Oleh: DEBBIE YUARI SIALLAGAN NIM. E

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PENGALIHAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KE DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PONTIANAK Oleh: DEBBIE YUARI SIALLAGAN NIM. E01111007 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015 Email: [email protected]

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih adanya potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum tergali dan belum adanya pendataan ulang terhadap objek pajak. Permasalahan lain adalah tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab potensi BPHTB tidak tergali oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Implementasi Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak cukup menarik untuk diteliti mengingat besarnya Potensi BPHTB di kota Pontianak. Dalam upaya menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel yaitu, Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam Implementasi, Sumberdaya dalam Implementasi, Karakteristik Agen Pelaksana dalam Implementasi, Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana dalam Implementasi, Komunikasi antar Organisasi dalam Implementasi dan Lingkungan Ekonomi, social dan Politik dalam Implementasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2010 tentang pajak daerah kota Pontianak kurang berjalan efektif. Standar atau ukuran kebijakan belum sepenuhnya di jalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Sumberdaya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak belum memadai dalam aspek kulitas dan kuantitas. Standart Oprasional Prosedur belum dijalankan dengan baik. Sikap para pelaksana yaitu Dispenda kurang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang berbuat curang dan Kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait. Saran dari penelitian ini adalah kepada wajib pajak agar mengurus pajak BPHTB baiknya dilakukan sendiri tidak perlu bantuan notaries dan Dinas Pendapatan Daerah seharusnya melakukan pendataan ulang objek pajak. Kata-kata Kunci: Implementasi Pengalihan Pemungutan, BPHTB, dan Pajak.

1 DEBBIE YUARI SIALLAGAN, NIM. E01111007 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


ABSTRACT The problem in this research is still the potential for Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) untapped and there is no data collection of the tax. Another problem is the ineffective implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 6 of 2010 on Local Taxes Pontianak. Thesis writing is intended to determine the extent of the Regional Government of Pontianak City has implemented the regulation, so that researchers can determine the cause potential BPHTB not explored by the Regional Government of Pontianak City. Implementation of Acquisition Fee Collection Transfer of Land and Building (BPHTB) in Pontianak is quite interesting to study by considering the enormous potential of BPHTB in Pontianak. In efforts to assess the success of the implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 6 Year 2010 on Regional Taxes Pontianak City of researchers using the theory of Van Meter and Van Horn by 6 variables, namely, size and purpose of policy implementation, Resources in the implementation, Characteristics Agent Managing the Implementation, attitude / tendency of the executive in the implementation, communication between organizations in Implementation and Environmental Economics, Social and Political in implementation. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Results from this study indicate that the implementation of local regulations No. 6 of 2010 on local taxes the town of Pontianak less effective. Standard or policy measures have not been fully run by the Regional Revenue Office of Pontianak. Human resources’ Regional Revenue Office of Pontianak inadequate in quantity and quality of their aspects. Standard Operational Procedures have not been carried out. The attitude of the implementers in other word the revenue less impose sanctions on taxpayers who cheat and the lack of coordination among the relevant parties. Suggestions of this study was to taxpayers in order to take care of the good done BPHTB tax itself does not need the help of the notary and the Department of Revenue should perform data collection tax. Keywords: Implementation Transfer of polling, BPHTB, and Tax.



pajak yang tentunya akan meningkatkan

PENDAHULUAN

jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan pengalihan BPHTB

Latar Belakang Masalah Pajak adalah iuran rakyat kepada

dari pajak pusat menjadi pajak daerah telah

kas negara berdasarkan undang-undang

berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, Tujuan

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada

dari pengalihan tersebut adalah untuk

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak

memperbaiki sistem pemungutan pajak

dipungut penguasa berdasarkan norma-

juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli

norma

biaya

Daerah (PAD) Selain itu, pengalihan ini

produksi barang-barang dan jasa kolektif

untuk meningkatkan efektivitas sistem

untuk mencapai kesejahteraan umum. Di

pengawasan dimana sebagian besar daerah

kota

sudah

hukum

untuk

Pontianak

menutup

yang

mengelola

melakukan

pemungutan

sejak

pembayaran pajak adalah dinas pendapatan

tanggal 1 Januari 2011. Sebagaimana

daerah

halnya dengan pajak daerah lainnya,

(DISPENDA)

Dasar

pengelolaan

kota

pontianak.

pendapatan

daerah

pemungutan

BPHTB

hanya

dapat

adalah undang-undang nomor 28 tahun

dilakukan setelah adanya Peraturan Daerah

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

(Perda). Perda tentang BPHTB merupakan

Daerah.

dasar hukum yang mengatur kebijakan

Terbitnya Undang-Undang No 28

BPHTB di suatu daerah yang mencakup

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

objek, subjek dan wajib pajak, tarif, dasar

Retribusi

pengenaan,

Daerah

Pemerintah

Daerah

dan

ketentuan

lain

yang

diberikan kewenangan yang besar dalam

diperlukan untuk pemungutan BPHTB

pemungutan pajak. Di dalam Undang-

sesuai dengan kondisi masyarakat dan

undang No 28 tahun 2009 ini terdapat

karakteristik daerah masing-masing.

empat jenis pajak yang dialihkan ke

Untuk mendapatkan pengelolaan

Pemerintah Daerah salah satunya adalah

pajak yang maksimal, diperlukan suatu

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

program

Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya

Pontianak. Dasar dari program tersebut

menjadi wewenang Pemerintah pusat.

diatur dalam peraturan pemerintah daerah

pemerintah

daerah

kota

Pelimpahan Bea Perolehan Hak

nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

kota Pontianak. Peraturan daerah nomor 6

menjadi pajak daerah sangat berdampak

tahun 2010 tentang pajak daerah kota

baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

pontianak adalah peraturan yang mengatur

Karena akan menambah jumlah objek

tentang pajak di kota Pontianak khususnya 3

DEBBIE YUARI SIALLAGAN, NIM. E01111007 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

hanya potensi dari perumahan saja belum

Bangunan.

diberlakukannya

diketahuinya potensi jual beli, hibah, tukar

peraturan tersebut setiap warga yang

menukar, waris dan lain-lain. Berikut data

memiliki hak atas tanah dan bangunan

yang diperoleh peneliti potensi pendapatan

wajib membayar Bea Perolehan Hak Atas

BPHTB perumahan di kota Pontianak.

Sejalan

Tanah dan Bangunan setiap pergantian kepemilikan.

Berdasarkan data tersebut baiknya pemerintah menggali lebih dalam lagi

Meskipun

target

di

potensi BPHTB mengingat salah satu

Pontianak terealisasi dengan baik di tahun

fungsi di alihkan dari pusat kedaerah agar

2011-201

dan

pendapatan lebih besar lagi dikarenakan

BPHTB

daerah lebih memahami masalah yang ada.

ternyata lebih besar dari realisasinya. Data

Dan berdasarkan data yang diperoleh

diatas

Dinas

menunjukkan bahwa pemerintah daerah

Pendapatan Daerah Kota Pontianak Dapat

belum mendata ulang potensi sehingga

menaikkan

pemerintah

setelah

menjumlahkan

BPHTB

didata

potensinya

menunjukkan

Target

bahwa

Pajak

BPHTB

belum

mengetahui

bahwa

dikarenakan setiap tahunnya Dispenda

penerimaan BPHTB targetnya bisa lebih

menentukan target yang sama.

Untuk

besar lagi. Keberhasilan implementasi dari

meningkatkan pendapatan asli daerah kota

suatu kebijakan pemerintah kota Pontianak

Pontianak Dispenda harus mendata ulang

tergantung

objek pajak yang sebenarnya sehingga

implementor kebijakan yang mana dalam

dapat menentukan target pajak yang benar

hal ini dijalankan oleh Dinas Pendapatan

dan dapat meningkatkan pendapatan asli

Daerah Kota Pontianak. Apabila program

daerah kota Pontianak. Seperti yang sudah

kebijakan pemerintah yang telah disusul

peneliti dapat potensi pajak BPHTB Pada

tidak di implementasikan dengan baik

tahun 2012 sebesar Rp.64,6 Milyar, tahun

maka

2013 sebesar Rp.63,7 Milyar dan tahun

kebijakan tersebut tidak akan sampai

2014 sebesar Rp.68,6 Milyar. Potensi

dengan

BPHTB ini diperoleh yaitu luas tanah

pembuat kebijakan. Proses implementasi

dikali Rp. 1.000.000 permeter persegi dan

kebijakan

bangunan dikali Rp. 3.000.000 per meter

dilaksanakan

persegi

dengan

pemerintah saja melainkan antar lembaga.

NPOP-TKP ( Nilai Perolehan Objek Pajak

Lembaga-lembaga tersebut mengupayakan

Tidak Kena Pajak) yaitu Rp.60.000.000

dan menata sumber daya manusia dan unit-

kemudian di kali 5 persen. Berikut ini

unit yang mengarah pada upaya menjadi

kemudian

dikurangi

pada

tidak

tingkat

menutup

tujuan

yang

tersebut oleh

kinerja

kemungkinan

diinginkan

bukan satu

oleh

hanya lembaga



hasil sesuai dengan tujuan dari kebijakan

persoalan, dapat diartikan secara umum

tersebut.

sebagai suatu kebijakan.

a) Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan

KAJIAN TEORI

suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan

A. Kebijakan Publik James Anderson (dalam Agustino,

dari

suatu

kebijakan.

Sehingga

2008:7) memberi pengertian kebijakan

Implementasi kebijakan selalu menarik

publik sebagai serangkaian kegiatan yang

dibicarakan dan untuk dikaji, baik oleh

mempunyai maksud dan tujuan tertentu

pihak

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

perumusan dan pelaksanaan kebijakan

aktor

maupun pihak-pihak yang berada diluar

atau

sekelompok

aktor

yang

berhubungan dengan suatu permasalahan

yang

terlibat

dalam

proses

lingkungan kebijakan

atau suatu hal yang diperhatikan. Menurut

Van Meter dan Van Horn (dalam

Jones (1991:46) kebijakan publik adalah

winarno, 2008 : 146) mengemukakan “

keputusan tetap yang dirincikan oleh

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-

konsistensi

pengulangan

tindakan yang dilakukan individu-individu

(tepetitiveness) tingkah laku dari mereka

(kelompok-kelompok) pemerintah maupun

yang membuat dan yang dari mereka yang

swasta yang diarahkan untuk mencapai

mematuhi keputusan tersebut.

tujuan –tujuan yang telah ditetapkan dalam

dan

David

Easton

(dalam

Islamy,

1992:19), bahwa kebijakan publik hanya

keputusan-keputusan

kebijakan

sebelumnya”.

pemerintah yang syah berbuat secara

Ada 6 variabel menurut Van Meter

sesuatu pada masyarakat dan pilihan

dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau

142). Menurut Meter dan Horn, ada 6

tidak melakukan sesuatutersebut dirupakan

variabel

dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai

implementasi, yakni :

pada masyarakat. Hal ini mengandung makna

bahwa

yang

mempengaruhi

kinerja

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

bahwa

rencana

Kinerja impelementasi kebijakan

ataupun

sebagai

dapat diukur tingkat keberhasilannya jika

keputusan lain yang dikeluarkan suatu

dan hanya jika ukuran dan tujuan dari

sistem administrasi untuk mencapai suatu

kebijakan memang realistis dengan sosiao-

tujuan

kultur yang mengada dilevel pelaksana

program,proyek,

atau

untuk

mengatasi

suatu



kebijakan.

Ketika

menjadi

kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu

terbentur persoalan waktu yang terlalu

ideal

ketat, maka hal itu pin dapat menjadi

(bahkan

ukuran

terlalu

utopis)

untuk

dilaksanakan dilevel warga, maka agak

bagian

sulit memang merealisasikan kebijakan

kebijakan.

publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

Pusat

Keberhasilan proses implementasi sangat

tergantung

dari

implementasi

3) Karakteristik Agen Pelakasana

2) Sumberdaya.

kebijakan

ketidakberhasilan

pelaksana

perhatian

meliputi

pada

agen

organiasi-organisasi

formaldan organisasi informal yang akan

kemampuan memanfaatkan sumberdaya

terlibat

yang terpenting dalam menentukan suatu

publik. Hal ini sangat penting karena

keberhasilan proses implementasi. Tahap-

kinerja

tahap tertentu dari keseluruhan proses

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri

implementasi menurut adanya sumberdaya

yang tepat serta para agen pelakasananya.

manusia yang berkualitas sesuai dengan

Misalnya, implementasi kebijakan publik

pekerjaan

oleh

yang berusaha untuk merubah perilaku

kebijakan yang telah ditetapkan secara

atau tindaklaku manusia secara radikal,

apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan

maka

kapabilitas dari sumber-sumbernya itu

berkarakteristik keras dan ketat kepada

nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat

aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila

sulit untuk diharapkan.

kebijakan

yang

diisyaratkan

pengimplementasian

implementasi

agen

kebijakan

pelaksana

publik

kebijakan

itu

itu

tidak

akan

haruslah

merubah

Tetapi diluar sumberdaya manusia,

perilaku dasar manusia, maka dapat saja

sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu

agen pelaksana diturunkan tidak sekeras

diperhitungkan juga, ialah : sumberdaya

dan tidak setegas pada gambaran yang

finansial dan sumberdaya waktu. Karena,

pertama.

mau tidak ma]u ketika sumberdaya yang

Selain itu, cankupan atau luas

tidak berkompeten dan kapabel telah

wilayah memperhitungkan implementasi

tersedia sedangkan kucuran dana melalui

kebijakan

perlu

anggaran tidak tersedia, maka memang

manakala

hendak

menjadi

pelaksana.

persoalan

pelik

untuk

juga

diperhitungkan

menentukan

Semakin

luas

agen

cangkuoan

merealisaisikan apa yang hendak dituju

implmentas kebijakan, maka seharusnya

oleh tujuan kebijakan publik. demikian

semakin luas pula agen yang dilibatkan.

pula dengan halnya sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan

4) Sikap

/

kecendrungan

(Dispotition) para Pelaksana. 6



Sikap penerimaan atau penolakan

biang

keladi

dari

kegagakan

kinerja

dari agen pelaksana akan sangat banyak

implementasi kebijakan. Karena itu untuk

mempengaruhi keberhasialan atau tidaknya

mengimplementasikan kebijakan publik

kinerja impelementasi kebijakan publik.

harus pula memperhatiakan kekondusifan

hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena

kondisi lingkungan eksternal.

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah

6) Lingkungan

hasil formulasi warga setempat yang

dan Politik.

mengenal

Hal

betul

persoalan

dan

Ekonomi,

terakhir

diperhatikan

kebijakan yang implementor pelaksana

implementasi publik dalam perseperktif

ialah kebijakan dari atas (top down) yang

yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van

sangat

bilan

Horn adalah, sejauh mana lingkungan

pernah

mengetahui

eksternal turut mendorong keberhasilan

mampu

menyentuh)

kebijakan kebijakan publik yang telah

kebutuhan, keinginan, atau permasalahan

ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi,

yang warga ingin selesaikan.

politik yang tidak kondusif dapat menjadi

keputusan (bahkan

para

tidak tidak

pengam

5) Komuikasi Antarorganisasi dan

biang

keladi

dari

menilai

perlu

permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi

mungkin

guna

yang

Sosial,

kegagakan

kinerja

kinerja

Aktifitas Pelaksana.

implementasi kebijakan. Karena itu untuk

Koordinasi merupakan mekanisme

mengimplementasikan kebijakan publik

yang ampuh dalam implementasi kebijakan

harus pula memperhatiakan kekondusifan

publik. Semakin baik koordinasi diantara

kondisi lingkungan eksternal.

pihak-pihak yang terlibat daalam suatu proses implementasi, maka asumsinya

B. Bagan Alur Pikir Penelitian

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan , begitu pula sebaliknya. Hal diperhatikan

terakhir guna

yang menilai

perlu kinerja

implementasi publik dalam perseperktif

Untuk dalam

memperjelas

penelitian

dipaparkan

ini,

paradigma

alur

pikir

berikut

akan

atau

model

penelitian dalam gambar berikut:

yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi 7 DEBBIE YUARI SIALLAGAN, NIM. E01111007 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Alur Pikir Penelitian Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Penelitian

ini

penelitian

deskriptif

menggambarkan

menggunakan dengan

atau

jenis tujuan

mendeskripsikan

berbagai kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas sosial. Masalah: 1. 2.

Berdasarkan permasalahan diatas

Masih adanya potensi BPHTB yang belum tergali. Belum adanya pendataan ulang terhadap objek pajak

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut

Meolong

(2009:6)

metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitaian

Teori Van Meter Van Horn (Leo Agustino) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

misalnya perilaku, presepsi, motivaisi,

Ukuran dan tujuan kebijakan Sumberdaya Karakteristik agen pelaksana Sikap/kecenderungan para pelaksana Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

tindakan dll. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dikarenakan peneliti ingin benar-benar mencari fakta dari permasalahan pajak BPHTB dan peneliti ingin menjelaskan kondisi atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Implementasi kebijakan BPHTB dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mengingkatnya PAD Kota Pontianak

PEMBAHASAN

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan METODE PENELITIAN Berkenaan dengan SOP dalam Dalam Implementasi

usaha

mendeskripsikan

Pengalihan

pemungutan BPHTB di Kota Pontianak,

Pemungutan

telah ditetapkan SOP pelayanan pajak

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

BPHTB yang didasarkan atas Peraturan

Bangunan (BPHTB) ke Daerah Dalam

Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

2010 tentang Pajak Daerah dan Perwako

(PAD) Di Kota Pontianak maka penelitian

Pontianak Nomor 40 Tahun 2011 tentang

ini dilakukan dengan jenis penelitian

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea

deskriptif.

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Usaha

pendeskripsian

ini

dilakukan melalui pendekatan kualitatif.

di Kota Pontianak. 8



Mengenai

ukuran

dan

tujuan

Namun ketika peneliti menanyakan

kebijakan peneliti menanyakan mengenai

cara perhitungan untuk pengurangan bagi

isi kebijakan pada peraturan daerah No. 6

warga yang tidak mampu Ibu Arwani tidak

tahun 2010 tentang pajak daerah kota

memberitahu cara perhitungannya dengan

pontianak tersebut yaitu mengenai SOP

alasan menjaga kerahasiaan yang Dispenda

(Standart Oprasional Prosedur) pada Dinas

miliki.

Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Untuk mengetahui

bagaimana

SOP

tersebut

Kemudian peneliti mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pihak BPN yaitu bapak

dijalankan peneliti mewawancarai ibu

Mur’ie beliau mengatakan:

Arwani

“Dispenda

Kepada

penetapan

dan

bidang piutang.

pendaftaran, Dan

berikut

kutipan wawancara Beliau:

mereka

saja

menentukan tarif BPHTB, banyak juga

tentang tariff BPHTB”

Daerah sudah menjalankan SOP dengan sesuai

seenak

masyarakat yang mengeluh kepada kami

“Selama ini pihak Dinas Pendapatan

baik

itu

dengan

Dari

hasil

wawancara

tersebut

menjalankan

dapat dilihat bahwa dalam menjalankan

Peraturan daerah No.6 Tahun 2010

ukuran dan tujuan kebijakan pemungutam

tentang pajak daerah kota Pontianak”.

BPHTB

Kemudian bagaimana

peneliti

pihak

menanyakan

belum

benar-benar

dijalanan dengan baik. Hal tersebut dapat

dalam

dilihat dari pernyataan bapak Mur’ie dari

menghitung pajak BPHTB apakah sesuai

pihak BPN yang mengatakan bahwa pihak

dengan SOP dalm perda tersebut. Dan ibu

Dispenda seenaknya menentukan tarif

Arwani mengatakan:

pajak BPHTB dan dari pernyataan ibu

“Pihak Dispenda selama ini mengitung

Arwani yang tidak bersedia menjelaskan

tarif BPHTB yang akan dibayar oleh wajib

cara

pajak yaitu dengan cara Nilai Perolehan

BPHTB bagi masyarakat yang kurang

Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai

mampu. Hal tersebut akan berpotensi

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

menyimpang

(NPOPTKP) dan dikali 5 persen. Namun

ditetapkan pemerintah. Hal ini seharusnya

selama

yang

tidak boleh dilakukan oleh pihak Dispenda

menemui saya untuk mengurangi tarif

karena pendapatan pajak BPHTB yang

BPHTB

mampu

seharusnya tinggi karena hal tersebut

membayarnya. Dan banyak alasan-alasan

pendapatan pajak BPHTB rendah. Karena

lain yang berikan kepada saya dan kami

sifat pajak adalah memaksa dan perlunya

menurutinya”

keadilan dalam pemungutan pajak BPHTB

ini

banyak

dikarenakan

Dispenda

tersebut

masyarakat

tidak

perhitungan

dari

pengurangan

SOP

yang

tarif

sudah



ini dapat membuat masyarakat merasa adil

prasarana yang dimiliki oleh Dispenda

dan mampu berusaha membayarnya. Dan

dalam melaksanakan Perda No. 6 Tahun

sebagai implementor Dispenda seharusnya

2010 tersebut. Dan beliau mengatakan

menjalankan pemungutan pajak sesuai

bahwa:

dengan peraturan yang telah ditetapkan.

“Dinas

Dalam hal ini Dispenda belum bisa

Pontianak kurang memiliki sarana dan

dikatakan menjalankan standar atau ukuran

prasarana

kebijakan dengan baik dan benar. Dari hal

menjalankan tugas dan karena hal ini

tersebut juga dapat dilihat bahwa tujuan

mengahambat kami dalam pelaksanaan

dari pengalihan BPHTB belum terpenuhi.

kerja khususnya para pegawai peninjau

Pendapatan

yang

lapangan

Daerah

memadai

yaitu

belum

Kota

dalam

tersedianya

kendaraan oprasional”.

B. Sumberdaya Berdasarkan

hasil

wawancara

Tidak hanya sumberdaya manusia

penulis lakukan terhadap ibu Arwani

saja

selaku Kabid pendaftaran, penetapan dan

peneliti

tanyakan

tetapi

mengenai

sumber

finansial

dan

piutang, mengatakan bahwa” kesiapan

sumberdaya

waktu

SDM Dinas Pendapatan Daerah Kota

pendukung untuk menjalankan kebijakan

Pontianak

tersebut Beliau mengatakan”

dalam

hal

mempersiapkan

yang

juga

salah

satu

pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah

“tidak adanya masalah dalam sumberdaya

dari segi kuantitas

finansial

belum mencukupi,

dalam

mengimplementasikan

dikarenakan Dispenda masih kekurangan

kebijakan tersebut karena sumber dana

pegawai dalam bagian penijauan lapangan

telah di anggarkan dalam APBD Kota

untuk memastikan luas lahan yang akan

Pontianak sesuai dengan kebutuhan. Hal

diukur dan dari segi kualitas beliau

tersebut sama dengan sumberdaya waktu

mengatakan bahwa pegawai Dispenda

ia mengatakan tidak mengalami kendala

yaitu kurang mengikut sertakan para

karena waktu yang ditentukan cukup

pegawai Dispenda pada diklat-diklat yang

lama”

dilaksanakan

oleh

Direktorat

Jenderal

Berkenaan

dengan

dukungan

Pajak Kementerian Keuangan Republik

fasilitas kerja yang dimiliki oleh Dispenda

Indonesia.

Kota

Setelah

mengetahui

Pontianak

dalam

melaksanakan

mengenai

pengelolaan BPHTB berdasarkan hasil

kualitas dan kuantitas Sumberdaya di

penelitian menunjukkan bahwa Dispenda

Dispenda peneliti menanyakan mengenai

Kota

dukungan fasilitas kerja yaitu sarana dan

keterbatasan

Pontianak sarana

masih

memiliki

dan

prasarana, 10



sehingga menghambat pelaksanaan kerja

pajak BPHTB ini karena masyarakat atau

pengelolaan BPHTB,

wajib pajak 70 persen menggunakan jasa

apalagi

BPHTB

merupkan pajak baru yang diserahkan

Notaris/PPAT

kepada daerah. Sarana dan prasarana

membayar pajak BPHTB ini. Hal ini

tersebut antara lain adalah perangkat

dikatakan

komputer

operasional

wawancara beliau mengatakan wajib pajak

petugas. Perangkat computer sudah cukup

seharusnya menjalankan sistem ini agar

tersedia, namun kendaraan operasional

semuanya berjalan dengan lancar. Selama

bagi petugas peninjau lapangan kurang

ini pajak BPHTB ini 70 persennya

tersedia.

dibayarkan oleh Notaris. Kami sudah

dan

kendaraan

dalam

ibu

menghitung

Arwani

dan

berdasarkan

menghimbau agar wajib pajak dapat mengurusnya tetapi masih saja itu terjadi

C. Karakteristik Agen Pelaksana Peneliti

menanyakan

mengenai

sruktur birokrasi antar agen pelaksana yaitu

Dispenda,BPN,

kelurahan

sehingga banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan Notaris.

dan

Hal tersebut langsung dikonfirmasi

Notaris/PPAT. Dalam hal pemungutan

oleh ibu Notaris Ratna Helena Purba beliau

BPHTB dijalankan sesuaia dengan sistem

mengatakan bahwa:

assessment, apakah dalam menjalankan

“selama saya menjadi notaris sering

sistem ini ada beberapa tahapan-tahapan

saya dengar hal itu, banyak notaris/PPAT

yang tidak dijalankan, kemudian ibu

yang

Arwani mengatakan bahwa:

tersebut. Tetapi saya selama ini sebagai

“Dalam menjalankan sistem ini ada

Notaris tidak pernah melakukannya.”

melakukan

tindak

kecurangan

kendala yang kami hadapi, sistem ini menjelaskan pajak

bahwa

dibutuhkan

dalam

membayar

partisipasi

D. Sikap/Kecendrungan

wajib

Para

Pelaksana

pajaknya langsung untuk membayar, tetapi

Berdasarkan hasil wawancara yang

selama ini 70 persen yang membayarnya

penulis

adalah Notaris/PPAT. Dan itu dapat

kebijakan

menghambat kami karena adanya tindak

merasakan kesulitan dikarenakan selama

kecurangan yang dilakukan mereka dalam

ini tidak pernah mendapatkan pembekalan

hal nilai objek pajak sehingga kecilnya

atau

tariff yang akan dibayar”.

mengimplentasikan

Setelah adanya sistem ini Dispenda masih kesulitan dalam hal pemungutan

mereka

lakukan

bahwa

pelaksana

atau

pegawai

Dispenda

pelatihan-pelatihan

kurang

tentang

kebijakan

BPHTB,

memahami

langkah-

langkah apa yang hendak dilaksanakan 11



bahkan ada yang melakukan tetapi tidak

permasalahan ini dengan memberikan

sesuai dengan tujuannya, ini dikarenakan

pelatihan-pelatihan kepada pegawai yang

kurangnya persiapan atau pelatihan yang

melakukan

dilakukan. Bahkan banyak para pelaksana

Pentingnya pelatihan yang diberikan akan

kebijakan

membawa

penijau

khususnya pegawai bagian lapangan

manfaat

kebijakan.

kepada

pelaksana

mendapat

kebijakan agar para pelaksana siap ketika

penolakan dari masyarakat yang di suvei

dilapangan. Penolakan yang dilakukan oleh

oleh pegawai Dispenda dikarenakan tidak

masyarakat seharusnya bisa ditangani dan

sesuai dengan apa yang dilaporkan. Begitu

melibatkan satuan polisi pamong praja

juga dengan pegawai Dispenda yang

ketika dilapangan guna melindungi para

bekerja di bagian pelayanan pembayaran

pelaksana yaitu pegawai Dispenda ketika

BPHTB banyak yang mengeluh bahkan

survei lapangan. Selain itu Dispenda harus

tidak segan-segan marah kepada petugas

memiliki sikap yang tegas dan memberi

pelayanan karna mahalnya pajak yang

sangsi kepada PPAT apabila ditemukannya

dibayar.

kecurangan data yang dilakukan dan tidak

Tantangan

yang

pelaksana

yang

didapat

oleh

sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Dispenda sebagai pelaksana kebijakan ternyata bukan dari penolakan warga saja

E. Komunikasi Antar Organisasi

tetapi dari notaris/PPAT juga. Hal ini

Berdasarkan hasil wawancara yang

langsung dikonfirmasi oleh ibu arwani

penulis lakukan dengan salah satu pejabat

bahwa adanya kecurangan yang dilakukan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

oleh Notaris/PPAT dalam menentukan

yang saat ini menjabat sebagai Kabid

nilai jual beli tanah atau banguanan

pendaftaran, penetapan dan piutang yaitu

sehingga

ibu Arwani, M.Si

Dispenda

kesulitan

dalam

mengatakan bahwa

menentukan harga pajak BPHTB yang

Komunikasi kepada Pejabat Pembuat Akta

harus dibayar karena merasa tidak sesuai

Tanah

dengan nilai yang sebenarnya. Ibu arwani

dikarenakan wajib pajak yang membayar

menegaskan bahwa tidak adanya sangsi

atau

yang diberikan Dispenda kepada wajib

menggunakan jasa notaris/PPAT, namun

pajak maupun PPAT yang melakukan

ketika saya mewawancarai lebih dalam

kecurangan tersebut.

mengenai ketaatan dalam membayar pajak

Kepala Dispenda Kota Pontianak

(PPAT)

mengurus

permainan

melakukan

Notaris/PPAT

menanggulangi

BPHTB

maksimal

70

persen

beliau mengatakan sering terjadi adanya

dalam hal ini harus sesegera mungkin upaya

kurang

yang

dilakukan

dengan

wajib

oleh pajak 12



mengenai

harga

Objek

Pajak,

yang

Berdasarkan

temuan

dilapangan

dimaksud adanya permainan itu adalah

tersebut, terdapat koordinasi yang kurang

tidak sesuainya harga Jual beli dengan

tepat dan kurang memahami tugas dan

yang sebenarnya agar wajib pajak tidak

fungsi masing-masing karena seharusnya

terlalu besar membayar Pajak BPHTB.

tugas dan fungsi BPN yang

Setelah penulis menanyakan komunikasi

survei dilapangan mengenai ukuran untuk

Dispenda dengan Notaris, penulis juga

mengetahui

menayakan komunikasi dengan Kelurahan

Dispenda yang melaksanakan karena sudah

yaitu Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan

jelas salah satu tugas fungsi BPN untuk

Pontianak

Utara

melaksanakan

Pontianak

Utara

karena

Kecamatan

memiliki

Potensi

luas

lahan

survei

Pontianak

ibu Arwani pihak Dispenda tidak pernah

melakukan

upaya

berkoordinasi

permasalahan

ini

Pihak

bukan

dan

pihak

pengukuran

tanah. Dalam hal ini Pemerintah Kota

pendapatan BPHTB lebih besar. Menurut

dengan

melakukan

harus

sesegera

mungkin

menanggulangi

dengan

menegaskan

kelurahan/Kecamatan di kota Pontianak

kembali tugas dan fungsi masing-masing

mengenai

BPHTB

instansi

struktur

Pemungutan BPHTB.

dikarenakan

pemungutan tidak

jelasnya

dalam

mengimplementasikan

komunikasi dalam pemungutan BPHTB sehingga pihak Dispenda merasa tidak perlunya

koordinasi

dengan

pihak

Kelurahan. Hal tersebut dibenarkan oleh

F. Lingkungan

Ekonomi,Sosial

dan

pengawasan

yang

Politik Pentingnya

Kelurahan Siantan Hilir Bapak Pariansyah

dilakukan oleh anggota dewan sangat

yang

bermanfaat agar apa yang dilakukan oleh

menjabat

sebagai

Administrasi

Umum Pemerintahan, beliau mengatakan

eksekutif

bahwa Pihak Dispenda tidak

kebijakan dapat berjalan dengan baik.

pernah

dalam

hal

ini

pelaksana

berkoordinasi dengan kelurahan namun

Adapun pertumbuhan ekonomi kota

ketika saya tanyakan alasannya pihak

Pontianak pada tahun 2011 sebesar 5,39,

kelurahan

tahun 2012

tidak

penyebabnya, namun

mengetahui

apa

sebesar 5,88 tahun 2013

pihak kelurahan

sebesar 6,07 tahun 2014 sebesar 6,91. Dari

meminta agar pihak Dispenda seharusnya

data berikut membuktikan bahwa setiap

berkoordinasi dengan kelurahan sebagai

tahun nya pertumbuhan ekonomi Kota

pemilik wilayah agar tidak menggangu

Pontianak

pelayanan BPHTB.

tersebut

meningkat. dapat

Dan

dari

disimpulkan

data bahwa

kesejahteraan masyarakat kota Pontianak 13 DEBBIE YUARI SIALLAGAN, NIM. E01111007 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


meningkat

dari

tahun

tahun,

pegawai yang sesuai kebutuhan harus

berkurangnya kemiskinan dikota Pontianak

dipersiapkan karena para pegawai tersebut

membuktikan bahwa sedikit demi sedikit

tidak hanya melakukan tugas dikantor

pendapatan masyarakat kota Pontianak

tetapi juga melakukan peninjauan lapangan

meningkat setiap tahunnya oleh karena itu

terhadap potensi BPHTB di kota Pontianak

kemampuan masyarakat kota Pontianak

yang mungkin dapat ditingkatkan dalam

dalam membayar pajak dapat dikatakan

menerapkan

mampu

dari

pemungutan BPHTB. Karakteristik agen

kesejahteraan dan pendapatan masyarakat

pelaksana menunjukan bahwa Dispenda

kota Pontianak.

sudah memiliki kebijakan oprasioanal

dikarenakan

ke

melihat

kebijakan

pengalihan

(SOP) dalam menjalankan pemungutan BPHTB tersebut yang menjadi pedoman bagi para petugas yang menjalankan

KESIMPULAN DAN SARAN

pemungutan BPHTB dan mengenai SOP Dispenda

A. Kesimpulan Implementasi

menentuan

Target

BPHTB

Pengalihan

berdasarkan pertumbuhan ekonomi kota

Pemungutan BPHTB tidak berjalan dengan

Pontianak dan melihat target dari tahun-

baik. Hal tersebut dikarenakan Ukuran dan

tahun sebelumnya. Sikap para pelaksana

tujuan kebijakan pengalihan pemungutan

dalam hal ini sudah menerima pengalihan

BPHTB ke daerah sudah mencapai tujuan

pemungutan BPHTB dari pusat ke daerah,

yang telah ditetapkan. Dan mengenai

selain itu sikap Dispenda kurang tegas

ukuran atau standar

kebijakan pihak

dalam memberi sangsi kepada PPAT atau

Dispenda belum menjalankan sepenuhnya.

wajib pajak yang berbuat curang mengenai

Sumberdaya dalam hal ini Dispenda masih

harga jual beli tanah atau bangunan.

adanya masalah sumberdaya manusia yang

Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak

belum

rangka

terkait dengan pelaksanaan pemungutan

melakukan

dan pengelolaan pajak daerah BPHTB

dialihkan

sepeti Dinas Pendapatan Daerah Kota

menjadi pajak Daerah. Untuk melakukan

Pontianak, Badan Pertanahan Nasional,

pengelolaan BPHTB dibutuhkan beberapa

Notaris/PPAT dan Kelurahan. Terbukti

keahlian

pegawai

bahwa Dispenda kurang koordinasi kepada

terutama dalam melakukan aspek kualitas,

PPAT dalam hal nilai pajak yang harus

kuantitas SDM

Dispenda juga harus

dibayar, dan juga Dispenda tidak pernah

tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jumlah

berkoordinasi kepada kelurahan di Kota

memadai

mempersiapkan pemungutan

dalam diri

BPHTB

khusus

dari

yang

setiap



Pontianak

sebagai

pemilik

wilayah.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

yang

telah

ditetapkan

walikota

Pontianak.

dalam hal ini bahwa situasi ekonomi masyarakat kota Pontianak meningkat baik terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi kota

DAFTAR PUSTAKA

Pontianak meningkat begitu juga situasi sosial

dan

politik

masyarakat

kota

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.

Pontianak.

Saran-saran 1.

kekurangan yang dirasakan terutama dalam sistem koordinasi yang belum jelas

yang

seharusnya

dilakukan

Dispeda kepada kelurahan. 2.

Buku-buku:

Dinas

Pendapatan

Daerah

Pontianak

menyarankan

masyarakat

kota

mengurus

pajak

Kota kepada

Pontianak BPHTB

untuk baiknya

Badjuri, Abdulkahar. Teguh yuwono. 2003. Kebijakan Publik: konsep dan strategi. Semarang: Universitas Diponegoro Humaidi, S.U. 1993. Mengenal Ilmu Kebijakan Publik. Pasuruan: Garoeda Buana indah. Islamy, Irfan. 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakansana Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Remaja Rosada Karya

dilakukan sendiri tidak perlu bantuan PPAT. 3.

Dinas

Pendapatan

Pontianak

Daerah

seharusnya

Kota

melakukan

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya:CV. Putra Media Nusantara.

pendataan ulang objek pajak karena potensi objek pajak di Kota Pontianak sangat

besar,

maka

dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota

Pontianak.

temuan

Dan

dilapangan

Nazir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Bandung : Balai Aksara Pahala, Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT Raja grafindo persada.

berdasarkan selama

ini

Dispenda yang melakukan survei ke lapangan, hal tersebut telah menyalahi tugas dan fungsi Dispenda karena seharusnya BPN yang melakukan

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Subarsono, A. G. 2013, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogya: Pustaka pelajar

lebih memahami tugas dan fungsi 15 DEBBIE YUARI SIALLAGAN, NIM. E01111007 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta ………. . 2011. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Tangkilisan, H.N.S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Winarno, Budi.2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Jakarta : PT. Buku Kita

Peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak daerah Kota Pontianak.


Oleh: DEBBIE YUARI SIALLAGAN NIM. E

Recommend Documents