PA.Dgl BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 068 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ------- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai Talak antara : Pemohon,

Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut ”Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi ” ; MELAWAN

Termohon, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut ”Termohon dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi” ; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; Telah mendengar keterangan saksi Pemohon; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 15 Maret 2012 di bawah register perkara Nomor 068 /Pdt.G/2012/PA.Dgl telah mengatakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan

Agama

Kecamatan Sindue sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 65/07/VII/1993 tanggal 30 Juli 1993;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Maleni selama 8 (delapan) bulan. Kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masingmasing: Anak 1, umur 19 tahun; Anak 2 , umur 16 tahun; Anak 3, umur 10 tahun;Bahwa sebelum ini, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor perkara 128/Pdt.G/2010/PA.Dgl dan atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Donggala telah memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, namun atas perkara tersebut tidak dilaksanakan sidang ikrar talak; 4. Bahwa setelah gagal bercerai sebagaimana tersebut, Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama dalam satu rumah, namun demikian Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri; 5. Bahwa pada bulan Juni 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain oleh 6.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami selaku kepala rumah tangga; 6.2 Termohon juga pernah mempermalukan Pemohon dengan menjelek-jelekkan keluarga Pemohon di depan umum (berteriak-teriak di luar rumah); 6.3 Termohon juga telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

7.

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut PRIMAIR : Mengabulkan permohonan Pemohon; 1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj’i kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan agama Donggal; 2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di atas persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya; Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, ADI MARTHA PUTERA, SHI., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Maret 2012; Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis

Hakim telah berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon namun juga memberikan keterangan sebagaimana berikut : DALAM KONVENSI : - Bahwa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami karena Pemohon tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, yang ada Pemohon malah sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari, biasanya 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari tidak pulang ke rumah. Bahkan pernah Pemohon pamit hendak memasang parabola 1 (satu) hari saja namun ternyata sampai 3 (tiga) hari tidak juga pulang dan setelah Termohon menanyakan kepada Bos Pemohon, barulah Termohon mengetahui kalau Pemohon tidak memasang parabola, tapi pergi ke rumah isteri kedua Pemohon, sehingga di saat Pemohon pulang ke rumah Termohon mempertanyakan kebohongan Pemohon tetapi Pemohon malah marah dan memukul Termohon, akhirnya pertengkaran pun terjadi;- Bahwa Termohon menjelek-jelekan keluarga Pemohon juga ada sebabnya, yaitu karena pernah suatu waktu Pemohon menghilang dari rumah lalu Termohon menanyakan keberadaan Pemohon kepada keluarga Pemohon dan menurut


keterangan mereka Pemohon sedang mengunjungi keluarga di Kalimantan namun ternyata keesokan harinya, Pemohon datang menemui Termohon. Tentu saja hal ini memancing kemarahan Termohon, Termohon berpikir keluarga Pemohon selalu menutupi kesalahan-kesalahan Pemohon, sampai-sampai harus berbohong. Lebih dari itu, saat Pemohon menikah secara diam-diam dengan perempuan lain, keluarga Pemohon juga turut mendukung bahkan membantu Pemohon untuk memperlancar rencananya tersebut dengan berbohong kepada keluarga istri kedua Pemohon kalau Termohon selaku istri pertama sudah mati; - Bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah karena Pemohon mengaku dan menyatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain; - Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun tepatnya sejak bulan Maret 2011 hingga saat ini, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; DALAM REKONVENSI ; -

Bahwa Termohon memohon kepada Majelis

Hakim agar memperkenankan

Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon untuk membayarkan nafkah lampau Termohon selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 1.500.000,-perbulannya, jumlah total = Rp. 18.000.000,-; -

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI: Mengabulkan permohonan Pemohon; DALAM REKONVENSI: -

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

-

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

madhiyah (lampau)

selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulannya, jumlah total = Rp. 18.000.000,Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya tidak menyebutkan tentang berapa kemampuan atau penghasilan rata-rata Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih rukun dan tinggal bersama, profesi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagai sopir pada sebuah perusahaan; Bahwa dengan pekerjaan itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada Termohon dalam setiap hari sebesar Rp. 50.000,-; Bahwa dalam persidangan tanggal 11 April 2012 Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi secara lisan dan jawaban dalam gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONVENSI: bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membenarkan seluruh jawaban Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menambahkan bahwa sebenarnya prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon diawali oleh kebiasaan buruk Termohon yang suka main judi; DALAM REKONVENSI bahwa mengenai nafkah lampau Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersedia membayar untuk keseluruhannya sebesar Rp. 1.800.000,- dengan alasan sebagai berikut :


Bahwa saat ini profesi Pemohon adalah sebagai buruh (tukang) pada sebuah perusahaan kayu (sawmill); Bahwa dari pekerjaan itu Pemohon diberi upah sebesar Rp. 264.000,- perminggu; Bahwa penghasilan rata-rata Pemohon dalam setiap bulan sebesar Rp. 1.056.000,-;Bahwa di samping penghasilan sebagai buruh (tukang) pada perusahaan tersebut Pemohon tidak memiliki penghasilan lain; Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya; Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang tetap pada jawaban dalam Rekonvensi semula; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Pemohon dan Termohon Nomor 65/07/VII/93, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala tertanggal 30 Juni 1993 bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P. ; Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi, yang telah memberikan keterangan di atas persidangan, di bawah sumpahnya 1. SAKSI, Kabupaten Donggala; -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan ipar Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

-

Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Alindau selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di kelurahan Maleni, lalu pindah ke rumah sendiri juga


di Kelurahan Maleni dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -

Bahwa saksi tahu, sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dari Termohon ke Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2010, bahkan Pemohon mengajukan saksi sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut;

-

Bahwa saksi tahu, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata dan berdomisili di tempat kerja Pemohon (perusahaan kayu/sawmill) di Desa Kayumalue Kecamatan Palu Utara, sedangkan Termohon tinggal di KM. 3 Kelurahan Maleni;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut

di

atas,

Pemohon

membenarkannya dan menyatakan dapat menerima, sedangkan Termohon membenarkan sebagian namun membantah keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai ketidaktahuan saksi atas masalah yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menyatakan bahwa saksi Pemohon berbohong karena sebenarnya saksi mengetahui pertikaian yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan mengenai adanya perempuan lain yang sudah dinikahi oleh Pemohon karena saksi sendiri yang menikahkan Pemohon dengan istri kedua Pemohon tersebut, sampai harus berbohong kepada pihak perempuan (keluarga istri kedua) dengan menyatakan bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon telah meninggal dunia; Menimbang, bahwa atas peringatan Ketua Majelis akan sumpahnya, saksi Pemohon menyatakan tetap pada keterangannya karena keterangan tersebut merupakan hal yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan lagi saksi kedua, maka Pemohon mengangkat sumpah supletoir;


Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain lagi, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENS;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil dimediasi untuk kembali rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P., maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 11 Juni 1993, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan sah sebagai suami isteri. Oleh karenanya terdapat landasan formal bagi Pemohon untuk mengajukan Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

permohonan cerai terhadap Termohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, ternyata yang pada pokoknya disengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang bersalah dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini, sementara dalil mengenai fakta terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, diakui oleh Termohon; Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan tidak akan mencari siapa yang bersalah dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena fakta yang akan diteatasn adalah apakah benar “antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” atau tidak; Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon di persidangan, pada dasarnya Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat, sempurna dan memaksa, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg; Menimbang, bahwa mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, maka dalam perkara ini (konvensi) acara pembuktian tetap dilaksanakan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, acara pembuktian dalam perkara ini hanyalah untuk mengetahui bahwa apakah dalam perkara ini terdapat indikasi penyelundupan hukum atau tidak, dan apakah ada indikasi persepakatan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang atau tidak;


Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, hal mana bukan tanpa alasan, tetapi disebabkan menurut hukum adat setempat, suami istri cenderung mengambil tempat tinggal di tempat asal istri yang tentunya merupakan tempat kediaman orang tua istri dan saudara-saudara istri, sehingga jika terjadi pertikaian antara suami dan istri, pihak keluarga istrilah yang mengetahui duduk perkaranya. Oleh karena itu pada saat suami mengajukan perkara perceraian dalam hal ini ”seakan-akan” istri duduk di posisi yang salah (diadukan) maka seluruh keluarga dari pihak istri tersebut akan menolak jika diminta menjadi saksi atas perkara suami istri tersebut, ditambah lagi dengan beban moril suami yang tentunya takut dan malu minta bantuan ke keluarga istri yang sekaligus Termohon cerai.; Menimbang, bahwa oleh karena satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), selanjutnya Pemohon mengangkat sumpah supletoir; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang dikuatkan dengan sumpah supletoir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak sedikitpun terdapat indikasi adanya upaya penyelundupan hukum ataupun persepakatan cerai (pura-pura cerai) di antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu mengenai apa penyebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena peristiwa pertengkaran itu sendiri telah terbukti, demikian pula dalam perkara ini Pengadilan tidak akan menentukan siapa yang bersalah di antara Pemohon dan Termohon, maka hal-hal yang disengketakan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tetap tersebut di atas dihubungkan dengan tidak berhasilnya mediasi dan adanya pengajuan perkara perceraian oleh Pemohon pada tahun 2010 dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2010/PA.Dgl, Majelis

Hakim


berpendapat bahwa patut disangka pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga. Persangkaan mana telah menguatkan dan semakin memperjelas kebenaran fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, hal ini berdasarkan Pasal 310 R.Bg.; Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi Pemohon, Majelis

Hakim telah meneatasn fakta di

persidangan sebagai berikut : o

bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;----------------------------

o

bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

o

bahwa perpecahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya isteri lain dari Pemohon yang menimbulkan kekecewaan bagi Termohon selaku isteri yang sah dari Pemohon;

o

bahwa fakta perkawinan Pemohon dengan perempuan lain telah mendorong Pemohon untuk berbohong dan meninggalkan rumah selama berhari-hari;

o

bahwa fakta perkawinan Pemohon dengan perempuan lain juga telah menyebabkan Termohon bersikap tidak sewajarnya seorang isteri terhadap suami, seperti tidak lagi menghargai Pemohon, mempermalukan Pemohon (menjelek-jelekan keluarga Pemohon dan berteriak-teriak di luar rumah) bahkan mengusir Pemohon dari rumah;-

o

bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan terakhir, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon;


o

bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

o

bahwa selama pisah tempat tinggal juga, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, demikian juga sebaliknya, sehingga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

o

bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun kembali dengan Termohon dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Termoho; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon

tidak

sepantasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar daripada kemaslahatannya,

dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang

berbunyi :

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “ ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan ; Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa sejak Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa meskipun fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang telah terbukti, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal bukan alasan yang dapat menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kewajiban tersebut tetap melekat pada suami selama masih terikat hubungan perkawinan. Maka oleh karena telah terbukti bahwa sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dua belas bulan lamanya (terhitung sejak Maret 2011), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut, harus dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT Al-Qur`an Surah At-Thalaq ayat 7 : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya (nominal) nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah, maka Majelis Hakim akan mengacu pada berapa besar


nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sewaktu masih hidup bersama;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sopir ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah buruh pada perusahaan kayu, sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi. Demikian pula dalil Penggugat Rekonvensi bahwa ketika masih hidup bersama, nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, juga dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi (Maret 2011), Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan seperti yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi, dari pekerjaannya Tergugat Rekonvensi hanya diberi upah sebesar Rp. 264.000,- perminggu sehingga penghasilan rata-rata Pemohon dalam setiap bulan hanya sebesar Rp. 1.056.000,- dan di samping penghasilan sebagai buruh (tukang) pada perusahaan tersebut Pemohon tidak memiliki penghasilan lain, sehingga jumlah nafkah lampau yang mampu dibayarkan hanya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000,- perbulan atau Rp. 5000,- perhari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sama dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya patut dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sebanyak 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi atau Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, yang keseluruhannya sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan

kepada Pemohon ;---

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Reglement Buiteegewesten / R.Bg dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang bersangkutan ; MENGADILI Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; 4.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 Masehi bertepatan Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, KUNTI NURAINI, S.Ag., selaku Ketua Majelis , MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan Mhd. TAUFIK, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh WAHIDA ABD. MUDJIB LAEWANG, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis ,

KUNTI NUR AINI,S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

MHD.TAUFIK, S.HI

Panitera Pengganti,

WAHIDAH ABD. MUDJIB LAEWANG, SH.

PERINCIAN BIAYA : 1.

Biaya Pendaftaran

Rp

30.000,-

2.

Biaya Proses

Rp

50.000,-

3.

Pemanggilan

Rp

195.000,-

4.

Redaksi

Rp

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Rp

286.000,-

JUMLAH

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



PA.Dgl BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents