulan selama 3 bulan, dan Mut’ah sebesar Rp 1.000.000,- yang akan diberikan oleh Pemohon;
-
Bahwa Termohon tetap pada tuntutannya agar diterapkan PP nomor 10 tahun 1983 pasal 8 ayat 2; Menimbang,
bahwa
untuk
membuktikan
dalil
permohonannya,
Pemohon
dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Surat keterangan berdomisili atas nama Pemohon Nomor 474-2/BS/010/I/2012 dari Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 21 Januari 2012 , diberi tanda P.1; 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/7/1983 tanggal 4 Juli 1983 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, diberi tanda P.2; 3. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 800/37/III/31-LU/2011 tentang izin perceraian PNS atas nama Pemohon, tertanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P.3; hal.6 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; 1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi Adik ipar Pemohon serta kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon
berumah tangga dan bertempat tinggal di
Kabupaten Lampung Utara, serta telah dikaruniai tiga orang anak; -
Bahwa semula keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, selanjutnya awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah saksi; -
Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
-
Bahwa saksi pernah memberikan pandangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
-
Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi Adik ipar Pemohon serta kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon
berumah tangga dan bertempat tinggal di
wilayah candi mas Kabupaten Lampung Utara, serta telah dikaruniai tiga orang anak;
hal.7 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
-
Bahwa semula keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, selanjutnya awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah adik ipar Pemohon; -
Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
-
Bahwa saksi pernah memberikan pandangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
-
Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon membenarkan semua
keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan, dan Termohon tetap pada jawabannya; Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk SHOLIHIN, S.Ag MH, hakim Pengadilan Agama Kotabumi sebagai mediator atas perkara ini, selanjutnya atas laporan mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah gagal mencapai perdamaian; hal.8 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semula harmonis selama 20 tahun perkawinan, selanjutnya mulai tidak harmonis disebabkan sikap Termohon yang egois, tidak percaya pada Pemohon, selalu membantah dan cemburu tanpa alasan, sehingga puncaknya pada bulan Februari 2010, Pemohon pergi diusir oleh Termohon dan akhirnya pisah rumah sampai dengan sekarang; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dahulu majelis hakim akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo dan juga Pemohon dengan Termohon mempunyai kedudukan dan hubungan hukum sehingga keduanya berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan juga relass Termohon, yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah kabupaten Lampung Utara, dan secara formil surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, secara materil bukti P-2 menerangkan fakta bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di wilayah Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan secara formil bukti surat P.2 tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik atas suatu perkawinan yang sah, maka surat bukti P-2 secara formil dan materil dinyatakan sah sebagai alat bukti yang sah dengan demikian bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig een bindende bewijskracht); hal.9 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan di atas, majelis hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum, keduanya adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin untuk melaksanakan perceraian dan secara formil surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai prosedur yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, dipersidangan Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya : 1. Bahwa mulai sering bertengkar sejak awal Desember 2010; 2. Bahwa Termohon membantah penyebab terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon, tetapi dikarenakan sikap Pemohon yang mengatakan akan menikah lagi dan berteleponan terus dengan mantan pacarnya; 3. Bahwa Termohon membantah puncak pertengkaran terjadi bulan februari 2010, yang benar puncak pertengkaran pada tanggal 31 Maret 2011; Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa perceraian ini adalah kehendak Termohon, sebab setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta cerai; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak awal tahun 2011 hal.10 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
sampai dengan sekarang, disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diatas, dilakukan di bawah sumpah serta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah; 2. Bahwa semula antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak Desember 2010 menjadi tidak harmonis sering bertengkar, akhirnya sejak Maret 2011 antara Pemohon dengn Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang; 3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan disebabkan masalah kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang dianggap telah berselingkuh; 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, selama pisah tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
hal.11 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo sudah tidak terwujud; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan februari 2011 sampai dengan sekarang, disebabkan masalah kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang dianggap telah berselingkuh dan selama pisah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon tetap bersikap keras untuk cerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun kembali, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, kaidah ushul fiqh menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
hal.12 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Kotabumi;
DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi; Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
gugatan
rekonvensi
Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Membebankan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut : 1.1 nafkah madiah sebesar Rp 1.500.000/bulan selama setahun Rp 18.000.000,1.2 anak kuliah sebesar Rp 1.500.000/bulan selama setahun Rp 18.000.000,1.3 nafkah selama iddah Rp 1.500.000/bulan selama tiga bulan Rp 4.000.000,2. Mohon diterapkan PP nomor 10 tahun 1983 pasal 8 ayat 2; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dipersidangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi telah terjadi jawab menjawab sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon Konvensi serta ada kaitannya dengan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
hal.13 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta kekayaan selama pernikahan, tentang nafkah madiah dan juga tentang biaya anak kuliah dan oleh karena Penggugat rekonvensi di persidangan secara lisan telah mencabut gugatannya tersebut, maka majelis hakim menilai mengenai gugatan rekonvensi tersebut sepanjang yang telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat rekonvensi harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, dan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c), Pasal 149 huruf (a), (b) dan huruf (d), jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan juga antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi mengenai pembagian gaji Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim menilai bukan merupakan bagian dari Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian PNS, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembagian 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya adalah menjadi kewenangan pejabat atasan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 11 K/AG/2001 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi agar gaji Tergugat Rekonvensi dibagi 3 (tiga) tidak dapat diterima;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; hal.14 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2.
Memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2.
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi
untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi: 2.1.
Nafkah Iddah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
2.2. 3.
Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kotabumi, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi’ul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua dan Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH hal.15 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
serta Asep Irpan Helmi, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Agustina Susilawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Hakim Ketua,
Drs. Aminuddin Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Isep Rijal Muharom, S.Ag MH
Asep Irpan Helmi, SH
Panitera Pengganti,
Agustina Susilawati, S.Ag
Perincian Biaya Perkara : - Biaya Pendaftaran
Rp
30.000,00
- Biaya ATK
Rp
50.000,00
- Biaya Panggilan
Rp 150.000,00
- Biaya Meterai
Rp
6.000,00
- Biaya Redaksi
Rp
5.000,00
Jumlah
Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
hal.16 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
hal.17 dari 17 Putusan No.21/Pdt.G/2012/PA.Ktb
