NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015
Halaman 41-56
PEREMPUAN DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (WOMEN AND ITS ROLE ON SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT) Ratih Probosiwi1
Abstract Women are seen as second class citizens. The role of women in development is often questionable as being unfit and incapable. This paper attempts to analyze the gender is not only limited to the role and activities of men and women, but also their relationship. It also examines women in development, the role, position, and also increase its role in development. This paper emphasizes the empowerment of women in development, especially the development of social welfare. Enterprises group considered suitable for women, although potentially reducing the self-power. This paper is literature review through search of data and information from books, scientific articles, journal, genderrelated laws, and policies that tie. It’s required gender mainstreaming policies and involved women in development. This policy will ensure that women are able to survive and carry out its social function properly. Keywords: Women, Discrimination, Development, and Gender Mainstreaming
Abstrak Perempuan dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Peran perempuan dalam pembangunan seringkali diragukan karena dianggap tidak layak dan tidak mampu. Tulisan ini mencoba menganalisis gender tidak hanya sebatas peran dan kegiatan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga hubungan mereka. Selain itu juga mengkaji perempuan dalam pembangunan, peran, posisi, dan juga peningkatan perannya dalam pembangunan. Tulisan ini mengedepankan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Usaha kelompok dinilai cocok bagi perempuan, walaupun berpotensi mengurangi daya diri. Tulisan ini merupakan kajian literatur melalui pencarian data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan perundangan terkait gender dan kebijakan yang mengikatnya. Diperlukan kebijakan yang mengarusutamakan gender dan melibatkan perempuan dalam pembangunan. Kebijakan ini akan memastikan perempuan mampu bertahan hidup dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Kata Kunci: Perempuan, Diskriminasi, Pembangunan dan Pengarusutamaan Gender
1
Peneliti, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI. Email:
[email protected]
41
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 memerintah secara efektif. Dalam konteks
PENDAHULUAN Sejak sepuluh tahun belakangan ini,
kata
gender
perbendaharaan
telah
disetiap
itulah jika negara kita mau membangun
memasuki
yang
maju
setidaknya
dan
memperhatikan masalah secara khusus
tulisan sekitar perubahan sosial dan
yang berkaitan dengan kesetaraan gender
pembangunan dunia ketiga. Demikian
(World Bank, 2001). Pelaksanaan otonomi
juga di Indonesia, hampir semua uraian
daerah misalnya, peraturan daerah yang
tentang
berkaitan
program
diskusi
pemerintahan
pemberdayaan
dengan
perempuan
muncul
masyarakat maupun pembangunan di
tanpa komunikasi dengan perempuan itu
kalangan
sendiri
organisasi
non-pemerintah
dan
berdampak
negatif
bagi
diperbincangkan masalah gender. Istilah
perempuan (Bambang S, 2004). Kebijakan
gender digunakan untuk menjelaskan
yang sedang hangat diperbincangkan yaitu
antara laki-laki dan perempuan. Misalnya
Perda
bahwa perempuan itu lemah lembut,
perempuan yang membonceng sepeda
cantik, emosional atau keibuan. Sementara
motor. Dengan dalih kesopanan dan nilai
laki-laki dianggap sebagai orang yag kuat,
agama
rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu
komunikasi dengan pihak perempuan
sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat
sebagai objek kebijakan. Lembaga Studi
dipertukarkan. Semua hal yang dapat
dan
dipertukarkan antara sifat laki-laki dan
bahkan mengemukakan bahwa setidaknya
perempuan, yang bisa berubah dari waktu
ada 153 peraturan daerah (perda) yang
ke waktu serta berbeda dari tempat yang
diskriminatif kepada perempuan. Perda-
satu ke tempat yang lainnya, maupun
perda tersebut dianggap bertentangan
berbeda dari suatu kelas ke kelas yang
dengan HAM karena adanya pengekangan
lain, itulah yang kemudian dikenal sebagai
terhadap perempuan (Armandhanu &
konsep gender. Istilah ini tentu berbeda
Budiawati, 2013).
larangan
“mengangkang”
kebijakan
Advokasi
dengan istilah seks yang merupakan
ini
Masyarakat
Perempuan objek
dibuat
justru sasaran
bagi
tanpa
(LSAM)
dijadikan
perbedaan jenis kelamin secara bologis
sebagai
yang
tidak
yang tidak dapat dipertukarkan.
menguntungkan bagi kemajuan dirinya.
World Bank menyebutkan bahwa
Padahal jika kebijakan yang dibuat adalah
kesetaraan gender merupakan persoalan
kebijakan yang berwawasan gender maka
pokok
setiap
pembangunan
yang
akan
pelaksanaan
program
memperkuat kemampuan negara untuk
menggunakan
berkembang, mengurangi kemiskinan dan
pertimbangan keseimbangan peran dan 42
indikator
selalu atau
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
manfaat
bagi
laki-laki
maupun
bahkan di lingkungan keluarga sekalipun.
perempuan, sejak tahap perencanaan,
Anak laki-laki dipandang lebih baik dan
pelaksanaan, hingga
membanggakan
pemantauan dan
dibandingkan
anak
evaluasi. Dengan pendekatan ini pula
perempuan. Anak laki-laki lebih diberi
setiap pelaksanaan program akan selalu
kesempatan
untuk
menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan,
mengenyam
pendidikan
demokratis dan transparasi yang dapat
anak perempuan. Faktor sosial budaya
meningkatkan
masyarakat dan orang tua yang cenderung
akuntabilitas
kinerja
pemerintahan.
bersekolah
dan
dibandingkan
menggunakan tenaga anak perempuan
World
Summit
Social
untuk membantu urusan rumah tangga
Development di Copenhagen pada tahun
sering berakibat pada rendahnya kinerja
1995
gender
akademik bahkan putus sekolah. Adanya
sebagai strategi untuk pembangunan sosial
pemikiran bahwa menyekolahkan anak
ekonomi dan perlindungan lingkungan.
perempuan merupakan investasi yang sia-
Pada tahun 1995, The Fourth World
sia. Selain itu juga rendahnya pendidikan
Conference
Beijing,
dan pengetahuan ibu tentang gizi dan
mengungkap ulang pentingnya cara ini,
kesehatan mempenharuhi pada tingkat
dengan
untuk
kesehatan anak, tingginya anak kematian
mengangkat
on
for
kesetaraan
Woman,
melukiskan
di
agenda
memperkuat
status
perempuan
dan
ibu dan bayi disamping sebabkan pula
mengadopsi
sebuah
deklarasi
dan
oleh kemiskinan.
landasan kerja yang membidik untuk
Pemerintah harus mulai dengan
mengatasi
rintangan
untuk
mencapai
membuat
kesetaraan
gender,
dan
menjamin
mengarusutamakan gender dan pelibatan
partisipasi aktif perempuan dalam segala
peran perempuan dalam pembangunan.
aspek kehidupan.
Selama ini, tak dapat dipungkiri bahwa
segenap
Pemerintah dengan
masyarakatnya,
kebijakan
yang
dihadapkan
peraturan
perundangan
yang
ada
di
dengan area kritis terkait kesenjangan
Indonesia
mengalami
bias
gender.
gender (Jurnal Perempuan, 2011)
Meskipun pasal 27 UUD RI tahun 1945
Dalam meningkatkan kesetaraan
menjamin kesamaan hak bagi seluruh
gender dan peran perempuan dalam
warganegara di hadapan hukum, baik laki-
pembangunan,
harus
laki maupun perempuan, masih banyak
menghadapi banyak sekali tantangan.
dijumpai materi dan budaya hukum yang
Masyarakat
diskriminatif terhadap perempuan dan
Indonesia
cenderung
memandang
perempuan sebagai masyarakat kelas dua,
tidak berkeadilan gender. 43
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 Dari bahwa
uraian
diatas,
bagaimanapun
diketahui
zaman
dapat menjadi titik tolak perumusan
telah
kebijakan
berkembang; bagaimanapun peradaban
kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan perempuan.
manusia telah meningkat; bagaimanapun ilmu dan pengetahuan telah mengalami
PEMBAHASAN
kemajuan yang pesat, peran perempuan
WiD, WaD, dan GaD
dalam
masyarakat
kita
masih
saja
Selama
dua
dekade,
yakni
dianggap sebagai manusia kelas dua,
(1970an-1980an) ada tiga pendekatan
manusia setelah laki-laki, sang manusia
terhadap studi perempuan. Yaitu, WiD
pertama
kekuasaan
(Women in Development), WaD (Women
sangat besar dalam kehidupan. Sehingga
and Development), dan GaD (Gender and
perlu
Development) (Mosse, 1996).
yang
mempunyai
diketahui
perempuan
dalam
perkembangan
mengenai
peranan
pembangunan gender
dan
WiD approach timbul pada awal
dalam
tahun 1970an dalam publikasi Easter
pembangunan.
Boserup
METODE Tulisan
ini
Economics
Development.
menganalisis
dampak
Role
in
Boserup
perubahan
dari
kajian
masyarakat tradisional ke masyarakat
literatur yang mencoba mengkaji literatur
modern pada laki-laki dan perempuan.
mengenai
WiD approach sangat dipengaruhi oleh
peranan
merupakan
Women’s
tentang
perempuan
dalam
pembangunan kesejahteraan sosial terkait
pemikiran
dengan isu kesenjangan gender yang tetap
menganggap
ada. Tulisan ini memberikan pemantapan
perempuan lebih disebabkan karena faktor
dan penegasan tentang peran perempuan
individu itu sendiri seperti pendidikan
dalam pembangunan. Melalui literatur dan
rendah.
penelitian yang ada, tulisan ini mencoba
pendidikan yang lebih baik akan dapat
untuk menganalisis gender tidak sebatas
meningkatkan
peran dan kegiatan antara laki-laki dan
mengintegrasikannya
perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk
pembangunan.
memberikan
kemudian
digunakan
gender dari masa ke masa, peranan
Committee
of
perempuan dalam pembagian kerja, dan
selanjutnya banyak disuarakan oleh kaum
posisi perempuan dalam pembangunan
feminist
kesejahteraan social dan juga diharapkan
Liberal
gambar
perkembangan
44
teori
modernisasi,
bahwa
Oleh
keterbelakangan
karena
posisi
itu
dalam
Amerika yang
dan
proses WiD
oleh
Washington
Feminist),
melalui
perempuan
Pengertian
liberal
yang
ini
Women’s DC,
dan
(American memberikan
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
perhatian
pada
perlunya
perubahan-
perempuan adalah karena mereka tidak
perubahan legal dan administratif untuk menjamin
agar
perempuan
berpartisipasi dalam pembangunan.
dapat
Dengan cepat WiD menjadi satu-
berintegrasi dalam sistem pembangunan.
satunya kebijakan yang berkaitan dengan
Oleh karena itu, fokus WiD adalah para
perempuan di hampir semua negara Dunia
egaliter dan penetapan desain strategi
Ketiga. Diskursus WiD dimulai ketika
pembangunan yang dapat mengurangi
pemerintah Amerika mengeluarkan ”The
kerugian perempuan di sektor produktif
Percy Amendment to the 1973 Foreign
dan mengakhiri diskriminasi. (Boserup,
Assistance
1997)
perlunya perhatian terhadap perempuan WiD ini menjadi bagian dari
dalam
yang
Act”
mencantumkan
pembangunan.
Amandemen
diskursus pembangunan dan merupakan
tersebut kemudian mempengaruhi PBB
pendekatan dominan bagi pemecahan
pada
persoalan
Ketiga.
memproklamirkan International Decade
Gagasan WiD dianggap satu-satunya jalan
of Women (1976-1985). Dan sejak itulah,
guna
nasib
hampir serentak, pemerintah di negara
berjuta-juta perempuan di Dunia Ketiga.
Dunia Ketiga memasukkan agenda WiD
Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun
dalam program pembangunan mereka.
berjalan,
mulai
Departemen urusan peranan perempuan
menyangsikannya dan mengajukan kritik
pun menjadi mode di hampir semua
mendasar terhadap konsep WiD. Kritik ini
pemerintahan
dipelopori oleh aliran feminisme. WiD
senantiasa diajukan sebagai jawaban kaum
dianggap sebagai bagian dari agenda
Developmentalism
Dunia Pertama untuk mendominasi Dunia
feminis yang menganggap pembangunan
Ketiga. Konsep WiD sendiri dianggap
telah mengabaikan perempuan.
perempuan
memperbaiki
Dunia
status
banyak
dan
orang
tahun
1974
yang
Dunia
kemudian
Ketiga.
atas
kritik
WiD
kaum
membawa bias feminis liberal, kelas
Pada saat WiD lahir, banyak orang
menengah kulit putih, yang dianggap tidak
telah menilai bahwa gagasan ini justru
memiliki
menjinakkan
kepentingan
pembebasan
perempuan. Agenda adalah
perempuan utama
bagaimana
program
melibatkan
dan Dunia
mengerangkeng Ketiga
WiD
membebaskannya.
kaum
disimpulkan bahwa sesungguhnya WiD dan
dapat
perempuan dalam kegiatan pembangunan.
merupakan
Asumsinya, penyebab
developmentalism untuk melanggenggkan
keterbelakangan
strategi
Jadi,
ketimbang
diskursus
dominasi dan penindasan perempuan di 45
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakan
laki melainkan memperjuangkan martabat
(cooptation)
dan kekuatan perempuan.
dan
pengekangan
(regulation) perempuan. Berarti pada
WaD
dasarnya menghindari upaya emansipasi.
pertengahan
Oleh karena itu, WiD diragukan mampu
dipengaruhi oleh neo marxist feminist
memacu proses transformasi.
approach. Fokus utama dari pendekatan
Transformasi dimaksud
adalah
penciptaan
melihat
pada
1970an
dan
yang
semacam
proses
perempuan dalam proses pembangunan.
secara
Proses pembangunan sering menyebabkan
yang
adalah
tahun
timbul
sosial
hubungan
ini
approach
hubungan
fundamental merupakan sesuatu yang baru
marginalisasi
dan lebih baik. Yang dimaksud hubungan
disebabkan
disini adalah hubungan ekonomi yang
ekonomi, dan politik yang tidak adil di
eksploitatif
tanpa
masyarakat. Keterbelakangan perempuan
eksploitasi, hubungan kultur hegemonik
dianggap akibat adanya struktur yang
perlu diubah menjadi struktur politik yang
tidak adil tersebut.
menuju
struktur
nonrepresif, dari struktur gender yang mendominasi struktur
struktur
marginalisasi,
Ini
sosial,
yang
mengakibakan kemiskinan, sesungguhnya
yang membebaskan. Dengan
banyak sekali terjadi dalam masyarakat
demokratisasi
menuju
adanya
perempuan.
ke
demikian
perempuan
Proses
kaum
pada
merupakan
dan negara yang menimpa kaum laki-laki
alternatif dari proses transformasi sosial.
dan perempuan, yang disebabkan oleh
Jika
memproses
beberapa kejadian, misalnya penggusuran,
persamaan kaum laki-laki dan perempuan,
bencana alam, atau proses eksploitasi.
maka transformasi gender merupakan
Namun ada salah satu bentuk pemiskinan
gerakan pembebasan perempuan dan laki-
atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal
laki dari sistem dan struktur yang tidak
ini perempuan, disebabkan oleh gender.
adil.
transformasi
Ada beberapa perbedaanjenis dan bentuk,
gender merupakan upaya pembebasan dari
tempat dan waktu serta mekanisme proses
segala
itu
marginalisasi kaum perempuan karena
struktural maupun personal, kelas, warna
perbedaan gender tersebut. Dari segi
kulit dan ekonomi internasional. Tujuan
sumbernya bisa berasal dari kebijakan
gerakan transformasi gender tidak sekadar
pemerintah, keyakinan, tafsiran agma,
memperbiki
keyakinan tradisi dan kebiasaan atau
WiD
bertujuan
Dengan
demikian
bentuk
penindasan
status
baik
perempuan
yang
indikatornya menggunakan norma laki-
bhkan asumsi ilmu pengetahuan.
46
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
Banyak dalam
studi
rangka
telah
dilakukan
membahas
program
untuk memandirikan dan membangun kekuatan
internal
perempuan.
memiliki
ketegangan
pembangunan pemerintah yang menjadi
Pendekatan
sebab
antara kebutuhan kesadaran feminis di
kemiskinan
kaum
perempuan.
ini
kaum
Misalnya, program swa-sembada pangan
satu
atau revolusi hijau (green revolution)
integritas materialisme Marxisme dipihak
secara ekonomis telah menyingkirkan
lain, sehingga analisis patriarki perlu
kaum
ditambahkan dalam analisis mode of
perempuan
dari
pekerjaannya
sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa
pihak
dan
kebutuhan
menjaga
production.
misalnya, program revolusi hijau dengan
Mereka mengkritik asumsi umum,
memperkenalkan jenis padi unggul yang
hubungan antara partisipasi perempuan
tumbuh lebih rendah, pendekatan panen
dalam ekonomi memnag perlu, namun
dengan sistem tebang menggunakan sabit,
tidak selalu menaikkan status perempuan.
tidak memungkinkan lagi penggunaan ani-
Rendahnya tingkat partisipasi berkorelasi
ani, padahal alat tersebut melekat dan
dengan
digunakan
oleh
perempuan.
perempuan.Tetapi keterlibatan perempuan
Akibatnya
banyak
perempuan
justru
kaum kaum
rendahnya
dianggap
status
menjerumuskan
miskin di desa termarginalisasikan, yakni
perempuan, karena mereka akan dijadikan
semakin miskin dan tersingkir karena
budak (virtual slaves). Bagi feminis
tidak mendapatkan pekerjaan di sawah
sosialis meningkatnya partisipasi ekonomi
pada musim panen. Berarti revolusi hijau
perempuan lebih berakibat pada peran
dirancang
antagonisme seksual ketimbang status.
tanpa
mempertimbangkan
aspek gender.
Gender
Sedangkan GaD approach muncul
berkaitan
dengan
konstruksi sosial terhadap perempuan .
pada tahun 1980an dan pendekatan ini
Masyarakat
sangat dipengaruhi oleh socialist feminist
perempuan sebagai kelompok masyarakat
approach. Pendekatan ini dikenal sebagai
lemah dan terbatas untuk melakukan
upaya pemberdayaan perempuan. GaD
pekerjaan-pekerjaan domestik atau rumah
lebih melihat perempuan sebagai agen
tangga.
perubahan daripada objek yang pasif
makhluk yang superior dan bertugas untuk
dalam pembangunan. Oleh karena itu,
urusan-urusan
perempuan harus mampu mengorganisir
pandangan tradisi patriarkhi, perempuan
dirinya
pembangunan.
secara struktural berada di bawah laki-
Pembangunan harus dilihat sebagai usaha
laki, dan kondisi ini secara struktural dan
dalam
proses
47
sering
Sedangkan
non
menganggap
laki-laki
domestik.
sebagai
Dalam
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 kultural
tidak
menguntungkan
kaum
zaman
ini,
terjadi
pembagian
kerja
perempuan. Untuk itu, para penganut GaD
berdasarkan jenis kelamin. Dari sini
menekankan
kemudian
perlunya
pemberdayaan
muncul
perbedaan
jenis
dalam diri perempuan dan merubah
pekerjaan luar (publik) dan pekerjaan
konstruksi sosial di atas.
dalam (domestik). Tersosialisasi oleh
Pendekatan ini memahami tujuan
lingkungan
hidupnya,
pembangunan bagi perempuan dalam
perempuan
cenderung
pengertian kemandirian dan kekuatan
mengelola makanan dan obat-obatan. Ini
internal,
lebih
berbeda dengan laki-laki yang bekerja
menekankan pada pembuatan undang-
diluar dengan bebas. Lingkungan hidup
undang yang berkenaan dengan kesamaan
laki-laki
antara laki-laki dan perempuan ketimbang
berpindah-pindah.
dan
pemberdayaan untuk
sedikit
banyak
perempuan
berusaha
itu
mengubah
sendiri
maka
hidup
berkelompok,
mensosialisasikan
hidupnya
Ketika manusia mulai mengenal
dan
peternakan,
terjadi
perubahan
sistem
mentransformasikan struktur yang sangat
masyarakat ke arah patriarkhi. Masyarakat
bertentangan dengan mereka. Pendekatan
patriarkhi
ini
mempunyai
mengakui
perlunya
pembuatan
adalah
masyarakat
rujukan
sistem
yang yang
undang-undang yang bersifat mendukung,
berdasarkan pada kesepakatan laki-laki,
berpendapat
perkembangan
dimana dalam masyarakat tersebut kondisi
organisasi perempuan, yang mengarah
perempuan sangat termarginalisasikan dan
pada
dipinggirkan melalui kerja-kerja domestik
bahwa
mobilisasi
kesadaran
dan
politik,
peningkatan
pendidikan
rakyat,
(Nurlian & Daulay, 2008). Peminggiran
merupakan syarat penting bagi perubahan
perempuan dalam masyarakat patriarkhi
sosial yang berkelanjutan.
dilihat dari sisi pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan terwujud
Gender
dan
Pembagian
dengan sangat jelas, dimana laki-laki lebih
Kerja
banyak
Perempuan Pada saat manusia masih berpikir
mendominasi
sedangkan
perempuan
sektor
publik,
pada
sektor
dengan sangat sederhana, mereka belajar
domestik. Pekerjaan yang dilakukan oleh
dari apa yang mereka lihat dalam hidup.
perempuan sangat sedikit mendapatkan
Mereka membutuhkan pembagian kerja
penghargaan. Hal ini diakibatkan oleh
untuk kelangsungan hidup, kemudian
kontruksi
dimulailah pembagian kerja atas dasar
perempuan dan laki-laki. Pembagian yang
biologis. Sejarah mencatat bahwa pada
tidak seimbang ini banyak dirasakan oleh 48
sosial
berdasarkan
tubuh
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
kaum
perempuan
hingga
melahirkan
walaupun
beban kerja. Dengan demikian, kondisi
dalam
pelaksanaannya
seringkali tetap terpinggirkan dan dibatasi.
kaum perempuan banyak diintimidasi oleh
Analisis
gender
tidak
hanya
sistem patriarkhi, sedangkan kaum laki-
melihat perbedaan peran dan kegiatan
laki lebih banyak menguasai pekerjaan
antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga
disektor publik.
melihat relasi mereka. Dari relasi ini akan
Pembagian
kerja
berdasarkan
nampak status perempuan dan laki-laki.
gender adalah semua konsep dan praktik
Analisis ini tidak hanya menanyakan siapa
pada masyarakat tertentu yang membagi
dan bekerja apa, tetapi juga siapa yang
peranan dan pekerjaan berdasarkan jenis
mengambil keputusan apa, siapa yang
kelamin. Pembagian kerja berdasarkan
mendapatkan
jenis kelamin dapat dibagi menjadi tiga
menguasai sumber-sumber produksi, siapa
jenis yaitu produksi, reproduksi, dan
yang mengontrol kehidupan. Pembagian
komunitas atau yang disebut juga tiga
kerja gender dalah pola pembagian kerja
peran gender (triple role) (Hungu, 2010).
antara
Kerja produksi yaitu semua pekerjaan
disepakati bersama, serta didasari oleh
yang berkaitan dengan produksi barang
sikap yang saling memahami dan saling
dan jasa untuk mendapatkan penghasilan.
mengerti (Nurlian & Daulay, 2008).
Jenis pekerjaan ini saat ini lebih terbuka, baik
itu
laki-laki
Kerja
pasangan
suami
siapa
istri
yang
yang
Pada tahun 2000, di Indonesia
maupun
tercatat sekitar 71 juta perempuan dan 69
reproduksi
adalah
juta laki-laki yang berada dalam usia
berkaitan
dengan
kerja,
pemeliharaan
rumah
angkatan kerja laki-laki secara konsisten
tangga, ini lebih menunjuk dan lebih
melebihi tingkat partisipasi angkatan kerja
banyak
perempuan. Pada tahun 2000 juga tercatat
perempuan.
untuk
manfaat,
pekerjaan
yang
perawatan
dan
dilakukan
Sedangkan
kerja
oleh
perempuan.
tingkat
partisipasi
adalah
baru 51 persen perempuan tetapi 84
kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas
persen laki-laki berusia 15 tahun ke atas
kemasyarakatan
dalam
yang berada dalam angkatan kerja, dengan
pelaksanaannya dapat dilakukan oleh laki-
perempuan mencakup 38 persen dari
laki maupun perempuan. Dari ketiga jenis
angkatan kerja keseluruhan. Secara tidak
pekerjaan
proporsional, tenaga kerja perempuan jauh
tersebut,
komunitas
meskipun
yang
diketahui
bahwa
perempuan berada pada ketiga kotak
lebih
pekerjaan tersebut. Perempuan ternyata
perekonomian informal daripada tenaga
lebih bebas dalam memilih pekerjaan
kerja laki-laki. Kira-kira 65% dari seluruh 49
banyak
dijumpai
dalam
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 pekerja dalam perekonomian informal
rendah
adalah perempuan (ILO Jakarta, 2003).
Pembangunan Manusia (IPM) di semua
Partisipasi angkatan kerja menurut jenis
kabupaten/kota. Hal ini dapat memberikan
kelamin dijelaskan pada Tabel 1.
gambaran bahwa persoalan kesenjangan
Pengangguran juga masalah yang dihadapi
perempuan.
dibandingkan
angka
Indeks
gender masih terjadi di semua wilayah.
Perempuan
IPG
merupakan
indeks
pencapaian
menghadapi kendala yang lebih besar
kemampuan dasar pembangunan manusia
daripada
yang
laki-laki
pekerjaan.
untuk
Disamping
menemukan itu,
sama
seperti
IPM
dengan
tingkat
memperhatikan ketimpangan gender. IPG
pengangguran di kalangan perempuan
digunakan untuk mengukur pencapaian
pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
dalam
relatif lebih besar daripada laki-laki. Data
menggunakan indikator yang sama dengan
dari ILO (2003) menunjukkan bahwa
IPM,
persentasi perempuan yang menganggur
mengungkapkan ketimpangan antara laki-
sebanyak 42,5% padahal 54% dari pekerja
laki dan perempuan.
dengan ijazah Diploma I, II, III, dan ijazah
dimensi
namun
yang
lebih
sama
diarahkan
dan
untuk
Berdasarkan Human Development
akademi dan 51% dari pekerja lulusan
Report
universitas
menempati peringkat 91 dari 173 negara,
yang
menganggur
adalah
perempuan.
Tahun
2002,
IPG
Indonesia
sedangkan IPM berada di peringkat 110
Kesenjangan gender terjadi hingga
dari 173 negara. Ini masih tertinggal
sampai tingkat kabupaten/kota (BPS DKI
dibanding
Jakarta,
misalnya Malaysia, Thailand, dan Filipina
melalui
2013).
Hal
besaran
ini
ditunjukkan
angka
Indeks
yang
Pembangunan Gender (IPG) yang lebih
negara
lain
masing-masing
di
ASEAN,
berada
pada
peringkat 59, 70, dan 77 untuk IPM, dan 50
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
pada peringkat 54, 60, dan 63 untuk IPG.
sosial ekonomi, keluarga fakir miskin,
Untuk itu diperlukan kebijakan dan
KAT,
program yang dapat mengintegrasikan
terlantar lebih banyak dipengaruhi faktor
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
sosial
permasalahan perempuan dan laki-laki ke
masyarakat antara lain nilai dan sikap
dalam
pelaksanaan,
yang dianut oleh sebagian besar warga
pemantauan, dan evaluasi pada seluruh
masyarakat. Laki-laki masih dianggap
kebijakan dan program pembangunan
sebagai penopang ekonomi keluarga dan
nasional,
pengambil
perencanaan,
di
samping
meningkatkan
kualitas hidup perempuan itu sendiri.
maupun
pemberdayaan
budaya
yang
anak
berkembang
keputusan,
di
sedangkan
perempuan sebagai ibu rumah tangga. Padahal jumlah perempuan sebagai kepala
Perempuan
dan
rumah tangga juga menunjukkan angka
Pembangunan
yang tinggi. Perempuan sebagai pribadi
Kesejahteraan Sosial Dalam berbagai kajian, ditemukan
memiliki kesempatan yang sama untuk
bahwa masalah kemiskinan tidak saja
meningkatkan kapasitas terutama dalam
mengenai masalah ketidakadilan sosial
peningkatan kesejahteraan sosialnya. Dalam
ekonomi, tetapi juga masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar
kesenjangan
itulah,
perempuan
isu
kemiskinan
kemudian
rangka antara
mengarusutamakan
atau
pembangunan
pengentasan
Dalam
kemiskinan,
program
Kementerian
perempuan
laki-laki
dan
serta
diperluas, tidak sekedar persoalan teknis ekonomi.
meminimalisir
untuk
gender
dalam
kesejahteraan
sosial,
Sosial
telah
merintis
berbagai usaha, antara lain:
ditempatkan sebagai subjek sekaligus meningkatkan
1. Mengeluarkan Keputusan Menteri
kemampuan, peranan, dan kedudukannya
Sosial RI Nomor 36 tahun 1999
sebagai
tentang
objek
dalam
rangka
penyangga
penghidupan
dan
Pola
Pendataan
kehidupan keluarga serta berperan dalam
Kesejahteraan
berbagai usaha kesejahteraan sosial.
berdasarkan jenis kelamin 2. Membentuk
Kesenjangan yang terjadi antara
Sosial
focal
terpilah
point
yang
memfasilitasi
dan
laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi
berfungsi
oleh faktor sosial budaya. Kesenjangan
membantu
partisipasi menurut jenis kelamin, baik
gender dalam sektor dan menjadi
program pemberdayaan perempuan rawan
penanggungjawab kepentingan 51
pengarusutamaan
bagi gender
di
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 unit/kementerian. Walaupun tidak
bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
SK
yang
dikelyarkan,
namun
UU Nomor 23 tahun 2004 tentang
langsung
secara
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
penunjukan
informal telah dilakukan
Tangga; dan UU Nomor 21 tahun 2007
3. Mengeluarkan SK Menteri Sosial RI
Nomor
tentang Pemberantasan
07/PEGHUK/2002
Tindak
Pidana
Perdagangan Orang. Pemerintah juga
tentang Pokja Pengarusutamaan
membuat
Gender
Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU
bidang
Kesejahteraan
Sosial
Rancangan
Undang-Undang
KKG) yaitu salah satu RUU yang dibahas
4. Mengeluarkan
SK
Balatbangsos
Kepala
dalam
Program Legislasi
Nasional
Nomor
(Prolegnas) 2009-2014, yang diharapkan
01/PPJ/KSM/I/Tahun 2002 tentang
mampu
dibentuknya Tim Teknis Pokja
mengenai penetapan dan penyelenggaraan
Bidang Kesejahteraan Sosial
Kesetaraan dan Keadilan Gender oleh
5. Melakukan analisis gender untuk Repeta
2003
pada
Kiprah perempuan dalam kegiatan
Potensi
Kesejahteraan
Sosial
hukum
Lembaga Negara di Indonesia.
Program
Pengembangan
menjadi landasan
pembangunan
dan
lebih
mengacu
kepada
program yang sesuai dengan tuntutan
Pengembangan Sistem Informasi
pembangunan
Masalah-masalah Sosial.
program kerja organisasi yang harus
Di diambil
Indonesia, oleh
kebijakan
pemerintah
mewujudkan kesetaraan
dan
yang
tertuang
dalam
yang
dikembangkan sesuai dengna komitmen
untuk
sutau organisasi di tingkat nasional,
keadilan
regional,
maupun
internasional
yang
gender telah ditetapkan melalui GBHN
disusun untuk periode tertentu. Peranan
1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang
perempuan dalam pembangunan ditandai
Program
dengan
Pembangunan
Nasional
partisipasi
perempuan
dalam
(Propenas 2000-2004), dan dipertegas
mengisi pembangunan di semua bidang
dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun
pembangunan.
2000 tentang Pengarustamaan Gender
perempuan dalam pembangunan hanya
(PUG). Disamping itu beberapa Undang
terfokus
Undang Lainnya
mendukung
kesejahteraan perempuan” saja (women’s
kesetaraan gender, antara lain UU Nomor
welfare concerns) karena bidang-bidang
7
Pengesahan
yang dikembangkan terbatas dalam upaya
Konvensi mengenai penghapusan segala
meningkatkan kesejahteraan perempuan
tahun
juga
1984 tentang
52
Keberhasilan dalam
kiprah
“kepentingan
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
dan akses mereka terhadap sumber dan
kelompok ini bila direfleksikan dengan
manfaat. Dengan demikian program yang
baik
dilakukan belum dinilai sebagai ”proses
semangat dari dalam diri kita. Faktanya,
pembangunan
perempuan
perempuan”
atau
isu
maka
dapat
Indonesia
membangkitkan
dilihat
sebagai
pembangunan perempuan. Para ahli justru
investasi tenaga pembangunan, sehingga
cenderung
konsep
peran sertanya sangat diharapkan. Dengan
“women’s empowerment” yaitu usaha
demikian, perempuan Indonesia menjadi
peningkatan kemampuan perempuan.
lebih berat tanggung jawabnya dalam
menggunakan
Women’s empowerment terkadang disebut
juga
perempuan.
sebagai
melaksanakan pembangunan, yang semua
pemberdayaan
Pemberdayaan
keputusannya hampir diambil oleh laki-
perempuan
laki.
mengacu pada upaya aktualisasi potensi yang
sudah
perempuan
perempuan.
merupakan bagian dari pembangunan
Pendekatan pemberdayaan yang berpusat
sumber daya manusia, dan ditujukan
pada
centered
untuk meningkatkan status, posisi, dam
wawasan
kondisi perempuan agar dapat mencapai
pengelolaan sumber daya lokal yang
kemajuan yang setara dengan laki-laki,
menekankan pada teknologi pembelajaran
serta
sosial dan strategi perumusan program.
berkualitas.
Kemampuan
merupakan
manusia
development)
dimiliki
Pemberdayaan
(people melandasi
perempuan
perlu
membangun
generasi
Pemberdayaan prioritas
yang
perempuan
pembangunan,
ditingkatkan melalui penguasaan ilmu
meliputi kualitas hidup perempuan di
pengetahuan dan teknologi, keterampilan
bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi
dan ketahanan mental dan spiritual agar
dan politik yang selama ini masih rendah
dapat memanfaatkan kesempatan berperan
dan rentan diskriminasi serta eksploitasi.
aktif di segala bidang termasuk dalam
Perempuan pedesaan yang dekat dengan
proses
serta
sumber pangan dan budaya, memegang
di
peran yang penting, yaitu potensinya besar
masyarakat dan dunia internasional (Ayu,
untuk mendapatkan alternatif, menggali
1997).
nilai-nilai budaya yang dapat melestarikan
pengambilan
mampu
menghadapi
keputusan perubahan
Pemberdayaan perempuan dimulai
alam dan lingkungan hidup. Berbagai
dari kesadaran pribadi perempuan itu
kemacetan di dunia modern, memacu
sendiri. Setiap manusia, tidak terkecuali
kreativitas manusia untuk mendapatkan
perempuan, diciptakan dengan kekuatan
jalan keluar. Upaya dilakukan untuk
pribadi. Kekuatan pribadi dan kekuatan
menemukan alternatif dan potensi yang 53
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 selama ini tidak terpikirkan sama sekali.
bebas, budaya konsumtif akan masuk juga
Berbagai bentuk eksploitasi kekayaan
sampai ke pedesaan, sebagai pembuka
alam,
jalan
atas
nama
pembangunan,
keberhasilan
kepaitalisme.
memberikan berbagai implikasi negatif.
Kelompok perempuan pedesaan dapat
Sementara keperempuanan memberikan
berperan sebagai tameng, perisai, untuk
kemungkinan
menahan
untuk
pengembangan
dari
eksplorasi, berbagai
supaya
budaya
dan
alam
cara,
pedesaan tidak rusak oleh arus konsumtif.
sehingga ideologi pembangunan tidak
Peran ini sesuai dengan perempuan pada
kontraproduktif dengan lingkungan alam
zaman matriarkhat. Kelompok perempuan
itu sendiri. Kebijakan dalam pelaksanaan
pedesaan
sasaran pembangunan perempuan meliputi
menemukan kembali serta memelihara
beberapa hal berikut.
budaya yang ada di desa, yang berkaitan
1. Peningkatan kualitas perempuan sebagai
sumber
juga
mempunyai
tugas
dengan pangan, obat-obatan serta menilai
daya
kehidupan. Cerita rakyat dan upacara
pembangunan
selamatan yang mendorong spiritualitas
2. Peningkatan perlindungan
kualitas
dan
hidup di masyarakat, perlu digali kembali
tenaga
kerja
dan dipelihara. Hanya melalui kelompok
perempuan
dan solidaritas dengan kelompok lain,
3. Peningkatan
peran
ganda
gerakan perempuan untuk melaksanakan
perempuan dalam keluarga dan
pembangunan yang berkelanjutan, yang
masyarakat
lebih berwawasan lingkungan dan budaya
4. Pengembangan iklim sosial dan budaya
yang
dapat terlaksana.
mendukung
kemajuan perempuan 5. Pembinaan organisasi
SIMPULAN
kelembagaan perempuan
dan
Untuk mencapai target kesetaraan
(Ayu,
gender, kebijakan yang diambil harus
1997).
berfokus pada mewujudkan persamaan
Konsep
pembangunan
akses pendidikan yang bermutu dan
berkelanjutan, sangat cocok untuk dapat
berwawasan gender bagi semua anak laki-
dikembangkan
laki
perempuan. membuat
dan
Kaum kelompok
dijalankan
oleh
perempuan
dapat
untuk
dan
kesempatan
mengkaji
perempuan, pendidikan
pemberian gratis
adalah
langkah menurunkan tingkat buta huruf.
informasi dunia yang datangnya sangat
Penurunan
cepat, khususnya dalam menghadapi pasar
meliputi 54
tingkat penduduk
buta
huruf
dewasa
juga
terutama
Ratih Probosiwi - Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial . . .
penduduk perempuan. Langkah ini dapat
mengimplementasikan) kegiatan ke dalam
ditempuh melalui pendidikan sekolah dan
kelembagaan
luar sekolah, pendidikan penyetaraan,
berkreativitas
serta pendidikan baca tulis fungsional bagi
pengetahuan dan keteramilan usaha dalam
penduduk
memperbaiki
dewasa.
Peningkatan
kelompok dan
yaitu
memiliki
ekonomi
inovasi
keluarga.
kemampuan lembaga pendidikan dalam
Pengarusutamaan
mengelola
mempromosikan
pembangunan, khususnya pembanguan
pendidikan yang berwawasan gender juga
kesejahteraan sosial akan memastikan
penting dilakukan untuk penguatan faktor
perempuan mampu bertahan hidup dan
eksternal.
melalui
menjalankan fungsi sosialnya dengan
peningkatan koordinasi, informasi, dan
baik. Peningkatan kesejahteraan ekonomi
edukasi dalam rangka pengarusutamaan
akan
pendidikan berwawasan gender.
perempuan dalam kehidupan masyarakat
atau
dan
Selain
itu
juga
gender
meningkatkan
posisi
dalam
tawar
Kelompok Usaha Bersama (Kube)
sehingga fungsi sosial dan kesejahteraan
Jaminan
sosialnya
Kesejahteraan
Sosial
terpenuhi.
Segala
bentuk
berbasis gender dapat menjadi alternatif
pelibatan dan pemberdayaan perempuan
penyetaraan gender terutama pada sektor
tetap harus mempertimbangkan kodrat
perekonomian. Penguatan faktor ekonomi
alami perempuan itu sendiri dan tidak
perempuan akan meningkatkan posisi
berarti
tawar di keluarga dan masyarakat. Model
Penyetaraan
Pemberdayaan
mengisi dan menghargai satu sama lain.
Wanita
Rawan
Sosial
bersaing
dengan
gender
haruslah
laki-laki. saling
Ekonomi melalui Kelompok Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang dikembangkan
DAFTAR PUSTAKA
oleh
Alfian. (1986). Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan. Universitas Indonesia-Press : Jakarta
Balai
Besar
Penelitian
dan
Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta merupakan salah
satu
berwawasan
kebijakan gender.
Armandhanu, D., & Budiawati, A. D. (2013, January 9). ELSAM: Lebih dari Seratus Perda Diskriminatif pada Perempuan. Dipetik January 16, 2013, dari vivanews: http://nasional.news.viva.co.id/news/r ead/380865-elsam--lebih-dari-seratusperda-diskriminatif-pada-perempuan
pembangunan
Dengan
sasaran
perempuan yang rawan secara sosial ekonomi, program ini diharapkan mampu meningkatkan untuk
memahami,
memanfaatkan (dengan
kemampuan
setiap
perempuan
mengakses, bentuk
indikator
Ayu, M. R. (1997). Cahaya Rumah Kita. Bandung: Penerbit Mizan.
dan
peluang dapat 55
NATAPRAJA Vol. 3 No. 1, Mei 2015 Bambang S, E. (2004, January 12). Otonomi Daerah Masih Mengesampingkan Peran Perempuan. Dipetik August 26, 2005, dari Jurnal Perempuan: http://www.jurnalperempuan.com/yjp .jpo/?act=berita%7C-277%7CN
Raya, NAD). Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2008 Volume II No 2, 76-82. Mosse, Julia Cleves. (1993). Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Murniati, A.Nunuk P.. (2004). Getar Gender. Indonesiatera : Magelang
Boserup, E. (1997). Women's Role in Economic Development. London: Earthscan.
Nurlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender dalam Pembagian Kerja pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2008 Volume II No 2, 76-82.
BPS DKI Jakarta. (2013, Januari 2). Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011. Berita Resmi Statistik . 2013, DKI Jakarta, Indonesia: BPS DKI Jakarta.
Rahman, Anita. (1996). Kiprah Organisasi Islam dalam Pembangunan dalam Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini. Gramedia : Jakarta
Budiman, Arief. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta Faqih, Mansour. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Sumartono, T. (2005, August 15). Gender di Era Otonomi Daerah. Dipetik August 26, 2005, dari Teropong: www.pikiran-rakyat.com
Hungu, F. T. (2010, August 16). Pembagian Kerja Berdasarkan Gender. Dipetik January 15, 2013, dari Genderpedia: genderpedia.blogspot.com/2010/08/pe mbagian-kerja-berdasarkangender.html ILO
Susanto, Budi,dkk. (1993). Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa). Kanisius: Yogyakarta UNDP. (2004). Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. Dipetik August 26, 2005, dari UNDP: www.undp.or.id/pubs/imdg2004/BI/I ndonesiaMDG_BI_Goal3.pdf+gender +dan+pembangunan&hl=id
Jakarta. (2003). Strategi Pengarusutamaan Gender. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
Jurnal Perempuan. (2011, May 25). Millennium Development Goals dan Gender Mainstreaming. Dipetik December 13, 2012, dari Jurnal Perempuan: jurnalperempuan.com /2011/05/millennium-developmentgoals-dan-gender-mainstreaming/
World Bank. (2001). Engendering Development: Through Gender Equity in Rights, Resources, and Voice. Berlin: Oxford University Press.
Nurlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender dalam Pembagian Kerja pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan
------------------------------------------------Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasiona
56
