NO. 225, TAHUN IX, 1-14 Oktober 2011 ISSN: HARGA ECERAN RP Puailiggoubat

ISSN: 1412-9140 HARGA ECERAN RP 3.000

NO. 225, TAHUN IX, 1 - 14 Oktober 2011

Puailiggoubat Tabloid Alternatif Dwimingguan

untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

www.puailiggoubat.com

C M Y K

PRORAKYAT Uggla Pemilukada Mentawai aratadda akeat. Enem pasang calon sibailiu Bupti samba Wakil Bupati Mentawai abaraat nomorda sibara ka KPU, ialeu et ara taddaakeat mukampanye 23 September silelelpa, kenanen maigi sitaimakolou kalulut tak pei waktu nia arataddaekat. - 3 Ka halaman kantor Dinas Perhubungan, KPU Mentawai masisara aket tiboiet iate kampanye damai samba simaeruk. - 9

Puailiggoubat NO. 225, 1 - 14 Oktober 2011

Dari Redaksi

P

emilukada di Mentawai telah berlangsung. Enam pasang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati telah memulai kampanye sejak tanggal 23 September lalu, mereka diberi waktu sampai 6 Oktober 2011 untuk mendapatkan suara dari 50.484 pemilih tetap di 218 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 10 kecamatan. Bersamaan dengan mulainya kesibukan politik untuk mendapatkan bupati dan wakil bupati baru di Mentawai ini, kami juga sibuk mengantisipasi dan mengumpulkan informasi untuk disajikan, antara lain dengan cara menyiagakan semua tenaga reporter yang ada di 10 kecamatan untuk memantau dan melaporkan progres Pemilukada di daerah liputannya,

2

Kampanye menyangkut aktivitas kampanye, distribusi logistik kampanye, kesiapan administratif perangkat pemilukada dari TPS, personil KPU, panwas, saksi sampai kendala-kendala yang ada, terutama karena mengingat kondisi geografis Mentawai dan masih langkanya BBM. Selain itu kami juga mengirim reporter Padang ke Tuapeijat yakni Patriz Sanene, Patriz akan mem-back up Rapot Pardomuan Simanjuntak di KPU dan pusat Kabupaten Kepulauan Mentawai itu. Semoga tim redaksi ini bisa memenuhi kebutuhan Anda akan informasi Mentawai. Salam

Sia masyarakat sibara ka Dusun Puran Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara masiportes bupati, kalulut kudduatra atuguruk kabagat peta kebut sawit. - 14 Sia masyarakat sibaea ka Sotboyak, Kecamatan Siberut Utara bulat tak raobak akek ituguruk sawit samba perusahaan nia ka Mentawai, pokoknia sibara ka Sabirut, kek geti rabebesiakek nia papanah te masieggek. - 15 Kalulut tak mekerek karajodda ka kabagat kontrak, rua sigalai akek enungan proyek P2D Mandiri 2011 ka Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan tak rasilok sia ka kecamatan. - 20 COVER DEPAN: 1 FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140

PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Imran Rusli DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Imran Rusli REDAKTUR: Rus Akbar

Tarif iklan Puailiggoubat

WARTAWANDAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut), Bambang Sagurung (Sikabaluan), Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap), DISTRIBUTORDAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Catatan: Biaya Iklan belum termasuk PPn 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Biaya Iklan Belum termasuk biaya desain. Jika desain Iklan dilakukan redaksi, maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.50.000 . Penaggung Jawab Iklan Rus Akbar

3

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat NO. 225, 1 - 14 Oktober 2011

PEMILUKADA MENTAWAI:

DARI DEBAT POLITIK SAMPAI INTRIK Pemilukada Mentawai telah dimulai. Enam pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Mentawai yang telah mendapat nomor urut resmi dari KPU sudah memulai kampanye 23 September lalu, meski kampanye hitam (black campaign) telah berlangsung sejak jauh-jauh hari.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

abtu (24/9) keenam pasangan kandidat dipertemukan dalam debat politik untuk menunjukkan apa yang mereka janjikan dan perbuat terhadap Mentawai kalau nanti terpilih atau tidak terpilih. Debat politik tersebut diselenggarakan di Bunda Guest House Km 6 Jalan Raya Tuapeijat, Sipora Utara. Dari keenam kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Mentawai periode 2011-2016 tersebut dua pasangan telah menunjukkan performa negatif, yakni kandidat No.1 dan No.3 yakni Henri Nasrani – Rasyidin Syaiful dan Binsar Saleleubaja – Agustinus Sabebegen. Keduanya tidak mengikuti debat kandidat. Menurut Ketua KPU Mentawai Bastian Sirurui, yang dijumpai Puailiggoubat di kediamannya Senin (26/9), Henri Nasrani dan Rasyidin Syaiful tidak ikut debat karena sakit, sementara Binsar Saleleubaja dan Agustinus Sabebegen tak memberi kabar apapun kepada KPU Mentawai sebagai penyelenggara resmi Pemilukada Mentawai. Awal yang buruk, tapi Bastian mengatakan UU Pemilu tak mengatur sanksi hukum terhadap pasangan kandidat yang tidak mengikuti debat politik tersebut. Sebelumnya, Senin (22/7) kedua pasangan kandidat ini juga tidak lengkap hadir di KPU Mentawai untuk pencabutan nomor urut. Hendri Nasrani dan Binsar Saleleubaja tidak didampingi kandidat wakil bupati masing-masing yakni Rasyidin Syaiful dan Agustinus Sab. Mungkin memang tidak siap menghadapi publik.. Keenam pasangan kandidat sesuai nomor urut adalah: 1. Henri Nasrani Rasyidin Syaiful yang diusung PAN dan PBB, 2 Antonius Samangilailai – Melki Sapolenggu diusung Gerindra dan

S

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

DEBAT - Debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Mentawai 2011-2016 Hanura, 3. Binsar Saleleubaja – Agustinus Sabebegen usungan PD, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Republikan dan Partai Buruh. 4. Kortanius Sabeleake – Hendri Dunan Sirait yang diusung PDS, 5. Yudas Sabaggalet – Rijel Samaloisa jagoan PDIP dan 6. Aureulius Yan – Jonimar Joannes yang diusung Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Matahari Bangsa, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), dan Partai Patriot. Debat dimulai dengan pembacaan visi misi masing-masing kandidat. Kandidat 1, mempercepat pembangunan Mentawai melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang maksimal; kandidat 2 mengejar ketertinggalan, meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada potensi daerah; kandidat 3 terwujudnya kebersamaan dalam melaksanakan perubahan untuk membangun Mentawai yang lebih baik; kandidat 4 mewujudkan Mentawai yang bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik; kandidat 5 menuju Mentawai yang maju dan sejahtera; dan kandidat 6 dengan visi terwujudnya masyarakat Kepulauan Mentawai yang sejahtera, maju dan berdaya saing dengan berlandaskan iman dan taqwa. Disiplin Pemimpin dan Korupsi Debat dibagi dalam 4 sesi. Sesi pertama penegakan hukum, demokrasi dan good governance. Sesi kedua pengembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Sesi ketiga pengembangan SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Sesi keempat clossing statement. Dalam penegakan hukum pasangan

sekarang tersangka ko-rupsi. Yudas menjawab bahwa itu bukan kewenangannya. Pertanyaan panelis dilanjutkan terkait komunikasi antara Yudas dengan bupati karena bupati adalah pasangan Yudas yang sedang menjabat, Yudas menjawab bahwa komunikasi mereka ada tetapi tidak dalam hal korupsi. Pasangan 5 ini juga ditanyakan apakah berani membawa aparatur yang melakukan pelanggaran kepada polisi atau ke kejaksaan, Yudas menja-wab bahwa mereka akan kontak saja pihak yang berwenang. Korta dalam debatannya menanyakan kenapa terjadi aparatur tidak maksimal, seharusnya kan memaksimalkan diri, terlebih pada tataran kebijakan. Pertanyaannya ini diajukan karena posisi Yudas adalah calon incumbent, Yudas menjawab bahwa itu terjadi karena persoalan komunikasi dan baru terjadi akhir-akhir ini, ia juga menyebutkan ada faktor lain tapi tidak memperjelas apa faktor lain itu. Kandidat nomor 2 yang datang terlambat didebat oleh panelis dengan menanyakan sektor korupsi terbesar apa di Mentawai yang akan diperbaiki. Melki menjawab terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan contohnya dalam pembangunan jalan dan jembatan. Mereka akan audit kinerja dan akan meminta BPK mengaudit keuangan. Untuk mencegahnya pasangan ini

mengatakan mereka akan menempatkan orang-orang sesuai dengan bidangnya dan bukan karena kroni. Terkait penegakan hukum disiplin aparatur sesuai debatan pasangan nomor 4, Antonius mengatakan bahwa disiplin itu dimulai dari pimpinan, kalau anak buah tidak disiplin itu dimulai dari pimpinan yang sudah memberikan contoh. Kalau kepala SKPD pergi, anak buah juga akan pergi. Pasangan nomor 5 yang didebat soal ketahanan pangan oleh kandidat nomor 2 yang mempertanyakan apakah konsep itu baru teringat sekarang, Yudas menjawab bahwa dari dulu sudah teringat hanya saja ada banyak faktor untuk implementasinya termasuk komunikasi. Anto menimpali pernyataan ini dengan mengatakan bahwa berarti kurang lancar hubungan koordinasi dan komunikasi. Hal ini mengundang tawa para penonton yang mengikuti debat. Pasangan kandidat No. 4 pada bidang pengembangan ekonomi kerakyatan mengatakan dalam pembangunan Mentawai membutuhkan investor di bidang pariwisata yang akan membangun hotel-hotel dan masyarakat dapat membangun penginapan kecil di sekitarnya. Bidang kelautan karena membutuhkan biaya besar, dibutuhkan investor yang dapat membangun pengalengan ikan di Mentawai. Penekanannya adalah masyarakat menjadi pelaku utama. Dalam menentukan pilihan agar tidak terjadi konflik kepentingan, pemerintah berfungsi sebagai mediator dan fasilitasi kepentingan masyarakat dan investor dan duduk bersama dalam menentukannya. Dalam ketahanan pangan, pengembangan komoditi lainnya jangan sampai menggusur keladi, sagu, pisang dan komoditi lain yang dimiliki masyarakat. ***

nomor 4 mengatakan bahwa penegakan hukum dimulai dari pimpinan. Yang paling utama adalah bagaimana pejabat dan masyarakat taat akan hukum. Panelis Charles Simagura menanyakan contoh taat hukum dan Korta menjawab bahwa mereka tidak pernah mengambil dan memakai hak-hak orang lain, mereka juga taat aturan Pemilukada yang dibuat oleh KPU. Selain itu mereka juga menaruh perhatian pada penataan struktur pemerintahan dengan mengevaluasi keberadaan dinas kantor dan bagian. Terkait mobil dinas yang berkeliaran di Padang, sesuai pertanyaan Charles, pasangan Konan (Korta Henri Dunan) menjawab bahwa mobil dinas harusnya ada di Mentawai dan bukan di Padang. Menjawab debatan kandidat nomor 5 tentang rencana penegakan hukum, pasangan Konan mengatakan seluruh aparatur harus di Mentawai, pasangan mereka juga akan menata penggunaan seluruh SDM serta fasilitas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT Dalam penciptaan good gover-nance sesuai pertanyaan kandidat nomor 6, pasa-ngan Konan mengatakan pemerintah harus merasa dan memahami diri sebagai pelayan masyarakat dan harus sensitif kepada pelayanan akan kebutuhan dan persoalan masyarakat. Kandidat nomor 5 dikejar panelis sehubungan dengan status Yudas yang incumbent (kandidat yang sedang menjabat), pasangan ini ditanya Charles mengapa bisa terjadi bupati SUASANA DEBAT - Suasana debat kandidat, cukup diminati masyarakat Tuapeijat

Sajian Utama Pada sesi kedua terkait pengembangan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pertanyaan yang mencuat soal rencana perkebunan sawit.

Puailiggoubat NO. 225, 1-14 Oktober 2011

Pemilukada Mentawai:

Sawit Boleh, Asal…. birokrasi, tetapi soal produktivitas serta apa program terkait pa-sangan mereka pemberdayaan perempuan. Pasangan akan tetap dan tidak nomor dua mengatakan setuju dan Melki cerai. mengatakan pendidikan adalah paling Pertanyaan ke- pokok dalam peningkatan dua menyangkut ko- produktivitas. mitmen ekonomi kePasangan nomor 4 mengatakan rakyatan, karena me- setuju dan membentuk lembaga yang nurut Marwan pa- khusus untuk pemberdayaan perempunelis, dalam kampa- an untuk lebih banyak berperan di bidang nye setiap pilkada penyuluhan pendidikan dan kesehatan. selalu pasangan calon Pasangan nomor 5 mengatakan setuju berjanji akan me- dan dalam pemberdayaan perempuan ngembangkan eko- mereka membuat kegiatan-kegiatan nomi kerakyatan tapi industri rumah tangga seperti pisang dan kenyataan mereka keladi. Pasangan nomor 6 mengatakan kebanyakan pro in- setuju dan dalam pemberdayaan peremvestor atau siapa saja puan mereka akan mencari jawaban keBACA PUAILIGGOUBAT - Warga Sirilogui, Siberut Utara sedang membaca Puailiggoubat yang di belakang napa banyak anak yang sekolah belum seedisi khusus konflik sawit nusantara mereka. Marwan lesai sudah hamil dan hubungannya dedengan mengatakan karena Yudas adalah Yudas dengan menanyakan komitmen mempertanyakan apakah akan fokus ngan peran orangtua dalam pengawasan. pasangan incumbent pantas saja tidak yang pernah diikrarkan Yudas saat masih pada pengembangan ekonomi Pertanyaan terakhir dari moderator pernah melihat sekolah dan membiarkan sama-sama di YCM Mentawai dulu, kerakyatan. terkait komitmen jika tidak terpilih. sekolah di Saikoat dijalankan oleh satu bahwa mereka akan perhatikan pendiPasangan nomor 6 menjawab ko- Pasangan nomor 6 mengatakan akan guru saja. Pernyataan ini tampaknya dikan anak-anak Simatalu, kenapa Yudas mitmen mereka kuat sekali dalam komitmen melaksanakan visi dan misi membuat Yudas agak terganggu dan yang incumbent tidak merealisasikan- ekonomi kerakyatan, karena funding dan dan jika tidak terpilih maka mereka siap mengatakan, “Saya berharap tetap kita nya, apa kendalanya? Yudas menjawab, sponsor mereka juga tak punya. Pa- membantu mnyumbangkan pikiran yang memakai etika yah,” katanya. “Saya pikir pertanyaan itu bukan sangan nomor 5 juga mengatakan akan dibutuhkan pasangan terpilih. Pasangan Pasangan nomor 4 mengatakan ditujukan kepada saya secara pribadi,” komitmen dengan ekonomi kerakyatan. nomor 5, Yudas mengatakan kalau bahwa dalam pengembangan SDM katanya. Namun ia mengatakan bahwa Pasangan nomor 4 mengatakan bahwa kandidat 6 mengatakan kalau, maka ia dimulai dari usia kecil. bagaimana agar itu sudah dilakukan melalui dinas mereka dari awal telah sepekat untuk mengatakan pasti. Dan kalau dibutuhkan sekolah itu layak agar anak-anak belajar pendidikan dengan menyekolahkan 3 jangan sampai ada yang membiayai dan ia siap membantu. Pasangan nomor 4 dengan tenang dan guru mengajar dengan orang di pendidikan dan 3 atau 4 orang mengikat oleh siapa pun, mereka hanya mengatakan jika tidak terpilih mereka tenang. Guru harus punya rumah yang di kesehatan, dan akan mengembalikan menggunakan kemampuan teman-teman akan siap membantu pikiran-pikiran layak yang dibangun pemerintah. mereka kesana setelah tamat. dan mereka sendiri. Tentang pro rakyat kepada bupati terpilih, namun jika Asrama harus ada untuk setiap SMP mereka komitmen dengan ekonomi masyarakat mempercayai mereka maka dan SMA yang akan menampung anak- Harmonisasi Kepemimpinan kerakyatan karena dasar mereka adalah mereka akan berhutang kepada maanak yang jauh dari orang tuanya Sesi ke 4 clossing statement, masing- petani yang dibuktikan memiliki kebun. syarakat dan seluruh hidup mereka bersekolah dan ada pengawas termasuk masing kandidat diberikan pertanyaan Pasangan nomor 2 mengatakan untuk masyarakat. mengawasi makanannya. Ditegaskan yang sama soal apa kelemahan dan mereka adalah pasangan yang tidak Komitmen mereka jika tidak terpilih Korta pemerintah wajib mensupport bagaimana keberlanjutan pasangan terikat dan tidak pernah menggunakan juga akan terus membantu masyarakat pendidikan, bahkan sampai ke kawasan karena banyak pasangan umumnya investor dan aparatur yang bisa mengi- dalam bentuk apapun sesuai dalam Mentawai seperti Simatalu. hanya bertahan paling lama 6 bulan. kat mereka dan komit dengan ekonomi kemampuan mereka baik di media dan Dalam debatannya, Yudas menying- Pasangan nomor 2 mengatakan kelema- kerakyatan. LSM. Pasangan nomor 2 berkomitmen gung sekolah hutan yang dibangun oleh hannya adalah tidak selaras karena satu Pertanyaan ketiga soal pendidikan akan memberikan du-kungan kepada Korta sebagai LSM. Kandidat nomor 6 muda dan satu tua, tetapi mereka akan dan kesehatan mereka ditanya apakah pasangan bupati terpilih dan akan juga mempertanyakannya. Korta me- saling melengkapi. Ditambahkan oleh setuju dengan pengembangan pendi- memberikan pikiran-pikiran dan konsep ngatakan bahwa upaya melalui sekolah Melki yang penting adalah pandai dikan dan kesehatan untuk peningkatan pada bupati terpilih.*** hutan itu adalah bagaamana masyarakat memposisikan diri dan soal pasangan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT dilokasi sekolah hutan minimal bisa akan tetap bertahan kalau terpilih. berhitung, membaca dan memahami Pasangan nomor 4, Korta mengapotensi yang ada disekitarnya. Soal takan bahwa kelemahannya adalah tidak fisik, jika mereka terpilih maka peme- terlalu bisa komunikasi dengan banyak rintah harus menjangkau mereka dengan orang, namun kelemahan itu akan pendidikan. dilengkapi pasangannya yang etnis Pasangan nomor 5 didebat oleh Batak, sehingga bisa berkomunikasi dan pasangan nomor urut 2 tentang pen- banyak berinteraksi dengan yang lain. didikan dan langkah-langkah yang akan Menyoal pasangan, Korta mengatakan diambil, Yudas menjawab bahwa peme- jangankan satu periode, mereka siap rintah harus berikan peluang kepada bertahan untuk dua periode. putra setempat seperti Simatalu harus Pasangan nomor 5, Yudas mengadisekolahkan dengan kerjasama ke UNP takan prinsipnya lebih cepat lebih baik, atau yang lain. Menurutnya akan sulit jangan hanya bisa berlari tapi juga jika orang dari luar didatangkan, untuk melompat, komitmen pasangan langitu orang Simatalu harus disekolahkan. geng sampai selesai. Pasangan nomor 6, PETA SAWIT - Warga Sirilogui mencermati peta lokasi perkebunan sawit Korta menyambar pernyataan kelemahannya belum pernah di FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT


asangan nomor 6 yang didebat pasangan nomor 2 tidak bisa menjawab pertanyaan terkait kelapa sawit apakah mensejahterakan atau tidak. Pasangan nomor 6 mendebat pasangan Konan terkait sawit yang menggusur tanah pertanian masyarakat, Korta mengatakan sawit adalah tanaman kapitalis yang membuat masyarakat tergantung di situ dan kalau sudah berbuah harus dijual ke pabrik milik perusahaan. Dikatakannya hal yang terpenting adalah melindungi hak-hak tanah karena modal utama masyarakat adalah tanah. Bagi Korta dan pasangannya sawit boleh saja kalau masyarakatnya sudah siap dan kalau perlu perusahaannya milik masyarakat, bukan perusahaan dari luar apalagi sampai mengambil hak atas tanah masyarakat. Menjawab pertanyaan kandidat nomor 5, Konan mengatakan bahwa jika mereka terpilih akan duduk bersama dengan DPRD membuat aturan terkait perlindungan hak-hak masyarakat, karena sampai sekarang hak-hak tanah adat belum terlindungi. Terkait investor pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak, harus ada diskusi antara masyarakat dengan investor.

P

Yudas Anak Ajaib Sesi ketiga debat kandidat dengan topik pengembangan SDM melalui pendidikan dan kesehatan dengan panelis Rosi dari LPP SDM Humaniora. Di bidang kesehatan dan pendidikan pasangan nomor 2 akan fokuskan di daerah terpencil karena menurut mereka masih banyak bangunan yang tidak layak dan tidak lengkap di pelosok Mentawai. Tidak ada rumah dinas dan fasilitas yang memadai. Mendebat pasangan ini, pasangan nomor 5 Yudas mengatakan bahwa dirinya belajar di sekolah yang lantainya tanah dan atap rumbia tapi ia mengatakan dirinya cerdas. Dikatakan Yudas tidak ada relevansinya antara prestasi siswa yang bersekolah di gedung yang mewah dengan sekolah yang ala kadarnya. “Tidak selalu relevan ada peningkatan,” paparnya. Menanggapi hal ini Antonius mengatakan bahwa Yudas itu manusia ajaib. Menurut Anto, guru dan murid yang diajar harus fokus. Dengan demikian dibutuhkan sekolah dan rumah dinas bagi para guru. Melki menambahkan

4

5

Sajian Utama


Selain debat kandidat dan kampanye bermartabat, ada juga kandidat yang memilih jurus black campaign (kampanye hitam) untuk mendapatkan simpati publik dan menghancurkan karakter lawan.

Pemilukada Mentawai:

Kampanye Hitam ala Hendri Dori Satoko FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

etua DPRD Mentawai dan sekaligus Ketua Tim Sukses Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa, Hendri Dori Satoko menebarkan isu miring terhadap pasangan Kortanius Sabeleake dan Hendri Dunan Sirait, kandidat Bupati dan Wakil Bupati Mentawai nomor urut 4. Isu miring yang dilayangkan itu berupa Kortanius Sabeleake mendukung masuknya sawit saat ia menjabat Ketua DPRD Mentawai, isu yang ditebar tersebut membuat masyarakat menjadi resah akan kehilangan tanah ulayatnya. “Ada ditemukan dokumen di mana Kortanius ikut mendukung rencana masuknya perkebunan sawit,” katanya pada Puailiggoubat via handphone. Lucunya Henri menambahkan, “Kita tidak mau membuka ini ke publik,” kilahnya. Lalu apa maksudnya menelpon Puailiggoubat?

K

SAJIAN - Korta menerima sajian pembukaan acara kampanye damai Isu ini juga diangkat dan disampaikan dalam Rawil (Rapat wilayah) Gereja Katolik Mentawai yang dilaksanakan di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara akhir Agustus lalu. “Sebenarnya yang menerima dan mendukung rencana masuknya perkebunan kelapa sawit itu adalah pengurus dan LSM yang sekarang ini menyuarakan penolakan sawit

di Mentawai yang maju dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mentawai. Dokumen itu ada sekarang,” kata Nanun pengurus Persatuan guru Katolik Siberut Selatan. Gertakan sama, dokumennya tetap saja tidak ada. Ketika Puailiggoubat meminta dokumen dimaksud ada-ada saja kilahnya.

Kortanius Sabeleake Tegas Menolak Sawit PADANG - Dalam debat kandidat Calon Bupati dan wakil Bupati Mentawai, calon nomor urut 4 Kortanius Sabeleake dan Hendri Dunan Sirait, menegaskan sikap mereka yang tidak setuju dengan ma-suknya sawit ke Mentawai. “Sawit itu tidak bisa diolah masyarakat Mentawai, karena tidak ada pengetahuan mereka tentang sawit, ditambah lagi dengan hilangnya hak tanah karena tanah merupakan modal

utama pada masya-rakat Mentawai, bagaimana kalau tanah masyarakat Mentawai itu sudah tidak ada,” ujarnya saat debat kandidat di Wisma Bunda, Tuapeijat Sabtu (24/9) Yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi masyarakat dalam masalah hak tanah, pemerintah harus mengajak masyarakat dan DPRD Mentawai duduk bersama untuk membicarakan masalah kemajuan Mentawai

Izin Perkebunan Sawit Itu dari Bupati, Bukan Ketua DPRD PADANG - UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menegaskan bahwa izin perkebunan sawit dikeluarkan oleh bupati. UU tersebut terletak di Bab IV Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, pasal 17 ayat 5 yang berbunyi “Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untukwilayah kabupaten/kota” Bunyi UU tersebut jelas mementahkan pernyataan Ketua Tim Sukse Yudas Rijel Samaloisa, Hendri Dori Satoko yang mengatakan Kortanius Sabeleake sewaktu menjabat Ketua DPRD Mentawai mendukung masuknya perkebunan kelapa sawit di Mentawai. Apalagi Korta tegas membantah, “Yang pernah saya tanda tangani sewaktu menjabat ketua DPRD adalah surat untuk tim yang meneliti kadar tanah yang ada di Mentawai. Tidak ada kaitannya dengan rencana perkebunan sawit,” tegas Kortanius. Lagipula sebagai ketua, hasil pleno appaun juga kan memang harus ditandatangani ketua. rus

Kortanius Sabeleake’ yang berpihak pada masyarakat. “Selama ini saya melihat pemerintah memaksakan kehendaknya, sementara masyarakat tidak membutuhkan hal itu, ini jelas terlihat pada rencana masuknya sawit,” ujarnya. “Kita melihat saat ini tanah-tanah masyarakat tidak bisa dilindungi pemerintah dan ini menjadi ancaman bagi masyarakat Mentawai ke depan,” tegasnya. Sawit juga akan mengancam soal pangan masyarakat Mentawai yang memiliki bahan pokok makanan dari sagu, keladi dan pisang serta beras jika sawit tetap masuk maka kebutuhan pangan di Mentawai terancam. rus

Kortanius Sabeleake calon bupati Mentawai menampik dengan tegas tudingan dan isu yang disebarkan tersebut. “Yang pernah saya tanda tangani sewaktu menjabat ketua DPRD adalah surat untuk tim yang meneliti kadar tanah yang ada di Mentawai. Bukan rencana masuknya sawit,” tegasnya. Lebih lanjut dikatakan Kortanius dalam situasi politik sekarang ini sering kandidat pesaing dan tim suksesnya berkampanye dengan memutarbalikkan fakta yang ada. “Kita dari awal sudah secara tegas dan terbuka menyampaikan penolakan terhadap masuknya sawit. Baik melalui media cetak, elektronik dan penyampaian langsung kepada masyarakat. Kita bahkan menolak menerima dana kampanye dari pihak perkebunan kelapa sawit, karena kita tidak mau jadi boneka mereka yang menjual masyarakat. Biarlah kita berhutang kepada masyarakat dengan membayarnya nantinya melalui program-program masyarakat bila sudah duduk sebagai bupati dan wakil bupati,”

tambahnya menegaskan. Pada perayaan HUT RI ke-66 tahun di Kecamatan Siberut Utara pasangan Konan ini diisukan tidak lolos tes kesehatan karena mengkonsumsi narkoba. “Isu itu hanya dibuat-buat saja. Jangankan narkoba, merokok saja kita tidak pernah, kita pula yang disebut kena narkoba. Masyarakat bisa menilai juga nantinya,” ujarnya. Sementara Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Roberta Sarogdok, membantah tegas pernyataan yang dilontarkan Nanun. “Tidak betul kita menerima sawit, sejak rencana masuknya perusahaan kayu dulu dan kebun sawit di Mentawai YCMM ini maju di garis depan menolak sawit yang masuk ke Mentawai,” tegasnya. Baginya itu hanya isu politik yang dihembuskan tim sukses tertentu untuk menggembosi dan membunuh karakter calon bupati dan wakil bupati. Ia juga menyayangkan sikap-sikap para tim sukses yang memakai gereja sebagai kendaraan politik untuk kepentingan kelompok atau indvidu. ***

Perlu Kontrak Politik Menolak Sawit SIKABALUAN - Pesta demokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai 10 Oktober ikut menentukan nasib masuk tidaknya perkebunan kelapa sawit di Mentawai oleh kandidat calon bupati dan wakil bupati. Agar masyarakat tidak salah pilih dan yakin kalau pasangan yang akan dipilih tersebut menolak masuknya perkebunan kelapa sawit, baik itu pasangan calon, tim sukses maupun pengurus partai perlu dibuat kontrak politik secara tertulis. Hal ini disampaikan Misno salah seorang tim identifikasi isu sawit di Mentawai, khususnya di Kecamatan Siberut Utara. “Untuk memastikan apakah pasangan calon bupati dan wakil bupati itu menolak sawit termasuk pengurus partai dan tim sukses masyarakat menawarkan kontrak politik secara tertulis yang ditandatangani secara bersama-sama. Bila nantinya yang terpilih mendukung sawit maka masyarakat siap memberikan sanksi tegas,” katanya. Ditambahkan Misno kalau pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim sukses, dan pengurus partai mendukung rencana masuknya perkebunan sawit maka mereka tidak akan mau menandatangi kontrak politik yang dibuat masyarakat. “Karena ada kandidat yang mendukung sawit sementara di hadapan masyarakat mengatakan menolak namun tidak mau memberikan penyampaian dan pernyataan menolak secara tegas. Kita lihat saja nantinya kandidat mana yang mau dan tidak mau kalau masyarakat membuat kontrak politik,” tambahnya. Sementara Kortanius Sabeleake yang berpasangan dengan Henry Dunan yang diusung partai Golkar dan PDS menyambut positif hal tersebut. “Itu salah satu strategi untuk menentukan apakah calon bupati dan wakil bupati itu menolak sawit atau tidak. Dan kita siap untuk hal itu,” tegas calon nomor urut 4 tersebut. Belum diketahui bagaimana reaksi para kandidat yang justru santer terdengar sudah menandatangani kesepakatan dengan investor sawit bila terpilih dan melakukan kampanye dengan biaya perusahaan dan selama ini tidak pernah terdengar suaranya menolak masuknya sawit ke Mentawai. bs

Sajian Utama MPHI (Monitoring Penegakan Hukum Indonesia) melaporkan ijazah salah satu kandidat Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet yang mereka nilai bermasalah, ke Mabes Polri. Kini polisi sedang menyelidiki keabsahan ijazah tersebut.


MPHI Lapor ke Mabes Polri:

Ijazah Yudas Sabaggalet Dinilai Bermasalah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT


onitoring penegakan Hukum Indonesia (MPHI) melaporkan keabsahan Ijazah atas nama Yudas Sab kepada Markas besar (Mabes) Polri di Jakarta. Laporan disampaikan dengan surat nomor 100/ DPP.MPHI/IX/2011 perihal Laporan Keabsahan Ijazah, tanggal 12 September 2011. MPHI dalam suratnya menulis sehubungan dengan laporan masyarakat Mentawai dan data yang mereka milikibahwa calon kandidat Bupati Mentawai Yudas Sab dinilai bermasalah, karena Ijazah yang didaftarkan ke KPU di indikasi ASPAL (Asli Tapi Palsu). Beberapa kejanggalan yang mereka laporkan di antaranya pada ijazah SD tahun 1977, Cop STTB tidak mempunyai logo Garuda, tidak ada photo, sidik jari dan tanggal bulan namun ada materai. Ijasah SMP tahun 1981 juga tidak ada cop logo Garuda, sidik jari double, tidak ada materai dan tanda tangan kepala sekolah tidak dicap stempel. Ijazah SMA Don Bosco tahun

M

CABUP - Calon Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (kanan) bersama Calon Wakil Bupati Binsar Saleleubaja (tengah) saat berada di sebuah pesta pernikan warga Sotboyak awal September 1985, cop STTB tidak mempunyai logo Garuda. Selanjutnya MPHI juga menulis bahwa berdasarkan informasi masyarakat Mentawai dan informasi orang dalam di sekolah Donbosco, Yudas Sab tidak mempunyai Rapor nilai kelas III karena Yudas hanya sampai kelas II sebab beliau tinggal kelas. Lalu Yudas pindah naik kelas III ke SMA Taman Siswa padang, akan tetapi fakta yang terjadi beliau mempunyai ijazah dari

sekolah Donbosco yang disertai dengan materai. Dari aspek Yuridis MPHI menulis bahwa ditinjau dari umur Yudas Sab lahir tahun 1964, lulus SD tahun 1977, lulus SMP tahun 1981 dan lulus SMA tahun 1985. Mereka juga menulis janggal karena ijazah/STTB milik Yudas Sab tidak sesuai lagi proses masuk SD (6 tahun di SD), SMP (3 tahun di SMP) sampai kelulusan SMA (3 tahun di SMA) tidak sinkon lagi. MPHI menulis

Fakta Yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di mana ketiga ijazah/ STTB tersebut jelas terindikasi ASPAL. Pada bagian akhir suratnya, MPHI meminta agar Ka.Bareskrim Polri segera menindak lanjuti keabsahan Ijazah calon kandidat Bupati Mentawai sesuai hukum yang berlaku. Surat laporan itu ditandatangani Krisna

Dwik sekjen, Robert Harahap Divisi Investigasi dan Reinaldy L Gaol SH ketua umum dan ditembuskan ke ketua KPU Pusat, Ketua Komisi III DPR RI, Ka.Polisi Republik Indonesia, Ketua KPU Daerah Kab Mentawai. Bastian Sirirui Ketua KPU Mentawai yang ditemui di rumahnya perumahan Km 2 Senin (26/9) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima tembusan surat laporan itu. Ia juga mengatakan bahwa KPU dalam me-

Warga Puro Kecewa, Janji Yudas Soal Tanah Tak Tuntas TUAPEIJAT- Warga Puro Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan mengaku kecewa atas janji manis Yudas Sabaggalet pada pencalonannya sebagai wakil Bupati pada periode 2006-2011 tahun lalu yang berjanji untuk menyelesaikan persoalan status tanah di dusun Puro I dan Puro II terhadap pemilik tanah suku Sagitci’ yang dijadikan

6

Depsos sebagai lokasi PKMT (Pemukiman Masyarakat Terasing) Farizal Satoutou (42) salah satu warga Puro yang tinggal di wilayah PKMT yang bermasalah tersebut mengaku sangat kecewa dengan Yudas Sabaggalet atas janjinya pada kampanye berposisi sebagai wakil bupati yang berpasangan dengan Edison Saleleubaja FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

JALAN PURO -Jalan Puro yang rusak berat-gerson

pada periode 2006-2011 lalu, “ kami sangat-sangat kecewa dengan Yudas Sabaggalet, katanya akan menyelesaikan persoalan tanah di Puro I dan II tapi sampai sekarang hanya bohong” ujar Farizal. Tak hanya janji menyelesaikan persoalan tanah namun Yudas juga berjanji kepada masyarakat Puro untuk membentuk Desa di dusun tersebut yaitu Puro I dan II digabung untuk menjadi satu desa, namun hingga hampir 5 tahun Yudas tak kunjung merealisasikan janjinya sehingga banyak masyarakat yang kecewa dengan Yudas yang mencalonkan diri lagi menjadi Bupati pada periode 2011-2016. Warga Puro yang menyatakan kekecewaannya sangat tidak ingin lagi jika Yudas datang berkampanye di Dusun Puro. “Kalau Yudas datang kampanye ke Puro kami akan menolaknya,” tegas Farizal yang juga sebagai anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Mentawai untuk wilayah Puro. Namun ketika warga puro mena-

nyakan kembali persoalan status tanah tersebut kepada Yudas Sabaggalet yang sudah lolos menjadi wakil bupati, malah mendapatkan informasi yang membuat masyarakat kebingungan oleh pernyataannya. “Itu wewenang Bupati Edison,” ujar Farizal sambil menirukan pernyataan Yudas Sab. Suku yang berada di tanah bermasalah tersebut yakni Suku Saumanuk, Satoutou, Sabulukkungan, Samaloba’, Saubbai Sagu, Saluluni dan suku Samemek. Dari ketuju suku tersebut merupakan pindahan dari dusun Lu’pa dan Mangorut pada PKMT sekitar 1980an tahun yang lalu. Permasalahan status tanah yang tak kunjung usai tersebut membuat sebagian warga tak tenang berada di pemukiman yang masih dalam naungan suku Sagitci’ apalagi mereka ingin membuka lahan perkebunan di daerah sekitarnya. “Kami sangat tidak nyaman jika membuka lahan perkebunan karena tanah tersebut belum memiliki sertifikat tanah yang jelas dari Depsos,” tutup Farizal. trs

lakukan verifikasi berkas calon termasuk ijazah hanya mendatangi sekolah dan menanyakan apakah benar atau tidak ijazah calon dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan serta membuat berita acaranya. Dikatakannya, sesuai prosedur MPHI harus melaporkannya ke Panwas, kemudian Panwas ke KPU dan KPU meneruskan ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk diproses. Robert Harahap Divisi investigasi MPHI yang dihubungi lewat telepon genggamnya Rabu (28/9) membenarkan adanya laporan mereka ke Bareskrim Mabes Polridi Jakarta sesuai copy-an surat yang didapat Puailiggoubat. Ia mengatakan bahwa laporan mereka ditujukan agar Polri memeriksa keabsahan ijazah Yudas Sab yang mereka laporkan. Menurutnya Polri lah yang berwenang mengatakan bahwa ijazah itu asli atau tidak. Ia pun mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak bisa memberikan statement karena laporan mereka sedang dalam proses. Sementara itu Kapolres Mentawai AKBP Nasrun Fahmi SH yang dihubungi via SMSRabu (28/9) di nomor 081220536694 untuk wawancara terkait laporan MPHI ini mengirimkan SMS kepada Puailiggoubat yang mengatakan bahwa ia sedang berada di Padang persiapan menjemput pasukan Pam Pilkada. Pihak Donbosco melalui ibu Limbong yang dihubungi lewat SMS Rabu (28/9) meminta wawancara di nomor 081267626036 tidak membalas SMS Puailiggoubat demikian juga Yudas Sab yang dikontak lewat HP nya Kamis (29/ 9) di nomor 0811669003 serta 081266164858 tidak dapat dihubungi. Sudi Hulu warga Tuapeijat Km 5 memberikan copy-an surat keterangan dari kantor administrator Yayasan Prayoga Padang kepada Puailiggoubat Selasa (27/9). Surat dengan nomor 674/ AYP.KP/F.06/IX/2011 perihal Keabsahan Ijazah sdr.Yudas Sabaggalet tanggal 23 September 2011 menerangkan bahwa Yudas Sabaggalet adalah benar lulusan sekolah Yayasan Prayoga Padang. SD St Maria Muara Siberut dengan ijazah nomor III.A.U 31505, SMP Yos Sudarso Padang dengan ijazah No.08 OB ob 0372455, ijazah SMA Don Bosco Padang dengan ijazah No. 08 OC oh 0085806. Surat itu ditanda tangani oleh Administrator Yayasan Prayoga Verdidiana Somanto.***

7

Sajian Utama


Kortanius Sabeleake Hendri Dunan Sirait (KONAN) dalam visinya berdaulat secara politik mengatakan bahwa masyarakat berdaulat dalam menentukan pilihannya termasuk dalam politik anggaran dan pembangunan di Mentawai. Salah satu cara memujudkannya adalah dengan mengalokasikan anggaran per desa Rp 1 miliar per tahun.

KONAN: Anggaran Desa 1 Miliar per Tahun FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT


alam paparannya pasangan dengan nomor urut 4 ini memiliki program untuk pemekaran desa karena desa merupakan pusat dari pembangunan dan kemajuan. Dikatakan Korta bahwa saat ini banyak desa yang banyak penduduknya. Jika sudah lebih penduduknya dari 200 KK maka pasangannya akan duduk bersama dengan DPRD memekarkan desa. Desa harus dimampukan mengelola wilayahnya sendiri dan melakukan pembangunan diwilayahnya karena buktinya OMS dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton sangat mampu dalam melaksanakan pembangunan itu. Berkaca dari pelaksanaan selama 4 tahun, masyarakat di desa terbukti mampu membangun jalan, untuk itu menurut Korta, pasangannya akan meningkatkan peran masyarakat di desa untuk pembangunan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 milyar/tahun, masyarakat di desa sudah bisa melakukan perencanaan pembangunan di desanya dan tidak lagi dengan dana bantuan keuangan yang

D

KONAN - Pasangan kandidat Konan saat pawai keliling nilainya selama ini dibawah Rp100 juta yang terbagi pula dengan biaya rutin dan biaya fisik. Selama ini apa yang dihasilkan dalam musrenbangdes, anggarannya tidak muncul di APBD. Persoalan kesehatan, pendidikan serta lainnya di desa, menurut pasangan KONAN akan dilakukan oleh masyarakat di desa sesuai dengan kemapuan masing-masing. Dan desa harus diberdayakan dalam mengelola keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Di bidang ekonomi, dana stimulan bagi petani dan nelayan akan dialokasikan sebesar Rp 5 juta/tahun untk setiap KK. Hal ini diprogramkan KONANuntuk dapat meningkatkan produktifitas petani dan nelayan serta diversifikasi pertaniannya. Ketahanan pangan masyarakat menjadi sasaran utama program mereka di bidang pertanian ini. Anggaran lebih diprio-

ritaskan pada peningkatan produktifitas petani dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang pertanian. Coklat dan karet adalah bentuk program peningkatan produksi masyarakat petani selain kelapa dan cengkeh. Di bidang kehutanan, masyarakat harus dimampukan mengelola sendiri hasil hutan seperti rotan dan kayu. Dikatakannya bahwa masyarakat harus bisa menjual kayu dalam bentuk bahan jadi dan tidak dalam bentuk balok dengan sistem pengelolaan berkelanjutan. Bidang pendidikan, ruangan, guru dan alat peraga lainnya harus standar dan memiliki kesamaan standar di seluruh Mentawai. Tidak hanya di pusat kabupaten dan kecamatan akan tetapi juga sekolah sekolah yang ada di pantai barat. Guru-guru difasilitasi dengan rumah dinas karena merekalah yang punya tanggung jawab terhadap

pendidikan. Perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat umum harus ada di setiap kecamatan untuk menjadi tempat masyarakat membaca buku-buku sesuai kebutuhannya.Tugas pemerintah memfasilitasi mereka supaya guru-guru nyaman memberikan pendidikan kepada anak didik. Program lainnya adalah pembangunan asrama, menurut pasangan KONAN ini anak anak harus memiliki asrama agar nyaman dalam belajar setelah pulang sekolah dan pemerintah harus membayar pengawas asrama agar anak-anak dapat diawasi dengan baik. Rumah dinas untuk guru SD, SMP dan SMA sehingga ketika ada penempatan guru di suatu sekolah, sudah terseda tempat tinggalnya. Bantuan keuangan untuk mahasiswa akan dilanjutkan serta akan memberikan beasiswa selektif kepada anak-anak mentawai dalam jenjang S1, S2 dan S3 terutama di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan. Bidang kesehatan juga dipersiapkan agar setiap puskesmas memiliki tenaga dokter. Pasangan KONAN juga memberikan dukungan dan support kepada anak-anak Mentawai yang mau sekolah bidang TNI dan Polri. Anak-anak Mentawai perlu disekolahkan di bidang kepolisian dan TNI terutama angkatan

Kampanye Perdana di Kecamatan Tak Terlaksana SIKABALUAN-Pelaksanaan kampanye perdana oleh masing-masing calon bupati dan wakil bupati Mentawai 2011-2016 di Kecamatan Siberut Utara berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPUD Mentawai tidak terlaksana. Berdasarkan jadwal yang didapat Puailiggoubat pada PPK Kecamatan Siberut Utara, pada Minggu (25/9) itu jadwal kampanye nomor urut lima yaitu pasangan Yudas SabaggaletRijel Samaloisa. Hingga Minggu siang, belum terlihat kesibukan yang dilakukan tim sukses dan pengurus partai berlambang banteng gemuk ini. “Kita sudah mendapatkan informasi bahwa pak Yudas sedang di Siberut mau ke Sikabaluan tapi

kehabisan minyak. Mereka akan mengusahakan untuk ke sini dan sudah meminta semua pengurus partai dan tim sukses kita untuk kumpul di Kecamatan,” kata Darman Salelenggu selaku ketua PAC PDIP di Kecamatan Siberut Utara. Pasangan Yudas-Rijel bersama rombongan sampai di Sikabaluan pada Minggu (25/9) sekitar pukul 20.00 wib. “Kami juga mengalami kerusakan mesin di sekitar Cimpungan. Dan akhirnya beristirahat dulu diteluk Sirilogui untuk memperbaikinya. Karena itu kita jadi kemalaman,” jelas Alfon tim sukses YuRi di Kecamatan Siberut Barat yang ikut bersama rombongan Yudas Sabaggalet dari Tuapeijat.

Pasangan Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa Senin (26/9) siang sekitar pukul 11.00 WIB bertolak dari Sikabaluan menuju Kecamatan Siberut Barat. Sementara pada hari Senin (26/9) tersebut dari pagi hingga malam hari, berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPUD di Kecamatan Siberut Utara adalah jadwal kampanye nomor urut 6, yaitu Aurelius Yan dengan Jonimar Johannes dengan visi terwujudnya masyarakat kepulauan Mentawai yang sejahtera, maju dan berdaya saing dengan berlandaskan iman dan taqwa. Sedang misi pasangan koalisi Uma Mentawai yaitu Pakar Pangan, PMB, PKPI, Partai Pelopor, Partai Patriot, PDK dan PPRN

ini diantaranya mempercepat pembangunan sarana infrastruktur daerah, menaikkan penyerapan dana APBD, peningkatan perekonomian daerah berbasis SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, peningkatan SDM, dan peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil dan profesional. Sementara pada Selasa (27/9) yaitu jadwal kampanye pasangan nomor urut satu yaitu Hendri Nasrani dengan Rasyidin Syaiful yang diusung oleh koalisi partai PAN dan PBB. Sementara berdasarkan pantauan Puailiggoubat di Kecamatan Siberut Utara tidak terlihat aktivitas kampanye.bs

laut karena Mentawai adalah kepulauan dan sangat diperlukan pengawasan laut. Hingga saat ini anak Mentawai belum ada yang menjadi TNI AL yang mengetahui kondisi kelautan Mentawai. Diharapkan anak Mentawai yang memahami budaya serta situasi sosial Mentawai dapat melakukan pengawasan dan penataan dibidang kepolisisan dan TNI. Bidang kesehatan, rumah dinas dan penyuluh kesehatan diprogramkan agar masyarakat memahami dan mengerti hidup sehat. Penyuluh kesehatan harus ada tiap desa yang akan memberikan penyuluhan terhadap kesehatan kepada masyarakat. Bidang kebencanaan seperti saat ini, pasangan nomor 4 ini perlu mendudukkan posisi yang nyaman untuk tempat hunian bagi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sektor ekonomi mereka harus diperhatikan untuk keberlanjutan kehidupan. Status tanah mereka harus jelas sehingga tidak ada gangguan dari pihak manapun ketika tempat tinggal sudah tetap setelah direlokasi sesuai keinginan masyarakat. Pemerintah berposisi memfasilitasi dan masyarakat yang menentukan tempatnya. Penghuni resettlement seperti di Puro dan di lokasi transmigrasi, pasangan ini akan menggaransi hak mereka atas tempat tinggal. Menurut Korta, ini merupakan tanggung jawab pemerintah jika pasangannya terpilih. Bidang transportasi dan infrastruktur, program pembangunan dermaga, jalan dan jembatan diprogramkan oleh pasangan nomor 4 sehinga akses laut akan diperpendek dari ujung pulau satu ke pulau lainnya. Sedangkan di darat, pembangunan sarana jalan dan jembatan yang diprogramkan. Dengan demikian akan berimplikasi kepada kemudahan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat serta untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Menyoal aparatur, disiplin aparatur menjadi sasaran perbaikan. Penempatan aparatur sesuai dengan kapasitasnya dan jika terdapat kelemahan maka akan diberikan peningkatan kapasitas supaya mampu dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Bidang Pariwisata, pasangan 4 memprogramkan agar masyarakat juga diberdayakan untuk bisa mengelola rumah-rumah kecil untuk tempat tinggal tamu atau turis, dalam skala besar diusahakan oleh investor pariwisata sedangkan masyarakat sekitar tempat wisata dapat membuat rumah-rumah kecil untuk penginapan.***

Sajian Utama DPRD kabupaten kepulauan Mentawai menggelar rapat paripurna terbuka dengan agenda penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai periode 20112016 di ruang sidang DPRD hari Jumat (23/9) mulai pukul 14.00 sampai pukul 17.30 WIB.


Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Calon FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT


ua dari pasangan calon tidak hadir yakni pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 6, sedangkan pasangan nomor urut 3 hanya dihadiri oleh calon bupati saja. Rapat paripurna dipimpin oleh Hendri dori Satoko beserta dengan Johnson F Napitupulu ketua dan wakil ketua DPRD. Hadir dalam acara itu bupati Edison beserta jajarannya, Muspida kabupaten Kepulauan Mentawai serta beberapa tim sukses kandidat dan masyarakat. Pasangan nomor urut 2 yang diusung Partai Gerindra dan Hanura mengemban visi Mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada potensi daerah. Untuk mencapai visi ini, kandidat nomor 2 melaksanakan misi di antaranya mewujudkan jalan lingkar pada setiap pulau dan antar desa serta sarana transportasi laut dan udara., mesujudkan SDM yang cerdas dan berkwalitas tinggi,mewujudkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan sesuai potensi daerah, pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintahan yang baik dan profesional, potensi objek

8

D

SAMPAIKAN VISI & MISI - Penyampaian Visi dan Misi di DPRD Mentawai wisata yang menguntungkan semua pihak, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Programnya di antaranya pada bidang kehutanan pasangan ini melihat bahwa banyaknya IPK yang diberikan untuk IUP, kayu habis namun kebun tak jadi dan masyarakat tinggal dalam kondisi tidak berdaya. HPH juga hanya menyisakan penderitaan bagi rakyat Mentawai untuk itu mereka memprogramkan bagaimana agar hutan Mentawai dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat Mentawai. Pasangan nomor 2 ini juga mengatakan bahwa program di bidang kelautan selama ini hanya mampu menciptakan proyek fisik. Untuk itu pemerintah tidak bisa lagi mengatakan bahwa Mentawai adalah kabupaten termuda dan alasan kondisi geografis, hanya niat yang belum ada. Dari kesemua kondisi ini mereka berpendapat tidak boleh lagi

Pasangan Antonius-Melki Makin Nakal SIKABALUAN-Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua yang diusung partai Hanura dan Gerindra terlihat semakin berani dan nakal. “Hampir di setiap rumah masyarakat dipasangi stiker dan pamflet kandidat nomor dua ini, sementara jadwal kampanye mereka belum waktunya,” kata Misno salah seorang warga Dusun Pokai Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara pada Puailiggoubat, Rabu (21/9). Pemasangan stiker, pamplet dan baliho ini dilakukan oleh tim sukses, pengurus partai di Dusun Pokai Desa Sikabaluan dan juga di Desa Mongan Poula. “Termasuk di jalan raya Pokai menuju pelabuhan ikut menjadi sasaran mereka,” tambah Misno. Calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua ini mulai melakukan curi star kampanye pada perayaan HUT RI ke-66 tahun dan juga lebaran umat Muslim. Dengan bertamengkan itu, pasangan ini membuat ucapan selamat menunaikan ibadah puasa yang langsung diisi slogan dan juga nama yang di bawahnya bertulisan calon bupati dan wakil bupati Mentawai. Panwaslu kecamatan Siberut Utara yang mendapat informasi pemasangan stiker, pamflet dan baliho oleh nomor urut dua ini langsung melakukan penertiban dengan mendatangi pihak pengurus partai dan tim sukses untuk melakukan pencabutan semua stiker,, baliho dan pamflet. bs

hidup sendiri, mobil mewah, rumah bertingkat dan rekening bank ada di mana-mana. Kekayaan penguasa saat ini mereka katakan sebagian besar dari APBD dalam bentuk gaji dan bentuk lain namun masyarakat tidak menikmati APBD. Pembangunan jalan adalah yang pertama dan utama bagi pasangan ini. Visi dan misi adalah konsep nyata dan bukan retorika yang menghipnotis masyarakat Mentawai. Arah kebijakannya adalah pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, teknologi dan informasi. Pasangan nomor urut 3 visinya Terwujudnya kebersamaan dalam melaksanakan perubahan untuk membangun Mentawai yang lebih baik dengan misi di antaranya mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kerukunan hidup beragama, menciptakan pendidikan yang berkwalitas dan mudah diakses masyarakat, meningkatkan derajat dan kwalitas kesehatan masyarakat, meningkatkan infrastruktur, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan, serta membangun kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi. Binsar juga memaparkan program dan strategi dalam pelaksanaan lima tahun ke depan. Pasangan nomor 4 Kortanius Sabeleake dan Hendri Dunan Sirait mengemban Visi Masyarakat Mentawai yang bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Dalam pokok-pokok pikiran pasangan ini menyinggung soal kelangkaan BBM. Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik kata kabupaten termuda, kabupaten terpencil, kekurangan SDM dan faktor geografis karena itu adalah tameng untuk bersembunyi dibalik ketidakseriusan, ketidak konsekuenan para pemimpin dalam

mengemban kepercayaan masyarakat yang telah diberikan. Pemimpin harus segera mengambil langkah-langkah kongkrit bersama DPRD, pemerintah lainnya serta masyarakat dalam rangka mendiskusikan hal-hal yang dibutuhkan dan hal-hal yang penting dalam mempercepat pembangunan. Misi yang akan dilakukan oleh pasangan ini di antaranya menyiapkan instrumen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup aman di daerah rawan bencana, memfasilitasi rakyat Mentawai dan tetap bangga dengan budayanya sebagai dasar tata pemerintahan yang menjamin kerjasama dengan pihak lain secara seimbang, memfasilitasi rakyat mentawai bahwa kebhinnekaan adalah suatu berkat, penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pelayanan kepada rakyat, memfasilitasi masyarakat dalam menata dan membangun usaha perekonomian yang didasari potensi yang dimiliki, mendorong pengembangan kwalitas pendididkan masyarakat dan SDM yang sehat dan cerdas, kreatif, trampil, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki semangat yang tinggi berpartisipasi dalam pembangunan, menggali dan mengembangkan sumbersumber pendapatan daerah melalui fasilitas usaha produktif masyarakat, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan kepariwisataan, membangun sarana dan prasarana daerah yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, kebijakan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan kerjasama antar daerah, swasta, regional dan kerjasama internasional. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah memberikan contoh dan keteladanan, meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah, menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pada sistem,

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, memajukan pemerataan pendidikan berbagai sektor sesuai potensi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, memperkuat posisi desa sebagai basis pemerintahan sosial ekonomi dengan pencanangan program desa maju Rp 1 Miliar untuk satu desa pertahun serta beberapa program yang pro rakyat lainnya. Kandidat nomor 5,dalam penyampaiannya mengatakan beberapa pendapat di antaranya makmur tidaknya suatu masyarakat tidak ditentukan oleh usia dan sebagaicontoh Mesir dan India yang sudah ribuan tahun tapi kesejahteraan penduduknya masih minim dan kontras dengan Kanada, Selandia baru atau Singapura. Untuk itu pasangan ini berpendapat bukan alasan bagi Mentawai tidak sejahtera karena usia pembentukannya relatif muda. Kesejahteraan juga tidak ditentukan kekayaan alam contohnya Jepang dan Swis. Mereka berkesimpulan penentu kesejahteraan adalah sikap hidup orangorang yang terbentuk dari proses pendidikan bertahun-tahun. Pendidikan menjadi penentu dasar maju atau tidak. Beberapa program dari kandidat ini adalah membangun jalan dan jembatan di koridor-koridor utama masing-masing pulau. Pembangunan jalan sepanjang 1000 kilometer meliputi jalan lintas Siberut, lintas Sipora, lintas Pagai Utara dan Lintas Pagai Selatan, serta membangun jembatan sepanjang 2000 meter yang terdapat disepanjang jalan primer. Transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau serta padang dengan menambah armada yang lebih baik dan representatif. Transportasi udara dengan membangun bandara Rokot dan Pagai sebagai transportasi dari BIM ke Mentawai, Bandara Siberut sebagai proyek masa depan Mentawai yang melayani penerbangan dari Singapura ke Siberut.*** FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

KONAN - Pasangan KONAN pada kirab kampanye damai 23 Sept 2011

MENTAWAINEWS9 MENTAWAINEWS Pencanangan Kampanye Damai dan Berkualitas NO. 221, 1-14 Agustus 2011 Puailiggoubat

NO. 224, 15-30 September 2011

NO. 225, 1 - 14 Oktober 2011

Bertempat di halaman kantor Dinas Perhubungan Mentawai, KPU Mentawai mengadakan acara pencangan kampanye damai dan berkualitas Jumat (23/9). Rapot Pardomuan Simanjuntak

adir dalam acara itu bupati Edison Saleleubaja, jajaran Muspida, jajaran pemkab Mentawai serta masyarakat dan tim sukses masing-masing kandidat. Dari ke 6 pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Mentawai ini, 2 pasang di antaranya tidak hadir yaitu pasangan nomor urut 1 Hendri Nasrani dan Rasyidin Syaiful serta pasangan nomor urut 6 Aurelius Yan dan Jonimar Joannes. Sementara pasangan nomor urut 3 hanya dihadiri calon bupati Binsar Saleleubaja sedangkan wakilnya Agustinus Sabebegen tidak hadir. Seluruh pasangan calon yang hadir mengikuti pembacaan ikrar pasangan calon bupati dan wakil bupati Mentawai dalam kampanye Pemilukada Mentawai 2011 di depan hadirin dengan mengikuti pembacaan yang dilakukan oleh Ketua Panwas Mentawai Syamsir Ali. Ada 5 butir ikrar yang dibacakan di antaranya mensukseskan pelaksanaan kampanye pemilu bupati dan wakil bupati secara jujur dan demokratis, tertib, lancar aman dan damai, bertanggung jawab kepada massa pendukung agar tidak melakukan segala bentuk tindakan perbuatan yang melanggar

H

juga memesankan ke- melaporkannya ke Gakumdu pada Kapolres serta (Penegakan Hukum terpadu). PenePanwas untuk segera gakan hukum terbuka dan transparan, menyelesaikan perso- dan ia berjanji akan mengusahakan alan-persoalan kecil agar secepat mungkin penyelesaiannya jika tidak membesar. ada kejadian tapi mohon disampaikan Kapolres Menta- dengan baik. wai AKBP Nurun FahSelesai acara penandatanganan ikrar, mi mengatakan pesta seluruh pasangan calon yang hadir demokrasi ini bukanlah dibawa keliling oleh KPU Mentawai pesta untuk memecah dengan pengawalan dari Polres Mentabelah persatuan dan wai. Masing-masing kandidat dan tim kesatuan masyarakat sukses membawa bendera, poster poster seperti yang terjadi di yang ditempelkan ke dingding mobil dan daerah lain. Ia meme- sepeda motor pendukung. Masingsankan bahwa kampa- masing kandidat diperbolehkan memnye yang benar adalah bawa satu unit mobil dan 5 sepeda kampanye yang me- motor. KAMPANYE DAMAI - Suasana penandatanganan kesepakatan kampanye damai nyampaikan visi dan Mereka berkeliling mulai dari pada aturan serta ketentuan pemilukada, bahwa kampanye adalah saatnya bagi misinya apabila terpilih menjadi bupati dermaga, dusun Jati Tuapejat, terus mengedapankan musyawarah dan para peserta pemilukada menyam- dan wakil bupati bukan kampanye yang bergerak hingga ke desa Bukit Pamewa mufakat dalam penyelesaian konflik dan paikan apa yang akan dilakukan pasa- menghujat atau memfitnah. di SP III dan kembali ke tempat masingsengketa, bertanggung jawab dan me- ngannya untuk lima tahun ke depan jika Jika terjadi permasalahan silahkan masing.*** nyelesaikan segala bentuk pelanggaran terpilih dan bagi masyarakat pemilih kepada instansi atau lembaga yang saatnya untuk mengetahui siapa yang Pemilih Tetap Pemilukada Mentawai 50.484 berwenang dan meneruskan ikrar ke tim menurut mereka akan mereka pilih pada sukses, parpol dan massa pendukung. hari pemungutan suara 10 oktober nanti. Butir terakhir menyatakan keseSementara bupati Edison mengTUAPEIJAT – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Mentawai untuk Pemilukada diaan diambil tindakan sesuai ketentuan ingatkan kepada masing-masing tim Bupati dan Wakil bupati Mentawai 2011 ditetapkan KPU Mentawai. Hari Senin (22/7) bertempat di Bundo Guest House km 6 DPT hukum yang berlaku jika melanggar salah sukses untuk menghindari bahasa-baMentawai yang berjumlah 50.484 pemilih ditetapkan melalui rapat satu butir ikrar dan aturan perundang hasa yang saling menjatuhkan dan menjpleno terbuka tentang penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah undangan. Selesai membacakan ikrar ual kebaikan supaya tidak ada keterpemilih terdaftar pemilu bupati dan wakil bupati Mentawai 2011. seluruh pasangan calon menandatangani singgungan, dengan demikian melahirkan Keseluruhan pemilih tersebar di 218 Tempat Pemungutan Suara ikrar disaksikan jajaran Muspida. pemimpin yang berkualitas untuk (TPS) yang terdiri dari 26.334 pemilih laki-laki dan 24.150 pemilih Dalam sambutannya Bastian Sirirui pemba-ngunan yang berkualitas serta perempuan. Kecamatan Pagai Utara 3421 pemilih, Sipora Selatan, Ketua KPU Mentawai mengatakan masyarakat yang berkualitas. Bupati 5776 pemilih, Siberut Selatan 5848 pemilih, Siberut Utara 5137 pemilih, Siberut Barat 4253 pemilih, Siberut Barat Daya 3914 pemilih, Siberut Tengah 3559 pemilih, Sipora Utara 6105 pemilih, Sikakap 6219 pmilih, dan Pagai Selatan 6252 pemilih. Jumlah pemilih ada kenaikan sebesar 3.372 dari jumlah pemilih Utara kampanye rapat umum perdana Rijel Samaloisa dan di Kecamatan pada pemilihan Gubernuar tahun 2010 yang berjumlah 47.112 orang tersebut akan dilaksanakan pasangan Siberut Barat yaitu pasangan Kortanius atau setara dengan 7,16%. Lonjakan jumlah pemilih terlihat pada nomor urut lima, yaitu Yudas Sabag- Sabeleake-Hendri Dunan Sirait. kecamatan Sipora Utara yakni 645 orang yang sama dengan 11,81%, galet-Rijel Samaloisa yang diusung Pantauan Puailiggoubat di lapaurutan kedua lonjakan pemilih adalah di Pagai Selatan yang baru partai PDIP. Di Kecamatan Sikakap ngan, khususnya menjelang rapat umum dilanda tsunami yakni sebesar 561 orang atau 9,86%, urutan ketiga yaitu pasangan nomor urut empat yaitu yang sibuk menyambut dan memeSiberut Selatan sebanyak 441 orang atau 8,16%. Kortanius Sabeleake-Hendri Dunan riahkan pesta demokrasi ini hanya tim Bupati Edison Saleleubaja mempertanyakan lonjakan pemilih yang Sirait yang diusung partai Golkar dan sukses dan pengurus partai. Sementara mencapai 3.372 orang di komposisi mana, namun Roni Divisi teknis PDS. Di Kecamatan Pagai Selatan yaitu masyarakat terlihat tenang-tenang saja. KPU mengatakan bahwa ini menjadi catatan untuk melihat tren DPT pasangan nomor urut tiga yaitu Binsar “Kita mengikuti siapa yang menang saja, saat pemilukada. Tidak ada penjelasan dari sisi mana terjadi lonjakan Saleleubaja-Agustinus Sabebegen yang karena kalau nomor urut ini menang jumlah pemilih ini. Untuk pemilih yang tidak terdaftar, Roni diusung partai Demokrat, PDP, Partai hidup kita seperti itu juga. Kalau yang menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk penambahan dari DPT, Buruh, PKB dan Republikan. nomor ini menang sama juga halnya. karena waktu yang disediakan serta sosialisasi daftar pemilih sudah Sementara pasangan nomor urut dua Kita malah dibohongi dengan janji-janji sangat banyak disediakan. Dan lagi menurutnya pengumuman DPT yaitu Antonius-Melki Sapolenggu yang yang tidak ditepati sama sekali,” kata dilaksankan di PPS, sementara PPK dan KPU adalah penetapan diusung Partai Hanura dan Gerindra Uraji salah seorang warga Dusun Puran setelah semuanya diverifikasi di PPS. akan melakukan kampanye rapat umum Desa Sikabaluan. Nama pemilih juga tidak dapat digantikan dengan orang lain, hal perdana di Kecamatan Siberut Barat Demikian juga halnya dengan Leini ditegaskan Roni saat PPK Siberut Selatan mempertanyakan apakah Daya. Sedangkan di Siberut Selatan men, salah seorang ibu rumah tangga. bisa orang yang sedang bepergian digantikan oleh orang baru, jumlah yaitu pasangan nomor urut satu yaitu “Katanya dalam kampanye kalau dia kertas suara yang ditambah dari total surat suara hanya 2,5 persen Hendri Nasrani-Rasydin Saiful, di naik akan bangun ini, akan buat ini. Tapi dan itupun dipersiapkan untuk mengganti kertas suara yang rusak. Kecamatan Siberut Tengah pasangan setelah duduk tidak ada perubahan juga. Terkait dengan orang yang bekerja di perusahaan, Roni mengatakan Aurelius Yan-Jonimar Johannes, di Malah yang dibangun itu keluarga dan jika ia telah berada di Mentawai selama 6 bulan berturut-turut dan Kecamatan Siberut Utara pasangan familinya,” katanya kesal. terdaftar sebagai pemilih, maka ia punya hak pilih. rpt nomor urut lima yaitu Yudas Sabaggaletbs

Pemilukada Mentawai Disambung Dingin Warga SIKABALUAN-Pesta demokrasi di Bumi Sikerei untuk memilih bupati dan wakil bupati Mentawai periode 20112016 pada 10 Oktober mendatang tak begitu disambut antusias masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Siberut Utara. Sementara berdasarkan jadwal kampanye yang disusun KPUD Mentawai, kampanye berbentuk rapat umum oleh masing-masing pasangan calon mulai dilaksanakan Minggu, 25 September. Untuk di Kecamatan Sipora Utara kampanye rapat umum perdana tersebut dilaksanakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu, yaitu Hendri Nasrani-Rasyidin Saiful dengan partai pengusung PAN dan PBB. Sementara di Sipora Selatan yaitu pasangan nomor urut enam yaitu Aurelius Yan-Jonimar Johanes dari koalisi Uma Mentawai diantaranya Pakar Pangan, PMB, PKPI, Partai Pelopor, Partai Patriot, PDK dan PPRN. Sedangkan di Kecamatan Pagai

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Mentawai News Sebanyak 30 warga dari Kecamatan Spora Selatan dan Kecamatan Pagai Selatan dan Utara menghadiri rapat pembahasan Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) perkebunan kelapa sawit Rabu (28/9) di Kantor Bapedalda Sumbar Rabu (28/9). Mereka mengklaim warga Sioban siap menerima sawit.

Gerson Merari Saleleubaja

S

eperti rapat sebelumnya, Sony Anggoro, Konsultan perusahaan sawit yang mewakili

PT.Rajawali Anugrah Sakti yang akan menanam sawit seluas 14 ribu hektar di Kecamatan Sipora sesuai SK Menhut No.304/Menhut-II/2011 tertanggal 9 Juni 2011 itu menjelaskan hal yang sama seperti rapat-rapat terdahulu secara panjang lebar. Ia mengatakan areal yang dijadikan perkebunan seratus persen masuk dalam kawasan APL (areal penggunaan lain). “Tidak masuk dalam kawasan hutan lindung,” paparnya. Kemudian ia menutup pemaparannya dengan mengatakan bahwa kajian


Warga Sioban Siap Terima Sawit? tak bisa karena tak punya tanah di Mentawai” ujarnya saat itu sebelum terjadi aksi dorong-dorongan antara salah seorang wakil dari Qbar dengan staf Bapedalda Sumbar. Sementara staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Oreste Sakeru dalam diskusi itu hanya memprotes masalah istilah dan penamaan daerah yang tidak sesuai seperti yang tercantum dalam dokumen Andal itu. “Mohon istilah itu diperbaiki, nama-nama PETA - Andom Sabebegen dari YCM Mentawai menunjukkan peta perkebunan daerah juga ditulis dan dieja sawit pada masyarakat Sotboyak, Siberut Utara dengan baik karena menurut saya itu sangat tidak Amdal yang telah disusun itu layak erosi besar dan tanah menjadi gersang” cocok” ujarnya. digunakan. “Kajian Amdal ini layak katanya. Secara tegas ia menyatakan sikapdigunakan” ujarnya. Mengenai sikapnya terhadap per- nya secara dinas sangat mendukung Setelah pemaparan itu dilanjutkan kebunan kelapa sawit ia tak berani masuknya perkebunan sawit karena dengan sesi diskusi, Ati Samahura, menyebutkan secara langsung dalam seperti yang dipaparkan dalam dokuCamat Sipora Selatan mengatakan sifat forum itu, namun pembicaraan yang men akan banyak menyerap tenaga kerja erositas yang dipaparkan dalam kajian didengar langsung Puailiggoubat saat di di Mentawai. “Kami sangat mendukung Andal itu perlu diperbaiki. Alasannya luar ruangan rapat tepatnya mengambil masuknya perkebunan sawit karena curah hujan di Mentawai cukup tinggi jeda merokok ia berusaha memprovokasi akan menyerap banyak tenaga kerja di sehingga rawan erosi namun belum beberapa warga untuk menerima sawit. Mentawai” tandasnya. disebutkan bagaimana penanganannya “Apa gunanya tanah luas kalau Sudardi, salah seorang warga Sioban dari pihak perusahaan. “Saya sarankan tidak menghasilkan uang banyak, lebih meminta pihak perusahaan turun ke sistem terasering untuk mengatasi erosi baik berbagi dengan perusahaan sehingga lapangan dan berbicara langsung agar perlu dimasukkan untuk menghindari dapat keuntungan, kalau saya pribadi masyarakat lebih paham tentang FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Perusahaan Sidang AMDAL, WALHI Minta Bapedalda Tolak Sawit Mentawai

W

ahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengirim surat terbuka tentang Penolakan Sawit di Kepulauan Mentawai kepada Bapedalda, Komisi Amdal Propinsi Sumatera Barat. Data WALHI Sumatera Barat setidaknya mencatat 101 lembaga mendukung dan lebih dari 120 orang seIndonesia atas penolakan tersebut. Surat itu merupakan bentuk keberatan terhadap surat keputusan bupati tentang Izin Lokasi. Proses Pemberian Izin Lokasi menyalahi aturan dan cacat hukum. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi bahwa di sana tidak mengatur mengenai adanya perubahan izin lokasi apalagi menambah jumlah luasan izin seperti yang ada di dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai tentang pemberian izin lokasi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Daerah-daerah yang akan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit ini adalah daerah produktif. Daerah ini merupakan pemukimanpemukiman utama penduduk, dan daerah pertanian aktif yang digarap

10

untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika dikonversi menjadi perkebunan sawit secara tidak langsung akan menjadi ancaman yang serius bagi pemenuhan pangan masyarakat serta kelangsungan mata pencaharian untuk kehidupan mereka. Kemudian perusahaan akan memberikan pengaruh buruk terhadap keberlangsungan ekosistem yang ada dipulau ini. Proses land clearing nantinya akan menghancurkan hutan dan wilayah tangkapan air serta Flora dan Fauna endemik kepulauan Mentawai akan Punah. Kepulauan Mentawai adalah tergolong kedalam pulau-pulau kecil, yang mana kepulauan ini tidak memiliki Air Tanah dan hanya berbaguntung pada air permukaan. Air permukaan hanya dapat diperoleh jika kondisi hutannya dalam keadaan baik, sebab hutanlah yang mampu menyimpan air. Di sisi lain masyarakat Mentawai bukanlah masyarakat Pesisir Pantai yang bisa menggantungkan hidup dengan hasil laut akan tetapi masyarakat Mentawai merupakan masyarakat yang hidup disekitar Sungai, pemanfaatan sungai bagi masyarakat Mentawai adalah untuk

pengolahan Sagu menjadi makanan. Jika kualitas Sungai tercemar oleh sedimentasi limbah sawit, CPO dan limbah Pabrik dampak akan langsung dirasakan oleh masyarakat terutama terhadap kesehatan mereka. Akibatnya bencana Ekologis akan selalu datang seperti banjir, kekeringan yang menahun, angin kencang, tanah longsor, kedangkalan sungai dan sebagainya. Usaha perkebunan sawit sangat dekat dengan praktek-praktek kriminalisasi. Lihatlah di Kabupaten Pasaman Barat setidaknya beroperasi 16 Perusahaan kelapa sawit skala besar, dari kesemuanya itu rata-rata bermasalah dengan masyarakat. Sebut saja PT. Anam Koto sampai saat ini masih terjadi konflik yang menahun setidaknya sudah berumur 21 tahun, belum juga ada penyelesaiannya. Sebagai akibat dari konflik tersebut, telah banyak masyarakat yang dipidanakan, ditembak, intimidasi dan praktek-praktek premanisasi oleh perusahaan. PT. Gresindo Minang Plantation yang memiliki HGU seluas 8.098 ha, sampai saat ini masih penuh konflik dengan masyarakat.

perkebunan kelapa sawit. Karena secara pribadi ia mengaku khawatir akan muncul sengketa antar kelompok masyarakat akibat. “Agar semua lancar perusahaan harus terjun langsung ke lapangan agar proses masuknya sawit jadi mulus,” harapnya. Morison, warga Sioban lainnya lebih tegas meminta pihak perusahaan perkebunan sawit segera mempercepat pembukaan perkebunan di Sipora. “Tak ada bahasa tolak sawit di Sipora, cukup perusahaan beri penjelasan kepada masyarakat mereka pasti akan terima” klaimnya. “Kami sangat mendukung perkebunan kelapa sawit menjadi investasi di Mentawai dan melanjutkan penjelasan ini kepada masyarakat lain” tegasnya. Sementara warga lain hanya mengiyakan dalam rapat pembahasan Andal tersebut. Robert, pemakarsa pembahasan Andal antara pihak perusahaan dan masyarakat itu mengatakan perusahaan sawit tidak akan masuk ke Mentawai jika masyarakat tidak mau menerima walau andalnya rampung. “Semua tergantung masyarakat, menerima atau menolak, yang jelas konsep kami adalah membangun Mentawai secara bersama-sama, perusahaan tidak mau mendikte” ujarnya.***

Parulian: Penolak Sawit Hanya Orang yang Tak Punya Tanah PADANG-”Orang-orang yang menolak masuknya perkebunan sawit di Mentawai hanya LSM dan orang-orang yang tak punya tanah di Mentawai,” ujar Parulian Samalinggai, Kepala Desa Sioban ini menyatakan dukungannya terhadap perkebunan sawit dalam rapat pembahasan Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) perkebunan kelapa sawit Rabu (28/9) di Kantor Bapedalda Sumbar Rabu (28/9). Ia juga mengatakan bahwa suara-suara penolakan yang katanya berasal dari beberapa kelompok masyarakat di Mentawai itu belum tentu bisa diakui kebenarannya. “Paling hanya menamakan diri orang Mentawai padahal kenyataannya tidak dan itu perlu dilihat dulu, bisa jadi hanya kepentingan beberapa kelompok saja yang sengaja menghambat sawit masuk, saya secara pribadi dan masyarakat Sioban siap menerima Sawit” tegasnya. Ia meminta kepada warga Sioban khususnya dan Sipora untuk melakukan pendataan tiap anggota sukunya agar pembagian hasil di lahan plasma. “Tiap pimpinan suku mendata anggotanya agar jelas, agar pembagian hasil yang didapat dari perusahaan perkebunan sawit sampai kepada mereka” katanya. gsn Limbah CPO pada saat hujan dibuang ke sungai Batang Pasaman, sehingga menyebabkan air tidak lagi bisa dikonsumsi oleh masyarakat, jika dibawa mandi mengakibatkan penyakit kulit, ikan-ikan mati, dan lain sebagainya. Penerima dampak adalah masyarakat kejorongan Rantau Panjang yang mengantungkan hidup dengan sungai. Saat ini mereka sudah tidak bisa memanfaatkan sungai untuk mencari ikan, mandi dan minum di sungai tersebut.

Kemudian PT. Siberut Golden Plantitation Pratama, PT. Mentawai Golden Plantitation Pratama, PT. Swastisidi Amagra, PT. Rajawali Anugrah Sakti, yang telah diberikan Izin Lokasi oleh Bupati Kepulauan Mentawai, akan mengusur setidaknya 29 kampung yang menerima dampak langsung atas kehadiran perusahaan dan hilangnya wilayah-wilayah produktif serta pemukiman masyarakat. (press release)

11

Mentawai News


Warga Dusun Naipok dan Makailiggri, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara yang sudah melakukan perlawanan fisik untuk mengusir kehadiran investor untuk menanamkan cengkeramannya di lahan mereka. Mereka mengusir penyurvai lahan sawit.

Warga Betumonga Usir Penyurvei Lahan Sawit

Ferdinan Salamanang

K

ehadiran Sitorus dan dua orang yang di duga aparat, di usir warga karena akan melakukan

survei lokasi pada Rabu (14/9) lalu. Warga marah karena kedatangan mereka tanpa pemberitahuan kepada warga terlebih dahulu. “Tahu-tahu mereka ingin mencaplok lahan kami. Siapa yang menyerahkan?,” gugat Marinton Sakerebau, Kepala Dusun Makailiggri mewakili warganya. Menurutnya Marinton, Sitorus dan dua rekannya mereka usir dari lahan yang akan mereka survei dan memaksa mereka untuk ke kampung memberikan keterangan kepada warga terkait lahan mereka yang telah di jadikan lokasi perkebunan sawit. Pengakuan Torus yang mengatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Joni Siritoitet, Kepala Desa Betumonga, makin mem-

Kepulauan Mentawai penolakan perkebunan kelapa sawit. yang merekomendasi Surat kesepakatan warga yang di tujukan perkebunan kelapa kepada Bupati Edison Saleleubaja’ itu, sawit dari perwakilan di tanda tangani oleh Kedua Kepala yang di undang, ter- Dusun, Ketua Badan Perwakilan DEsa nyata tidak pernah (BPD) Betumonga, Jamila Siritoitet dan terjadi. Orang-orang 90 orang perwakilan warga. yang di undang, seteDi surat warga tersebut, ada 4 lah sampai ke kam- (empat) poin yang menjadi pertimpung tidak pernah bangan mereka, di antaranya, bencana membuka ruang dis- erosi dari efek penggundulan hutan, MEMBACA kusi kepada warga hilangnya lahan pertanian, keberadaan kampung. Padahal program pemerintah pusat bidang Seorang warga hampir semua warga pertanian sawah seluas 25 hektar dan Maonai, Pagai Mentawai buta ten- hilangnya jati diri dan budaya akibat Selatan tang sawit. masuknya pengaruh luar. sedang “Mereka yang Namun harapan warga kepada membaca ikut undangan, hanya Kepala Desa agar dapat aspiratif dan Puailiggoubat ingin jalan-jalan gratis bisa berpikir realistis, sepertinya tidak dan mendapat uang akan pernah ada karena begitu surat mengajak perwakilan warga (katanya) saku. Mereka sama sekali tidak warganya sampai di tangan dia, Kepala untuk studi banding di Pekan Baru membagi ilmu yang mereka dapatkan. Desa langsung merobek surat tersebut melihat-lihat kebun sawit yang sudah Ironisnya, sebagian besar dari mereka tanpa membacanya. “Betul-betul tidak mereka siapkan hingga pada awal yang di undangan itu, setelah kembali punya hati sama sekali, surat yang Agustus lalu dalam pembahasan analisis malah bersifat seolah-olah lahan yang menjadi suara masyarakatnya, tidak dia masalah dampak lingkungan (Amdal) di ada di kampung sudah milik mereka. hargai,” celetuk Ignasius warga BetuKantor Badan Perencanaan Pemba- Bahkan ada yang menakut-nakuti kami monga lainnya dengan kesal. Sementara itu, di tempat terpisah, ngunan Daerah (Bappeda) Provinsi kalau ada yang berani menolak,” terang Kortanius Sabeleake’, Ketua Aliansi Sumatera Barat. Jasarisias, warga lainnya. Harapan warga untuk mendapat Akibatnya, lanjut Marinton, dia dan Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) informasi seputar rencana besar Pemkab Kepala Dusun Naipok, Sakarmen Mentawai melalui telepon selulernya Sakerebau, pada hari Minggu (11/9) dan di Tuapeijat mengatakan sudah memmengambil tempat di gedung Gereja prediksi akan terjadi perlawanan rakyat. Kristen Protestan Mentawai (GKPM) “Itu sudah pasti akan terjadi, karena di Jemaat Naipok, mengumpulkan warga- manapun kejadiannya, tidak ada warga bernama Parholongan sedang membaca nya untuk mendiskusikan masalah ini yang rela haknya dirampas. PersoPuailiggoubat pada Rabu (14/9). “Gara- agar tidak terlambat dari investor yang alannya sekarang, sejauh mana Pemeringara kalian, koran ini masuk di sini. memang sangat berambisi. Hasil dari tah Daerah ini mau memosisikan dirinya Nanti di baca sama warga lain yang musyawarah warga di dua dusun sebagai pengayom rakyatnya,” tutupawalnya setuju dengan masuknya sawit, tersebut tertuang dalam bentuk surat nya.*** karena membaca koran ini mereka berubah pikiran, padahal kami sudah Warga Betumonga Paksa Orang Sawit sepakat. Bakar koran itu, kalau tidak kalian angkat kaki dari sini. Kalian di Menandatangani Pernyataan sini hanya pendatang , kalian tidak punya tanah,” kata Ignas mengulang BETUMONGA-Penolakan warga Betumonga, Kecamatan Pagai Utara kata-kata Kades. akan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di tanah Ditambahkan Ignas, karena saat itu, mereka, tidak hanya terbatas dalam bentuk surat penolakan yang di pesawat tv sedang hidup, Joni memaksa tujukan kepada Bupati Edison Saleleubaja’, tetapi orang yang masuk agar di matikan. “Nanti aku pukul TV ke lahan mereka untuk melakukan survei lokasi, Sitorus dan 2 (dua) itu,” tambah Ignas mengulang ancaman orang yang di duga warga dari aparat kepolisian, dipaksa untuk Joni. membuat surat perjanjian agar tidak lagi masuk ke lokasi mereka Lebih lanjut, disampaikan Ignasius, untuk aktivitas yang ada kaitannya dengan sawit-menyawit. ancaman tersebut tidak di respon istri Marinton Siritoitet, Kepala Dusun setempat yang dimintai keteraParholongan. ngannya di Sikakap (17/9) lalu, membenarkan aksi pemaksaan Hingga berita ini di buat, belum jelas warganya kepada orang sawit yang datang. penyelesaian masalah ini. Tapi warga “Kami tidak main-main dengan sikap yang kami ambil, karena lain berjanji untuk berpihak kepada menurut kami, sekali berkompromi dengan orang sawit, selamanya Holong. “Kami sepakat untuk kita akan terjerumus. Makanya, untuk mengantisipasi itu, saat membantu Pak Holong, karena dia tidak mereka datang untuk melakukan survey lokasi pada hari rabu (14/9) salah. gara-gara baca koran, tetangga lalu, kami paksa saja mereka untuk membuat surat perjanjian” kami di ancam, Kepala Desa macam apa jelasnya. itu? Kalau memang mendukung sawit, Bahkan Puailiggoubat mendapat copian surat perjanjian tersebut biar saja dia menyerahkan lahannya, dari Dusun. “Untuk meyakinkan semua pihak pak, bahwa kami metapi jangan caplok lahan yang lain,” mang tidak main-main dengan sikap yang kami ambil” tegas Marinton. fs timpal Marinton . fs FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

buat emosi warga tersulut. Beruntung saat itu sang Kades sedang berada di ladang. “Andai Kepala Desa ada di kampung, mungkin sudah di hantam sama warga,” tambahnya. Surat Penolakan Kemarahan warga Betumonga sebenarnya sudah di pendam jauh-jauh hari saat investor yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mentawai,

Warga Baca Puailiggoubat, Kades Betumonga Mengamuk BETUMONGA-Karena kesal dengan gencarnya berita-berita yang di muat Puailiggoubat, Kepala Desa Betumonga, Joni Siritoitet, yang sudah demam sawit, mengancam Parholongan Sinaga, salah seorang warganya. Ancaman yang di

lontarkan Kades antara lain mengusir mereka dari kampung, memukul pesawat televisi hingga membakar rumah Sinaga. Menurut pengakuan Ignasius, kepala desa marah karena istri nya yang

Kades Betumonga Nyaris Bonyok Dihajar Warga BETUMONGA-Joni Siritoitet, Kepala Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara, nyaris di hakimi warganya sendiri karena mengizinkan lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat, dijadikan lahan perkebunan sawit. Kejadiannya bermula saat Sitorus dan 2(dua) orang temannya, berkunjung ke Dusun Betumonga untuk melakukan survei lokasi yang telah di izinkan oleh sang Kades, rabu (14/9) lalu. Warga yang sudah melakukan penolakannya akan invasi sawit di daerah mereka dengan membuat surat penolakan yang di tujukan kepada Bupati Edison Saleleubaja’ pada tanggal 11 september 2011, sontak saja marah karena sikap mereka tidak dihargai. “Padahal tembusan surat kami juga ada sama mereka (investor sawit dan Kepala Desa-red), tapi mereka seolah-olah tidak tahu. Malahan mereka mengatakan bahwa kehadiran mereka atas rekomendasi dari Joni Siritoitet sebagai Kepala Desa. Makanya kami marah. Andai saja saat itu si Joni itu ada, pasti sudah kami hantam. Memangnya, lahan Betumonga ini lahan dia?,” terang Daniel Siritoitet (60) tokoh masyarakat Betumonga dengan geramnya. Beruntung saat itu, Joni Siritoitet tidak berada di kampung sehingga lolos dari amukan massa yang sudah geram karena dia berada di ladang. “Kalau saja Kepala Desa ada saat itu ada, saya akan sulit meredam amarah warga saya,” kata Marinton menjelaskan. fs

Puailiggobat NO. 225, 1 - 14 Oktober 2011

Kandidat Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang berpasangan dengan dengan Rijel Samaloisa melihat kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Rus Akbar

M

enurut Yudas Sabaggalet kesehatan itu ada dua macam yaitu, kuratif dan ada preventif. Kuratif itu berupa menyuntik, mengobati dan lainnya. Sedangkan preventif merupakan pola hidup yang harus diubah dimana bukan mengobati tapi pencegahan yang dilakukan dengan cara hidup yang sehat. “Pengalaman di Desa Madobag disana masyarakat sudah mulai banyak. Rumahnya mereka padat namun lingkungan mereka begitu banyak semak belukar dan kotor, dengan kondisi itu tentu penyakit akan terus menyerang warganya, salah satu penyakit yang paling mengerikan itu adalah malaria,” katanya pada Puailiggoubat. Dengan kondisi itu kata Yudas putra dari Madobag ini selain membina masyarakat Mentawai, pemerintah juga menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan menyekolahkan mereka jadi dokter atau perawat. “Kemarin kan sudah kita coba, ada 60 orang disekolahkan, tapi menurut penilaian saya itu belum cukup, kalau perlu kita ambil satu kampung 20 sampai 30 anak untuk di sekolahkan bagian kesehatan,” tegasnya. Selain itu mencanangkan perlombaan setiap tahun, kalau dulu lomba desa namun nanti akan membuat lomba rumah terbersih sehingga ini memotivasi warganya untuk lebih bersih lagi. Dari data yang diperolehnya sebanyak 90 persen penduduk di Mentawai menderita penyakit ISPA (Inspeksi Pernapasan Akut) karena lingkungan mereka tidak sehat. “Orang masak sagu di dalam rumah membuat udara dalam rumah kita kotor dengan kondisi itu kita ingin mengubah gaya hidup mereka. Untuk mengubah gaya hidup mereka itu adalah mengadakan perlombaan rumah sehat sehingga mereka akan termotivasi. Terutama soal WC itu penting kebanyakan rumah masyarakat Mentawai itu tidak memiliki tempat buang air besar membuat penyakit itu timbul,” terangnya. Tambah Yudas meski sudah ada puskemas dengan obat-obatan yang lengkap tapi kalau lingkungan kotor tentu masyarakat akan terus sakit. “Kita ingin lingkungan bersih sehingga masyarakat tidak sakit dan mereka bisa bekerja terus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Yudas. Selain itu masalah gizi buruk merupakan salah satu isu yang sangat menarik, soal gizi buruk itu menurut Yudas ada di Mentawai, namun bukan makanannya yang tidak bergizi namun pengetahuan masyarakat mengolah makanan menjadi lebih bergizi belum ada. Maka solusi mengaktifkan posyandu masing-masing

desa, tim kesehatan harus lebih proaktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat soal gizi baik sekaligus memberikan pengarahan kepada ibu hamil untuk menjaga janin yang dikandung agar lebih sehat. Selanjutnya membangun fasilitas rumah sakit dengan pelayanan yang bagus dan kelengkapan yang bagus sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk membawa ke Padang. Tentu ini membutuhkan sumber daya yang banyak maka dari situlah manfaatnya di sekolah putra-putri Mentawai. Dengan kondisi itu mendorong masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Dengan kondisi yang bersih masyarakat akan lebih sehat.

Ekonomi Kunci utama dalam ekonomi itu adalah aset produksi yang harus dipegang, aset produksi itu adalah mereka memiliki lahan untuk bertani serta transportasi untuk menyalurkan hasil tani mereka. Saat ini di Mentawai demam kakao namun itu belum maksimal karena harga masih dipermainkan para pedagang selain itu menurut Yudas pengolaan tanaman kakao ini belum begitu maksimal. “Jadi untuk memaksimalkan hasilnya ini dibutuhkan tenaga penyuluh untuk mendampingi masyarakat yang bernaman kakao, sejak dimulai pembenihan sampai perawatan itu harus di dampingi dan diberi pelatihan,” katanya. Seterusnya dalam penyaluran juga perlu pengawasan yang baik sehingga harga juga tidak dimainkan para pedagang. Seterusnya kopra, ia melihat masyarakat Mentawai memiliki ladang kelapa begitu luas, tapi masalahnya mereka tidak menguasai pasar, maunya kedepan memberikan pelatihan soal wirausaha. Target ke depan memberikan ruang besar masyarakat Mentawai dengan membuka usaha sekaligus kapal penyaluran. “Membuka akses kepada perbankan dengan kredit lunak dengan jaminannya tentu pemerintah, dengan cara itu masyarakat akan memperoleh modal yang besar sehingga bisa menumbuhkan usaha yang besar pula,” terangnya.

Membangun Pariwisata “Saya bicara pengalaman dimana dua bulan lalu saya bersama Dinas Pariwisata membuka surfing Internasional di Katiet. Ada sesuatu hal menurut saya yang kita ubah, di kawasan pertandingan begitu ramai ada yang jual baju atau akseseoris. Tapi tiga kilometer dari lokasi itu orang hanya sebagai penonton, orang itulah yang tidak ambil bagian dalam konteks pariwisata,” katanya. Menurutnya pengembangan pariwisata sesuai konteks budaya Mentawai itu adaah falsafah lulak. Dalam setiap

lulak itu terdiri dari ibu, bapak dan anak akan makan satu lulak. Kemudian di lulak tersebut akan diberikan otcai masing-masing. Aritnya kalau dipakai dalam konsep wisata, adalah membuat desa wisata sehingga tidak ada yang menonton sehingga dalam satu desa semua ambil bagian. “Contohnya kita mencanangkan Desa Katurei kita buat Desa Wisata, kita perbaiki rumah masyarakat kita buat WC kita lengkapi isi rumah tersebut, untuk mengerjakan pemerintah yang melakukan. Lalu kita promosikan kepada orang turis, hei bule jangan tidur di hotel jangan tidur di homestay hidup bersama mayarakat. Dengan tinggal bersama masyarakat para turis akan lebih asyik mengikuti alur kehidupan masyarakat Mentawai, itulah wisata yang bagus, konsep wisata tersebut telah diterapkan di daerah Wakatobi di Sulawesi Tenggara, sehingga masyarakat ambil bagian,” ujarnya.

Perhubungan Dalam ide sang Wakil Bupati ini, adalah membangun jalan darat antar kecamatan yang ada di Mentawai, sehingga untuk berangkat ke pulau satu dengan pulau yang lain cukup dari ujung ke ujung saja. “Sekarang masalahnya yang kita hadapi tranportasi darat, saat ini jalur yang ada hanya lewat laut, padahal menempuh jalur laut itu sangat banyak menyita waktu dan resiko yang tinggi,” ujarnya. Padahal anggaran untuk membangun jalan ada di pusat, tinggal permohonan kepada provinsi untuk disampaikan ke pusat. “Begitu juga dengan para pelaksana membangun jalan atau kontraktor, kalau mereka tidak sanggup, maka kita minta bantuan sama TNI untuk membangun akses jalan darat. Di unit TNI itu ada tim khususnya yang ahli membuka akses jalan, dan ini sebenarnya sudah ditawarkan Pangdam Bukit Barisan beberapa waktu lalu,” ungkapnya. Lanjutnya kalau soal dana masih kurang itu juga bisa disampaikan di pemerintah pusat. “Kalau sudah ada jalur darat yang lebih aman dari tsunami, pasti masyarakat itu akan pindah secara otomatis tidak akan mau tinggal di pinggir pantai. Sehingga masyarakat tidak dipaksakan untuk pindah tapi masyarakat itu

sendiri yang akan pindah, ditambah akses ekonomi mereka lebih intens dan lancar,” katanya. Dalam pembangunan Mentawai kata Yudas ke depan memakai konsep koordinasi masing-masing daerah, artinya ia membuat empat bagian sebagai penanggunjawabnya, dan ini dibawah koordinasi dengan bupati. Seperti di Pagai Utara, Selatan dan Sikakap satu koordinator, kemudian di Sipora satu koordinator dan koordinator di Siberut Bagian Barat, dan satu lagi Siberut Bagian Timur. Camat-camat dan aparat desa akan melaporkan kejadian atau perkembangan pembangunan itu kepada koordinator tersebut dan koordinator akan melanjutkanya kepada bupati. ”Jadi semua pembangunan akan terpantau di seluruh titik. Kalau ada masalah atau pembangunan lamban maka yang mempertanggungjawabkan itu adalah koordinator yang diberikan kepercayaan, itulah yang saya pikirkan Mentawai ke depan,” tutupnya.


D

alam situs www.tokohindonesia.com, Kortanius merupakan tokoh Indonesia dari Mentawai. Namanya semakin melambung saat ia ikut serta dalam penanganan bencana tsunami yang melanda Mentawai, 25 Oktober 2010. Tak ada rasa takut demi saudara yang terkena tsunami yang sulit dijangkau ia bersama rekanrekan dengan Lumbung Derma berjibaku menerjang gelombang ke Tumalei dan Maonai yang sangat jauh dan tidak mungkin bisa terjangkau Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketokohan ini muncul pertama di majalah Tempo di mana Korta dijuluki ‘Lelaki Penantang Badai’ dalam Koran Kompas, Rabu 12 Januari 2010, Korta dijuluki Sang Inspirator. Ia juga tidak setuju dengan pemerintah Mentawai yang mengevakuasi para pengungsi di daerah yang jauh dari sumber kehidupannya. Dan saat-saat ini para pengungsi menderita di hunian mereka yang dibuat pemerintah. Di Tumalei dan Maonai ia bersama masyarakat menumbuhkan rasa kebersamaan saling membantu untuk pemulihan kembali dari bencana alam. rus

Mentawai News Masyarakat Dusun Puran Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara protes keras karena pemukiman mereka masuk ke lahan perkebunan kelapa sawit.


14

Warga Puran Heboh, Pemukiman Termasuk Kebun Sawit FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

rotes ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan PT. SGP (Siberut Golden Plantation Pratama) yang akan membuka investasi perkebunan kelapa sawit di Pulau Siberut dengan luas 20.000 Ha atas izin lokasi dari Bupati Kepulauan Mentawai, Edison Saleleubaja Nomor 188.45-60 Tahun 2010. Meliputi Kecamatan Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara. Protes keras ini dilontarkan warga Puran saat melihat peta rencana lokasi perkebunan kelapa sawit, dari peta tersebut tergambar dari tepi sungai Muara Sikabaluan hingga Rokot lokasi perkebunan cengkeh dan coklat masyarakat Puran hingga pantai telah dihitamkan.

P

DISKUSI Ibu-ibu di Dusun Puran Desa Sikabaluan ikut melibatkan diri dalam diskusi sawit dan melihat peta lokasi sawit

Keterangan dari peta PT.SGPP tersebut di mana tanda yang dihitamkan tersebut sebagai lokasi pembibitan. Anehnya dari tepi sungai Muara Sikabaluan hingga Rokot dibagian

pertengahan di pesisir pantai terletak Dusun Puran. Namun dalam peta tersebut Dusun Puran tidak tercatat dalam peta. “Sebelum ada rencana perkebunan

kelapa sawit, kami masyarakat Puran tinggal disini. Apalagi dengan lokasi perkampungan kami yang baru di bentuk lagi oleh PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing). Kalau begini jelas

kami tidak mau terima,” tegas Alfon salah seorang warga. Sedangkan Lemen salah seorang ibu rumah tangga. Sejak adanya pemukiman masyarakat Puran puluhan tahun yang lalu, masyarakat tetap melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat Mentawai baik masih di kabupaten Padang Pariaman maupun sudah menjadi kabupaten sendiri. “Lokasi perumahan kami ini setiap tahunnya kami bayar pajak, tapi kok tidak diakui sama pemerintah,” keluhnya. Dusun Puran ini dibentuk sekitar tahun 80-an, dan pada tahun 2009 lalu lokasi pemukiman mereka kembali diperbaharui letak dan tata ruangnya melalui program PKMT yang sekarang jaraknya dari tepi pantai sekitar 5001000 meter kedalam. Oleh P2D mandiri Kecamatan Siberut Utara pada tahun 2009 juga mengarahkan beberapa paket OMS untuk membuat jalan rabat beton.***

Warga Sirilogui Minta Penjelasan Konkret Soal Sawit dari Investor SIRILOGUI - Warga Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara sedang menunggu-nunggu kedatangan pihak investor perkebunan kelapa sawit yang akan membuka investasinya di Mentawai, khususnya di Pulau Siberut. Hal ini disampaikan warga Desa Sirilogui pada pertemuan dengan tim identifikasi isu perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari YCMM, AMA-PM dan simpatisan pada Kamis (15/9) “Kami ini sedang menunggu kedatangan investor sawit. Karena janji mereka saat seminar kerangka Amdal kedua pada bulan Agustus lalu akan datang ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Janji mereka sehabis lebaran,” kata Muhammad Abetnego kepala Desa Sirilogui. Katanya, kedatangan investor sawit ini di tengah masyarakat akan menjadi jelas apakah sawit itu baik atau tidak. Karena. “Di sana nanti kesempatan masyarakat menanyakan apa yang menjadi keraguan mereka. Soal tanah, tanaman hingga persoalan lainnya,” tambahnya. “Kami sebagai masyarakat menjadi ragu kalau seperti ini. Orang LSM datang katanya sawit itu tidak baik, namun kalau pihak investor mereka bernyanyi bahwa sawit itu baik di tengah masyarakat. Jadi kita mau turuti yang mana,” tanya Gaijat. Lebih lanjut dikatakan Gaijat, perlu duduk bersama antara pihak sawit dengan LSM dan membicarakan persoalan sawit. “Perlu duduk bersama

antara pihak sawit dan LSM terkait dengan persoalan sawit yang nantinya masyarakat sebagai pendengar dan menyaksikan. Mungkin ini akan lebih jelas bagi masyarakat,” tambahnya. Sementara Misno dari tim identifikasi isu sawit menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit bukan tidak menguntungkan dan bukannya tidak baik. “Namun yang kita perlu lihat itu siapa yang diuntungkan. Masyarakat

atau pihak investor dengan pihak pemerintah yang mendukung sawit. Juga kita harus lihat polanya itu bagaimana. Karena ini persoalan tanah yang akan hilang seumur hidup nantinya. Ini yang menjadi persoalan yang harus diperhatikan,” katanya. Ditambahkan Misno, soal menerima atau tidak itu tergantung dari masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat. Oleh pihak LSM hanya mem-

berikan pandangan bagi masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. “Kalau pola HGU (Hak Guna Usaha) lain dari daerah lain dimana tanah masih kembali kepada pemilik tanah ulayat dengan hitam diatas putih maka itu baik, namun kalau itu menghilangkan hak atas tanah maka itu perlu dilihat oleh masyarakat dan ini akan bermuara pada konflik ditengah

masyarakat,” tambahnya. Namun kalau soal HGU itu jelas tercantum dalam UU Agraria, di mana dengan tegas mengatakan, masyarakat yang telah menyerahkan hak kepemilikannya kepada pemerintah maka masyarakat pemilik tanah tidak berhak lagi memiliki tanah dan selamanya menjadi milik pemerintah sampai kiamat. bs

Usai Makan Uang Sawit Peserta Rapat Amdal Diam SIKABALUAN - Masyarakat Kecamatan Siberut Utara dibuat semakin bingung terhadap utusan masyarakat yang diundang dan menghadiri undangan pihak investor sawit beberapa bulan lalu. Mulai dari undangan studi banding perkebunan kelapa sawit di Prabumuli, Palembang dan seminar kerangka Amdal PT.SGPP tahap pertama hingga seminar eksekutif kerangka Andal sawit pada Agustus lalu. “Kita tidak tahu bagaimana hasilnya terkait dengan kepergian mereka ke Padang, karena balik dari sana mereka hanya tenang-tenag saja sementara masyarakat mulai tuding satu dengan yang lainnya terkait dengan perkebunan sawit,” kata Heribertus salah seorang warga Desa Malancan mantan staf desa. Ia juga mengatakan, tidak ada informasi bagaimana hasil kepergian mereka baik studi banding maupun seminar kerangka Andal PT.SGPP mulai

menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat dan suku. “Pemilik tanah ulayat dan suku mulai menuding perwakilan yang ke Padang itu telah menyerahkan lahan begitu saja tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan anggota suku,” katanya. Demikian juga di Desa Sotboyak. “Masyarakat bingung dan minim informasi terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Apakah mereka akan jadi masuk atau tidak, sementara masyarakat sedang melakukan aktifitas seperti biasa seperti berladang atau berkebun. Jangan-jangan investor masuk kebun masyarakat hilang, jadi semuanya sia-sia bagi masyarakat,” kata Salomo salah seorang tokoh adat. Sementara di Desa Sirilogui masyarakatnya dibuat bingung juga. Karena beberapa perwakilan masyarakat yang diundang ketika balik dari Padang di tanya masyarakat menjawab sekenanya

saja. “Investor itu lagi yang kurang uang. Investor itu lagi yang main-main,” kata Tukiyo salah seorang tokoh masyarakat menirukan jawaban beberapa perwakilan masyarakat ketika ditanya hasil yang pertemuan mereka di Padang. Kepala Desa Sirilogui, Muhammad Abetnego yang juga menghadiri studi banding perkebunan kelapa sawit di Prabumuli hingga seminar eksekutif kerangka Amdal PT.SGPP mengatakan bahwa ia tidak berani memberikan informasi mengenai perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat dengan alasan takut menimbulkan salah penilaian. “Jangan-jangan saya informasikan yang ini sementara masyarakat bilang yang begini. Saya bilang yang begini tahu-tahunya masyarakat begitu. Jadi lebih baik saya diam dan menunggu kedatangan pihak investor sawit untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih jelas dan

tahu apakah menerima atau tidak,” katanya. Sementara Anton Laiban perwakilan masyarakat dari Desa Malancan yang mengatakan bahwa persoalan rencana masuknya perkebunan kelapa sawit masih panjang. Prosesnya masih lama. Sepanjang persoalan masuknya perkebunan kelapa sawit ini ada campur tangan pihak DPRD Mentawai maka masih akan diproses. Apalagi ketua DPRD Mentawai sendiri menolak,” katanya. Kebingungan masyarakat ini juga tidak hanya terjadi di Desa Sirilogui, Malancan dan Sotboyak. Namun hampir di semua desa yang ada di Kecamatan Siberut Utara yang masuk dalam lokasi izin perkebunan kelapa sawit, tak terkecuali Desa Sikabaluan sebagai pusat kecamatan. bs

15

Mentawai News


Masyarakat Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara bertekad menolak rencana masuknya perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Mentawai, khususnya di Pulau Siberut. Kalau perlu dengan panah.

Bambang Sagurung

al ini disampaikan warga dalam dialog antara warga Sotboyak dengan tim dari YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) dan AMA-PM (Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai) di sela-sela gotongroyong pembukaan lahan persawahan, Jumat (9/9) “Kami masyarakat Sotboyak sepakat untuk menolak rencana masuknya perkebunan kelapa sawit, kendati ada satu atau dua orang yang setuju akan hal itu. Namun secara tegas kami akan melakukan perlawanan terhadap inves-

H

Masyarakat Sotboyak Siap Sambut Investor Sawit dengan Panah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Namun kami masyarakat yang lain siap untuk menolak,” tambahnya tegas. Persoalan minimnya informasi terkait dengan rencana masuknya perkebunan kelapa sawit di Mentawai juga terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat menyayangkan kepada perwakilan masyarakat yang mengikuti studi banding dan seminar kerangka amdal TOLAK SAWIT - Warga Sotboyak yang siap menyambut investor sawit dengan busur panah sepulang dari Palembang dan Padang tidak meterentang nyosialisasikannya ketor sawit ini,” kata Piator salah seorang diundang dan mengikuti studibanding pada masyarakat. warga. perkebunan kelapa sawit di Palembang “Kami tidak tahu perkembaMenurut warga, orang-orang yang dan mengikuti seminar Kerangka Amdal ngannya bagaimana. Karena orang yang mendukung masuknya rencana perke- di Padang. “Kalau mereka mau menye- diundang itu tidak memberikan inforbunan kelapa sawit ialah orang yang rahkan lahan mereka tidak apa-apa. masi apa yang terjadi dan bagaimana hasilnya kepada masyarakat,” kata Salomo salah seorang tokoh adat

Sawit Masuk, Warga Pribumi Tersingkir MONGAN POULA - Masyarakat Desa Mongan Poula yang sekarang ini sudah menikmati hasil dari perkebunan coklat yang mereka dirintis sekitar sepuluh tahun yang lalu sepakat untuk melakukan penolakan rencana masuknya perkebunan kelapa sawit. Karena masyarakat menilai bahwa dari perkebunan coklat mereka sudah mulai dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayayi sekolah anak dan juga sudah dapat membeli sepeda motor. “Sekarang ini saja masyarakat sudah menikmati hasil perkebunan coklat, walau belum merata. Masyarakat tidak lagi mau kehilangan mata pencaharian mereka dengan beralih ke sawit karena mereka harus mulai dari nol lagi,” kata Henrikus salah seorang warga yang juga penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Mentawai. Namun dikatakan Henrikus, masyarakat tidak dapat berbuat banyak

dalam melakukan penolakan terhadap masuknya perkebunan kelapa sawit. “Kami ini bukan pemilik tanah. Kami ini menumpang ditanah orang. Kalau pemilik tanah atau lahan menerima sawit maka kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” tambahnya. Lebih lanjut dikatakan Hendrikus, bertani di coklat dengan di perkebunan sawit sangat jauh berbeda. “Bertani coklat atau yang lainnya itu masih biasa santai, namun diperkebunan sawit semuanya diatur. Masyarakat tidak akan mampu dengan aturan. Untuk bertani sekarang ini saja kita sudah tidak mampu, apa lagi ada aturan,” katanya lagi. Lain halnya dengan Mika. Ia mengatakan bahwa dengan masuknya perkebunan kelapa sawit akan berdampak besar pada masyarakat lokal. “Seperti yang saya lihat di Pasaman Barat yang hidup itu hanya yang pendatang sementara masyarakat lokal FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DISKUSI - Warga Monganpoula dalam diskusi sawit di kampung mereka

tersingkirkan,” katanya. Ketersingkiran masyarakat lokal terhadap masyarakat yang datang ke Mentawai ini dapat dilihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dimana sebelum Mentawai jadi kabupaten sendiri, mulai dari KM 0 hingga ke KM 9 dikuasi oleh masyarakat local, namun setelah menjadi kabupaten di KM 0 telah dikuasai pendatang hingga sampai di KM 9 Tuapeijat. “Kita melihat yang nyata-nyata saja. Belum yang akan datang kita sudah tersingkir, apalagi dengan masuknya perkebunan kelapa sawit yang mendatangkan banyak pendatang ke Mentawai,” tambahnya. Namun, yang menjadi dilematis bagi masyarakat Mongan Poula yaitu terkait dengan kepemilikan lahan. Dimana lokasi pemukiman dan lokasi perladangan masyarakat yang ditempati dan digunakan sekarang ini hanya milik suku dari desa atau dusun lain. “Lahan yang kami gunakan untuk pemukiman itu adalah milik suku Sikaraja dan Sabebegen. Namun kalau suku ini mengizinkan sawit masuk tanaman kami harus mereka gantikan,” kata Joram Demikian juga halnya dengan kepala Desa Mongan Poula, Sugeng. Ia mengatakan masyarakat Mongan Poula secara sepakat menolak rencana masuknya perkebunan kelapa sawit. Namun yang menjadi kelemahan di tengah masyarakat yaitu lokasi pemukiman dan perladangan masyarakat seperti perladangan coklat dan manau itu hanya menumpang ditanah ulayat orang. “Masyarakat sepakat untuk

Sotboyak. Dikatakan Salomo, dari cerita dan informasi yang ia dapat dimana investor sawit yang masuk di Mentawai dalam menanamkan investasinya tidak akan mengganggu perladangan warga. “Kalau modelnya seperti itu kami mendukung, tapi karena tanaman dan tanah ulayat kami akan hilang siapa yang mau. Kalau mereka tetap nekat maka investor sawit itu harus siap menghadapi panah kami,” tegasnya. “Siapa yang mau kehilangan tanah dan tanamannya begitu saja,” tambahnya. Sementara Lemaus Sirileleu mantan kepala Desa Sotboyak yang diundang pada acara studi banding dan seminar kerangka amdal mengatakan kehadirannya bukan berarti pertanda menerima atau mendukung perkebunan kelapa sawit. “Saya hanya mendampingi masyarakat yang diundang saja, karena kita dari pihak pemerintahan. Menerima atau tidak itu tergantung dari masyarakat,” katanya.***

Uang akan Butakan Pemilik Tanah SIKABALUAN- Di tengah maraknya isu masuknya perkebunan kelapa sawit di Mentawai si jago merah diibaratkan uang yang akan mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi masyarakat pemilik lading atau kebun, pemilik tanah ulayat dan juga orang-orang yang pro terhadap masuknya perkebunan sawit. Istilah ini pertama kalinya disampaikan Mika Sirisurak salah seorang perwakilan masyarakat Desa Malancan yang diundang untuk menghadiri studibanding perkebunan sawit di Prabumuli, Palembang dan mengikuti seminar kerangka Andal tahap pertama dan seminar eksekutif kerangka Andal sawit PT.SGPP pada bulan Agustus lalu di Bappedalda Sumatera Barat, Padang. “Sijago merah ini sangat berpengaruh ditengah masyarakat karena sijago merah ini akan banyak beredar bila perkebunan kelapa sawit masuk,” katanya dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat yang menghadiri seminar kerangka Andal dengan tim identifikasi isu sawit yang terdiri dari YCMM, AMA-PM dan simpatisan dengan beberapa masyarakat Malancan, Selasa (13/9) dirumah ketua BPD. Lebih lanjut dikatakan Mika Sirisurak, sijago merah ini akan membakar dan menjadi bencana bila tidak digunakan dengan baik dan akan menjadi sahabat bila dipergunakan dengan baik. “Sama seperti api, kalau apinya masih kecil bias kita gunakan untuk hidupkan rokok, namun kalau apinya sudah besar itu bias menghanguskan kita. Sama dengan investor sawit yang dating ini. Kalau mereka memberi pada pemilik tanah uang yang banyak maka kita tidak bias ngomong lagi sibakkat tanah. Tapi kalau masih sedikit itu masih kita pertimbangkan,” tambahnya santai. bs menolak. Namun yang menjadi permasalahan yaitu tanah yang kami gunakan dan pakai ini milik orang lain, bukan milik masyarakat Mongan Poula. Kalau pemilik tanah memberikan izin maka masyarakat tidak bias berbuat apaapa,” katanya. Ditambahkan Sugeng, dalam melakukan penolakan ini masyarakat seKecamatan Siberut Utara harus sepakat dalam satu wadah untuk membuat pernyataan menolak kepada perkebunan

kelapa sawit dan juga pihak masyarakat. “Perlu ada rapat masyarakat seKecamatan Siberut Utara untuk menyatakan kata menolak yang dituang dalam satu surat kesepakatan sehingga investor tersebut tidak bias masuk, karena mau masuk kelokasi mana, sementara masyarakat satu kecamatan sudah memberikan penolakan. Ini perlu dipikirkan dalam waktu dekat,” kata panjang lebar. bs

Mentawai News Untuk kesekian kalinya Rawil (Rapat wilayah) Gereja Katolik Mentawai menyuarakan secara tegas penolakan terhadap rencana masuknya perkebunan kelapa sawit di Mentawai.


Rawil Gereja Katolik Mentawai Rekomendasikan Tolak Sawit FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

B

aik oleh perkebunan kepala sawit PT. Siberut Golden Plantation Pratama dan PT.

Mentawai Golden Plantation Pratama yang mencakup Kecamatan Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut Utara, maupun PT.Swastisidi Amagra yang peroperasi di wilayah Kecamatan Sikakap dan Pagai Utara serta PT.Rajawali Anugrah Sakti yang mencakup Kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara. Ketua Rawil Mentawai, Pastor Bernad Lie,Pr. Dalam penyampaiannya di hadapan utusan tokoh agama Katolik yang ada di wilayah Mentawai menga-

JELASKAN ANDAL - Anton Laiban menjelaskan tentang Andal yang mereka hadiri takan bahwa gereja Katolik bersama umat sepakat untuk melakukan peolakan rencana masuknya perkebunan kelapa sawit. “Masyarakat Mentawai akan terpinggirkan bila perkebunan kelapa sawit ini masuk dan juga dampak lainnya

seperti budaya, sosial,” katanya. Petrus Tamba, Sekretaris Rawil Gereja Katolik Mentawai menyampaikan bahwa daerah kepulauan seperti Mentawai tidak cocok dengan perkebunan seperti kelapa sawit. “Mentawai

Karena Sawit, Konflik Suku Mulai Mencuat MALANCAN - Konflik di antara masyarakat dan di dalam suku mulai bermunculan di tengah masyarakat karena persoalan pro atau tidaknya direncana masuknya perkebunan kelapa sawit. Seperti halnya di Dusun Malancan Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, di mana suku-suku yang perwakilannya pada bulan Agustus lalu berangkat ke Padang memenuhi undangan pihak PT.SGPP (Siberut Golden Plantation Pratama) guna membahas sidang eksekutif Andal sawit, mulai bersitegang dan saling tuding di dalam suku. “Yang menghadiri undangan itu dinilai anggota suku telah menyerahkan lahan suku, sementara belum ada kesepakatan didalam suku bersangkutan. Mulai mencurigai satu dengan yang lainnya,” kata Heribertus mantan staf desa Malancan pada Puailiggoubat, Selasa (13/9) di rumahnya. Ditambahkan Heri, orang yang berangkat itu bukan ketua-ketua suku di dalam suku yang ada, namun hanya perwakilan masyarakat atau desa saja. “Yang berangkat itu hanya pihak desa dan dusun. Ketua suku tidak ada,” tambahnya. Dicontohkannya di mana Anton Laiban berangkat mewakili suku Siripeibu sementara suku Siripeibu ini sudah terdiri dari Sapongaroiroi, Sasabdab, Satokko. “Yang menjadi persoalan sekarang ini ketua suku menuntut. Kalau kita lihat pada kenyataannya yang ketua suku malah tidak dibawa,” jelasnya. “Untuk Satokko saja ketua sukunya itu pak Mulyadi, sementara yang berangkat

16

bukan dia,” tambahnya. Persoalan mulai mencuatnya saling curiga dan bersitegang ini di dalam suku diakui Anton Laiban. “Karena kehadiran saya menghadiri undangan malah mau dikeluarkan dari suku saya, sementara persoalan masuknya tidaknya perke-bunan kelapa sawit ini belum final,” katanya. Dikatakan Anton Laiban, penilaian suku dan masyarakat dimana yang berangkat itu telah memakan uang sawit dan menyerahkan lahan suku salah total. Kami ini hanya diundang dan menghadiri,” katanya. “Jangankan untuk

tanah suku, pulau Siberut ini akan bisa saya jual kalau saya berbuat bajingan,” tambah Anton dengan tegas. Sementara Andom Sabebegen dari YCMM yang masuk dalam tim identifikasi isu sawit di wilayah Kecamatan Siberut Utara mengharapkan agar masyarakat berhati-hati. “Orang perusa-haan itu terkenal dengan simulut manis karena mereka akan memberikan janji-janji manis. Kalau masyarakat atau pemilik tanah ulayat termakan dengan janji manis ini maka tanah suku akan hilang,” katanya mengingatkan. bs

ini daerah kepulauan. Bila hutan akan dibabat habis maka Mentawai akan terancan dari lingkungan terlebih dalam kondisi gempa dan tsunami. Persoalan hilangnya tanah masyarakat adat juga menjadi ancaman,” jelasnya. Dijelaskan Petrus Tamba, kerangka Amdal yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkesan seakan menyelesaikan tugas saja tanpa melihat langsung di lapangan. “Yang penting kerja selesai dan

dibayar,” katanya. “Pihak dari luar konsultan atau perusahaan bisa membuat Amdal pembanding yang dibuat oleh pihak konsultan yang dapat menggagalkan amdal yang mereka buat,” tambahnya. Sementara Jop Sirirui salah seorang peserta Rawil Mentawai utusan Paroki Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara menyampaikan secara tegas untuk menolak sawit. “Perkebunan kelapa sawit secara tegas ditolak. Tidak ada tawar menawar,” katanya tegas.***

Mika Sirisurak Klaim Dia Kunci Masuk Sawit di Malancan MALANCAN-Mika Sirisurak salah seorang perwakilan masyarakat Desa Malancan dari suku Sirisurak yang diundang oleh PT.Siberut Golden Plantation Pratama Agustus lalu guna menghadiri seminar eksekutif kerangka Andal di Bappedalda Sumatera Barat mengklaim diri sebagai kunci masuk tidaknya sawit ke Malancan. “Ibaratnya sekarang ini kami yang memegang kunci masuknya sawit itu. Sama saya satu dan sama Pak Anton Laiban satu karena kami yang memiliki lahan terluas di Malancan ini,” kata Mika Sirisurak dalam pertemuan antara perwakilan yang diundang oleh perusahaan sawit dengan tim identifikasi isu sawit yang terdiri dari YCMM, AMA-PM dan simpatisan, Selasa (13/9) Ketika ditanya Puailiggoubat seberapa luas lahan yang dimilikinya Mika “ Sekitar 3.000 hektar itu ada. Bekas lokasi IPK saja itu lahan kita,” katanya pada Puailiggoubat. Kepala Desa Malancan Barnabas Saerejen yang dikonfirmasi Puailiggoubat mengakui luas wilayah tanah ulayat yang dimiliki kedua suku tersebut. “Tapi apakah tidak ada anggota suku di dalamnya sehingga hanya mereka berdua saja yang menentukan. Tanah itukan tanah suku, bukan tanah pribadi,” katanya. Sementara Misno selaku pengurus AMA-PM mengharapkan agar pemilik tanah ulayat seperti Mika Sirisurak dan Anton Laiban memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan yang akan diambil sebelum menyampaikannya. “Ini terkait dengan masyarakat banyak. Masyarakat lainnya pasti memiliki tanaman di atas tanaman lainnya, dan ini terkait dengan hilangnya tanah ulayat untuk selamanya,” katanya bs

Pemilik Lahan Masih Buta Soal Hak Guna Usaha MALANCAN-Lolosnya Andal sawit PT. Siberut Golden Plantation Pratama dalam sidang eksekutif oleh tim Bappedalda Sumatera Barat Agustus lalu yang juga dihadiri oleh utusan masyarakat dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan karena dinilai baik setelah dinilai dan dipaparkan. “Semua dari sawit itu baik. Soal tanah itu akan kembali kepada masyarakat. Tanaman akan ada ganti rugi” kata Mika Sirisurak salah seorang utusan masyarakat dari Desa Malancan pada Selasa (13/9). Ditambahkan Mika, bahwa ia yakin bahwa tanaman yang ada di atas lahan pemilik tanah ulayat yang akan diserahkan pada investor sawit yang akan ditanami perkebunan kelapa sawit akan

diberikan ganti rugi. “Ketika kita tanya soal tanaman apakah diganti atau tidak, katanya akan diganti,” tambahnya lagi menyakinkan. Lain halnya dengan Anton Laiban Siripeibu yang juga perwakilan dari masyarakat Desa Malancan. Ia mengatakan bahwa jebolnya Andal sawit itu karena penilaian dari tim yang ada yang dalam hal ini oleh Bappedalda Sumatera Barat. “Andal itu bukan ditentukan masyarakat, tetapi hanya tim penilai yaitu Bappedalda. Kami hanya menghadiri undangan saja,” kata Anton Laiban. Sementara persoalan tanah yang lebih menjadi sorotan terkait dengan masuknya perkebunan kelapa sawit karena berdasarkan undang-undang

agrarian dimana tanah akan kembali kepada Negara bila perkebunan kelapa sawit berhenti beroperasi, bukan kepada masyarakat selaku pemilik tanah ulayat. “Tanah hilang atau tidak itu tergantung kami pemilik tanah. Kalau kami cocok maka kami terima,” kata Mika lagi. Lebih yakin dan tegas lagi dikatakan Mika bahwa selain pemilik tanah ulayat tidak ada yang dapat mencegah masuknya perkebunan kelapa sawit di Mentawai oleh PT.SGPP yang mengantongi izin lokasi seluas 20.000 hektar. “Orang luar tidak akan bisa mencegah ini. Yang bisa mencegah sawit itu hanya kami pemilik tanah,” katanya.”Kalau kita berdua dengan pak Anton sudah tokok palu maka sawit akan masuk” tambahnya. Sementara Anton Laiban mengata-

kan bahwa pihak perkebunan kelapa sawit sudah menyusun jadwal untuk turun ditengah masyarakat menyosialisasikan Andal yang didalamnya termasuk HGU. “Pihak sawit akan turun ke lapangan untuk menyosialisasikan Andal kepada masyarakat yang didalamnya termasuk HGU. Ketika tidak ada disingung HGU jelas akan ada protes dari masyarakat” kata Anton. Namun dikatakan Anton Laiban bahwa Melki Sapolenggu dari pihak DPRD Mentawai juga mempertanyakan pola HGU pada pihak investor sawit. “Bagaimana soal HGU diperbaharui, apakah investor masuk namun tanah tetap milik masyarakat atau tidak. Namun ini belum ada jawaban,” kata Anton. bs

17

Mentawai News


Gempa guncang Siberut Barat. Meski berpusat di Singkil, Aceh gempa berkekuatan 6,7 SR itu sempat membuat warga Betaet ketakutan dan berlarian menyelamatkan diri ke pengungsian.

Sigogougou Gemparkan Warga Siberut Barat

Bambang Sagurung

G

empa yang terjadi Selasa (6/9) sekitar pukul 00.55 WIB membuat warga Dusun Betaet

Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat yang tengah tertidur lelap gempar. Dalam kegelapan malam karena lampu kampung telah padam pukul 22.00 WIB, warga yang panik berteriak membangunkan warga lain sambil berteriak, “Sigogougou (gempa).” Warga yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari bibir pantai segera berlarian menuju lokasi pengungsian karena khawatir terjadi tsunami. Keluarga diseret-seret, barang yang bisa dibawa ikut diangkut ke lokasi tersebut pengungsian.

MENGUNGSI - Masyarakat Dusun Betaet mengungsi saat gempa. Namun beberapa warga yang mempunyai sepeda motor nekat menuju pantai untuk memastikan apakah ada

perubahan terhadap air laut berupa penyusutan air sebagai awal tsunami menerjang.

Vinsensius India, salah seorang warga mengatakan saat terjadi gempa warga lebih memilih lari ke pengungsian yang tinggi ketimbang memastikan kondisi air laut surut. “Kami memilih lari ke pengungsian saja, dari pada ke pantai” tuturnya. Berdasarkan informasi dari situs BMKG, gempa malam itu berkekuatan 6,7 SR berada di 2.81 LU-97.85 BT, 59 KM Timur Laut Singkil Baru Aceh. “Setelah kami melihat informasi yang disiarkan Metro TV didapat informasi bahwa gempa tidak berpo-tensi tsunami, barulah warga

tenang” ujar Juanda. Dari Keterangan Vincensius, Kaur Pembangunan di desa itu menyebutkan setelah gempa dan tsunami yang melanda Mentawai 25 Oktober lalu, warga telah membuat beberapa titik pengungsian. “Di Betet kami membuat 3 titik lokasi pengungsian yang berjarak 1,5-2 kilo meter dari pantai yang terletak di bukit, jadi jika terjadi gempa warga tak bingung harus lari kemana” jelasnya Setelah gempa mengguncang malam itu, esoknya warga sibuk memperbaiki pondok-pondoknya, beberapa kealuraga memilih tinggal di sana sementara takut terjadi gempa lagi. . “Sejak kejadian gempa dan tsunami di Sikakap kami tinggal di sini bersama anak-anak,” kata Inan Tina, salah seorang warga yang memilih tinggal di pengungsian.***

Cuaca Buruk, Transportasi ke Mentawai Terganggu

Cemara Pantai Sikabaluan Kian Dibabat

PADANG- Meskipun cuaca buruk, angkutan transportasi laut tujuan Padang-Mentawai, Mentawai-Padang tetap melaksanakan pelayaran kendati tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Gelombang besar membuat kapal yang melayani rute tersebut seperti Sumber Rezeki Baru, KM. Beriloga dan Pulau Simasin menunda keberangkatannya. Yanti (26) salah satu penumpang yang bertujuan Sikakap (20/9) mengaku cemas melakukan perjalanan dengan cuaca yang buruk. “Kalau cuaca buruk seperti ini kadang cemas dan tak berani berangkat ke Mentawai sehingga harus menunggu jadwal kapal selanjutnya,” kata Yanti Eliza Murti sebagai Kepala Dinas Perhubungan ketika dihubungi Puailiggoubat (21/9) mengatakan meskipun cuaca buruk jadwal kapal berjalan seperti biasa. “Tidak ada perubahan jadwal untuk transportasi laut dan jadwal berjalan seperti biasa,” ungkapnya. trs

SIKABALUAN-Cemara pantai Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara yang ditanam dari pantai Dusun Muara hingga Dusun Pokai Desa Sikabaluan kian lama kian habis bertumbangan karena ditebang oknum masyarakat untuk dijadikan kayu bakar. Sementara pohon cemara ini ditanam oleh pemerintah untuk menahan abrasi pantai dan gelombang laut serta mencegah laju gelombang tsunami bila terjadi gempa kuat yang disusul tsunami. Dari pantauan Puailiggoubat dilapangan pada Minggu (11/9) terlihat beberapa titik lokasi yang banyak ditebang. Diantaranya dibagian

pantai Dusun Muara di dekat Muara sungai, kuburan, SMAN 1 Siberut Utara, Raroen dan Pokai. Pohon cemara tersebut ada yang dahannya dipotong gundul dari pucuk hingga bahwa sehingga nantinya baru akan ditebang. Juga ada yang ditebang langsung tanpa mengunduli dahannya. Penebangan cemara ini tidak lagi hanya dilakukan oleh anak-anak kos yang tinggal di wilayah Desa Sikabaluan, namun juga masyarakat sudah terlibat dalam penebangan secara sengaja. Ada yang menebang dan memotong dengan membawanya pulang menggunakan gerobak, menggunakan

opa atau keranjang rotan dan ada juga yang mengangkatnya dibahu. Kepala Dusun Nang-nang Desa Sikabaluan, Mateus Siribere di gereja Katolik Sikabaluan menyampaikan keluhannya sekaligus himbauannya kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan penebangan. “Kita harapkan masyarakat tidak lagi menebang cemara. Kita tidak tahu lagi menggunakan cara apa untuk melarang masyarakat. Kita sudah kehabisan rumus, karena pihak kecamatan, desa dan juga dusun sudah melakukan pelarangan namun tidak ada hasil,” keluhnya. bs FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Babi Berkeliaran dalam Dusun Kulumen KULUMEN - Masyarakat Dusun Kulumen Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat mengeluhkan babi warga yang berkeliaran bebas di lokasi perkampungan. Akibat ulah babi tersebut banyak kerugian yang diderita karena beberapa bahan material yang dikumpulkan dengan susah payah buat jalan P2D seperti pasir, kerikil di rusak dan ceraikan oleh babi. Teulae, salah seorang warga mengaku sangat jengkel oleh ulah babibabi tersebut. “Kalau seperti ini teruswarga jadi rugi karena material yang dikumpulkan dengan susah payah tercerai ke sana ke mari” sahutnya.

Selain mengacak-acak material pembangunan P2D mandiri, babi juga memakan tanaman warga seperti pisang, keladi, tebu dan tanaman muda lainnya. Pekarangan rumah juga tak luput diacak-acak seperti digusur buldoser yang membuat pemandangan tak enak. Martinus Puli, Kepala Dusun Kuluman yang ditanyai Puailiggoubat mengatakan pihaknya telah meminta kepada pemilik babi agar segera menangkap dan menempatkan babinya pada tempatnya agar tak membuat onar kampung. “Kami sudah perintahkan warga, jika himbauan ini tidak didengarkan

juga maka kami akan kumpulkan masyarakat untuk memanah babi tersebut. Hal ini akan dikordinasikan dengan kepala desa untuk membuat surat pembasmian ternak masyarakat yang berkeliaran di pemukiman agar tindakan ini sah,” katanya. Dari konfirmasi Puailiggoubat dengan Teu Sabbungi , salah seorang pemilik ternak mengaku tak mampu lagi menangkap mengatur ternaknya karena sudah sangat liar karena terbiasa hidup di alam bebas. Namun ia mengancam bagi warga yang berani memanah babinya ia akan membalas. “Siapa yang berani panah babi saya, akan balik saya panah” tandasnya. dsr

DIBABAT - Pohon cemara yang ditebang masyarakat di Siberut Utara

Podium

8

Suara Puailiggoubat Kampanye Hitam

E

ntah keblinger entah nekad, tiba-tiba saja Ketua DPRD Mentawai yang sekaligus Ketua Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa, Hendri Dori Satoko menebarkan isu miring terhadap pasangan kandidat Kortanius Sabeleake dan Hendri Dunan Sirait. Kepada wartawan Puailiggoubat Bambang Sagurung Henri mengatakan punya dokumen yang membuktikan bahwa ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake, mendukung masuknya investor perkebunan kelapa sawit ke Mentawai. Tapi meski mengaku yakin dengan tudingannya, Henri berkilah masih tidak ingin membuka hal ini ke publik. Lucu, kekanakan, asfit (asal fitnah) dan tidak bertanggungjawab, itulah kesan kita ketika membaca berita ini. Bagaimana mungkin seorang Ketua DPRD menebar fitnah murahan semacam itu untuk sekedar mendapatkan efek positif untuk kandidat bupati yang didukungnya? Kita tahu tujuan fitnah tersebut adalah pembunuhan karakter terhadap kandidat nomor 4, Kortanius Sabeleake dan Henri Dunan Sirait, tapi mbok ya jangan seperti orang mabuk yang asal seruduk, karena hanya kesan bodoh yang akan diperoleh oleh si pelempar fitnah. Apalagi dokumen yang disebut-sebutnya itu tak bisa diperlihatkan dan isunya dikembangkan oleh orang partai yang justru telah menandatangani kesepakatan dengan investor yang diduga kuat perusahaan sawit dan juga ditengarai telah menerima dana kampanye dari investor sawit. Bodoh sekali kan? Apa dasar keberaniannya menebar fitnah nekat ini? Tampaknya Henri masih mengira masyarakat Mentawai bodoh dan buta informasi, benar-benar pelecehan yang bukan main dari orang Mentawai terhadap suku bangsanya sendiri! Track record Kortanius dalam menolak sawit sudah sangat mengkristal sejak dulu, bujukan dan ancaman telah mewarnai perjalananan politiknya sejak mulai tergugah memperhatikan masyarakat Mentawai yang perekonomiannya terpuruk. Bersama teman-temannya di YCM (Yayasan Citra Mandiri) Mentawai, Kortanius telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas pendidikan masyarakat Mentawai, dan kandidat yang didukung Hendri sangat tahu itu karena Yudas Sabaggalet juga pernah menjadi aktivis di YCM Mentawai, LSM yang sampai sekarang gencar menolak masuknya perkebunan kelapa sawit skala besar di Mentawai. Jadi kita benar-benar tidak mengerti, kok berani-beraninya Hendri menebar fitnah murahan dalam bentuk kampanye hitam (black campaign) yang justru bisa merugikan kandidat dukungannya sendiri?***


18

HGU dan Ekspansi Perkebunan Sawit “Pada masa pemerintahan orde baru pembangunan perkebunan kelapa sawit diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan penghela devisa Negara. Pembukaan lahan baru terus digalakkan dan perkembangannya amat pesat, terutama perkebunan rakyat lewat program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIRBUN).” JIKA pada tahun 1980 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru mencapai 29,560 hektar dimana pada saat ini luas perkebunan sawit Indonesia 9,1 juta hektar (sawit watch, 2009) dengan sekitar 40 persen adalah perkebunan besar kelapa sawit artinya kurang lebih sekitar 3,6 juta hektar dibawah penguasaan dan kontrol perusahaan kelapa sawit, hal ini berarti terdapat hak guna usaha (HGU) yang diberikan Negara kepada perusahaan sekitar 3,6 jutaan hektar. Penguasaan sekitar 3,6 juta ha, ini menunjukan bahwa perusahaan mendominasi pengembangan sawit dibandingkan perkebunan rakyat, bahkan kalau boleh jujur pengelolaan perusahaan semacam PTPN (perseroan terbatas perusahaan negara) secara model tidak bisa dibedakan secara signifikan dengan model perusahaan swasta dimana keduaduanya adalah model pengembangan kebun besar, artinya bila kita mengikuti alur berfikir didepan maka penguasaan komoditas sawit antara kebun rakyat versus kebun besar adalah 35 persen VS 65 persen dan jika kita mau jujur kembali di kebunkebun rakyat yang dikembangkan adalah kebun-kebun plasma, kebun dimana didominasi perusahaan inti kuat sekali, maka proporsi 35 persen perlu dipertanyakan kembali disini penulis menduga angka 35 persen terlalu optimis bila dinyatakan sebagai kebun rakyat. Kebijakan pemberian hak pengelolaan kepada perusahaan atas tanahtanah Negara adalah model pengelolaan yang serupa dengan model yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sewaktu zaman liberal (1870-an) yakni sewaktu pemerintah kolonial mengeluarkan agrarian wet sehingga perusahaan swasta dapat membuka kebun diwilayah jajahan. Zaman kolonial hak tersebut dikenal hak erpacht di zaman post kolonial (Indonesia) dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU). Dua hak tersebut secara filosofi tidak berbeda jauh, hak erpacht diberikan pemerintah kolonial kepada swasta dengan tenggang umur rata-rata 75 tahun

Yuspadiar DPK KNPI Lepong sedangkan hak guna usaha diberikan pemerintah (Indonesia) dicicil 35 tahun dulu setelah itu dapat diperpanjang menjadi 25 tahun bila dijumlahkan tidak berbeda jauh 60 tahun, belum lagi disaat tenggang waktu dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Usaha perkebunan dari dikeluarkannya izin prinsip pembukaan lahan sampai penanaman kadang-kadang harus menunggu lima tahun baru dikeluarkannya sertifikat dimana masa kontrak tetap dihitung bersamaan dengan keluarnya sertifikat. Kebijakan HGU diperkebunan besar ini telah memberikan inspirasi baru bagi bentuk HGU-HGU dalam

persen dari wilayah yang sudah di setujui sebagai wilayah perkebunan telah di tanami kelapa sawit, sekitar 18 juta hektar lahan hutan telah di tebang, namun tidak ada penanaman di lokasi tersebut sampai saat ini.Biarpun satu sisi pada saat sekarang ini masyarakat boleh sedikit lega dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendaya gunaan tanah terlantar tetapi itu pun tetap harus menunggu proses identifikasi yang sangat panjang dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk bisa mengembalikan tanah-tanah terlantar yang dikuasai

bentuk lain tetapi bukan hanya wilayah kebun saja tetapi perairan laut, hutan dan lain sebagainya belum lagi persoalan HGU yang perusahaan terlantarkan yang terkadang memang tidak mereka kelola, dimana pemerintah sudah menerbitkan sekian hektar HGU tetapi baru tergarap sekian hektar sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan masyarakat untuk bisa mengelola kembali lahan-lahan yang telah terampas dari tangan mereka.Pada kasus lain,perusahaan pengembang kelapa sawit yang telah memiliki izin hanya membuka lahan dan memperoleh banyak kayu tebangan,namun perusahaan tersebut tiak pernah menanami satu kelapa sawit pun di lokasi perkebunan tersebut.hal ini membuat masyarakat lokal kehilangan daya guna tanah dan prospek pekerjaan di masa depan. Sebagai contoh di Kalimantan Timur, diperkirakan kurang dari 10

oleh perusahaan untuk dikembalikan menjadi tanah Negara kembali. Permintaan minyak nabati terus meningkat di eropa dan di negaranegara berkembang seperti Cina dan India. Pada tahun 2012 kelapa sawit di ramalkan menjadi minyak goreng yang paling banyak di produksi,di konsumsi,dan di perdagangkan secara internasional. Permintaan akan minyak sawit di pengaruhi juga oleh pasar baru bahan bakar nabati (Agrofuel) yang di picu oleh meningkatnya perhatian internasional tentang keamanan energi serta efek emisi gas rumah kaca. Merespon permintaan tersebut perkebunanperkebunan skala besar kelapa sawit di kembangkan di Amerika latin, Afrika barat,dan juga Asia Tenggara. Kebanyakan kelapa sawit, 87 persen di produksi oleh industri-industri perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Dengan areal perkebunan

yang cukup luas bahkan indonesia mampu untuk memproduksi 22 juta ton minyak sawit mentah (MSM) atau CPO (Crude palm oil) terbesar di dunia. Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit nasional telah mengantarkan Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit mentah (MSM) terbesar didunia yang menyebabkan komersialisasi kelapa sawit berkembang kearah kapitalisasi perkebunan melalui ekspansi yang masif. Karena dipicu tingginya permintaan pasar global akan minyak sawit mentah.Rencana pembangunan daerah menetapkan 20 juta hektar lahan di alokasikan untuk ekspansi sampai dengan tahun 2020, Aturan hukum yang berlaku mewajibkan setiap perusahaan yang inggin membangun perkebunan baru,untuk mengadakan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat ataupun lokal yang terkena dampak dari pembangunan tersebut.Salah satu agenda yang wajib di bahas dalam konsultasi tersebut adalah perundingan mengenai besarnya konpensasi yang harus di berikan.selain konsultasi ini,perusahaan juga harus mendapatkan rekomendasi Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum izin pemanpaatan lahan di berikan. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa proses ini sangat jarang di taati dalam prakteknya.Sehingga telah merugikan masyarakat adat yang hidup di wilayah ekspansi dan juga berdampak buruk terhadap lingkungan.Perlu di ingat bahwa ekspansi telah megakibatkan kerusakan hutan, hilangnya hak hidup masyarakat, serta hancurnya ekosistem. Selain itu yang paling mengenaskan adalah nasib para pekerjanya.Di sejumlah perkebunan kelapa sawit praktik kuli kontrak kembali muncul dalam bentuk baru yaitu Buruh Harian Lepas dan Buruh Brondol yang bekerja setiap hari tanpa ikatan kerja sehigga tidak mendapatkan jaminan sosial apapun dari perusahaan.Maka kedepan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak boleh sekedar pengembangan Agro industri yang berdaya saing tinggi tetapi juga harus bisa mengatur carut marutnya ketenagakerjaaan sehigga lebih berpihak kepada rakyat miskin. Dan lebih terpenting lagi persoalan konplik pertanahan yang berkepanjangan, Yang selalu berujung pada konplik horizontal di masyarakat dapat segera teratasi sehigga jangan sampai menyebabkan semangkin tigginya angka pelanggaran Hak Azazi Manusia akibat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia.(*)

19

Podium


Pemulihan Hak Ulayat Pasca-HGU K

onflik-konflik tanah ulayat di perkebunan kelapa sawit dimulai sejak Nilai ekonomis yang besar bagi sektor ini di pasar komoditas internasional. Kebutuhan CPO (Crued Palm Oil) dari komoditi kelapa sawit yang merupakan bahan baku industri minyak makan, kosmetik dan lain-lain memancing ekspansi bisnis besar-besaran pada sektor ini yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah sejak rezim Orde Baru berkuasa. Salah satu fasilitas negara atas sektor

terjadi konflik antara Nurul Firmansyah masyarakat nagari dengan negara. MaDirektur Perkumpulan Qbar Sumatera Barat syarakat berpegang pada perjanjian awal, yaitu sewa sehingga tanahnya harus penjabaran hak menguasai nagara atau dikembalikan kepada mereka. Sementara dalam tataran praksis adalah tanah itu, peme-rintah menyatakan bahwa negara. Sedangkan di sisi lain, Pasal 18 tanah terse-but jatuh menjadi tanah B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) negara karena HGU adalah hak usaha merupakan bentuk pengakuan konsyang berada di atas tanah negara. Selain titusional terhadap masyarakat hukum itu, tidak teridentifikasinya hak ulayat adat. dengan baik menjadi penyebabnya Untuk menjabarkan hak-hak

perkebunan kelapa sawit adalah penyedian peruntukan lahan. Pada konteks Sumatera Barat, tanah ulayat adalah objek utama bagi peruntukan lahan perkebunan kelapa sawit karena cakupan wilayahnya yang luas dan berada pada sekitar hutan yang cocok bagi perkebunan kelapa sawit terutama di wilayahwilayah dataran rendah seperti di Pasaman Barat, Agam dan Dhamasraya. Dalam praktik, sering terjadi pengelabuan hukum oleh pengusaha dan pemerintah terhadap masyarakat nagari dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit skala besar. Pada saat pengadaan tanah tersebut, pengusaha mengadakan perjanjian sewa (kontrak) dengan masyarakat untuk jangka waktu terten-tu, biasanya sangat lama di atas 70 tahun. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa setelah waktu sewanya habis tanah kembali menjadi tanah ulayat masyarakat hukum adat. Tetapi, pengusaha dan pemerintah justru “mempelintir” perjanjian tersebut sebagai alasan untuk pelepasan hak, sehingga akhirnya dikeluarkan hak guna usaha (HGU) oleh pemerintah. Masyarakat tidak mengetahui hal ini atau mungkin sengaja tidak diberitahu, jika jangka waktu HGU sudah habis, maka

banyaknya “perampasan” tanah ulayat oleh pemerintah dan atau pengusaha terutama dalam pemberian HGU untuk perkebunan skala besar. Tafsir Tanah Negara Persoalan di atas muncul akibat ketidaksinkronan keinginan antara masyarakat nagari terhadap tanah ulayat mereka yang sudah beralih atau diserahkan kepada pihak ketiga dengan UU Pokok Agraria (PA). Dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UUPA dijelaskan bahwa hak atas tanah, termasuk di dalamnya HGU diberikan atas dasar hak menguasai dari negara dalam artian tanah negara. Dalam konteks HGU yang mempunyai jangka waktu tertentu, setelah masa hak tersebut habis maka fungsi dari aspek publik yang melekat dari hak manguasai negara dalam Pasal 2 (2) UUPA akan aktif kembali sehingga berbenturan dengan fungsi dari aspek publik masyarakat nagari. Konflik tersebut diperkuat lagi dengan karakter kewenangan pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah yang sentralistik sehingga posisi pemerintah pusat mempunyai kewenangan besar terhadap tanah negara. UUPA merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terutama yang berhubungan dengan

konstitusional hak-hak masyarakat hukum adat tersebut kemudian dijabarkan dalam rezim hukum otonomi daerah (desentralisasi). Otonomi daerah memberi ruang terselenggaranya sistem pemerintahan daerah yang berkarakter lokal (adat) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keberagaman daerah. Bagi Sumatera Barat, era otonomi daerah ini dijadikan momentum untuk kembali menata wilayah administrasi pemerintahan terendahnya yaitu sistem pemerintahan nagari. Nagari-nagari yang selama ini terkotak-kotak dalam sistem pemerintahan desa, kembali disatukan dalam suatu administrasi pemerintahan. Artinya, nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah sekaligus entitas masyarakat hukum adat yang juga berhak untuk menguasai tanah negara dalam arti menjalankan fungsi publik negara yang dalam konteks Sumbar dijabarkan dalam dua kebijakan, yaitu Perda Provinsi Nomor 2/2007 tentang Nagari Menempatkan Tanah Ulayat sebagai Kekayaan Nagari, dan Perda Nomor 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda Tanah Ulayat). Dua kebijakan ini adalah landasan yuridis pengakuan hubungan hukum antara nagari sebagai pemangku

hak ulayat dengan tanah ulayat sebagai objek hak ulayat dalam fungsi publik tersebut. Pemulihan Hak Ulayat Persoalan pemulihan hak ulayat terletak pada persoalan tanah-tanah bekas pemanfaatan oleh pihak ketiga (kelompok bisnis), terutama yang telah dibebani HGU. Status tanah negara terhadap tanah-tanah yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu menjadi ajang konflik kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan nagari selama ini. Dalam Perda Tanah Ulayat disebutkan penjelasan tentang pemulihan hak ulayat, yaitu pada pasal 11 yang berbunyi; “Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimak-sud dalam pasal 9 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.” Dari penjabaran tersebut menimbulkan tafsir jamak atas status kembali ke semula, yaitu apakah ke status tanah negara atau tanah ulayat. Dengan merujuk pada UUPA, maka tanah-tanah tersebut menjadi berstatus tanah negara. Terlepas dari dikotomi tanah negara-tanah ulayat, sebenarnya penguasaan tanah negara bukanlah penguasaan mutlak negara atas tanah

yang bersifat privat, tapi menjalankan fungsi publik. Sehingga, nagari mempunyai peluang untuk menjalankan penguasaan fungsi publik tersebut terhadap tanah-tanah negara. Tentunya dalam konteks hari ini dengan semangat desentralisasi, dengan kata lain, nagari dapat mengekspresikan fungsi publik atas tanah tersebut berdasarkan nilai-nilai yang hidup, yaitu berdasarkan sistem hak ulayat melalui tata kelola adat. Dalam konteks ini, nagari bukan hanya berhak menguasai tanah-tanah ulayat, tapi juga menguasai tanah-tanah negara terutama pada tanah-tanah bekas HGU yang secara praksis muncul dari tanah-tanah ulayat. Hal tersebut bisa diwujudkan apabila pemerintah daerah kabupaten menjelaskan lebih lanjut semangat pemulihan hak ulayat dari Perda Provinsi tentang Tanah Ulayat secara konkret. Pemerintah kabupaten mempunyai daya operasional yang kuat dalam menjalankan misi-misi tersebut sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rezim hukum otonomi daerah. Tentunya, menjalankan pemulihan hak ulayat merupakan upaya penyelesaian konflik yang terjadi selama ini sekaligus melindungi nagari dan hak ulayatnya tetap eksis sepanjang zaman sesuai dengan pepatah “tak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan.” (*)

Mentawai News Gara-gara tak sesuai dengan model kerja dalam kontrak, 2 pekerjan jalan dari proyek P2D Mandiri 2011 di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan ditolak kecamatan.


Tak Sesuai Bestek, 2 Proyek P2D Maileppet Ditolak FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT


sril, Camat Siberut Selatan sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) P2D yang ditanya Puailiggoubat Selasa (13/9) di selah-selah pemeriksaan distribusi bensin di pangkalan milik Zebua di Desa Muara Siberut mengatakan 2 jalan itu tak mau di SPJ kan oleh kecamatan. “Alasannya karena mutu tak sesuai dengan yang diharapkan jadi harus diperbaiki baru bisa kami terima” katanya. Jalan yang tak sesuai bestek itu sendiri berada di Dusun Pasakiat milik Lius dan di Dusun Teitei Sinabak milik Esrom. Di Pasakiat campuran material jalan kurang sehingga ketika diperiksa dan diuji ketahanannya dengan memijak

A

JALAN Jalan P2D Milik Esrom yang ditolak kecamatan karena tak sesuai bestek

jalan itu, semen langsung pecah. “Campuran semen kurang, lebih banyak pasirnya, “ jelasnya.

Sedangkan milik Esrom, kata Asril, jalan tersebut kurang tebal, harusnya tebal 10 centi meter tetapi saat diperiksa

Silabu, Kampung Dolar yang Miskin SIKAKAP - Desa Silabu yang terletak di pantai barat Pagai Utara, bagi sebagian besar orang, khususnya yang punya hobby wisata, adalah surga yang memanjakan. Dengan posisinya yang strategis karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, hampir setiap hari kampung ini ramai di kunjungi para turis yang punya minat selancar dan menyelam. Hal itu dijadikan peluang bagi para pebisnis pariwisata. Salah satu yang mendapat izin pengelola wisata di sana adalah Mr. Mac dari Australia. Dia

20

membangun resort yang menjadi penunjang fasilitas yang di berinya nama Maccaroni Resort. Sayangnya, keberadaan resort di Silabu tidak berdampak langsung kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Berdasarkan pantauan Puailiggoubat, terlihat jelas kesenjangan antara warga biasa dengan pejabat pemerintahan lokal, baik kepala desa maupun kepala dusun. Berdasarkan data yang dihimpun dari staf Maccaroni, ada cukup banyak dana yang alokasinya untuk kemajuan

Jalan P2D Siberut Selatan Baru Rampung 30 Persen MUARA SIBERUT - HIngga saat ini, pengerjaan proyek pembangunan jalan P2D Kecamatan Siberut Selatan yang dikerjakan OMS (organisasi masyarakat setempat) baru rampung 30 persen Hal itu diungkapkan, Camat Siberut Selatan saat dikonfimrasi Puailiggoubat Selasa (13/9). “Laporan itu diterima dari staf yang diperintahkan memeriksa dan peninjauan ke lapangan seminggu seelumnya di 5 desa yang ada di daerah ini,” katanya. Ia menegaskan, mutu jalan yang dikerjakan tak boleh dipermainkan demi meraup utung besar. “Kalau ada yang main-main segera kami tindak,” tegasnya. Untuk saat ini pekerjaan terganjal karena tak adanya semen di Siberut Selatan karena kapal pengangkut yang dimiliki pedagang setempat tak bisa berlayar karena cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda perairan Mentawai. “Namun tetap diusahakan pekerjaan tepat pada waktunya yakni 120 hari terhitung sejak ditandatangani kontrak,” tutupnya. gsn

kampung Silabu dan warganya. Beberapa pemasukan yang dikhususkan untuk masyarakat adalah tambatan kapal (mouring buoy) dan iuran turis untuk desa. Dari tambatan kapal, setiap kapal yang datang, diberi tarif Rp 200 ribu/ kapal/hari. Biasanya, sekali berangkat, kapal pesiar yang membawa bule dihitung dalam paket, yang di setiap paketnya akan mencapai 10-12 hari. Artinya akan ada pemasukan antara Rp 22,5 juta per kapal. Seperti di saat musim ombak, kapal pesiar yang berkunjung ke Silabu dapat mencapai 5-10 kapal. Selain dari kapal, para turis yang berkunjung di wajibkan untuk membayar fee yang di sebut income Desa sebanyak 1,5 dolar AS/orang/hari, yang kalau dirupiahkan lebih kurang Rp14 ribu. Dari informasi yang dirangkum Puailiggoubat, dalam sekali musim ombak, para tamu yang berkunjung dapat mencapai 20-30 orang. “Itu sudah ketentuan yang telah disepakati bersama antara warga dan pemerintah desa dengan pengelola resort,” jelas salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya Selasa (21/9) “Semua uang yang masuk, tidak ada yang dinikmati oleh masyarakat, tetapi untuk aparat pemerintah desa dan dusun. Coba saja cek di kampung kami, ada perbedaan signifikan yang terjadi di sana,” tambahnya. fs

itu tak sampai sehingga ia diperintahkan untuk menambah ketebalan jalan. “Sebelum itu diperbaiki maka tak akan diterima, dananya pun tak akan dibayarkan” tegasnya. Saat dikonfirmasi kepada Esrom, salah satu pemilik OMS yang dinyatakan jalannya tak layak, ia mengatakan tak ada persoalan. “Saat mereka periksa memang ada kerusakan jalan sedikit karena tergerus air dari gunung saat semen belum kering kala itu, itu saja yang disuruh perbaiki lagi, lainnya tidak” katanya. Terkait ketebalan atau pun campuran tidak ada masalah, saat itu Triawan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang memeriksa ia hanya menganjurkan agar yang rusak karena air itu diperbaiki. “Anjuran itu kami terima, dan sekarang lagi tahap perbaikan” tandasnya.***

Pasar Tradisional Muara Siberut Dibangun MUARA SIBERUT - Pasar Ibu Kota Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan awal Agustus dibangun. Asril, Camat Siberut Selatan Selasa (13/9) mengatakan pembangunan pasar tradisional itu merupakan bantuan social Kementrian Koperasi dan UKM RI dengan nilai Rp.789.600.000. “Pelaksanaannya diserahkan kepada KSU Siberut Kakao Mandiri, dan saat ini tengah dikerjakan,” katanya. Ia mengatakan dengan adanya pasar tersebut dapat menunjang ekonomi masyarakat karena sudah ada wadah yang jelas buat melakukan transaksi penjualan hasil bumi. Sementara Wardin, pengawas lapangan proyek dari CV. Mentari mengatakan pasar yang akan dibangun terdiri beberapa bagian. “Ada yang 6X14 Meter ada juga yang 8X12 meter, tergantung luasnya lokasi yang ada,” katanya. Yang jelas November mendatang pembangunan pasar itu harus segera rampung. Sebagai pengawas sekaligus warga setempat ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut karena dengan keberadaan bangunan itu tak akan mengahalangi jalan yang ada di Muara Siberut yang biasa buka pada Selasa. Ditambah lagi bantuan serupa hanya 3 daerah yang diberikan salah satunya Mentawai. “Kita sangat bersyukur karena dari sekian tempat yang ada dan mengajukan permohonan, Mentawai salah satunya dapat bantuan seperti itu” ujarnya. gsn

SMP 1 Atap Betaet Naik Status SIMALEGI-SMP 1 Atap Simalegi Betaet Kecamatan Siberut Barat naik status jadi SMPN 1 Siberut Barat setelah tiga tahun berjalan. Ignatius Sinou, PS (Pengawas sekolah) TK/SD wilayah III Kecamatan Siberut Utara yang meliputi Desa Sigapokna, Simalegi dan Simatalu pada Senin (21/8) mengatakan dengan definitifnya status SMPN 1 Siberut Barat ini maka inilah SMPN perdana di daerah ini. “Kami berharap ke depan pihak pemerintah melengkapi fasilitas yang ada, termasuk guru dan ruang belajarnya,” katanya Lanjutnya, yang menjadi kendala saat ini adalah kepala sekolah yang belum definitif. “Sekarang ini guru PNS baru lima orang dan belum ada kepala sekolah khusus buat SMP ini. Kami masih kekurangan minimal lima orang guru bidang studi,” ungkapnya. Saat ini lokal yang dimiliki SMPN 1 Siberut Barat ini hanya dua lokal bantuan dari provinsi, sementara bangunan dari kabupaten belum ada. Agar semua siswa bisa belajar jadwal dibagi 2 shift. dsr

21

Mentawai News


Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko kecewa atas tak meratanya pembagian dana bantun pendidikan bagi mahasiswa Mentawai yang telah cair pada 12 September lalu senilai 2,5 milyar.

Ketua DPRD Kecewa, Bantuan Pendidikan Tak Merata FOTO:FATRIZ/PUAILIGGOUBAT

Patriz Sanene

enurut Hendri mekanisme yang dilakukan tidak profesional dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi. “Saya kecewa dengan mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Sosial atas pembagian dana bantuan tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kita baik yang ada di Padang maupun yang berada

M

PELATIHAN KOMPUTER - Pemaparan materi pelatiahan komputer oleh narasumber kepada peserta

di luar Padang,” katanya Ketidaksesuaian yang dinilainya terletak pada nominal yang diterima setiap mahasiswa yang berbedabeda. “Ada mahasiswa yang menerima nominal yang berbeda padahal mereka kuliah pada fakultas yang sama dan itu yang kita kecewakan, ini ada apa.?,” kata Hendri. Lanjut Hendri, ia kasihan melihat mahasiswa yang menerima beasiswa hanya Rp800

ribu, ada yang Rp600 ribu, kalau dihitung dana bantuan yang diterima itu tidak akan mungkin cukup menjemput beasiswa saja sudah tidak cukup. “Dengan apa lagi untuk mem-bayar uang kuliah mereka yang sudah terpakai hanya untuk biaya menjemput beasiswa, itu artinya mahasiswa me-ngembalikan lagi sebagian uang yang diterimanya,” ujarnya. Hendri juga menilai tidak profesionalnya dalam hal pembagian dan mekanisme yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial. “Dinas sosial tidak melihat kriteria mahasiswa di masing-masing fakultas padahal mahasiswa yang menyusun akan berbeda dengan mahasiswa yang baru masuk,” ujarnya. ***

Data Penerima Dana Bantuan Pendidikan Diduga Dimanipulasi PADANG—Dua mahasiswa Mentawai menyambangi Redaksi Puailiggoubat, Senin (21/9) mereka mengeluhkan soal dana bantuan yang tidak merata tersebut. Diduga ada manipulasi data mahasiswa yang tidak masuk dalam daftar sebagai penerima dana bantuan pendidikan senilai Rp 2,5 Milyar. Hal itu disampaikan M. Arif Sarangkiran dengan Nasrullah Siritoitet, keduanya mengaku kecewa dengan pembagian dana bantuan pendidikan yang tidak merata dan diduga adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak dinas terkait. Nasrullah mahasiswa Universitas Bung Hatta FKIP ( Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) jurusan Bahasa Indonesia mengatakan adanya kejanggalan yang ditemukan ketika dirinya mengambil bantuan dana bantuan tersebut pada Senin (19/9). “Ada kejanggalan yang kita saksikan ketika mengambil beasiswa ketika itu terlihat beberapa orang tidak ada namanya dalam daftar sebagai penerima beasiswa langsung menerima uang layaknya sebagai mahasiswa yang lain padahal namanya tidak ada di dalam daftar mahasiswa 1.556,” ungkapnya. Kemudian keanehan itu muncul lagi saat data penerima bantuan pendidikan yang tidak terdaftar sebagai penerima beasiswa yang sudah ditempel di sekretariat Formma beberapa waktu yang lalu itu malah ada di dalam laptop salah satu staff Dinsos yang ada pada meja ketiga dari lima meja yang disediakan oleh dinas sosial. Lanjut Nasrul, pernyataan Kadinsos Mentawai Halomoan Pardede dalam Puailiggoubat edisi 224 yang menyatakan perbedaan pembagian yang

tidak merata itu melihat dari fakultas dari masing-masing mahasiswa, nah pernyataannya itu tidak sesuai fakta dengan apa yang dikatakannya di media. “Malah ada teman saya yang satu fakultas itu mendapat Rp 600 ribu dan berbeda dengan yang saya terima. Inikah yang dikatakan Pardede dilihat dari fakultas masing-masing mahasiswa,” tambah Nasrul ketua HIM (Himpunan Islam Mentawai) Sementara itu M. Arif Sarangkiran mantan ketua HIPMIM ( Himpunan Pelajar Mahasiswa Islam Mentawai) kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta berharap pihak pemerintah

daerah melakukan hearing (dengar pendapat) dengan melibatkan sejumlah kepala dinas terkait serta melibatkan mahasiswa guna untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak tetap terulang lagi apalagi dengan pemotongan beasiswa kemarin di Azizi itu sangat tidak rasional sekali yang dilakukan salah satu organisasi. Lanjut Arif, ia melihat setiap penerimaan bantuan dana pendidikan selalu tidak transparan dengan data mahasiswa penerima serta jumlah nominal yang diterima oleh masingmasing mahasiswa, dan itu seharusnya tidak dirahasiakan oleh pihak Dinsos karena itu adalah uang negara yang

pelaporannya bersifat terbuka, kemudian yang saya kritisi lagi kenapa anggaran kemarin Rp 1,5 miliar lebih rendah dengan sekarang sekitar Rp 2,5 miliar padahal bila dibandingkan jumlah mahasiswa sekarang lebih kecil, jumlahnya hanya 1.556 kalau tahun lalu jumlahnya menciapai 1.777, namun jumlah yang diberikan sekarang sangat kecil. Selain itu dia juga menjelaskan kekecewaanya kepada Pemkab Mentawai jumlah ini surut karena karena adanya mahasiswa yang melakukan demo sawit. “Ini yang tidak masuk akal dari Pemda kita yang tidak punya intelektual

dan tidak menghargai hak de-mokratis setiap warga Negara untuk be-bas mengeluarkan pendapat,” katanya. Ia juga kecewa kepada ketua DPRD Hendri Dori Satoko yang pernah mengatakan bantuan pendidikan ini akan dibagikan kepada seluruh mahasiswa secara merata tapi apa kenyataannya sekarang tidak sesuai apa yang dikatakan Hendri. “Saya berharap kepada dewan daerah bersinergi untuk menindaklanjuti masalah pembagian dana pendidikan yang tidak rasional dan tidak adanya transparansi seperti ini,” tutupnya. trs

KPU Latih PPK Operasi Komputer TUAPEIJAT- KPU (Komisi Pemilihan Umum) Mentawai gelar pelatihan operator komputer untuk Sirek (sistem informasi rekapitulasi) untuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dilaksanakan di Bundo GuestHouse, (26/9) di Kilometer 6 Tuapeijat. Pelatihan ini untuk mendapatkan data hasil perhitungan suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2016. Teknis pelatihan yang digelar berupa pembekalan materi yaitu cara perhitungan rekapitulasi suara dengan menggunakan teknologi komputer yang dinilai lebih memudahkan membantu PPK di mana dalam perhitungan hasil suara tanpa secara manual lagi. Peserta hadir dalam pelatihan tersebut ada 35 orang dari gabungan 10 Kecamatan yakni Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, Sipora

Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara, Siberut Barat, dan Siberut Barat. Kegiatan ini berlangsung selama dua mulai 26-27 September lalu dengan agenda rekapitulasi perhitungan suara. M. Mufti Syarfie, Kordinator teknisi dari KPU Provinsi Sumatera Barat sekaligus fasilitator pada pelatihan tersebut disela-sela acara mengatakan, pihaknya bertekad untuk memberikan

pelatihan kepada operator komputer guna memudahkan kerja PPK mengadminitrasikan hasil perhitungan suara yang ada di TPS pada masing-masing kecamatan. “Jadi dengan adanya tekno-logi komputer saat ini kita membantu memudahkan PPK dalam menghitung hasil suara di setiap kecamatan nantinya,” katanya. Lanjut Mufti, kalau secara manual

yang mereka gunakan itu dua kali kerja, rekap desa kemudian direkap lagi di kecamatan tapi kalau dengan teknologi ini mereka cuma menghitung misalnya di desa A di TPS I itu nanti sudah tercantum di PPK jadi mereka tidak mengulang lagi kemudian setelah selesai hasil itu langsung keluar di dua bagian yakni hasil perhitungan di tingkat desa dan kecamatan. trs

Raker KPU Bentuk Jadwal Pendistribusian Logistik TUAPEIJAT- - KPU Kepulauan Mentawai bentuk jadwal pendistribusian logistik dalam Raker (Rapat kerja) KPU Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan di Wisma Bintang Kilometer 0 Tuapeijat (27/9). Dalam raker tersebut rencananya

menyusun jadwal pendistribusian logistik yang akan dibagikan di seluruh wilayah kecamatan yang dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Ketua KPU Kepulauan Mentawai Bastian Sirirui mengatakan pada puailiggoubat (27/9) raker tersebut dilak-

sanakan dengan penyusunan jadwal pendistribusian logistik oleh PPK ke masing-masing kecamatan. “Jadi kita adakan rapat kerja ini untuk membentuk jadwal penditribusian logistik ke masingmasing kecamatan,” ungkap Bastian. trs

Mentawai News Tak stabilnya harga coklat belakangan ini, sejak Agustus hingga September membuat petani di Kecamatan Siberut Selatan mengeluh karena harga cenderung turun ketimbang naik. Gerson Merari Saleleubaja

iasanya harga coklat kering di pasaran Muara Siberut berkisar Rp20 ribu hingga Rp23 ribu per kilogramnya, tapi September ini harga cenderung turun. Kadang harga jatuh jadi Rp19 ribu per kilo hingga Rp15 ribu per kilo mengikuti tren pasar dan banyaknya pasokan coklat yang dijual petani. Biasanya harga akan naik jika pada saat jadwal kapal dari Padang masuk, hal itu tak rahasia lagi karena itulah aturan dagang di sana. Stefanus, salah seorang petani coklat di Puro yang ditanya Puailig-

B


22

Harga Coklat Turun Naik, Petani Mengeluh goubat Selasa (13/9) mengatakan harga cenderung turun akhir-akhir ini. “Biasanya harga Rp20 ribu per kilo tapi kadang diturunkan jadi Rp19 ribu per kilo hingga Rp15 per kilo,” katanya. Dan harga akan dinaikkan oleh pedagang lokal di Muara Siberut jika besok atau hari ini akan masuk kapal. “Harga bisa melejit hingga Rp22 ribu atau paling tidak Rp21 ribu per kilo,” ungkapnya. Laban, petani lain mengatakan harga jual coklat saat ini tak bisa menutupi modal, “kalau panen tak banyak biaya operasional mengurus ladang pun tak bisa tertutupi” katanya. Apalagi saat ini harga kebutuhan pokok seperti beras yang makin naik, ditambah lagi harga BBM untuk transportasi ke ladang sangat tinggi.***

Terkait Dugaan Korupsi Bupati Mentawai Dicekal Pihak Imigrasi PADANG - Karena masih terkait dugaan indikasi korupsi penggunaan dana PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) tahun 2005 senilai Rp15.735.149.904 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Edison Saleleubaja, Bupati Mentawai dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Surat pencekalan yang melarang Edison keluar dari Indonesia itu telah dikeluarkan sejak awal bulan lalu. Sapto Handoyo, Kasubag Tata Usaha Kantor Imigrasi Padang Selasa (27/9) mengatakan surat cekal tersebut telah sampai di Padang. “Surat itu sudah sampai di sini,” ujarnya. Keluarnya surat cekal itu langsung mendapat apresiasi dari Kejati Sumbar pasalnya, penanganan kasus edison Saleleubaja sudah lama menggantung. Ikwan Ratsudy, Kasi Penkum dan Humas Kejati Sumbar mengatakan penyidikan kasus Edison terus berjalan. “Kejati masih menunggu izin dari presiden,” ujarnya. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa total kerugian negara dalam kasus yang mencuat sejak 2005 itu. gsn

Tak Ada Koordinasi, Pembangunan Bandara Sikabaluan Terancam Gagal PADANG-Pembangunan Bandara (Bandar Udara) di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara terancam gagal karena belum ada rekomendari dari Pemprov Sumbar terkait pembangunan bandara itu. Herry Zulman, Kepala Bidang Udara Dishub Kominfo Sumbar Selasa (27/9) di Asrama Haji Padang mengatakan keengganan Gubernur Sumbar memberi rekomendasi ke pusat karena dalam melakukan uji kelayakan, Pemkab Mentawai tidak pernah berkoordinasi dengan pemprov. “Mereka langsung saja ke Pusat, tanpa melalui provinsi, hasilnya pun kita belum pernah diberitahukan mereka hanya mengatakan telah tuntas,” jelasnya. Ia mengatakan tanpa rekoemndasi dari gubernur maka mustahil bandara tersebut bisa dibangun. Eliza Murti, Kepala Dinas Perhubungan Mentawai membenarkan bahwa gubernur belum memberikan rekomendasi untuk pembangunan bandara di Sikabaluan. “Memang belum ada rekomendasi, tapi pekan ini pengajuan rekomendasi akan diberikan,” katanya. Alasan pihaknya langsung ke Jakarta agar proses pembangunan lebih cepat, “bukannya kami tak mau melibatkan provinsi,” ujarnya. Diperkirakan pembangunan fisik bandara baru bisa dilaksanakan pertengahan 2013 karena proses pembebasan lahan saja belum jelas. gsn

BBM Bersubsidi Tak Mampu Cukupi Kebutuhan Warga FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

MUARA SIBERUT - Terbatasnya stok BBM terutama jenis premium bersubsidi untuk kabupaten Kepulauan Mentawai membuat warga yang membutuhkan tak kebagian seluruhnya. Walaupun sudah diterapkan sistim penjatahan berupa pembatasan pembelian BBM untuk tiap kepala, hal itu tak bisa menutupi kebutuhan warga. Pembatasan BBM itu disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan oleh warga, seperti contoh untuk pemilik sepeda motor mereka diperbolehkan membeli hanya 5 liter bensin saja, buat mesin pompong itu diberi 10 liter. Kalau buat mesin speed boat itu diberi jatah pembelian sebanyak 20 liter. Moiri, warga Ugai Desa Madobag saat ditanya Puailiggoubat Selasa (13/9) mengatakan jatah BBM yang diberikan tak mencukupi buat kebutuhan pompongnya buat pulang balik dari Muara Siberut ke Ugai. “Sangat sulit buat kami kalau BBM yang dijual terbatas karena jarak kampung kami sangat jauh sehingga makan bensin banyak” katanya. Lanjutnya, paling tidak buat PP mereka harus punya bensin 20 liter karena bensin yang habis sekitar 15 liter dari Ugai ke Muara Siberut dan kembali lagi ke Ugai dan seterusnya ke Muara Siberut lagi buat beli stok BBM. Katanya itu dalam hitungan cuaca normal, kalau sedang musim kering bensin yang dihabiskan akan lebih banyak karena jalannya pompong lebih lambat. “Terkadang kalau tak ada bensin di Muara Siberut kami terpaksa tertahan selama seminggu, kalau pun ada bensin yang masuk kami tak bisa beli banyak karena harganya sangat mahal mencapai Rp12 ribu perliter, padahal harga normal berkisar Rp6 ribu hingga Rp7 ribu perliter buat bensin subsidi,” ungkapnya.

BERDESAKAN - Berdesakan di lorong sempit buat dapat bensin bersubsidi Keluhan senada juga disampaikan oleh Jakobus Sakaliou, warga Dusun Puro II Desa Muntei saat mengantri BBM di salah satu pangkalan di Muara Siberut. Ia mengatakan kupon pembelian bensin yang diberikan oleh pangkalan dibatasi 5 liter per kepala. “Jumlah sebanyak itu tak bisa mencukupi kebutuhan pulang pergi ke kebun coklatnya di Bat Mara selama seminggu, belum lagi buat sepeda motor” keluhnya. Karena dengan jumlah sebanyak itu untuk bertahan selama 2 minggu sungguh sangat mustahil karena bensin bersubsidi termasuk BBM lain masuk ke Siberut Selatan hanya 2 kali dalam sebulan. “Bisa dibayangkan beratnya, kalau terpaksa beli juga adanya hanya bensin yang katanya bensin industri yang harganya 2 kali lipat mahalnya” ujarnya. gsn

Simatalu dapat 18 paket P2D Mandiri SIMATALU- Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat mendapat 18 paket pekerjaan jalan yang akan dibangun oleh OMS (Organisasi masyarakat setempat) pada program P2D Mandiri. Paket pekerjaan itu dibagi tiap dusun yang ada di wilayah itu Benediktus Sorei, Sekretaris Desa Simatalu, Senin (21/8) mengatakan untuk tahun ini pekerjaan jalan akan membangun jalan lingkar kampung atau dusun. “Semua jalan berada di lokasi perkampungan” katanya. Pembagian paket pekerjaan itu yakni Dusun Saikoat mendapat 2 paket, Dusun Limu juga 2 paket, Dusun Bojo hanya dapat 1 paket, Dusun Muntei-Simalibbeg dapat 3 paket, Dusun Amek-Lalateng-Pulouruan mendapat paket terbanyak yakni 5 paket. Dusun Kulumen dapat 3 paket, Dusun Masaba 1 paket, dan Dusun Limau 1 paket. “Untuk Dusun Suruan tahun ini belum dapat karena

kondisi jalan yang ada masih bagus,” ujar Benediktus. Ia meminta OMS bekerja dengan sungguh-sunggu dan jalan harus berkualitas, “jatah pembangunan ini tidak

dapat setiap tahun, jadi diharapkan kepada pengurus OMS untuk mengutamakan kualitas bangunan, bukan sisa dananya,” katanya. dsr

Listrik Padam di Sikabaluan SIKABALUAN-Masyarakat Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara khususnya Dusun Muara dan Dusun Nang-nang tidak menikmati penerangan listrik pada malam hari karena mesin pembangkit listrik tenaga diesel yang dimiliki oleh PLN ranting Sikabaluan mengalami kerusakan. Pantauan Puailiggoubat di sentral PLN ranting Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara pada Jumat (23/9) terlihat pihak teknisi melakukan pembongkaran dan pemeriksaan bagian mesin yang mengalami kerusakan. Masyarakat yang menunggu hidupnya lampu pada pukul 17.00 WIB seperti jadwal biasanya akhirnya berbondongbondong mendatangi sentral PLN ranting Sikabaluan. Padamnya listrik di Sikabaluan ini terjadi sejak Jumat malam hingga Senin malam. Pada Selasa malam listrik hidup kembali. bs

23

Budaya


Roberta Sarogdog

Dijanjikan Apa Sehingga Melanggar Semboyan Pemilukada Mentawai?

K


P

Pada umumnya orang banyak melihat dan menilai bahwa penduduk pedala-

man adalah sebuah kelompok kecil yang dikepalai oleh seorang kepala suku dengan adat-adat atau aturan yang kuat dan berpusat pada kepala suku. Namun hal itu tidaklah benar dalam kehidupan nyata di Mentawai. Secara tradisional suku Mentawai membentuk kelompok berdasarkan garis keturunan patrilineal yang disebut Uma. Penyebutan kata Uma juga merujuk pada bentuk rumah yang dihuni oleh anggota kelompok tersebut. Setiap Uma terdiri beberapa individu maupun kepala keluarga yang biasanya hidup terkelompok dalam sebuah wilayah tertentu. Dalam Uma berlangsung sistem eksogami, jika suami meninggal, perempuan tidak memiliki hak atas keturunan. Ia kembali menjadi anggota Uma ayahnya, sementara anakanaknya menjadi anggota Uma suami. Uma juga merupakan unit kepemilikan tanah. Tanah suku hanya dikelola oleh anggota uma itu sendiri. Uma mewakili sebuah struktur yang egaliter, tak ada bentuk kepemimpinan politik yang mempunyai kekuatan menekan atau memerintah atau mengorganisir anggota uma. Semua anggota suku atau uma yang telah dewasa mempunyai hak yang sama dan setara dalam semua urusan yang berkaitan dengan Uma. Sosok Sikebbukat Uma atau

Suara Daun

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Struktur sosial di Mentawai sangat berbeda dengan kebanyakan kelompok suku lain di Indonesia daratan pada umumnya. Secara budaya mereka bisa dikatakan tak punya pemimpin politik.

ISTIRAHAT - Sekelompok masyarakat Mentawai sedang beristirahat di pondok dalam ladang

Mentawai Tak Kenal dengan Pemimpin Politik istilah lain dikenal sebagai Rimata bukanlah figure pemimpin politik dalam suku di Mentawai yang bisa mengayomi atau memutuskan sesuatu seperti sistem pemerintah pada umumnya, ia hanya dituakan selangkah dalam uma karena dianggap memiliki pengetahuan yang banyak tentang tata cara istiadat yang dianut oleh Suku Mentawai namun tak disembah atau diagungkan seperti raja atau Bupati. Tak ada sanksi jika anggota uma tidak menuruti perintah Sikebbukat Uma karena ia tak punya wewenang memerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi Sikebbukat Uma hanya sebagai pemimpin pada saat acara ritual yang dilakukan di uma, ia hanya bisa memberi anjuran tapi tak punya kekuatan hukum untuk memvonis anggota sukunya. Yang mempererat dan menguatkan mereka adalah ikatan kekerabatan. Sikebbukat Uma tak bisa

memutuskan hal apa yang harus dilakukan oleh anggota sukunya, ia tak punya kewenangan membagi peran kepada anggota uma, semua keputusan harus melalui musyawarah mufakat semua anggota suku. Otonomi politik yang dimiliki oleh anggota uma yang kadang kala memicu konflik antar anggota uma. Jika terjadi konflik antar anggota suku Sikebbukat Uma hanya bisa ikut campur dalam hal memberi saran namun tak punya kekuatan melerai atau menentukan baik atau buruknya atau sikap yang harus diambil. Nah, oleh karena itu pengaruh dari luar sangat rawan memecah belah suku-suku yang ada di Mentawai karena dalam uma tak dikenal sistem satu komando, semua berhak bicara dan menentukan nasibnya sendiri. Sistem kehidupan hanya diatur paham adat istiadat yang lisan namun diakui oleh semua anggota suku atau FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SIKKEREI Sikerei masa kini, bersepeda di jalanan

semua uma yang ada di Mentawai. Seperti terdahulu ketika HPH masih berjaya di Mentawai terutama di Pulau Siberut, tak sedikit suku yang pecah karena ada tarik ulur kepentingan antara anggota suku. Ada yang menolak, ada yang menerima dan kedua pendapat itu tak akan bisa dipersatukan. Dan saat ini perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan masuk ke Mentawai juga akan membawa pengaruh buruk terhadap tatanan dan kehidupan sosial orang Mentawai. Lagi-lagi akan terjadi silang pendapat yang berakhir sengketa antar anggota suku dalam satu uma akibat tak ada sistem yang mengomandoi harus berbuat apa, atau keputusan apa yang harus diambil. Walau Sikebbukat Uma berpendapat A, anggota uma tak akan turut kalau ia yakin pilihan B lebih baik bagi dirinya. Jika konflik itu makin besar dan masing-masing yang berkonflik mempunyai kekuatan yang sama maka penyelesaian yang sering diambil dengan pecah uma. Uma terpisah dan yang memisahkan dirinya akan mencari daerah lain dan kadang mereka juga ikut mengubah nama suku atau umanya kemudian diproklamirkan kepada uma lain. Maka sangat naif jika beberapa pihak yang mempunyai kepentingan di Mentawai mengklaim bahwa suku itu sudah setuju dengan apa yang ia rencanakan atau idenya. Atau mengklaim bahwa suku si A sudah setuju akan melakukan itu karena kepala sukunya sudah oke karena belum tentu anggotanya suku ***

ampanye damai dan berkualitas adalah semboyan Pemilukada Mentawai yang telah disepati. Di mana-mana semboyan ini sudah kita ketahui bersama “Musaraina” bukan ‘Bermusuhan”. Akan tetapi kenyataanya di lapangan semboyan ini sangat jelas dan terang-terangan dilanggar oleh Pasukan, Kandidat, dan malah pejabat tinggi Mentawai melakukannya demi memenangkan Pasangan yang diusungnya. Ada apa, sehingga semboyan ini dilanggar oleh Tim Sukses?. Memenangkan Pasangan atau Kandidat yang diusung adalah benar tugas Tim sukses, sah dan boleh-boleh saja asal dilakukan dengan cara damai dan berkualitas serta bermoral. Sampaikan dengan Damai jangan menjatuhkan orang lain, apalagi sampai kemasalah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Jangan karena janji jabatan dan iming-iming lain di balik itu sehingga dengan sesuka hati menjekkan kandidat lain yang justru mungkin lebih baik dari yang dibanggakan. Perlu juga diingat dengan kalimat Damai, damai dari semuanya karena semua kandidat adalah Calon Pemimpin Mentawai ke depan yang lebih baik dan bermasyarakat. Adakah Tim Sukses tahu bahwa membuat janji yang bertaburan di manamana adalah resiko besar bagi Bupati dan Calon Wakil Bupati Mentawai, setelah duduk nanti. Karena janji yang dibuat oleh Tim Sukses dan pendukung kandidat yang menang nanti adalah peluang untuk melakukan korupsi untuk memenuhi janji kampanye. Janji yang banyak ke masyarakat untuk memenangkan jagoannya akan mendorong Pemimpin Mentawai mendatang untuk korupsi besar-besaran. Jadilah contoh yang tidak melanggar Peraturan atau semboyan yang dibuat bersama, karena melanggar adalah bukti bukan calon pemimpin Mentawai. Jika sudah banyak yang diperbuat untuk Mentawai ataupun dengan kampung sendiri dengan tangan dan pikiran sendiri bolehlah sesuka hati menjelekkan orang lain. Jangan kampanye hanya karena balas dendam kepada kandidat lain, jangan karena sering diprotes sehingga menjatuhkan kandidat lain. Yang sangat dihargai semua Kandidat itu adalah saudara bukan musuh. Untuk itu bertarunglah dengan cara damai dan kampanyelah yang berkualitas. Susah jika kemudian Kandidat yang dijagokan menang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mentawa adalah yang cuma bisa DUDUK DAN TIDUR UNTUK MENGATUR ANGGARAN MANA YANG AKAN DIKORUPSI DAN PERJALANAN APA YANG HARUS DIPALSUKAN BIAR DANA TETAP CAIR….***


NO. 225, TAHUN IX, 1-14 Oktober 2011 ISSN: HARGA ECERAN RP Puailiggoubat

Recommend Documents