NO. 192, TAHUN VIII, Mei 2010 ISSN: HARGA ECERAN RP Puailiggoubat

ISSN: 1412-9140 HARGA ECERAN RP 3.000

NO. 192, TAHUN VIII, 15 - 31 Mei 2010

Puailiggoubat Tabloid Alternatif Dwimingguan

untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

www.puailiggoubat.com

C M Y K

PRORAKYAT Uggla Mone sawit samba pabrik masigalai pakkale anan maririuriu, kateteret Bupati Kepulauan Mentawai masibelaake izinnia katubut 5 perusahaan sawit.—3 Iginia Rp138ngajuta bulagat SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPMMP ka rura 2008 tak makalou. Iginia bulagat situguguruk ka Sikakap karura 2008 Rp3 miliar, Rp697 juta bulagat SPP. - 16 Bulagat bantuan rumah ibadah arabela akean pamarintah ka laggo Desember 2009 katubut gereja tapoi tak maeruk arapakai nia. Ka GKPM Sirilanggai Barat, Desa Malancan, Siberut Utara pasikat nia bulagat nene tak amakolou. Pendeta Urlik Tatubeket masikua bulagat Rp12ngajuta, 10 ngasak semen lek abara. - 17 Sanitu lek sia, nene te abela kangungunra sibara kamanra sibobok ra 2 sai polisi Sektor Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan. Sia nene tak masiakek uluijet tapoi masibobok rua sia sipusisikola SMP, 30 April silelepa sitai kaluluat. - 20 COVER DEPAN: 1 FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140

Dari Redaksi

Puailiggoubat NO 192, 15 -31 Mei 2010

2

Mentawai Bersawit Redaksi Bersabit

M

asuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit tak urung membuat kami di redaksi sibuk. Bukan apa-apa, isu ini sangat sexy dari kacamata pemberitaan, karena dimensinya luas, ada lingkungan, ada konflik sosial, ada human interest, ada ekonomi, ada politik, ada budaya, lengkap pokoknya. Bagi redaksi, itu hanya berarti banyak berita dan rata-rata kaya nuansa. Ada tragedi, ada drama, ada ironi, ada kegembiraan, ada kesedihan, ada kebencian, ada kekecewaan, ada harapan dan seterusnya. Sebagai pers kami berkepentingan dengan segala fakta dan peristiwa yang muncul dalam fenomena dimulainya industri sawit di Mentawai ini. Kami akan memberitakan kesenangan, kegembiraan dan harapan masyarakat saat mendapatkan kebaikan dari sawit; kami juga akan memberitakan kesedihan, kekecewaan atau kesengsaraan masyarakat karena keburukan sawit; kami akan memberitakan konflik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan sawit, masyarakat dengan pemerintah setempat, perusahaan dengan pemerintah; kami akan memberitakan dampak sawit terhadap lingkungan, kondisi sosial

ekonomi dan budaya masyarakat; kami akan memberitakan apa saja terkait sawit ini, apa adanya, karena seperti telah terjadi di mana-mana, peristiwa semacam ini kami prediksi juga akan muncul di Mentawai setelah sawit masuk. Wartawan kami akan bekerja menyabit berita tentang sawit dari Mentawai. Apa saja. Namun sebagai pers yang bertanggungjawab kami juga wajib memberikan informasi sekomprehensif mungkin kepada masyarakat, agar mereka tidak terlena dan memiliki cukup informasi untuk bersikap terhadap perkebunan dan industri pengolahan sawit, karena bagaimanapun pada akhirnya mereka—masyarakat—jugalah yang akan menanggungkan susah senangnya, duka bahagianya, sedih gembiranya bersawit. Pada Masyarakat selamat bersawit dan untuk kami selamat menyabit, semoga berkah adanya.

Salam

Tolak Sawit Sawit di Mentawai harus melibatkan masyarakat karena akibat yang di timbulkan banyak sekali mohon ada yang investor, pemerintah, masyarakat, LSM dan lainnya jangan hanya sekelompok orang saya tetap menolak kedatangan investor sawit karena merusak lingkungan mohon anggota DPRD Mentawai mengutamakan kepentingan masyarakat, saya atas nama masyarakat Siberut menolak keras perusahaan +6281374926618

PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Imran Rusli DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Imran Rusli REDAKTUR: Rus Akbar WARTAWANDAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut), Bambang Sagurung (Sikabaluan), Rapot Pardomuan (Sipora) Supri Lindra (Sikakap),

Ganti Rugi Program Depsos yaitu Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dulunya Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing(PKSMT) sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang ekonomi lemah katakanlah miskin, sangat membantu mengurangi beban

STAF USAHA: Nikman Sanene’ DISTRIBUTORDAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban), Vincensius (Siberut Selatan), Bawer Siribere (Siberut Utara) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan). Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Jika Anda punya unek-unek, kritik, saran, pesan, atau pertanyaan untuk kemajuan Kepulauan Mentawai atau laporan kondisi di daerah Anda, silakan kirim melalui SMS ke Nomor HP 0813 74 172273 dilengkapi nama lengkap dan alamat. Kami harus memuat nomor hp lengkap pengirim sms sesuai Undang-Undang Pers dan anjuran Dewan Pers. Puailiggobat tidak akan memuat SMS tanpa identitas yang jelas.

pikiran, dulunya tidak punya rumah jadi ada, juga keterbukaan wawasan karena lingkungannya terasa nyaman, hanya saja ini perlu digarisbawahi lho, persoalannya masalah tanah pemukiman itu, kita tahu di Mentawai tidak ada tanah tanpa pemiliknya jadi di sini Dinsos Provinsi mesti koordinasi ke Bupati melalui Dinsos kabupaten, setidaknya Pemkab Mentawai memberikan pelepas hak kepada tuan tanah, atau lebih dikenal dengan bahasa “ganti rugi” atau dalam bahasa daerah “pangumbek” jadi Depsos RI melalui Dinsos membangun rumah, Pemkab Mentawai menyelesaikan

masalah tanahnya, kalau ini sudah berjalan pasti rakyat akan sejahtera. +6281374930508

KecewaPendeta Saya sangat kecewa dengan pendeta kita (bukan pendeta Rudi saja). Jadi untuk pendeta kita janganlah merusak citra sebagai pendeta malu kita, apa tugas pendeta merusak orang dalam menjalankan tugas? Tahu sajalah pak pendeta. Asal jangan melihat balok yang kecil di mata orang saja, sedangkan balok di mata sendiri tak bisa dilihat. +6281267069702

Mana Berita Jembatannya? Mengapa jembatan Sirilanggai tidak dimuat ? Padahal tanggal 30 November sudah timbang terima dengan pemerintah. Namun sampai sekarang belum selesai. Dananya habis. Tapi! Tupai makan kelapa di muat. Saya mohon wartawan Puailiggoubat jangan takut. Kenapa? Banyak berita kami kasih tapi tak dimuat maka kami rasa kesal. +6281363932355 Terima kasih, sudah Anda baca Edisi 188 hal 20? Dengan Anda di belakang, kami tak pernah takut. Salam.

3

SAJIAN UTAMA


SAWIT BAIK SAWIT BURUK Perkebunan sawit dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit segera menjadi realita di Mentawai, setelah Bupati Kepulauan Mentawai mengeluarkan Izin Lokasi untuk 5 perusahaan sawit. Izin tersebut mencakup 73,500 hektar lahan di 10 kecamatan, masalahnya sebagian besar lahan merupakan perkebunan rakyat yang berisi sagu, coklat, kelapa, cengkeh, nilam, manau, pinang, durian, langsat, ambacang dan lain-lain. Bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi kenyataan ini? Berikut laporan wartawan Puailiggoubat Rapot Pardomuan Simanjuntak, Supri Lindra, Bambang Sagurung, Gerson Merari Saleleubaja dan Ferdinan Salamanang dari Mentawai, dibantu Rus Akbar dan Syafril Adriansyah di Padang, yang dirangkum dan dilengkapi oleh Imran Rusli. Tim Puailiggoubat

R

encana pembukaan perkebunan kelapa sawit di Mentawai telah menimbulkan gonjangganjing yang meski tak terlalu heboh tapi tetap menjadi pikiran. Masyarakat Mentawai yang sedang terhimpit oleh berbagai kebutuhan seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup cenderung melihat harapan pada dibukanya perkebunan sawit, terutama mereka yang tidak memiliki sumber-sumber ekonomi dan alatalat produksi seperti kebun coklat, nilam, kelapa, sagu, rotan manau, pompong atau speedboat. Terutama lagi mereka yang sangat ingin menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi, atau ingin memiliki sepeda motor, televisi, DVD player, HP atau kulkas, pakaian, sepatu dan sandal baru, rokok terkenal dan mungkin juga minuman penopang gengsi di pergaulan, serta sudah sangat terpesona dengan hingar bingar kehidupan di Tanah Tepi. Begitupula elit masyarakat yang masih bernafsu menambah pundit-pundi kekayaan atau memiliki ageda politis atau kepentingan politik tertentu, mereka sangat mendukung dibukanya

perkebunan sawit skala besar dan berdirinya pabrik-pabrik sawit di Mentawai. Bagi mereka kedatangan perusahaan besar yang akan membuka perkebunan sawit sama dengan kedatangan uang berkarung-karung yang akan membuka akses ke semua keinginan dan kepentingan tadi. Janji Manis Apalagi janji yang ditebar perusahaan sawit dan kaki tangan mereka ke tengah-tengah masyarakat sungguh manis. Misalnya janji Direktur PT MGPP (Mentawai Golden Plantation Pratama) dan PT SGPP (Siberut Golden Plantation Pratama), Jamal Rosyidin Hakki dalam sosialisasinya April lalu di Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan dan Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. “Perkebunan sawit akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyaknya tenaga kerja akan menggairahkan perekonomian karena menyerap hasil bumi dan jasa warga, warga lokal juga akan diutamakan sebagai tenaga kerja, selain itu retribusi yang dibayarkan

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

COKLA T - Coklat akan hilang COKLAT ke Pemkab akan mempercepat laju pembangunan,” katanya. Koleganya sesama direktur, Andrew Michael Vincent menjanjikan hal senada. “Keuntungan ekonomi yang akan diterima masyarakat dengan menerima perkebunan kelapa sawit jauh lebih besar dibanding dampak negatifnya ke lingkungan,” katanya. “Masyarakat dan daerah akan kebagian,” tegasnya. Ditambahkan Vincent, saat pembukaan lahan jika ada tanaman produktif akan diganti per batangnya sesuai kesepakatan dengan masyarakat, kalau harganya tidak cocok, perusahaan akan mengeluarkannya dari areal konsesi. Soni Anggoro, konsultan AMDAL PT SGPP dan PT MGPP dari PT Alas Konsultan Bogor juga ikut menekankan bahwa perkebunan sawit ini akan menguntungkan masyarakat ketika menjawab kecemasan masyarakat Sirilogui akan nasib ternak babi mereka. “Soal ternak itu sebenarnya peluang karena dengan adanya sekitar 3.000 pekerja ada kebutuhan makan yang tidak sedikit, kami bukan Sinterklas tapi ibarat gula yang mengundang semut, masyarakat harus memanfaatkan peluang itu,”

katanya seperti mewakili perusahaan. Menyejahterakan Masyarakat Kurnia Sakerebau, mantan Plt, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi Ketua Tim Sosialisasi AMDAL perkebunan sawit kedua perusahaan ini secara terang-terangan mendukung dibukanya perkebunan sawit dan rencana pendirian pabrik sawit di Mentawai. Ia mengatakan perkebunan sawit di Siberut akan memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi kepada masyarakat. “Mari kita dukung pelaksanaan perkebunan ini agar rakyat tambah sejahtera,” katanya. Pemerintah, katanya, memasukkan investor sawit ke Siberut sebagai tanggung jawab menyejahterakan rakyat. “Saya selama ini berpikir keras bagaimana sawit ini bisa beroperasi di Mentawai agar kehidupan ekonomi masyarakat meningkat,” ujarnya. Ahmad Arifianto, Camat Siberut Selatan, tak kalah semangat. Dalam sambutannya berkali-kali ia mengajak masyarakat untuk mendukung program ini agar kehidupan eko-nomi meningkat.

“Mari kita dukung perkebunan ini agar kehidupan semakin baik,” katanya. Sri Harianto, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai juga. “Kalau ada yang salah dalam dokumen itu mari kita beri masukan agar prosesnya cepat sehingga perkebunan bisa beroperasi, masyarakat bisa makmur dan lingkungan tak rusak,” katanya tentang proses AMDAL. Bikin Makmur Idris Siregar, Kepala Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan meyakinkan masyarakat bahwa perkebunan kelapa sawit sangat positif dampaknya bagi perekonomian masyarakat. “Saya sudah banyak lihat di daerah lain perkebunan sawit ini tak ada efek negatifnya, justru yang banyak efek positifnya karena ekonomi masyarakat meningkat cepat,” ucapnya. Rekannya Alizar, Kepala Desa Muara Siberut juga mendukung, “Sawit akan mensejahterakan masyarakat,” katanya. Begitu pula Kepala Desa Sirilogoi, Kecamatan Siberut Utara Muhammad Abetnego, “Di Pasaman ekonomi masyarakat tumbuh dengan cepat karena sawit, tak ada dampak negatif seperti yang diberitakan media,” katanya. Masyarakat Desa Boriai, Kecamatan Pagai Utara, lebih tegas lagi, sibakkat laggai akan mengusir warga yang menolak masuknya perkebunan sawit. Yohannes Berisigep, tokoh masyarakat Aban Baga dan anggota BPD Desa Sinaka’, Kecamatan Pagai Selatan, mengaku gembira dengan masuknya investor sawit. “Saya menyambut gembira kedatangan investor sawit yang akan mengolah lahan kami di Aban Baga. Kenapa? Lahan yang kami punya cukup luas untuk diserahkan ke perusahaan. Dengan kehadiran mereka, anak-anak kami bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka (investor-red) menjanjikan kehidupan dengan penghasilan yang lebih baik,” katanya. Bisa Dapat Rp20 Juta Sebulan Ke halaman 4

Sajian Utama Elias, warga Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara mengatakan dia mendukung perkebunan sawit karena lebih jelas untungnya. “Jangan salahkan masyarakat kalau mendukung rencana perkebunan sawit karena masyarakat punya pemikiran akan ada hasil dibanding melepas tanah atau hutan ulayat untuk program pemerintah seperti konservasi,” katanya. Ligi Loers Saumanuk, pengurus

AMA-PM Sirilanggai dan tokoh masyarakat Sirilanggai) berpendapat, “Masyarakat menerima sawit karena selama ini hanya dijadikan korban dalam programprogram kehutanan, seperti BTNS yang hanya menguntungkan pemerintah dan pegawai yang terlibat, tanpa adanya kompensasi yang jelas untuk masyarakat,” tegasnya. Liosam Simamora, pedagang di Muara Siberut juga mendukung masuknya perkebunan sawit ke

Puailiggoubat NO 192, 15-31 Mei 2010

Mentawai karena menurutnya sawit itu menguntungkan. “Kalau menurut saya pribadi sawit itu banyak keuntungannya. Di kampung saya di Sumatera Utara atau yang pernah saya lihat di Muara Bungo, masyarakat yang punya sawit -5 hektar saja bisa mendapat uang bersih Rp20 juta per bulan.” Liosam juga mengaku tidak gamang kalau masyarakat beralih dari coklat ke sawit. “Kalau masyarakat beralih dari coklat ke sawit,

tidak masalah. Kami pedagang juga akan beralih dari coklat ke bentuk lain. Jika perkebunan sawit jadi akan banyak tenaga kerja datang dengan berbagai kebutuhan, saya mungkin akan beralih bisnis ke bagian pemenuhan perlengkapan,” katanya. Yang dikuatirkan Lio hanya masuknya pedagang-pedagang bermodal besar. “Kalau muncul muncul pedagang yang lebih besar, kami pedagang kecil dengan modal

4

terbatas ini mungkin akan tergencet ke pedalaman,” ujar dia. Puailiggoubat tidak bisa memuat per-nyataan Bupati Kepulauan Mentawai tentang sikapnya terhadap perkebunan sawit, karena telepon dan SMS kami tidak direspon, tapi dari Izin Lokasi yang dikeluarkannya untuk lima perusahaan sawit yang akan membuka perkebunan dan pabrik sawit di 10 kecamatan di Mentawai, kita tahu apa jawabannya.***

Asal Tak Menggusur Coklat Sikap berbeda terhadap rencana masuknya perkebunan sawit dan berdirinya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Mentawai diperlihatkan kelompok masyarakat yang sudah memiliki basis ekonomi lumayan dan tak punya agenda ataupun kepentingan politis. Mereka mendukung asal kebun coklatnya tak diutak-atik dan tak ada maksud lain di balik rencana itu.

isalnya Rudal Sabelau, petani coklat dari Desa Matobek, Kecamatan Sikakap menyambut baik masuknya perkebunan sawit. “Kami sudah merapatkannya dengan camat di Kantor Desa Matobek,” katanya.

M

Dalam rapat disepakati bahwa masuknya perkebunan sawit akan membuka peluang kerja bagi warga desa. Tapi ada yang dikuatirkannya, karena lahan untuk kebun itu belum jelas. Kalau area perkebunan menggusur lahannya dia tidak setuju. “Saya punya sehektar lahan berisi coklat yang sudah menghasilkan dan menjadi sandaran hidup kami sekeluarga, kalau lahan itu digusur untuk coklat saya tidak setuju, tapi kalau pemerintah menyediakan lahan di luar itu, saya dan masyarakat pasti mendukung perkebunan sawit,” tegas dia. Nurdin Samaloisa, tokoh masyarakat Desa Matobek, mengaku sangat mendukung rencana dibukanya perkebunan dan pabrik sawit di Mentawai karena akan membuka peluang kerja dan mencegah kejahatan seperti pencurian. Tapi dia mempertanyakan sistemnya. “Apakah tanahnya disediakan pemerintah, atau akan menggunakan tanah masyarakat tapi bibitnya dari pemerintah atau model lain?” Tapi dia tegas-tegas menolak kalau pemerintah menyuruhnya

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Rp5 Juta Tanpa Kerja

I

sar Taileleu, anggota DPRD Mentawai dari PDS (Partai Damai Sejahtera) bahkan bertingkah bak humas perusahaan. “Kedatangan kami ini adalah menawarkan peluang untuk kesejahteraan masyarakat,” demikian kalimat awal yang disampaikannya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa masyarakat akan mendapat penghasilan dari kebun sawit Rp5 juta per bulan tanpa perlu bekerja. “Bandingkan dengan kami yang anggota DPRD, dengan penghasilan Rp7 juta per bulannya harus kerja sepenuh waktu. Lebih mewah masyarakat kan? Tanpa kerja dapat Rp5 juta sebulan,” katanya dengan antusias. Lebih jauh dia mengatakan perusahaan merupakan satusatunya cara yang dapat membawa masyarakat ke bentuk kehidupan yang lebih baik. “ Tanpa perusahaan, dalam

COKLA T - Coklat di jemur di tepi sungai COKLAT jangka waktu 30 tahun ke depan, jangan harap masyarakat Parak Batu bermimpi menikmati akses jalan ke pusat kecamatan (Ma-

lakopa). Perusahaanlah yang mampu membuat hal itu terwujud,” sambungnya meyakinkan masyarakat.***

beralih dari tanaman coklat ke kelapa sawit. “Coklat saya walaupun hanya 500 batang tapi sudah berumur 2 tahun , hampir berbuah,

rugi rasanya kalau diminta pindah ke sawit,” katanya. “Pemerintah sediakan saja tanah untuk perkebunan sawit seperti di Pasaman,

milyar, tapi entah buat siapa dana tersebut kita tidak tahu, dana itu digunakan untuk membuka perkebunan kelapa hibrida, tapi setelah kayu di lokasi habis perkebunannya tidak jadi-jadi, kelapa hibridanya tinggal impian,” katanya. Dia mendukung dibukanya perkebunan kelapa sawit di Mentawai asal tidak di tanahnya. “Kalau di tanah saya, sebatang pun takkan saya izinkan, karena menurut saya tak ada manfaatnya, malah lebih banyak ruginya,” tegas dia. Intan mengatakan penolakannya karena kelapa sawit banyak menyerap air dan bisa membuat tanah mengering, padahal di Mentawai air bersih masih menjadi masalah dan sangat tergantung hujan. Informasi bahwa sebatang sawit

membutuhkan 20 – 30 liter air per hari membuatnya gundah. “Tanaman sawit bisa mengancam persediaan air, kita bisa kesulitan mendapatkan air minum, mandi dan mencuci,” katanya. Selain itu, menurut Intan, perkebunan sawit tak memberi ruang pada perempuan dan anak-anak. “Buahnya berat, satu tandannya bisa 10 – 20 kg, kalau tertimpa kan celaka,” katanya. Berbeda dengan coklat. “Perempuan dan anak-anak bisa memelihara atau memanennya tanpa kuatir cedera,” tambah dia. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak perkebunan sawit terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, sebab yang akan menanggungkan akibatnya kelak adalah masyarakat juga. ***

biar kami jadi pekerjanya,” ujar dia lebih jauh. Marisa Saogo, tokoh perempuan Desa Matobek, sependapat dia setuju perkebunan sawit selama tidak mengutak-atik kebun coklatnya. Perkebunan sawit menurut dia akan membuka peluang kerja bagi masyarakat. “Saya setuju perkebunan kelapa sawit karena itu akan membuka peluang kerja, ekonomi keluarga bisa meningkat, sehingga masyarakat bisa menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi, tapi kalau pemerintah hanya menyediakan bibit tapi penanamannya di tanah masyarakat, apalagi sampai menggantikan coklat, saya tidak setuju, masalahnya coklat saya telah berusia 3 tahun dan sudah menghasilkan uang, berkat coklat itu saya bisa menyekolahkan anak ke Padang, sementara harga kepala sawit belun jelas berapa per kilogramnya, kapan sawit akan menghasilkan uang dan sampai umur berapa menghasilkan uang juga belum jelas,” tegasnya.***

Jangan Ada Tujuan Lain

W

ashington Sabelau, tokoh pendidikan Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap lain lagi. Dia mempertanyakan apakah investor tersebut serius membuka perkebunan kelapa sawit. “Jangan-jangan hanya kedok untuk mengambil kayunya, kayu habis sawit tak jadi” katanya. Dia mengaku setuju perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, tapi harus diwaspadai jangan sampai kasus PT ATN berulang. “Perusahaan ini mengaku akan membuka perkebunan kelapa hibrida di Silaoinan, tapi ternyata hanya mengincar kayu, setelah kayu habis dibawa ke Padang, kebun kelapa hibridanya tak jadijadi, yang seperti ini kan menguntungkan segelintir orang saja,” katanya.

Menurut Washington, kalau pemerintah benar-benar mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan sebanyak mungkin. “Jika perhubungan lancar ekonomi masyarakat akan meningkat,” katanya. Selain itu dia meminta pemerintah serius mendampingi petani coklat dan padi. Jangan setengahsetengah. “Jangan hanya membagikan bibit lalu pergi, tanpa pendampingan dari PPL kebun coklat dan sawah, masyarakat tak bersemangat mengolah, karena hasil yang didapat tak maksimal,” katanya lagi. Intan Sababalat, tokoh agama Desa Taikako, membenarkan sinyalemen Washington. Menurut dia, “Waktu PT ATN masuk ke Dusun Silaoinan perusahaan menyediakan dana awal Rp1

5

Sajian Utama


Sistemnya Harus Menguntungkan Rakyat

F

. Sialagan, tokoh agama Desa Sikakap, berpendapat perkebunan dan pabrik kelapa sawit bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena itu dia sangat mendukung rencana masuknya perusahaan sawit ke Mentawai. Namun dia mempertanyakan sistem yang digunakan, apakah HGU atau kredit. Kalau HGU (Hak Guna Usaha), menurut dia, yang akan diuntungkan hanya perusahaan karena sistem itu bersifat monopoli, tanah masyarakat

Masyarakat Mentawai yang tegas-tegas menolak sawit juga banyak, umumnya mereka mencemaskan perekonomian yang sudah berjalan baik, juga dampak perkebunan sawit terhadap ekonomi rakyat, lingkungan dan kehidupan sosial budaya.

hanya disewa atau dilepaskan dengan penggantian, sementara masyarakat akan menjadi buruh di tanahnya sendiri. Uang juga takkan beredar di Mentawai, karena hasil panen akan dibawa ke luar Mentawai. Sebaliknya, kata Sialagan, sistem kredit akan menguntungkan masyarakat, pemerintah mengereditkan bibit kelapa sawit pada petani, petani menanam di lahannya sendiri, setelah panen petani menjualnya ke mana dia suka, hasilnya baru digunakan untuk mencicil kredit bibit.

Sebenarnya, tambah Sialagan, bagi orang yang mengerti, perkebunan sawit sangat besar manfaatnya. “Mentawai curah hujannya tinggi, cocok sekali untuk perkebunan sawit,” katanya. Ditambahkannya, di Mentawai banyak sekali lahan tidur berupa rawa, lokasi seperti ini sangat cocok untuk sawit karena kelapa sawit sangat tergantungan air. “Rawa-rawa itu bisa mengering setelah ditanami kelapa sawit,” ujarnya lagi. Bester Berisigep, pengurus mesjid Desa Boriai, Kecamatan Pagai Selatan mengaku belum

FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

dali gara-gara pembukaan hutan untuk perusahaan kayu, kini sawit akan membuat hutan gundul, bencana akan menjadi langganan desa kami, bahkan bisa menghancurkan kebun coklat rakyat,” katanya.

Sabar, warga Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut Utara lain lagi kecemasannya. Ia kuatir perkebunan sawit akan menggusur ternak babi sekaligus tempat pemeliharaan babi tersebut. “Babi tidak terlepas dari kehidupan orang Mentawai. Bagaimana keberadaanya nantinya kalau perladangan habis dibabat, mau ditaruh di mana babi kami,” katanya mempertanyakan. Seperti diketahui babi bukanlah ternak komersial di Mentawai, melainkan ternak budaya. Kacamata ekonomi saja tak bisa digunakan melihatnya. Bagi Andom Sabebegen, Koordinator Wilayah YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai), yang paling mengganggu dari rencana pembukaan perkebunan dan pabrik pengolahan minyak sawit ini adalah limbah. “Persoalan limbah pabriknya bagaimana, kalau lim-

haan berskala besar memang sudah lazim di Indonesia, tak terkecuali di Mentawai “Dalam rapat wilayah gereja Katolik di Mentawai (Rawil) masalah ini sempat jadi perbincangan. Rawil mengharapkan gereja berperan menjelaskan dampak positif dan negatif sawit. Hasilnya gereja tidak bisa memutuskan menerima atau menolak, gereja hanya bisa memberikan pandangan. Biar umat yang memutuskan. Sikap gereja ini disebarluaskan melalui bajak gereja dan para sibakkat laggai,” katanya. Pendapatnya beda dengan Reygen yang juga hadir di Rawil. Esrom, tokoh agama Kristen Gereja Bethel Indonesia berpendapat, “Pembukaan perkebunan sawit di Siberut akan menghasilkan 2 dampak yakni positif dan negatif. Mungkin saja ekonomi masyarakat tambah maju, kemudian tenaga kerja pengangguran akan terserap, namun saya selalu

ingatkan siapkah masyarakat dengan keahlian yang dimiliki untuk bekerja di perkebunan? Itu perlu dipertanyakan, karena kalau masyarakat tak punya skill , mereka akan tergilas dengan kedatangan orang dari luar. Persaingan akan ketat, dituntut kemampuan, kalau tidak mampu masyarakat akan jadi penonton. Sekali lagi menerima atau menolak sawit itu tergantung masyarakat pemilik lahan,” tegasnya. Ikral Dinata mewakili Camat Siberut Utara meminta masyarakat jeli melihat rencana masuknya perkebunan sawit. “Perkebunan sawit ini memang ada dampak positifnya yaitu akan peningkatan ekonomi masyarakat, namun harus dilihat juga dampak negatifnya. Kita berharap pihak perusahaan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat dapat menilai,” katanya.***

KEBUN - Kebun sawit di Pelalawan Riau, bikin makmur pemilik kapital dan menunggu perkebunan sawit, akhirnya masyarakat tak mendapat apa-apa,” ujar Tamairang. Dia juga mencemaskan dampak sawit terhadap lingkungan. “Sekarang saja banjir tak terken-

Semua Terserah Masyarakat

A

lbertus Salakkau, Sekretaris Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, mengatakan masyarakat di desanya sudah membahas untung rugi menerima perkebunan sawit. “Kami berikan pemahaman akan dampak positif dan negatif perkebunan sawit, selanjutnya terserah masyarakat,” katanya. “Kami jelaskan kalau sawit masuk maka tanah Mentawai atau pulau Siberut ini akan menjadi ibarat padang tandus karena hutannya telah terbabat habis sehingga rawan erosi dan banjir. Kami juga tegaskan kayu akan sulit dicari karena hutan telah gundul,” katanya. “Kami juga ingatkan masyarakat bahwa lebih baik bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, daripada bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian, sawit memang nikmat di awalnya, tapi menyakitkan di akhirnya,” tambah dia. Di samping itu, kata Albertus,

Mentawai. “Kalau sawit masuk sistem perkebunan yang dilaksanakan harus pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), masyarakat hanya mencicil ke perusahaan, tanpa kehilangan hak atas tanah,” katanya. Dia juga mensyaratkan pengelolaan limbah harus benar-benar dilakukan, jangan sampai mencemari lingkungan, juga jangan sampai menimbulkan erosi dan banjir, karena pada akhirnya masyarakat juga yang akan menderita. ****

Sawit Dinilai akan Mengancam Ekonomi Rakyat dan Lingkungan

C

ornelius Tamairang, Kepala Desa Mongan Poula mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait rencana pembukaan perkebunan sawit di daerahnya. “Kemarin pemerintah meminta masyarakat bertanam coklat, sekarang ada lagi perkebunan sawit. Kami jadi ragu. Apakah coklat yang sudah kami tanam harus dibabat lagi dan memulai kembali dari nol untuk perkebunan sawit? Mungkin masyarakat akan meninggalkan kebun coklat

paham betul dengan perkebunan sawit, tapi dia berharap kalau memang sawit akan masuk sebaiknya tak mengganggu lahan yang sudah mereka garap karena telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dia minta sibakkat laggai bijak dalam menyikapi keberadaan kebun sawit dan kebun rakyat. Misno, pengurus AMA-PM Siberut Utara, anggota Badan perwakilan Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara punya syarat kalau perusahaan perkebunan sawit masuk

pihak desa juga mengingatkan pola kerja di perkebunan sawit yang sangat berbeda dari kebiasaan sehari-hari masyarakat di Mentawai. “Kebun sawit berdisiplin ketat, masyarakat terbiasa santai dan manja karena semuanya sudah disediakan alam, kami kuatir mereka shock,” katanya. Albertus mencemaskan keluargakeluarga yang sedang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak. Karena desakan biaya pendidikan anak di perguruan tinggi, “Mereka tak akan berpikir panjang dan melepas tanahnya ke perusahaan dengan mudah,” katanya. Kuncinya, menurut Albertus ada pada sibakkat laggai atau pemilik tanah ulayat, merekalah ujung tombak yang bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam permasalahan ini. Pastor Anton,W. SX, gembala gereja di Mentawai, salah seorang pastor yang ikut dalam rapat wilayah gereja Katolik di Sikakap mengatakan penerbitan izin untuk perusahaan-perusa-

bahnya dibuang di sungai jelas membahayakan nelayan dan masyarakat di sekitar sungai,” katanya. Selain itu Andom yakin masuknya perkebunan coklat akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, dampak negatifnya lebih banyak,” tegas Andom. Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Reygen S Sakoikoi, pengurus AMA-PM (Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai) yang juga anggota Dewan Paroki Sikakap. Menurut Reygen masuknya perkebunan sawit sama artinya genosida (pemusnahan) bagi masyarakat Mentawai. “Sebagai organisasi yang bergerak di bidang penguatan adat, kami telah berkomitmen untuk menolaknya karena tidak cocok dengan karakteristik alam Mentawai yang labil. Bukti nyata yang sering dialami oleh penduduk, kemarau 2 (dua) hari saja sudah kekeringan. Apalagi dengan hadirnya sawit yang setiap harinya membutuhkan air 15 liter per hari perbatangnya. Coba dibayangkan, berapa liter air yang disedot sawit seluas 21.500 hektar setiap harinya di Pagai Utara Selatan? Itu sama dengan membasmi masyarakat Mentawai, bukan?” katanya panjang lebar. “Di Rapat Wilayah Gereja Katolik Mentawai Maret lalu, salah satu pembahasan kami adalah fenomena masuknya sawit di Mentawai, dan melalui pendalaman bersama kami memutuskan untuk menolak invasi besar-besaran oleh perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Jadi, andai sawit masuk, kami akan menjadi salah satu lawan mereka, AMA-PM dan Gereja Katolik,” tegas dia.***

Sajian Utama

P

ertimbangan H Rusli, salah satu pedagang penampung biji coklat di Sikakap, lain lagi, menurut dia masyarakat harus lebih selektif dan berpikir panjang dalam menyambut rencana perkebunan dan pabrik pengolahan minyak sawit di Mentawai, karena coklat sudah memberi penghasilan yang baik. Mengapa sumber penghasilan yang telah baik ini ditinggalkan lagi untuk komoditi yang belum tentu memberikan hasil serupa? “Setiap bulan saya bisa menampung 1 ton coklat, dengan harga Rp20.000 per kg petani bisa berpenghasilan Rp 2 – 3 juta. Kalau pemerintah serius mendukung petani dengan memberikan bimbingan maksimal saya yakin suatu hari nanti Mentawai bisa menjadi sentra coklat di Sumatera,” tegasnya. Alimuzar, pedagang coklat Desa Sikakap sependapat. Dengan ekspor coklat setiap bulan 10 – 12 ton, Kecamatan Sikakap lebih baik pemerintah memfokuskan diri pada tanaman coklat. “Sekarang saja harga coklat di Sikakap Rp22 ribu per kg, di Padang Rp24 ribu, mengapa masih menunggu sawit yang mengancam persediaan air bersih?” katanya. Jhon, pedagang penampung coklat dan manau di Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara mengaku akan kesulitan kalau perkebunan sawit jadi dibuka. Rotan, manau dan coklat tak akan


Petani Coklat Terancam keluar lagi, karena masyarakat tak bisa mendapatkannya. “Kalau sawit masuk jelas berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya pasokan manau dan coklat akan berkurang atau mungkin takkan ada lagi. Saat ini dalam seminggu saya bisa membawa 800 batang manau dan 2 ton coklat, kelak takkan ada lagi. Untuk apa semua itu?” katanya. Jhon mengakui perkebunan sawit bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti di Pesisir Selatan, tapi itu yang punya lahan sawit luas, kalau kecilkecilan tak akan. Mansyur, pengurus SKPP (Sentra Pertanian Kehutanan Pedesaan) Desa Mongan Poula menganggap masuknya perkebunan sawit adalah pembunuhan terhadap petani coklat. “Dari coklat masyarakat sudah menikmati hasil, setiap keluarga di Mongan Poula rata-rata memiliki 2 hetar lahan coklat di luar pemuda, bahkan sudah ada masyarakat yang berpenghasilan Rp5 juta per bulan, kalau sawit masuk masyarakat akan kembali ketitik nol. Ini jelas pembunuhan!” sergahnya. Antonius Samemek, angota AMA-PM Siberut Selatan menyesalkan pemerintah yang see-

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BIBIT - Bibit coklat di perlindungan naknya saja mengizinkan perusahaan sawit. “Kalau ladang coklat masyarakat dijadikan perkebunan sawit jadi mau hidup apa masyarakat nanti? Harusnya pemerintah mempertimbangkan dulu atau menanya dulu ke masyarakat, siapkah kami dengan perkebunan sawit. Jangan karena tak sanggup menyejahterakan rakyat kabupaten ini mereka memasukkan sawit dengan dalih memberi keuntungan dan kemakmuran rakyat, nyatanya mereka yang kenyang, rakyat yang susah” rutuknya. Resman Saogo, Kepala Dusun Parak Batu, Desa Makalo, Kecama-

tan Pagai Selatan, lebih tegas lagi. “Saya sarankan mereka tak usah datang, karena kami sudah tenang, coklat telah memberikan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup kami setiap bulan. Apalagi kalau datang dengan janji-janji yang sudah basi. Sejak dulu perusahaan hanya menimbulkan konflik di masyarakat, bahkan antar suku dan keluarga. Mereka dapat untungnya masyarakat kebagian buntungnya. Jadi cukuplah. Kalau mereka tetap datang dan menggusur coklat kami, kami akan lawan!” tandasnya. Longgimus Lea, Kepala SDK

6

ST Vincentius Sikakap berpendapat pemerintah sebaiknya mendampingi masyarakat dengan mengoptimalkan upaya Dinas Pertanian. Misalnya dalam hal bertani coklat. “Bimbing dan carikan mereka pasar agar harga tidak dimainkan para pedagang pengumpul sehingga masyarakat mendapat hasil maksimal dari coklat mereka, ini jauh lebih baik daripada mengembangkan perkebunan kelapa sawit,”katanya. Menurut Lea, Mentawai pulau kecil, pembukaan perkebunan sawit skala besar hanya akan menimbulkan krisis air, karena setiap batang sawit membutuhkan 16 liter air per hari, sementara sumber air utama di Mentawai hanya hujan. Reju, warga Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, berkomentar bahwa izin yang diberikan kepada perusahaan kelapa sawit untuk mengelola tanah yang sangat luas jelas-jelas penghancuran hidup rakyat. ”Demi memuaskan nafsunya pemerintah memasukkan sawit, apa sudah tanya ke masyarakat setuju apa tidak dengan perkebunan itu, sembarangan saja,” ujarnya. Ia khawatir ladang coklatnya yang berada di daerah Bat Mara akan digusur traktor perusahaan. “Apalagi jarak perkebunan dengan sungai hanya 50 meter, jadi kalau sudah masuk ke dalam itu sudah ladang masyarakat” katanya.***

Merusak Lingkungan dan Mengundang Konflik

P

dt. Parsaoran Simanjuntak, STh, Ephorus GKPM (Gereja Kristen Protestan Mentawai) di Sikakap mengatakan masuknya perkebunan sawit di Mentawai akan menimbulkan persoalan baru yang pasti membuat hidup masyarakat tidak nyaman lagi. “Semua aspek akan terganggu! Dari segi kemasyarakatan, adat dan budaya hingga dalam melaksanakan persekutuan dalam beribadah, karena apa? Sudah pasti akan ada oknum yang memposisikan dirinya sibakkat laggai sekaligus ‘menjajah’ sitoi . Hal itu akan merusak tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,” katanya. “Selain itu, kami di lembaga GKPM, telah berkomitmen untuk mengurangi pemanasan global (global warming) yang salah satu kuncinya adalah menjaga alam agar tetap lestari. Jadi, kami menghimbau agar warga masyarakat atau lebih khusus jemaat GKPM, lebih berfikir jernih dalam menyikapi rencana tersebut. Bisa jadi generasi kita akan dikutuk oleh generasi berikut karena alam yang kita wariskan

adalah alam yang gersang. Konkretnya, kami tidak setuju dengan hadirnya perusahaan perkebunan skala besar di Mentawai, karena akan membuat masyarakat terpinggirkan,” tegas dia. Firman Simanjuntak (tokoh pemuda Desa Sikakap) juga menegaskan penolakannya terhadap perkebunan kelapa sawit. Menurut dia selain membahayakan sumber air, pembukaan lahan perkebunan juga akan mengakibatkan banjir dan longsor. “Keringnya sumber-sumber air akan menyebabkan matinya pohon-pohon, air hujan yang jatuh di perbukitan takkan ada lagi yang menahan, akibatnya banjir dan longsor akan gampang terjadi, hujan sedikit saja akan jadi bencana, kalau sudah terjadi bencana siapa yang akan menolong kita? Pemerintah? Jangan harap, bantuan gempa 2007 saja belum cair sampai sekarang,” katanya. Kejahatan seperti pencurian dan pertengkaran diprediksinya akan lebih sering terjadi jika perkebunan kelapa sawit dibuka, karena itu, seperti yang lain-lain

dia mengusulkan agar pemerintah berkonsentrasi maksimal membimbing masyarakat bertani coklat. Frans Sakeletuk, aktivis AMA-PM Kecamatan Pagai Utara berpendapat serupa. Menurut Frans Mentawai belum butuh sawit. Dia menduga penerimaan Pemkab terhadap perkebunan sawit dilatarbelakangi kepentingan tertentu. Selain itu dia mengingatkan, masyarakat Mentawai tak cuma asing dengan sawit, tetapi juga hanya akan dimanfaatkan sementara. “Masyarakat Mentawai itu

tipe pekerja serabutan, mereka takkan selamanya dipakai perusahaan, ingat saja kasus PT MPLC (Minas Pagai Lumber Corporation) di Sikakap, sebentar saja banyak orang kita yang diberhentikan dengan alasan tak punya skill. Paling-paling kita hanya dipakai saat membuka lahan saja, sesudah itu dibuang karena tak diperlukan lagi,” ungkapnya. Potnsi konflik juga diingatkannya, di samping konflik antar suku dan antar keluarga, bisa juga terjadi konflik antar etnis, karena perbedaan sikap terhadap perkebunan sawit dan pendapatan.

Frans mengusulkan sebaiknya pemerintah memaksimalkan pemberdayaan petani, karena Mentawai cukup kaya komoditas, seperti cengkeh, coklat, kelapa, pinang, pisang, nilam, padi “Kalau didampingi PPL dengan benar, kesejahteraan mereka pasti meningkat,” katanya. Dia juga menyebut peran penting program-program seperti P2D, PNPM-MP, KMN dan lain-lain, semua itu sudah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengapa Pemkab tak meningkatkan itu saja?***

Mengancam Hak-hak Masyarakat

R

oberta Sarogdog, Direktur YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) tidak setuju pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pendirian pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Mentawai karena mengancam hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat. Misalnya terhadap hutan, selain itu perkebunan kelapa sawit dinilai hanya akan menyebabkan masyarakat terlibat konflik berkepanjangan.

“Mungkin sawit menguntungkan kalau masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam perkebunan dan pabrik tersebut, misalnya tanah adat dihitung sebagai saham, tapi itukan tak mungkin terjadi, perusahaan takkan mau memberi kesempatan seluas itu kepada masyarakat,” katanya. Berta menambahkan jika pembukaan lahan sawit juga bertujuan untuk meningkatkan PAD, sepertinya bukan hanya

sawit yang harus dikembangkan. “Mengapa tidak kakao saja yang diseriusi, kan sudah terbukti menghasilkan?” tanyanya. Berta menegaskan pemerintah bisa membuka pasar seluas-luasnya, memberikan penyuluhan dan bimbingan pada petani, memasukkan investor besar di sektor percoklatan, kalau perlu mendirikan pabrik coklat, sehingga coklat masyarakat bisa Ke halaman 7

7

Mentawai News


maksimal tertampung. Lagipula coklat itu pasar terbuka, sedangkan sawit pasar tertutup. Jika seandainya pembukaan lahan coklat ini terealisasi, karena berbagai faktor, Berta minta masyarakat jangan dijadikan ‘budak’ oleh perusahaan dan pemerintah, hak-hak mereka harus tetap dihargai dan kebebasan mereka untuk meningkatkan perekonomian dijamin. “Perusahaan juga harus memikirkan secara matang

tentang pembuangan limbah sawit agar tidak mencemari lingkungan,” tegasnya. Penolakan terhadap masuknya perkebunan sawit skala besar ke Mentawai juga ditolak mahasiswa Mentawai. Mahasiswa Mentawai yang tergabung dalam organisasi Formma Sumbar menolak keras rencana pembukaan kebun kelapa sawit di seluruh Mentawai. Hal itu ditegaskan ketuanya, Daudi Silvanus Satoko pada Puailiggoubat. Senin (10/5). Menurutnya perkebunan

kelapa sawit tersebut itu akan berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan sosial. Konflik antar warga akan sering terjadi, penyebabnya bisa jadi satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. “Kami cenderung melihat dampaknya kurang baik, hanya menguntung sebagian kecil masyarakat kecil, bukan keseluruhan, selain itu akan sering muncul konflik antar suku dan masyarakat lainnya,” katanya. Di samping itu, tambah Daudi, dampaknya terhadap lingkungan

juga akan buruk, terutama saat pembabatan hutan, karena sawit tidak akan tumbuh jika masih ada pohon-pohon lainnya yang ada di sekitarnya. “Akan terjadi erosi, bahkan banjir karena tidak adanya daya serap tanah, sebab kayu sebagai penyangga sudah habis,” ujarnya. Daudi mengakui aspek ekonominya cukup menggairahkan, tapi menurutnya ini perlu dipikirkan lagi, bagaimana dengan kebun coklat masyarakat yang sudah

Tertutupnya Akses ke Hutan H

eronimus, Kepala Dusun Puro II, Kecamatan Siberut Selatan mempertanyakan bagaimana akses masyarakat terhadap hutan yang masuk ke wilayah konsesi perkebunan. sawit. Selain itu dia menguatirkan global warming (pemanasan global). “Hidup kami sangat tergantung hutan, kalau hutan diganti sawit bagaimana kebutuhan kami terpenuhi? Lagi pula membuka hutan apa tidak membuat bumi makin panas?”. Damianus Saluluni, Ketua DPD Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, menyesalkan klaim tanah oleh perusahaan. “Tanpa mengajak bicara dan minta persetujuan pemilik tanah ulayat, tanah sudah diklaim saja oleh perusahaan,” gugatnya. Kerisauan juga mewarnai Yanto (55), warga Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan. Yanto perantau dari Jawa ini mengatakan dari pengalamannya selama ini kelapa sawit lebih banyak menguntungkan pihak perusahaan. Walaupun ada kebun plasma yang dikelola oleh rakyat namun pada prakteknya, perusahaan yang berkuasa dan manajemennya tetap diatur oleh perusahaan, rakyat hanya dapat persen kecil dari hasil panen. Peluang kerja masyarakat setempat sangat kecil karena yang


CARI KA YU BAKAR - Cari kayu bakar ke hutan tidak bisa lagi KAYU bekerja di perusahaan hanya orang-orang yang paham betul tentang penanaman dan perawatan kelapa sawit. “Masyarakat pribumi tidak mengerti bagaimana proses pemupukan dan penanaman sawit sesuai aturan, jadi masyarakat hanya akan menjadi penonton,” katanya. Selain itu kayu, kalau perkebunan telah dibuka maka kayu untuk membuat sampan dan rumah akan sulit didapat. Masyarakat juga akan kesulitan mendapatkan tanah untuk bercocok ta-

nam, karena tanah yang telah diserahkan takkan bisa diakses lagi. “Baiknya masyarakat tak serahkan tanah karena yang akan rugi masyarakat itu sendiri” ujarnya. Fransiskus, warga Muntei lain mengaku bingung dengan ditetapkan areal perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah. Ia bertanya-tanya dari mana perusahaan dapat kuasa mengklaim tanah ulayat di Mentawai sebagai areal perkebunan sementara masyarakat pemilik tanah tidak pernah diajak membahas penentuan areal

Tergantung Sibakkat Laggai

F

idelis Leman Sakela’asak, anggota Badan Permusyawaratan Desa Sikabaluan, mantan pengurus AMA-PM Sikabaluan mencurigai. “Jangan-jangan ini politik bupati menerbitkan izin lokasi karena masa jabatannya akan habis, istilahnya sebagai amplop terakhir,” katanya. Ia mengingatkan kesulitan yang akan dihadapi masyarakat jika perkebunan kelapa sawit masuk. “Masyarakat akan kesulitan mencari kayu untuk membangun rumah dan kayu api,” katanya. “Limbah juga akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang ada di sekitar

aliran sungai. Akan terjadi penyakit kulit dan nelayan akan terancam karena ikan mati akibat pembuangan limbah,” tegasnya. Menurut dia perkebunan sawit lebih buruk dari HPH, karena perkebunan sawit akan membabat habis hutan, sedangkan HPH tebang pilih. Namun seperti yang lain, Leman mengatakan. “Masuk atau tidaknya perkebunan sawit tergantung dari pemilik tanah ulayat atau sibakkat laggai.” Yosapat Sagurung, Kepala Dusun Puran Desa Sikabaluan, dengan tegas menolak perkebunan kelapa sawit. “Masyara-

kat sudah bertekad menolak rencana masuknya perkebunan sawit karena karena ini menyangkut kehidupan di masa yang akan datang untuk anak dan cucu, kami tidak mau disesali kelak,” katanya. Yosapat juga menguatirkan sikap sibakkat laggai. “Merekalah kuncinya, masuk tidaknya perusahaan sawit ke Mentawai sangat tergantung mereka,” katanya. Yeses, Kepala Dusun Sirilanggai Barat, Desa Malancan yakin masyarakatnya akan menolak perkebunan sawit, tapi Ke halaman 8

buat perkebunan. “Inikan main caplok dan main patok namanya, seperti tanah moyangnya saja yang mau diambil,”katanya. Ia khawatir kelak masyarakat disibukkan dengan pembicaraan mengenai tapal batas tanah dengan suku lain jika mereka menyerahkan tanah di luar tapal batas ulayatnya. “Masyarakat akan direpotkan membahas keturunan kepemilikan tanah agar bisa menyerahkan tanah atau mempertahankan tanah seperti yang terjadi saat perusahaan kayu dulu masuk di Mentawai, rugi waktu dan harta benda karena modal penyelesaian sengketa tanah besar,” ujarnya. Mikael, juga warga Muntei berkomentar pembukaan perkebunan sawit di Siberut hanya akalakalan perusahaan untuk mengambil kayu. “Kalau kayu sudah mereka ambil dan jual, kebun tak akan jadi-jadi” katanya. Namun ia hanya bisa menyerahkan semua itu kepada masyarakat pemilik tanah,

menghasilkan atau akan mulai panen? “Butuhkan waktu lama, baru sawit itu bisa di panen,” ulasnya. Terjadinya perubahan budaya juga menjadi alasan Formma, menurut Daudi perkebunan sawit akan menyebabkan budaya Mentawai terkikis, akan muncul pola baru dalam kehidupan, keserasian dengan alam akan hilang. “Jadi, kami atas nama Formma menolak perkebunan sawit di Mentawai,” pungkasnya.***

apakah menerima atau menolak perkebunan sawit yang lebih banyak dampak negatifnya. Linus, petani coklat Muntei, Kecamatan Siberut Selatan juga menguatirkan itikad lain perusahaan. “Jangan-jangan mereka hanya ingin mengambil kayu, yang pasti kehidupan masyarakat akan terancam, kayu untuk membuat sampan dan rumah akan susah didapat, lingkungan akan rusak, ladang coklat akan dihancurkan,” keluhnya. Valentinus, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muntei mengatakan dengan luas 19.500 hektar tanah yang akan disawitkan di Siberut Selatan otomatis akan menghancurkan sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidupnya tergantung hasil pertanian akan melarat karena ladangnya dirampas untuk disawitkan. “Dari peta perusahaan sawit yang dipampangkan dalam sosialisasi Amdal otomatis ladang rakyat akan diambil, jadi ke mana mereka lagi kalau pemerintah Mentawai memasukkan sawit,” katanya.***

Membahayakan Ekosistem

Y

esi Filda, guru Biologi SMAN 1 Siberut Utara, menolak perkebunan sawit karena menurut dia sawit akan memunahkan hewan-hewan di hutan, merusak ekosistem, tumbuhan tinggi dan rendah akan habis, unsur hara tanah akan berkurang dan terjadi polusi udara, “Kita akan miskin udara segar dan lingkungan semakin panas,” katanya. Temannya Karolina, juga guru Biologi di SMAN 1 Siberut Utara menambahkan lingkungan akan rusak, air bersih susah didapat, erosi, banjir, longsor akan menjadi langganan masyarakat, persesdiaan makanan dari alam akan berkurang, kualitas tanah dan lingkungan akan menurun drastis. “Pokoknya susahlah,” tegas dia. Helmut Samangilailai, tokoh masyarakat Pokai, Kecamatan Siberut Utara menolak sawit karena menyebabkan penyakit. “Untuk memberantas hama sawit perusahaan akan melakukan penyemprotan, itu menimbulkan penyakit pernafasan dan hama baru, kayu juga akan sulit karena hutan tak ada lagi,” katanya. Parga, pemuda Sikabaluan, tegas-tegas menolak sawit terutama karena perkebunan sawit menyebabkan pemanasan global, rusaknya lingkungan, tercemarnya sungai dan hilangnya perkebunan rakyat. “Dampak negatifnya lebih banyak dibanding dampak positif,” tegas dia. Adi Putra, Kordinator Balai Taman Nasional Wilayah II Siberut Utara, juga menguatirkan dampak perkebunan kelapa sawit terhadap Balai TNS. “Dampaknya terhadap BTNS pasti ada, halaman rumah saja bisa bergeser apalagi perkebunan, sekarang memang belum terlihat,” katanya. Gerson Sirivaro, tenaga lokal di SCP (Siberut Conservation Programme) di Pulitcoman, Kecamatan Siberut Utara mengaku cemas dengan masa depan SCP jika perkebunan sawit jadi dibuka. ‘“Saya kuatir soalnya Sungai Pulitcoman yang bermuara ke Muara Sigep akan terkena dampak perkebunan,” katanya.***

Sajian Utama masalahnya sibakkat laggai telah diiming-imingi bayangan keuntungan kalau menerima perkebunan sawit. Sementara Bonifasius Sabebegen, wakil Ketua BPD Sikabaluan, mantan pengurus AMA-PM Siberut Utara dan salah seorang peserta Rawil Gereja Katolik Mentawai di Sikakap mengingatkan masyarakat agar tidak gampang tergoda. “Masyarakat jangan tergiur

dengan iming-iming plasma sebanyak 20 persen. Kita bisa meminta plasma 40 persen karena ada pengalaman dalam kasus sawit di Riau. Soalnya setelah jangka plasma habis atau 25 tahun kemudian, tanah kita telah menjadi hak investor karena surat-surat lahan di luar plasma pihak investor yang mengurus, yang otomatis mereka bunyikan sebagai lahan milik mereka,” katanya.


Dia juga mengingatkan akan modus penipuan melalui sosialisasi AMDAL. “Perusahaan selalu melakukan penipuan untuk mendapatkan lahan dengan bertamengkan sosialisasi. Tanda tangan peserta yang hadir dalam berita acaranya dibuat seolaholah masyarakat telah setuju dan menyerahkan lahan. Hari-hati,” katanya. Boni menambahkan sekarang

sangat sulit menyatukan persepsi masyarakat, karena pemilik tanah ulayat atau sibakkat laggai sudah pintar. “Pintu masuk perusahaan sekarang adalah pemilik lahan, iming-iming biaya pendidikan dan aneka kebutuhan lainnya, apalagi kalau tanahnya tak didiami sendiri, pasti akan mudah diserahkan,” tegasnya. Rapit, pengurus AMA-PM Mongan Poula dan BPD Mongan

8

Poula, mengaku tidak setuju perkebunan sawit tapi tak berdaya karena bukan pemilik lahan. “Kami jelas menolak rencana perkebunan sawit, kebun dan ladang yang ada sekarang saja kami sudah mati-matian mengolahnya, apalagi sawit, tapi kami hanya bisa pasrah kalau tanah yang kami tinggali dan garap sekarang ini diserahkan untuk perkebunan sawit oleh pemilik lahan,” katanya.***

Tanah Masyarakat akan Hilang Selamanya

R

ivai Lubis, Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) mengaku menolak masuknya perkebunan kelapa sawit ke Mentawai karena sarat dengan muatan konflik. “Secara pribadi, saya tidak setuju dengan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuka lahan sawit di Mentawai. Berkaca dari pengalaman, pembukaan lahan sawit di beberapa wilayah lain memang berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat berupa konflik antar mereka,” katanya. “Secara tidak langsung saya pernah menjadi korban sawit di daerah Kinali, Pasaman Barat. Saat itu ada masyarakat yang menuntut hak-hak mereka karena sebelum lahan sawit itu dibuka, masyarakat dijanjikan plasma dari lahan yang mereka serahkan. Saat mendampingi mereka untuk menuntut hakhak itu, terjadi kekerasan fisik. Para buruh perusahaan malah mengeroyok masyarakat, padahal yang masyarakat tuntut hanyalah hak mereka sesuai perjanjian sebelumnya. Jelas di sini pemerintah ingkar, dan sudah menjadi maling tanah rakyat,” tambah Rivai. Rivai menjelaskan, jika sudah ada izin dari pemerintah kepada perusahaan untuk membuka lahan sawit tersebut, perusahaan akan memiliki HGU (Hak Guna Usaha) Sementara dalam Undang-Undang Pokok Agraria jika adanya izin pemerintah dalam pengelolaan

Keluarnya Izin Lokasi dari Bupati Kepulauan Mentawai untuk lima perusahaan sawit menimbulkan keresahan di DPRD Mentawai, soalnya eksekutif tak memberitahu kebijakan tersebut ke dewan. Rapot Pardomuan Simanjuntak

FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

Pedagang Sayur dan Sikerei Resah

U

KEBUN SA WIT - Perkebunan sawit membuat tanah terbuka. SAWIT lahan, maka tanah tersebut sudah dikategorikan menjadi tanah negara. “Dalam waktu lama status, tanah ulayat atau tanah adat secara otomatis juga akan berubah status menjadi tanah negara dan tentu saja hak-hak warga pun sudah tidak ada lagi di dalamnya,” tegas dia. Menurut Rivai, pembukaan lahan sawit di Mentawai memang tidak seharusnya dilakukan. Sebab, salah satu komoditi yang telah dikembangkan di Mentawai adalah kakao dan kemungkinan besar akan menjadi lahan perkebunan. Kalau ini terwujud, tinggal bagaimana pemerintah mengembangkan teknologi seperti yang paling kecil industri berbasis rumah tangga. Pemerintah dapat juga mengundang investor untuk membuka perusahaan cokelat sebagai mitra. “Dengan begini

harga cokelat pun dapat lebih tinggi di pasaran,” tegasnya. Ia menambahkan, pembukaan lahan sawit juga akan mengundang pesaing-pesaing yang berpotensi ‘membunuh’ pertanian rakyat yang sudah ada. Ia juga mengimbau kepada pemerintah agar tidak terlalu terlena dengan gambaran makro di daerah-daerah yang memiliki perkebunan sawit, tetapi harus juga melihat secara mikro jika lahan perkebunan sawit tersebut direalisasikan apakah akan terwujud kesejahteraan para masyarakat setempat dan seharusnya kalangan pengusaha menjadi mitra dan bukan pesaing. Kepada masyarakat Rivai mengingatkan agar mempertimbangkan betul penyerahan tanah, karena di masa yang akan datang

ri, ibu rumah tangga di Mongan Poula yang menjual sayur dan hasil kebun di Sikabaluan juga terkesan tak berdaya. “Kalau sawit masuk jelas tidak kami terima karena sayur, pisang, keladi yang kami tanamani dan jual ke Sikabaluan selama ini akan habis. Di mana lagi kami dapatkan biaya kebutuhan dapur sehari-hari?” ujarnya memelas. Lempen Tubu, dukun kampung di Mongan Poula, juga sama tak berdayanya. “Kalau hutan habis jelas tanaman obat juga akan habis, padahal tak semua obat bisa mengobati penyakit masyarakat, tumbuhan sering lebih mujarab. Tanpa pembabatan hutan saja kami sudah kesulitan mencari daun untuk ramuan obat, apalagi kalau dibabat habis,” katanya. Yustinus Lepakaken, mantan anggota Sispala Karonan SMAN 1 Siberut Utara langsung menolak ketika ditanya soal masuknya perkebunan sawit ke Mentawai. “Mendengar sawit saja saya sudah tidak setuju karena tidak ada pengalaman soal itu. Bisa kita lihat dari beberapa tanaman sawit yang sudah ada sebelumnya, yang hanya menjadi pajangan halaman rumah atau tanah masyarakat, tidak menghasilkan sampai sekarang,” tegasnya. Gabriel Salakkopak, warga Desa Muntei menolak karena mengaku sudah tahu kondisi di perkebunan sawit. “Bekerja di perkebunan sawit tidak mendatangkan keuntungan, gajinya sedikit. Saya sudah pernah bekerja di perkebunan sawit hidup saya malah melarat hingga harus minggat, pulang ke Mentawai tanpa ongkos. Yang untung besar hanya perusahaan, pekerjanya melarat,” tegasnya. Aleksius Samaileppet, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maileppet menolak karena perkebunan sawit menggusur kebun rakyat. “Saya pribadi tidak setuju kalau perkebunan sawit masuk di Siberut karena akan merusak lingkungan dan menghabiskan ladang masyarakat yang selama ini telah menjadi tumpuan ekonomi. Namun soal itu kembali ke masyarakat, apakah menerima atau menolak,” ujarnya.***

tanah tersebut berpotensi menjadi tanah negara yang tentunya akan merugikan masyarakat. Rivai mengkhawatirkan jika kebun sawit ini terealisasi akan muncul pemborosan keuangan daerah karena pemerintah tentu harus mengalokasikan sejumlah

dana terutama untuk meredam konflik-konflik, padahal dana itu dapat digunakan untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat. “Tentu ini juga akan memperlambat pembangunan Mentawai,” tegasnya. ***

Perkebunan Sawit Langkahi DPRD Akibatnya beberapa anggota dewan pun mulai mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan itu, karena menurut mereka sebagai wakil rakyat mereka tidak diberitahu secara resmi terhadap rencana perkebunan sawit ini, Hendri Dori Satoko, Ketua

DPRD Mentawai mengatakan bahwa hingga 11 Mei 2010 DPRD belum menerima selembar surat pun tentang rencana perkebunan sawit ini baik dari Bupati maupun dari pengusaha sawit itu sendiri. “Sampai sekarang DPRD belum menerima surat apapun tentang perkebunan sawit, walau

5 izin lokasi dan sosialisasi telah dikeluarkan dan dilakukan” jelas Hendri. Ia mengungkap bahwa di antara anggota DPRD ada juga yang ikut melakukan sosialisasi atas nama pribadi yang menurut Salimi anggota DPRD Mentawai adalah Isar Taileleu dari komisi A

dan Jimer dari Komisi B. Menurut Hendri, seharusnya mereka diberitahu secara resmi karena mereka adalah wakil rakyat yang selalu menjadi sasaran pertanyaan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa Ke halaman 9

9

Sajian Utama

Puailiggoubat NO 192, 15-31 Mei 2010 FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

lembaganya merasa kecolongan dengan dikeluarkannya Izin lokasi kepada 5 perusahaan sawit itu, namun ia mengungkapkan bahwa rencana kebun sawit ini telah ada sebelum mereka menjadi anggota DPRD . Untuk itu DPRD menurut Hendri akan memanggil Dinas terkait yakni Dinas Kehutanan dan Pertanian untuk mendapatkan keterangan tentang rencana perkebunan sawit itu termasuk tim sosialisasi dari Pemda Mentawai. Tolak Secara pribadi menurut Hendri, ia menolak adanya kebun sawit di Mentawai. Alasannya antara lain bahwa kebun sawit akan memunculkan berbagai konflik horizontal di tengah masyarakat, terutama pada aspek penguasaan tanah. Tanah di Mentawai kepemilikannya komunal dan bukan pribadi, untuk itu jika terjadi pro kontra dalam satu komunal akan memunculkan konflik diantara mereka dan akan merusak tatanan budaya masyarakat. “Saya sangat kuatir dengan masuknya sawit di Mentawai” tegasnya. “Kebun sawit akan memunculkan berbagai masalah

SA WIT - Sawit petani di Ukui, Pelalawan, pas-pasan kalau hanya punya SAWIT kebun di bawah 10 hektar baru di tengah masyarakat” katanya lagi. Ia menambahkan bahwa informasi rencana kebun sawit ini termasuk lokasi yang masuk kampung halamannya di Saibi baru ia ketahui dari media walau beberapa anggota dewan telah ikut dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Secara ekonomi menurutnya memang masyarakat akan mendapatkannya akan tetapi hanya sesa-

at, setelah itu akan terjadi masalah sosial yang tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh masyarakat saat dibukanya kebun sawit. “Belum ada studi tentang dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat dari kebun sawit,” katanya. Untuk itu dalam jangka dekat ia akan mengagendakan dengan badan musyawarah DPRD mempertanyakan apa regulasi dari

Berpotensi Konflik B

erbagai pihak baik dari DPRD dan instansi lain memprediksi akan terjadi berbagai konflik di tingkat masyarakat. Untuk itu diperlukan berb-agai antisipasi sebelum konflik terjadi dan meluas. Menurut Miko Siregar, Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi diharuskan ada kebijakan dalam pengembangan pertanian dengan peningkatan SDM masyarakat. Dengan meningkatnya SDM masyarakat, maka peran sertanya dalam menentukan kebijakan akan dapat terserap yang akan mem-perkecil dampak negatif dari suatu kebijakan yang dikeluarkan. Selama ini Miko mengaku belum pernah diajak dalam membicarakan rencana kebun sawit ini. Oleh karenanya ia tidak bisa berkomentar banyak tentang dam-pak sosial yang akan terjadi. Ia hanya menganalisa bahwa dalam kurun waktu sekitar 5 tahun sete-lah beroperasi tingkat perekono-mian masyarakat akan naik akan tetapi kalau tidak diseimbangkan dengan peningkatan SDM masyarakat maka ekonomi akan menurun setelah 5 tahun dan akan terjadi berbagai konflik di tengah masyarakat. Konflik akan terjadi saat masyarakat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang tersedia sementara

tingkat konsumerismenya naik. Dengan plasma yang direncanakan 20 persen dari total areal yang direncanakan untuk kebun maka tenaga yang terserap sekitar 4.000 hingga 6.000 KK diluar tenaga untuk pabrik yang akan dibangun. Hal ini didasarkannya dengan luasan 73.500 hektar yang direncanakan di kali 20% untuk plasma yang sama dengan 14.700 hektar. Jika setiap KK menerima plasma 2 hektar maka akan ada 7.350 KK yang akan bekerja mengolah plasma atau yang sama dengan 43,15% dari total KK di Mentawai yang berjumlah 17.030 KK sesuai data Catatan Sipil. Hal ini sama dengan perhitungan Sri Harianto Kepala Kantor Lingkungan Hidup Mentawai yang mengatakan bahwa setiap 1.000 hektar kebun sawit akan menyerap tenaga kerja sebanyak 100 orang. Dengan luasan 73.500 hektar maka akan terserap tenaga sebanyak 7.350 orang. Perbedaannya adalah Miko menghitung/KK sedangkan Sri menghitung /orang. Dari sudut hasil yang akan didapat masyarakat, hingga saat ini Bidang Perkebunan di Dinas Pertanian Mentawai tidak mengetahui hitungan terhadap pendapatan yang akan didapat masyarakat dari setiap hektar yang akan mereka kelola. “Hal itu adalah perhitungan dari pengu-

saha sawit” kata Sihol Simanihuruk Kepala bidang Perkebunan di dinas Pertanian Mentawai. Sihol mengatakan bahwa dalam 1 hektar kebun sawit akan dapat ditanami 125 batang sawit, sedangkan kakao dalam 1 hektar akan dapat ditanami 1000 batang. Namun secara logika kata Sihol bahwa Sawit lebih menguntungkan. Logikanya adalah bahwa pengusaha belum ada membuat kebun kakao atau kebun lainnya dalam skala besar dibanding dengan sawit. Hanya saja menurut Sihol jika hanya 2 hektar saja yang dikelola tidak akan cukup untuk kehidupan satu keluarga. Ia menceritakan bahwa temannya yang memiliki kebun sawit 2 hektar menambah luas kebunnya menjadi 4 hektar dengan alasan tidak cukup. Terkait dengan program dinas pertanian yang memberikan ban-tuan bibit kakao kepada masyarakat dan telah ditanami warga dengan luas 3.810 hektar sesuai data yang mereka miliki, ia menga-takan agar lokasi yang sudah ditanami kakao itu jika masuk dalam peta lokasi perkebunan sawit, jangan sampai diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan sawit termasuk kebun lainnya seperti kelapa yang luasnya 3.688 hektar dan pisang 2.460 hektar serta komoditi lainnya.***

kebun sawit ini kepada tim sosialisasi dari Pemda yang turut serta dengan pengusaha sawit. Korbankan Coklat Hendri juga mengungkapkan bahwa kebun sawit ini akan mengorbankan program dinas pertanian yang memfasilitasi masyarakat menanam kakao yang menurut data dari bidang perkebunan pada dinas pertanian luasnya sudah mencapai 3.810 hektar dengan biaya yang sudah cukup lumayan besar dalam APBD. “Kebun sawit akan gagalkan program pertanian jika areal yang diberikan termasuk perkebunan masyarakat” kata Hendri. Selain itu masyarakat tidak akan bisa mengolah lahannya lagi selama tanahnya menjadi HGU dari perusahaan sawit dan tanah tersebut juga tidak akan kembali ke masyarakat karena statusnya sudah tanah negara. Hendri juga meragukan plasma yang akan diberikan kepada masyarakat seluas 2 hektar akan terkelola dengan baik. “Bagaimana kalau plasma yang diberikan kepada masyarakat arealnya jauh dari tempat tinggalnya?” tanyanya. Lain hal dengan Salimi anggota Komisi C DPRD Mentawai. Ia jelas – jelas menolak masuknya perkebunan sawit ke Mentawai. Ketika ia mendengar ada yang melakukan sosialisasi di Taileleu kampungnya, ia pun mencarter boat dan pergi menemui masyarakat di wilayah Kecamatan Siberut barat Daya. Ia menghimbau masyarakat di kecamatan itu untuk tidak menerima sawit. “Saya sudah menghimbau masyarakat di Siberut Barat Daya untuk tidak menerima sawit” terangnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika masyarakat tidak menghiraukan himbauannya itu.

Rakus Air dan Menghilangkan Hak Ulayat Beberapa alasan penolakan oleh Salimi antara lain bahwa areal yang diberikan izin lokasinya untuk kebun sawit sangat luas yang akan mempersempit areal yang dapat dikelola masyarakat. “Lahan tidak akan cukup lagi untuk masyarakat” katanya. Kedua ia katakan bahwa sebatang pohon sawit membutuhkan air 45 liter / hari, jika dikalikan dengan luasan yang akan dibuka maka ia kwatir masyarakat akan kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi lokasi kebun itu berada di sumber-sumber air masyarakat. Ketiga menurutnya pabrik sawit akan menghasilkan limbah yang tidak bisa diolah agar tak mencemari lingkungan. Ia juga mengatakan dokumen AMDAL adalah normatif saja, namun kenyataannya tidak bisa dilakukan. Ia mencontohkan kondisi di Jambi dan Riau yang limbah pabrik sawitnya tidak bisa diolah dan mencemari lingkungan. Yang ke empat menurut Salimi bahwa ketika HGU dikantongi pengusaha maka masyarakat tidak akan bisa lagi menggunakan tanah itu karena akan menjadi milik pengusaha sawit dan jika kebun tutup maka akan menjadi milik negara dan tidak dikembalikan kepada masyarakat. Terkait dengan tenaga kerja yang akan di pekerjakan di kebun dan pabrik sawit, Salimi mengatakan bahwa baru-baru ini ia melihat tayangan di Metro TV di mana seorang anak yang dijanjikan untuk diterima bekerja di kebun sawit, ketika orangtuanya meninggal, janji itu pun tak di tetapi hingga ia menjadi pencuri sawit dan dipenjara 5 tahun. “Saya tidak menginginkan halhal ini terjadi di Mentawai” tegasnya.***

KLH Tak akan Tolerir Perkebunan Sawit Sri Harianto kepala Kantor Lingkungan Hidup Mentawai mengatakan tidak akan mentolelir kebun sawit yang akan mencemari lingkungan. Ia mengatakan bahwa dalam sosialisasi AMDAL di tingkat masyarakat bulan lalu ia sebutkan bahwa beberapa hal yang dia syaratkan kepada pengusaha sawit adalah bahwa perkebunan sawit harus tidak memiliki dampak negatif yang tidak bisa diminimalisir, kedua bahwa kayu yang dipotong saat land clearing tidak boleh dibakar dan tidak menimbulkan erosi ataupun longsor, ketiga bahwa limbah sawit harus bisa diolah sehingga tidak mengakibatkan pencemaran air. “Jika perusahaan sawit tidak bisa memenuhi hal ini maka Kantor Lingkungan Hidup tidak akan mentolerirnya” tegasnya. Walau masyarakat mengizinkan tanahnya untuk dijadikan kebun sawit, namun Sri mengatakan bahwa pihaknya tidak serta merta mengizinkan pengusaha sawit itu beroperasi mutlak. Kajian dampak lingkungan perlu dikaji serius sebelum beroperasi. ***

Sajian utama


10

22 Tahapan Izin

M

enurut Sri ada 22 tahapan yang harus dilalui pengusaha sawit untuk mendapatkan izin-izinnya. Dan saat ini masuk ke tahap ke tiga yakni penyusunan AMDAL setelah pengajuan permohonan dan penentuan lokasi. Selama sebulan terhitung 22 April pengusaha akan menyusun AMDAL dan akan diberikan kepada KLH Mentawai. KLH Mentawai akan menelitinya selama lebih kurang dua minggu dan selanjutnya akan diberikan kepada tim penilai di Bapedalda Propinsi. Setelah itu akan dilakukan pelepasan lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU) yang la-manya 35 tahun. Jika kelima per-usahaan sawit beroperasi di Men-tawai, menurut Sri akan ada 12

Rencana masuknya investor perkebunan sawit yang akan membuka 73.500 hektar di Mentawai dan mendirikan beberapa pabrik pengolahan sawit mendapat perhatian serius dari Sawit Watch, LSM yang memfokuskan gerakannya dalam mengegah perluasan kebun sawit dan mendorong pengelolaan industri sawit yang ramah lingkungan serta mematuhi standar HAM. Mereka meminta masyarakat hati-hati dalam mengambil keputusan.

Imran Rusli

arus dicermati betul dampak perkebunan sawit terhadap lingkungan, kehidupan sosial dan budaya masyarakat, juga terhadap buruh wanita dan anak-anak mengingat pengalaman daerah lain yang rata-rata tak menguntungkan masyarakat, terutama masyarakat adat,” ujar Inda Fatinaware, Koordinator Divisi Penguatan Organisasi Rakyat, Departemen Inisiatif Mitigasi Risiko Sosial dan Lingkungan Sawit Watch di Sekretariat YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) Minggu (9/5). Menurut Inda, perkebunan sawit akan berdampak pelepasan karbon dalam jumlah besar, merusak ekosistem dengan munculnya hama-hama baru terhadap perkebunan sawit itu sendiri dan tana-

H

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang perlu diperhatikan tingkat pencemarannya. Secara birokrasi Sri mengaku setuju dengan rencana pembukaan kebun sawit alasannya adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan Yusi Rio Kepala Dinas Kehutanan Mentawai. Menurutnya Pemda yang mengundang investor sawit ini. Karena itu semuanya harus ditanggapi secara positif dulu sebelum mengatakan menolak atau menerima. Tetapi sebagai pribadi Sri berpendapat bahwa kebijakan apapun Mentawai hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan

kebiasaan di Mentawai. Menurutnya pola perkebunan masyarakat yang sudah berjalan selama ini seperti cengkeh, kelapa, rotan, kakao, pinang, pisang dan sebagainya sudah baik hanya saja perlu ditingkatkan pengelolaannya dengan bantuan pemerintah. Sesuai dengan tugasnya ia mengharapkan agar dokumen AMDAL diberikan kepada setiap kecamatan di Mentawai agar masyarakat bisa membaca dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL-nya. Dan diharapkan masyarakat melaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup hal-hal yang terjadi di lapangan terkait dampak lingkungan yang terjadi. Terkait dengan adanya pencadangan areal kepada PT

Global Green, Sri mengatakan bahwa jika perusahaan ini jadi mengelola areal bekas HPH di kawasan Hutan Produksi maka pada tahun 2014 Mentawai akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 400 miliar per tahun. Hitungan ini menurut Sri didasarkan pada persentasi luas hutan di Indonesia yang akan menghasilkan karbon. Keseimbangan Lingkungan akan tercipta karena Global Green akan menanami bekas HPH yang kosong atau restorasi ekosistem. Lahan kritis akan ditanami kakao, cengkeh, kelapa dan pepohonan lain yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang paling mendasar menurut Sri bahwa tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat dan tidak berpin-

dah kepada pemilik perusahaan. Beda dengan HGU di perkebunan sawit, yang akan membuat masyarakat kehilangan tanah. Rio Kepala Dinas Kehutanan Mentawai mengatakan belum melakukan survey mikro terhadap lokasi yang dicadangkan karena semua tahapan masih dalam proses. Izin lokasi leading sektornya adalah BPN sedangkan IUP di bidang Perkebunan Dinas Pertanian Mentawai. Jika tahapannya sudah akan membuka kebun di kawasan hutan maka urusan pelepasan kawasannya ada pada Menhut. Jika di APL, ia akan berkordinasi dengan Dinas Pertanian tentang luasan kebun yang akan dibuat pengusaha. *** FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

P ABRIK Pabrik pengolahan sawit di Pangkalan Lesung, Pelalawan.

Sawit Watch:

Hati-hati Menerima Perkebunan Sawit man lain di sekitarnya, pencemaran sungai oleh pestisida dan hilangnya biodiversity (keanekaragaman hayati) di lokasi perkebunan terutama karena sifatnya

yang monokultur. “Banyak hama baru yang akan muncul, dan itu tidak hanya mengancam sawit itu sendiri, tetapi juga tanaman lain yang ada di seki-

tarnya. Selain itu sawit akan mencemari sungai karena dibutuhkan pestisida sebanyak 20 liter per tahun untuk satu hektar kebun sawit, selain itu masyarakat akan

kehilangan banyak hak-hak istimewa terhadap lingkungan tempat tinggalnya, karena akses ke wilayah konsesi akan tertutup sama sekali,” katanya.***

coklat, cengkeh, nilam, kelapa, rotan, manau, dan pohon buahbuahan yang selama ini menjadi makanan pokok orang Mentawai, segala sagu, keladi, pisang, ambacang, durian, langsat tak ada harganya bagi perkebunan besar bermodal triliunan rupiah, semua akan dibabat habis dan diganti kelapa sawit. “Pengalaman di daerah lain, tanaman dan lahan memang digantirugi, tapi penggantiannya benar-benar hanya merugikan masyarakat,” kata Inda.

Andrew Michael Vincent, Direktur Perkebunan dan Teknis PT Gozco Plantation Tbk, nenek PT SGPP dan MGPP yang akan membuka 39.300 hektar perkebunan sawit di Siberut Selatan dan Siberut Utara saat sosialisasi AMDAL di Sikabaluan 20 April lalu menjanjikan bahwa tanaman masyarakat yang terkena konsesi akan diganti per batangnya dengan harga yang disepakati bersama masyarakat,

Tak Bisa Lagi Ke Hutan

T

api yang paling buruk menurut Inda adalah hilangnya akses ke kawasan. Masyarakat takan bisa lagi masuk ke kawasan karena perusahaan akan menutup akses tersebut dengan pagar atau satpam, artinya kalau masyarakat masuk tanpa izin itu berarti melanggar properti mereka, karena mereka sudah menganggap lahan tersebut milik mereka. Bagi masyarakat Mentawai penutupan akses ini akan

berdampak sangat merugikan, karena kayu bakar takkan bisa lagi diambil, bahkan setelah jadi kebun sawit mereka takkan bisa mengambil pelepah daun sawit untuk bahan bakar. Masyarakat juga takkan bisa lagi mengambil kayu untuk membuat sampan, takkan ada lagi sayuran gratis, tak ada lagi daun obat-obatan yang dibutuhkan para kerei untuk pengobatan, dan takkan ada lagi perburuan untuk membuka dan menutup punen. Jangan pula berharap pada

Ke halaman 11

11

Sajian utama


dan kalau tidak terdapat kecocokan perusahaan akan mengeluarkan lahan masyarakat tersebut dari lahan perkebunan. Janji ini terkesan manis,

H

al lain yang akan disesali masyarakat adalah kehidupan ekonomi mereka kelak. Janji perusahaan untuk memberi kebun sawit dan mempekerjakan masyarakat memang direalisasikan, kata Inda, tapi realitasnya tak menguntungkan masyarakat, karena kebun seluas satu kavling atau 2 hektar tersebut takkan mensejahterakan masyarakat karena di dalamnya sudah termasuk hutang-hutang masyarakat pada perusahaan, misalnya untuk membeli pestisida dan herbisida, harga bibit, biaya transportasi untuk mengakut sawit ke pabrik dan seterusnya. Belum lagi kalau petani menggunakan jasa orang lain untuk mendodos (memanen buah sawit). Umumnya yang terjadi adalah petani berhutang terus ke perusahaan, tak pernah menikmati uang lebih. Selain itu posisi tawar masyarakat rendah. Sawit hanya tahan 24 jam. Lebih dari itu kualitasnya tidak bagus lagi untuk diolah menjadi minyak sawit, karena pabrik akan leluasa menekan harga. Awalnya mungkin Rp1.200 per kilogram TBS (Tandan Buah Segar) tapi beberapa bula kemudian mungkin hanya berkisar Rp80 – Rp300 per kg TBS. Kalau sudah menjadi TBB (Tandan Buah Busuk) masyarakat

karena dalam berbagai kasus di daerah lain, perusahaan tak pernah mengganti per batang tanaman, hanya ada penggantian untuk per hektar lahan, nilainya

juga tak seberapa yakni Rp1.5 juta per hektar untuk lahan produktif dan Rp800 ribu per hektar untuk lahan tak produktif. Setelah ganti rugi tersebut

D


Petani Nanas Subang Kehilangan Pencaharian

PEMBIBIT AN - Pembibitan coklat di Dusun Bose PEMBIBITAN akan gigit jari. Sawit juga tanaman manja yang harus dirawat dengan telaten. Masyarakat harus menghabiskan hidupnya untuk sawit kalau ingin hasil maksimal. Dari memupuk, membersihkan, memanen sampai membawa ke pabrik, mereka akan bekerja di kebun lebih dari10 jam per hari, menjalani kehidupan yang jauh lebih berat dari buruh pabrik, tak ada lagi waktu untuk

ajang Roundtable Minyak Sawit Lestari Oktober 2004, bahwa terdapat 25 jenis pestisida yang digunakan di perkebunan sawit. FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

ANGKUT - Kesibukan di sebuah penampungan sawit sebelum dibawa ke pabrik

kan, generasi keturunan masyarakat sudah tak tahu lagi hak-haknya, lagipula tanahnya dikembalikan ke negara, bukan ke masyarakat,” tegas Inda.***

Buruh di Tanah Sendiri

kehidupan sosial yang lain. Bagi masyarakat Mentawai itu berarti selamat tinggal punen, selamat tinggal uma, selamat tinggal perburuan, selamat tinggal sapou saina dan babi dan ayam, selamat tinggal P2D, selamat tinggal PNPM-MP, selamat tinggal KMN (Kredit Mikro Nagari), selamat tinggal gurau canda di beranda uma atau halaman gereja.***

Racun Mengancam own to Earth Nr. 66 Agustus 2005 memuat pengakuan Menteri Pertanian Bungaran Saragih di

diterima, masyarakat akan kehilangan tanah selamanya, karena HGU berlaku per 35 tahun dan bisa diperpanjang sampai 120 tahun. “Ketika tanah itu dikembali-

Semua berbahaya dan cenderung tak dikontrol dengan benar. Pestisida dan juga herbisida ini sangat membahayakan manusia, karena tanah dan sungai yang tercemar pada gilirannya akan menghantam manusia juga, terutama para buruh yang langsung bersentuhan dengan zat-zat kimia berbahaya tersebut. Salah satu herbisida berbahaya adalah paraquat. Racun pemusnah ilalang ini telah digunakan selama hampir 50 tahun di perkebunan kelapa sawit berskala besar atau kecil di Asia Tenggara. Di Indonesia paraquat dijual dengan nama Gramoxone, zat yang dikandungnya sangat berbahaya apabila terhirup, tertelan atau terserap melalui kulit. Sampai sekarang belum ada penawar terhadap racun paraquat. Saudara paraquat, glisofat tak

TEMPO Interaktif , Subang Subang:Ratusan petani nanas di sejumlah desa sentra penghasil buah nanas di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dipastikan kehilangan mata pencaharian bertani nanas yang sudah mereka geluti selama 40 tahun. Seluas 600-an hektare kebun nanas mereka akan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh PTP VIII Apdeling Tambaksari. Pemantauan Tempo di lapangan menemukan perkebunan nanas di Desa Kumpay, Kasomalang Kulon dan Tambakan, yang semula tampak menghampar dipenuhi daun panjang berduri itu, nyaris sudah habis dibabat. Memed Humaedin, salah seorang petani nanas, mengatakan sedikitnya 700 petani nanas yang ada di desanya resah karena sekonyong-konyong harus kehilangan mata pencaharian yang sudah dilakoni secara turun-temurun itu. “Kami frustasi, mengadu ke mana-mana tak ada tanggapan sama sekali,” tutur Memed. Ia menyebutkan pengaduan sudah disampaikan ke Bupati, pimpinan DPRD bahkan sampai ke pihak kepolisian. Memed juga menyesalkan sikap PTP VIII Apdeling Tambaksari yang tidak memberikan kesempatan untuk mempertahankan eksistensi petani nanas yang sudah menjadikan buah nanas sebagai trademark Kabupaten Subang, bukan saja di tataran regional, nasional bahkan internasional itu. “Kami tak habis pikir mengapa PTP VIII begitu zalim,” kata Memed dengan nada tinggi. Ahmad Budi Santoso, Ketua Serikat Pekerja PTP VIII Apdeling Tambaksari yang diberi kuasa mengamankan aset perusahaan, mengatakan pembabatan kebun nanas dilakukan atas dasar kesadaran para petani penggarap sendiri. “Tidak ada paksaan sama sekali,” ujarnya. Soal status lahan, ia mengklaim sepenuhnya milik PTP VIII. “Saya jamin itu.” Menurut Ahmad, di atas hamparan ratusan hekatre lahan bekas kebun nanas itu kelak akan ditanami pohon kelapa sawit yang hasilnya akan dimanfaatkan buat energi terbarukan jenis biofuel. “Kami sudah melakukan kajian, sawit cocok di tanam di sini (areal perkebunan Tambaksari),” Ahmad mencoba memberikan alasan. Ia juga meyakinkan bahwa para petani nanas mantan penggarap di perkebunan itu nantinya akan direkrut menjadi karyawan perkebunan sawit. “Sekarang pun sudah ada 250 orang mantan petani penggarap ytang direkrut menjadi pekerja,” tutur Ahmad. nanang sutisna (nanang sutisna)

kalah beracunnya. Di Indonesia glisofat dikenal dengan nama Roundup. Ampuh mematikan ilalang dan mendatangkan berbagai penyakit pada manusia penggunanya. Residu kedua herbisida ini juga membuat runyam sungai. Kejadian di Sungai Siak dan Sungai Rokan di Provinsi Riau memperlihatkan hancurnya ekosistem sungai dan bantarannya gara-gara limbah perkebunan sawit ini. Dampak paling buruk yang langsung dirasakan masyarakat adalah mati atau hilangnya jutaan ekor ikan yang sebelumnya merupakan salah satu sumber mata pencarian dan konsumsi publik, dan dampak merugikan itu tak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar perkebunan, tetapi juga oleh

masyarakat di hilir sungai. Ikanikan mati atau pindah entah ke mana gara-gara pestisida dan herbisida yang digunakan di perkebunan kelapa sawit. “Sungai takkan bisa lagi dijadikan sumber air minum, saya tidak tahu dari mana sumber air minum masyarakat Mentawai, yang jelas air sungai tak bisa lagi dikonsumsi,” kata Inda. Pengalaman di daerah lain, seperti Riau tadi, menunjukkan sungai dekat perkebunan sawit juga tak aman lagi digunakan untuk aktivitas MC (Mandi Cuci), karena airnya menyebabkan penyakit kulit, yang masih bisa hanya aktivitas K (Kakus), tapi orang Mentawai tidak buang kotoran di sungai, melainkan di semak-semak dekat sungai yang ujungujungnya ke sungai juga.***

Sawit Wacth mencatat sepanjang tahun 2008 saja terjadi 513 konflik terkait sawit. Kami publikasikan beberapa di antaranya.

z z z z z z z z z z z z z z z z

KPK Diminta Ikut Awasi Pilkad a TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi Anti Mafia Kehutana n meminta Komisi Pemberantasan Korup si ikut terlibat dalam persiapan Pemilihan Umum Kepala Da erah. Mereka mendesak KP K melihat rekomendasi izin praktek kaw asan selama proses pemilih an kepala daerah. “Ada kecenderungan menje lang pemilihan terjadi pemberian rekomendasi izin pengelolaan hutan secara besar-besaran,” ujar Juru Kampanye Hutan Wahana Lin gkungan Hidup Deddy Ratih di Warun g Daun,

Cikini, Selasa (16/3) Walhi mencatat selama tiga tahun terakhir ada 170 ribu alih fungsi lahan yang sebagian besar beralih menjadi areal pertam bangan. Yang terjadi, biasanya, bupati set empat memberikan izin itu me ski Menteri Kehutanan sudah menolakn ya. “Kasus seperti ini terjadi di Ma nggarai di Nusa Tenggara Tim Tapanuli Tengah,” kata Deddy ur dan . Sayangnya, kasus yang lalu mencuat adalah konflik antara pemerin tah daerah, perusahaan dan masyarakat, ketimbang indikasi korupsi dal am pemberian izin tersebut. Direktur Eksekutif Sawit Wa tch Abetnego Tarigan menga mini dugaan meningkatnya pember ian izin menjelang pemilihan kepala daerah. Dia bahkan mengungk apkan modus lain yakni izin terlarang diajukan oleh perusahaan yan g satu pemegang sahamnya dekat dengan penguasa. Parahnya, aparat pemerintah daerah terlibat dengan memb erikan kompensasi ke masyarakat, bahkan mengaku bagian dar i perusahaan. “Ini kan jadi tercampur-camp ur,” kata Abetnego. Sawit Watch mencatat ada 535 izin lahan non konversi pada 3,3 juta hektare lahan yang keb anyakan berada di luar Hak Guna Usaha. “Ini artinya ada izin bupati di hutan nonkonversi, dampak nya akan ada masalah dalam penerbitan Ha k Guna Usaha yang akan ber ujung pada pemungutan pajak,” jelasny a sambil menambahkan, “Ba nyak kerugian negara dari izin-izin ini, belum lagi externality cost akibat ker usakan lingkungan.” (dianing sari).

u Anak Dalam k u S , k ye ro P r su u Terg Susah Cari Makan

z z z z z z z z z z z z z z z z

ny a Da lam , kh us us sib Su ku An ak Na : bubi Ka , Jam ar , ah if nglebar, Sungaib TE MP O In te ra kt meilan, Desa Tanju an mb up Se hid Ke tin . Ba an k kelompo mprihatink i, Jambi, kian me kepala sawit. paten, Muarojamb oyek perkebunan pr r su gu ter it jep tan. “Ubi dan ter hu n kin sa ma wa se ka reka ncari makan di me h sa kan ,” keluh su ma i ka ar re Kini me kami harus menc na ma Ke tin a. k ad lam kelompo Ba ikan sudah tidak rga Suku Anak Da o, wa mp h Te ko to da g, pa ke jan Datuk Bu Sembilan ). Minggu (30/11 Bujang , Menurut Datuk rumah di nja me hutan yang upan hid ng dan sumber pe rkepe k tu un bis sudah ha k Batin po lom ke bunan. Saat ini di tiga desa, r ba se ter n ila Semb g, Bungku dan yakni Markandin “Mereka sudah Sungaiberuang. ncari rotan me s ra ke berkeja mukiman,” pe yang jauh dari un ini sedih. tah 91 ia pr ap ungk kiman mu pe tan kawasan hu kan, pada 2001 wit, PT Asiatik sa a lap ke Ia mengungkap an un rkeb 00 ebang untuk pe ktare, sekitar 1.0 mereka mulai dit seluas 20 ribu he ai i ak tan dip pe ng a ya rg l lua Persada. Area an bagi 350 ke anya diperuntukk hektare di antar i. tad sa ri tiga de itu akan an perkebunan mitra, berasal da an pada 2005 lah terwujud. Belum ah rn pe Namun, perjanji tak lam rut da Suku Anak Da da warga, menu diserahkan kepa kebun sawit kepa on), ian ati er nt mb Pla pe p a ru terealisasiny da (Wilmar Go ri Suku ri PT Asiatik Persa da l da sa ko ra be ryo u Ha ak di Bu meng a warga lain yang agai daerah, karena banyakny berasal dari berb ka re me l ha da ya. tan ka a,” ar Anak Dalam. “Pa Ut dan Sumatera a, Jaw , ng kambing hitam da di Pa nja seperti paknya selalu me tam lam Da unan milik PT ak eb Suku An lok lahan perk dituduh mencap ndatangi kantor ng ya me g n, an lai a or rg n ua wa luh hari lalu rib pu kepada Se . an da jik rsa an Pe Asiatik bun yang dij but menuntut ke perusahan terse an dalam ncadangkan lah mereka. ta Budi, telah me Lokasi ka , si. da va er rsa ns Pe ko ik i PT Asiat sebagai lokas ka re me n a ika ah ad us dij na rga pendatang kawasan hak gu dan bis dirambah wa n ha ua h nt da ba su an ng pk ra ini seka i menghara unan sawit. “Kam atasi masalah kawasan perkeb erah dalam meng da tah rin me pe ri da as teg n ka tinda sy aif ul bu kh or ii) (sy ini”, kata Budi.

Dewan Mamuju g n u d e G i d p di gedung p a in g n e M Barat, mengina i si n we la ta Su e unan P u, jadikan perkeb paten Mamuj Ratusan ng saat ini di Budong, Kabu ya n an ha at la m n ca lia Ke ba al

z z z z z

ni as t pengem a Ratusan peta eka menuntu dikuasai tanp ktif, Jakarta: setempat. Mer e lahan kami ar D) kt PR he (D u TEMPO Intera ah rib er se “Lebih dari ilan Rakyat Da a sejak 1985. i tidak p. Dewan Perwak i lahan merek mi jauh, kam bu sore. PT Astra Grou sa Ra eh , gu ol di en t ia m wi ul p M sa a. “Rumah ka ou o ny Gr Ac , in kelapa la tra ni ta As ak pe as PT si m , petani ngkapan g petani. dinator ak Menurut para , salah seoran an”, kata koor asin serta perle tim, itu dikembalik mi,” kata Naim g, beras, ikan ka ta ra membetuk rin in ge ah pi m se al i r, m as an po m ka m ak n i ko ia hak, st i, am “K nc pa . ke pa ni a ta wa . ad pe emba tutuntan mrin Endeng jika sampai Para petani m menyelesaikan mi menginap n pinggir RD Mamuju, Ta lik ke sini, ka akil Ketua DP terpadu untuk masih bertaha W ni i tim ta nj ja pe uk 0 i,” nt sa be 20 mau bolak-ba le r em ta se an. m t ki lik pa se an ba i ce ak m in ji ke ah an h mereka di l 20.30 malam gil agar masal Dewan beranj , hingga puku ksana dan tana an kami pang un rla ak t m te ai r Na rk . na te be itu k i rngan janj wan bena semua piha engaku lega de sampai janji de Para petani m eka menginap er M u. uj am DPRD M jalan gedung ) (a zw ar an as

z z z z z z z z z z z z z z z z z z Kebun Sawit Geser Jagung z z z z z

di Kantor Ratusan Petani Menginap Walhi Sumatera Selatan ola k me ng ina p em ban g - Set ela h dit TEM PO Int era kti f , Pal ung Dewan, Ged di dan n ata Sel atera n Kabupaten dikantor Gubernur Sum apa Har ar Sin ani dari desa sin, yua ratusan demonstran pet Ban a Sidomuyo, Kabupaten a Musibanuasin dan des han Wa or ant dik nap milih mengi Sumatera Selatan, me kalau persoalan mi tidak akan pulang Lingkungan Hidup. “Ka Desa Sinar rga wa i ard Suk r esai,” uja lahan kami belum sel ). Harapan, Rabu (21/10 n mengatakan, Walhi Sumatera Selata Anwar Sadat, Direktur si namun tan ins pa era beb nginap di mereka berencana me pai sekarang sam at, zinkan. Menurut Sad tidak ada yang mengi mereka. a kar per ian esa yel soal pen belum ada titik terang onstrasi ke dem i bal kem ana akan Hari ini, mereka berenc n, untuk ata Sel n Nasional Sumatera juga kantor Badan Pertanaha a rek Me a. rek me l nasib lahan setempat, mempertanyakan soa asi igr nsm instansi kantor tra igrasi. berencana mendatangi nsm tra petani ini adalah warga ok oleh apl karena sebagian besar dic ah sud a rek ku lahan me ulyo Para petani ini menga om Sid rga Wa seluas 73 hektar dan sejak PT Berkat Sawit Sejati VII N PTP il mb dia g mereka yan mempersoalkan tanah 387 hektar. tahun 2000 lalu seluas kat Sawit Sejati an yang dicaplok PT Ber lah i, ard Suk ut nur Me transmigrasi. rga wa di reka sejak menja merupakan lahan me estor dari inv i ilik perusahaan yang dim kan hak Namun kini dicaplok pat nda me uk unt ng ah berjua Malaysia itu. “Kami sud al,” katanya. kami, tetapi selalu gag mengatakan dari desa Sidomulyo, ir, haj Mu , ara ent Sem sangat tenang ya mn elu seb rga Sidomulyo pan mereka bahwa kehidupan wa idu keh , sejak PTPN VII masuk plat merah dan nyaman. Namun, ber n haa usa per 0, a tahun 200 berubah, setelah pad tar lahan mereka. itu mencaplok 387 hek kukan oleh aksi terbesar yang dila n aka rup me ini i Aks bali bertemu kem n aka a mereka juga petani, dan rencanany bersengketa. g sing-masing pihak yan dengan pimpinan ma i difasilitasi eks Dir ak pih dengan “Senin, ada pertemuan n titik uka nem me han sudah bisa Pemprov mudah-muda imis jika yang pes a jug at Sad un, at. Nam terang,”ujar Anwar Sad utusan, maka g bisa mengambil kep hadir bukan orang yan n sia-sia saja. pertemuan itu juga aka desakan dikantor kini tinggal berdesakitu, ani pet n Ratusa a siap-siap rek me A. Rivai dan hari ini Walhi di Jalan Kapten h h). sya ian ard f ari (ari ak. unt uk kem bal i ber ger

z MKonenflik Lahan Trans Agro Estate Banggai, Warga z gadu ke Gubernur z z z z z z z z z z z z z z TEMPO Interaktif, Palu lu:Sekitar 30 petan i asal Kabupaten (Sulteng), bersama Banggai, Sulawesi aktivis lembaga sw Tengah adaya masyarakat gubernur setempa mendatangi kanto t, Selasa (17/2). Wa r rga Desa Singkoyo, ini mengadukan pe Kecamatan Toili, Ba nyerobotan dan pe nggai nggusuran yang dil Sejati (KLS), perus akukan PT Kurnia ahaan perkebunan Luwuk saw it yang beroperasi Petani Singkoyo ad di wilayah mereka. alah warga transmi gasi swakarsa ma estate sejak 1995 ndiri dengan pola . Mereka meminta agro Gubernur Bandjela tindakan penggusar Paliudju menghenti an yang dilakukan kan pihak PT KLS milik Yusuf Ahmad, jur Murad Husain itu. u bicara petani Sin gkoyo mengataka pemerintah dengan n, proyek ini kerja PT KLS, dimana lah sama an transmigrasi agro yang dimanfaatka n untuk lokasi estate adalah lahan Hak Guna Usaha (HG 275 hektar melalui U) milik PT KLS sel mekanismen peny uas erahan pada 3 Jan Sebanyak 100 kk, uari 1999. 50 kk berasal dari Pulau Jawa dan 50 masing-masing me kk penduduk setem ndapat lahan dua pat, hektar yang perun hektar), lahan pang tukkannya perkebu an (0,5 hektar) da nan (1 n lah an pekarangan (0, Dalam perjalananny 5 hektar). a, warga transmigra jumlahnya bervaria n ini dibebankan si antara Rp6 jutaangsuan lahan yan Rp12 juta. Sebany g mampu melunasi ak 80 kk warga tra beban angsuran ter nsmigran seb ut, namun 20 kk lahan kurang subu yang kebetulan me r tak mampu melun ndapat asi angsuran. “Seba lahan 40 hektar ini nyak 20 kk dengan diberi pilihan oleh luas pih ak membayar ganti rug PT KLS untuk mena i lahan sekitar Rp nam sawit atau 40 juta,” kata Yusu Agus Salim, Kasi f Ahmad. Penempatan pada Dinas Tenaga Kerja membenarkan pe nuturan Yusuf Ah dan Transmigrasi ma Sulteng, d. Ia mengatakan, kerjasama transmi sejatinya program grasi agro estate antara pemerintah tahap, mulai tahun dan PT KLS terdir 1995 sampai 1999 i empat . Namun setelah tah PT KLS menghenti ap pertama berjalan kan secara sepiha k kerja sama terseb , pihak Dari 100 kk wargr ut. a transmigrasi Ag ro Estate, lanjut dia bertahan menolak , sebanyak 20 kk mengganti komodit masih i pertanian ke saw tetap harus dilunasi it sebab beban an . “Solusi yang ditem gsuran puh, PT KLS memb petani mengganti eri kesempatan ke komoditi tanpa me pada mbebankan angsura semua inikembali n yang belum lun ke PT KLS,” katanya. as. Tapi Pada kesempatan itu Sekretaris Provin proses hukum jik si Gumyadi memi a memang merasa nta warga menemp hak keperdataann uh Gumyadi juga berja ya dirampas oleh nji akan menyurati PT KLS. Bupati Banggai ag warganya itu. ar menfasilitasi ko nflik lahan Direktur Utama PT KLS Murad Husain Paliudju sebebelum sempat menemui Gubernur Bandjela perwakilan petani Singkoyo tiba di ka gubernur dan Mu ntor gubernur. Pe rad Husain berlang rtemuan su ng tertutup sekitar 20 Murad Husain me menit. nolak memberi ke terangan saat diceg gubernur. Ia memi at wartawan usai nta wartawan tak bertemu memberitakan soal (darlis ) sengketa lahan di Singkoyo.

BE NG KA YA NG , Ka lba r - Ketua As osiasi Agribisnis Barat Sudjono An Perunggasan Ka ggie mengatakan limantan produksi jagung mengalami penu di berbagai sentr runan tajam akiba a produksi t maraknya perke tersebut. Sudjono bunan sawit di pr Anggie mengataka ovinsi n di Kecamatan Bengkayang, prod Sanggau Ledo, Ka uksi jagung turun bupaten sampai 60%. Bany yang berubah me ak lahan pertania njadi perkebunan n jagung sawit,” katanya, Sebelumnya jagun ke ma rin kepada Antar g lokal Kalbar ha a. ayam sekira 15% nya bisa memenu dari kebutuhan. hi permintaan pe Selebihnya, masih ternakan dan Sulawesi. Bahk didatangkan dari an ada pakan ter Jatim, Jateng nak jadi yang did per bulan. atangkan dari Jaw a 500 ton Dia menambahka n dengan mengan dalkan pasokan pakan ternak dari bahan baku paka luar Kalbar, memb n dan uat biaya produk unggas menjadi si komoditas peter lebih tinggi. Selai nakan n itu kendala tra gelombang tingg nsportasi laut be i di musim-mus rupa im tertentu memp bi sn is in do ne erl ama penyimpana sia /m sb ) n, (

PODIUM


14

Nasionalisme Tergelincir Minyak Sawit I

su perubahan iklim telah membawa permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Sejak Eropa mendeklarasikan penurunan penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan biofuel hingga 10%, tak dapat dihindari lagi terjadinya pembukaan perkebunan besar kelapa sawit di Asia Tenggara, serta pembukaan perkebunan tebu dan bahan pembuat bio-energy lainnya di Amerika Selatan dan Afrika. Sebuah perusahaan Finlandia, Neste, bahkan merencanakan membangun kilang biofuel yang cukup besar di Singapura dalam waktu dekat. Investasi biofuel telah mulai berdatangan ke Indonesia. Perusahaan energi asal Swedia, Sweden Bio Energy akan menginvestasikan dana sekitar Rp1,3 triliun untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel di Indonesia. Investasi Biofuel juga dilakukan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) sekitar US$ 5,5 miliar, Genting Biofuel bersama Sinopec senilai US$ 3 miliar dan Indomal senilai US$ 1 miliar. Dari Perbankan Indonesia, pada 2007 hingga 2010, Bank Mandiri akan mengalokasikan kredit Rp11 triliun untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 321.268 hektar, yang tersebar di Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Pendanaan perbankan lainnya untuk Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN) mencapai Rp25,48 triliun yang antara lain berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp 12 triliun, Bank Mandiri (Rp11 triliun), Bank Bukopin (Rp1 triliun), Bank Pembangunan Daerah Sumbar (Rp0,98 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah Sumut (Rp0,50 triliun). Kelapa sawit merupakan

salah satu komoditi utama yang digunakan sebagai bahan baku penghasil biofuel. Sel-ama ini, perkebunan besar ke-lapa sawit menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Sistem perkebunan besar yang kerap mengabaikan sosial-budaya komunitas lokal/adat, juga ke-

rap menimbulkan permasalahan ekologi, dikarenakan dilakukan pada kawasan-kawasan ekologi genting. Tidak kurang dari 7.125.331 juta hektar lahan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, yang terdiri dari 3,3 juta hektar perkebunan rakyat, 760.010 hektar perkebunan negara, dan 3,064 juta hektar perkebunan besar swasta. Luasan tersebut akan semakin berkembang, seiring dengan adanya permintaan biofuel yang meningkat di dunia, serta semakin diberikannya keleluasaan investasi oleh pemerintah. Per-

oleh: Ade Fadli WALHI - [email protected] aturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/Permentan/ OT.140/2/2007 yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2007 mengijinkan swasta mengembangkan perkebunan kelapa sawit hingga 100 ribu hektar dalam satu kawasan di satu

kabupaten ataupun provinsi, yang disertai kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal yang diusahakan perusahaan. Ditambah dengan lahirnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit pada tanggal 16 Februari 2009, akan menambah terjadinya penghilangan lahanlahan berkehidupan rakyat.

Kelapa Sawit: Spesies Hutan Brazil Yang Mendunia Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil minyak sayur yang berasal dari Amerika.

Brazil dipercaya sebagai tempat dimana pertama kali kelapa sawit tumbuh. Dari tempat asalnya, tanaman ini menyebar ke Afrika, Amerika Equatorial, Asia Tenggara dan Pasifik selatan. Benih kelapa sawit pertama yang ditanam di Indonesia pada tahun 1984 berasal dari Mauritius Afrika. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt seorang Jerman pada tahun 1911. Pulau Sumatera terutama Sumatera Utara, Lampung dan Aceh merupakan pu-

sat penanaman kelapa sawit yang pertama kali terbentuk di Indonesia, namun demikian sentra penanaman ini berkembang ke Jawa Barat (Garut selatan, Banten Selatan), Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Papua. Perluasan perkebunan besar kelapa sawit sangat dipicu oleh meningkatnya kebutuhan minyak sawit, termasuk untuk kepentingan biofuel bagi kebutuhan masyarakat eropa. Sejak naiknya harga crude palm-oil (CPO) di pasaran dunia, akibat kebijakan Uni Eropa untuk menggantikan 20% kebutuhan bahan bakarnya dengan biodiesel, maka semakin cepat juga terjadi pembukaan kawasan hutan dan lahan-lahan produktif rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit. Awal tahun 1968, areal kelapa sawit yang semula hanya terbatas di tiga wilayah (Sumatera Utara, Aceh dan Lampung) saat ini sudah berkembang di 22 daerah Provinsi. Luas areal tahun 1968 seluas 105.808 ha dengan produksi 167.669 ton, pada tahun 2007 telah meningkat menjadi 6,6 juta ha dengan produksi sekitar 17,3 juta ton CPO, dimana 50,79% dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta, 38,8% merupakan Perkebunan Rakyat dan 10,39% merupakan Perkebunan Besar Negara. Perkebunan Monokultur Skala Luas Memusnahkan Tanah Harapan Kelapa sawit di Indonesia dikembangkan dalam sistem perkebunan monokultur skala luas. Sekurangnya dibutuhkan lahan seluas 6.000 hektar dalam satu hamparan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolah minyak sawit (Crude Palm Oil/ CPO). Sehingga dibutuhkan sekurangnya lahan perkebunan

Ke halaman 15

15

Podium


seluas 8.000 hingga 10.000 hektar untuk membangun sebuah usaha perkebunan yang integrated dengan industri CPO. Akibatnya semakin banyak lahan hutan serta lahan produktif rakyat yang diambil secara paksa oleh perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah (lokal maupun pusat). Pada beberapa kawasan, wilayah rawa (swamp forest), termasuk rawa gambut (peatland), kerangas (heat forest) dan hutan hujan dataran rendah (lowland rainforest), menjadi wilayah yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Konflik sosial cenderung kerap terjadi pada perkebunan besar kelapa sawit. Sawit Watch mencatat sekurangnya terjadi 513 konflik antara masyarakat dengan perusahaan di tahun 2008. Beberapa perkebunan besar kelapa sawit bahkan menggunakan lahan hutan lindung ataupun kawasan konservasi (taman nasional) untuk menanam kelapa sawit. Berbagai permasalahan lingkungan hidup juga harus dihadapi oleh masyarakat, disaat pembukaan lahan perkebunan yang berskala luas ini, kemudian menghadirkan banjir, erosi dan kekeringan di kawasan sekitar perkebunan. Sungai-sungai menjadi coklat dan tidak lagi dapat berfungsi sebagai biasanya. Sumur-sumur dan sumber air tanah lainnya semakin sukar ditemui di musim kemarau, dan terkadang juga terjadi di musim penghujan. Ketika pabrik pengolahan minyak sawit mulai terbangun, limbah-limbah dari pabrik CPO, yang kabarnya dapat diolah kembali menjadi sumber hara bagi tanaman kelapa sawit, justru menghasilkan limbah hitam dan berbau di aliran sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh komunitas lokal untuk kebutuhan sehari-hari. Pelibatan kelompok rakyat dalam perkebunan kelapa sawit melalui sistem plasma, juga belum memberikan sebuah keuntungan yang sebenarnya. Diletakkannya sertifikat tanah petani di perbankan sebagai jaminan kredit investasi kebun sawit, sering kali tidak mampu diperoleh kembali walaupun sudah melalui satu periode tanam (18-25 tahun). Sistem perjanjian lain yang sering diberikan oleh perusahaan adalah dengan menukarkan lahan seluas 10 hektar dengan

kebun sawit seluas 2 hektar, dan tetap dengan menjaminkan sertifikat lahan milik petani untuk biaya pembangunan kebun sawit untuk petani. Menggantungkan Harapan di Pelepah yang Rapuh Secara jenis, Kelapa sawit melahirkan permasalahan sendiri. Kelapa sawit membutuhkan bibit yang terbaik, yang hanya diperoleh dari industri penghasil bibit kelapa sawit. Hingga saat ini, baru lima perusahaan yang dinyatakan sebagai penghasil bibit kelapa sawit bersertifikat di Indonesia. Bila menanam bibit sawit yang dihasilkan dari kelapa sawit yang telah ditanam, maka kualitas minyak sawit yang dihasilkan menjadi sangat rendah, sehingga sering kali ditolak oleh pabrik pengolah minyak sawit.

Kendali harga dalam menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berada di tangan pabrik pengolah minyak sawit. Buah kelapa sawit yang cepat membusuk dan hanya berkualitas baik pada 24 jam pertama hingga 72 jam, dan setelah itu tidak dapat menghasilkan kualitas minyak CPO yang baik, sehingga pada wilayah-wilayah yang kapasitas pabriknya tidak mampu menampung produksi buah kelapa sawit, seperti di Kalimantan dan Sumatera, maka harga yang ditawarkan oleh pabrik kepada petani sangat tidak berada pada posisi yang

menguntungkan bagi petani sawit. Harga yang sempat melonjak hingga Rp 1.200 setiap kilogram sempat membahagiakan petani kelapa sawit. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung tak lama, yang kemudian harga setiap kilogramnya di tingkat petani kelapa sawit berkisar antara Rp80 hingga Rp300. Sehingga hanya petani kelas menengah dan berlahan luas saja yang mampu bertahan. Cara memanen tandan buah segar kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh orang yang masih bertenaga kuat, atau orang-orang muda. Pada usia 10 tahun ke atas, diperlukan galah tambahan untuk memanen buah kelapa sawit. Jenis ini yang kemudian membedakan dengan pohon karet, dimana setiap orang, termasuk anak-anak dan

orang tua, dapat memanen getah karet. Kondisi tersebut menjadikan setiap petani sawit yang sudah lanjut usia, harus mempekerjakan buruh dodos dan buruh angkut, yang akan menambah biaya produksi kelapa sawit. Penggunaan pestisida dan pupuk sangat dianjurkan dan cenderung wajib bagi petani sawit. Inputan kimia yang tinggi ini melahirkan ketergantungan tersendiri bagi petani kelapa sawit, belum termasuk dampak kesehatan akibat penggunaan pestisida tanpa pengaman. Pestisida dan pupuk kimia di-

pastikan mengalir kepada aliran air menuju sungai-sungai dan air tanah, yang selama ini merupakan sumber air bagi kebutuhan keseharian. Ini belum termasuk untuk mengatasi hama babi hutan, landak, ataupun hewan yang memakan bonggol sawit lainnya. Biaya produksi sudah dipastikan meningkat dengan kondisi yang ada ini. Belum lagi, dampak kesehatan yang akan dialami oleh petani sawit, karena penggunaan pestisida yang tidak memperhatikan cara penggunaannya. Kelapa sawit juga memiliki keunikan tersendiri, di mana setiap harinya kelapa sawit membutuhkan sekurangnya 20-30 liter air. Secara perlahan kemudian, kelapa sawit akan mengeringkan air tanah. Walau kemudian terlihat pada kebunkebun kelapa sawit

masih dapat ditumbuhi oleh tumbuhan penutup tanah (cover crop), namun sejatinya air tanah sudah sangat jauh berkurang. Pada usia 3 tahun, di daerah sekeliling kelapa sawit sudah sukar ditumbuhi oleh jenis-jenis pepohonan ataupun tanaman pertanian. Sistem tumpang sari yang selama ini dianjurkan dalam menanam kelapa sawit, belum pernah secara benar terjadi. Dalam proses penanaman kembali (re-planting) kelapa sawit, terdapat kesulitan, dimana bonggol kelapa sawit harus dicabut untuk kemudian dapat

menanam kembali. Atau kemudian melakukan penanaman pada wilayah yang belum ada kelapa sawitnya. Akar dan batang kelapa sawit sangat sukar untuk membusuk, kecuali kemudian diberikan perlakuan dengan menambahkan zat kimia tertentu (yang cenderung berbahaya bagi tanah dan kehidupan) pada batang dan akar kelapa sawit agar cepat membusuk. Biaya yang dibutuhkan untuk re-planting berkisar antara Rp25-30 juta setiap hektarnya. Hingga saat ini hanya pada wilayah Nanggore Aceh Darussalam dan Sumatera Utara bagian timur yang telah melakukan re-planting hingga kedua (periode tanam ketiga). Sementara pada sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan Timur bagian selatan, sedang memasuki tahap re-planting pertama (periode tanam kedua). Kelapa Sawit, Mau? Kelebihan komoditi kelapa sawit ini hanyalah ketika pemerintah dengan sangat mudah memberikan beragam fasilitasi, terutama bagi pengusaha, dalam pengembangan komoditi ini. Mulai dari kebijakan, finansial, hingga pengamanan kawasan kebun1. Langgengnya bisnis perkebunan kelapa sawit hari ini lebih banyak dikarenakan masih tingginya kebutuhan negara utara terhadap crude palm-oil dan produk turunan dari minyak sawit. Kondisi yang sama pernah dihadapi oleh komoditi cengkeh yang saat ini telah mengalami kehancurannya. Pilihan terhadap pengembangan komoditi tunggal dalam usaha pertanian dan perkebunan hanya akan membawa ketergantungan dan mendorong pada penghancuran sistem ekonomi kerakyatan. Konstitusi negara Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) telah mengamanatkan demokrasi ekonomi1 sebagai pilar ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya terhadap sistem kelola kekayaan alamnya. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki korporasi akan semakin menghilangkan akses dan kontrol sebagian besar rakyat Indonesia terhadap tanah dan sumbersumber kehidupannya. Kondisi ini akan menjadikan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat sejahtera akan semakin sulit terwujudkan.***

MENTAWAI NEWS Sebesar Rp138 juta dana program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) tahun 2008 macet. Total dana yang digulirkan ke Sikakap tahun 2008 Rp3 milyar, Rp697 berbentuk SPP. Akibatnya pencairan dana PNPM-MP tahun 2010 terkendala.


Macet, Rp138 Juta SPP PNPM-MP Sikakap 2008 FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

DKP Mentawai Tetapkan 5 Program Coremap Fase II 2010

Supri Lindra

K

etua UPK Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar

Joskamatir, keterlambatan pencairan dana bergulir untuk tahun ini disebabkan karena tahun 2008 terjadi kemacetan pembayaran kredit khususnya dana SPP yang mencapai Rp 138 juta. “Dana itu di gulirkan kepada 10 kelompok SPP yang berada di Sikakap,” katanya 27 April lalu. Sepuluh kelompok SPP tersebut adalah Majelis Taklim Khairul Nisa’ (Rp100 juta), Katet Baga (Rp51 juta), Usaha Mandiri (Rp65 juta), Usaha Ibu (Rp80 juta), Pakarekat

ARAHAN - Haradet Sababalat, Ketua LPSTK SIkakap sedang memberi pengarahan Baga (Rp65 juta), Rimata (Rp24 juta), Restu Bunda (Rp100 juta), Usaha bersama (Rp60 juta) dan Wanita Bina Sentosa (Rp152 juta). Menurut Joskamatir, sanksi program adalah dana bergulir SPP belum bisa dicairkan. Ketua Forum PNPM Kecamatan Sikakap Lanto Saleleubaja mengatakan, masalah kemacetan ini baru ia ketahui. “Sanksi yang diberikan adalah tidak lagi memberikan pinjaman pada dusun yang

menunggak kredit tersebut, sampai masyarakat lain mendesak kelompok yang masih menunggak tersebut untuk membayarkan kreditnya,” ujarnya. Sementara untuk tahun 2009 dana PNPM MP (dipakai tahun 2010) sebesar Rp2 miliar, untuk SPP di poskan sebesar Rp500 juta dari Rp2 miliar tadi. “Namun dana itu belum kami cairkan terkait masih ada Pokmas yang belum mebayar kreditnya,” pungkas Joskamatir.***

PB Sakorlak Kecamatan Sosialisasi Gempa SIKAKAP– PB Sakorlak Kecamatan Sikakap menyelenggarakan sosialisasi gempa ke anggota majelis Taklim Kecamatan Sikakap di Musholla Nurul Ihsan Sikakap yang diikuti 100 peserta, 2 Mei lalu. Ketua PB Sakorlak Kecamatan Sikakap Joskamatir mengatakan secara geografis Kepulauan Mentawai terletak di atas lempeng India dan Australia, sewaktu – waktu akan dapat mengakibatkan gempa bumi dahsyat. “Gempa itu bisa menimbulkan tsunami, tapi kapan terjadinya kita belum tahu, itu tergantung Tuhan,” katanya. Ia juga mengatakan dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang bencana alam maka korban jiwa akan dapat dikurangi, sebab dengan adanya sosialisasi tentu masyarakat lebih tahu apa tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi gempa bumi. “Kalau terjadi gempa bumi di atas 50 detik yang mengakibatkan orang dewasa tidak dapat

16

berdiri, setelah gem-pa terjadi langsung saja mencari tempat tinggi paling tidak 30 meter ketinggian di atas permukaan laut, sebab kemungkinan terjadi tsunami,” ujarnya. Selain itu membuat tempat pengungsian sesuai dengan aturannya, tempat pengungsian

yang baik itu kriterianya, tempat aman dari ancaman bencana alam dan binatang buas, lokasi cukup luas untuk menampung pengungsi minimal 3,5 meter per orang, lokasi mudah dijangkau, fasilitas air bersih ada, dan mudah melakukan komunikasi dengan tim Sakkorlak. spr

Pengurus LPSTK Desa Sikakap Mulai Berkantor SIKAKAP SIKAKAP– Pengurus baru Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap mulai sejak 27 April lalu mulai berkantor di Pondok Informasi Sikakap yang berlokasi di belakang Kantor Desa Sikakap. Pengurus LPSTK Desa Sikakap yang baru berkantor tersebut adalah Ketua Haradet Sababalat, Sekretaris Nalfri, Bendahara Alex Zalukhu, dan beberapa anggota Pokmas, Akibat tidak ada serahterima inventaris dan kunci pondok informasi dari pengurus LPSTK Sikakap sebelumnya yang diketuai oleh Attilius, Sekretaris Yohannes Napitupulu, dan Bendahara Nani Dewita, pengurus LPSTK Sikakap terpaksa membobol 3 kunci pintu. Alex Zalukhu mengatakan sejak dipilih menjadi pengurus dengan surat keputusan Kepala Desa Sikakap, 22 Februari lalu, baru sekarang pengurus membuka kantor di Pondok Informasi LPSTK Sikakap. “Untuk masuk saja kami terpaksa merusak kunci kantor ini,” katanya. spr

SIKAKAP SIKAKAP- Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini memberikan 5 program yang dikerjakan melalui Coremap Fase II, lima program yang diberikan DKP tersebut adalah pengembangan usaha rumput laut, pengembangan usaha budi daya kepiting bakau, pengelolaan rumput laut, pengembangan usaha pengelolaan ikan, dan warung pesisir, Menurut Bendahara LPSTK Desa Sikakap Alex Zalukhu, program tersebut akan dilaksanakan kelompok masyarakat yang lebih dulu menyerahkan proposal. “Semua proposal Pokmas usulan tahun 2010 harus masuk paling lambat tanggal 15 Mei ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara untuk kegiatan Coremap Fase II tahun 2011, proposal Pokmas harus masuk Juni 2010,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 29 April lalu. Ketua LPSTK Desa Sikakap Haradet Sababalat mengatakan dari sekian banyak proposal yang masuk ke LPSTK Desa Sikakap, ada usulan tidak masuk dalam program DKP tersebut terpaksa ditolak. “Proposal tersebut berupa seperti ternak babi, keramba jaring apung, dan keramba darat, tapi terpaksa proposalnya kita suruh ubah sesuai surat edaran dikeluarkan DKP Mentawai,” ujarnya. spr

LPSTK Desa Sikakap akan Tindak Penambang Terumbu Karang SIKAKAP SIKAKAP—Pengurus Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK ) Desa Sikakap,Kecamatan Sikakap, akan menindak tegas penambang terumbu karang, dan nelayan yang merusak terumbu karang di perairan Sikakap yakni yang menangkap ikan dengan bom ikan atau potasium. Bendahara LPSTK Desa Sikakap Alex Zalukhu pada Puailiggoubat, 28 April lalu mengatakan hal ini sesuai UU No 27 tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 27 menurut Alex jelas dikatakan, bagi masyarakat yang melakukan perusakan terumbu karang akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun, dan paling lama 10 tahun. Denda paling sedikit 2 miliar, paling banyak 10 miliar. “Sanksi tersebut berlaku bagi setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak, dan bahan beracun, dan atau cara lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang,” jelasnya. spr

Dana SPP Belum Disalurkan di Sikakap SIKAKAP – Dana PNPM untuk Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp600 juta di Sikakap belum digulirkan. Melihat kondisi itu Ketua Forum PNPM MP Kecamatan Sikakap Lanto Seleleubaja memanggil Fasilitator Kecamatan Sikakap Rifki Risnauli Sirait, Ketua UPK Joskamatir, Sekretaris UPK Nur Afni Oktavia, dan Bendahara UPK Farida Anum ke Kantor Desa Sikakap. Ketua Forum Kecamatan Sikakap Lanto Seleleubaja menanyakan ketua UPK Kecamatan Sikakap Joskamatir tentang dana bergulir. “Kok terus disimpan dalam bank kenapa tidak dibagikan saja ke kelompok SPP lainnya, kalau tak salah dananya mencapai Rp 600 juta, kalau digulirkan uang tersebut tentu ada manfaatnya bagi masyarakat,” katanya. Menangapi pertanyaan tersebut ketua UPK Kecamatan Sikakap Joskamatir menjawab, sebenarnya masalah perguliran dana SPP tidak ada masalah lagi, hanya tinggal menyelesaikan administrasi saja. “Setiap pencairan dana di PNPM MP harus ada laporan pertanggung jawaban, kalau waktu dekat ini selesai maka dana tersebut akan disalurkan kepada kelompok SPP dalam daftar tunngu, melalui kelompok kerja (pokja) Kecamatan Sikakap,” ujarnya. spr

17

Mentawai News


Dana bantuan rumah ibadah yang dikucurkan Pemkab Mentawai Desember 2009 untuk sejumlah rumah ibadah ternyata tak dimanfaatkan dengan baik. Di GKPM Sirilanggai Barat (Sibeuoncun) Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara misalnya penggunaannya dana tidak jelas. Urlik Tatubeket, Pendeta Resort GKPM Pokai juga mengamini sinyalemen tersebut karena dari Rp12 juta bantuan hanya terwujud 10 sak semen.

Bendahara GKPM Sirilanggai Diduga Menilap Dana Bantuan Gereja FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

69 Siswa SMA N I PUS Tak Lulus UN SIKAKAP SIKAKAP-Sebanyak 69 siswa SMAN 1 PUS tak lulus UN dari 165 siswa yang mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2009 – 2010 atau hanya 58,16 persen saja yang lulus UN di sekolah tersebut. Wakil kepala sekolah SMA N I PUS Bidang Humas Zaherman mengatakan dari 165 siswa mengikuti UN, yang tidak lulus 69 siswa, dengan rincian peserta ikut UN, jurusan IPS diikuti 74 siswa, lulus 18 siswa, tidak lulus 56 siswa, jurusan IPA diikuti 91 siswa lulus 78 siswa, tidak lulus 13 siswa. Pengumuman hasil UN tersebut keluar pada 26 April lalu. spr

Warga Saumanganyak Siapkan 1 Hektar Untuk SMA

Bambang Sagurung

lias, Sekretaris Gereja GKPM Sibeuoncun mengatakan pada Puailigoubat 24 April lalu bahwa dana bantuan sebanyak Rp12 juta tersebut habis untuk keperluan pengurus gereja. Misalnya untuk pembuatan rekening gereja guna pencairan dana bantuan tahap pertama oleh pengurus GKPM Sirilanggai Barat, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara ke Tuapeijat. “Selama kami di Tuapeijat untuk biaya pengurusan dan transportasi serta makan habis anggaran sekitar Rp3 jutaan,” jelas Elias. Setelah pengurusan rekening selesai, pengurus gereja tersebut pulang. Beberapa minggu

E

PINGSAN - Ayu pingsan setelah membuka amplop kelulusan-supri kemudian bendahara gereja, Sukir berangkat lagi Tuapeijat mengantarkan Spj tahap pertama. Menurut Sukir dana yang terpakai untuk pengurusan itu sekitar Rp4 jutaan. “Nggak masuk akallah kalau habis Rp4 juta untuk dia sendiri. Sedangkan kami bertiga saja yang berangkat hanya habis Rp3 jutaan, kok dia sendiri yang pergi malah habis lebih banyak?” gugat Elias. Karena penggunaan anggaran tidak jelas, umat GKPM di Sibeuoncum minta pengurus gereja melaporkannya secara terbuka. Namun entah mengapa hal itu tak terlaksana. “Kita juga sudah mendesak

bendahara untuk memberikan laporannya kepada umat karena selama ini yang dituntut umat itu pengurus , padahal yang banyak main bendahara,” jelas Elias. Adanya indikasi penyalahgunaan dana gereja ini juga dibenarkan oleh Urlik Tatubeket pendeta resort di GKPM Pokai. “Kita tidak berani meresmikan pembangunannya kalau laporan anggarannya tidak jelas, karena dari Rp12 juta bantyuan yang nampak hanya pembelian 10 sak semen,” katanya. Bendahara dan Ketua GKPM Sirilangai belum bisa dikonfirmasi karena berada di Tuapeijat dan Hpnya tak bisa dihubungi.***

14 Kegiatan Dilarang Mengunakan Dana PNPM - MP TAIKAKO-Dalam panduan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO dikeluarkan oleh Depertemen Dalam Negeri Republik Indonesia, ada 14 kegiatan yang dilarang mengunakan dana PNPM–MP. Dalam aturan tersebut dicantumkan, pertama pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktik atau partai politik. Dana tersebut dilarang digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah, Aturan ketiga dana PNPM dilarang digunakan untuk pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan yang merusak lingkungan seperti

pestisida, herbisida, obat-obatan terlarang, keempat pembelian kapal ikan berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya, kelima pembiayaan kaji pegawai negeri, Keenam pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah umur usia kerja, ketujuh kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang tembakau, kedelapan kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah dikelola. Sembilan kegiatan pengelolahan tambang atau pengambilan dan pengunaan terumbu karang, sepuluh pengelolaan sumber daya air dari sungai mengalir dari atau menuju Negara lain, sebelas kegiatan yang berkaitan pemindahan jalur sungai, dua

belas kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar, Tiga belas pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hektar, empat belas kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar lebih dari 10.000 meter kubik, Fasilitator Kecamatan Sikakap bidang pemerdayaan Rifki Risnauli Sirait mengatakan sesuai dengan visi PNPM – MP, tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan, misi PNPM – MP diantaranya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. spr

SAUMANGANYA SAUMANGANYA– Rencana pendirian SMA di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, disambut baik masyarakat Desa Saumanganya, bahkan sekarang kepala Desa Saumangaya Mulyadi Sagugurat siapkan 1 hektar tanah tempat berdirinya SMA tersebut, Mulyadi pada Puailiggoubat, Kamis, 29 April lalu mengatakan, dua kali Musrenbang di adakan di Kecamatan Pagai Utara tahun 2009 dan 2010, masyarakat Desa Saumanganya selalu mengusulkan pendirian SMA di Desa Saumanganya, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya, Sesuai dengan informasi disampaikan Wakil Bupati Mentawai Yudas Sabagalet pada acara temu ramah masyarakat Sikakap dengan anggota DPRD Propinsi. “Saat wakil bupati menyampaikan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mendirikan SMA di Kecamatan Pagai Utara tepatnya di Desa Saumanganya,” katanya. Dengan adanya SMA di Desa Saumanganya nanti menurut Mulyadi akan meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya, paling tidak uang kos anak tidak dipikirkan lagi. “Harapan kami perkataan wakil Bupati Mentawai ini cepat teralisasi, kalau masalah lokasi sekolah, masyarakat telah menyediakan 1 hektar, sekarang hanya tinggal membuat administrasinya saja,” harap Mulyadi lagi dengan wajah cerianya. Sementara tokoh masyarakat Desa Saumangayak Lister Syam mengatakan, kalau ada rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ingin mendirian SMA di Desa Saumanganya sangat mengembirakan sekali buat orang tua. “Paling tidak anak-anak kami bisa menamatkan sekolahnya di kampungnya sendiri,” katanya. spr

UASBN SD di Siberut Selatan Lancar MUARA SIBERUT SIBERUT-Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD di Kecamatan Siberut Selatan yang dimulai 4 Mei berjalan lancar. Ujian yang terpusat di Muara Siberut itu diikuti 20 SD Negeri dan 1 SD swasta dengan jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 396 orang, namun karena 2 orang tak hadir tanpa keterangan yang jelas peserta berkurang menjadi 394. Ali Mansyar, Ketua panitia ujian mengatakan dipusatkannya tempat ujian untuk memudahkan distribusi soal kemudian kerahasiaan dan keamanan soal dapat terjaga karena dititip langsung di kantor polisi setempat. “Kalau berpencar-pencar dikhawatirkan soal banyak yang rusak karena harus melewati laut atau sungai yang jauh,” katanya. Untuk dana transportasi siswa yang berasal dari SD jauh ditangani langsung oleh pihak sekolah yang nantinya akan diambil dari dana BOS (Bantuan Operasional Siswa). Sedangkan buat makan dan akomodasi ditanggung oleh orang tua murid. “Yang jelas jauh-jauh hari hal ini telah dibahas oleh sekolah masing-masing dengan orang tua murid,” jelasnya. Ujian dilaksanakan di 3 tempat yakni di SDN 13 Muara Siberut sebanyak 140 siswa, di SDN 09 Puro sebanyak 140 siswa juga dan di SMPN I Siberut Selatan dengan jumlah siswa sebanyak 116 orang. Ia mengatakan sejauh ini pelaksanaan tak menemui kendala apapun. “Soal lengkap dan tak ada yang rusak,pelaksanaan ujian pun tepat waktu,” katanya. gsn

UNDANG-UNDANG 8

Suara Puailiggoubat

L

NO 192, 15 - 31 Mei 2010

18

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (3)

Sawit Baik Sawit Buruk ima perusahaan sawit—dua di antaranya anak perusahaan Gozco Plantation di bawah bendera PT Palma Sejahtera, yakni PT Siberut Golden Plantation Pratama, dan PT Mentawai Golden Plantation Pratama— akan mengelola perkebunan sawit di Mentawai. Telah dicadangkan areal seluas 73.500 hektar untuk kelima perkebunan sawit itu di 10 kecamatan. Kelima perusahaan itu telah mengantongi Izin Lokasi selama 3 tahun dari Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Edison Saleleubaja. Era sawit memang telah datang ke Mentawai. Seperti juga pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sangat mendukung dibukanya perkebunan sawit di Mentawai. Apalagi menjelang diselenggarakannya Pilkada Mentawai 2011, pihak-pihak yang berkepentingan akan berlombalomba menampung curahan uang dari perusahaan perkebunan dan industri minyak sawit, maklum biaya kampanye mahal, partai pendukung harus dibayar mahal, suara harus dibeli. Masyarakat yang juga sedang pusing dengan tekanan ekonomi karena meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi juga menyambut rencana pembukaan perkebunan sawit dengan antusias, bayangan akan mendapat 2 hektar kebun sawit, pasar yang pasti pasca produksi, kompensasi terhadap tanaman-tanaman yang ditebang agar sawit bisa ditanam, uang hasil pelepasan tanah dan sebagainya membuat masyarakat melupakan halhal lain tentang sawit. Di mata mereka kini yang terlihat hanyalah uang kontan bertumpuk di atas meja, uang yang bisa membeli apa saja: sepeda motor, televisi, DVD player, kulkas, magic com, dispenser, mesin cuci, handphone, personal computer, laptop, speedboat, pompong, semen, pasir, bata, seng, sofa baru, spring bed, lemari, meja makan, pakaian, sepatu, sandal, juga biaya pendidikan, plesiran ke Tanah Tepi dan seterusnya, segala hal yang diidam-idamkan selama ini bisa dibeli dengan uang itu. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat lupa akan dampak buruk sawit, seperti penggusuran kebun coklat, nilam, cengkeh, ternak babi, hilangnya hak atas tanah, tertutupnya akses ke hutan, pencemaran sungai, meningkatnya suhu udara, punahnya hewan-hewan dan tanaman endemik, hilangnya nilai-nilai budaya dan kekerabatan, konflik sosial, premanisme dan meningkatnya angka kriminalitas karena meningkatnya budaya konsumtif dan seterusnya. Tapi semuanya terpulang kepada masyarakat, mau sejahtera sekarang tapi sengsara di kemudian hari atau bersabar dengan sumber-sumber sosial ekonomi dan budaya yang mereka miliki tapi sejahtera di masa datang. Paling tidak pengalaman dengan perusahaan kayu di masa lampau bisa dijadikan pegangan.***

Puailiggoubat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Bagian III) BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI Bagian Kesatu Keberatan Pasal 35 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Pasal 36 (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. Aziz Perdana 12 Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Pasal 37 (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/ atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Pasal 39 Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. BAB IX HUKUM ACARA KOMISI Bagian Kesatu Mediasi Pasal 40 (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. Pasal 41 Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Bagian Kedua Ajudikasi Pasal 42 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Pasal 43 (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Aziz Perdana 13 Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 44 (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan

ataupun tertulis. (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Bagian Keempat Pembuktian Pasal 45 (1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g. Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi Pasal 46 (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan Ke halaman 19

19

Undang-Undang


informasi. (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; b. menolak permohonan Pemohon

menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Aziz Perdana 15 serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-

memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan Aziz Perdana 14

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang- Undang ini. Pasal 60 Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Pasal 61 Aziz Perdana 16 Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 47 (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62 Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Pada saat berlakunya UndangUndang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 48 (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. Pasal 49 (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian

peradilan umum.

Informasi Publik; atau c. memutuskan biaya penggandaan informasi. b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 55 Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua Kasasi Pasal 50 Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

Pasal 53 Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/ atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56 Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UndangUndang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang- Undang yang lebih khusus tersebut.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 51 Setiap Orang yang dengan sengaja

Pasal 54 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau

Pasal 57 Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui

Pasal 64 (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA

Mentawai News Biadab, begitulah kirakira kata-kata yang terlontar dari orang tua korban kepada 2 oknum anggota Kepolisian Sektor Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan. Mereka yang seharusnya memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat justru menganiaya 2 pelajar SMP 30 April lalu tanpa alasan.


Oknum Polisi Aniaya 4 Siswa SMP Saibi FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

B

astianus (18), salah seorang korban pemukulan polisi mengatakan keja-

dian terjadi pukul 01.00 WIB dini hari, 30 April lalu. Saat itu ia lagi menerima telepon dari kerabatnya di Padang yang menanyakan kejadian pemukulan sehari sebelumnya. Tiba-tiba dua polisi datang, seorang yang diketahuinya bernama Heri—diduga Briptu Heri Rahmadi—menggertak Bastianus dan menanyainya dengan kasar ia menelpon siapa, Bastianus menjawab hanya kerabatnya. Oknum polisi itu kemudian mengumpulkan 3 anak asrama lainnya yakni Doni Menjabat (16), Anse-

20

POLSEK - Warga Saibi menuntut keadilan ke Polsek Siberut Selatan lmus (16) dan Ilan (13). Mereka disuruh duduk di lantai. Kemudian dengan galaknya, si Heri, bertanya. “Kalian melihat maling di sini! Kalian sembunyikan maling di tempat ini!,” kata Bastianus meniru kata polisi. Mereka jawab, “Tidak Pak, kami tak tahu apa-apa,” kata mereka bersahutan. Heri mulai panas. Bastianus ditanya lagi agar

mengaku bahwa ia melihat maling yang lari ke arah asrama sekaligus mengakui bahwa mereka sembunyikan maling. Namun jawaban mereka tetap sama. “Tidak, jawab saya saat itu karena memang saya tidak melihat atau menyembunyikan maling,” kata Bastianus. Meninju Telinga Seketika itu juga pipi kanannya

ditampar Heri, belum puas tinju petugas polisi itu menghantam pipi kanan dan telinga Bastianus, ia mulai meringis kesakitan karena telinga bagian dalamnya mulai mendengung dan sakit. “Saya berteriak minta ampun kepada polisi itu namun tak didengarkan, saya terus dipaksa mengakui hal yang tak pernah saya lakukan” tuturnya. Aksi kekerasan itu ternyata belum berakhir di situ, rambut Bastianus dijambak lalu ditampar lagi kemudian dihempaskan hingga badannya bergulingan ke lantai. Polisi lainnya yang bernama Joli hanya diam menyaksikan aksi brutal rekannya. Walaupun Bastianus sudah mengerang kesakitan namun kekerasan itu tak berakhir di situ, rambutnya dijambak lagi, lutut si

polisi menyodok ulu hati dengan kerasnya, untung Bastianus menangkis dengan kedua tangannya. “Kalau tidak saya mungkin langsung pingsan atau mati,” ujarnya. Setelah menghajar Bastianus, si polisi beralih kepada Doni Menjabat sambil berkata. “Kamu juga ya!” tendangan keras langsung bersarang ke rusuk kanan Doni, seketika itu ia langsung tersungkur sambil mengerang kesakitan. Habis ‘menjatahi’ Bastianus dan Doni, giliran Anselmus yang dihajar, tinju keras menghantam muka Anselmus. Tak puas meninju, Anselmus ditampar lagi. “Ia terus saja memaksa agar kami mengaku dan menyembunyikan maling, kami jelaskan bahwa kami tak tahu apa-apa kemudian tamparan menghantam muka saya lagi,” kata Anselmus. Ia mengatakan berkali-kali mereka menjelaskan bahwa mereka tak tahu menahu soal maling namun penjelasan belum selesai mereka dipukuli lagi. “Kami benar-benar babak belur dibuat polisi itu,” ujarnya. Setelah puas memukuli 4 pelajar tersebut, anak-anak itu digiring ke kantor polisi bersama 5 rekan mereka seasrama malam itu juga sekitar pukul 02.00 WIB. “Di sana kami diinterogasi namun gayanya sudah beda, tak kasar lagi” kata Bastianus. ***

2 kali penganiayaan, pertama yang dilakukan oleh Bowo dan kedua salah satu anggotanya. Namun ia menolak menyebutkan nama dan pangkat polisi penganiaya itu. “Tanya kapolsek saja. Anak-anak itu kan sudah sebut pada Anda,” katanya. Ketika ditanya apakah ia tahu mengenai pemukulan itu, ia mengaku tak dapat laporan dari anggota. Ia hanya mengatakan bahwa anggota mendatangi asra-ma itu malam hari dalam rangka penyelidikan kasus pencurian, pencurinya dicurigai lari ke sana karena setiap diburu setelah melakukan kejahatan ia selalu lari ke sana. Ia baru tahu ketika orang tua anak-anak itu melapor ke polisi, 30 April lalu. Setelah menerima laporan itu sekitar pukul15.00 WIB, korban langsung divisum di Puskesmas Muara Siberut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan mulai pukul 16.00 WIB hingga 00.00 WIB. Dari keterangan korban dida-

pat kesimpulan sementara bahwa mereka telah mendapat mengalami tindak kekerasan. Walaupun ia tak menyebut langsung pelakunya siapa namun ia mengakui salah seorang anggotanya terlibat dalam penganiayaan itu. “Ya, anggota kita terlibat dalam penganiayaan, paling tidak itu kata korban,” ungkap Gazali. Ia hanya bisa menyayangkan tindakan anggotanya yang melakukan kesalahan saat melakukan tugas penyelidikan. “Ada kesilapan dalam tugas yang dilakukan anggota,” katanya singkat. Yang jelas katanya, proses hukum dan pencarian keterangan tengah dilakukan untuk menentukan tersangka untuk diajukan ke jenjang hukum yang lebih tinggi. Kapolres Mentawai yang baru AKBP Partomo belum menjawab konfirmasi Puailiggoubat melalui telepon maupun SMS, sementara Kapolsek Siberut Selatan AKP Eriyanto dinas ke Tuapeijat.

Bowo Aniaya 7 Pelajar dari Saibi MUARA SIBERUT—Elsam (17), pelajar SMA di Siberut Selatan yang menjadi korban penganiayaan mengatakan kejadian terjadi 2 kali pertama pada 29 April dan yang kedua pada 30 April pada jam yang sama yakni pukul 01.00 WIB dini hari. Kejadian pertama terjadi pada 29 April saat ia bersama temantemannya sudah tertidur pulas karena telah larut malam, tibatiba datang segerombolan pemuda Muara Siberut yang berjumlah sekitar 15 orang yang mengaku tengah mengejar maling yang katanya lari ke arah asrama mereka, pintu kamar asrama digedor, 7 anak asrama terbangun dan dikumpulkan. Saat sudah dikumpulkan mereka langsung ditanyai oleh seorang dari gerombolan itu yang mereka kenal dengan nama Bowo, “Ia menanyai kami apakah kami melihat maling yang lari ke asrama ini atau tidak, kami jawab tidak karena kami sudah tertidur” katanya. Namun keterangan anak-anak

itu tidak dipercaya Bowo, ia memaksa anak-anak dengan kasar untuk mengaku bahwa mereka melihat maling yang lari ke arah itu, satu per satu muka anak-anak itu ditampari Bowo. Pemuda yang lain tak mencegah perbuatan Bowo termasuk 2 polisi yang ada saat itu, semua yang mendatangani asrama itu mengamini perbuatan kasar Bowo. “Tapi tak satu pun kami yang bicara dan melawan karena kami memang tak tahu apa-apa, dan tidak melihat maling datang,” lanjut Elsam yang sampai saat ini masih merasakan sakit di kepalanya akibat pemukulan itu. Ancam Bakar Asrama dan Benamkan Ketua DPRD Hendro (16), korban lain mengatakan perbuatan Bowo benar-benar keterlaluan. “Ia tak punya perikemanusiaan sama sekali, padahal berkali-kali kami sebutkan bahwa kami tak melihat, tak menyembunyikan maling tapi ia terus menampar,”

katanya. Selesai menampar, Bowo mengancam akan membakar asrama tersebut, bahkan ia mengancam akan membenamkan anggota DPRD Mentawai dari Saibi di asrama itu yakni Hendri Dori Satoko yang saat ini menjabat Ketua DPRD. “Siapa yang kalian banggakan di sini. Si dewan itu ya! Saya benam dia di asrama itu,” kata Elsam mengulang ancaman Bowo saat itu. Puas menampar dan memaki, gerombolan itu pun meninggalkan asrama itu. Anak-anak asra-ma yang berjumlah tujuh orang yang kena gampar saat itu yakni Zend Pattica Hizkia (18), Harmelius (16), Hendro (16), Ilan (13), Elsam (17), Supriadi (19) dan Doni Menjabat(16) hanya bisa meringis menahan sakit. Bahkan Elsam mengaku tak masuk ke sekolah selama 2 hari karena kepalanya kesakitan akibat dipukuli dan kurang tidur. Aiptu Gazali, Wakapolsek Muara Siberut membenarkan ada

gsn

21

Mentawai News


Sebanyak 60 orang warga Desa Saibi Kecamatan Siberut Tengah mendatangi kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Siberut, Jumat 30 April lalu untuk minta pertanggungjawaban terkait penganiayaan pelajar SMP dan SMA asal Saibi yang dilakukan oleh oknum polisi bernama panggilan Heri pada 30 April pukul 01.00 WIB di asrama pelajar Muara Siberut.

Warga Saibi Serbu Polsek Muara Siberut FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

mang begitu kalau anaknya dibegitukan,” model hu- tuturnya. kum itu sePontius (53), Warga lain mekarang, polisi ngaku sangat kesal dengan bisa seenak- perlakukan polisi dan Bowo yang nya pukul sa- seenaknya saja menganiaya. na dan sini?” “Apa polisi itu tak paham ketusnya. hukum?” ujarnya. Ia mengatakan Ia menga- harusnya polisi memberi perlintakan kalau dungan tapi justru berbuat seanaknya ber- baliknya. buat salah Ia berharap polisi pelaku pengatau terbukti aniayaan itu diberi hukuman yang mencuri ia berat oleh pimpinannya dan ditak keberatan pindahkan dari Siberut ini agar tak kalau ia di- terjadi kasus seperti ini. berikan hu“Kami tak butuh penegak hukuman untuk kum seperti dia, bukannya memmemberi pe- beri kenyamanan malah buat onar Gerson Merari Saleleubaja lajaran ba0- di sini,” kesalnya. hwa yang diMasimo Satoko, Kepala Desa POLISI - Polisi dan preman penganiaya menghilang, warga Saibi menunggu di Polsek Siberut Selatan lakukan salah Saibi Samukop berharap pelaku elombang pertama massa Siberut. Setelah pembicaraan dan antara polisi dan warga karena namun kalau tak salah di-aniya, ini ditindak tegas oleh pimpinannya. sebanyak 30 orang datang suasana tambah kondusif baru mereka menilai proses yang tak bisa diterima. Ia mengaku sangat kecewa war2 speedboat tiba pada dilakukan pemeriksaan korban penanganan kasus itu lamban. “Kehidupan anak kami di asra- ganya dianiaya tanpa sebab.”Saya pukul 15.00 WIB. Masyarakat yang berupa pengambilan visum dan Mereka dipertemukan dengan ma sudah susah karena kadang berharap pihak kepolisian memterbakar emosi karena tak terima interogasi. Bowo dan polisi penganiaya itu, kami terlambat kasih kiriman, proses kasus ini secara tuntas, penganiayaan polisi terhadap Karena rekan-rekannya yang namun polisi menolak. ditambah penganiayaan lagi. oknum yang terlibat diberi gananak-anaknya nyaris berbuat datang pada gelombang I ke Muara Warga nyaris mengamuk Orang tua siapa yang tak marah jaran” tuturnya. *** anarkis sesampainya di Polsek itu, Siberut tak kunjung balik ke Saibi, ketika seorang anggota Polsek mereka juga hampir menyambangi sebanyak 30 warga dari Saibi Siberut Selatan mengancam merumah Bowo untuk memberi Polisi Ditulou Rp5 Juta gelombang II datang untuk reka akan mendatangkan berperhitungan, untung Masimo memastikan situasi rekan- kompi-kompi polisi dari Padang Satoko, Kepala desanya dan MUARA SIBERUTSIBERUT-Setelah terlibat perdebatan yang alot dan panas, rekannya yang datang lebih dulu, dan Tuapeijat kalau warga membeberapa tokoh masyarakat bisa kasus penganiayaan 4 pelajar Saibi yang melibatkan anggota mereka sampai pukul 22.00 WIB. balas penganiayaan tersebut. AncaKepolisian Sektor Muara Siberut berakhir dengan keputusan denda meredam kemarahan warga. Dengan badan yang basah kuyub man ini membuat emosi massa pada 1 Mei lalu. Setelah emosi warga bisa dan emosi yang membara mereka makin terpicu. “Mau berkompiDua orang yang terlibat dalam kasus penganiayaan yakni Bowo dikendalikan baru dimulai langsung mendatangi kantor kompi mau peleton terserah, kami masyarakat Muara Siberut dan polisi yang disebut bernama Heri— pembicaraan mengenai kasus itu, diduha Briptu Heri Rahmadi—dikenai tulou sebesar Rp10 juta, Polsek. siap hadapi, yang jelas kami tak warga saat itu diterima oleh Aiptu masing-masing wajib membayar Rp5 juta. suka anak-anak kami dianiaya!” Gazali, Wakapolsek dan Bripka Indra Gunawan, salah seorang warga Saibi mengatakan Polisi Ancam Warga sergah mereka. Alde Ryadi, Kanit Reskrim (Kepala pembayaran itu langsung dilakukan di Kantor Polsek secara tunai. Sempat terjadi ketegangan Amarah warga yang baru Sempat terjadi tawar menawar namun pendirian warga dan orang Unit Resimen Kriminal) Muara datang tersebut berhasil diredam tua korban dengan jumlah tulou Rp10 juta tak bergeming. “Mereka oleh kepala desa dan beberapa sudah bayar,” katanya. warga yang datang duluan. Mereka Khusus oknum polisi selain denda, warga juga meminta untuk Sosialiasi Kurang, Warga Tak Banyak Tahu ditindak secara dinas karena telah mencoreng citra kepolisian. memberi penjelasan bahwa proses Aiptu Gazali, Wakapolsek yang ditanya mengenai kasus itu menolak Jadwal Pilgub hukum tengah berlangsung. “Jadi berkomentar. “Tanya kapolsek saja” ujarnya. Kapolsek saat itu tak mohon tenang karena sekarang ada karena lagi urusan dinas di Tuapeijat. Sementara Kapolres MUARA SIBERUTSIBERUT-Kurangnya sosialisai dari Komisi Pemilihan polisi tengah memproses kasus Mentawai AKBP Partomo tak menjawab telepon dan SMS Umum Kabupaten Mentawai mengenai pelaksanaan pemilihan ini, jangan anarkis agar tak jatuh Puailiggoubat. Penganiayaan remaja di bawah umur tergolong gubernur (Pilgub) mengakibatkan banyak warga Siberut Selatan korban lagi,” kata Masimo. pelanggaran terhadap UU Nomor No 23 tahun 2002 tentang

G

tak tahu jadwal pemungutan suara. Berbeda dengan pemilihan legislatif tahun lalu, Pilgub 2010 sangat sepi. Poster-poster calon gubernur (cagub) pun sangat minim, partai politik pengusung Calon Gubernur (Cagub) tak ada yang melakukan kampanye ke masyarakat. Akibatnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti akan sepi pemilih karena warga tidak tahu siapa cagub. Petrus, salah seorang warga Dusun Ugai Desa Madobak misalnya. “Kami tak tahu kapan pemilihan, kami hanya dengar sepintas dari isu orang-orang tapi bagaimana jelasnya tak tahu,” katanya. Ia mengatakan warga juga tampaknya tak antusias dengan pilgub ini, selain tak kenal orangnya juga tak ada untungnya. “Buat apa memilih, orangnya juga kami tak kenal, bagus golput karena tak ada untungnya,” ujarnya. Maternus, warga Muntei juga mengatakan kebanyakan warga tak peduli pilgub. “Mau gubernur ada atau tidak, tak ada urusan, efeknya di Mentawai tak terasa,” katanya santai. Ia mengatakan lebih bagus ke ladang atau kerja untuk memenuhi kebutuhan dari pada mengurusi hal semacam itu. KPU Sumbar memutuskan ada 5 pasangan calon gubernur yakni pasangan Ediwarman-Husni Hadi memperoleh nomor urut 1. Marlis Rahman-Aristo Munandar nomor urut 2. Irwan PrayitnoMuslim Kasim, nomor urut 3. Endang Irzal-Asrul Syukur nomor 4, dan Fauzi Bahar-Yohannes Dahlan nomor urut 5. Pemilukada serentak akan dilakukan 30 Juni mendatang. gsn, rus

Polisi Biadab Edi Rusli, ayah Doni Menjabat, korban penganiayaan polisi kepada mengatakan tindakan polisi sangat keterlaluan, biadab dan idak mencerminkan sikap seorang penegak hukum. “Polisi itu benar-benar kurang ajar, kalau mau adu kuat jangan sama anak kecil, hadapi bapaknya kalau mau,” katanya dengan nada tinggi. Ia sangat menyayangkan perlakuan kasar itu, ia mengatakan walau pun anak-anak itu jauh dari mereka tapi mereka punya orang tua yang siap membela mereka. Ia menyebutkan warga saja yang awam soal hukum takut melakukan penganiayaan, tapi kok polisi seenaknya saja mengumbar kekerasan. “Apa me-

Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan penganiayaan bukanlah delik aduan, pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku. gsn, prl

DPS Ngawur, Pemilih Tak didata MAILEPPETMAILEPPET-Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dikeluarkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan terkesan asal jadi. Di Dusun Tei-tei Sinabak, warga mengaku umur dan tempat lahir mereka banyak yang salah. Harusnya tanggal lahir orang tuanya tapi malah dimasukkan dalam tanggal lahir anaknya. Status anak yang belum kawindibuat sudah kawin. Warga mengaku mereka tak didata oleh petugas. Maria Farida, salah seorang warga mengaku DPS yang dikeluarkan oleh PPS salah. Harusnya anaknya lahir 13 Juli 1987, tapi yang tertera malah umurnya yang lahir 1960. “Inikan data asal jadi karena petugas tak mendata kami,” katanya. Agustinus Pariji juga mengaku tempat lahirnya juga salah, harusnya ia lahir di Jawa namun yang tertera di DPS lahir di Maileppet. ”Mungkin mereka asal masukkan data orang kali,” ujarnya. Pengecekan Puailiggoubat (2/5) ke DPS di Tei-tei Sinabak terbukti banyak data yang ngawur. Pemilih yang sudah pindah alamat juga tak ditukar. gsn

Mentawai News Kenaikan pajak ekspor kakao sebesar 15% mempengaruhi penurunan harga jual kakao di tingkat petani. Tak terkecuali di Mentawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.67/2010 tentang Pelaksanaan Ekspor Biji Kakao, pemerintah menerapkan bea keluar ekspor kakao sebesar 5 hingga 15%. Permenkeu tersebut berlaku aktif sejak 1 April lalu.


Gara-gara Pajak, Harga Kakao Anjlok FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Kadus Maileppet Buat Rumah di Jalan P2D

Gerson Merari Saleleubaja

COKLA T - Coklat sudah menjadi salah satu sumber pernghasilan masyarakat COKLAT

etani kakao di Mentawai tampaknya tak mengetahui penyebab anjloknya harga kakao di Siberut Selatan. Mereka hanya tahu jatuhnya harga kakao karena pasokan yang berlebih. Alek, petani kakao di Muntei mengatakan saat ini harga kakao turun drastis. Biasanya pedagang di Muara Siberut membeli Rp25 ribu per kilo Februari lalu, kemudian turun menjadi Rp23 ribu per kilo. Maret turun lagi jadi Rp20 ribu dan terakhir April hingga Mei harga kakao jadi Rp17 ribu per kilo. “Sampai saat ini tak naik-naik lagi” katanya. Ia mengaku tak tahu penyebab jatuhnya harga kakao, ia hanya bisa

berharap harga kakao naik lagi karena pendapatan petani dengan harga Rp17 ribu sangat tidak berarti. “Saya rugi karena modal kerja dengan harga jual sangat tidak sesuai,” tuturnya. Walaupun harga kakao anjlok di pasaran, ia tak berniat meninggalkan perkebunan kakaonya karena dari sanalah ia bisa hidup. “Hasil penjualan kakao cukup diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya. Mikael, petani lain mengatakan walau pun harga kakao saat ini tak sebagus dulu namun ia tetap bertahan untuk berkebun kakao. “Itulah pekerjaan yang menjanjikan saat ini,” katanya. Ia mengaku risau dengan turunnya harga cokelat. “Kalau harga turun terus menerus, kami petani sangat diru-

P

gikan. Saya berharap pemerintah mau memperhatikan hal ini,” harapnya. Ujang, penampung kakao di Muara Siberut pada Puailiggoubat mengatakan pemberlakuan kenaikan pajak kepada pengusaha kakao oleh pemerintah memaksa mereka menekan harga agar tak merugi. Katanya pabrik dikenakan pajak tinggi sehingga mereka turunkan harga untuk menutupi biaya produksi, penampung di Padang yang tak mau rugi juga ikut menurunkan harga hingga ke pedagang penampung kakao di Muara Siberut, harga ikut diturunkan. “Pajak penyebab harga turun, kita yang susah bayar pajak, pemerintah enak-enakan gelapkan pajak,” katanya. ***

12 Siswa SMAN 1 Siberut Selatan Tak Lulus UN MUARA SIBERUT-Sebanyak 12 orang siswa SMAN I Siberut Selatan tak lulus dalam Ujian Nasional (UN). Dari 126 orang ikut UN, hanya 114 yang dinyatakan lulus.

22

Berbeda dengan tahun lalu, prestasi siswa SMAN I Siberut Selatan tahun ini jauh melorot, kalau 2009 lalu semua peserta lulus semua sekarang berbeda. Pengumuman hasil UN dilakukan secara tertutup, siswa yang ingin melihat hasil UNnya diberikan amplop berisi keputusan lulus atau tidak. Yubob Salim, salah satu guru di sekolah ini mengatakan banyak penyebab sampai prestasi siswa melorot. Pertama tempat belajar yang berpindah-pindah akibat sekolah yang rusak, kadang numpang di SD kadang di gedung rusak. Suasana belajar yang tidak kondusif karena dihantui gedung sekolah yang sewaktu-waktu bisa ambruk apalagi sering gempa. “Di sini kami tak bisa belajar tenang, selalu was-was sehingga murid tak bisa konsen-

trasi mengikuti pelajaran,” katanya. Selain itu, ia mengatakan percepatan jadwal ujian juga mempengaruhi prestasi UN siswa. “Pelajaran kami kebut sehingga tidak ada waktu bagi murid untuk mendalami karena waktu ujian yang dipercepat” ujarnya. Ia juga mengaku soal ujian untuk tahun ini jauh lebih sulit ketimbang tahun lalu. Namun ia berusaha membesarkan hatinya dengan membandingkan prestasi sekolahnya jauh lebih baik ketimbang SMA lain di Mentawai. “Kita jauh beruntung karena jumlah yang tidak lulus lebih sedikit dibanding SMAN I PUS,” katanya. Bagi siswa yang tidak lulus diharapkan segera mendaftar lagi ke sekolah untuk mengikuti ujian susulan yang akan diadakan di Tuapeijat pada 10-14 Mei. gsn

MAILEPPET MAILEPPET-Gara-gara lokasi perumahan yang mulai sempit di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, Kamilus Pariji, Kepala Dusun Bat Siritengah nekat mendirikan pondasi rumahnya di atas jalan P2D. Gara-gara kelakuan Kadus tersebut akses jalan masyarakat yang berada di bagian dalam jadi terganggu karena pondasi rumah itu terletak tepat di mulut keluar gang. Walau pun terusik masyarakat di sana tak ada yang berani protes selain yang tinggal di dalam masih kerabat, Pariji juga seorang Kadus. Kamilus Pariji pada Puailiggoubat, 30 April lalu mengaku nekat membuat rumah di atas jalan karena terpaksa. “Rumah saya sempit, mau digeser ke samping sudah ada rumah, maka satusatunya yang lowong di atas jalan itu,” katanya. Ia mengaku bahwa jalan itu tak bisa dirusak karena fasilitas umum, namun tetap saja ia melanjutkan pembangunan di atas jalan itu. “Lokasi rumah yang kosong sudah diisi warga lain, bagaimana lagi. Bukan karena saya seorang Kadus sehingga berbuat begitu,” katanya. Ia malah membela diri. “Mana yang bagus rumah yang dipindah atau jalan yang dipindah,” ujarnya. Padahal jalan sudah dibangun sejak 2003 yang silam. Untuk membenarkan tindakannya itu ia mengatakan akan mengalihkan sambungan jalan dengan membelokkannya. gsn

Mulai Mei, Guru TK Harapan Tak Bergaji MAILEPPETMAILEPPET-Memasuki bulan Mei tahun ini, guru TK (Taman Kanak-kanak) NPM_MP (Harapan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan tak punya gaji lagi karena anggaran sudah habis. Selama setahun yakni 2009 guru digaji dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) sebesar Rp400 ribu per bulan. Namun memasuki Mei tahun ini alokasi dana tersebut tak ada lagi sehingga 2 orang guru dan seorang Kepala TK Harapan harus mengajar secara sukarela kalau tidak ingin sekolah tutup. Sejak dibangun 2008 dan dibuka pada 2009, jumlah murid TK berjumlah 26 anak yang dibagi dalam 2 lokal. Sandra Novita, guru TK itu mengaku bingung bagaimana kelanjutan sekolah ini. “Kalau guru-guru tak digaji lagi mungkinkah sekolah ini bertahan” katanya. Ia mengatakan perihal ini telah dilaporkan kepada Kepala Desa Maileppet, namun sampai saat bulan ini belum ada jalan keluarnya. Ia hanya bisa berharap solusi yang cepat. “Kasihan anak-anak kalau sekolah sempat terhenti di tengah jalan” tuturnya. gsn

17 Siswa SMPN I Siberut Selatan Tak Lulus UN MUARA SIBERUTSIBERUT-Isak tangis Siswa mewarnai acara pemberian amplop hasil Ujian Nasional (UN) 10 Mei lalu di SMPN I Siberut Selatan. Ada yang menangis karena bahagia akan kelulusannya ada juga yang menangis karena tak lulus. Dari 162 siswa yang ikut UN, 17 siswa diantaranya dinyatakan tak lulus. Kekhawatiran Erizal, Kepala SMPN I Siberut Selatan terjawab sudah ketika itu ia tak berani mematok tingkat kelulusan siswa sebesar 95 persen karena tingkat kesulitan UN saat ini lebih tinggi. “Siswa saya yang lulus hanya 89,51 persen, yang tak lulus 10,49 persen yakni 10 perempuan 7 orang laki-laki” katanya. Namun ia bersyukur hasil UN anak didiknya masih tinggi ketimbang SMPN lain di Mentawai. Ia mengatakan ketidaklulusan siswa tak sepenuhnya pada UN, ada ujian lain yang siswa juga dituntut harus lulus yakni ujian akhir sekolah (UAS). “Kriteria kelulusan tak hanya dilihat dari UN, tapi hasil UAS juga, Ketika siswa tak lulus UAS tapi lulus UN ia dinyatakan tak lulus begitulah aturannya” ujarnya. Dari 4 bidang studi yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS dan Matematika, siswa tidak banyak lulus pada pelajaran Bahasa Inggris dan Indonesia. Sementara di SMP Yos Sudarso, dari 80 siswa yang ikut UN hanya 3 siswa yang tak lulus. Siswa yang tak lulus akan mengikuti ujian susulan pada 17 Mei di SMPN I Siberut Selatan. gsn

23

Mentawai News


Masyarakat Desa Sikakap menangkap dua kapal asal Sibolga yang sedang beroperasi di perairan Dusun Cimpungan, Desa Matobe, sekitar 1 mil dari tepi pantai, tepatnya di posisi Lintang Selatan ( LS ) 02-43.363, Bujur Timur ( BT ) 100-13-314, pada tanggal 27 April lalu.

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

ua kapal tersebut adalah KM Mandiri II dengan Kapten Regimanalu dan KM Reganda II Kapten Horas Nainggolan, dua kapal ini memiliki izin tangkap yang di keluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang, dengan surat izin No 09/SIPI – TKP/XI/2009, Kapal tersebut menangkap ikan dengan mengunakan waring gurami dengan bahan dasarnya dari tali, waring ini menangkap ikan pantang pilih, anak ikanpun ikut di tangkap, diatas kapal KM Reganda II masyarakat menemukan 1 ton ikan jenis jumpo, seng 6 buah. Kapten kapal KM Reganda II, Horas Nainggolan mengatakan kapal yang dibawahnya adalah milik Joel Salter Sinambela warga Pandan Sibolga, tapi surat izin tangkapnya dikeluarkan oleh DKP kota Padang, menangkap ikan di perairan Mentawai sudah 3 bulan, menangkap ikan di tepi-

Suara Daun

Dua Kapal Sibolga Ditangkap Masyarakat Sikakap

D

TANGKAP AN - Masyarakat lihat hasil tangkapan Kapal Roganda II di Dusun ANGKAPAN Cimpunagan Desa Matobe tepi dekat karang. Anggota Kamla Sikakap Koptu Raymul, mengatakan masalah surat izin mulai dari izin berlayar sampai izin penangkapan lengkap, dua kapal ini hanya melakukan pelanggaran zona tangkap, mereka menangkap ikan di daerah pemancingan nelayan tradisional, kapal tersebut ditangkap oleh masyarakat Desa Sikakap. “Kami hanya mengamankan saja jangan-jangan warga bertindak anarkis,” katanya Staf Syahbandar Sikakap, Martanis menambahkan, untuk sementara kapal tersebut diamankan dulu di pelabuhan kesyahbandaran Sikakap termasuk surat

kapal, sampai ada penyelesaian dengan masyarakat nelayan Desa Sikakap yang menangkap kapal tersebut, tambahnya. Kepala DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Kepulauan Mentawai Edi Sukarni ketika dihubungi stafnya Saidina Ali lewat telpon, mengatakan ia sangat menyesalkan sekali tindakan kapal-kapal haram yang selalu mencuri ikan di perairan Mentawai. “Begitu juga dengan DKP Kota Padang kalau mau memberi izin tangkap tolong pantau dan arahkan daerah tangkapnya, sebab mudahnya pengurusan izin pelayaran dan

Roberta Sarogdog

tangkap di DKP kota P a d a n g , sehingga Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi penonton dari ulah nelayan tersebut, padahal mereka tidak pernah mengurus izin tangkap di DKP Mentawai,” kesalnya. Setelah diadakan perundingan di hadiri oleh kedua kapten kapal, pihak

Syahbandar Perikanan Si-kakap Basra, pemberi izin tangkap perikanan Fadli, Kamla Kaptu Reymul, Syahbandar Martanis, anggota Danramil Sikakap M. Sijuntak, pemerintah Kecamatan Sikakap Frans Karel, perwakilan nelayan Joskamatir, tokoh masyarakat H.Akhiruddin, dan Abu Aljumar, maka semua ikan hasil tangkapan dua kapal tersebut di jual oleh masyarakat dan uangnya menjadi kas nelayan, yang akan digunakan untuk mengejar kapal kalau masih juga melakukan penangkapan di perairan Mentawai 6 mil dari tepi pantai. ***

Warga Minta UPTD Perikanan Sikakap lebih Teliti Mengeluarkan Izin SIKAKAP– Warga Sikakap meminta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perikanan Sikakap lebih telitih lagi dalam mengeluarkan surat izin pelayaran dan izin penangkapan ikan bagi kapal nelayan yang berasal dari luar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal itu diungkapkan masyarakat saat pertemuan di kantor Kamla Sikakap 28 April lalu. Seperti dua kapal yang ditangkap warga KM Mandiri II dan KM Reganda II tersebut izin pelayaran dan izin tangkap dikeluarkan UPTD Perikanan Sikakap tertanggal 24 April lalu Masyarakat Sikakap Abu Aljumar mengatakan, Kepada pihak Syahbandar Perikanan

dan petugas mengeluarkan izin tangkap, sebelum mengeluarkan izin tolong berikan arahan kepada nelayan tersebut daerahdaerah mana saja mereka bisa menangkap ikan, katanya Hal senada ini juga dikatakan Frans Karel staf Kecamatan Sikakap, sebelum mengeluarkan izin tolong tanyakan terlebih dahulu, dari mana asal kapal tersebut, menggunakan alat tangkap apa saja yang mereka pakai. “Jelaskan juga mereka boleh menangkap ikan di zona mana saja, ini zona I mereka lakukan juga penangkapan ikan, padahal itu daerah perairan Mentawai,” tegasnya Kapten kapal KM Mandiri II Regimanalu mengatakan, kalau

masalah izin berlayar sudah dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan dan izin tangkap juga sudah dikeluarkan mereka. “Izin tangkap langsung dikeluarkan petugasnya dari UPTD Perikanan Sikakap, bisa menangkap ikan di perairan Mentawai,” katanya. Petugas pemberi izin tangkap UPTD Perikanan Fadli membantah, masalah izin tangkap dikeluarkan oleh DKP Kota Padang, dia hanya mengeeck dan memperbarui izin tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah masuk di pelabuhan perikanan Sikakap. “Masalah alat tangkap sebelum mengeluarkan izin kita

juga tanyakan, dua kapal ini mengunakan alat tangkap waring gurami, alat ini diperbolehkan menggunakanya oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya Bara petugas Syahbandar UPTD Perikanan Sikakap, sebenarnya pihak perikanan Sikakap telah memberikan arahan sebelum mengeluarkan izin, kalau masalah pelanggaran mereka telah melakukan pelanggaran zona tangkap, 0-6 mil dari tepi pantai adalah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai, mereka menangkap ikan di zona I, daerah tangkap nelayan tradisional. spr

Hati-hati Menerima Perkebunan Kelapa Sawit

P

anasnya berita rencana pembukaan perkebunan sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup menggugah perhatian kita, di mana perusahaan telah mengantongi Izin Lokasi dari Bupati, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, baik perekonomian, adat istiadat dan hakhak lainnya, serta sentiment kekeluargaan yang selama ini terjalin. Rencana akan masuknya perkebunan sawit, kita tahu, ada masyarakat yang menerima, ada yang menolak, dan ada pula yang tidak tahu sama sekali, hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi, hanya angguk-anggukkan kepala tanpa arah karena memang tidak paham sama sekali. Tapi ada segelintir mereka yang takut dengan efek dari limbah produksi kelapa sawit. Namun kekuatiran ini dieliminir oleh pihak perkebunan kelapa sawit dengan mengatakan bahwa akan ada suatu cara mengolah limbah yang ramah lingkungan termasuk mengatasi pendangkalan sungai dan clear cutting, yakni menyisakan beberapa tegakan di sekitar kebuh kelapa sawit. Apakah itu benar? Apakah memang ada pabrik yang ramah lingkungan…? Ini lho yang harus dipahami masyarakat, agar tidak mudah dibohongi dan tidak mudah menerima karena hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi. Bagaimanapun kepentingan masyarakat juga harus kita perhatikan. Dan untuk diketahui oleh pejabat kita bahwa inilah masyarakat kita, yang memerlukan perhatian, pendidikan dan pengetahuan dengan cara memberikan pelatihan pertanian atas komoditi yang selama ini banyak digeluti masyarakat. Jika persoalan ekonomi yang kita sorot , kan tidak mesti perkebunan sawit yang dikemukakan, tetapi yang lain, yang ada kaitannya dengan aktivitas dan pendapatan masyarakat selama ini, yang sudah terbukti tak menimbulkan konflik dan menghasilkan limbah. Untuk itu kita berharap masyarakat tidak gegabah menerima sawit. Pertimbangkan kepentingan bersama dan tekanlah kepentingan pribadi, kalau tidak ingin menyesal seumur hidup, karena akan hilang semuanya.***

NO. 192, TAHUN VIII, Mei 2010 ISSN: HARGA ECERAN RP Puailiggoubat

Recommend Documents