PU TUSAN Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; PENGGUGAT., Umur 39 tahun (14 April 1974), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, Alamat Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada ADVOKAT I., ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM dan ADVOKAT II, beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 5,7 Psr II No. 2-F, Telepon 061-8442795 Medan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor: 23/Pdt.G/2013/PA.Gst tanggal 05 September 2013; MELAWAN TERGUGAT, Umur 42 Tahun (18 Januari 1971), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Agama Islam, Alamat Dahulu Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai TERGUGAT; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli, Nomor: 23/Pdt.G/2013/PA.Gst tanggal 20 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut; 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1999 dihadapan Wali Nikah sekaligus sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsitoli; 2. Bahwa pada bulan Maret 2013 yang lalu kami telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama ini dengan Registrasi Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2013/PA.Gst, tanggal 15 Maret 2013, namun kami cabut pada tanggal 17 April 2013, karena permintaan Tergugat setelah dilakukan pertemuan keluarga di Medan;
Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
3. Bahwa setelah mencoba untuk bersatu kembali selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun juga tetap tidak kami dapatkan kebahagiaan dalam keluarga, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat membuat “Surat Perjanjian Bersama Untuk Cerai” yang telah kami tanda tangani diatas kertas bermeterai Rp. 6000,- dan diketahui oleh saksi-saksi; 4. Bahwa beberapa poin penting dalam perjanjian kami tersebut adalah sbb ; -
Kami kedua belah pihak adalah pasangan suami dan isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 1999 dan melalui perjanjian ini kami kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut (Cerai) untuk selamalamanya;
-
Kami kedua belah pihak adalah pasangan Suami dan Istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 1999 dan melalui perjanjian ini kami kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut (Cerai) untuk selamalamanya.
-
Kami kedua belah pihak menyadari segala konsekwensi hukum akibat dari perceraian ini dan oleh karena itu kami siap untuk melaksanakannya.
-
Kami sepakat anak an. ANAK I akan diasuh/diurus oleh pihak pertama (suami), dan anak an. ANAK II AKAN diasuh/diurus oleh pihak kedua (istri).
-
Kami berjanji untuk menjamin masa depan yang terbaik untuk anak -anak kami tersebut, maka pihak yang mengurus/mengasuhnya wajib bertanggungjawab penuh untuk melindungi anak-anak tersebut. Dan pihak yang mengurus anak-anak tidak dapat melarang atau memberikan kesempatan untuk dapat bertemu baik karena inisiatif anak itu sendiri maupun salah satu pihak selaku orang tuanya, kapan dan dimana saja.
-
Kami sepakat untuk membagikan seluruh harta benda yang ada selama perkawinan (Gono-gini) secara bijaksana dan adil setelah dikurangkan dari seluruh hutang yang ada saat ini. Harta benda tersebut berupa 1 (satu) Unit Rumah serta 1 (satu) Bidang Pertapakan Rumah dan 1 (satu) Unit Mobil. Harta benda tersebut dapat dibagikan secara langsung atau dijual terlebih dahulu baru dibagikan secara bijak dan adil.
-
Kami sepakat bahwa salah satu pihak tidak dapat menjual atau memiliki sendiri harta benda tersebut pada poin 6 tanpa persetujuan salah satu pihak. Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum baik pidana maupun perdata.
-
Bahwa perjanjian ini dapat menjadi dasar hukum kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Penetapan Talak atau Putusan Cerai Gugat kepada kami kedua belah pihak.
Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
5. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menetapkan Perjanjian Cerai antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum untuk melakukan Perceraian; 6. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat; 7. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menetapkan pembagian Harta Perkawinan (Gono-gini) secara adil; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Gunungsitoli memutuskan mengadili sbb ; 1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat; 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian; 3. Menyatakan hak asuh anak An. ANAK II kepada Penggugat selaku Ibu dan ANAK I diasuh oleh Tergugat selaku Ayah; 4. Pertapakan rumah yang ada di Jalan Lawu-lawu, Desa Mudik, Gunungsitoli yang tercatat atas nama Penggugat (PENGGUGAT) menjadi Milik Penggugat sedangkan Pertapakan Rumah di Aek Kolang Sibolga menjadi milik Tergugat; 5. Menyatakan harta benda yang ada selama perkawinan (Gono-gini) berupa 1 (satu) Unit Rumah serta 1 (satu) Bidang Pertapakn Rumah dan 1 (satu) Unit Mobil dibagi dua yaitu ½ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 05 September 2013, dan 12 September 2013 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, namun Penggugat diwakili oleh salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ADVOKAT II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor: 23/Pdt.G/2013/PA.Gst tanggal 05 September 2013, namun pada persidangan tanggal 19 September 2013 Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat selalu hadir menghadap di persidangan secara in person; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ADVOKAT II., dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat tersebut memperlihatkan Kartu Advokat yang ternyata setelah Majelis Hakim teliti kartu Advokat Kuasa Hukum Penggugat tersebut adalah Kartu Izin Sementara Praktik Advokat, dan juga ia (salah satu Kuasa Hukum Penggugat) menyatakan dan mengaku bahwa ia adalah Advokat Magang dan belum pernah disumpah sebagai Advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ADVOKAT II., berkenaan dengan legitimasi/ kebolehan Advokat Magang untuk beracara di persidangan pengadilan berdasarkan petunjuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mensyaratkan bahwa Advokat Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
Magang tidak dapat beracara atas nama dirinya namun harus didampingi oleh Advokat Pendamping yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya untuk beracara di persidangan Pengadilan Agama Gunungsitoli, dan juga Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan agar Advokat Pendamping/ Kuasa Hukum Penggugat untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Gunungsitoli mendampingi Advokat Magang/ Kuasa Hukum Penggugat, namun Advokat Pendamping/ Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah hadir sampai dengan persidangan tanggal 19 September 2013; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara cerai gugat aquo; Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak yang lain. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil, Advokat/ Kuasa Hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (legal standing) atau persona standi in judicio; Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas secara formil Advokat/ Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah sebagai berikut; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 “tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 pada point 2 disebutkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal” Pasal 7B ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat
Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
(1) Untuk kepentingan magang, Calon Advokat pemegang Izin Sementara dapat diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping. (2) Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri. (3) Calon Advokat hanya dapat berpraktik sebagai asisten dari Advokat Pendamping. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban Advokat disumpah di Pengadilan Tinggi merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa pengangkatan sumpah calon advokat harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pengucapan sumpah advokat bukanlah sekadar seremoni, melainkan sebuah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sumpah advokat sudah ada dan dijalankan secara konsekuen bahkan sebelum Undang-Undang Advokat berlaku. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu advokat tidak dapat menjalankan profesinya sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajiban tersebut. Sumpah advokat harus sesuai dengan Undang-Undang Advokat, maka secara argumentum acontrario jika seorang advokat tidak disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi secara hukum advokat tersebut tidak berhak beracara dalam persidangan di pengadilan; Menimbang, bahwa berkenaan dengan peraturan-peraturan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan, berdasarkan Kartu Advokat yang diperlihatkan oleh salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ADVOKAT II., di persidangan adalah Kartu Izin Sementara Praktik Advokat, dan juga ia (Kuasa Hukum Penggugat) menyatakan dan mengaku bahwa ia adalah Advokat Magang dan belum pernah disumpah sebagai Advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, maka tidak terbukti, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah seorang Advokat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ADVOKAT II., adalah Advokat Magang/ pemegang Izin Sementara Praktek Advokat, maka ia terikat dan berlaku kepadanya ketentuan internal organisasi Advokat ia bernaung yaitu PERADI, dimana seorang Advokat Magang dapat diikutsertakan di dalam surat kuasa, dan beracara di persidangan pengadilan namun dengan syarat Advokat Magang/ pemegang Izin Sementara Praktek Advokat tidak dapat menjalankan praktik advo kat atas nama dirinya jika ia (Advokat Magang) tidak didampingi oleh oleh Advokat Pendamping (Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya); Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Advokat Magang yang bernama ADVOKAT II., agar didampingi Advokat Pendamping yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, namun Advokat Pendamping tidak juga hadir mendampingi Advokat Magang Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Advokat Magang yang bernama ADVOKAT II., tidak memenuhi kualifikasi sebagai Kuasa Hukum/ Advokat untuk beracara di persidangan Pengadilan Agama Gunungsitoli mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat, sehingga demi ketertiban beracara patut dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Advokat Magang tersebut tidak mempunyai legal standing in judicio karena cacat formil; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang bernama ADVOKAT II., adalah Advokat Magang dan belum diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum domisilinya dan ia (Advokat Magang) tersebut selama hadir di persidangan tidak pernah didampingi oleh Advokat Pendamping yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya, meskipun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baginya untuk menghadirkan Advokat Pendamping di persidangan perkara aquo. Maka dengan demikian pada kesimpulannya bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Advokat Magang yang bernama ADVOKAT II., tidak mempunyai legal standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuanketentuan yang telah digariskan bagi Advokat Magang tersebut jika ia tetap beracara di persidangan perkara aquo secara independent/ sendiri atau atas nama dirinya, ia (Advokat Magang) tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan-perbuatan/ tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Penggugat di dalam maupun di luar Pengadilan karena tidak memiliki legal standing mewakili kepentingan dan menuntut hak sebagai Penggugat, sehingga oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil salah satu Kuasa Hukum Penggugat/ Advokat Magang tersebut, juga berimplikasi terhadap gugatan penggugat menjadi cacat formil error in persona dalam kategori diskualifikasi in person, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankerlijk Verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam/Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
MENGADILI: 1. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkerlijk Verklaard); 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli yang terdiri dari Drs. Indrawisol. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Pahruddin Ritonga, S.HI. dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rosman Zega, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Tergugat di luar hadirnya Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat; Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis Hakim
Pahruddin Ritonga, S.HI
Drs. Indrawisol.
M. Andri Irawan, S.HI
Panitera Pengganti
Rosman Zega, S.Ag
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Adm/ATK
: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan
: Rp. 100.000,-
4. Redaksi
: Rp.
5.000
5. Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. . 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Gst
