Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam berkomitmen akan menyikapi dengan serius Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sesuai dengan arah kebijakan pelaksanaan taat administrasi disegala bidang, yang

didukung dengan pemamfaatkan teknologi yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan, maka diperlukan suatu pencerahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan. Pemerintah Kabupaten Agam berupaya melakukan pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sangat penting dan strategis, karena penduduk merupakan salah satu pilar dari berdirinya daerah, karena data penduduk tersebut harus dicatat, dikelola, diamankan dan dijaga kerahasiannya, Kabupaten Agam sudah melaksanakan dan akan tetap mengembangkan pelaksanaan administrasi disegala bidang dengan dukungan teknologi moderen seperti yang banyak digunakan selama ini. Bahkan dengan diterbitkannya Peraruran Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Agam dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, telah melangkah setapak lebih maju lagi dengan lebih memperlihatkan sikap serius dalam penataan pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai suatu proses acuan yang terkonsentrasi pada suatu unit kerja tertentu. Haruslah diakui bersama bahwa diantara kita pernah malakukan kekilafan dengan kepemilikan tanda identitas lebih dari yang semestinya, dan bahkan hal tersebut menjadi suatu kebanggan bagi kita. Tetapi perlu kita sadari bersama, bahwa kekilafan tersebut telah menghancurkan semua yang telah, sedang dan bahkan yang akan kita bangun. Kenapa tidak? Kekilafan tersebut telah menciptakan suatu acuan yang salah dalam perencanaan, pelaksanaan dan bahkan pengembangan segala pembangunan dinegeri kita ini. Karena kekilafan tersebut telah menciptakan jumlah penduduk yang tidak valid dan cendrung terkondisi berjumlah lebih dari yang sebenarnya. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam berkomitmen akan menyikapi dengan serius Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan terciptanya data kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk pendataan penduduk secara serentak tahun 2007 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2010, konsolidasi data secara nasional sudah di tindak lanjuti dengan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara on-line dari pusat sampai ke daerah, akan menciptakan data penduduk yang valid yang dapat dijadikan dasar perhitunngan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara berkesinambungan dinegeri tercinta ini. Perlu kita sadari, jumlah penduduk merupakan barometer utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Untuk itulah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam merasa perlu menyusun secara sistematis rencana strategis dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai tahun 2015 searah dengan penyusunan Rencana Strategis pembangunan Kabupaten Agam serta tetap mengacu pada pencapaian Visi Kabupaten Agam “ Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani”. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini

berdasarkan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001, tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam.

Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor…….. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2011-2015. 8. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001, tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Agam. 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pencabutan Perda Nomor 16 tahun 1998

tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah . 11. Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan. 1.3

Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan

maksud menciptakan susunan rencana kegiatan yang berkesinambungan sebagai acuan dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk mewujudkan Visi dan misi Kabupaten Agam dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menciptakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP), target, sasaran hasil serta indikator evaluasi untuk pengukuran tingkat keberhasilan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4

Sistematika Penulisan Pola pikir penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil ini menggunakan pola pemaparan untuk menjelaskan susunan rencana kegiatan secara bertingkat dan bertahap untuk mempermudah penelaahan, pengkajian dan pemahaman dalam acuan dasar pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. dengan sisitematika sebagai berikut :


3

1) Bab I

:

Berupa pendahuluan, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan.

2) Bab II :

Berupa Gambaran Pelayanan SKPD yang berisikan Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

3) Bab III :

Berupa Isu-isu strategis Berdasarkan Tugas Dan Funsi yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Penentuan Isu-isu Strategis.

4) Bab IV : Berupa Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan yang berisikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Menengah SKPD dan Srategi dan Kebijakan.

5)Bab V :

Berupa Rencana Program dan Kegiatan Indikatif, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

yang berisi Matrik Program Kerja yang terurai

secara

atas

sistematis

kebutuhan

kegiatan–

kegiatan

yang

berkesinambungan sampai tahun 2015. 6) BabVI

: Berupa Penutup yang berisi kesimpulan atas perkiraan target kerja dari rencana program atas kegiatan indikatif yang akan dilakukan, serta bermanfaat bagi masyarakat yang menagacu pada tujuan dan sasaraan RPJMD tahun 2011 sampai tahun 2015.


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bahwa dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Agam telah dibentuk satuan kerja perangkat Daerah dengan nomenklatur yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tugas,fungsi dan struktur organisasinya. 2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kedudukanya

adalah penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berpedoman kepada Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Perpres Nomor 16 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurusan Kependudukan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan terhadap Penduduk dan Kebijakan dalam Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional dan juga telah dilahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas,

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. d. Peleksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.


5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain dari mempunyai tugas, fungsi dan juga mempunyai susunan organisasi sebagai berikut : a.

Kepala

b.

Sekretariat

c.

Bidang Pendaftaraan Penduduk

d.

Bidang Sistim Informasi Kependudukan

e.

Bidang Pencatatan Sipil

f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

g.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dari bagian susun organisasi diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

Kepala adalah seorang Pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas sebagai berikut : 1. Perumus pedoman kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil. 2. Kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 4. Pengendalian terhadap Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ruang lingkupnya 5. Pengendalian dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ruang lingkupnya 6. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, displin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkup Kependudukan dan pencatatan Sipil. 7. Menjalin kerja sama denga satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 tahun 2011, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dibantu oleh : a. Sekretariat b. Bidang Sistem Informasi Kependudukan c. Bidang Pendaftaran Penduduk d. Bidang Pencatatan Sipil Dan untuk perpanjangan tangan dilapangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di setiap Kecamatan dan Pejabat Fungsional Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khusus melayani masyarakat pada daerah yang jauh dari sarana pelayanan umum. b.

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas mengelola

asset, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi : 1. Pengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaporan. 2. Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama bidang-bidang lainya. 3. Pengelola sumber daya aparatur dan sarana/prasarana kantor. 4. Pengelola administrasi keuangan dan asset. 5. Penyusunan rencana program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Dalam melaksanakanya tugasnya Sekretaris dibantu oleh : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7

Masing-masing Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian

yang berada dibawah dan

bertanggung jawab pada sekretaris dengan tugas sebagai berikut : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, rumah tangga, perlengkapan, protokoler, menyiapkan penyusunan rencanan kebutuhan pegawai, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran

dan

administrasi

kepegawaian

lainnya,

menyiapkan

bahan

kepustakaan, pengelolaan Bidang Hukum, Organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat dan tugas lain yang diberikan atasan. b.

Sub

Bagian

keuangan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pelayanan

administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan atasan. c.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

recana

pengembangan

umum

jangka

pendek,

menengah

dan

proposal

kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan dan tugas lain yang diberikannya.

c.

Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bidang Sistem Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan

mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas dinas dalam penetapan kebijakan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Kepala Bidang Sistem Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. Koordinator pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ). b. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan. c. Penyediaan perangkat keras dan perangkat pendukung lainya dalam koneksi jaringan sistem administrasi kependudukan sampai ke kecamatan. Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8

d. Pembangunan database kependudukan. e. Pembangunan replikasi data kependudukan sebagai media informasi pengelolaan administrasi kependudukan. f. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil serta pemutakhiran data menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). g. Pengelola penyampaian informasi dan pemberian penyuluhan dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan. h. Pembina dan pemberian konsultasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. i. Penyusun program komunikasi dalam penyampaian informasi dan penyuluhan dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan. j. Pembina dan pengelola jaringan dan Sistem Informasi Kependudukan. k. Pengawasan dan penanggulangan permasalahan jaringan dan Sistem Informasi Kependudukan. l.

Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan peran serta pemerintahan terdepan dalam pengelolaan jaringan dan Sistem Informasi Kependudukan.

m. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola informasi administrasi kependudukan. n. Pengamanan database kependudukan yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. o. Pelaksana tugas lain yang diberikan atasan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sistem Informasi Kependudukan dibantu oleh : a. Seksi Informasi dan Penyuluhan. b. Seksi Pengelolaan Jaringan dan Data. Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang dengan tugas sebagai berikut : a. Seksi

informasi

dan

penyuluhan

mempunyai

tugas

mengurusi proses

penyampaian informasi tentang kebijakan administrasi kependudukan melalui


9

sosialisasi penyuluhan dan program komonikasi lainya dan tugas lain yang diberikan atasan. b. Seksi Pengelolaan dan jaringan data mempunyai tugas membangun data base dan menyediankan infrastruktur jaringan untuk pengolahan data kependudukan berbasiskan sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan tugas lain yang diberikan atasan. d.

Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendataan, Pendaftaran, mutasi dan administrasi kependudukan serta lainya yang diberikan kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana Kerja Bidang Pendaftaran dan Mutasi serta Pengelolaan Administrasi Kependudukan. b. Merumuskan bahan kebijakan tentang pendataan, pendaftaran dan pengelolaan admnistrasi kependudukan. c. Melakukan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. d. Melakukan koordinasi pihak terkait dalam rangka pendataan, pendaftaran dan pengelolaan admnistrasi kependudukan, e. Menyelengarakan pelayanan dalam bidang pendataan, pendaftaran, mutasi penduduk dan pengelolaan administrasi kependudukan. f. Melakukan pembianaan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pendataan,

pendaftaran,

mutasi

penduduk

dan

pengelolaan

administrasi

kependudukan. g. Melakukan pengawasan terhadap pendataan, pendaftaran, mutasi penduduk dan pengelolaan administrasi kependudukan. h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendataan, pendaftara, mutasi penduduk dan pengelolaan administrasi kependudukan. i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasya.


10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dibantu oleh : a. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk. b. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan. Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang dengan tugas sebagai berikut : a. Seksi Pendataan dan Mutasi Penduduk mempunyai tugas mengurus pendataan, pendaftaran, mutasi dan permasalahan kependudukan dan tugas lain yang diberikan atasan. b. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengurus pengelolan administrasi kependudukan dan tugas lain yang diberikan atasan.

e.

Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas

melaksanakan tugas sebagian dinas dalam pelaksanaan pencatatan sipil. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kerja Bidang Pencatatan Sipil b. Membagi tugas memberi arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Membuat konsep penetapan kebijakan pencatatan sipil. d. Melaksanakan fasilitas sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pencatatan Sipil. e. Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan palaporan penyelenggaraan Pencatatan Sipil g. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Pencatatan Sipil. h. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pencatatan Sipil. i.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas penyelenggaraan program Pencatatan sipil.

j.

Mengkoordinir pengumpulan data dan pelaporan dibidang Pencatatan Sipil.


11

k. Mengoreksi dan memaraf konsep surat permintaan blanko Akta Catatan Sipil dan Formulir permohonan Akta Kelahiran. l.

Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan dibidang Pencatatan Sipil.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pencatatan Sipil dibantu oleh : a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen b. Seksi Penerbitan Akta Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang dengan tugas sebagai berikut : a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen mempunyai tugas melaksanakan urusan pendaftaran, verifikasi dokumen dan tugas lain yang diberikan atasan. b. Seksi Penerbitan Akta mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan akta dan tugas lain yang diberikan atasan.

f.

Unit Pelaksana Teknis Untuk pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat

dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di kecamatan berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan dinas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikecamatan dalam penerbitan Akta. g.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara fungsional sesuai dengan keahlianya.


12

h. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Perda Nomor 6 Tahun 2008 dirubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011

KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATA FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDAFTAR AN PENDUDUK

SEKSI PENDATAAN & MUTASI PENDUDUK

SEKSI PENGEL ADM KEPENDUDUK AN

BIDANG SISTEM INFORMASI PENDUDUK

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PEREC & PELAPOARAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI INFORMASI PENYULUHAN

SEKSI PENDAFTARAN & VERIFIAKSI DOKUMEN

SEKSI PENGEL JARINGAN DAN DATA

SEKSI PENERBITAN AKTA

UPT


13

2.2 SUMBER DAYA SKPD Dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

pada

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil miliki sumber daya sebagai berikut : a. Ketenagaan NO

Jabatan

Pendidikan

Jumlah

Jenis Kepegawaian

1

Kepala Dinas

S1

1

PNS

2

Sekretaris

S2

1

PNS

3

Kepala Bidang  Dafduk

S1

1

PNS

 SIK

S2

1

PNS

 Capil

S2

1

PNS

 Perencanaan

S1

1

PNS

 Umum dan Kepegawaian

SLTA

1

PNS

 Keuangan

SLTA

1

PNS

 Pendataan dan Mutasi Penduduk

S1

1

PNS

 Pengelolaan Adm kependudukan

S1

1

PNS

 Informasi dan Penyuluhan

S1

1

PNS

 Jaringan dan data

S1

1

PNS

 Pendaftaran PerivikasiDokumen

S1

1

PNS

 Penerbitan Akta

SLTA

1

PNS

4

5

Kapala Sub Bagian

Kepala Seksi


14

6

Staf 

Adm



Jaringan dan data



Operator Komputer



Sopir

SLTA, D3 , 1, 2, 1

PNS

S1

2

PNS

S1

9, 2, 1

P. Kontrak

SLTA,

D3, 1

PNS

1

PNS

S1 

K3 SLTA SLTA

b. Sarana dan Prasarana No.

Jenis

Volume

Satuan

Keterangan

1.

Gedung/Kantor

1

Unit

Tidak Memadai

2.

Kenderaan Dinas Roda 1

Unit

Tidak Layak

Unit

Belum

Empat 3.

Server SIAK

2

memadai 6.

Toer Jaringan SIAK

5

Unit

Baik

7.

Komputer PC

19

Unit

Baik

8.

Leptop

4

Unit

Baik

9.

Meja Biro

2

Buah

Baik

10.

Meja Stengah Biro

14

Buah

Baik

11.

Kursi Pimpinan

4

Buah

Kurang baik

12.

Kursi Staf

19

Buah

Tidak

Layak

(Kursi Plastik)


15

13.

Genset 5 PK

1

Unit

Baik

14.

AC 1 PK

5

Unit

Baik

15

Televisi 18 inci dan para 1

Unit

Baik

bola

2.3

KINERJA PELAYANAN SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan beberapa program

dan kegiatan diantaranya adalah : 1. Pencocokan dan penelititan data kependudukan berdasarkan Kartu Keluarga yang ada dalam database SIAK 2. Pelayananan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil secara on-line ke Database Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 3. Pembuatan SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan 4. Telah adanya Perda tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan 5. Telah tersedianya tenaga terlatih operator dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada tahun 2011 6. Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran keliling ke Kecamatan-Kecamatan 7. Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Sekolah-sekolah (SD,SLTP,SLTA) 8. Melaksanakan pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kantor Pelayanan Jirek Bukittinggi 9. Penerbitan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbasis nasional

2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1 Tantangan Pelayanan SKPD 1. Masih kurangnya jumlah tenaga pelaksana serta pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dalam

memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.


16

2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3. Belum terlaksananya SIAK terpadu secara menyeluruh dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Penduduk masih banyak yang belum memahami aturan-aturan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD yang terkait dan Stek Older lainya tentang pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Belum tertibnya dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari Nagari,Kecamatan, dan Kabupaten.

2.4.2

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Dapat melaksanakan penyuluhan dan penyampaian Informasi tentang aturanaturan Kependudukan dan Pencatatan sipil secara terpadu pada masyarakat. 2. Melaksanakan sistim SIAK secara terpadu dan pembangunan jaringan (Online/Off-line) dari Kecamatan ke Kabupaten dan Pusat. 3. Menyediakan sistem pengembangan media komunikasi yang representatif dan efektif serta mudah di akses disetiap pusat pelayanan. 4. Membangun database dan profil kependudukan daerah berdasarkan kategori dan skala prioritas dari data yang dibutuhkan. 5. Perlunya rekrutmen tenaga pengelola Sistem Informasi Kependudukan serta membangun Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui Diklat/Pelatihan 6. Perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga pengelola Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat Nagari sampai ke tingkat Kabupaten. 7. Melengkapi sarana dan prasarana dalam operasional bidang Sistem Informasi Kependudukan. 8. Melakukan tertib Administrasi Kependudukan melalui kegiatan pendataan dan pendaftaran penduduk, verifikasi dan validasi data penduduk (Registrasi Penduduk serta Mutasi Penduduk)


17

9. Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kependudukan melalui sistim pelayanan cepat, dan membentuk unit pelaksana teknis (UPTD) di kecamatan yang berfungsi sekaligus sebagai petugas registrasi penduduk. 10. Malakukan sosialisasi dan koordinasi di bidang kependudukan 11. Melakukan tertib administrasi melalui kegiatan pendataan dan pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil 12. Monitoring dan evaluasi tentang dokumen-dokumen pencatatan sipil 13. Melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk membantu program pelayanan Akta pencatatan Sipil. 14. Melakukan

rekrutmen tenaga pengelola administrasi Kependudukan dan

Pencatatan sipil serta Peningkatan mutu Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui Diklat/Pelatihan 15. Perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga pengelola administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil mulai dari tingkat Nagari sampai ke tingkat Kabupaten. 16. Melengkapi

sarana

dan

prasarana

dalam

operasional

Administrasi

Kependudukan.


18

BAB III ISU STATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasyalahan Berdasrkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Identifikasi Faktor Internal 1. Belum validnya data administrasi kependudukan 2. Belum terkoneksinya jaringan SIAK di seluruh kecamatan dengan kabupaten 3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 4. Terbatasnya personil baik dari segi jumlah , klasifikasi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5. Masih rendahnya kesejahteraan tenaga operator 6. Belum adanya SOP (Sistem Operasional Prosedur) pelayanan

3.1.2 Identifikasi Faktor Eksternal 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan 2. Belum tersedianya institusi (UPT) dan personel yang akan melaksanakan pelayanan 3. Daerah Kabupaten Agam mempunyai geografis dan jarak tempuh tempat pelayanan

dengan

pemukiman

masyarakat

serta

terbatasnya sarana

transportasi.

3.2

Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi Jangka Menengah Daerah Untuk meletakkan landasan yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Agam, maka ditetapkanlah Visi Daerah untuk jangka waktu 2011-2015 sebagaimana tertera dibawah ini :

Terwujudnya Kabupaten Agam Yang “ALAMI”


19

Dalam Visi tersebut terkandung 5 (lima) nilai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut : Nilai yang pertama adalah “ Agamis “ yang maksudnya adalah Kabupaten Agam menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan Adat serta konsisten dalam melaksanakannya. Nilai yang kedua adalah “ Lestari ”, dengan maksud terwujudnya kondisi lingkungan yang lestari dan memiliki daya dukung untuk kehidupan hari ini dan dimasa yang akan datang. Juga menjunjung tinggi tatanan masyarakat yang berbudaya luhur sebagai modal dasar dalam membangun pranata sosial. Nilai yang ketiga adalah “ Adil ”, nilai ini merupakan pola pelaksanaan pemerintahan. baik dalam konteks kewilayahan, perbedaan topografi, maupun semangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nilai yang keempat adalah “ Mandiri ”, hal ini diperlukan sebagai semangat dan karakter masyarakat Kabupaten Agam yang tangguh dan ulet sehingga mampu mengatasi permasalahannya dengan arif dan bijaksana. Nilai yang kelima adalah “ Indah ”, nilai ini diterjemahkan bagaimana upaya kita mewujudkan keindahan sebagai bentuk kebersamaan, persaudaraan, kekerabatan, serta kepedulian kepada lingkungan hidup dan pengabdian kita kepada Allah. 3.2.2

Misi Jangka Menengah Daerah Sesuai dengan harapan Terwujudnya Kabupaten Agam Yang “ALAMI” maka

ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional. Misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotime (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan


20

daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. 2.

Mewujudkan Masyarakat yang Agamais dan Beradat. Misi mewujudkan masyarakat yang Agamais dan Beradat bertujuan untuk mencapai Kabupaten Agam yang Agamis, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan Adat serta konsisten dalam melaksanakannya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah : taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

3.

Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi untuk mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu : pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

4.

Mewujudkan Kemajuan Daerah dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah. Misi mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah merupakan unsur penting yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.

Mewujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Misi untuk mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur penting untuk mewujudkan kemandirian daerah dengan mendorong peningkatan


21

produktifitas masyarakat dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. 6.

Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Bencana. Misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta menyiapkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

3.3

Penentuan Isu-Isu Strategi 1. Belum validnya data administrasi kependudukan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 3. Terbatasnya personil baik dari segi jumlah , klasifikasi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan


22

3.4

Analisis Strategi SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threat)

I. Isu aktual 1. Belum validnya data administrasi kependudukan 2. Belum terkoneksinya jaringan SIAK di seluruh kecamatan dengan kabupaten 3. Belum seluruh masyarakat memiliki akta pencatatan sipil 4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 5. Terbatasnya personil baik dari segi jumlah , klasifikasi dan kemampuan dalam membrikan pelayanan kepada masyarakat.

II. Identifikasi faktor internal dan eksternal Identifikasi data internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 1. Faktor internal Kekuatan (Strength): 1. Tersedianya tenaga operator 2. Tersedianya sarana pendukung administrasi kependudukan 3. Tersedianya sarana perangkat keras PC server dan PC client aplikasi SIAK

Kelemahan (Weaknesses): 1. Masih rendahnya kesejahteraan tenaga operator 2. Belum tersedianya ruangan operator dan tempat pelayanan yang ideal 3. Belum adanya SOP (Sistem Operasional Prosedur) pelayanan

2. Faktor eksternal Peluang (Opportunities): 1.

Telah adanya Undang-undang dan peraturan tentang administrasi kependudukan


23

2.

Telah tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

3.

Adanya tersedia dukungan dana

Ancaman (Threat) : 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan 2. Belum tersedianya institusi (UPT) dan personel yang akan melaksanakan pelayanan 3. Daerah Kabupaten Agam mempunyai geografis dan jarak tempuh tempat

pelayanan

dengan

pemukiman

masyarakat

serta

terbatasnya sarana transportasi. III. Penilaian dan Pembobotan a. Nilai Urgensi (NU) b. Nilai Dukung (ND) c. Nilai Bobot Faktor (BF) d. Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK) Dari analisa faktor-faktor intenal dan eksternal di atas dilakukan pembobotan diberi skor sebagai berikut :  Sangat Penting =4  Penting =3  Cukup Penting =2  Tidak Penting =1

Tabel 1: Nilai Penyususnan Prioritas NO

FAKTOR INTERNAL

ND

NU

BF

3

4

0,17

Kekuatan (Strength/S): 1

Tersedianya tenaga operator

2

Tersedianya sarana administrasi kependudukan

pendukung

4

4

0,17

3

Tersedianya sarana perangkat keras PC server dan PC client aplikasi SIAK

4

4

0,17


24

Kelemahan (Weaknesses/W): 1 2

3

Masih rendahnya kesejahteraan tenaga operator Belum tersedianya ruangan operator dan tempat pelayanan yang ideal

2

3

0,13

3

4

0,17

Belum adanya SOP (Sistem Operasional Prosedur) pelayanan

4

4

0,17

23 Peluang (Opportunities/O): 1

2

3

Telah adanya Undang-undang dan peraturan tentang administrasi kependudukan Telah tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

4

4

0,19

4

4

0,19


3

4

0,19

Ancaman (Threat/T) : 1

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan

4

3

0,14

2

Belum tersedianya institusi (UPT) dan personel yang akan melaksanakan pelayanan

3

3

0,14

3

Daerah Kabupaten Agam mempunyai geografis dan jarak tempuh tempat pelayanan dengan pemukiman masyarakat serta terbatasnya sarana transportasi.

2

3

0,14

21


25

Tabel 2 :Matrik Nilai Kerterkaitan (NRK) NO

FAKTOR INTERNAL S1

S2

S3

W1

NILAI KETERKAITAN W2 W3 O1 O2

O3

T1

T2

T3

NRK

Kekuatan (Strength/S): 1

Tersedianya operator

tenaga

S1

X

4

4

3

4

2

0

4

3

0

0

0

2,18

2

Tersedianya sarana pendukung administrasi kependudukan

S2

4

X

4

0

0

1

1

4

4

0

3

2

2,09

3


S3

4

4

X

0

3

1

0

4

3

0

0

0

1,73


W1

3

0

0

X

2

0

0

0

4

0

0

0

0,82

W2

4

0

3

2

X

3

0

2

3

0

0

0

1,55


W3

2

1

1

0

3

X

3

2

1

0

3

0

1,45

O1

0

1

0

0

0

3

X

2

3

2

3

0

1,27

O2

4

4

4

4

2

2

2

X

2

1

2

3

2,73

O3

3

4

3

0

3

1

3

2

X

2

3

2

2,36

T1

0

0

0

0

0

0

2

1

2

X

3

3

1

T2

0

3

0

0

0

3

3

2

3

3

X

3

1,82

Kelemahan (Weaknesses/W): 1

2

3

Peluang (Opportunities/O): 1 Telah adanya Undangundang dan peraturan tentang administrasi kependudukan 2 Telah tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 3


Ancaman (Threat/T) : 1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan 2

Belum

tersedianya


26

institusi (UPT) dan personel yang akan melaksanakan pelayanan 3


T3

0

2

0

0

0

0

0

3

2

3

3

X

Tabel 3 :Penilaian Kunci Sukses NO FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strength/S):

NU

BF

ND

NBD

NRK

NBK

TNB

FKK

1

Tersedianya operator

tenaga

3

0,17

3

0,51

2,18

0,37

0,88

III

2

Tersedianya sarana pendukung administrasi kependudukan

4

0,17

4

0,68

2,09

0,36

1,04

I

3


4

0,17

4

0,68

1,73

0,29

0,97

II


2

0,13

2

0,26

0,82

0,11

0,37

III

3

0,17

3

0,51

1,55

0,26

0,77

II


4

0,17

4

0,68

1,45

0,25

0,93

I

4

0,19

4

0,76

1,27

0,24

1

III

Kelemahan (Weaknesses/W): 1

2

3

Peluang (Opportunities/O): 1 Telah adanya Undang-


27

1,18

2

3

undang dan peraturan tentang administrasi kependudukan Telah tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Adanya dukungan dana

tersedia

Ancaman (Threat/T) : 1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan

4

0,19

4

0,76

2,73

0,52

1,28

I

3

0,19

3

0,57

2,36

0,45

1,02

II

4

0,14

4

0,76

1

0,14

0,9

I

2


3

0,14

3

0,42

1,82

0,25

0,67

II

3


2

0,14

2

0,28

1,18

0,17

0,45

III


28

Tabel : Strategis Swot

Kekuatan (Strength/S):

Kelemahan (Weaknesses/W):

1

Tersedianya tenaga operator

1


2

Tersedianya sarana 2 pendukung administrasi kependudukan

3

Tersedianya sarana 3 perangkat keras PC server dan PC client aplikasi SIAK


Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan aturan

1

Menyediakan ruangan operator dan tempat pelayanan yang ideal

2

Menyiapkan SOP pelayanan administrasi kependudukan

Terlaksananya dokumen Administrasi kependudukan yang baik Terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat

3

Meningkatkan kesejahteraan tenaga operator dalam peningkatan kinerja

4

Melaksanakan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan

Melakukan sosialisasi tetang pentinganya dukomen administrasi kependudukan

1

Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan.

2

Melaksakan pelayanan sesuain SOP serta penataan ruangngan yang baik

Peluang (Opportunities/O): 1

Telah adanya Undang- 1 undang dan peraturan tentang administrasi kependudukan

2

Telah tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

2

3


3

Ancaman (Threat/T) : 1

Masih rendahnya 1 kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan


29

2


2

Melakukan pengkajian tentang pembentukan UPT

3

Memanfaatkan personel nagari dan kecamatan proses pelayanan administrasi

3


3

Membentuk pos pembantu dalam pelayanan administrasi kependudukan

3

Merencanakan pelayanan keliling administrasi kependudukan kepada masyarakat.

4

Membangun system jaringan sampai tingkat nagari.


30

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi 4.1.2 VISI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam sebagai satuan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia khususya keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat berhasil dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat. Untuk mengujukan kondisi diatas agar lebih baik perlu ditetapkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. “TERWUJUDNYA

TERTIB

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DAN

PENCATATAN SIPIL YANG “ALAMI“ (AGAMAIS, LESTARI, ADIL, MANDIRI DAN INDAH )”.

4.1.2 MISI : Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam sebagai pendoman pelaksananan kerja yaitu : 1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan aturan-aturan kependudukan 2. Melaksanakan SIAK terpadu On-Line dan Off-Line dengan baik dan benar 3. Menjalin koordinasi lintas sektoral tentang masalah kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan pencatatan sipil secara akurat/valid 5. Melengkapi fasilitas, menata sarana dan prasarana serta lingkungan kerja dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


31

6. Meningkatkan pelayanan prima bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara professional 7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui diklat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 8. Melaksanakan

pembinaan

kepada

masyarakat

rentan

administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil 9. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan SOP (Sistem Operasional Prosedur)

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan Jangka Menengah SKPD Sesuai dengan Visi dan Misi, tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam adalah untuk: 1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang lengkap guna mendukung kelancaran kerja. 3. Meningkatkan kesadaran aparatur dan masyarakat dalam memahami kebijkan dan aturan yang berlaku di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Terwujudnya sistim informasi administrasi kependudukan secara terpadu. 5. Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara on-line dari Kecamatan ke Kabupaten, dari Kabupten dan Pusat. 6. Tersedianya media komunikasi untuk penyebarluasan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7. Terlaksananya pengadaan dokumen kependudukan secara baik dan benar. 8. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat dibidang Kependudukan Pencatatan Sipil. 9. Terlaksananya sistim koordinasi yang baik antar unit kerja lintas sektoral. 10. Memberikan pemahaman ke masyarakat akan hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


32

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran yang rinci dan harus dipenuhi dalam waktu satu tahun, sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana jangka Menengah, Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam adalah : 1. Memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Terwujudnya

suber daya aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

professional dalam pengelolaan administrasi kependudukan serta pelayanan kepada masyarakat. 3. Terciptakan pelayanan kependudukan yang efektif dan efisien serta melaksanakan pelayanan prima. 4. Memberikan penyuluhan dan penyampaian informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat melalui mas media, audio visual dan kegiatan dialogis (temu ramah) dan bentuk pertemuan lainya. 5. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang rentan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penduduk yang terkena musibah bencana alam.

4.3

Strategi dan Kebijakan Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Agam tahun 2011–2015 dimaksud untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja aparatur sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik (Good Govermant) dalam

penyelenggaran tugas. Rencana Strategi ini akan dijadikan acuan dan pedoman kepada seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.


33

4.3.1 Strategi Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5 tahun kedepan, berdasarkan Visi dan Misi perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menyusun program-program komunikasi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingkanya administrasi kepedudukan dan pencatatan sipil 2. Membuat perencanaan tentang pemahaman masyarakat terhadap pentinya administrasi kependudukan serta aturan-aturan yang berlaku 3. Meciptakan iklim kerja yang menyenangkan 4. Merencanakan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5. Membuat acuan/prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 6. Melakukan koordinasi/menjalin hubungan kerja dengan pihak terkait.

4.3.1 Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadiakan petunjuk/panduan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah, masyarakat / steck holder agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi dan misi tersebut diatas perlu disusun kebijakan strategis sebagai pedoman penyusunan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten Agam yang dicoba menyusunnya di dalam perangkat rencana strategis Dinas Tahun 2011-2015 meliputi : 1. Pelayanan administrasi penduduk ( Penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan) 2. Pelayanan

Pencatatan Sipil ( Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan

pengakuan anak) 3. Pembangunan dan Pemiliharaan jaringan, sarana atau prasarana SIAK. Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

34

4. Pelaksanaan operasional SIAK secara on-line dan off-line Kabupaten Agam. 5. Perlindungan terhadap anak yang tidak diketahui status/keberadaan orang tua serta memberikan dokumen kependudukan. 6. Perlindungan data dan pengamanan jaringan SIAK 7. Penyederhanaan sistem operasional untuk kelancaran pelayanan 8. Membina dan membangun koordinasi dengan unit kerja/lintas sektoral menyangkut masalah kependudukan. 9. Peningkatan sumber daya aparatur yang berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat Kabupaten Agam. 10. Menyusun berbagai kebijakan dan aturan yang mengatur masalah kependudukan dan berbasis pada SOP (Sistem Operasional Prosedur). 11. Mewujudkan sistim pelayanan dalam bidang kependudukan yang on-line dan off-line dengan wilayah kecamatan yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam mengakses data kependudukan. 12. Memberikan

pelayanan

dokumen

kependudukan

bagi

masyarakat

rentan

Administrasi Kependudukan dan masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

Tabel: Strategi dan Kebijakan TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

KENERJA KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN A.

Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa penyediaan telpon sumber daya air dan listrik

Berjalannya dengan baik kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan RapatRapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Berjalannya program kegiatan administrasi perkantoran dengan baik

Terlaksananya kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa pengelola keuangan dan adm. Perkantoran

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


1

Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

35

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

adanya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan pada masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjangnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan pada masyarakat

Tersedianya kebutuhan sarana dan penunjangnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan pada masyarakat

Pembangunan Gedung Kantor (tambahan ruangan)

Berjalannya administrasi operasional kantor dengan baik

Tersedianya kendaraan operasinal kantor

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan dan pengadaan kendaran dinas / operasional kantor

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional kantor

Tertata administrasi perkantoran dengan baik

Terlaksanaya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan Mobiler

Terpenuhinya sarana dan prasarana Perlengkapan perkantoran



Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Guna menunjang administrasi perkantoran

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan ged. Kantor

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan ged. Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor

Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terciptanya sistem kinerja yang baik sehingga mencapai hasil yang masimal dan akurat dalam pelaksanaan tugas

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas / oprs. Kantor

Terpenihunya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas / oprs. Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers


36

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Guna menunjang terciptanya lingkungan administrasi perkantoran dengan baik

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk PNS

Terpenuhinya pakaian dinas untuk PNS

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program Penataan Adm. Kependudukan Terwujudnya sistem informasi adm.kependudukan secara terpadu.

Setiap kecamatan terkoneksi dengan database SIAK yang berada di Dinas Dukpil

Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kependu dukan dan capil secara on-line dari Kecamatan keKabu paten ke Propinsi dan Pusat

Terlaksananya pengadaan dokumen kependudukan secara baik dan benar. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Akuratnya data base kepen dudukan Kab. Agam

Menciptakan pelayanan kependudukan yang efek tif dan efisien serta melak sanakan pelayanan prima

Tersedinya blangko KTP dan KK untuk pelayanan terhadap penduduk

Menumbuhkan kesadaran aparatur dan masyarakat dalam memahami kebijakan dan aturan yang berlaku dibidang kependudu kan dan catatan sipil.

Memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang rentan administrasi kepen Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan jaringan sarana atau prasarana SIAK.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Pelaksanaan operasional SIAK secara on-line Kab. Agam. Perlindungan dan pengamanan jaringan SIAK.

Pelayanan dokumen kepen dudukan seperti KTP, KK, Surat Pindah dan Pencatatan Sipil lainnya.

Implementasi Sistem Adm. Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Pemberian pelayanan anak dan kewajiban masyarakat dalam pemilikan dokumen kependudukan Memberikan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan dan masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

37

dudukan dan catatan sipil dan penduduk yang terke na musibah bencana alam

Mewujudkan sistem pelayanan dalam bidang kependudukan yang terkoneksi deng an wilayah kec.dan wilayah pinggiran yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam mengakses data kependudukan.

Memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana alam.

Terpenuhinya pengadaan blangko register akta kelahiran, kutipan akta kelahiran dan blangko pencatatan sipil lainya Terpenuhinya kebutuhan akta kelahiran masyarakat dengan dispensasi pelayanan

Pelayanan Akta Catatan Sipil.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Pelayanan Akta Kutipan Lahir Mati, pengangkatan anak, pengesahan anak. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra 2011 Pencatatan Kelahiran Rakor antar instansi dalam usulan administrasi pencatatan sipil Penetapan Sistem Pedoman standar pelaksanaan adm. pencatatan sipil

Tersedianya media komuni kasi baik secara audio maupun visual untuk penyebarluaskan informasi kependu dukan dan catatan sipil Meningkatkan kesadaran

Memberikan penyuluhan dan penyampaian informasi kependudukan dan catatan sipil pada masya rakat melalui mas media, audio visual dan kegiatan dialogis (temu

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan tentang Undang-undang kependudukan


Melakukan kelancaran informasi dan komunikasi tenatang administrasi kependudu kan.

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

38

aparatur dan masyarakat dalam memahami kebijakan dan aturan yang berlaku di bidang kependudukan dan catatan sipil.

ramah) dan bentuk pertemuan lainnya.


39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan 5.1.1 Program 1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik 2. Terlaksanaya

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dengan

mempergunanakan aplikasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 3. Memiliki dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lengkap. 4. Memilik data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil yag akurad/valid 5. Pemahaman penduduk terhap aturan-aturan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Peningkatan kualitas tenaga/personil pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Terujudnya suasana kerja yang kondusif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat 8. Penataan kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT) 9. Peningkatan Disiplin Aparatur 10. pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.1.2 Kegiatan 1. Menyediakan jasa komonikasi, suber daya air dan listrik 2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 4. Melakukan kerjasama dengan pers/wartawan dalam setiap progam-program kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. 5. Melanjutkan penyewaan jaringan V-Sat yang digunakan untuk penerapan e-KTP yang hanya dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri sampai tahun 2012. 6. Memberikan pelatihan secara periodik sekali 6 bulan kepada petugas pelayanan kecamatan. 7. Melaksanakan proses pengadaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahunan sesuai kebutuhan perkembangan masyarakat. Restra 2011-2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

40

8. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil keliling sekali sebulan ke setiap kenagarin. 9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. 10. Memberikan sosialiasi dan penyuluhan bagi masyarakat atas aturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 11. Penyedian sarana dan prasarana pelayanan agar tercipta kepuasan bagi masyarakat dan kelancaran dalam bertugas bagi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 12. Mengadakan kerja sama dengan media masa baik cetak maupun elektronik. 13. Memabangun

koneksi untuk jaringan Wireless Local Area Network (WLAN) untuk

pelayanan di 16 kecamatan dengan menggunakan aplikasi SIAK. 14. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap petugas-petugas pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan setiap kecamatan. 15. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masnyarakat untuk menjelaskan arti penting dan manfaat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 16. Membetuk tim pelayanan regular keliling untuk membantu penduduk yang rentan pendataan dan penduduk yang berada dipelosok-pelosok nagari dan jorong.

17. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 18. Memberikan Insentif pelayanan 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


41

BAB VI PENUTUP Sejalan dengan konsep Pembangunan Daerah dalam era globalisasi sekarang ini yang pada prinsipnya mencanangkan pembangunan berkelanjutan oleh karena itu setiap penduduk perlu dicatat dengan benar tertib, teratur dan dijaga kerahasian datanya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam berkomitmen akan menyikapi dengan serius Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Perpres No. 25 Tahun 2008. Hal ini telah membentuk Peraturan Daerah serta melakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemutakhiran data base kependudukan. Pemeritah Kabupaten Agam telah berupaya melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam bentuk pendataan penduduk serentak tahun 2007, konsolidasi data secara nasional dan akan ditindak lanjuti dengan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara on-line dari Pusat sampai ke Daerah sehingga akan menciptakan data penduduk yang valid yang dapat dijadikan dasar perhitungan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara berkesinambungan untuk kebutuhan Daerah dan Pusat. Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar-dasar yang dianut tersebut maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dan Catatatn Sipil, serta meningkatkan kesadaran hukum dan pemahamam masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Jumlah penduduk merupakan baro meter utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Untuk itulah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam merasa perlu menyusun secara sistematis Rencana Strategis dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai tahun 2015 searah dengan penyusunan Rencana Strategis pembangunan Kabupaten Agam serta tetap


42

mengacu pada pencapaian Visi Kabupaten Agam “Agam Mandiri Berprestasi yang Madani”,

guna

mewujudkan

masyarakat


Kabupaten

Agam

yang

sejahtera.

43


1

MATRIK AGENDA PRIOTAS DAN PROGRAM LIMA TAHUNAN DAN TRANSISI AGENDA SKPD

: PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.AGAM Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Out Come)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

49,800,000

100%

57,270,000

100%

65,860,500

100%

75,739,600

100%

87,100,500

100%

335,770,600

Sekretariat

Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi

100%

100%

67,710,000

100%

84,637,500

100%

97,335,000

100%

111,935,000

100%

128,725,500

100%

490,343,000

Sekretariat

Terpenuhinya kebutuhan jasa pengelola keuangan dan adm. Perkantoran

100%

100%

110,918,750

100%

138,650,000

100%

159,447,500

100%

183,364,600

100%

210,869,500

100%

803,250,350

Sekretariat

Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

100%

100%

48,900,000

100%

73,350,000

100%

84,352,500

100%

97,100,500

100%

111,556,000

100%

415,259,000

Sekretariat

-

100%

100,000,000

100%

750,000,000

100%

350,000,000

100%

100%

1,200,000,000

Sekretariat

100%

250,000,000

100%

274,000,000

100%

100%

524,000,000

Sekretariat

100%

310,000,000

Sekretariat

1

2

Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa penyediaan telpon sumber daya air dan listrik

2011

2012

2013

2014

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2015

Bidang Penanggung Jawab

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kebutuhan sarana dan penunjangnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan pada masyarakat Terpenuhinya kebutuhan penyediaan dan pengadaan kendaran dinas / operasional kantor

-

100%

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

10,000,000

100%

300,000,000

100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

100%

100%

75,000,000

100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

143,750,000

100%

14,375,000

100%

483,125,000

Sekretariat

-

100%

15,000,000

100%

17,250,000

100%

19,837,000

100%

22,800,000

100%

26,200,000

100%

101,087,000

Sekretariat

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor

100%

100%

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE



Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

100%

10,500,000

100%

11,025,000

100%

12,678,000

100%

12,678,000

100%

12,678,000

100%

59,559,000

Sekretariat

-

100%

32,000,000

100%

32,000,000

100%

32,000,000

100%

32,000,000

100%

32,000,000

100%

160,000,000

Sekretariat

-

100%

9,000,000

100%

9,000,000

100%

15,750,000

100%

15,750,000

100%

15,750,000

100%

65,250,000

Sekretariat

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan ged. Kantor

2011

2012

2013

2014


2015

Bidang Penanggung Jawab

kendaraan dinas / oprs. Kantor

Penataan Kelembagaan UPT Di 16 Kecamatan 3

1.

10.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian dinas untuk PNS 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan, Perawatan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu, baik Online Maupun Offline

5 tower ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Matur, Tj.Raya, Lb.Basung dan Tj.Mutiara

Terlaksananya Pelayanan 12.500 Blangko KK Administrasi Kependudukan , 12.400 Blangko KTP tersedianya blangko KTP , KK, Surat Keterangan Pindah untuk pelayanan terhadap penduduk Kab. Agam, SOP Kependudukan

16 Kec, I Dinas

128,121,400 16 Kec, I Dinas

-30.000 Blanko KK - 30 Rim Surat Keterangan Pindah untuk 16 Kecamatan

311,624,000 -30.000 Blanko KK 5000 Blanko KTP Elektronik (KTP Pemula) - 30 Rim Surat Keterangan Pindah untuk 16 Kecamatan

477,250,000

Sewa Bandwith dan Perangkat 17 V-Sat (16 Kec + 1 Dinas)

380,100,000 -30.000 Blanko KK - 5000 Blanko KTP Elektronik (KTP Pemula) - 30 Rim Surat Keterangan Pindah untuk 16 Kecamatan

1,713,600,000


418,110,000 -30.000 Blanko KK - 5000 Blanko KTP Elektronik (KTP Pemula) - 30 Rim Surat Keterangan Pindah untuk 16 Kecamatan Sarana dan Prasarana 16 Komputer - DPS Pemilu 2014

1,713,600,000


827,921,000 -30.000 Blanko KK - 5000 Blanko KTP Elektronik (KTP Pemula) - 30 Rim Surat Keterangan Pindah untuk 16 Kecamatan - DPS Pemilukada 2015

1,713,600,000


541,931,100 -150.000 Blanko KK - 15000 Blanko KTP Elektronik (KTP Pemula) - 90 Rim Surat Keterangan Pindah untuk 16 Kecamatan - DPS Pemilu dan Pemilukada 2014-2015

5,746,171,400 Bidang Sistem Informasi Kependudukan

2,479,686,100 Bidang Pendaftaran Penduduk

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE



Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010

1

2

3

4

Terpenuhinya pengadaan blangko register akta kelahiran,kutipan akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian , Akta Pengangakatan Anak dan blangko pencatatan sipil lainya, Renstra Capil, Rakor Antar Instansi, Adm Pencatatan Sipil, Penetapan SOP Capil, Akte Keliling

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan tentang Undang-undang kependudukan

JUMLAH

- 20.000 K Akta Kel 400 buku register 80 form pelapr.kel 50 buku renstra penct.kel. 2050 kutipan akta kematian 50 register akta kematian 247 kutipan akta pengangkatan anak - 5 register akta pengangktn anak -250 kutipan akta perkawinan - 5 register akta perrkawinan 250 kutipan akta perceraian 5 register akta perceraian 80 surat ket.kel. 80 form pelap.kemtian 80 rim surat ket.kematian 80 rim form.pelap.perkawinan -226 rim pelap.pembatalan perkwinan -226 rim form.pelap.perceraia 225 rim form.pembatalan perceraian -24 rim form F.1.03

2011

-

-

2013

2014


2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- Blanko Akta Kelahiran (4000 Lembar) Register Akta Kelahiran Blanko Akta Kematian - Blanko Akta Perceraian - Blanko Akta Pengangkatan Anak dan Blanko Pencatatan Sipil Lainnya

-

2012

854,865,500 - Blanko Akta Kelahiran (4000 Lembar) Register Akta Kelahiran Blanko Akta Kematian - Blanko Akta Perceraian - Blanko Akta Pengangkatan Anak dan Blanko Pencatatan Sipil Lainnya

889,259,000 - Blanko Akta Kelahiran (4000 Lembar) Register Akta Kelahiran -Blanko Akta Kematian - Blanko Akta Perceraian - Blanko Akta Pengangkatan Anak dan Blanko Pencatatan Sipil Lainnya

1,022,648,000 - Blanko Akta Kelahiran (4000 Lembar) Register Akta Kelahiran -Blanko Akta Kematian - Blanko Akta Perceraian - Blanko Akta Pengangkatan Anak dan Blanko Pencatatan Sipil Lainnya

1,143,402,500 - Blanko Akta Kelahiran (4000 Lembar) Register Akta Kelahiran -Blanko Akta Kematian - Blanko Akta Perceraian - Blanko Akta Pengangkatan Anak dan Blanko Pencatatan Sipil Lainnya

1,282,410,000 - Blanko Akta Kelahiran (20.000 Lembar) Register Akta Kelahiran -Blanko Akta Kematian - Blanko Akta Perceraian - Blanko Akta Pengangkatan Anak dan Blanko Pencatatan Sipil Lainnya

Bidang Penanggung Jawab 17

5,192,585,000

Bidang Pencatatan Sipil

298,625,000

Bidang Sistem Informasi Kependudukan

-

- Sosialisasi e-KTP 16 50,000,000 Kecamatan , 82 Nagari (1 Kali)

1,889,939,650

- Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

50,000,000

3,662,116,500


57,500,000

4,465,443,500

- Sosialisasi Administrasi 66,125,000 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4,463,491,200


75,000,000


4,269,520,600

18,750,511,450

Lubuk Basung, September 2011 Kepala Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil

Drs.FAUZIR NIP. 19590915 198503 1 005

Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam berkomitmen akan menyikapi dengan serius Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Recommend Documents