NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016
Halaman 107-126
KUALITAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA YOGYAKARTA Abdiana Ilosa1
ABSTRACT Starting in 2010 the Government of Yogyakarta, according to regional regulation about parking and levy on the edge of public street parking. This policy expected to increase parking levy’s revenues, more secure services and convenient parking, and traffic flows smoothly. This research used qualitative descriptive method. This research analyzed qualitative indicators of quality of service: 1) tangible 2) reliability; 3) transaparant and 4) security. This research found that public street parking less well and yet according to the wishes of the community. This is because the layout of the parking spaces are not in place that interfere with the capacity of highways and disrupting the pedestrian capacity. Then the rates charged by parking operator which do not comply with official rates. Human resources of Transportastion Department that monitor directly into the field just a pick up that add up to 12 people to keep an eye on the parking lot 900 people outside the parking operators so ineffective, so that a parking lot of cheating. Keywords: Parking Service Quality, Parking Space, Lack of Human Resource. ABSTRAK Mulai tahun 2010 Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai Perda Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan, memberlakukan kenaikan tarif parkir untuk semua jenis kendaraan, menyederhanakan kawasan, dan menambah porsi bagi hasil pungutan retribusi parkir kepada juru parkir. Penelitian ini meneliti bagaimana kualitas parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa dengan indikator kualitas pelayanan: 1). tangible (bentuk fisik); 2). Rability (keandalan); 3). Transaparan (kejelasan dan kepastian); dan security (jaminan keamanan). Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal. Hal ini karena letak ruang parkir yang tidak pada tempatnya yang mengganggu kapasitas jalan raya dan mengganggu kapasitas pejalan kaki. Kemudian tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Kemudian SDM dinas perhubungan yang kurang dan banyak pelanggaran parkir oleh juru parkir. Kata kunci: Kualitas pelayan parkir, parkir TJU, SDM kurang.
1
Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. email:
[email protected] 107
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
PENDAHULUAN Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi
pemilik
kendaraan
3. Munculnya parkir liar, juru parkir
yang
gadungan
dan
premanisme.
menginginkan kendaraannya dapat parkir
Timbulnya parkir liar ini tidak
di tempat yang mudah dicapai, salah
terbatas
satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir
insidental,
di tepi jalan adalah parkir yang berada
tempat-tempat ramai pengunjung,
pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini
seperti
dapat mengakibatkan turunnya kapasitas
restoran, cafe, hotel, bahkan di
jalan karena mangambil bagian dari jalan
gerai ATM dan warung kaki lima.
sehingga badan jalan menjadi sempit.
4. Karcis
Seiring berjalannya waktu, ruang parkir
jumlahnya
untuk
Kemudian
tetapi
pusat
parkir
merambah
pembelanjaan,
seringkali
tidak
khususnya di tepi jalan umum, ada
menampung
juru parkir yang curang yaitu yang
kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah.
acara-acara
diberikan kepada pengguna parkir,
yang disediakan oleh pemerintah sangat minim
pada
mengganti karcis dengan kartu
masyarakat
yang
menggunakan ruang yang kosong untuk
dibuat
sendiri
persetujuan
parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan
instansi
tanpa yang
berwenang.
untuk dijadikan tempat parkir. Dengan
Pembinaan
dihadirkannya jalan raya sebagai tempat
dan
pengelolaan
parkir, maka akan timbul banyak masalah,
perparkiran merupakan kegiatan yang
mulai dari kelancaran lalu lintas yang
dilaksanakan
terganggu
terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan
hingga
menimbulkan
secara
dan
kesembawutan kota. Ada beberapa hal
untuk
menarik mengenai perparkiran ini yaitu:
pembinaan yang berhasil mewujudkan
1. Perparkiran menjanjikan
dijalan kontribusi
penataan
umum
kelancaran
yang
lingkungan berlalu
lintas
perkotaan, ketertiban
mampu mengurangi beban sosial melalui
2. Perparkiran di jalan umum di lain dapat
terselenggaranya
administrasi pendapatan daerah, serta
cukup besar bagi daerah otonomi.
pihak
menjamin
terpadu
penyerapan tenaga kerja (SK Menhub No
mengganggu
34
kelancaran lalu lintas
tahun
1990).
Pemerintah
daerah
mempunyai tugas dan tanggungjawab
108
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
dalam membinaan pengelolaan parkir di
regulasii, perizinan lokasi parkir dan
wilayahnya, yang merupakan bagian dari
pemberlakuan
fungsi pelayanan umum. Sebagai imbalan
harga.Pemerintah
penyelenggaraan
umum,
memilih menggunakan instrumen regulasi
pemerintah baik berhak memungut dana
sebagai saran untuk mengendalikan dan
dari masayarakat dalam bentuk retribusi
mengelola sektor parkir. Untuk alasan
dan pajak sebagai salah satu sumber PAD
mewujudkan penataan perparkiran yang
(Direktorat Jendral Perhubungan Darat,
lebih efektif dan efisien sehingga dapat
1998). Untuk parkir baik itu parkir umum
mendukung kelancaran lalu lintas dan
atau parkir khusus, diperlukan adanya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan
pengguna jasa parkir secara lebih baik.
pengelola dalam kegiatan perencanaan,
Pemerintahan
pengaturan, pengawasan dan pengendalian
memberlakukan peraturan daerah (Perda)
tempat parkir sehingga dapat dijadikan
No 19 tahun 2009 tentang retribusi parkir
sebagai salah satu sumber penerimaan
tepi jalan umum dan Perda No18 tahun
daerah yang potensial guna mendukung
2009
jalannya
perparkiran.
pelayann
pemerintah
dan
kelancaran
pembangunan kota. Adanya
%.
tentang
Peningkatan
bermotor
Kemudian
instrumen
Salah
satu
implikasi
dikeluarkan
Peraturan
tarif parkir menjadi sama antara kawasan I
menimbulkan
dan kawasan II.
kegiatan perparkiran.
Tentang kondisi dan kebijakan
mengatasi ada
penyelenggaraan
Tentang Retribusi jasa umum merubah
jumlah
persoalan lalu lintas dan mempengaruhi
transportasi
Yogyakarta
Daerah Kota Yogyakarta No 5 tahun 2012
mempunyai implikasi tertentu kepada
Dalam
kota
Yogyakarta
adalah kenaikan tarif parkir sebesar 100
dalam demografi, ekonomi maupun sosial
kendaraan
kota
bagi masyarakat pengguna jasa parkir
perubahan-perubahan
parkir.
pengendalian
pemberlakuan Perda No18 tahun 2009
yang terjadi dalam masyarakat, baik
sektor
dan
beraneka
kebijakan
yang
perparkiran di Kota Yogyakarta, pakar
masalah
dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik
ragam
Universitas Gadjah Mada, Heru Sutomo
dapat
menilai
digunakan oleh pemerintah. Instrumen
Pemkot
Yogyakarta
tidak
mempunyai konsep dalam mengelola
yang umum dikenal adalah peraturan atau
parkir. Peraturan daerah yang muncul
109
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
lebih banyak menyoroti masalah tarif,
Yang menarik dengan setoran juru
bukan wilayah mana saja yang bisa
parkir yang tidak sepenuhnya didasarkan
dijadikan lahan parkir dan peningkatan
atas perhitungan karcis, target pendapatan
pelayanan
masalah
parkir di tepi jalan umum di Kota
pokoknya adalah kemunculan tukang atau
Yogyakarta tiap tahun selalu tercapai.
juru parkir di lahan parkir yang ilegal dan
Peran efektif koordinator wilayah (korwil)
fenomena
preman
dalam
diduga
dimanfaatkan
publik.
Padahal,
perparkiran
yang
pemerintah
pelaksanaan
operasional
pemungutan retribusi parkir sesuai dengan
mendongkrak target setoran retribusi.
wilayah
Kondisi
administrasi dan keuangan terkait dengan
sepeti
kenyamanan
ini
para
menyebabkan
pengguna
parkir
tugasnya
pemungutan
dan
retribusi
tugas-tugas
parkir,
ikut
terganggu. Dan kualitas pelayanan yang
menentukan tercapainya target pendapatan
diberikan oleh Pemerintah Daerah tentang
parkir. Ini berbeda dengan temuan di
perparkiran jadi tidak efisien.
daerah
sekarang
di
Kota
Kota
Semarang
wilayah menjadi salah satu penyebab
Yogyakarta
tidak terealisasinya target pendapatan
mempunyai masalah yang sangat banyak
karena
diantaranya dari hasil observasi awal
tidak
menyetor
ke
Unit
Pengelolaan Perparkiran.
penulis menemukan fenomena dimana sepanjang Jalan Maliboro banyak petugas parkir yang
seperti
misalnya, dimana ditemukan koordinator
Melihat keadaan perparkiran tepi jalan
lain,
Beberapa
tidak memberikan karcis
kejadian
tersebut
menimbulkan tanda tanya terkait kualitas
parkir malah mereka yang memberikan
kebijakan
karcis parkir selalu meminta kembali
Yogyakarta, kejelasan tarif dan perasaan
parkir kepada pengguna parkir setelah
aman dan nyaman bagi pengguna parkir.
mengambil
kendaraannya,
Padahal, salah satu konsideran Perda
mulai
5
jam
sore
kemudian
petugas
perparkiran
di
Kota
parkir
Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir di
menaikkan tarif parkir menjadi 2 kali lipat
Tepi Jalan Umum secara jelas mengusung
dari harga karcis, alasannya pergantian
pelayanan perparkiran yang berorientasi
petugas parkir padahal Jalan Malioboro
kenyamanan
itu adalah kawasan I,
pengguna
dan Jalan
dan jasa
keamanan
perparkiran.
bagi Dengan
Malioboro adalah kawasan ramai tujuan
banyaknya juru parkir yang beroperasi di
para wisatawan.
ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta sekarang
110
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
saja,
sudah
mulai
dirasakan
adanya
Yogyakarta
permasalahan
transportasi
seperti
pelanggan dan pengelola parkir.
seringnya
kita
melihat
kendaraan
bermotor
yang
memadati METODE
yang diakibatkan parkir yang semrawut berpotensi
kecelakaan.
Ada
Metode yang digunakan dalam
mendatangkan yang
penelitian ini adalah metode penelitian
mengatakan
deskriptif kualitatif. Peneliti dalam hal ini
sebagian masalah tersebut diakibatkan
mendeskripsikan
oleh parkir-parkir liar di ruas-ruas jalan
permasalahan
Pemerintah
Kota
di
tentang
bagaimana
kualitas pelayanan parkir di tepi jalan
(Kompas Yogyakarta, 9/02/2010). Guna mengatasi
persepsi
lalu-lalang
jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan
yang
berdasarkan
umum Kota Yogyakarta dengan cara
atas,
mewawancarai
Yogyakarta
beberapa
orang
yang
ditemui di tempat parkir yang memakai
memberlakukan Perda No. 18 Tahun 2009
jasa parkir ditempat tersebut selama
tentang Perparkiran dan Perda No. 19
peneliti melakukan penelitian. Kemudian
Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Tepi
peneliti juga mendeskripsikan faktor-
Jalan Umum, menggantikan regulasi lama
faktor apa saja yang mempengaruhi
yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi
kualitas parkir dengan cara melakukan
dengan kondisi saat ini.
wawancara mendalam kepada petugas belakang
dinas perhubungan dan juru parkirdan
tersebut, dapat dilihat permasalahan nya
kemudian mengambil kesimpulan tentang
disini adalah masalah perparkiran tepi
kualitas pelayanan parkir tersebut.
Berdasarkan
latar
jalan Kota Yogyakarta masih mempunyai masalah bagi pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan PAD pelanggan penerapannya
atau
masyarakat
dilapangan
HASIL DAN PEMBAHASAN
dan untuk pada
Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi
masyarakat
Jalan Umum Kota Yogyakarta
masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang
diberikan.
Untuk
itu
Data utama dari kualitas pelayanan
penulis
memandang perlunya melakukan analisis
parkir
tepi
jalan
adalah
penilaian
kualitas pelayanan parkir tepi jalan Kota
pengguana jasa parkir atau masyarakat. Selain itu juga dengan cara mengecek
111
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
laporan
dari
mengenai
dokumen
pelayanan
Untuk
yang
mengetahui
perhubungan sebagai
dan
diberikan.
memperhatikan, rencana tata ruang kota,
apakah
bidang
pelaksana
organisasi
dinas
perparkiran juru
penataan
telah
sisi
yaitu
masyarakat,
tempat parkir, dinyatakan dengan rambu
aparat
parkir, dan atau marka parkir. Lokasi parkir sendiri dibedakan menjadi 2 (dua)
parkir. Indikator yang digunakan untuk
kawasan, yaitu kawasan I dan kawasan II.
mengukur kualitas pelayanan parkir tepi
Untuk ruas-ruas jalan yang termasuk
jalan umum Kota Yogyakarta adalah:
kategori kawasan II, sesuai Pasal 2 ayat
1. Bentuk Fisik (Tangible) satu
(4) Perwali No. 12 Tahun 2009, meliputi
indikator
seluruh ruas jalan yang tidak termasuk
dalam
dalam kawasan I di atas dalam wilayah
memperoleh kualitas pelayanan parkir
administrasi kota Yogyakarta. Dalam
adalah bentuk fisik (tangible) yaitu letak ruang
parkir
peralatannya
dengan yang
fasilitas lengkap
praktek pelaksanaannya, parkir TJU Kota
dan
Yogyakarta terdapat suatu permasalahan
untuk
yaitu
kenyamanan pengguna parkir. Kualitas
parkir harus memperhatikan keselamatan
tempat parkir yang memenuhi kehendak
masyarakat.
Peraturan
dan kelancaran lalu lintas.
keinginan
Daerah
mengakibatkan
Tahun 2009 menerangkan kalau tempat
akan dinilai baik apabila failitas dan letak
melebihi
TJU
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18
yang selanjutnya disingkat dengan TJU
dan
parkir
kemacetan jalan, padahal dalam Peraturan
pelayanan parkir tepi jalan umum (TJU)
masyarakat
lingkungan,
jalan yang ditetapkan sebagai lokasi
pemerintah bidang perparkiran dan juru
Salah
kelestarian
ayat (1) menyatakan bahwa setiap ruas
atas
pelayanan tersebut maka akan diukur dari tiga
dan
Yogyakarta No. 112 Tahun 2009 Pasal 2
harapan masyarakat, sehingga masyarakat kepuasan
dengan
Peraturan Walikota (Perwali) Kota
yaitu pelayanan yang sesuai dengan
adanya
parkir
kemudahan bagi tempat parkir
memberikan pelayanan yang berkualitas
merasakan
tempat
keselamatan dan kelancaran lalu lintas,
dan
parkir
lokasi
Kota
Berdasarkan
observasi
awal,
Yogyakarta No 18 tahun 2009 tentang
penulis menemukan di sekitar Jalan
Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 3 ayat
Mayor Suryotomo, Jalan Sudirman ke
(1) menyatakan bahwa penetapan kawasan
arah Tugu, Jalan Diponegoro sampai
112
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
persimpangan Jalan Bumijo dan Jalan Asem
Gede,
kemudian
Jalan
Ungkapan yang serupa juga oleh
Urip
Bapak Suparno seorang PNS :
Sumoharjo sampai perempatan Galeria,
kelambatan kecepatan kendaraan menuju
“Di daerah ini memang selalu macet, saya rasa kemacetan ini karena letak parkir tepi jalan yang mengambil badan jalan, sementara jalan ini bisa dikategorikan jalan kecil yang seharusnya tidak dibagi lagi untuk parkir di tepi jalan, belum lagi parkir tepi jalan ini sangat dekat lampu merah (persimpangan), hal ini juga bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya kecelakaan”
Jalan Sudirman. Jalan Mayor Suryotomo,
Pasal 43 UU LLAJ No. 22 Tahun
dekat toko Progo dan sepanjang pertokoan
2009 j.o. Keputusan Dirjen Perhubungan
belakang Pasar Beringharjo, dengan arus
Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang
lalu lintas dua arah, adalah ruas jalan yang
Pedoman
sering mengalami kemacetan. Parkir di
Fasilitas
dua sisi jalan ikut menambah kemacetan
terdapat beberapa tempat pada ruas jalan
dan memperlambat laju kendaraan. Selain
yang tidak boleh untuk tempat berhenti
itu terlihat adanya keluhan dari sebagian
atau parkir kendaraan. Dari penuturan
masyarakat sebagai pengguna jalan raya:
informan diatas dan juga survey penulis
dan Jalan Mataram mengalami kemacetan pada jam-jam sibuk dan musim liburan. Di Jalan Urip Sumoharjo, parkir berlaku di dua sisi ruas jalan dengan pola parkir menyudut. Walaupun arus lalu lintas satu arah ke barat, dengan aktivitas bisnis di sepanjang parkir
pertokoan yang
tinggi
dengan
volume
menyebabkan
Teknis Parkir
Penyelenggaraan menyatakan
bahwa
dapat dilihat bahwa letak parkir pada jalan
“tiap pulang kantor saya selalu terjebak macet di jalan ini, yang sering bikin saya kesal adalah macetnya gara-gara parkir kendaraan di tepi jalan apalagi kalau di sebelah kiri ada motor parkir dan sebelah kanan parkir mobil, padahal ini adalah parkir satu arah, tapi kalau mau protes gak tau kemana ya saya terima saja (wawancara tanggal di sayap Jalan Urip Sumuharjo dengan Mbak Lilik, pegawai swasta)”
Rahayu Samirono menyalahi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dimana letak parkir TJU nya kurang dari 25 meter dr persimpangan. Parkir di jembatan sayidan salah karna kurang dari 50 meter sebelum dan sesudah jembatan. Kemudian petugas parkir memakai rompi parkir resmi dari dinas perhubungan. Selain keluhan masyarakat tentang kemacetan yang diakibatkan parkir TJU
113
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
dan letak parkir TJU yang tidak sesuai
dengan keberadaan pedagang kaki lima
dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan
atau sektor informal di trotoar atau ruang
Fasilitas Parkir oleh LLAJ juga ditemui
milik
adanya
mengundang konsumen untuk parkir, ikut
parkir
ilegal
yang
dapat
mengurangi kenyamanan pejalan kaki dan juga
menyebabkan
kemacetan.
Hasil
way)
yang
kelengkapan tempat parkir, parkir TJU Kota Yogyakarta menurut hasil survei
paling terlihat mempersempit badan jalan
penulis tergolong bersih dan rapi. Namun,
sehingga turut menyebabkan kemacetan.
dalam kenyataannya sekarang ini tong
Apalagi volume/arus lalu lintas disana
sampah
sangat tinggi. Tanpa median jalan seperti
yang disediakan
oleh
dinas
pehubungan sudah jarang ditemukan.
saat ini, dengan dua arus lalu lintas
Hasil survei penulis melihat tong sampah
berlawanan, bisa dipastikan ruas jalan kemacetan
of
Masalah kebersihan, kerapian dan
Suryopratomo, meskipun paralel, memang
mengalami
(right
menambah tingkat kemacetan.
observasi penulis parkir di dua sisi Jalan
tersebut
jalan
yang disediakan di ruang parkir hanya di
yang
daerah malioboro dan itu juga sangat
parah. Di dua ujung jalan itu terdapat
sedikit.
perempatan jalan yang membuat lalu
Dan
pohon
yang
berfungsi
memperindah ruang parkir beralih fungsi
lintas bergerak lamban dan tidak bergerak
menjadi tempat sampah karena di dekat
sama sekali pada jam-jam sibuk.
situ
Penulis mengamati juru parkir di
tidak
ada
tong
sampah,
maka
pengguna atau pejalan kaki membuang
depan Toko Progo berbeda dengan juru
sampah dalam pot bunga tersebut
parkir di ruas-ruas jalan karena juru parkir
2. Keandalan (Reability)
disana tidak menggunakan seragam resmi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan
Dalam melayani kebutuhan dari
tidak menggunakan karcis. Yang paling
pengguna jasa maka kemampuan aparat
mencolok adalah di tempat parkir berdiri
yang
rambu larangan parkir. Parkir di tepi jalan
menjadi sangat penting. Demikian juga
umum jika tidak ditata secara baik akan
halnya
menyebabkan juru parkir tidak terkontrol
pelaksana
sehingga
memberikan pelayanan langsung kepada
parkir
dimana-mana
TJU
tanpa
bermunculan diawali
bertugas
dengan
dalam
hal
pelayanan
Juru
parkir
sebagai
kebijakan
dan
yang
pengguna parkir, juru parkir dan aparat
satu
pemerintah
kelayakan yang standar. Apalagi ditambah
114
(Dinas
Perhubungan)
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
merupakan ujung tombak dalam bidang
mulai dari pengguna layanan parkir
pelayanan parkir TJU. Dalam konteks
memasukkan kendaraannya ke dalam
kualitas pelayanan parkir di tepi jalan
ruang parkir sampai kendaraan itu diambil
umum (TJU) di Kota Yogyakarta, aktor
kembali.
kunci yang berperan cukup besar tak dapat
Yogyakarta sebagai Kota Wisata
dipungkiri, adalah Juru Parkir. Juru Parkir,
dan
seperti yang terbaca dari Perda No. 18 dan
yang
bermoto
juga harus menunjukkan kalau mereka
yang menentukan berhasil-tidaknya tujuan
ramah kepada pelanggannya walaupun
kebijakan parkir (policy goals), yakni
kerja dibawah sinar matahari, tapi pada
mewujudkan kelancaran lalu lintas dan
kenyataannya banyak ditemui petugas
kepuasan pengguna jasa parkir. menciptakan
pendidikan
“Yogyakarta berhati nyaman” juru parkir
No. 19 Tahun 2009, adalah ujung tombak
Untuk
kota
parkir yang hanya memberikan karcis dan kualitas
ketika pengambilan motor mengambil
pelayanan yang diinginkan masyarakat,
bayaran,
juru parkir sebagai perpanjangan tangan
senyum kepada pengguna parkir, seperti
dinas perhubungan dalam melaksanakan
penuturan Mas Damaris warga Kasihan
pelayanan yang langsung bertatap muka
Bantul:
dengan pengguna layanan yaitu pengguna
kendaraan yang diparkir atau meminta tarif parkir tapi juga harus memperhatikan kesopanan, keramahana, kenadalan dalam tugasnya.
Keramahan
memang satu kata yang cukup singkat namun memiliki dampak yang sangat penting
bagi
menggunakan
masyarakat pelayanan.
yang
sedikit
Keramahan 3. Kejelasan
merupakan suatu sikap yang mau tidak
dan
kepastian
(transparansi)
mau harus melekat dalam diri pelayanan. Tindak tanduk pegawai pelayanan sering menjadi
melontarkan
“petugas parkir disini terkesan minimalis dan pelit senyuman mbak. Ia mengeluh ketika parkir sedang ramai,setelah membayar, ditinggal juru parkir begitu saja dan harus mengambil sendiri Motor kita yang sedang dalam posisi terjepit kendaraan lain, sedangkan juru parkir sendiri sibuk memungut retribusi pengguna parkir yang lain. Padahal saya sudah membayar Rp. 1000”
parkir tidak hanya memfokuskan kepada
melaksanakan
tanpa
Pelayanan parkir harus transparan
bahan perhatian masyarakat.
dalam hal tarif karena retribusi parkir
Keramahan petugas parkir akan dilihat
pembayarannya
115
langsung
diberikan
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
kepada pihak pemberi pelayanan dan juga
parkir, seperti yang terjadi di depan toko
pelayanan nya langsung didapat oleh
Progo. Pasal 25 ayat (1) Perda Perparkiran
pengguna layanan. Dalam kasus tarif
mengancam pidana kurungan paling lama
perparkiran
ditemui
3 bulan atau denda Rp. 50 juta terhadap
masalah, salah satunya pengaduan yang
pelanggaran Pasal 20a ini. Praktiknya
dikirim
hingga
banyak
ke
informasi
(unit
keluahan).
melakukan informan
UPIK
sekali
pelayanan
Ketika
penelitian mengeluhkan
penulis
hampir
semua
dan
punya
hari
pengguna
ini
tidak
parkir
ada
dipidanakan
satupun karena
memarkir kendaraan di lokasi terlarang. Mengacu pada ketentuan tadi,
masalah dengan tarif parkir di tepi jalan
sesungguhnya kesalahan terletak pada
umum Kota Yogyakarta.
pengguna parkir ketika tidak meminta
Bukan hanya masalah tarif tapi
karcis parkir resmi kepada juru parkir.
banyak dari juru parkir yang tidak
Namun,
memberikan karcis. Selama penelitian,
mengatur sanksi untuk pelanggaran itu.
peneliti mendapati jalan-jalan yang tidak
Perda
diberi karcis diantaranya Jalan Mataram,
mengantisipasi
Jalan Mangkubumi, Jalan C Simanjuntak,
pemakaian karcis berulang dan kengganan
Jalan Cik Ditiro, Jalan Abu Bakar Ali,
juru
jalan P. Mangkubumi dan masih banyak
mewajibkan pengguna parkir bertindak
yang lain. Yang pasti memakai karcis
aktif meminta karcis parkir. Menurut
diantaranya Jalan Malioboro, Jalan Urib
Perda Perparkiran, pemungutan retribusi
Sumoharjo (Jalan Solo) dan lain-lain.
dilakukan
Berdasarkan ketentuan, pengguna parkir
menyerahkan karcis parkir sebagai tanda
yang tidak mematuhi tanda parkir dalam
bukti untuk setiap kali parkir pada saat
bentuk rambu atau marka, tidak meminta
memasuki lokasi parkir dan memungut
karcis
tidak
retribusi sesuai dengan jenis kendaraan
menunjukkan karcis ketika mengambil
dan kawasan. Selain itu, sesuai dengan
kendaraan dan membayar, dapat diartikan
Pasal 5 Perda Perparkiran, karcis parkir
melanggar ketentuan ini. Hal itu berarti,
resmi yang dipakai sebagai tanda bukti
kesalahan ada pada pengguna parkir
parkir digunakan untuk satu kali parkir
ketika memarkir kendaraan di lokasi yang
dan tidak boleh digunakan lebih dari satu
jelas-jelas terpampang rambu larangan
kali. Jika juru parkir kedapatan memakai
parkir
resmi
dan
116
tidak
ini
parkir
ada
ketentuan
yang
sebenarnya
sudah
kejadian
seperti
memberi
dengan
karcis
cara
juru
dengan
parkir
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
karcis
lebih
dari
satu
kali,
Dinas
pada kendaraan sekalipun itu lecet pada
Perhubungan, sesuai Pasal 23 Perda
kendaraan.
Perparkiran, akan mencabut Surat Tugas
Hak-hak pengguna jasa parkir
juru parkir tersebut. Sesuai Pasal 25 ayat
secara implisit terbaca dari ketentuan
(1) Perda Perparkiran, juru parkir tersebut
Pasal 5 Perda Perparkiran yang mengatur
diancam pidana kurungan paling lama 3
kewajiban juru parkir, yakni memperoleh
bulan atau denda Rp. 50 juta. Dari hasil
rasa
wawancara yang menjadi pertanyaan dan
menurut Perda Kota Yogyakarta No 18 tentang
penyelenggaraan
kendaraan
parkir
harus
bisa
bukan
kehilangan
perlengkapan
atau
sebesar 50 persen yang ditanggung oleh juru parkir. Walaupun sudah ada peraturan resmi yang mengatur mengenai hak
kualiatas
pengguna jasa parkir mendapatkan rasa
pelayanan parkir yang baik maka sebagai pengguna
kendaraan,
diatur
saat parkir di tempat parkir maksimal
4. Jaminan keamanan (security) menciptakan
hanya
ganti rugi atas kehilangan kendaraan pada
pada
tempat yang telah ditentukan).
Untuk
kehilangan,
Pasal 17 Perda Perparkiran menentukan
menjaga kemanan dan ketertiban tempat (memarkirkan
beserta
barang-barang yang ditaruh di kendaraan.
perparkiran fungsi juru parkir adalah
parkir
kendaraan
sebagai tanda bukti parkir. Untuk kasus
parkir sebenarnya. Fungsi juru parkir
2009
atas
perlengkapannya dan memperoleh karcis
yang menjadi masalah adalah fungsi juru
tahun
aman
aman
merasa
atas
kendaraan
beserta
perlengkapannya tetapi tetap pengguan
percaya akan keamanan kendaraan mereka
parkir
yang sedang diparkirkan. Petugas parkir
di
tepi
jalan
umum
Kota
Yogyakarta kurang merasa aman seperti
harus bisa memberikan jaminan kepada
penuturan Mbak Fitri:
pengguna parkir bahwa kendaraan yang
“mbak lihat sendiri kan betapa mepetnyaparkir-parkir disini saya jadi was was takutnya motor saya kegores soalnya itu terlalu dekat jarak antara satu motor dengan motor lain. Kalau masalah kehilangan motor saya tidak takut mbak, tapi ya itu dia yang bikin saya gak nyaman gara-gara letak motor yang terlalu rapat”
akan mereka parkir aman dan dan tidak menggagu kelancaran lalu lintas juga memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang yang ada di kendaraan mulai dari helm, aksesors kendaraan, atau apabila terjadi kecelakan
117
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
Setelah di konfirmasi masalah
tempat parkir diselesaikan secara
diatas kepada petugas parkir Bapak
musyawarah;
Sarjono mengungkapkan:
c. Ganti
“kalau masalah kehilangan jangan khawatir mbak, kita petugas parkir selalu ada ditempat kok, nan kalaupun ada orang yang mau ambil motor dia wajim melihatkan karcis dan kita kan mengecek kesesuaian dengan karcis yang ditempel di motor kalau tidak sesuai kita akan minta STNK, kalau masalah barang ada yang hilang kita belum pernah mendapatkan pengaduan dari pengguna parkir masalah kerusakan juga belum pernah ada mbak”
rugi
yang
tanggungjawab
menjadi
juru
parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus); d. Pemerintah daerah dalam rangka memberikan
perlindungan
terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai
kemampuan
keuangan
daerah;
Kalaupun ada yang melapor proses
e. Tatacara
ganti rugi sudah diatur dalam Peraturan
dan
mekanisme
penyelesaian ganti rugi diatur lebih
Daerah No 18 tahun 2009 Pasal 17 ayat
lanjut dengan Peraturan Walikota.
(2) mengatur Ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan
Dari ke empat indikator diatas
diselesaikan secara musyawarah, tidak
(tangible, reability, kejelasan, transparansi
langsung dibawa ke proses hukum. Cara
dan security) maka penulis menyimpukan
ganti rugi menurut pasal 17 PerDa No 18
bahwa kualitas pelayanan parkir di tepi
tahun 2009 adalah:
jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik hal
a. Apabila terjadi kehilangan atau
banyaknya
keluhan
kualitas sebuah pelayanan itu diukur dari
parkir di tempat parkirTepi Jalan
tingkat kepuasan masyarakat, pelayanan
Umum, menjadi tanggungjawab
itu akan baik apabila pelayanan yang
juru parkir;
kehilangan
karena
masyarakat. Sedangkan baik tidaknya
kerusakan kendaraan pada saat
b. Pengguna
ini
diberikan melebihi keinginan masyarakat. jasa atau
parkir
yang
Dan dari ke empat faktor diatas yang
kerusakan
paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat
kendaraannya pada saat parkir di
adalah
118
letak
ruang
parkir
yang
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
menyebabkan kemacetan dan juga tarif
pelayanan publik seperti pada perparkiran
yang tidak sesuai. Hal ini juga dapat
tepi jalan umum Kota Yogyakarta. Dinas
dilihat dari jumlah pengaduan Pada UPIK
perhubungan
(Unit
berusaha memberikan pelayanan yang
Pelayanan
Informasi
Keluhan)
termasuk
kepada
juru
masyarakat
parkir
dimana yang paling banyak itu pada
berkualitas
yang
masalah letak parkir yang menggangu lalu
menggunakan layanan parkir di tepi jalan
lintas serta tarif yang tidak sesuai.
umum Kota Yogyakarta. 1. Sumber Daya Manusia
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta
SDM sebagai ujung tombak dalam
Dalam menjelaskan faktor-faktor
memberikan pelayanan kepada publik,
dapat
kualitas
sumber daya manusia yakni kompetensi
pelayanan parkir tepi jalan umum Kota
aparat pemerintah (dinas perhubungan
Yogyakarta
faktor
bidang perparkiran) dengan juru parkir /
menyebabkan
pembantu juru parkir. Tingkat pendidikan
yang
pendukung
mempengaruhi
perlu
mengetahui
yang
suatu
aparatur pemerintah (dinas perhubungan
organisasi dalam memberikan pelayanan
bidang perparkiran) sangat berpengaruh
publik yang berkualitas. Faktor tersebut
terhadap pelayanan yang diberikan kepada
akan muncul baik didalam maupun diluar
masyarakat. Dinas Perhubungan memiliki
organisasi. Kuliatas pelayanan publik
cukup
yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi
melaksanakan kebijakan perparkiran di
oleh berbagai faktor, seperti tingkat
tepi jalan umum. Dari sisi SDM, petugas
kompetensi aparat, kualitas peralatan yang
dinas perhubungan lebih dari separo
digunakan untuk merespon pelayanan,
bergelar sarjana. Muncul kesan, di internal
budaya
Dinas Perhubungan yang bertanggung
keberhasilan
atu
birokrasi
kegagalan
dan
sebagainya
sumber
hanyalah bertanggung
birokrasi jawab
publik
yang
memberikan
lama
Perparkiran.
Para
di
Dinas
Perhubungan.
Untuk
perparkiran, jumlah SDM cukup banyak,
hendaklah memperhatikan faktor-faktor mempengaruhi
Bidang
adalah orang-orang yang mengabdi cukup
berinteraksi langsung dengan masyarakat
dapat
untuk
pegawai di Dinas Perhubungan rata-rata
pelayanan publik kepada masyarakat, dan
yang
finansial
jawab dan bekerja mengelola perparkiran
(Dwiyanto, 2006:142). Dalam
daya
mulai dari Kepala Bidang, Kepala Seksi
kualitas
119
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
Retribusi Parkir beserta staf, Kepala Seksi
(Korwil) sampai Juru Pungut tidak rumit
Optimalisasi
dan
Parkir
dan
staf-stafnya,
menghambat
dalam
merespon
Koordinator Wilayah, Juru Pungut yang
permasalahan di lapangan. Yang paling
semuanya PNS, dapat ditambah mitra
intens berinteraksi dengan juru parkir
kerja Pemkot, yakni Juru Parkir yang
adalah
berjumlah kurang lebih 900 orang namun
Koordinator
tidak
dengan Surat Perintah Tugas Kepala
memiliki
ketegasan
dalam
menjalankan aturan.
dan
Juru
Pungut.
wilayah yang ditugaskan
Dinas Perhubungan No. 4 Tahun 2010 setiap
2. Struktur Organisasi Dinas
Korwil
bulan
diharuskan
melaporkan
perkembangan perparkiran di tepi jalan Kota
umum kepada Kepala Dinas melalui
yang
Kepala Bidang Perparkiran dan Kepala
berwenang menyelenggarakan perparkiran
Seksi Retribusi Parkir. Tetapi, Kepala
tepi jalan umum, selalu menegaskan sisi
Bidang dan Kepala Seksi, sangat jarang
pelayanan publik sebagai tujuan utama.
turun ke lapangan untuk ikut memantau
Alasannya jelas, tugas utama pemerintah
keadaan, seperti penurutan Kasi Retribusi
adalah melayani publik, bukan mencari
Parkir Imamuddin Aziz Se. Praktis, fungsi
keuntungan (profitoriented). Pernyataan
pengawasan lebih banyak diperankan oleh
tersebut sesuai dengan teks Perda No. 19
koordinator wilayah dan juru pungut yang
Tahun 2009 Pasal 7 yang menyatakan
rutin berkeliling di ruas-ruas jalan sembari
bahwa
melakukan
Yogyakarta
Perhubungan sebagai
prinsip
instansi
dan
sasaran
dalam
pengecekan
setoran
dan
penetapan struktur dan besaran tarif
mengedarkan karcis baru kepada juru
retribusi didasarkan pada tujuan untuk
parkir.
memperlancar lalu lintas dengan tetap
Ironisnya, peran pengawasan di
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan,
lapangan
kemampuan
penulis,
kurang
efektif.
Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur
masyarakat dan aspek keadilan. Pengamatan
masih
Bidang struktur
Perparkiran
mengingat
masih
masih banyak
minim terdapat
birokrasi Bidang Perparkiran sebenarnya
pelanggaran ketentuan Perda Perparkiran.
cukup sederhana. Rentang kendali dan
Birokrat
jalur komunikasi antara Kepala Bidang,
Kepala
Kepala
banyak menghabiskan waktunya di kantor
Seksi,
Koordinator
Wilayah
120
mulai Seksi
dari dan
Kepala
Bidang,
staf-stafnya
lebih
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
ketimbang di lapangan. Padahal, tugas
untuk kepentingan pribadi. Ia mengaku
pengawasan melekat pada jabatan mereka.
bangga, dengan jumlah SDM yang relatif
Pengawasan
hanya
kecil, tahun lalu mampu melebihi target
diperankan oleh Koordinator Wilayah dan
penerimaan retribusi parkir tepi jalan
Juru Pungut yang menjadi bawahannya.
umum, yakni dengan target Rp. 1,47
Mengawasi ratusan juru parkir, bukan
Milyar, tercapai realisasi Rp. 1,48 milyar.
rutin
praktis
pekerjaan yang mudah dengan jumlah
Dapat
SDM yang sedikit. Perwakilan juru parkir yang
dilibatkan
sebagai
seperti
rasio
fungsi pengawasan perparkiran masih tergolong minim dibandingkan dengan
Wilayah juga tidak cukup efektif di ini
bahwa
sumber daya manusia yang menjalankan
verifikator
wilayah dalam Pokja bersama Koordinator
lapangan. Mungkin
dikatakan
jumlah
hasil
keseluruhan
Perhubungan.
Liputan Kompas (9/2/2010) disebabkan
aparatur
Akibatnya,
Dinas
koordinator
wilayah dan juru pungut tidak mungkin
karena begitu banyaknya “pemain parkir”.
mengawasi satu persatu juru parkir yang
Faktor keterbatasan jumlah SDM,
berada di wilayahnya. Sehingga logis
menurut Kasi Retribusi, menyebabkan
kalau
kurang optimalnya implementasi Perda
pelanggaran ketentuan perparkiran seperti
Perparkiran
terutama
pemakaian karcis berulang, pemungutan
minimnya juru pungut yang melakukan
tarif yang tidak semestinya, pemakaian
pengawasan rutin. Jumlah juru pungut
karcis buatan sendiri, dan seterusnya.
sekarang
Praktik-praktik
12
di
lapangan,
orang,
ada
satu
yang
masih
banyak
itu
ditemukan
terkesan
seperti
merangkap sebagai koordinator wilayah.
ditolerir dan akhirnya menjadi kebiasaan.
Mereka kewalahan ketika harus melayani
Dapat dipahami pula bila model patokan
sekaligus mengawasi 900-an juru parkir.
lebih efektif dikarenakan sifatnya yang
Idealnya, menurutnya, satu juru pungut
praktis dan tidak menuntut Korwil dan
melayani 40-50 juru parkir. Ketika semua
Juru Pungut turun ke lapangan setiap
juru pungut berkeliling sesuai wilayah
harinya. Terlihat ada semacam hubungan
masing-masing pun, belum tentu ketemu
saling percaya (trust) yang terbangun
juru
antara koordinator wilayah dengan juru
parkirnya.
Selain,
problem
kedisiplinan dan kejujuran juru parkir
parkir.
sendiri yang selalu meminta dispensasi
diterima juru parkir, maka koordinator
karena menggunakan pendapatan parkir
wilayah harus memberikan kebebasan
121
Jika
menghendaki
patokan
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
kepada juru parkir untuk mendapatkan
Perda Perparkiran No. 18 Tahun
perolehan retribusi parkir untuk disetor
2009 menyatakan bahwa juru parkir
termasuk dengan cara yang mungkin
adalah orang yang ditugaskan pada tempat
melanggar aturan perparkiran.
parkir di tepi jalan umum berdasarkan Surat Tugas. Juru Parkir ditugaskan oleh
Telah disinggung bahwa adanya juru
sebagai
sebagai
pihak
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
yang
(dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan)
membantu dinas perhubungan memungut retribusi
parkir
dan
dengan
memberikan
Surat
Tugas.
Juru
Parkir
bertanggung jawab kepada Walikota atau
pelayanan langsung kepada pengguna
Pejabat yang ditunjuk. Kenyataan di
parkir. Tapi ia tidak masuk dalam struktur
lapangan,
organisasi Dinas Perhubungan, meskipun
juru
parkir
hampir
selalu
mengalihkan tugas dan tanggung jawab
demikian, mereka termasuk bagian dari
kepada
kepanjangan tangan dinas perhubungan
pembantu
Administrasi
yang mempunyai peran sentral dalam
yang
juru buruk
parkir. di
Dinas,
ditengarai ikut menyebabkan munculnya
mengimplementasikan kebijakan retribusi
fenomena satu juru parkir mempunyai ijin
parkir di tepi jalan umum pemerintah atau
di lebih dari satu lokasi. Akhirnya, yang
aparatur Dinas Perhubungan tidak mampu
menjalankan parkir rata-rata bukan juru
melakukan sendiri pemungutan retribusi
parkirnya yang memegang ijin, tetapi
parkir karena keterbatasan SDM. Juru
pembantu juru parkir. Sedangkan juru
parkir dalam pemahaman aparatur Dishub,
parkirnya menekuni pekerjaan lain hingga
adalah semacam pihak ketiga yang diikat
muncul kesan seolah-olah ia berperan
kontrak yang menjual jasanya untuk
sebagai seorang bos.
memungut retribusi dengan imbalan bagi hasil pemasukan retribusi dengan dibekali surat
tugas.
delegasi
Karena
secara
ia
resmi
memperoleh dan
3. Sarana dan Prasarana
sah
Sarana
sebagaimana diatur Perda Perparkiran
pendukung
merupakan
yang juga berfungsi sebagai kontrak
salah satu hal yang dapat mempengaruhi
pemerintah-juru parkir, secara hukum, ia
kualitas pelayanan pada pelayanan parkir
termasuk bagian dari implementor.
tepi jalan umum Kota Yogyakarta. Karena dengan
adanya
sarana
pendukung
pelayanan dapat menunjang pelayanan
122
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
tersebut
menjadi
lebih
baik
dan
Kelengkapan
juru
parkir
juga
berkualitas. Perlengkapan parkir seperti
mempengaruhi pelayanan yang diterima
rambu,
oleh
marka
sangat
mempengaruhi
masyarakat
pengguna
parkir,
kualitas pelayanan parkir hal ini karena
contohnya rompi parkir untuk tanda
dengan kelengkapan parkir maka akan
pengenal bagi pengguna parkir yang ingin
mempermudah pengguna parkir memarkir
memarkirkan kendaraannya agar tidak
kendaraannya, dan juga berdampak besar
salah
terhadap tata kelola letak parkir agar tidak
gunanya
sembawut yang akhirnya menyebabkan
peringatan atau aba-aba pengendara disaat
gangguan terhadap jalannya lalu lintas.
memarkirkan kendaraan ataupun mau
Marka parkir adalah pembatas, berupa
mengeluarkan
garis utuh mengelilingi ruang parkir. Bisa
tongkat bercahaya dan rompi berrcahaya
berwarna kuning ataupun putih, atau garis
ini sangat dibutuhkan dimalam hari,
paralel untuk garis tegak lurus atau
karena malam hari gelap apabila ada
membentuk sudut. Dengan adanya marka
tongkat cahaya atau rompi bercahaya
parkir maka kendaraan yang parkir bisa
maka
lebih teratur dan terlihat rapi., sesuai
kecelakaan.
marka yang ada. Hasil observasi marka
orang,
kemudian
peluit
memberikan
akan
yang
tanda-tanda
kendaraan.
Kemudian
mengurangi
adanya
4. Sistem Pelayanan
jalan yang yang rapi dan lengkap itu di jalan urip ummlharjo, disitu terlihat
Sistem perparkiran yang dipakai
tatanan mobil yang rapi sesuai dengan
oleh pada parkir tepi jalan umum Kota
marka jalan yang dipajang oleh dinas
Yogyakarta
perhubungan. Rambu parkir adalah rambu
sederhana dengan memakai karcis. Karcis
petunjuk tempat parkir yang biasanya
diberikan kepada pengguna parkir disaat
dilengkapi dengan papan pengumuman
awal memarkirkan kendaraan kemudian
tambahan yang memuat informasi tentang
menunjukkan kembali saat kendaraan
waktu parkir, batas parkir, ketentuan tarif,
diambil. Untuk menacapai tujuan utama
penggunaan khusus tempat parkir. Hasil
dibuatnya parkir tepi jalan umum Kota
observasi penulis melihat rambu-rambu
Yogyakarta
maka
parkir
Yogyakarta
mengatur
hanya
ada
pada
kawasan
I
adalah
sistem
Pemerintah sistem
parkir
Kota izin
membuka lahan parkir, izin jadi juru
sementara kawasan II tidak ada.
parkir, sistem pemungutan retribusi parkir,
123
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
sistem
bagi
dinas
adalah juru pungut pada 5 wilayah parkir
perhubungan dengan juru parkir, Sistem
sementara yang lain duduk dikantor dan
ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau
tidak turun ke lapangan. Namun juru
kehilangan kendaraan yang sedang parkir
pungut yang hanya 12 orang ini tidak akan
dalam Perda Yogyakarta No. 18 Tahun
maksimal melakukan pengawasan karena
2009 tentang Perparkiran dan Perda Kota
jumlah juru parkir 900 orang tidak
Yogyakarta No. 19 Tahun 2009 tentang
sebanding dengan juru pungut dari dinas
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
perhubungan.
Setelah
hasil
antara
dijelaskan
kurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh dinas
mengenai
perhubungan
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan maka dari ke empat faktor ini yang paling utama berpengaruh terhadap
menyebabkan
banyaknya
kecurangan-kecurangn
yang
dilakukan
oleh
demi
mengejar
petugas
parkir
keuntungan pribadi.
kulitas pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta adalah
Dengan
sarana dan
prasarana ruang parkir (letak ruang
SIMPULAN
parkir). Masalah utama yang menyebakan
Berdasarkan
analisa
dan
kualitas pelayanan parkir ini kurang baik
pendalaman berbagai data yang diperoleh
karena banyaknya letak ruang parkir resmi
selama penelitian berlangsung dengan
yang tidak melihat dan mempedulikan
berpijak serta berlandaskan pada teori
kapasitas
untuk menjawab permasalahan yang telah
jalan
raya,
sehinggan
hak
pengguna jalan raya dan hak pejalan kaki
dirumuskan
jadi terganggu. Hal ini disebabkan karena
kesimpulan bahwa Kualitas pelayanan
kendaraan yang padat, meningkat tiap
parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta
tahunnya sementara ruang parkir kurang.
kurang baik. Letak ruang parkir tepi jalan
Kemudian banyaknya juru parkir (petugas
umum yang terlalu banyak dan tidak
parkir)
melihat
lebih
mengejar
kepentingan
maka penulis mengambil
kapasitas
jalan
raya
pribadi daripada memberikan pelayanan
menyebabkan
kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena
banyaknya
kurangnya pengawasan yang dilakukan
memberikan
oleh dinas perhubungan. Dan alasan nya
pengguna parkir sementara karcis parkir
adalah
pengawasan
adalah hak dari pengguna parkir. Tarif
langsung terhadap kerja petugas parkir
parkir juga tidak sesuai dengan tarif resmi.
yang
melakukan
124
kemacetan.
sering
juru
parkir
karcis
yang
parkir
Masih tidak kepada
Abdiana Ilosa – Kualitas Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta . . .
Faktor-faktor kualitas pelayanan
DAFTAR PUSTAKA
parkir dimana faktor ruang parkir yang
Abubakar. 1996. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir
Basuki, Imam dan Suwadi. 2008. Biaya Kemacetan Ruas Jalan Kota Yogyakarta. Teknik Sipil, 9(1)
TJU Kota Yoyakarta. Faktor sumber daya manusia
dinas
perhubungan
yang
melakukan pengawasan langsung terhadap Bryson, Jo. 1997. Managing Information Service: An Integrate Approuch. England: Gower
petugas juru parkir hanya juru pungut yang berjumlah 12 orang sementara juru parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Cetakan ke Tiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
sebanyak 900 orang diluar pembantu juru parkir
sehingga
kewalahan.
mereka
Sedangkan
merasa
petugas
dinas
perhubungan yang lain hanya duduk Gaspersz, V., 1994. Manajemen Kualitas. Gramedia. Jakarta.
dikantor dan menunggu laporan dari masing-masing
juru
pungut
di
lima Haryono, Tulus. 2006. Telaah persepsi Kualitas Pelayanan Jasa Serta Penerapan Di Sektor Publik dalam Memasuki Era Reformasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 23-12-2006
wilayah ini. Dibalik itu semua sistem bagi hasil yang diatur dalam perda atas bargol karcis yang dipakai tidak dilaksanakan, bagi hasil dilakukan berdasarkan patokan terhadap juru parkir juga mempengaruhi kualitas
pelayanan
parkir,
ini Hardiyansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, indicator, dan Implementasinya). Cetakan ke I. Gava Media. Yogyakarta. 2003.
menyebabkan petugas parkir mengejar masukan
sebanyak-banyaknya
untuk
memenuhi patokan yang diberiakan oleh dinas
perhubungan
mengenyampingkan
tugas
dan
Moerdiono. 1992. Birokrasi dan Administrasi Pembangunan: Beberapa Pemikiran Pemecahan, Jakarta: Sinar Grafika.
mereka
memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir.
125
NATAPRAJA Vol. 4 No. 2, Desember 2016
Ratminto, Winarsih.2010. Managemen Pelayanan (Penegembangan Model dan Konsep Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Subarsono AG. 2003. Kebijakan Publik dalam Perspektif Teoretis. Jurnal Demokrasi (Forum LSM DIY) 1(1): 1-24 Utomo, Warsito, 1997. Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
126
