Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pada Acara Forum Komunikasi Statistik Pertanian, Pudatin-Kementan Solo, 6-8 April 2016 di Hotel Aston
I. PENGUMPULAN DATA SP TANAMAN PANGAN (BULANAN)
2
FREKUENSI PENGUMPULAN DAN PELAPORAN DATA LUAS TANAM/PANEN No Frekuensi
Petugas
Fasilitas
1. Bulanan
Mantri Tani/KCD/PPL
Form SP-Padi dan Palawija Bulanan
2. Mingguan
Mantri Tani/ KCD/PPL/Babinsa/LO
Form LT dan LP Mingguan
3. Harian
Mantri Tani/ KCD/PPL/Penjab Kab
SMS Center Harian Pusdatin (Oleh Pj UPSUS Kab dan Prov)
Komoditas
Keterangan
7 Komoditas Utama TP Penyusunan (Padi, Jagung, Kedelai, Kc Angka Produksi Tanah, Kc Hijau, Ubi Kayu, Tanaman Pangan Ubi Jalar) Early Warning Padi, Jagung, Kedelai System dan Bahan Kebijakan Padi
• Data laporan mingguan dimulai tahun 2015 sejalan dengan dimulainya Program UPSUS PJK • Laporan harian dimulai tahun 2016 melalui SMS Center Pusdatin Kementan
Early Warning System
ALUR PELAPORAN DATA SP TANAMAN PANGAN (REGULER DAN PERCEPATAN/PPD) • • •
•
•
Data berasal dari Mantri Tani/KCD/PPL . Data dari Kabupaten/Kota dikirimkan ke Provinsi Pengolahan data SP dilakukan di BPS Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan ke BPS Provinsi. Estimasi isian dokumen SP yang tidak lengkap dilakukan oleh BPS. Revisi data SP dilakukan sejak level kecamatan, didukung dengan bukti-bukti konkrit yang bisa dipercaya dan logis.
(Untuk data PPD data dari Mantri Tani langsung ke KSK/tanpa melalui Dinas Pertanian Kab/Kota)
JADWAL PELAPORAN REKAPITULASI DAFTAR PERTANIAN (SP)
Frekuensi Pengumpulan
Bulanan
Tahunan
Jenis Daftar Rekap SP-PADI Rekap SP-PALAWIJA
Rekap SP-LAHAN Rekap SP-ALSINTAN TP dan Rekap SP-BENIH TP
Jawa (paling lambat) ke provinsi ke pusat *)
Luar Jawa (paling lambat) ke provinsi ke pusat *)
Tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir
Tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir
Tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir
Tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir
Tanggal 10 Januari
Tanggal 20 Januari
Tanggal 15 Januari
Tanggal 20 Januari
Keterangan: *) Khusus Rekap Daftar SP-PADI, SP-PALAWIJA dan SP-LAHAN tidak dikirim ke BPS RI karena pengolahan sudah dilakukan di BPS daerah.
REVISI BUKU PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SP TANAMAN PANGAN 2015 •
•
•
•
Perbaikan buku pedoman mengikuti perubahan kuesioner: konsep dan definisi serta cakupan informasi yang dikumpulkan. Saran dan masukan untuk perbaikan dihimpun melalui forum diskusi yang melibatkan BPS dan Kementan. Buku pedoman 2015 digunakan dalam pengumpulan data SP tanaman pangan tahun 2016. Perlu dilakukan pelatihan/refreshing untuk mensosialisasikan perubahan kuesioner dan buku pedoman serta meningkatkan pemahaman petugas pengumpul data, khususnya terkait konsep dan definisi pada pedoman 2015.
PERUBAHAN PEDOMAN PENGUMPULAN DATA SP TANAMAN PANGAN 2015 •
•
•
•
•
•
Perubahan mencakup semua kuesioner yang digunakan dalam kegiatan SP dan Survei Ubinan. Masukan dan saran perbaikan dihimpun melalui forum diskusi yang melibatkan BPS dan Kementan sebagai pengguna data utama. Perubahan tersebut dibahas melalui forum diskusi antara BPS dan Kementan (Ditjen TP, Ditjen PSP, Pusdatin). Perubahan kuesioner mengakomodir kebutuhan informasi terkait program UPSUS PJK. Kuesioner baru digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data SP tanaman pangan tahun 2016. Perubahan tersebut telah diterbitkan dalam buku Pedoman Pengumpulan dan Buku Pedoman Pengolahan Data SP TP Tahun 2015 dan telah diedarkan ke daerah (Dinas dan BPS Prov dan Kab/Kota) pada akhir tahun 2015.
CONTOH PERUBAHAN FORM ISIAN SP PADI Tahun 2016 (Buku Pedoman 2015) Perubahan Pedoman Sebelumnya
Informasi luas tanaman dikelompokkan menurut SLPTT dan Non-SLPTT. Varietas padi dikelompokkan menurut hibrida, unggul, dan lokal Tidak ada informasi mengenai luas tanaman program RJIT Isian dalam hektar, bilangan bulat
Pedoman 2016
Informasi luasan menurut: Bantuan Pemerintah dan Non Bantuan Pemerintah Varietas padi: hibrida dan inbrida Tambahan rincian untuk mengumpulkan informasi luasan yang merupakan hasil program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Isian dalam hektar, desimal satu angka di belakang koma.
DEFENISI KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH DAN NON BANTUAN PEMERINTAH A. Bantuan Pemerintah Yang dimaksud ArealTanam/Panen Bantuan Pemerintah pada Buku Pedoman Pengumpulan data SP Tanaman Pangan Tahun 2015 • Bantuan Pemerintah adalah: mencakup kegiatan fasilitasi dari dana APBN Kementan dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di tiap wilayah desa/kecamatan • Fasilitasi bantuan pemerintah dana APBN Kementan Tahun 2016 antara lain: 1. Peningkatan produktivitas padi (jarwo), jagung, kedelai
2. Perluasan Areal Tanam (PAT) pada lahan baru dan peningkatan IP pada lahan eksisting (dengan fasilitasi bantuan benih, alat tanam dan alsin) 3. Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) 4. Cetak sawah baru • Fasilitasi bantuan pemerintah dana APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016 sesuai dengan kegiatan masing-masing daerah B. Non Bantuan Pemerintah Adalah luas tanam/panen di lokasi yang tidak mendapat fasilitasi pemerintah baik APBN maupun APBD atau pertanaman reguler/swadaya petani termasuk petani yang memperoleh subsidi pupuk dan benih.
ABSENSI PEMASUKAN DOKUMEN SP PADI TAHUN 2015 Persentase Pemasukan Dokumen Percepatan Data Tanaman Pangan Tahun 2015 (%) Provinsi
Jumlah Kecamatan
Jan'15
Feb'15
25 Feb'15
25 Mart'15
Maret'15 April'15 25 Apr'15
25 Mei'15
Mei'15
Juni'15
Juli'15
Ags'15
Sep'15
Okt'15
25 Juni'15
25 Juli'15
25 Agt'15
25 Sept'15
25 Okt'15
25 Nov'15
Nov'15
Des'15
25 Des'2015 25 Jan'2016
ACEH
289
96,54
96,54
98,27
98,27
93,43
91,70
99,31
100
98,96
99,65
100
97,92
SUMATERA UTARA
440
89,32
96,59
97,05
100
96,36
99,77
100
100
99,55
96,14
100
100
SUMATERA BARAT
179
94,41
100
100
100
100
100
94,41
100
100
100
100
100
JAMBI
136
94,20
95,68
99,26
82,35
100
97,79
100
100
100
100
100
97,06
SUMATERA SELATAN
231
81,82
97,40
93,94
100
97,40
100
97,84
100
100
100
100
100
LAMPUNG
225
74,22
91,11
96,44
100
97,78
98,67
92,44
95,11
96,00
98,22
100
100
JAWA BARAT
626
100
99,84
99,36
100
99,04
100
99,52
100
100
100
100
100
JAWA TENGAH
573
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR
664
95,33
99,85
99,70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
BANTEN
155
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
57
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
NUSA TENGGARA BARAT
116
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KALIMANTAN BARAT
174
100
100
100
100
100
100
97,13
100
100
100
100
100
KALIMANTAN SELATAN
152
100
100
100
100
91,45
98,68
100
100
100
100
100
100
SULAWESI TENGAH
172
84,88
94,77
100
100
95,93
97,09
93,02
98,84
100
93,6
100
100
SULAWESI SELATAN
306
76,38
97,39
97,39
98,69
98,69
99,02
100
100
98,37
98,69
100
100
RIAU
163
97,56
96,39
97,59
98,16
98,16
98,78
98,16
98,16
98,16
98,16
99,39
98,16
BENGKULU
127
BALI
100
100
99,21
100
99,21
100
100
100
99,21
99,21
100
100
KEP. BANGKA BELITUNG
47
14,89
10,64
23,40
89,36
40,43
53,19
23,40
97,87
55,32
55,32
100
85,11
KEPULAUAN RIAU
66
89,39
100
28,79
42,42
16,67
92,42
92,42
15,15
33,33
65,15
77,27
19,70
DKI JAKARTA
44
0,00
100
100
97,73
100,00
97,73
97,73
100
100
97,73
100
97,73 57,84
NUSA TENGGARA TIMUR
306
41,83
47,06
28,43
100
48,69
72,22
40,85
51,96
56,54
91,18
91,83
KALIMANTAN TENGAH
136
85,29
98,53
100
100
100
97,79
100
100
97,79
63,24
100
100
KALIMANTAN TIMUR
103
78,64
77,67
86,41
66,99
75,73
83,50
30,10
62,14
66,99
77,67
100
95,15
50
KALIMANTAN UTARA
50,00
50,00
77,78
50,00
42,00
50,00
32,00
42,00
64,00
10,00
68,00
66,00
SULAWESI UTARA
167
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
SULAWESI TENGGARA
209
64,76
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
GORONTALO
77
100
100
100
100
96,10
100
100
100
100
100
100
100
SULAWESI BARAT
69
65,22
71,01
78,87
100
68,57
70,00
91,43
98,55
81,16
89,86
92,75
66,67
MALUKU
113
19,47
20,35
61,06
62,83
17,70
0,00
32,74
46,02
26,55
37,17
79,65
55,75
MALUKU UTARA
115
15,65
29,57
0,00
99,13
15,65
20,00
60,00
46,09
0,00
2,61
92,17
81,74
PAPUA BARAT
175
4,57
3,43
0,57
0,00
4,00
0,00
0,00
64,57
14,29
12,57
29,14
28,57
PAPUA
443
70,88
3,61
39,73
100
100
11,29
26,19
76,98
23,25
35,67
100
99,77
6.983
82,45
83,93
85,66
94,89
89,16
85,76
85,45
91,75
86,01
87,70
96,88
93,63
JUMLAH
Sumber : BPS
Ii. PENGUMPULAN DATA UPSUS PJK (MINGGUAN)
11
SISTEM PELAPORAN DATA UPSUS PJK 3. PengambilanKeputusan Keputusan: cepat, solusi lapangan, dipantau progres solusinya
2. Disajikan Sistematis Pengolahan, analisis & penyajian data terstruktur dan bisa mencerminkan masalah-solusi di lapangan
Sistem Pelaporan Upsus 1. Realtime dan ontime Berjenjang: data dari kecamatan ke kab/kota ke provinsi ke pusat MINGGUAN
PERIODE PENGUMPULAN DAN PELAPORAN DATA LUAS TANAM/PANEN UPSUS PJK
Minggu I II III IV
Periode/Tanggal Pelaporan Kec ke Pelaporan Kab/Kota Pelaporan Provinsi Pengumpulan Tk Kabupaten/Kota ke Provinsi ke Pusat Kecamatan (Form 1.a) (Form 1.b) (Form 1.c) 1-7 8 10 12 8 - 15 16 18 20 16 - 23 24 26 28 24 - 30/31 1 3 5
ALUR DAN JADWAL PELAPORAN DATA LUAS TANAM DAN LUAS PANEN MINGGUAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI
Rekapitulasi Form 1.c. Paling lambat tanggal 14, 22, 30 bulan berjalan dan tgl 7 bulan berikutnya
Sekretariat UPSUS DITJEN TP LO PROVINSI
Kirim Form 1.c. Setiap tgl 12, 20, 28 bulan berjalan dan tgl 5 bulan berikutnya
DINAS PERTANIAN PROVINSI
Kirim Form 1.b. Setiap tgl 10, 18, 26 bulan berjalan dan tgl 3 bulan berikutnya
DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
Kirim Form 1.a. Setiap tgl 8, 16, 24 bulan berjalan dan tgl 1 bulan berikutnya
KECAMATAN KCD/Mantri Tani/PPL
Pertemuan Pengelola Data Kabupaten di Provinsi (1 kali per bulan) Setiap tgl 6-10
Pertemuan Mantri Tani di Kabupaten (2 kali per bulan) Setiap tgl 1-4 dan 15-18
Pengumpulan Data Setiap tgl. 1-7, 8-15, 16-23, 24-30/31 bulan berjalan
BPS Provinsi
BPS Kab/Kota
DESA DESA1….n 1….n DESA 1...n
PERTEMUAN SINKRONISASI DATA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (1) • Pertemuan dilaksanakan sebulan 2 kali (setiap antara tanggal 1-4 dan antara tanggal 15-18), di kantor Dinas Pertanian Kabupaten/Kota • Peserta terdiri dari: 1) Mantri Tani seluruh kecamatan, 2) pengelola data TP Diperta Kab/Kota, 3) petugas yang membidangi data tanaman pangan BPS Kabupaten/Kota, 4) Undangan instansi terkait • Materi pertemuan antara tanggal 1-4 meliputi: a) Sinkronisasi data mingguan tingkat kecamatan breakdown desa M I Bln berjalan, b) Sinkronisasi data UPSUS komulatif M I-IV Bln yg lalu thd angka SP bulan yg lalu, c) Menyusun RKSP, d) Menyusun justifikasi faktor-faktor penyebab penurunan/peningkatan data luas tanam/panen.
PERTEMUAN SINKRONISASI DATA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (2) • Materi pertemuan antara tanggal 15-18 meliputi: a) validasi/koreksi data, b) Sinkronisasi data mingguan tingkat kec breakdown desa Minggu I &II, c) Sinkronisasi data target dan realisasi kegiatan APBN pendukug (RJIT, Optimasi Lahan, JARWO, Bantuan Alsin), d) Sinkronisasi data target dan realisasi kegiatan fasilitasi APBD.
• Hasil setiap pertemuan harus dibuat notulen rapat dengan lampiran absensi peserta.
PERTEMUAN SINKRONISASI DATA PETUGAS PENGELOLA DATA KAB/KOTA DI PROVINSI 1. Dilaksanakan sebulan sekali antara tanggal 6-10 di kantor Dinas Pertanian Provinsi / di tempat pertemuan lainnya. 2. Peserta : Petugas pengelola data Diperta Kab/Kota & Prov, Petugas pengelola data BPS Prov, Kabid Produksi TP Diperta Prov, Sekdis Diperta Prov, Kabid PSP Provinsi, dan perwakilan dari Kodam/Korem, Bakorluh dll. 3. Materi :Sinkronisasi data kab/kota rincian Kec. Minggu I bulan berjalan, minggu ke IV sebelumnya dan, Sinkronisasi data komulatif minggu ke I-IV bulan sebelumnya terhadap angka SP bulan sebelumnya, Menyusun RPSP, Menyusun justifikasi faktor-faktor penyebab penurunan/peningkatan data luas tanam/panen. 4. Hasil setiap pertemuan harus dituangkan dalam notulen
SINKRONISASI DATA UPSUS PJK SECARA BERJENJANG KECAMATAN • Pengumpulan data mingguan • Koordinasi mantri tani,KSK,pengelola data kec dll • Fokus pada data realtime, ontime, konsistensi antar waktu & obyektif; justifikasi • Update lokasi & luasan kegiatan pemerintah • Bawa Isi form 1a (data kecamatan per desa/ kelurahan)
KAB/KOTA • Rapat di kab/kota 2x/bulan • Dipimpin Kadistan kab/ mewakili, hadir: BPS kab/kota, SKPD terkait, mantri tani, pengelola data kec dll • Agenda: data LT, LP, data dukung; masalah; sinkronisasi dan validasi data; pd awal bulan menyusun Rekap Kabupaten Statistik Tanaman Pangan (RKSP) • fokus pada akurasi, konsistensi pengumpulan antar waktu dan obyektivitas data; justifikasi
• Bawa form 1a dan direkap ke form 1b
PROVINSI • Rapat di provinsi 2x/bulan • Dipimpin Kadistan prop/ mewakili, hadir: BPS prop; SKPD kab/kota, SKPD prop terkait, dll • Agenda: data LT, LP, data dukung; masalah; sinkronisasi dan validasi data; menyusun Rekap Provinsi Statistik Tanaman Pangan (RPSP)
• Fokus: akurasi, konsistensi pengumpulan antar waktu dan obyektivitas data; justifikasi • Bawa form 1b dan direkap ke form 1c
18
FORM LAPORAN LUAS TANAM/PANEN MINGGUAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI TINGKAT KECAMATAN Luas Tanam/Luas Panen*) Padi/Jagung/Kedelai*) Minggu .... Bulan ..... Tahun ....... Provinsi : ........................ Kabupaten/Kota : ........................ Kecamatan : ..................... Nama Mantri Tani : ....................... No HP : ....................... (Ha) Minggu ke **) No Desa Bulan Lalu I II III IV Jumlah
Jumlah Keterangan: *) Coret yang tidak perlu **) Diisi data luas tanam/panen pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah
FORM LAPORAN LUAS TANAM/PANEN MINGGUAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI TINGKAT KABUPATEN Luas Tanam/Luas Panen*) Padi/Jagung/Kedelai*) Minggu .... Bulan ..... Tahun ....... Provinsi : .................. Kabupaten/Kota : .................. Nama Petugas Pengelola Data : ................. No HP : ................. (Ha) Minggu ke **) No Kecamatan Bulan Lalu I II III IV Jumlah
Jumlah Keterangan: *) Coret yang tidak perlu **) Diisi data luas tanam/panen pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah
FORM LAPORAN LUAS TANAM/PANEN MINGGUAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI TINGKAT PROVINSI Luas Tanam/Luas Panen*) Padi/Jagung/Kedelai*) Minggu .... Bulan ..... Tahun ....... Provinsi : .................. Nama Petugas Pengelola Data : ................. No HP : ................. (Ha) Minggu ke No Kabupaten Bulan Lalu I II III IV Jumlah
Jumlah Keterangan: *) Coret yang tidak perlu **) Diisi data luas tanam/panen pada minggu yang bersangkutan (bukan akumulasi), akumulasi diisi pada kolom jumlah
Beberapa Faktor Penyebab Belum Sinkronnya Data UPSUS dan Data SP 1. Data SP pada laporan periode bulan yang bersangkutan belum lengkap dari seluruh kecamatan (kisaran laporan SP yang masuk antara 80-85%) 2. Kekeliruan input data oleh petugas yang menangani data SP Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 3. Pemahaman yang keliru yang beranggapan luas tanam pada satu MT tidak bisa melebihi luas baku lahan. Padahal bisa saja luas tanam melebihi luas baku lahan, karena terjadi peningkatan IP dan pemanfaatan lahan non pertanian (kehutanan, perkebunan) 4. Konversi galengan lahan sawah di provinsi dan kabupaten/kota perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan: luas petakan dan jumlah/panjang galengan, topografi/kemiringan lahan, dan budaya petani dalam memanfaatkan galengan 5. Koordinasi dan sinkronisasi antara petugas Dinas Pertanian dan BPS pada masing-masing level, terutama di lapangan/kecamatan (antara Mantri Tani/KCD/petugas pengumpul data dengan petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/petugas Mitra KSK masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan 6. Beban pekerjaan Mantri Tani/KCD banyak, dan tupoksinya bukan hanya mengumpulkan data tetapi menangani urusan pemerintahan dan program kegiatan selaku wakil Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya (kecamatan dan beberapa kecamatan), serta tidak semua kabupaten memiliki perangkat KCD, melainkan ditugaskan ke koordinator penyuluh dan PPL yang secara birokrasi berada di bawah Bapeluh, serta bagi yang ada petugas KCD tidak memilik staf dan tidak memiliki kantor serta terbatasnya sarana dan prasarana.
IIi. PELAPORAN DATA LUAS TAMBAH TANAM PADI HARIAN
23
UPAYA PERCEPATAN PELAPORAN LUAS TAMBAH TANAM PADI HARIAN 1. Keputusan Menteri Pertanian No 130/Kpts/OT.050/2/2016 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT/160/12/2014 Tentang Kelompok Kerja upaya khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukung 2. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No 2/HK.310/C/1/2016 Tentang Tim Pendukung Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukung lingkup Ditjen Tanaman Pangan 3. Pendampingan yang dilakukan Petugas Pertanian, Babinsa, Mahasiswa, khususnya dalam pengumpulan data lapangan 4. Rakor UPSUS yang melibatkan jajaran Kementerian Pertanian, TNI-AD, Kementerian PUPR, Bulog dan instansi terkait lainnya di Tingkat Nasional, dan Provinsi maupun Kabupaten
ALUR PENGUMPULAN DATA UPSUS ALUR PELAPORAN
DATA LUAS TAMBAH TANAM HARIAN PADI DITJEN TANAMAN PANGAN
SMS CENTER
2. Data Upsus
Data Ltt Harian Provinsi Data Ltt Harian Kec dan Kab
Penjab UPSUS Provinsi
Pembinaan dan Penyuluhan
KELOMPOK TANI
1. Data RPSP
Diperta Provinsi
Sinkronisasi
BPS PROVINSI
2. Data Upsus
Penjab UPSUS Kab
PPL
BPS RI
1. Data RKSP
3. Data Ltt Harian Kabupaten
3. Data Ltt Harian Kecamatan
Sinkronisasi
Sinkronisasi
Diperta Kab
Data SP
BPS KABUPATEN
1. Data SP 2. Data Upsus
MANTRI TANI/KCD
Eye Estimate
LAPANGAN
KEPALA DESA
FORMAT PENGIRIMAN DATA VIA SMS Format LTT Kabupaten: LTTKab kdkab angkaLTT
Format LTT kecamatan: LTTKec kdkec angkaLTT
Contoh1: Kab Langkat (kode 1213) Tanggal 4 Januari 2015 LTT Padi 1.000 ha
Contoh2: Kab Langkat (kode 1213) Kec Stabat (kode 1213070), Tanggal 4 Januari 2015 LTT Padi 200 ha
di tulis SMS: LTTkab 1213 1000
di tulis SMS: LTTkec 1213070 200
Format LTT provinsi: LTTProv kdprov angkaLTT Contoh3: Prov Sumut (kode 12), Tanggal 4 Januari 2015 LTT Padi 12000 ha di tulis SMS: LTTprov 12 12000
SMS LTT Padi Harian Pokja UPSUS melalui SMS Center ke HP 0822 1010 3331 atau 0822 1010 3332
26
MASALAH PENGUMPULAN DATA PADI LTT HARIAN 1. Belum adanya sistem pengumpulan data yang baku (masing-masing Penjab Provinsi dengan cara sendiri) 2. Terbatasnya kapasitas petugas lapang 3. Tidak tersedianya insentif khusus bagi petugas lapang dalam mengumpulkan LTT harian 4. Kurangnya koordinasi/keterlibatan petugas lapang selain mantri tani dalam mengumpulkan data harian 5. Keterbatas akses personil dalam melaporkan ke sms center (padahal data yang dilaporkan setiap kecamatan setiap hari)
PERBEDAAN LUAS TANAM PADI MT 2015/2016 (PERIODE OKT’15-FEB’16) ANTARA DATA SP, UPSUS/LO DITJEN TP DAN HARIAN SMS CENTER ACEH No
Frekuensi
1. Bulanan (SP)
Oktober November Desember 2015 '2015 2015 8.936 38.263 113.206
2. Mingguan (UPSUS) 3. Harian LTT Selisih 2 Thd 1 Ha % Selisih 3 Thd 2 Ha % Selisih 3 Thd 1 Ha % Keterangan : LT posisi pada pertengahan b +1
11.439
28.330
109.288
Januari Februari 2016 2016 69.603 16.261
Maret 2016 -
64.638
15.561
12.264
73.165
16.149
12.260
Jumlah MT '15/'16 246.269 241.520
-
-
-
-
2.503 28,01
(9.933) (25,96)
(3.918) (3,46)
(4.965) (7,13)
(700) (4,30)
-
(4.749) (1,93)
-
-
-
8.527 13,19
588 3,78
(4,00) (0,03)
-
-
-
-
3.562 5,12
(112) (0,69)
-
-
PERBEDAAN DATA LUAS TANAM PADI MT 2015/2016 (PERIODE OKT’15-FEB’16) NASIONAL No
Sumber Data
Oktober November 2015 '2015
Desember 2015
Januari 2016
Februari 2016
Jumlah Okt'15-Feb'16
1. SP (PPD Pusdatin/BPS)
486.854
1.021.051
2.538.062 2.077.238
990.192
7.113.397
2. UPSUS/LO Ditjen TP
480.672
990.001
2.395.579 2.410.756
1.061.011
7.338.019
70.819 7,15
224.622 3,16
3. Selisih 2 Thd 1 Ha %
-
-
(6.182) (1,27)
(31.050) (3,04)
(142.483) (5,61)
333.518 16,06
TITIK KRITIS PENGUMPULAN/PELAPORAN LTT PADI HARIAN 1. Kejenuhan dalam melakukan pengumpulan data di tingkat kecamatan 2. Potensi kesalahan mengumpulkan dan melaporkan oleh : Penjab UPSUS karena jumlah kecamatan yang diliput sangat banyak, sedangkan akses pelaporan ke sms center hanya dapat dilakukan oleh Penjab UPSUS
3. Potensi kesalahan mengumpulkan dan melaporkan oleh Mantri Tani/KCD karena tambahan beban kerja 4. Rendahnya motivasi Mantri Tani/KCD 5.
Keengganan petugas Diperta Kabupaten pengumpulan/pelaporan data LTT Padi Harian
untuk
terlibat
dalam
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 31
PENYEDIAAN HONOR MANTRI TANI/KCD/ PETUGAS PENGUMPUL DATA KECAMATAN
• Petugas yang mendapat honor adalah Mantri Tani/KCD/Petugas Pengumpul Data Kecamatan dan pengelola data di Kab/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota • Pemberian honor merujuk pada PMK Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya, prinsip pembayaran honor adalah untuk melaksanakan tugas tambahan di luar tugas rutin. • Honor yang disediakan dialokasikan setiap bulan selama 6 bulan, mulai Juli 2015
Melaporkan SMS Provinsi Berhak login ke monevsms.pertanian.go.id Pokja Upsus Provinsi
Penanggung Jawab Kabupaten
Melaporkan SMS Kabupaten Berhak login ke monevsms.pertanian.go.id
Melaporkan SMS Kecamatan Penanggung Jawab Kecamatan
*Jika namanya terdapat dalam SK
33
