NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016
Halaman 153-162
PELEMBAGAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM KONTEKS PELAKSANAAN UU APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SLEMAN Yanuardi1, Utami Dewi2, dan Marita Ahdiyana3 ABSTRACT This research aims to reveal the institutionalization of bureaucratic reformation in Sleman Regency after the implementation of UU ASN. Moreover, the objective of this study is to identify the potential and inhibited factors of bureaucratic reformation in Sleman Regency. The research method of this research is descriptive by employing qualitative approach. The result of this research show that the institutionalization of bureaucratic reform after the implementation of the Act ASN in Sleman have run, and continued with a change agenda. This is evidenced by the habituation process that has been seen from the implementation of the rules and a new culture in Sleman District Government. The main obstacle was the culture of the old bureaucracy, which asked to be served, causing bureaucratic reform objectives have not been achieved optimally. In addition, the Government of Sleman regency, like other local governments in Indonesia, had to wait for the policy directives from the central government due to frequent policy changes at the central level. Keywords: Institutionalization, Bureaucratic Reformation, UU ASN ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pelembagaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelembagaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan reformasi birokrasi pasca penerapan UU ASN di Kabupaten Sleman telah berjalan dan terus berlanjut dengan sejumlah agenda perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dilaksanakannya proses pembiasaan terhadap aturan dan budaya baru yang ingin dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kendala utama adalah budaya lama birokrasi, yang minta dilayani, menyebabkan tujuan reformasi birokrasi belum tercapai secara optimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman menunggu arahan kebijakan dari pemerintah pusat dikarenakan sering terjadinya perubahan kebijakan ditingkat pusat. Kata kunci: Pelembagaan, Refomasi Birokrasi, dan UU ASN
1
Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta. email:
[email protected],
[email protected],
[email protected]. 153
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
PENDAHULUAN Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda
pemerintah
sejak
Pendayagunaan Aparatur Negara pada
Indonesia
masa itu mengeluarkan Keputusan No.
memasuki orde reformasi. Grand design
96 Tahun 2013
reformasi birokrasi pun telah disusun dan
daerah
terbagi dalam tiga fase mulai tahun 2010
percepatan reformasi birokrasi. Daerah-
sampai
Meskipun
daerah tersebut terdiri dari dari 33
pelaksanaan desain reformasi tersebut
kabupaten, 33 kota, dan 10 provinsi di
telah berjalan lebih dari lima tahun,
Indonesia.
tahun
2025.
unruk
yang
menunjuk 76
menjadi
pilot
project
namun reformasi birokrasi masih belum
Salah satu daerah yang menjadi
menunjukkan hasilnya secara optimal.
pilot project dalam mencapai tujuan di
Kinerja para birokrat belum dianggap
atas adalah pemerintah daerah Kabupaten
merepresentasikan
publik
Sleman. Pencanangan pelaksanaan pilot
yang harus dilayani dan kepentingan
project tersebut dilaksanakan pada tanggal
negara yang harus diabdi. Banyaknya
31 Oktober 2013 di Aula Bappeda
kasus korupsi, kolusi dan nepotisme
Sleman.
Pada
saat
launcing
menunjukkan bahwa proses reformasi
Sleman
Drs.
Sri
Purnomo,
birokrasi belum berhasil di Indonesia.
menyatakan
Bahkan salah satu kriteria reformasi
merupakan tanggung jawab Pemerintah
birokrasi
Kabupaten
Sleman untuk
publik pun masih belum memberikan
pelopor, role
model dan
kepuasan bagi masyarakat yang berhak
dalam
mendapatkan pelayanan.
laksana pelayanan publik, manajemen
yaitu
Dalam
kepentingan
pemberian
rangka
pelayanan
mempercepat
bahwa
Bupati M.Si
kebijakan
melaksanakan
ini
menjadi
garda
depan
perbaikan
tata
aparatur dan kinerja pemerintahan yang
proses reformasi birokrasi di tingkat
akuntabel.
daerah, Grand design reformasi birokrasi
Pada
Pemerintah Indonesia 2010-2025 telah
pelaksanaan
dirancang
Kabupaten Sleman harus berjalan sinergis
pada masa pemerintahan
perkembangannya reformasi
dengan
melalui Peraturan Presiden No.81 tahun
kebijakan pemerintahan pusat. Salah satu
2010 Tentang Grand Design Reformasi
kebijakan
Birokrasi
terhadap
Kementrian
154
yang
politik
di
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
2010-2025.
perkembangan
birokrasi
berpengaruh
perkembangan
dan
besar
pelaksanaan
Yanuardi, Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana – Pelembagaan Reformasi Birokrasi . . .
reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman
dan fungsional bagi PNS diubah menjadi
adalah
UU No 5 Tahun 2014 tentang
jabatan administrasi, jabatan fungsional,
Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah
dan jabatan pimpinan tinggi. Sementara
merubah secara signifikan tata kelola
itu
birokrasi di Indonesia.
pemerintah
di
luar
PNS dengan
terdapat
pegawai
perjanjian
kerja
Pengesahan UU Nomor 5 tahun
(kontrak) (Sigit Setiawan, 2014). UU
2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
ASN ini mengatur manajemen PNS yang
kemudian berlaku efektif per 15 Januari
meliputi
2014 menandai dimulainya babak lanjutan
kebutuhan,
pembenahan
jabatan, pola karier, promosi, mutasi
birokrasi
pemerintah
Indonesia.
Fase
pertama
birokrasi
yang
diinisiasi
reformasi
penyusunan pengadaan,
penilaian
melalui
dan
kinerja,
tunjangan,
penetapan
pangkat
penggajian
penghargaan,
dan
dan
disiplin,
penerbitan Perpres nomor 81 tahun 2010
pemberhentian, pensiun, tabungan hari tua
tentang
dan perlindungan.
Grand
Design
Reformasi
Birokrasi 2010-2025 telah berakhir pada
Setelah tiga tahun berjalan sebagai
tahun 2014. Masih ada dua fase reformasi
pilot project, hasil reformasi birokrasi
birokrasi di depan yang masih menjadi
(RB) Kabupaten Sleman belum mencapai
pekerjaan
hasil
target yang maksimal. Saat ini Kabupaten
pemilihan umum tahun 2014 dan 2019,
Sleman masih mendapat indeks birokrasi
yaitu fase kedua (2015-2019) dan fase
dengan nilai 60,97 poin, dengan nilai B.
ketiga (2020-2024).
Hasil ini menunjukkan proses RB di
rumah
pemerintah
UU ASN dikatakan oleh para ahli menjadi
tonggak
sejarah
Kabupaten
reformasi
oleh
Sleman yang telah ditunjuk
pemerintah
sebagai
daerah
birokrasi Indonesia mengingat UU ASN
percontohan masih menghadapi banyak
mengusung prinsip-prinsip New Public
hambatan dalam melakukan reformasi.
Management
(NPM)
dan
mulai
Agus
Dwiyanto
(2015)
meninggalkan prinsip-prinsip lama model
memberikan kritik terhadap pelaksanaan
Webberian yang diusung UU Nomor 43
reformasi birokrasi (RB) yang telah
Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU
berjalan
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
reformasi birokrasi yang berjalan hingga
Pokok Kepegawaian. Dalam UU ASN
saat ini sudah tidak sesuai dari jalurnya
tersebut penggolongan jabatan struktural
atau dari grand design reformasi birokrasi
155
di
Indonesia.
Menurutnya
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
yang
sudah
dirancang.
Reformasi
maupun lisan dari orang-oarang dan
birokrasi pada awalnya bertujuan untuk
perilaku yang dapat diamati.
mengubah
telah
mental
dan
Kementerian/Lembaga
mind
dilaksanakan
di
lingkungan
Pemda,
pemerintah Kabupaten Sleman yaitu pada
namun demikian saat ini banyak institusi
Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten
pemerintah yang lebih disibukkan dengan
Sleman, Badan Kepegawaian Daerah,
mengurusi hal-hal yang sifatnya dokumen.
Sekretariat
Daerah
Selain itu, reformasi birokrasi yang telah
Perencanaan
Pembangunan
berjalan
melibatkan
Sleman.
Akibatnya,
menggunakan
juga
keseluruhan
atau
set
Penelitian
kurang
stakeholders.
Teknik
dan
Badan Kabupaten
pengumpulan metode
data
wawancara,
hasil reformasi birokrasi belum dapat
observasi dan dokumentasi sementara
memenuhi harapan publik. Kritik ini
teknik
tentunya dapat terjadi juga di Kabupaten
menggunakan triangulasi sumber. Teknik
Sleman, namun dapat juga tidak terjadi.
analisis
Artikel
ini
perkembangan birokrasi
di
akan
keberhasilan
pelaksanaan
menggunakan
data
metode
interaktif dari Miles dan Huberman yang
reformasi
meliputi pengumpulan data, reduksi data,
yaitu
display/penyajian data dan verifikasi serta
lokal,
di
Kabupaten Sleman untuk melihat sejauh mana
data
keabsahan
mengalisis
pelembagaan tingkat
pemeriksaan
dan
reformasi
penarikan kesimpulan.
hambatan birokrasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
khususnya setelah diimplementasikannya
Proses
pelembagaan
reformasi
UU Aparatur Sipil Negara. Kabupaten
birokrasi diawali dari faktor-faktor yang
Sleman menjadi daerah yang dipilih
dipengaruhi dari luar dan dari dalam
karena Kabupaten ini telah menjadi pilot
sebuah organisasi publik untuk melakukan
project pelaksanaan reformasi birokrasi di
perubahan
yang
dilakukan
secara
Indonesia pada tahun 2013.
terencana
untuk
mencapai
tujuan
organisasi
perubahan-perubahan
METODE Artikel
ini
dihasilkan
analisis
deskriptif
Selanjutnya tersebut
membutuhkan upaya habitualisasi yang
melalui
kemudian
penelitian dengan pendekatan kualitatif dan
tersebut.
menngalami
proses
obyektifikasi dan berakhir pada proses
karena
sedimentasi. Ketika perubahan-perubahan
penyajiannya berupa kata-kata tertulis
156
Yanuardi, Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana – Pelembagaan Reformasi Birokrasi . . .
yang dilakukan dalam reformasi birokrasi
pemerintah Kabupaten Sleman Membuat
telah
Road reformasi birokrasi 2015-2019.
diterima
dan
menjadi
berhasil
menjadi
kebiasaan-kebiasaan
organisasi,
maka
reformasi
di
Sedangkan
birokrasi
pemerintah
pusat
dorongan yang
dari
mempercepat
sudah dapat dikatakan terlaksana. Di
proses pelembagaan reformasi birokrasi di
Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Sleman terlihat
Sleman
perubahanan beberapa
juga faktor
menyebabkan
perubahan-
dipengaruhi
oleh
dalam ditunjuknya Kabupaten Sleman
pendorong
yang
oleh
reformasi
birokrasi
32 kabupaten yang menjadi pilot project
Faktor-faktor pelaksanaan Reformasi
pelaksanaan
pendorong
reformasi Birokrasi
di
Kabupaten Sleman
dan
dorongan pemerintah pusat.
2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Keinginan
adanya
semangat untuk melakukan
Daerah.
telah
Visi
Kabuapaten diterjemahkan
misi
Sleman ke
dalam
Keseriusan
Sleman untuk mencapai tujuan reformasi
sudah
birokrasi dapat dilihat pada pembahasan
Rencana
program aksi.
pemerintah Program Aksi Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Slaman ini semakin tampak
Sleman Dalam Pelaksanaan Reformasi
ketika Pemerintah Kabupaten dalam visi-
Birokrasi Dalam Konteks Implementasi
misi telah menyatakan dengan jelas misi
UU ASN
Kabupaen Sleman adalah meningkatkan kelola
pemerintahan
adalah
upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2015.
lain
tentang Aparatur Sipil Negara. Upaya-
Pemerintah yang
Kebijakan
dikeluarkannya UU NO 5 tahun 2014
reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam
Hal
Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun
juga dari
dapat ditemukan dari
birokrasi.
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Kabupaten
tersebut
reformasi
tersebut termuat dalam Keputusan Menteri
birokrasi
Sleman berasal dari internal Pemerintah
tata
Pendayagunaan
Aparatur Negara sebagai salah satu dari
dilakukan.
di
Kementerian
yang
Untuk mencapai tujuan reformasi
baik
birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman
melalui peningkatan kualitas birokrasi
telah membentuk Tim reformasi birokrasi.
dalam memberikan pelayanan prima bagi
Tim
masyarakat. Dalam mencapai visi misi ini
157
ini
bertugas
untuk
mengawal
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
pelaksanaan reformasi birokrasi yang
Pemkab Sleman kemudian menerapkan
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
manajemen perubahan sebagai bagian dari
Sleman
Nomor
upaya mengawal perubahan yang sedang
tentang
Tim
392/Kep.KDH/A/2013 Pelaksana
Reformasi
berjalan.
Birokrasi. Dalam pencapaian perubahan-
Sebagaimana dinyatakan diatas,
perubahan tersebut pemerintah Kabupaten
manajemen perubahan dilakukan dengan
Sleman telah menyusun, telah dan sedang
membentuk tim pelaksana RB. Tim ini
melakukan
8 area perubahan sebagai
melakukan proses-proses monitoring dan
langkah mencapai tujuan. Delapan are
evaluasi maupun tindak lanjut atas hasil
perubahan
1)
monitoring dan evaluasi. Monitoring dan
manajemen perubahan yang mencakup
evaluasi RB dipantau setiap Selasa Pagi
terbentuknya tim reformasi
melalui
tersebut
terbentuknya
meliputi:
birokrasi,
Forum
Akselerasi
Roadmap
Reformasi
Pemerintah
Birokasi, Evaluasi Rutin
Reformasi
dengan
penetapan
Birokrasi, dan Perubahan Pola Pikir dan
Sleman
Nomor
Budaya Kinerja; 2) penataan peraturan
tentang
Tim
perundang-undangan; 3) penataan dan
Pemerintah Daerah.
penguatan organisasi; 4) penataan tata laksana;
5)
penataan
sumber
Daerah,
yang
Kinerja dikuatkan
Keputusan
Bupati
27/Kep.KDH/A/2013 Akselerasi
Kinerja
Upaya lain yang dilakukan untuk
daya
melakukan
perubahan
adalah
aparatur; 6) penguatan pengawasan; 7)
menggerakkan
penguatan
Daerah (OPD). Dalam mencapai tujuan
akuntabilitas;
dan
8)
peningkatan kualitas pelayanan public.
Organisasi
dengan
Pemerintah
tersebut maka pemerintah melalui Bagian
Pencapain tujuan delapan area
Organisasi melakukan pembentukan agent
perubahan tersebut telah dilakukan secara
of change ataupun role model dengan cara
sisematis
sehingga
Pembentukan Bagian Organisasi Satgas
dapat
SPIP dan Tim RB pada masing-masing
tercapai. Dengan demikian di Kabupaten
OPD, yang telah ditetapkan melalui
Sleman
upaya
Keputusan Kepala OPD, dan dibiayai
perubahan-
kegiatannya melalui DPA masing-masing
dan
terencana,
perubahan-perubahan
telah
habitualiasasi
tersebut
dilakukan terhadap
perubahan baru. Namun demikian 8 Area perubahan
tersebut
tidak
OPD.
mudah
Dari uraian tersebut jelaslah dalam
dilaksanakan secara langsung, sehingga
melakukan
158
reformasi
birokrasi
Yanuardi, Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana – Pelembagaan Reformasi Birokrasi . . .
dilingkungan
Pemkab
Sleman
telah
Kementerian Dalam Negeri atas Laporan
dilakukan upaya untuk mendorong agar
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
reformasi
(LPPD) Pemerintah Kabupaten Sleman
birokrasi
dapat
menjadi
kebiasaan (habitualisasi) di Kabupaten
adalah sebagai berikut:
Sleman. Upaya yang dilakukan dengan
1. Bidang penyelenggaraan pemerintah
membentuk tim pelaksana, menyusun
daerah:
tahap-tahapan perubahan, memonitoring
a. Tahun
2012
memperoleh
dan mengevaluasi pencapaian perubahan
Peringkat 1 Nasional untuk LPPD
yang dilakukan dan juga melakukan
Tahun 2011 kategori kabupaten;
koordinasi
rutin
untuk
memperlancar
b. Tahun 2013 memperoleh peringkat
proses pelaksanaan dilapangan. Selain hal
8 nasional untuk LPPD Tahun
tersebut juga telah dibentuk tim-tm RB di
2012
masing-maing
perangkat
Bupati memperoleh penghargaan
daerah. Setelah berjalan, pada periode
“Satyalencana Karya Bhakti Praja
kedua Pemerintahan Bupati Sri Purnomo,
Nugraha”
reformasi birokrasi tetap berlanjut. Saat
EKPPD tahun 2009-2010.
organisasi
ini proses pencapain tujuan reformasi
kategori
kabupaten,
atas
c. Tahun
dan
keberhasilan
2014
memperoleh
birokrasi telah tersusun melalui road map,
“Samkarya
dengan
dengan
Karya Nugraha” atas prestasi tiga
yang
tahun berturut-turut atas LPPD
tetap
menyesuiakan
perubahan-perubahan
kebijakan
dilakukan oleh pemerintah pusat.
Parasamya
Purna
tahun 2011, 2012, dan 2013. 2. Pengelolaan Keuangan Derah Laporan
Upaya
Keberlanjutan
Reformasi
Pemerintah
Kabupaten
Birokrasi
Pertanggungjawaban
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014
Sleman Proses
Keuangan
reformasi
birokrasi
memperoleh
di
Opini
Tanpa
dari
Badan
Kabupaten Sleman telah menghasilkan
Pengecualian
banyak perubahan yang menyebabkan
Pemeriksa Keuangan.
Pemkab Sleman mendapatkan banyak
3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
penghargaan.
Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah
oleh
Kabupaten Sleman Tahun 2011, 2012,
(EKPPD)
yang
dilakukan
Laporan
(WTP)”
“Wajar
159
Akuntabilitas
Kinerja
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
2013
memperoleh
Kementerian
nilai
B
Pendayagunaan
dari
Aparatur Negara dan Reformasi
Aparatur
Birokrasi.
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Setelah
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik a. Pemerintah
Kabupaten
berhasil
menjalankan
agenda-agenda reformasi birokrasi, maka
Sleman
pada periode kedua pemerintahan Bupati
meraih Piala Citra Bhakti Abdi
Sri Purnomo upaya untuk pelembagaan
Negara Tahun 2011 dengan kategori
reformasi birokrasi tetap dilaksanakan.
A, dari Kementerian Pendayagunaan
Setelah melakukan evaluasi pemerintahan
Aparatur
pada periode sebelumnya, maka Pemkab
Negar
dan
Reformasi
Birokrasi.
Sleman
b. Pemerintah
Kabupaten
melalui
Balai
UPT
Pertanian,
Sleman
menyusun
Roadmap
reformasi birokrasi proses perubahan yang
Penyuluhan
Perikanan,
telah
mengacu
dan
8
area
perubahan
tetap
dipertahankan dan dilanjutkan.
Kehutanan, serta UPT Pelayanan Kesehatan Pertanian,
Hewan
pada
Perikanan,
Dinas
Hambatan
dan
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi Pasca Implementasi UU ASN
Kehutanan, pada tahun 2013 maju
di Pemerintah Kabupaten Sleman
ke tingkat nasional dalam Penilaian
Dalam mencapai tujuan reformasi
Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik
birokrasi,
Bidang Pertanian oleh Kementerian
hambatan.
Pertanian
dominan dalam penyelenggaraan birokrasi
dan
memperoleh
penghargaan
Plakat
di
“Abdibhaktitani”. c. Pemeritah
budaya
adalah
Sampai
Indonesia
saat
adalah
salah ini
satu
budaya
budaya
minta
dilayani. Oleh karena itu, dalam upaya
Kabupaten
Sleman
menjadikan
reformasi
menjadi
melalui “Sarkeling” (Pasar Kerja
tersedimentasi (menjadi terbiasa) maka
Keliling), sebuah inovasi Bursa
Pekab
Kerja Online pada Dinas Tenaga
sosialisasi terus menerus. Hal tersebut
Kerja dan Sosial, masuk dalam “Top
sebagaiman disampaikan oleh Kepala
99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun
Subbagian
2014” dari 515 proposal yang masuk
Organisasi Setda Kabupaten Sleman.
ke
Kementerian
Pendayagunaan
Sleman
Dengan
berusaha
Ketatalaksanaan
demikian,
melakukan
Bagian
reformasi
birokrasi tidak berdiri sendiri melainkan
160
Yanuardi, Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana – Pelembagaan Reformasi Birokrasi . . .
sudah
terintegrasi
praktek
proses pelembagaaan reformasi birokrasi.
keseharian di Kabupaten Sleman. Secara
Hal ini dapat dibuktikan dengan telah
umum yang dilaksanakan terkait dengan
adanya arah dan tujuan yang jelas
upaya
terhadap
melakukan
dalam
perubahan
mindset
reformasi
birokrasi
yang
pegawai. Sehingga dibutuhkan perubahan
dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan
internal bagi setiap aparatur sipil negara
dilakukannya
sebagai kunci utama dalam pelaksanaan
pembiasaan terhadap aturan dan budaya
Reformasi Birokrasi. Birokrat bukanlah
baru
untuk dilayani oleh masyarakat tetapi ia
Sleman. Pemkab Sleman telah membuat
berkedudukan
pelayan
suatu perangkat dalam bentuk manajemen
masyarakat. Hal ini harus disampaikan
perubahan sebagai cara untuk mengawal
melalui kegiatan sosialisasi secara terus
perubahan dalam mencapai tujuannya.
sebagai
menerus kepada para aparat sipil negara.
yang
suatu
ingin
upaya
proses
dilakukan
Pemkab
Meskipun demikian masih terdapat
Namun demikian masih ditemui
hambatan
dalam
upaya
menjadikan
kendala dalam pencapaian tujuan salah
reformasi birokrasi tersedimentasi. Hal
satunya
dalam
tersebut masih terlihat pada masih adanya
koordinasi antara pemerintah pusat dan
budaya lama yang melekat pada birokrasi.
daerah. Karena dalam setiap perubahan
Budaya birokrasi masih sebagai pihak
yang
akan
yang dilayani, belum sebagai pelayan
mempengaruhi proses-proses yang terjadi
masyarakat. Selain itu walaupun telah ada
di daerah. Misalnya ketika UU ASN
upaya-upaya ke arah perubahan yang
dilaksanakan, pemerintah daerah masih
dilakukan
harus menunggu PP dari pemerintah
perubahan-perubahan kebijakan di tingkat
pusat.
pusat
adalah
terjadi
kerumitan
di
Karena
pusat
banyak
pasti
aturan
dari
oleh
juga
Pemkab
membuat
Sleman,
daerah
harus
pemerintah pusat yang belum diatur lebih
menunggu dalam melakukan perubahan.
lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP),
Beberapa saran yang dapat dilakukan
misalnya aturan tentang promosi jabatan.
sebagi berikut: 1. Pemerintah
penelitian
secara intensif dengan beragam
menunjukkan
stakeholder
bahwa reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten
Sleman
meningkatkan jalinan kerja sama
SIMPULAN Hasil
Kabupaten
Sleman
telah
dalam
mengalami
161
terkait.
mencapai
Walaupun pelembagaan
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
reformasi
birokrasi,
pemerintah
Lexy
Kabupaten Sleman memiliki banyak pihak yang memberikan dukungan,
Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Penelitian). Surakarta: UNS Press
salah satunya adalah Perguruan March JG, Olsen JP. 1995. Democratic Governance. The Free Press
Tinggi. 2. Pemerintah
Kabupaten
melanjutkan
Sleman
agenda
perubahan
terutama dalam hal
manajemen
perubahan
yang
terkait
Neo,
dengan
sulitnya perubahan mindset tentang pelembagaan
reformasi
Rivai dkk. 2013. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Rajawali Press
birokrasi
aparatur sipil negara.
Samodra Wibawa. Administrasi. Yogyakarta
2004. Reformasi Gava Media:
Sj. Sumarto, Hetifah. 2009. Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa Inovatif dan partisipatiif dii Indonesia. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Agus
BS. Dinamyc Governance: embedding culture, capabilities and charge in Singapore, World Scientific Publishing Co, Pte, Ltd
Pramusinto dan Agus Erwan Purwanto. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Gaya Media
Slamet, Y. Metode Sosial.1998.Surakarta: Maret University press
Eko Prasodjo dan Laode Rudita. 2014. “Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Jurnal Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 8, No.1, Juni 2014 ISSN: 1978-7103
Penelitian Sebelas
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung Soesilo Zauhar. 2007. Reformasi Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
Indaru Setyo Nurprojo. 2014. “Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah”. Jurnal Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 8, No.1, Juni 2014 ISSN: 1978-7103
Tolbert Pamela S., and Zucker, Lynn G. 1996. The Institutionalization of Institutional Theory. New York: ILR Collection.
Husaini dkk. 2009. Metodologi penelitian. Rosdakarya
162
