NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 53- 66
PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG Marsha Ayunita Irawati, M.Si1 ABSTRACT This study aims to analyze the effort that has been done by Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Bureau (BP3AKB) of Semarang city. This is a qualitative research. The technique of collecting data employed interviews, documentation, book references, and related agencies official documents. The results showed that: a) SERUNI service center is not optimal, can be seen from number of violence against women still remains high from year to year. b) Limited mentor in SERUNI service center that were lacking, budget to handling are less dan facilities and infrastructure to reporting and assistance is good enough. c) Factors that affect the handling of violence against women in Semarang City is the quantity of human resources are inadequate, the commitment Integrated SERUNI service centers to provide maximum services to victims of violence, lack of budget assistance, facilities and infrastructure SERUNI service centers inadequate, lack of awareness and community participation in the elimination of violence against women, characteristics abusers are difficult to handle, and Semarang as destination for job seekers. Keywords: Public Service, Violence Against Women, Affecting Factors ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, referensi buku, dan dokumen instasi. Hasil penelitian terhadap penanganan korbankekerasan perempuan di Kota Semarang menunjukkan a) Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI masih belum optimal, dapat dilihatdari masih banyaknya jumlah angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ketahun b) BP3AKB dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan yang bekerja dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat c) Faktor yang mempengaruhi penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang yaitu kuantitas SDM yang kurang, komitmen pelayanan kepada korban kekerasan, minimnya anggaran pendampingan, sarana dan prasarana kurang memadai, kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan karaktersistik pelaku kekerasan yang sulit ditangani. Kata kunci: Pelayanan publik, kekerasan terhadap perempuan, faktor yang mempengaruhi 1
Dosen, Jurusan Ilmu Adminsitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, email:
[email protected]
53
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 PENDAHULUAN Manusia
sejak
dilahirkan
telah
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di
memiliki hak yang disebut Hak Asasi
Daerah.
Manusia.Prinsip-prinsip yang mengatur
tersebut membahas diantaranya tentang
tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Gender.
terdapat dalam Deklarasi Universal hak asasi
manusia
diterima
perundang-undangan
Tindak
kekerasan
yang
dan
mengandung faktor jenis kelamin dikenal
diumumkan oleh Majelis Umum PBB
dengan istilah Gender Violence. Pada
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui
kecenderungan kasus kekerasan terhadap
resolusi 217 A (III).Deklarasi Universal
perempuan yang terjadi di banyak aspek
Hak Asasi Manusia menjadi standar
kehidupan, banyaknya kasus kekerasan
umum bagaimana keberhasilan semua
disebabkan korban mempunyai hambatan
bangsa
untuk
serius dalam hal keadilan, diantaranya
penegakan
adalah sedikitnya korban yangmelapor
dan
yang
Dari
semua
memperjuangkan
negara
dalam
martabat manusia.
karena takut menanggung aib, ataupun
Kebijakan
pemberdayaan
adanya ancaman apabila melaporkan
perempuan telah mengalami kemajuan di
kasusnya,
tingkat
sejak
kekuasaan dan pengaruh ‘nama besar’
diratifikasinya Konvensi Penghapusan
dari tokoh menyebabkan penanganan
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
yang tertutup. Data Kasus Masuk Legal
melalui UU No. 7 tahun 1984. Terdapat
Resources Center untuk Keadilan Jender
berbagai upaya dalam bentuk peraturan
dan Hak Asasi Manusia memperkirakan
perundangan,
kelembagaan
adanyakecenderungan
penganggaran
sudah
nasional
terutama
dan
dilakukan,
selain
karena
besarnya
kriminalisasi
terhadap perempuan korban kekerasan,
diantaranya yaitu UU No. 23 tahun 2004
diantaranya
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
kekerasan
Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007
melaporkan kasusnya justru ‘terjebak’
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
kepada kriminalisasi terhadap dirinya.
Perdagangan Orang, Instruksi Presiden
Pelaku yang merupakan tokoh publik
No.
9
tahun
Pengarusutamaan
7
perempuan
berbasis
gender
korban yang
2000
tentang
sangat sulit dijerat hukum.Kasus yang
Gender
(PUG),
semula melaporkan pelaku justru tidak
Peraturan Mentri Dalam Negri No. 15
terselesaikan,
Tahun
penyangkaan terhadap korban.Sementara
2008
tentang
Pedoman 54
dan
beralih
pada
Marsha Ayunita Irawati – Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan . . . itu
kecenderungan
diskriminasi
kekerasanterhadap
perempuan
dan
yang ada pada Badan Pemberdayaan
dalam
Perempuan,
Perlindungan
dan
konteks perempuan desa dan migrasi
Keluarga
nampak pada data monitoring Legal
Tengah
Resources Center untuk Keadilan Jender
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan
dan Hak Asasi Manusia 2011 yang
jumlah
menyebutkan terdapat 169 perempuan
perempuan tertinggi pada tahun 2012
buruh
sebagaiberikut.
migran
asal
Jawa
Tengah
mengalami kekerasan.
Berencana
Anak
dapat
Provinsi
Jawa
enam
besar
dilihat
kasus
kekerasan
terhadap
Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Di Jawa Tengah Tahun 2012
Pelayanan publik menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara
publik.Sedangkan
pelayanan
menurut
Gronroos
atau serangkaian aktivitas yang bersifat
Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 2012
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang
Gambaran umum lainnya berkaitan
dalam Ratminto (2010: 2) menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas
terjadi sebagai akibat adanya interaksi
dengan
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal
lain
perusahaan dimaksudkan
yang
disediakan
oleh
pemberi
pelayanan
yang
untuk
kecenderungan perempuan
memecahkan
terdapat
di
Kota
kebijakan
penanganan
perempuan korban kekerasan di Kota
Jawa Tengah dengan jumlah kasus yang
Semarang, terjadinya kekerasan terhadap
tertinggi yaitu mencapai 121 kasus, Demak
terjadi
kekerasan
kekerasan perempuan padahal sudah
Kota Semarang adalah daerah di
Kabupaten
yang
kasus
berbagai
Semarang yaitu banyaknya jumlah kasus
permasalahan konsumen atau pelanggan.
kemudian
ditemukannya
perempuan dalam konteks perempuan
dan
desa dan migrasi, Kurangnya sumber
Kabupaten Semarang. Berdasarkan data 55
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 daya
manusia
untuk
memberikan
karena di Kota Semarang memiliki
pelayanan kepada masyarakat, Terus
jumlah kasus yang tertinggi di Jawa
bertambahnya
kekerasan
Tengah. Penelitian dilakukan di Badan
perempuan dari tahun ke tahun, kurang
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
seriusnya
aparat
Anak dan Keluarga Berencana Kota
penegak hukum, institusi pendidikan dan
Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu
stakeholder
Seruni
jumlah
aparat
pemerintah,
dalam
menegakkan
dengan
memfokuskan
pada
terpenuhinya hak perempuan korban
pelaksanaan pelayanan terpadu dalam hal
kekerasanatas pemulihan, kebenaran dan
penanganan tindak kekerasan terhadap
keadilan.
perempuan di Kota Semarang. Penelitian
Ditengah
banyaknya
jumlah
dilakukan pada bulan Juli-Desember
kekerasan terhadap perempuan di Kota
2013. Teknik pengumpulan data dalam
Semarang
penelitian
mendorong
pemerintah
ini
dilakukan
melalui
membentuk Pusat Pelayanan Terpadu
wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penanganan
terhadap
Informan dalam penelitian ini yaitu
Perempuan dan Anak Berbasis Gender
Wakil Ketua BP3AKB Kota Semarang,
“SERUNI” Kota Semarang di setiap
Kader
kecamatan yang terjadi kasus kekerasan
Korban kekerasan.
dalam rumah tangga maupun kekerasan
Data
Kekerasan
terhadap anak.
Pendamping
Perempuan
dan
informasi
dan
yang
diperoleh kemudian di analisis secara
Oleh karena itu, penulis tertarik
deskriptif
kualitatif
untuk
untuk meneliti lebih lanjut pelayanan
menggambarkan pelayanan terpadu yang
terpadu yang diberikan kepada korban
diberikan
kekerasan
terhadap perempuan dan mengidentifikasi
yang
dialami
perempuan,
kepada
korban
peran stakeholder dalam penanganan
faktor-faktor
kekerasan terhadap perempuan di Kota
pelaksanaan pelayanan yang diberikan
Semarang serta faktor yang berpengaruh
kepada
dalam
Semarang.
pelayanan
terpadu
korban
kekerasan terhadap perempuan di Kota
yang
kekerasan
korban
mempengaruhi
kekerasan
di
Kota
HASIL DAN PEMBAHASAN
Semarang.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah dari tahun ke
METODE PENELITIAN
tahun semakin meningkat, baik jumlah,
Tipe penelitian ini adalah deskriptif
bentuk,
kualitatif, difokuskan di Kota Semarang 56
maupun
modusnya.
Sebagai
Marsha Ayunita Irawati – Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan . . . gambaran, dari 18 PPT di Jawa Tengah
PKDRT, serta UU No 21 tahun 2007
yang melaporkan kasus kekerasan dan
tentang
PTPPO,
yang tangani oleh PPT di wilayahnya dan
Provinsi
Jawa
dari
Jawa
pelayanan terpadu korban kekerasan yang
Tengah, selama tahun 2007 tedapat 612
diatur dengan PeraturanDaerah nomor 3
kasus KDRT, 176 Kasus Pemerkosaan
tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
dan 27 kasus Traficking. Kasus-kasus ini
Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis
adalah
dan
Gender dan Anak dan di Kota Semarang
kasus
berdasarkan Surat Keputusan Walikota
kekerasan lainnya yang tidak tercatat dan
Np. 463/A. 023 tanggal 12 Febuari 2009
terlaporkan.Sebagai
komitmen
dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi
dan kewajiban yang diamanatkan UU No
Perempuan dan Anak yang Berbasis
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Gender “SERUNI” Kota Semarang.
laporan
kasus
terlaporkan.
KPPA
yang Masih
Provinsi
terpantau banyak
bentuk
Anak, UU No 23 tahun 2004 tentang 57
maka
Pemerintah
Tengah
membentuk
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Pusat pelayanan terpadu SERUNI
pelaporan dan penanganan di Badan
merupakan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Penanganan
Terhadap
Anak dan Keluarga Berencana Kota
Perempuan dan anak Berbasis Gender di
Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu
Kota
Seruni serta keterlibatan instansi lain
Kekerasan
Semarang,
yang
artiSemarang
mengandung
Terpadu
Rumah
dalam penanganan perempuan.
Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan
Cinta
Kasih
Insani
Sistem
disingkat
kesepakatan
bersama
Kekerasan
Perempuan oleh Badan Pemberdayaan
“SERUNI”, lahir tanggal 1 Maret 2005 hasil
Penanganan
Perempuan Perlindungan Anak dan
peserta
Keluarga Berencana Kota Semarang
Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Tim
Pemerintah Kota Semarang dalam
TOT Pendidikan HAM Berperspektif
hal menangani masalah kesejahteraan
Gender
sosial salah satunya adalah kekerasan
Jawa
Tengah
bekerjasama
dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap
Terhadap
kepada BP3AKB yang mempunyai tugas
Perempuan
(KOMNAS
perempuan
didelegasikan
oleh
pokok melaksanakan penyusunan dan
Pemerintah,
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktifis
pemberdayaan perempuan, perlindungan
Perempuan.
anak, keluarga berencana dan keluarga
PEREMPUAN), perwakilan
yang
dari
dihadiri
unsur
sejahtera.
Jenis pelayanan yang diberikan
Penanganan kekerasanperempuan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) meliputi, pelayanan
medis,
di
(RSUD
Badan
Pemberdayaan
TugurejoSemarang, RSUD Aminogondo
Perlindungan
Hutomo
Berencana (BP3AKB), dalam hal ini
di
Semarang),
Pelayanan
Anak
Perempuan
Pendampingan
Rohani,
BP3AKB
Fasilitas
Pemulangan
Korban,
pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu
Shelter,
korban kekerasan perempuan, fasilitasi
Pendampingan
Sementara
di
Hukum
pada
tugas
Keluarga
Psikologis,
Perlindungan
memiliki
dan
dalam
dan pelaksanaan tugas.
kasus
Apabila
banding, Konsultasi Hukum, dll.
BP3AKB
sebagai
kekerasan
fasilitatormaka Pusat Pelayanan Terpadu
perempuan di Kota Semarang kegiatan
sebagai pelaksana penanganan korban
yang dilakukan adalah meliputi sistem
kekerasan diKota Semarang yang terbagi
penanganan
atas 10 Pusat Pelayanan Terpadu yang
Melihat
yang
kondisi
dilakukan
melalui 58
Marsha Ayunita Irawati – Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan . . . tersebar di Kecamatan.PPT ditingkat
Konselling untuk menentukan pilihan apa
Kecamatan
yang akan diambil oleh korban, apakah
memberikan
pelayanan
langsung kepada korban baik medis,
akan
psikologis, hukum dan reintegrasi sosial.
memberikan informasi tentang tahapan
Penanganan
perempuan
dalam pengurusan berkas misalnya ke
korban kekerasan masih bergantung pada
Pengadilan Agama atau mengantarkan
fasilitas penanganan medis untuk korban
korban ke Rumah Sakit dan Psikolog.
kekerasan yang disediakan Pemerintah
Setelah proses berlangsung, pendamping
Provinsi
juga sebagai mediator ,dimana antara
medis
seperti
bagi
RSUD
Tugurejo
damai
tidak,kemudian
Semarang dengan kualitas penanganan
pihak
kelas 1, RSUD Ketileng Kota Semarang,
pendekatan dan saling berbicara dan
dan Puskesmas di empat Kecamatan.
mendengarkan satu sama lain sehingga
Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dibagi
diperoleh titik temu kesepakatan bersama
menjadi
atau yang disebut SKB (Surat Keputusan
3
Divisi
yaitu
Pelayanan,
yang
atau
Advokasi, dan Komunikasi, informasi
Bersama),
dan Edukasi.
selesai
Dalam
penanganan
berkonflik
dilakukan
kemudian
setelah
konflik
pendamping
juga
masih
korban
melakukan pemantauan, yaitu dengan
kekerasan terhadap perempuan di Pusat
masih berkomunikasi dengan korban
Pelayanan Terpadu ini kegiatan yang
untuk menanyakan bagaiama keadaan
dilakukan yaitu berkoordinasi antara
korban setelah kasusnya selesai.
pihak – pihak yang terkait, yaitu Rumah
Keterlibatanstakeholder
Sakit, Pengadilan Agama dan juga Kepolisian.
Kader
penanganan
pendamping
dalam
kekerasan
terhadap
perempuan di Kota Semarang
memberikan informasi kepada korban
Badan Pemberdayaan Perempuan
tentang proses mengurus berkas dan juga sebagai mediator, lalu kemudian setelah
Perlindungan
kasus
pendamping
Berencana (BP3AKB) dalam menangani
masihterus memantau korban tentang
korban kekerasan terhadap perempuan
bagaimana keadaan korban setelah kasus
tidak bekerja sendiri, terjalinkerjasama
selesai dan juga perkembangannya.
dariberbagaiinstansi lain yaitu dengan
selesaipun
kader
penanganan korban kekerasan terhadap
Lembaga
perempuan
Pemberdayaan
terhadap
korban
yaitu
pendampingan mulai
dan
Keluarga
Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian,
Kegiatan yang dilakukan dalam
adalah
Anak
dari 59
Bantuan
Hukum,
Masyarakat,
Badan Dinas
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Pendidikan,
dan
Lembaga
Swadaya
karena perlu berkoordinasi dengan pihak-
Masyarakat (LRC-KJHAM, YSS, LBH).
pihak tersebut.
Keterlibatan yang terjalin antara Badan
Pemberdayaan
Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam
Perempuan
Pelayanan
terhadap
Keluarga
Kekerasan
Perempuan
Berencana (BP3AKB) Kota Semarang
Semarang
Perlindungan
Anak
dan
dengan stakeholder sudah baik, BP3AKB
Kesesuaian dari visi dan misi
dengan kebutuhan masing – masing
dengan
korban kekerasan dan dalam penanganan
kondisi,
tantangan
dan
kebutuhan daerah merupakan hal yang
terhadap korban terjalin koordinasi yang
sangat penting. Kesesuaian tersebut
baik antara stakeholder namun dalam perkara
Kota
kondisi
pihak-pihak yang berhubungan sesuai
suatu
di
a. Kesesuaian visi dan misi dengan
membagi tugas dan kewenangan antara
menyelesaikan
Penanganan
akan
masih
menjadi
memudahkan
memerlukan waktu yang cukup lama
faktor dan
yang
melancarkan
pelaksanaan penanganan kekerasan 60
Marsha Ayunita Irawati – Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan . . . terhadap perempuan di Kota Semarang
Terpadu
sehingga terwujudnya kesejahteraan
berbasis
masyarakat yang berdaya saing dalam
Kecamatan di Kota Semarang, namun
hal ini adalah penghapusan kekerasan
jumlah
terhadap
khususnya.
belum mencukupi. Seringkali tidak
Dengan kesesuaian visi misi dan
ada petugas yang menjaga PPT,
tujuan dapat menyatukan langkah
sehingga PPT seringkali kosong.
perempuan
untuk melakukan upaya penanganan
penanganan gender
kader
kekerasan
terdapat
di
pendamping
10
masih
Dalam pengelolaan PPT Seruni
yang optimal.
Kota
b. Kualitas SDM yang memadai
Semarang
yang
menangani
kekerasan terhadap perempuan ini
Kualitas sumber daya manusia
sumber
daya
manusia
padaPusat Pelayanan Terpadu Seruni
motor
Kota Semarang khusunya pada upaya
pelayanan. Jumlah petugas pada PPT
pendampingan
Seruni hanya 16 orang yang terbagi
korban
kekerasan
penggerak
merupakan
pada
mendukung dalam setiap pelaksanaan
terbalik dengan banyaknya jumlah
kegiatan
kekerasan
kekerasan
perempuan
Semarang.
Semarang.
Kondisi
perempuan
di
Kota
Kecamatan,
suatu
sudah cukup memadai . Hal ini sangat
penanganan
10
jalannya
berbanding
di
tidak
Kota adanya
Pengalaman para kader pendamping
petugas yang siap siaga menjaga di
dapat
dalam
PPT, jika tidak segera diatasi kondisi
pendampingan-pendampingan korban
seperti ini maka kurangnya kuantitas
yang lain. Para kader pendamping
SDM
telah
pelaksanaan
menjadi
pendukung
terbiasa
menghadapi
akan
berdampak
program
karakteristik orang yang berbeda-beda
kegiatanpendampingan
dan juga berbagai macam kasus.
penyelesaian kasus kekerasan.
Sehingga dalam pendampingan para kader
telah
menggunakan
mengerti model
pada
dan
d. Komitmen Pusat Pelayanan Terpadu
harus
Seruni
pendekatan
Kota
memberikan
seperti apa kepada para korban.
Semarang pelayanan
dalam maksimal
kepada korban kekerasan
c. Kuantitas SDM yang kurang memadai
Dalam
proses
penyelenggaraan
Secara kuantitas, jumlah sumber
pelayanan kepada publik, Pemerintah
daya manusia di Pusat Pelayanan
Kota Semarang mempunyai komitmen
Terpadu Seruni Kota Semarang masih
untuk
kurang memadai. Pusat Pelayanan
terutama 61
mensejahterakan dalam
masyarakat penghapusan
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 kekerasan terhadap perempuan di Kota
semua program dan kegiatan divisi-
Semarang.
divisi yang ada.
Bentuk
komitmen
Pemerintah dalam hal ini adalah tersebarnya Pusat Pelayanan Terpadu
f. Minimnya anggaran pendampingan
untuk menangani korban kekerasan
Minimnya anggaran Dinas pada
berbasis gender Kota Semarang yang
saat
tersebar di 10 Kecamatan. Dan juga
diberikan oleh BP3AKB pada setiap
melaksanakan
kader
masyarakat
sosialisasi tentang
kepada
penghapusan
pendampingan
korban
pendamping
penananganan
yang
menjadikan
kurang
maksimal.
kekerasan terhadap perempuan, dan
Pemberian anggaran yang diberikan
adapula sosialisasi bagi para kader
oleh BP3AKB ke Pusat Pelayanan
pendamping
Terpadu
agar
mereka
dapat
Seruni
yang
kemudian
dengan baik mendampingi para korban
diberikan kepada setiap kader sebagai
kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu
anggaran
bagi kekerasan terhadap perempuan
kekerasan terhadap perempuan berupa
juga memiliki Standar Operasional
biaya
Prosedur (SOP) dan Mekanisme Kerja
pendampingan,
Pelayanan yang didalamnya memuat
pengurusan berkas – berkas terkait
secara teknis bagaimana penanganan
kasus korban, dan biaya pengobatan
korban kekerasan yang dilakukan oleh
korban.
PPT Seruni Kota Semarang
pendampingan
transportasi
selama biaya
korban
proses untuk
g. Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan
e. Dukungan dari Pemerintah khususnya
Terpadu Seruni yang kurang memadai
dalam membagi sarana pendukung
Infrasturuktur
PPT menjadi 3 Divisi
Pelayanan Terpadu Serunidikatakan
Keputusan tanggal
6
463/05/2011
Walikota Januari
Semarang 2011
ada
Pusat
kurang memadai, sehingga kegiatan-
No.
kegiatan
penanganan
tidak
bisa
untuk
berjalan maksimal. PPT Seruni Kota
membagi pelayanan menjadi 3 Divisi
Semarang terdapat pada 10 Kecamatan
yaitu
yang tersebar di Kota Semarang,
Divisi
memutuskan
yang
Advokasi,
Divisi
Pelayanan, dan Divisi Komunikasi,
namun
tempatnya
Informasi dan Edukasi. Selain 3 Divisi
menumpang.PPT Srikandi misalnya,
ada Sekretariat Tetap yang merupakan
tempatnya masih menumpang pada
sarana pendukung untuk lancarnya
Puskesmas
Banyumanik,
masih
dan
ruanganpun sempit dan tidak ada 62
Marsha Ayunita Irawati – Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan . . . pesawat
telephon.Sedangkan
infrastruktur
saat
korban merupakan hak mereka dan
kegiatan
orang lain tidak pantas untuk ikut
pendampingan maupun sosialisasi di
campur. Sehingga hal tersebut yang
lapangan
masih
menggunakan
menyebakan
kendaraan
pribadi
para
terselesaikan dengan cepat dan mudah.
kader
pendamping.
konflik
tidak
dapat
j. Kota Semarang sebagai tempat tujuan
h. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat
dalam
para pencari kerja
penghapusan
Kota
kekerasan terhadap perempuan Ketidakperdulian
Semarang
merupakan
salah satu Kota besar yang cukup
masyarakat
strategis
yang
berbatasan
terhadap apa yang terjadi disekitar
kabupaten
mereka termasuk terjadinya tindak
Kendal. Ini merupakan salah satu
kekerasan
faktor seseorang untuk mengadu nasib
terhadap
dilingkungan
perempuan
sekitar
penghambat
menjadi
di
Kota
Ungaran,
dengan
Demak,
Semarang.
dan
Penyediaan
dalam
penanganan
lapangan kerja dan kebutuhan rumah
terhadap
perempuan.
yang tidak dapat difasilitasi oleh
Mereka tidak perduli dan tidak mau
Pemerintah menyebabkan masyarakat
tahu tentang tindak kekerasan yang
berada pada keadaan ekonomi yang
terjadi.
rendah.Keadaan
kekerasan
Rendahnya kesadaran masyarakat
menyebabkan
semacam masyarakat
itu menjadi
dalam penghapusan kekerasan juga
rentang terjadinya tindak kekerasan
tercermin
khususnya
dari
masyarakat melaporkan
masih
yang
banyak
merasa
kekerasan
perempuan.
Perempuan
takut
dieksploitasi agar pelaku mendapatkan
yang
pendapatan untuk kehidupan sehari –
dialaminya karena malu orang lain
hari.
mengetahui apa yang dialaminya. i. Karaktersistik pelaku kekerasan yang
SIMPULAN
sulit ditangani
Kegiatan yang dilakukan dalam
Kebanyakan pelaku kekerasan
pelayanan korban kekerasan terhadap
terhadap perempuan terutama pelaku
perempuan
yang
terhadap
korban
merupakan contohnya
orang
terdekat
keluarga
adalah korban
yaitu
pendampingan mulai
dari
atau
Konselling untuk menentukan pilihan apa
suami, mereka menganggap bahwa
yang akan diambil oleh korban,kemudian
apa yang mereka lakukan kepada
memberikan informasi tentang tahapan 63
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 dalam pengurusan berkas misalnya ke
Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum,
Pengadilan Agama atau mengantarkan
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas
korban ke Rumah Sakit dan Psikolog.
Pendidikan,
Setelah
proses
berlangsung,
pendamping
juga
melakukan
mediasi,dimana
antara
berkonflikdilakukan
pihak
Masyarakat.
Lembaga
Ketiga,
mempengaruhi
yang
pendekatan
dan
Swadaya
Faktor
penanganan
yang
kekerasan
terhadap perempuan di Kota Semarang
dan
yaitu
kuantitas
SDM
yang
kurang
saling berbicara dan mendengarkan satu
memadai, komitmen Pusat Pelayanan
sama lain sehingga diperoleh titik temu
Terpadu Seruni Kota Semarang dalam
kesepakatan bersama atau yang disebut
memberikan pelayanan maksimal kepada
SKB (Surat Keputusan Bersama), setelah
korban
konflik selesai pendamping juga masih
Pemerintah khususnya dalam membagi
melakukan pemantauan, yaitu dengan
sarana pendukung PPT menjadi 3 Divisi,
masih berkomunikasi dengan korban
minimnya
untuk menanyakan bagaimana keadaan
sarana dan prasarana Pusat Pelayanan
korban setelah kasusnya selesai.
Terpadu Seruni yang kurang memadai,
Berikutkondisipelayanankorban kekerasanterhadapperempuan
dukungan
anggaran
dari
pendampingan,
kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat
dalam
penghapusan
Semarang, Pertama, Pelayanan pada
kekerasan
terhadap
perempuan,
Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI masih
karaktersistik pelaku kekerasan yang sulit
belum optimal, dapat dilihatdari masih
ditangani, Kota Semarang sebagai tempat
banyaknya
tujuan para pencari kerja.
jumlah
angka
di
kekerasan,
Kota
kekerasan
terhadap perempuan di Kota Semarang
Banyaknya jumlah angka kekerasan
dan bahkan cenderung meningkat dari
terhadap perempuan di Kota Semarang
tahun ketahun, hal lain yaitu jumlah
dan bahkan cenderung meningkat dari
kader pendamping di Pusat Pelayanan
tahun ketahunpeneliti memberikan saran,
Terpadu Seruni yang masih kurang,
sebagai berikut: Pertama, Meningkatkan
anggaran penanganan yang kurang serta
jumlah anggaran pendampingan untuk
kondisi sarana dan prasarana dalam
korbandari
pelaporan
belum
Pelayanan Terpadu Seruni. BP3AKB
cukup baik. Kedua, BP3AKB dalam
sudah menetapkan anggaran untuk satu
menangani korban kekerasan terhadap
korban
perempuan bekerjasama dengan instansi
masing-masing
lain seperti Rumah Sakit, Puskesmas,
kebutuhan
dan
pendampingan
64
yang
BP3AKBkepada
Pusat
didampingi,
padahal
korban
memiliki
yang
berbeda-beda.
Marsha Ayunita Irawati – Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan . . . Kedepannya
anggaran
diperbesar
sesuai
supaya dengan
dibutuhkan
Aziz, Aina Rumiati. 2006. Perempuan Korban di Ranah Domestik.www.Indonesia.com
dapat yang
masing-masing Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
korban.Kedua, Pengoptimalan Kualitas dan Kuantitas SDM pada BP3AKB dan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni.Ketiga,
Carwoto. 2007. Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Isteri dalam Menggugat Harmoni.Yogyakarta: Rifka Anisa
Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang telah
ada
sebisa
mungkin
dapat
digunakan sebaik – baiknya dan sarana
Damadi, Damai. 2009. Administrasi Publik.Yogyakarta: Laksbag Pressindo
prasarana yang belum ada perlu segera disediakan
agar
dalam
memberikan
Djannah, Fathul. 2002. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: LKIS
pelayanan terhadap korban dapat berjalan dengan maksimal,seperti : telephone, komputer,
meja
dan
kursi,
Fathoni, Abdurrahmat. Manajemen Sumber Manusia.Jakarta: PT. Cipta
papan
pengumuman,dll. Keempat, Menyediakan informasi yang lengkap dan mudah
Keban,
tentang kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat. Perlunya informasi
2006. Daya Rineka
Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta Gava Media.
kepada masyarakat supaya masyarakat Moleong, Lexy J. 2007.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan maupun cara melapor apabila mengalami
atau
melihat
Nadia, Ita F. 2007.Suara Perempuan Korban Tragedi 65. Yogyakarta: Galang Press
tindak
kekerasan.Hal tersebut dapat dilakukan
ataupun lewat pembuatan website.
Purwandari, KristiE. 2002. Kekerasan Terhadap Perempuan.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
DAFTAR PUSTAKA
Salusu, J. 2000. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk organisasi. Jakarta: Grasindo
Aime Heene, dan tim. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung:Refika Aditama
Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1995. Metode Penelitian Survai.Jakarta: LP3ES Indonesia
melalui sosialisasi, penyebaran pamflet
65
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003.Manajemen Modern Untuk Sektor Publik. Yogyakarta: Baliurang Wibisono, Dermawan. 2006. Manajemen Kinerja (Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan ). Jakarta: Erlangga. Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Mentri Dalam Negri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 Undang – Undang No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayan Nasional Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Surat Keputusan Walikota Semarang No. 463. 05/ 112 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni dan Instruksi Walikota Semarang No. 463/ 13/ 2007 Undang – Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 66
