NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 13-28
EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI Rahmadian Novert1 ABSTRACT The purpose of this research is to evaluate and examine government Padang City efforts in improving the preparedness of community as a form of disaster risk reduction efforts the earthquake and tsunami. This research was conducted with descriptive method with the qualitative approach. The results of this research shows that there are 2 categories of the efforts made by Government of Padang city in enhancing preparedness community. First: increasing the Community Capacity by providing the knowledge and understanding of disaster that spelled out into action disaster preparedness curriculum integration into the formal education curriculum, disasters, simulated socializing and community empowerment through the formation of disaster preparedness in every village. Second: provision support facilities preparedness communities, by setting policy, the creation of operational Guidelines in case of an emergency and evacuation facilities development, as well as early warning facilities. However the majority of the program made still are incidental and not in a sustainable way. The existence of restructuring and its frequent mutations in the BPBDPK body, the lack of availability of budget related preparedness, as well as the presence of apathy from the community is the bearer of three factors in an attempt to increase preparedness conducted the government of Padang City. Keyword: Evaluation, Preparedness, the Role of Local Government ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya pengurangan resiko bencana gempabumi dan tsunami. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: peningkatan kapasitas masyarakat dijabarkan ke dalam tindakan pengintegrasian kurikulum siaga bencana kedalam kurikulum pendidikan formal, sosialiasi kebencana, simulasi kebencanaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana disetiap kelurahan. Kedua: Penyedian fasilitas pendukung kesiapsiagaan masyarakat, dengan menetapkan kebijakan, pembuatan Panduan operasional dalam keadaan darurat dan pembangunan fasilitas evakuasi, serta fasilitas peringatan dini. Namun mayoritas program yang dibuat masih bersifat incidental dan belum terlaksana secara berkelanjutan. Kata Kunci: Evaluasi, Kesiapsiagaan, dan Peran Pemerintah Daerah 1
Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik UGM , email:
[email protected]
13
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 yang terjadi di Kota Padang sudah
PENDAHULUAN Belakangan ini kajian tentang
diperkirakan
ilmu administrasi Negara kontemporer
kebencanan.
mengalami pergeseran paradigma dari
oleh
Setelah
terjadi
banyak
ahli
gempa
bumi
government ke governance. Dalam studi
tersebut tidak serta merta membuat Kota
tentang
teori-teori
Padang aman dari bencana gempa bumi
administrasi publik tidak lagi dibatasi
maupun bencana tsunami. Dari data
oleh birokrasi dan lembaga pemerintah,
Indeks Rawan Bencana Tahun 2013
tetapi mencakup semua bentuk organisasi
BNPB menyebutkan bahwa Kota Padang
yang
mewujudkan
masuk dalam salah satu daerah kategori
publicness (Haque, 2001: Dwiyanto,
rawan bencana tinggi dan berada pada
2004). Hal ini ditandai oleh berbagai
peringkat
studi
peringkat
governance,
misi
utamanya
yang
dilakukan
ilmuwan
10
secara
pertama
nasional dari
atau
wilayah
administrasi Negara saat ini ternyata telah
kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera
menerabas batas-batas institusi negara
Barat (BNPB, 2013). Dari sekian banyak
dengan
terhadap
bencana, bencana gempa bumi dan
institusi non-pemerintah seperti: pasar,
tsunami yang paling mengancam, hal ini
asosiasi sekarela, masyarakat sipil, dan
dikarenakan posisi daerah tersebut berada
sebagainya yang memiliki kaitan yang
di zona subduksi antara lempeng Indo-
sangat erat dengan persoalan-persoalan
Australia dan lempeng Eurasia.Fenomena
publik tak terkecuali bencana.
tersebut menjadikan Kota Padang sebagai
melakukan
kajian
Bencana merupakan
persoalan
salah satu daerah yang sering mengalami
public administration dan public policy
bencana gempa bumi.
(Pramusinto, 2009). Alasan mengapa
Berdasarkan data seismisitas yang
persoalan bencana saat ini menjadi salah
diperoleh dari United States Geological
satu agenda public policy mengingat
Survey (USGS), pada tahun 2014 di Kota
bahwa Negara
Indonesia merupakan
Padang tercatat 246 kejadian gempabumi
Negara yang sering dilanda bencana.
dengan magnitudo golongan gempabumi
Dalam satu dekade saja hampir ratusan
merusak sampai golongan gempabumi
bencana terjadi di
Indonesia, salah
besar (magnitudo 5 SR sampai 8 SR).
satunya adalah bencana gempabumi 30
Begitu juga dengan ancaman bencana
september 2009 yang meluluhlantakan
tsunami
Kota Padang dan menelan 383 korban
mencermati peta bahaya tsunami yang
jiwa. Sebenarnya jauh-jauh hari gempa
dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2013, 14
di
Kota
Padang,
dengan
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . menyatakan dari keseluruhan wilayah
kenyataanya walaupun hampir 7 tahun,
Kota Padang, sebesar 7.613 Ha atau
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
19,41 % wilayah Kota Padang masuk
Kota
dalam wilayah bahaya tinggi. Meskipun
peningkatan. Padahal upaya peningkatan
kurang dari 20 % luas wilayah Kota
kesiapsiagaan
Padang secara keseluruhan, akan tetapi
amanat dari Deklarasi Hyogo 2005-2015
wilayah kelas bahaya tinggi menutupi
tentang
hampir sebagian besar wilayah pesisir
kesiapsiagaan
pantai Kota Padang terutama di wilayah
pengurangan resiko bencana, termasuk
pusat-pusat
kesiapsiagaan masyarakat.
penduduk
dan
aktifitas
masyarakat.
Padang
tidak
mengalami
merupakan
salah
pentingnya
satu
peningkatan
disegala
level
dalam
Sebenarnya berbagai upaya telah
Namun,
tingginya
ancaman
dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang
bencana gempabumi dan tsunami tidak
dalam
mensistematiskan
diimbangi dengan tingkat kesiapsiagaan
praktik
pengurangan
yang dimiliki masyarakat Kota Padang.
dengan
meningkatkan
Dimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat
baik
sangat
tingkat
masyarakat
sendiri
memberdayakan
mempengaruhi
keselamatan
masyarakat
itu
untuk
pelaksanaan
risiko
kesiapsiagaan,
pada dan
bencana
pemerintahan,
sekolah seluruh
dengan
stakeholders
(Ainudin, dkk 2012). Hasil penelitian
yang ada. Dan kebijakan ini diwujudkan
LIPI
tingkat
melalui Peraturan Derah Pemerintah Kota
kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang
Padang No 3 Tahun 2008 tentang
hanya 56% dan survei BNPB yang
Penanggulangan
dilakukan pada tahun 2013 tentang
dimuat bahwa Pemerintah Kota Padang
indeks pengetahuan dan kesiapsiagaan
melakukan
masyarakat
kesiapsiagaan
(2006)
menemukan
Kota
Padang,
Bencana
tindakan
didalamnya
peningkatan
masyarakat
menggambarkan dari 10 desa/kelurahan
antisipasi
yang disurvei hanya 2 desa/kelurahan
tsunami. Namun, sejalan dengan hasil
yang berada pada kategori sedang, 8
penelitian LIPI (2006) dan BNPB (2013)
sisanya berada pada kategori rendah.
tentang
Adanya rentan waktu penelitian LIPI
pengetahuan masyarakat Kota Padang,
(2006)
dapat
dan
Survei
BNPB
2013,
bencana
sebagai
tingkat
dikatakan
gempabumi
kesiapsiagaan
bahwa
dan
dan
rangkaian
seharusnya bisa dimanfaatkan Pemerintah
program peningkatan kesiapsiagaan yang
Kota
dilakukan
Padang
kesiapsiagaan
untuk
meningkatkan
masyarakat.
Namun,
Pemerintah
Kota
Padang
dinilai masih belum optimal dan perlu 15
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 disempurnakan. Disisi lain pentingnya
METODE PENELITIAN
dilakukan sebuah evaluasi dan analisa
Penelitian ini memfokuskan pada
yang mendalam terhadap upaya yang
mengevaluasi
telah dilakukan, mengingat tidak adanya
kebijakan yang dilakukan Pemerintah
peningkatan
Kota
yang
berarti
tingkat
dan
Padang
melihat
dalam
upaya
membangun
kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang
kesadaran dan peningkatan kesiapsiagaan
dari tahun ke tahun.
masyarakat
Untuk sebenarnya
memahami terjadi
apa
dalam
di
Kota
Padang
dalam
yang
mengurangi resiko bencana gempa dan
kebijakan
tsunami. Penelitian ini menggunakan
peningkatan Kesiapsiagaan masyarakat
pendekatan
Kota Padang, maka penelitian hadir
menggunakan metode deskriptif, data
dengan tujuan mengevaluasi kebijakan
yang dikumpulkan selama penelitian
Peningkatan Kesiapsiagaan masyarakat
berupa wawancara, dokumen-dokumen,
oleh Pemerintah Kota Padang dengan
sehingga
cara melihat sejauhmana upaya-upaya
mengenai masalah yang dihadapi saat
yang telah dilakukan oleh Pemerintah
penelitian.
Kota
Padang
kendala
dan
apasaja
kualitatif,
dapat
dengan
diperoleh
gambaran
mengidentifikasi
yang
menyebabkan
HASIL DAN PEMBAHASAN
pencapaian tujuan kebijakan peningkatan
Upaya
kesiapsiagiaan tidak optimal.
Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat
Tempat Penelitian
Kota Padang
Penelitian instansi
ini
dilakukan
Pemerintah
Padang
yaitu
di
Kota BPBD,
di
Evaluasi
Peningkatan
(Pemko) di
dan
Kebijakan
kesiapsiagaan
merupakan elemen penting dari kegiatan
LSM
pengurangan
resiko
bencana
yang
Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) dan
bersifat pro-aktif sebelum terjadinya
Kelompok
bencana (Hadayati, Permana, Pribadi, at
Siaga
Bencana
(KSB)
Kelurahan Lolong Balanti, Kelurahan
al,
Purus, Kelurahan Bungo Pasang dan
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di
Kelurahan Bungus selatan. Informan
Kota Padang di analisis menggunakan
yang
pendekatan
dipilih
sampling dengan sampling
menggunakan
nonprobabilistic sengaja),
yaitu
(berdasarkan
teknik (dipilih
2006).
Kirschenbaum
Evaluasi
yang (2004)
kebijakan
digunakan yang
purposive
mengungkapkan bahwa kegiatan atau
pertimbangan
tindakan kesiapsiagaan tidak terlepas dari
tertentu) oleh peneliti. 16
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . 4 (empat) kategori tindakan-tindakan
a) Pendidikan Bencana Gempabumi dan
yang berhubungan dengan:
Tsunami
melalui
Pengintegrasian
Kurikulum Siaga Bencana.
1) Skill Level,
Upaya peningkatan kesiapsiagan
2) Planning, 3) Protection dan
yang dilakukan Kota Padang melalui
4) Prevension.
pendidikan
fomal
dilakukan
dengan
berbagai bentuk kegiatan di sekolah yang ada di Kota Padang, berdasarkan hasil
Skill Level Peningkatan Pengetahuan Dan
penelitian kegiatan tersebut ditekankan
Pemahaman sebagai Aktivitas Kunci
dalam tiga aspek. Pertama, pembuatan
Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat
sistem kelembagaan di sekolah yang
Dari segi pegetahuan masyarakat
anggotanya
merupakan
unsur
yang
Kota Padang sudah cukup memiliki
terdapat di sekolah. Kelembagaan ini
pemahaman terhadap bencana gempa dan
diberikan peningkatan kapasitas melalui
tsunami,
pelatihan,
namun
yang
menjadi
pembuatan
Standar
Prosedur
(SOP),
permasalahan adalah tindakan merespon
Operasional
bencana gempa dan tsunami tersebut
kelembagaan ini disebut Kelompok Siaga
yang masih sangat kurang dipahami.
Bencana
Kepanikan yang mengakibatkan ada yang
Peningkatan pengetahuan siswa tentang
meloncat dari lantai dua ketika gempa
kebencanaan dalam upaya meningkatkan
terjadi merupakan bukti nyata bahwa
kesiapsiagaan
respon bencana yang dimiliki masyarakat
kurikulum muatan lokal Siaga Bencana.
masih perlu ditingkatkan. Sebab respon
Ketiga, melakukan simulasi evakuasi,
masyarakat
sangat
pendidikan dan pelatihan, serta SOP yang
masyarakat
telah dilaksanakan perlu diujicobakan
menentukan ketika
yang
baik
keselamatan
akan
menghadapi
bencana
Sekolah
(KSBS).
Kedua,
disekolah
melalui
melalui simulasi.
(ISDR/UNESCO, 2006). Lebih jauh,
b) Sosialisi Penanggulangan Bencana
tentunya
peningkatan
kesiapsiagaan
Kepada Masyarakat Kota Padang
melalui
peningkatan
pengetahuan
Sosialisasi merupakan media yang
masyarakat tidak cukup hanya sampai
pilih Pemerintah Kota Padang untuk
masyarakat mengenal bencana gempa
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,
dan tsunami saja, namun harus sampai
sebagaimana yang diungkapkan Anwar
ketingkat bagaimana cara bertindak atau
(2012)
merespon bencana dengan baik.
kesiapan yang baik dalam menghadapi 17
masyarakat
harus
memiliki
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 bencana
melalui
diperoleh
dari
pembelajaran sosialisasi-
yang
sosialisasi
sarana
pendistribusian
bencana
kepada
pengetahuan
masyarakat.
Pemko
bencana tsunami yang dilakukan secara
Padang sudah melakukan MoU dengan
berkesinabungan.
yang
radio Classy Fm, MoU tersebut berisi
dilakukan
kesepakatan bahwa radio Classy Fm
memanfaatkan media elektronik, secara
menjadi mitra Pemko Padang dalam
lansung
kearifan
menyiarkan edukasi kebencanaan dan
lansung
memberikan
dilakukan
lokal.
Sosiliasi
Pemko
dan
Padang
memanfaatkan
Pendekatan
seacara
peringatan
dini
kepada
Pemerintah Kota Padang memberikan
masyarakat Kota Padang. Selain radio,
materi sosialisi melalui kegiatan seminar,
Pemko Padang juga memanfaatkan media
talkshow kepada masyarakat, sedangkan
televisi, televisi yang dimaksud adalah
melaui
TVRI
media
Pemerintah
cetak
dan
Padang
TV
(tv
local).
Penyebaran pengetahuan kebencanaan
baliho-baliho
melalui televisi ini dilakukan dengan
tentang bencana yang disebar di beberpa
kegiatan talkshow oleh pejabat-pejabat
titik
pemerintah
di
brosur
Kota
sosialisasi
Padang
eltronik membuat
pamphlet,
Kota
dan
serta
Padang.
dengan
Sedangkan
Kota
Padang
terkait
memanfaatkan
kebencanaan. Namun, berdasarkan hasil
kearifan local dilakukan Pemko Padang
penelitian menunjukan bahwa kegiatan-
dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan
kegiatan yang dilakukan Pemko Padang
ditengah
media
dalam meningkatkan pengetahuan, tidak
mensosiliasikan pengetahuan bencana,
dilaksanakan secara berkelanjutan dan
dalam
Padang
tidak terikat kedalam kebijakan, bahkan
menggunakan tokoh masyarakat, seperti
terkesan hanya anginan-anginan atau
alim ulama, ninik mamak, serta perangkat
dengan kata lain pelaksanaan sosiliasi
masyarakat lainnya untuk menyampaikan
yang
materi kebencanaan kepada masyarakat.
dimana
Terlebih tokoh masyarakat Kota Padang
masyarakat
tersebut telah diberi materi kebencanaan,
apabila ada beberapa rangkaian gempa
termasuk
cara
mengguncang Kota Padang. Dan apabila
mendistribusikannya kepada masyarakat.
kejadian gempa mulai berkurang atau
Selain
bahkan tidak ada, intensitas kegiatan
masyarakat
kegiatan
ini
sebagai
Pemko
bagaimana
itu,
pengetahuan
dalam
mensosiliasikan
masyarakat
kepada
dilakukan
sosiliasi
program akan
kepada
bersifat
incidental,
sosialiasi rutin
terhadap
dilaksanakan
masyarakat
mulai
masyarakat Pemko Kota Padang juga
berkurang dan bahkan bisa di katakana
memanfaatkan media elektronik sebagai
tidak ada. 18
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . c) Simulasi Gempa dan Tsunami sebagai
menyentuh
upaya
simulasi
yang
Upaya Memperbaiki Respon Masyarakat
dilakukan di dalam gedung. Apabila
Kota Padang
melihat peristiwa gempa dan tsunami
Upaya peningkatan pengetahuan
yang pernah terjadi di Kota Padang bisa
masyarakat, Pemko Padang melakukan
terjadi kapanpun, tidak bisa dipungkiri
rangkaian
simulasi.
Simulasi
yang
peristiwa gempa dan tsunami terjadi
dilakukan
merupakan
untuk
melihat
ketika jam kerja, dimana masyarakat
bagaimana pengetahuan yang dimiliki
sedang melakukan aktivitas di dalam
masyarakat Kota Padang yang diperoleh
kantor masing-masing, termasuk kantor
melalui
berbagai
dilakukan
sosialisasi
yang
yang memiliki lantai lebih dari satu.
Padang,
dapat
Sehingga
Pemko
untuk
memastikan
respon
diterjemahkan oleh masyarakat kedalam
masyarakat efektif terhadap gempa dan
bentuk tindakan ketika bencana itu tejadi.
tsunami, Pemerintah Kota Padang juga
Hal ini sesuai dengan ungkapan (ISDR/
perlu
UNESCO, 2006) diperlukan latihan dan
masyarakat tersebut.
simulasi
d)
untuk
memastikan
respon
melakukan
Pembentukan
Siaga
Sebagai
Upaya
Bencana
terutama saat peringatan dini. Sehingga
Community Development
rangkaian
dilakukan
simulasi
masyarakat
yang
terhadap
Kelompok
masyarakat dalam menghadapi bencana
dengan
(KSB)
simulasi
Terbentuknya Kelompok Siaga
mendapat
Bencana
(KSB)
di
Kota
Padang
gambaran nyata bagaimana merespon
merupakan tindakan lanjutan dari sebuah
atau bertindak dalam penyelamatan diri
upaya
ketika bencana gempa dan tsunami terjadi
kesiapsiagaan yang dimaksudkan dalam
di Kota Padang.
UU
Pemerintah Kota Padang sejauh ini
telah
melakukan
beberapa
kesiapsiagaan,
No
24
sebagaimna
Tahun
tentang
Penanggulangan Bencana kesiapsiagaan
kali
adalah tindakan-tindakan efektif yang
rangkaian simulasi. Namun, berdasarkan
dilakukan
hasil penelitian simulasi yang dilakukan
termasuk
Pemerintah Kota Padang masih terfocus
Pembantukan organisasi yang dimaksud
dilaksanakan di pinggir pantai, padahal
tidak
dalam keseharian kegiatan masyarakat
pemerintah, namun juga organisasi yang
tidak hanya berada di pinggir pantai.
ada
Kegiatan
dilakukan
pembetukan KSB di Kota Padang sebagai
belum
perpanjangan tangan pemerintah dalam
Pemerintah
simulasi Kota
yang Padang
19
sebelum
terjadi
pembentukan
semata-mata
ditengah
hanya
masyarakat
bencana, organisasi.
organisasi
layaknya
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 mesosiliasikan
kesiapsiagaan
kepada
Kota Padang kurang efektif dan belum
masyarakat.
mampu menjangkau seluruh masyarakat
Pembentukan
KSB
yang
dan daerah rawan di Kota Padang.
dilakukan Pemko Padang juga sebagai bentuk
pengurangan
bencana
tanggung jawab dari setiap KSB, dapat
berbabasis masyarakat yang bertujuan
diambil kesimpulan bahwa KSB tidak
membangun
hanya dibentuk untuk
sebabsecara
resiko
Berdasarkan peran, tugas dan
kapasitas garis
masyarakat, program
kapasitas masyarakat dan komunitasnya
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
sendiri, tetapi KSB dapat berperan aktif
seharusnya
pada
dalam setiap penanggulangan bencana di
community development (Rahayu, 2008).
Kota Padang. Dimulai dari tim reaksi
Selama ini masyarakat hanya sebagai
cepat
objek dalam penanggulangan bencana,
bantuan
maka paradigma tersebut mulai diubah
pertolongan
dengan memberi ruang bagi masyarakat
penyelamat dari pihak lain, kemudian
untuk ikut serta dalam penanggulangan
mampu mengarahkan dan membantu
bencana. Sebelum adanya pembentukan
warga
KSB, BPBDPK Kota Padang mengalami
kemudian mampu bertugas sebagai tim
kesulitan
untuk
SAR serta mengakomodasi permasalahan
melakukan kegiatan sosialisasi mengenai
logistik darurat bencana.Namun, dalam
kerawanan bencana kepada masyarakat,
penerapannya tidak semua Kelurahan di
sosialisasi mengenai kerawanan bencana
Kota
juga belum dilakukan menyeluruh dan
menjalankan
terpadu. Mengingat keterbatasan dari
risiko
BPBDPK Kota Padang itu sendiri,
penelitian, hanya Kelurahan pada daerah
kemudian banyaknya daerah di Kota
zona merah rawan tsunami saja yang
Padang yang memiliki resiko tinggi
perkembangannya
terhadap gempa dan tsunami. Selain itu
berkesinambungan. Karena masyarakat
materi yang diberikan BPBDPK Kota
yang berada pada rawan daerah zona
Padang belum mencapai sasaran yang
merah sadar bahwa bencana akan datang
diperuntukkan bagi masyarakat yang
pada daerah mereka bisa datang kapan
rentan, materi juga kurang dipahami oleh
saja. Dan tentu konsep ini masih terbilang
masyarakat, sehingga edukasi maupun
baru, dan referensinya belum cukup
sosialisasi yang dilakukan oleh BPBDPK
memadai serta belum ada dana khusus
lebih
untuk
besar
meningkatkan
ditekankan
kesulitan
20
yang
langsung
kepada
warga
tanpa
untuk
memberikan yang
menunggu
melakukan
Padang
yang organisasi
bencananya.
butuh tim
evakuasi,
secara
aktif
pengurangan Dari
temuan
berjalan
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . dianggarkan per bulannya untuk konsep
Memaknai kebijakan yang dikeluarkan
ini, sehingga konsep ini bisa dikatakan
Pemerintah Kota Padang dalam upaya
diterapkan
sesuai
peningkatan kesiapsiagaan, disiapkan dan
dengan kebutuhan dan kharaketristik
dituangkan dalam bentuk peraturan yang
daerah masing-masing.
mengikat
Planning
Pemerintah Kota Padang yakni berupa
dan
Keberadaan
diberdayakan
Rencana
dan
Panduan
yang
dikeluarkan
oleh
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota
Operasional sebagai Strategi Jangka
Padang.
Panjang
kebijakan yang telah dikeluarkan lebih
Peningkatan
Kesiapsiagaan
Masyarakat
Langkah
ini
diambil
agar
bermakna dan mengikat, sesuai dengan
Pemerintah Kota Padang serta lembaga
ataupun
ISDR & LIPI (2006) kebijakan-kebijakan
organisasi/forum
dituangkan dalam berbagai bentuk, dan
pengurangan resiko bencana melakukan
akan
advokasi kebijakan yang berhubungan
dicantumkan
dengan kebencanaan, mempengaruhi dan
peraturan-peraturan, seperti: SK atau
meyakinkan
Perda
stakeholder
mengeluarkan
untuk
kebijakan-kebijakan
mendukung
bencana,
yang
secara
yang
apabila
konkrit
disertai
dalam
dengan
job
Salah satu bentuk kesiapsiagaan
penanggulangan
dapat
bermakna
description yang jelas.
maupun aturan-aturan yang dibutuhkan untuk
lebih
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
memberikan
Padang
adalah
dengan
menyusun
pertimbangan atau memfasilitasi dalam
Rencana Kontijensi yang merupakan
pengelolaan bencana. Dalam memperkuat
pedoman teknis pelaksanaan apabila
upaya
terjadi
peningkatan
masyarakat
kesiapsiagaan
bencana.
Penyusunan
juga
Pemerintah
Kota
berdasarkan kajian kerentanan dimana
kebijakan
terkait
Kota Padang terletak di pantai barat
kesiapsiagaan. Adapun kebijakan yang
Sumatra yang rawan terhadap gempa
dibuat telah Pemerintah Kota Padang
bumi dan tsunami. Berdasarkan kajian
adalah pembuatan Rencana Aksi Daerah
kerentanan tersebut serta masukan dari
(RAD), Peraturan Daerah No 3 Tahun
stakeholder
disusunlah
startegi
2008, Peraturan Walikota Padang Nomor
menyangkut
pengambilan
kebijakan,
14 Tahun 2010 tentang Peringatan Sistem
realisasi
prosedur
Peringatan Dini, Perwako Nomor 25
sumber
daya,
Tahun
Protap
mobiliasi pengungsi, mobiliasi sarana
Penanggulangan Bencana Kota Padang.
prasarana dan prasarana, pengawasan,
mengadvokasi
2011
tentang
21
tetap,
pengarahan
penyediaan
sarana
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 maka dalam perencanaan kontijesni ini
mengidentifikasi
BPBDPK Kota Padang, telah merencakan
fasilitas yang dapat digunakan sebagai
berbagai aktifitas seperti membentuk
tempat penyelamatan pertama, tindakan
posko, menyiapakan tim reaksi cepat,
tersebut termasuk pembutan peta jalur
mengkoordinasikan
evakuasi
kegiatan
penanggulangan,
mengatur
mengendalikan
dan
kegiatan
lokasi-lokasi
dan
yang
meliputi
evakuasi
dan
evakuasi
vertical.
horizontal
posko,
Pertama: Jalur evakuasi Horizontal. Jalur
memberikan, menerima dan mencata
evakuasi menurut Perda Kota Padang No
informasi, membuat laporan kegiatan
3 tahun 2008 adalah jalur perjalanan yang
penanggulanag
menerus
bencana.
Penyusunan
(termasuk
jalan
keluar,
rencana kontijensi dilakukan Pemerintah
koridor/selasar umu dan sejenis) dari
Kota
pendekatan
setiap bagian bangunan termasuk didalam
partisipatif, yakni semua stakeholder
unit hunian tunggal ke tempat aman, yang
dilibatkan dan bebas menyampaiakan
disediakan
pendapat.
lingkungan/kawasan
Protection
penyalamatan atau evakuasi. Kapasitas
Penyiapan Petunjuk, Jalur dan Lokasi
jalan akses menuju lokasi penyelamatan
Evakuasi
penting, sebab jangan sampai terjadi
Padang
Dalam
dengan
suatu
sebagai
tempat
tindakan
kemacetan dan jalan akses tersebut
masyarakat
merupakan satu-satunya jalan menuju
Pemerintah Kota Padang telah melakukan
lokasi aman. Untuk Kota Padang sendiri
pembuatan peta dan
kapasitas
perlindungan
evakuasi
melakukan
bagi
kepada
yang
petunjuk jalur
dapat
diaskes
oleh
jalan
menjadi
masalah
tersendiri yang belum mampu dicarikan
masyarakat. Kota Padang sejauh ini telah
jalan
menempatkan peta evakuasi di beberapa
Padang sudah mengidentifikasi beberapa
titik menjadi keramaian masyarakat di
jalan yang akan dibangun dan akan
Kota Padang. Peta tersebut dilengkapi
direncanakan
pembagian
menjadi
melalui pelebaran dan pengaspalan bagi
daerah ancaman tsunami. Peta evakuasi
yang belum diaspal. Dari dokumen
harus
BPBDPK Kota Padang ada 72 titik jalan
zona-zona
dibuat
yang
dengan
beberapa
keluarnya.
peningkatan
Pemko
kapasitas
yang
perkiraan
untuk
Namun, sejauh ini pelebaran yang telah
mengetahui sejauhmana bencana tsunami
dikerjakan Pemko Padang hanya baru
tersebut
satu jalur, yaitu jalur Alai-By Pass. Jalur
melanda
tsunami
suatu
wilayah, 22
dilakukan
ini
pendekatan, salah satunya adalah dengan genangan
nantinya
Sejauh
pelebaran.
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . ini mulai dikerjakan Pemko Padang pada
dan juga berupa tanah keras dan berbatu.
awal tahun 2009, namun sampai sekarang
Namun, kenyataan dari hasil penelitian
masih
masih ada beberapa jalur evakuasi di
belum
walaupun
selesai
sudah
tapi
Kota Padang berlobang-lobang dan rusak
dibeberapa titik jalan masih belum
hal ini sangat berpengaruh dalam proses
diaspal dan masih telihat ada beberapa
evakuasi
bangunan yang belum dibongkar yang
evakuasi di Kota Padang sepenuhnya
mengahalangi jalan, hal ini diakibatkan
akan
oleh pembebasan lahan yang masih
penyelamatan diri masyarakat. Walaupun
belum selesai sepenuhnya.
di
Selain
bisa
sepenuhnya,
BPBDPK
masyarakat.
berpengaruh
beberapa
titik
Keadaan
terhadap
sudah
jalur
tingkat
mengalami
juga
perbaikan seperti halnya jalan Alai-By
buah
Pass, namun berdasarkan hasil penelitian
jembatan baru yang menghubungkan
perbaikan yang dilakukan Pemko Padang
jalur-jalur evakuasi yang terpisah oleh
belum selesai sepenuhnya masih ada
sungai.
jembatan
beberapa titik yang belum diaspal bahkan
lcendrung bersifat horizontal memanjang
masih ada beberapa bangunan yang
mengikuti
menghalangi jalan tersebut, kerena belum
mengusulkan
itu
dilewati
pembangunan
5
Pemabangunan
pantai.
Namun,
dari
5
jembatan yang rencakan dibangun baru
selesainya
satu
lahan dengan masyarakat setempat.
jemabatan
yang
telah
selesai
kesepakatan
pembebasan
pengerjaannya, yakni jembatan yang
Kedua: Jalur evakuasi Vertikal
menghubungkan Purus Tengah dan Purus
atau shelter. Sempitnya waktu evakuasi
Atas. Lokasi penyelamatan yang telah
suatu
diidentifikasi
dalam
mempengaruhi
selain
masyarakat ke tempat penyelamatan,
letaknya tidak telalu jauh dari kelurahan-
masyarakat akan lebih lama mencapai
kelurahan
sebuah tempat ketinggian atau perbukitan
waktu
dapat
relative
yang
ditempuh
cepat,
sebab
terkena
genangan
daerah
bencana
tingkat
terhindar
akan
pencapain
tsunami, jalan akses atau rute evakuasi
untuk
menuju lokasi tersebut kondisi baik dan
bencana tsunami. Evaluasi dilakukan
lebar karena merupakan jalan koridor,
Pemko pasca gempa 30 September 2009.
sehingga tidak dimungkinkan terjadi
Sempitnya waktu yang diperlukan unntuk
kemacetan.
melakukan evakuasi untuk mencapai
Kondisi material jalur di Kota
bisa
rawan
dari
perbukitan
menyebabkan
Padang sebagian besar merupakan jalan
mengadopsi
kebijakan
beraspal, jalan trotoar dari paving block
pembangunan 23
Shelter
ancaman
lain
pemko yaitu
perlindungan
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 tsunami sebagai sarana evakuasi vertical.
kegiatan
Pembangunan Shelter di Kota Padang di
menjamin
masyarakat
bedakan menjadi 2 macam, yakni Shelter
menyelamatkan
diri
pemukiman dan shlater persimpanga.
gempa dan tsunami terjadi di Kota
Shelter pemukiman merupakan Shelter
Padang, keberadaan Shelter dan daya
yang dipersiapkan Pemko Padang berada
tampung dilingkungan masyarakat sangat
dsekita pemukiman penduduk, Shelter ini
menentukan. Namun, berdasarkan hasil
bisa berbentuk bangunan publik, masjid,
penelitian Shelter yang ada di Kota
sekolah maupun bangunan swasta yang
Padang
memiliki ketinggian lebih dari 10 meter.
seluruh masyarakat Kota Padang yang
Sedangkan
persimpangan
berada di zona merah bahkan keberdaan
merupakan shlater yang dibangun diatas
Shelter tidak merata hanya beberapa titik
jalan yang membentuk simpang, dengan
saja di Kota Padang yang dilengkapi
kata lain shlater ini berupa rangkain
shelter untuk penyelamatan masyarakat.
Shelter
jembatan yang memanjang dan disetiap
belajar
belum
Alasan
mengajar.Dalam bisa
ketika
mampu
bencana
menampung
utamanya
masyarakat
sisinya mengarah kejalan sebagai tangga
tidak menjadikan shelter sebagai tempat
untuk masyrakat naik kehalter ketika
evakuasi
proses evakuasi bencana tsunami.
masyarakat
Sejauh ini Pemko Padang masih terfokus
mempersiapkan
dalah akan
ketidak
percayaan
tingkat
ketahanan
bangunan Shelter, masyarakat merasa
Shelter
Shelter bisa saja tiba-tiba roboh ketika
sebanyak mungkin Shelter pemukiman.
gempa
Pemko Padang sudah mengidentifikasi
masyarakat ini sebenarnya beralasan,
beberapa bangunan yang bisa di jadikan
sebab
Shelter
menemukan bahwa tidak semua Shelter
untuk
masyarakat.
tempat
Adapun
evakuasi
terjadi.
berdasarkan
Keenggan
hasil
penelitian
yang
yang ada di Kota Padang telah melalu uji
teridentifakasi rata-rata masih bangunan
kelayakan, sejauh ini hanya 8 Shelter
lama, walaupun ada beberapa gedung
yang
yang memang disiapkan untuk Shelter.
Keengaanan
Gedung
tersebut
memilih Shelter untuk penyemalatan diri,
terintegrasi dengan sekolah, maksudnya
dari hasil penelitian juga diakibatkan
agar Shelter tersebut tidak hanya bisa
ketidak tahuan masyarakat bangunan
digunakan ketika bencana terjadi namun
mana saja yang bisa dimanfaat untuk
ketika tidak terjadi bencana bangunan
Shelter. Berdasarkan temuan penelitian
tersebut
ternyata masyarakat Kota Padang belum
yang
dapat
bangunan
susulan
disiapkan
dimanfaatkan
untuk 24
telah
melalui
uji
masyarakat
kelayakan. untuk
tidak
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . sepenuhnya mengerti bangunan apasaja
pada masa pra-bencana, sebagaimana
yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi
yang diungkapkan oleh Kirschenbaum
Shelter, hal ini diakibatkan kurangnya
(2001) perbekalan merupakan tindakan
sosialisi yang diberikan Pemko Padang
kesiapsiagaan
terkait bangunan yang bisa dimanfaatkan
peralatan yang dibutuhkan dan harus
untuk menjadi Shelter.
dipersiapakan
Prevension
Sejauh ini Pemerintah Kota Padang sudah
Penyiapan dan Penyuluhan Tas SIBAD
mulai mensosialisikan kepada masyarakat
kepada Masyarakat
untuk menyiapkan Tas SIBAD yang
Belajar
bila
penyiapan
terjadi
bencana.
Negara
berisi perlengkapan seperti: air mineral,
Jepang yang jauh-jauh hari sebelum
makanan instan, minuman dan pakaian
bencana gempa dan tsunami terjadi
ganti, senter, korek api, lilin, tisu, baterai
masyarakatnya sudah dibekali dengan
cadangan dan barang-barang lainnya
sebuah tas yang berisi perlengkapan yang
yang dibutuhkan, perlengkapan mandi,
dibutuhkan
terjadi.
perkengkapan wanita dan perlengkapan
diadopsi
bayi bagi yang memiliki bayi, radio kecil,
Program
ketika tersebut
Pemerintah
Kota
dari
dengan
bencana dicoba Padang
dalam
kotak
P3K
dan
diperlukan
terjadi bencana dan bantuan belum
Namun, berdasarkan wawancara dengan
datang, masyarakat masih bisa bertahan
masyarakat
hidup dengan perbekalan yang telah
masyarakat belum sepenuhnya menyadari
disiapkan
Pentingnya
pentingnya Tas SIBAD, ini ditunjukan
penyiapan Tas SIBAD atau perbekalan
belum mulainya masyarakat menyiapkan
sudah mulai disosialisasikan Pemerintah
Tas SIBAD dirumah masing-masing.
Kota
masyarakat.
Masyarakat menganggap bahwa bencana
Pemerintah Kota Padang merasa bahwa
belum bisa dipastikan kapan terjadi, jika
perbekalan yang dilakukan masyarakat
disiapkan dari sekarang diakuatirkan
sebelum
makana
Padang
bencana
kepada
dapat
mengurangi
surat-surat
yang
mempersiapkan masyarakat agar tidak
sebelumnya.
dan
obat-obatan
penting.
menunjukan
yang
ada
akan
bahwa
basi
atau
terjadinya bencana kedua yakni kelaparan
kadarluasa. Disisi lain, masyarakat belum
dan serangan penyakit selama masa
banyak yang mengetahui bahwa perlunya
tanggap darurat.
Tas SIBAD dan bahkan tidak tahu sama
Perbekalan masyarakat
yang
merupakan
dilakukan salah
sekali dengan Tas SIBAD, hal ini
satu
ditengarai
kurangnya
sosialisi
tindakan kesiapsigaan yang dilakukan
dilakukan
Pemerintah
Kota
25
yang Padang
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 terkait pentingnya Tas SIBAD sehingga
sebagai Community Development. Kedua,
bermuara
Penyedian
pada
ketidak
ketidak
pedulian
tahuan
dan
masyarakat
akan
fasilitas
kesiapsiagaan
peningnya Tas SIBAD.
pendukung
masyarakat
melalui
penetapan kebijakan, pembuatan Panduan operasional dalam keadaan darurat dan pembangunan fasilitas evakuasi, serta
SIMPULAN Berdasarkan uraian dari hasil
fasilitas peringatan dini.
penelitian dan pembahasan mengenai upaya
penigkatan
Berdasarkan
4
kajian
teori
kesiapsiagaan
tindakan kesiapsiagaan Kirschenbaum
masyarakat di Kota Padang, peneliti
(2004) bahwasannya Kesiapsiagaan tidak
menarik kesimpulan sebagai berikut:
terlepas dari tindakan-tindakan
Pemerintah Kota Padang secara
menyangkut
Skill
Level,
yang
Planning,
garis besar sudah mulai memperhatikan
Protection dan Prevension. Keempat
faktor
unsur
teori yang dikemukakan Kirschenbaum
penting dalam penanggulangan bencana
digunakan untuk mengevaluasi upaya
dengan
Pemerintah
kesiapsiagaan
telah
program
sebagai
diinisiasinya
berbagai
kesiapsiagaan.
Namun
Kota
Padang
dalam
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
mayoritas program yang dibuat masih
Secara
bersifat incidental dan belum terlaksana
Padang telah melakukanya dalam bentuk
secara berkelanjutan. Disisi penyedian
upaya dan berbagai kebijakan:
fasilitas
Skill Level
pendukung
kesiapsiagaan
keseluruhanPemerintah
masyarakat (perbaikan jalur evakuasi,
Pemerintah
Kota
Kota
Padang
penyedianan lokasi evakuasi vertical)
memposisikan peningkatan pengetahuan
rata-rata masih dalam tahap perencanaan.
sebagai
Upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
yang
dilakukan
kegiatan
kunci
dalam
meningkatan kesiapsiagaan masyarakat
oleh
yang
diterjemahkan
kedalam
bentuk
Pemerintah Kota Padang dapat dikategori
pengintegrasian kurikulum siaga bencana
menjadi 2 yaitu: Pertama, Peningkatan
kedalam kurikulum sekolah, sosialiasi
Kapasitas masyarakat dengan kegiatan
dan simulasi bencana gempabumi dan
Peningkatan
dan
tsunami, serta pembentukan Kelompok
melalui
Siaga Bencana di 104 kelurahan. Namun,
Pemahaman
pengetahuan masyarakat
pengintegrasian kurikulum siaga bencana
Pengintegrasian
disekolah,
dan
Bencana masih belum menyentuh seluruh
pembentukan Kelompok Siaga Bencana
sekolah yang ada, baru 12 sekolah yang
sosialiasi,
simulasi
26
Kurikulum
Siaga
Rahmadian Novert – Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat . . . sudah mulai melakukannya. Sosialisi dan
perlindungan dan jalur evakuasi masih
simulasi masih bersifat incidental atau
belum mencukupi menampung seluruh
baru dilaksanakan pasca bencana terjadi,
masyarakat Kota Padang yang terpapar
sehingga masyarakat tidak mendapatkan
tsunami. Penambahan jalur dan shelter
sosiliasi dan simulasi yang berkelanjutan.
masih tahap perencanaan, selain itu
Dalam hal Kelompok Siaga Bencana
belum semua shelter yang ada di Kota
(KSB) pembentukanyaa tidak diiringi
Padang
dengan penyediaan anggaran dan fasilitas
mengakibatkan keengganan masyarakat
yang memadai, sehingga banyak KSB
untuk menjadikan pilihan utama dalam
yang mati suri karena ketiadaan dana dan
melindungi diri ketika bencana gempa
fasilitas,
dan tsunami terjadi.
kekakuan
minimnya
birokrasi
anggaran
dan
ditenggarai
mengalami
uji
kelayakan
Prevension
mengakibatkan hal tersebut terjadi.
Terkait perbekalan Pemerintah Kota
Planning Dalam menentukan tindakan yang
Padang
penyuluhan
sudah
penyiapkan
melakukan TAS
Siaga
perlu dilakuakn sebelum, saat dan pasca
Bencana Darurat (SIBAD) dan inisiasi
bencana, Pemerintah Kota Padang telah
pembetukan Unit Teknis Pelaksana Dinas
membuat Rencana Aksi Daerah (RAD)
(UPTD) terkait pemenuhan kebutuhan
hingga Rencana Aksi Komunitas (RAK),
dasar bencana. Namun, penyuluhan Tas
Penyelesaian
SIBAD
Kontijensi
pembuatan bencana
Rencana
gempabumi
dan
belum
maksimal
sehingga
berdampak pada kengganan masyarakat
Tsunami tahun 2013, serta membuat
untuk menyiapkannya.
Protap penanggulangan bencana. Protection Demi
melindungi
masyarakat
DAFTAR PUSTAKA
Kota Padang dari bencana gempabumi
Ainuddin, Syed, Jayant Kumar R. InternasionalFramework, Key Stakholder and Community Preparedness for Earthquake Induced Disaster Management, Vol.21. No.1, 2012 pp.22-36. Emerald Group Publishing Limited
dan tsunami. Pemerintah Kota Padang telah membuat jalur dan lokasi evakuasi baikhorizontal maupun vertikal dalam bentuk shelter, serta untuk menjamin dapat diakses oleh masyarakat Pemko menempatkan peta dan rambu-rambu
Kirschenbaum, Alan. 2001. Chaos Organization and Disaster Management. USA: Marcel Dekker
pentujuk jalur evakuasi di berbagai titik di
Kota
Padang.
Namun,
tempat 27
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Kusumasari, Bevaola. Quamrul Alam dan Kamal Siddiqui, 2012, Disaster Prevention and Management, Emerald Article, Monas University
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang
Pengelolan
Pendidikan
Sadar Bencana. Perda No 4 Tahun 2014 tentang RTRW
Kusumasari.Bevaola.2014.Manajemen Bencana dan Kapabilitas Daerah.Yogyakarta: Gava Media
Kota Padang 2010-2030 Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami Kota
Rahayu, Harkunti P, et al. 2008. Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami untuk Kota dan Kabupaten. Jakarta: Kementrian Negara Riset dan Teknologi
Padang Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007
tentang
Penanggulangan
Bencana Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03
TIM LIPI, 2006, Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia, LIPI-UNESCO/ISDR, Jakarta. www.bukue.lipi.go.id/utama.cgi?lihatarsip&ja ns001...1
Tahun
2008
tentang
Penanggulangan Bencana Perda No. 18 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja
badan
penanggulangan
bencana Kota Padang
UNISDR, 2012 How To Make Cities More Resilient: A Handbook For Local Government Leaders:
Peraturan Walikota Padang Nomor 58
Making Cities Resilient-My City is
dan Fungsi Badan Penanggulangan
Getting
Ready!,
tentang Penjabaran Tugas Pokok
Bencana Daerah Kota Padang.
Geneva.
http://www.unisdr.org/files/26462 handbookfinalonlineversion.pdf. diakses
tanggal
01
Otober
2014USGS, 2014 .
Dokumen Perwako Padang No 37 Tahun tentang Prosedur Tetap
Penanggulangan
Bencana Renstra BPBDPK Kota Padang tahun 2013
28
