Nama NPM Jurusan Pembimbing
: WIDODO : 27211385 : Akuntansi : HARYONO,SE.,MMSI
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menerapkan Standard Akutansi Pemerintah (SAP)
Latar Belakang Masalah Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas luasnya secara proposional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan Perubahan dibidang Akuntansi Pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintah
Rumusan Masalah 1. Apakah Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyajikan laporan keuangan daerahnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah? 2. Apakah target APBD tahun 2012 yang telah ditetatpkan dapat terealisasi atau tercapai? 3. Apakah dalam penyajian laporan keuangannya, Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan good governance?
Batasan Masalah 1. Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu Provinsi DKI Jakarta. 2. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2012. 3. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005 tentang SAP.
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui apakah Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangannya. 2. Untuk mengetahui pencapaian atau realisasi APBD tahun 2012. 3. Untuk mengetahui apakah dalam penyajian laporan keuangannya telah sesuai dengan good governance.
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disajikan secara sistematis, yang mengikuti penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk juga catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah
Good Governance Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu : A. Akuntabilitas B. Transparansi C. Partisipasi
kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah : 1. Laporan Keuangan Tahun 2012, disajikan dengan berpedoman pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan tahun kelima dimana SKPD harus menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup optimal, hal ini dapat kita lihat dari capaian anggaran yang terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mampu dengan baik mewujudkan good governance dalam proses penyajian laporan keungan daerahnya pada Tahun anggaran 2012. Karena pemerintah DKI Jakarta telah memeuni 3 aspek good governance yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
TERIMAKASIH
