NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 67-83
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA Utami Dewi1 Abstract This article aims to describe the implementation of the quota policy 1 percent of employment opportunities for persons with disabilities in the city of Yogyakarta as stated in Government Regulation No. 43 Year 1998 on Efforts to Increase Social Welfare of Persons with Disabilities. In addition, a study of the obstacles encountered and efforts made by the Government of the city of Yogyakarta is also a goal of writing this article. The method used in this research is qualitative descriptive. The author uses interview, observation and documentation for data collection. The results showed that the implementation of the quota policy 1 percent for disabled for agencies that have hired employees more than 100 people, has not run optimally in the city of Yogyakarta. This is demonstrated by the limited number of disabled absorbed in government and private agencies. Various obstacles encountered in the implementation of this policy, namely: training materials for the disabled less up to date, enforcement of regulations about 1 percent quota has not run optimally; low awareness of state agencies and private companies to employ persons with disabilities; and the lack of willingness of the disabled to find jobs. Keywords: Quota Policy, Employment, Disabled Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kuota 1 persen kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta seperti termaktup dalamPeraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selain itu, kajian tentang hambatan dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi tujuan dari penulisan artikel ini. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 1 persen bagi disabel bagi instansi yang telah mempekerjakan pegawai lebih dari 100 orang, belum berjalan dengan optimal di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya jumlah disable yang terserap pada instansi pemerintah maupun swasta. Berbagai hambatan dihadapi dalam implementasi kebijakan ini yaitu: materi pelatihan bagi kaum disabel kurang up to date, penegakan regulasi tentang kuota 1 persenbelum berjalan dengan optimal; rendahnya kesadaran dari instansi negeri dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas; dan rendahnya kemauan dari kaum disabel untuk mencoba mencari pekerjaan pada lapangan kerja yang tersedia. Kata kunci: Kebijakan Kuota, Pekerjaan, Disabel PENDAHULUAN 1
Dosen, Jurusan Ilmu Adminsitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. email:
[email protected]
67
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Menjadi
disabel
sering
Menurut
hasil
Sosial
(Susenas)
yang
diidentikkan dengan ketidakberuntungan
Ekonomi
dalam hidup karena kesulitan dalam
dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS)
mendapatkan keadilan dan persamaan hak
tahun
baik dalam bidang pendidikan, kesehatan,
disabilitas
sosial dan akses terhadap sarana prasarana
6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut
bangunan atau gedung. Keadaan seperti
sekitar
ini
penyandang disabilitas netra, 472.855
menyebabkan
kelompok
disabel
Nasional
Survey
2012, di
orang
terlepas
wicara,402.817
jangkauan
pemerintah.
penyandang
Indonesia
1.780.200
menjadi kelompok minoritas yang kadang dari
jumlah
sebanyak
orang
penyandang
disabilitas
orang
adalah
rungu
penyandang
Padahal, kelompok disabel adalah juga
disabilitas
warga negara yang memiliki hak dan
orang
kewajiban yang sama dengan warga
170.120 orang penyandang disabilitas
negara lainnya.
yang sulit mengurus diri sendiri, dan
Kecacatan menjadi
halangan
seharusnya bagi
tidak
sekitar
penyandang
konstitusional
2.401.592
disabilitas
orang
ganda
tubuh,
mengalami (Kemensos,
https://kemsos.go.id/2015).
dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan
penyandang
disabilitas
disabilitas untuk memperoleh hak hidup
grahita/intelektual, 616.387
Sesungguhnya pemerintah tidak
bagi
melupakan hak yang harus dipenuhi bagi
perlindungan penyandang disabilitas di
kelompok minoritas, yaitu penyandang
Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan
disabilitas. Sejumlah kebijakan telah di
Pasal 28 A UUD 1945, yakni : "Setiap
keluarkan untuk menjamin hak bagi
orang berhak untuk hidup serta berhak
penyandang disabilitas. Undang-undang
mempertahankan
No 4 tahun 1997 tentang Penyandang
hidup
dan
kehidupannya". Hak untuk hidup adalah
Cacat
menegaskan
bahwa
para
hak asasi yang paling dasar bagi seluruh
penyandang disabilitas memiliki sejumlah
manusia. Hak hidup merupakan bagian
hak seperti yang termaktup dalam pasal 13
dari hak asasi yang memiliki sifat tidak
yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat
dapat ditawar lagi (non derogable rights).
mempunyai kesamaan kesempatan untuk
Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan
orang, karena tanpa adanya hak untuk
jenis dan derajat kecacatannya”. Hal itu
hidup, maka tidak ada hak-hak asasi
juga tercantum dalam Pasal 14 Undang-
lainnya.
Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang menyebutkan 68
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . bahwa: “Perusahaan negara dan swasta
mempekerjakan lebih dari 100 orang
memberikan kesempatan dan perlakuan
ternyata tak mempekerjakan satu orang
yang sama kepada penyandang cacat
pun penyandang cacat atau pun hanya
dengan mempekerjakan penyandang cacat
mempekerjakan satu orang saja, padahal
di perusahaannya sesuai dengan jenis dan
perusahaan tersebut memiliki lebih dari
derajat
200 orang pekerja (Rizano, 2014).
kecacatan,
kemampuannya,
pendidikan, yang
dan
jumlahnya
Bagi perusahaan, alasan mendasar
disesuaikan dengan jumlah karyawan dan
untuk tidak mempekerjakan kaum disabel
atau kualifikasi perusahaan” (UU No
adalah untuk efektifitas produksi. Pada
4/1997).
dasarnya pekerja merupakan bagian dari
Bahkan lebih tegas pula diatur kuota
untuk
kesempatan
memberi
bagi
faktor produksi yang sangat penting bagi
kesamaan
penyandang
perusahaan, karena dapat mempengaruhi
cacat
kegiatan
perusahaan.
Hal
tersebut
tersebut. Peraturan tentang kuota diatur
dikarenakan pekerja merupakan faktor
secara jelas dalam Peraturan Pemerintah
produksi yang dapat mengelola faktor
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
produksi
1998
2009).Diharapkan
Tentang
Upaya
Peningkatan
lain
perusahaan
(Nababan,
pekerja
dapat
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
mengelola faktor produksi lain perusahaan
yang terdapat dalam Pasal 28 yang
dengan baik sehingga pada akhirnya
berbunyi:
perusahaan
“Pengusaha
harus
dapat
mencapai
tujuan
mempekerjakan sekurang-kurangnya 1
perusahaan secara efektif dan efisien,
(satu) orang penyandang cacat yang
antara lain menekan biaya produksi dan
memenuhi
meningkatkan
persyaratan
jabatan
dan
keuntungan
kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada
perusahaan.Oleh karena itu pengusaha
perusahannya untuk setiap 100 (seratus)
dalam merekrut pekerja sangat berhati-
orang pekerja perusahaannya” (Pasal 28
hati, sehingga dapat mempekerjakan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
pekerja yang memiliki kualitas dan dapat
Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya
bekerja maksimal bagi perusahaan.
Peningkatan
Kesejateraan
Sosial
Penyandang
Penyandang Cacat).
disabilitas
bagi
sebagian orang salah satunya pengusaha,
Dalam kenyataannya, kebijakan
masih dipandang sebagai seseorang yang
kuota satu persen bagi penyandang cacat
tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak
seakan masih jauh dari kenyataan. Masih
memiliki keahlian. Bahkan masih banyak
banyak
pihak yang menganggap penyandang
perusahaan
yang
meski 69
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 disabilitas sebagai seseorang yang tidak
Selain
sehat secara fisik maupun mental. Hal ini
dilakukan
menyebabkan
ragu
meningkatkan keterserapan penyandang
mempekerjakan penyandang disabilitas,
disabilitas pada dunia kerja juga akan
dan menyebabkan kuota 1% tersebut
dikaji dalam artikel ini.
masih
pengusaha
sulit
dilaksanakan
Pembaharuan,
masih Jakarta,
oleh
yang
pemerintah
telah untuk
METODE PENELITIAN
pembaharuan.com/ home/ penyandang
diskriminasi/45903,
upaya-upya
(Suara
http://www.suara
disabilitas
itu,
Metode
dalam
penelitian
ini
alami
adalah deskriptif dengan pendekatan
Juli
kualitatif. Data diperoleh melalui hasil
2
2014).Sebagai upaya perlindungan hukum
penelitian
hak-hak warga negara penyandang cacat
sebelumnya. Selain itu, data berupa kajian
maka diperlukan sebuah penataan regulasi
pustaka
yang
dokumentasi
mampu
melindungi
warga
penyandang cacat.
di
pada
(literature juga
penelitian
review) digunakan
dan dalam
penulisan artikel ini. Teknik pemeriksaan
Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian
penulis
Istimewa
metode dimana validitas data dicek
Yogyakarta menjadi sasaran bagi pencari
menggunakan beberapa metode. Terakhir,
kerja dimana sebagian besar industri dan
teknik analisis data menggunakan teknik
lapangan
analisis interaktif Miles dan Huberman.
kerja
Daerah
keabsahan data menggunakan triangulasi
berada.
Jumlah
penyandang disabilitas di DIY meningkat sejak terjadi gempa bumi yang terjadi
HASIL DAN PEMBAHASAN
pada tahun 2006. Kajian ini difokuskan di
Pelaksanaan Kuota Pekerjaan Bagi
Kota Yogyakarta karena meningkatnya
Disabilitas
jumlah penyandang disabilitas akibat
Undang-undang No. 4 tahun 1997
gempa 2006 dan faktor Yogyakarta
menegaskan bahwa disabel merupakan
sebagai
bagian masyarakat Indonesia yang juga
daerah
menerapkan
percontohan
kebijakan
dalam
inklusif
di
memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan
Indonesia. Artikel ini akan menganalisis
peran
bagaimana penerapan kebijakan kuota
mempunyai hak dan kesempatan yang
satu persen melalui Peraturan Pemerintah
sama dalam segala aspek kehidupan dan
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan
1998
bahwa setiap disabel berhak memperoleh:
Tentang
Upaya
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 70
yang
sama.
Mereka
juga
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . 1. pendidikan pada semua satuan, jalur,
jenis,
dan
jenjang
pendidikan;
sosialisasi
dari
pendidikan
disabel
ini
tentang
menciptakan
pengekangan hak tersebut dalam keluarga
2. pekerjaan dan penghidupan yang
para penyandang cacat.
layak sesuai jenis dan derajat kecacatan
pemerintah
,
pendidikan,
Anggapan tentang kecacatan yang
dan
merupakan sebuah penyakit yang tidak
kemampuannya; 3. perlakuan
dapat
yang
sama
untuk
lagi
keluarga
disembuhkan
disabel
membuat
berputus
asa
dan
berperan dalam pembangunan dan
beranggapan bahwa mereka tidaklah
menikmati hasil-hasilnya;
membutuhkan
4. aksesibilitas
dalam
rangka
pendidikan.
Padahal
disabel sama halnya dengan orang lain.
kemandiriannya;
Hanya keterbatasan fisiklah (dan mental
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan
bagi penyandang tuna grahita) yang
pemeliharaan taraf kesejahteraan
membuat mereka ‘berbeda’ dari orang
sosial; dan
lain.
6. hak
yang
Dan
perbedaan
untuk
dasarnya
menumbuhkembangkan
bakat,
mempunyai hak asasi yang berbeda dari
kehidupan
orang lain. Lain lagi kasusnya pada hak
sosialnya, terutama bagi disabel
mendapatkan pekerjaan yang layak bagi
anak dalam lingkungan keluarga
disabel yang pada intinya tetap saja
dan masyarakat.
perhatian masyarakat dan pemerintahlah
Pada prakteknya disabel memang
yang dituntut lebih dibanding apa yang
dan
diberikan hak-hak tersebut. Hak atas
alasan
pada
sama
kemampuan,
bukan
tersebut
mereka
masyarakat punya pada saat ini.
pendidikan, hak atas pekerjaan sesuai
Selain UU No. 4/1997, pemerintah
kecacatan, aksesibilitas, dan yang lainnya.
juga
Akan tetapi hak tersebut semata mata
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
pengarahan
Penyandang
kepada
disabel
dan
telah
mengeluarkan
Cacat.
Peraturan
Pengaturan
masyarakat keluarga penyandang cacat
aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi
tersebut.
praktek
disabelsecara lebih jelas dan gamblang
pendidikan yang diberikan pemerintah
diatur dalam Peraturan PemerintahNomor
berupa SLB. Pemerintah membangun
43
SLB walaupun dengan jumlah yang belum
Peningkatan
memadai.
Penyandang Cacat. Disabeldalam PP ini
Contohnya
Akan
dalam
tetapi
minimnya 71
Tahun
1998
tentang
Kesejahteraan
Upaya Sosial
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 dijamin kesamaan kesempatan dalam hak,
Sosial Penyandang Cacat dan Perda DIY
kewajiban dan perannya sesuai dengan
No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan
kemampuannya
dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara. Agar disabel
Disabilitas,
dapat berperan serta secara maksimal
menyatakan tentang ketentuan kuota
maka aksesibilitas bagi disabel dijamin.
pekerjaan bagi penyandang disabilitas
Kebijakan
secara
eksplisit
berkaitan
maupun penghargaan bagi perusahaan
dengan disabel khususnya di Daerah
yang telah mempekerjakan disabel, belum
Istimewa Yogyakarta adalah Peraturan
menjamin hak mendapatkan pekerjaan.
Daerah
No
4
terbaru
yang
tahun
2012
tentang
Dalam
bidang
pengembangan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
tenaga kerja, Dinas Sosial membantu
Penyandang
ini
dalam menyalurkan kaum disabel dalam
mencakup tentang penerapan pendidikan
mencari kerja. Dalam Undang-Undang
inklusi, pekerjaan kepada disabel (adanya
dan Peraturan Pemerintah, termasuk Perda
penghargaan kepada perusahaan yang
No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan
memberikan pekerjaan kepada disabel),
Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan
Disabilitas disebutkan bahwa perusahaan
daerah kepada disabel serta beberapa
yang mempunyai 100 pekerja, maka harus
kebijakan layanan yang sudah mulai
memasukkan 1 (satu) kaum disabel untuk
berpihak kepada disabel. Pasal 3 Perda ini
dipekerjakan pada perusahaan tersebut.
menegaskan bahwa Pemerintah Daerah
Namun perusahaan juga mempunyai
DIY menjamin hak-hak kaum disabel
kriteria dalam memasukkan kaum disabel
meliputi hak dalam bidang pendidikan,
tersebut dan ini bersifat tidak memaksa.
Disabilitas.
Perda
ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya,
olah
raga,
politik,
Dinas
hukum,
penghargaan
Sosial
memberikan
kepada
perusahaan
penanggulangan bencana, tempat tinggal,
yangmenempatkan
dan aksesibilitas.
perusahaannya dalam bentuk pemberian
Sejumlah
kebijakan
kaum
disabel
di
tersebut
gaji sebesar 25% dari gaji yang diberikan
ternyata belum mampu menjadi jaminan
oleh perusahaan tersebut selama 1 ( satu )
bahwa hak-hak disabilitas khususnya
tahun dan memberikan Jaminan Sosial
dalam
Tenaga Kerja.
mendapatkan
penghidupan
yang
pekerjaan layak
dan
terpenuhi.
Pada tahun 2009, ada sebanyak 60
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998
orang disabel yang disalurkan oleh Dinas
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial 72
kepada
perusahaan
di
Kota
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . Yogyakarta.
Salah
satunya
adalah
Dalam rangka memenuhi hak-hak
perusahaan jahit di daerah Kota Gede
disabilitas khususnya dalam mendapatkan
yang kebetulan pemilik dari perusahaan
pekerjaan,
tersebut juga kaum disabel.
Pada
melalui dinas sosial maupun kerja sama
perusahaan swasta yang lain, seperti Andi
dengan dinas yang lain telah melakukan
Ofset, juga belum memenuhi kebijakan
sejumlah
kuota tersebut. Jumlah disabel yang
pelatihan dan penyaluran kerja yaitu
bekerja pada perusahaan ini belum
melalui Loka Bina Karya. Manfaat dan
sebanding dengan jumlah seluruh tenaga
tujuan dari Loka Bina Karya adalah:
kerjanya. Hal ini juga terjadipada Hotel
sesungguhnya
upaya
berupa
rehabilitasi
juga belum mempekerjakan kaum disabel
penyandang cacat
(Lastika Pebriana, 2014).
penyediaan
pendidikan,
1. Menyelenggarakan pelayanan dan
Grand Quality Kota Yogyakarta, yang
Hambatan
pemerintah
sosial
kepada
2. Menfasilitasi usaha kesejahteraan
yang
menyebabkan
aksesibilitas
kerja
sosial
bagi
3. Menyelenggarakan pelayanan dan
pekerja penyandang cacat yang bekerja di
rehabilitasi
Hotel Grand Quality antara lain, kurang
meliputi
pemahaman pihak Hotel Grand Quality
bimbingan
Yogyakarta
ketrampilan kerja, penyaluran dan
tentang
bagaimana
pemenuhan aksesibilitas bagi pekerja
dan
penyuluhan sosial,
dan peletihan
bimbingan lanjut
penyandang cacat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
sosial
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha
pekerja
ekonomis produktif yang bersifat
penyandang cacat tidak menginginkan
kooperatif
adanya perbedaan hak
Penyelenggaraan kegiatan Loka
dengan pekerja
yang tidak cacat (Lastika Pebrina, 2014). Sementara
itu,
bagi
Bina Karya (LBK) dilaksanakan selama 3
sebagian
bulan dengan jumlah peserta untuk 5 LBK
penyandang tuna netra (khususnya yang
75
tergabung
Orang)Selama mengikuti kegiatan di LBK
Muslim
dalam
Ikatan
Indonesia/ITMI)
Tunanetra kesempatan
para
orang
(masing-masing
peserta
LBK
mendapatkan
fasilitas
kerja bagi mereka agak lebih terbuka.
konsumsi,kelengkapan
Iffatus Shalekhah (2014) menyatakan
menginap perlengkapan mandi biaya
bahwa beberapa anggota ITMI bekerja
kesehatan bahan dan alat untuk praktek
sebagai guru dan pekerja mandiri yaitu
ketrampilan uang transport dan paket
berprofesi sebagai pemijat. 73
peserta
15
tempat
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 bantuan stimulant. Adapun kegiatan di
rangka pembinaan tenaga kerja Aksus
LBK meliputi :
(Angkatan
1. Rekuitmen(Pendekatan
didalamnya
awal,Motivasi, Seleksi)
untuk
Khusus)
termasuk
dimana
tenaga
kerja
penyandang cacat (penca/ disabel), Dinas
2. Assesmen (Pencandran terhadap penca
Kerja
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
mengetahui
Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan
kemampuan
Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja
fisik,sosial,Psikologis,ketrampilan
Penca (Disabel) yang pelaksanaannya dari
,minat dan bakat)
dana APBN. Kegiatan ini diikuti oleh 20
3. Bimbingan mental dan sosial
orang penyandang cacat (Disabel), yang
4. Ketrampilan dan usaha/kerja yang
keseluruhannya merupakan penyandang
pernah
dilatihkan
meliputi:
cacat fisik (tuna daksa). Selama mengikuti
bordir,
kegiatan ini, peserta memperoleh bekal
pertukangan kayu, las, anyam –
pengetahuan kewirausahaan dan bantuan
anyaman, kerajinan kulit, sablon
sarana usaha, yaitu 10 orang usaha warung
dan batik.
kelontong dan 10 orang usaha pengolahan
Instansi lembaga terkait yang
makanan kecil.Materi yang diberikan
ketrampilan
dilibatkan
Jahit
dalam
penyelenggaraan
kepada peserta antara lain: Motivasi
kegiatan di LBK disanping Dinas Sosial
Usaha;
Propinsi
DIY
sector,adalah;
Pengelolaan Usaha Kelontong;
sebagai
leading
Cara
Menentukan
Kelompok
Latihan
Usaha;Pengelolaan
Usaha
Jenis Makanan
Kerja/Balai Latihan Kerja; Dinas Tenaga
Kecil; Strategi Pemasaran; Manajemen
Kerja; Dinas Perindustrian; Puskesmas;
Produksi; Pengelolaan Ekonomi Rumah
Kecamatan dan Tenaga Ahli/Swasta.
Tangga; Pembukuan Praktis Usaha Kecil;
Selain
melalui
LBK
yang
Kalkulasi Usaha; Mengenal Lembaga
dikoordinatori oleh Dinas Sosial DIY,
Keuangan;
Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota
Usaha.
Yogyakarta juga memberikan serangkaian pelatihan
kepada
dan
Pembuatan
Narasumber-narasumber
Proposal
pada
disabel
untuk
kegiatan ini berasal dari Dinas Sosial dan
kemampuan
dan
Tenaga Kerja (Disnakertrans) Propinsi
ketrampilan para penyandang disabilitas,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Ardhana,
meliputi pelatihan kerja; Pelatihan Tenaga
SMEDC UGM, Komunitas Hijau,SMKN
Kerja Mandiri; dan Pelatihan Teknis
4 Yogyakarta dan praktisi pengusaha yang
(contohnya : bordir dan jahit). Dalam
menyampaikan Success Story. Selain
meningkatkan
74
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . memperoleh materi di dalam kelas, para
keterampilan-keterampilan
peserta juga mengikuti Praktek Kerja
dibutuhkan oleh pasar kerja. Belum lagi
Lapangan (PKL) pada
jika melihat testimony beberapa disabel
Pertanian
di
Toko Usaha
daerah
Jalan
yang merasakan dan mengetahui persis
Kaliurang, milik Bapak Ir. Marjoko yang
bagaimana pelatihan-pelatihan semacam
sebelumnya juga memberikan materi
itu diselenggarakan hanya sebagai proyek
kepada para peserta. Selain PKL di Toko
pemerintah
Usaha
juga
menunjukkan bahwa disabel, sejauh ini
diberikan pelatihan praktek pengolahan
masih ditempatkan sebatas obyek, dan
makanan kecil, dengan instruktur dari
bukan
SMKN 4 Yogyakarta. Setelah mengikuti
permasalahan dan kebutuhan mereka.
Pertanian,
pelatihan,
Gentan,
yang
para
peserta
peserta
memperoleh
semata.
subyek
Hal
yang
Kegiatan
tersebut
mengetahui
pelatihan
dan
pengetahuan kewirausahaan, baik teori
pemberdayaan bagi disabel di Kota
maupun
Yogyakarta
praktek,
dengan
harapan
dilakukan
berkelanjutan.
mandiri
dapat
Yogyakarta juga melakukan kegiatan
memperluas lapangan pekerjaan bagi
pelatihan rutin pada Balai Latihan Kerja
orang lain pada umumnya dan disabel
dan pusat-pusat rehabilitasi penyandang
pada khususnya.
cacat. Dinas Sosial juga bekerja sama
pada
akhirnya
Sosial
dan
termotivasi untuk menjadi wirausaha yang
Dinas
rutin
Kota
Dari jenis pelatihan yang diberikan
dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk
kepada disabel, tampaknya program-
menyalurkan para disabel ini. Selain itu
program yang ditawarkan telah tidak lagi
Dinas Sosial juga menjalin kemitraan
mampu menjawab kebutuhan disabel akan
dengan pihak swasta dalam penyaluran
keterampilan
tenaga kerja disabel.
praktis
siap
kerja.
Disamping frequensi pelatihannya yang masih
minim,
jenis
yang
bagi penyandang disabilitas tampaknya
ditawarkan juga telah tidak lagi mengikuti
belum dapat secara optimal tercapai di
kebutuhan dunia kerja. Di saat dunia kerja
Kota Yogyakarta. Berdasarkan teori Van
sudah merambah generasi multi media dan
Meter dan Van Horn terdapat beberapa
computer, pelatihan-pelatihan bagi disabel
variabel
masih
implementasi kebijakan yaitu:
berhenti
pelatihan
Namun demikian, kuota 1 persen
pada
menjahit,
pertukangan dan sablon. Pada akhirnya,
yang
mempengaruhi
1. Standar dan sasaran kebijakan
lulusannya hanyalah kembali menjadi
Dalam hal standar dan
buruh yang tidak lagi up to date dengan
sasaran kebijakan, kebijakan kuota 75
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 1
persen
bertujuan
untuk
Sosial; instansi pemerintah pencari
memberikan kesempatan kepada
kerja;
para disabel untuk memperoleh
swasta/perusahaan swasta.Dalam
haknya melalui kesamaan peluang
hal sumberdaya, kebijakan kuota 1
untuk
persen bagi penyandang disable
memperoleh
pekerjaan.
dan
organisasi
Standar yang diharapkan dari
untuk
kebijakan
adalah
kurang dapat terlaksana dengan
keterserapan para disabel dalam
optimal karena dukungan dari
dunia kerja. Sementara itu, sasaran
pemerintah dan organisasi lain
dari kebijakan ini adalah para
kurang. Kebijakan kuota kurang
disabel yang selama ini belum
efektif
mendapatkan
hak
pemerintah kurang menegakkan
pekerjaan
reward and punishment system.
dalam
kuota
1%
persamaan
memperoleh
mendapatkan
pekerjaan
diimplentasikan
karena
yang layak sehingga memiliki
Sistem
penghidupan yang lebih baik.
diberikan kepada perusahaan yang
Pada kenyataannya standar
telah
penghargaan
merekrut
yang
kaum
disabel
dari kebijakan kuota 1 persen ini
kurang menarik sehingga tidak
belum
banyak
dapat
tercapai
dengan
perusahaan
yang
optimal karena berbagai macam
melaksanakan kebijakan kuota ini.
hambatan. Perusahaan dan instansi
Sebaliknya,
penerima kerja berupaya untuk
sanksi yang diberikan juga belum
merekrut
tegas
pencari
kerja
yang
berkaitan
bahkan
dengan
terkesan
tidak
mempunyai kualitas unggul dan
berjalan karena tidak ada sama
tidak memiliki keterbatasan baik
perusahaan yang diberi hukuman
fisik maupun mental. Keterbatasan
meskipun
ini dianggap sebagai penghambat
tidak mempekerjakan penyandang
pencapaian kinerja dan produksi
disabilitas.
yang maksimal.
tersebut
3. Komunikasi antar organisasi dan
2. Sumberdaya Sumberdaya
perusahaan
penguatan aktivitas yang
Komunikasi yang terjalin antar
pelaksanaan
organisasi pelaksana kebijakan ini
adalah
kurang berjalan dengan sinergis
pemerintah, yaitu Dinas Tenaga
dikarenakan masing-masing pihak
Kerja dan Transmigrasi; dan Dinas
memiliki
terlibat kebijakan
organisasi
dalam kuota
76
fokus
tugas
dan
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . kepentingan masing-masing, yang
tercipta. Tujuan dari kebijakan
kadang-kadang
kuota yaitu unruk memberikan
perbedaan
menciptakan kebijakan
atau
penghidupan yang layak melalui
program. Dari pihak pencari kerja
persamaan
baik negeri maupun swasta, pasti
mendapatkan pekerjaan, belum
lah akan mencari kerja yang tidak
tercapai
memiliki keterbatasan fisik dan
hambatan baik yang bersal dari
aksessibiltas demi alasan kinerja
instansi pemerintah, swasta atau
dan
pun
produktivitas
kerja. Antar
kesempatan
karena
penyandang
dalam
beberapa
disabel
itu
ekonomi
dan
instansi pemerintah selaku actor
sendiri..
utama dalam penerapan kebijakan
5. Kondisi
ini yaitu Dinas Sosial dan Tenaga
politik
kerja juga kurang bersatu padu
Belum terlaksananya kebijakan
dalam
kuota 1 persen bagi penyandang
menjalankan
program
sosial,
masing-masing dinas. Beberapa
disabilitas
pelatihan dan kegiatan rehabilitasi
pekerjaan juga dipengaruhi oleh
yang dilakukan oleh dua dinas
kondisi
sosial,
tersebut
politik.
Kondisi
tidak
diikuti
dengan
untuk
mendapatkan
ekonomi
dan
sosial
dan
pengawasan dan tindak lanjut
ekonomi Kota Yogyakarta dimana
berupa penempatan kerja bagi
tidak terlalu banyak industri besar,
penyandang disabilitas. Hasilnya,
yang mempekerjakan lebih dari
para
100
peserta
pelatihan
atau
pekerja,
menyebabkan
rehabilitasi banyak yang tidak
kebijakan kuota belum banyak
tersalurkan kerja atau jika bekerja
diadopsi oleh banyak perusahaan
mereka tidak mendapatkan haknya
swasta. Usaha industri di Kota
dengan layak,misalnya upah yang
Yogyakarta masih bersifat usaha
sesuai dengan standar minimal.
kecil dan menengah yang jumlah
4. Karakteristik agen pelaksana Berkaitan
dengan
pekerjanya kurang dari 100 orang.
karakteristik
Dengan demikian, belum banyak
agen pelaksana, perbedaan tugas
industry
dan kepentingan dari pelaksana
melaksanakan
atau
penerapan
Selain itu, kaum disable sendiri
kebijakan kuota ini menyebabkan
juga tidak banyak yang tertarik
efektivitas kebijakan kuota belum
untuk bekerja pada sektor industri
actor
dalam
77
swasta
yang
kebijakan
wajib ini.
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 karena keyakinan bahwa kecil
Kota Yogyakarta bersifat monoton
kemungkinan akan diterima pada
dan terkesan kurang disesuaikan
perusahaan swasta. Para disabel
dengan kebutuhan lapangan kerja.
lebih
Sejumlah kursus seperti menjahit,
memilih
untuk
bekerja
mandiri atau mencari pekerjaan
menyulam,
yang mudah untuk mendapatkan
sablon. Oleh karena itu, materi
uang, misalnya meminta-minta.
training
Secara
tentang
disesuaikan dengan kebutuhan dan
kesempatan
tuntutan dunia kerja yang saat ini
politis,
isu
ketimpangan mendapatkan
pekerjaan
dan
dan
pelatihan
dan
harus
misalnya komputer dan teknologi
penghidupan yang layak bagi
informasi lainnya.
penyandang disabilitas bukan lah
b. Penegakan regulasi tentang kuota
isu yang menarik bagi pemimpin
1
dan partai politik untuk mendesak
disabilitas
penguasa
pekerjaan belum berjalan dengan
agar
melaksanakan
persen
bagi
penyandang
untuk
mendapatkan
kebijakan kuota ini dengan lebih
optimal
tegas.
Kebijakan kuota tersebut terkesan
Hambatan Kuota
1
Pelaksanaan Persen
hanya berhenti pada regulasi tanpa
Kebijakan
Pekerjaan
ada tindak lanjut berupa reward
bagi
and punishment yang jelas. Hal ini
Penyandang Disabilitas Dalam implementasi kebijakan kuota
pertukangan
1
persen
bagi
menyebabkan
penyandang
tidak
banyak
instansi negeri dan perusahaan
disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan
swasta
yang layak, terdapat beberapa hambatan
kebijakan kuota ini. Kebanyakan
sehingga kebijakan tersebut belum efektif
perusahaan yang mempekerjakan
diterapkan. Hambatan-hambatan tersebut
penyandang disabilitas merupakan
meliputi:
perusahaan skala menengah ke
a. Materi pelatihan bagi kaum disabel kurang
up
penyandang
to
date
menerapkan
bawah yang kebetulan pimpinan
sehingga
disabilitas
yang
perusahaannya adalah penyandang
kurang
disabilitas.
terserap dalam dunia kerja.
c. Rendahnya kesadaran dari instansi
Materi pelatihan yang diberikan
negeri dan perusahaan swasta
pada Dinas Sosial dan Dinas
untuk mempekerjakan penyandang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
disabilitas. 78
Bagi
instansi
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . pemerintah maupun swasta, factor
pagi dan sore, sering terlihat para
kinerja dan produktivitas kerja
disabel
selalu
untuk
bantuan orang lain (mengemis).
merekrut tenaga kerja non disabel.
Sikap ini dapat berasal dari rasa
Apalagi
di
pesimisme
dimana
banyak
menjadi
alasan
Kota
Yogyakarta,
pencari
yang
meminta-minta
mereka
untuk
kerja
mendapatkan pekerjaan atau pun
dengan pendidikan tinggi, maka
juga karena sifat individu para
perusahaan pasti mencari tenaga
disabel yang kurang mau bekerja
kerja yang potensial dan tidak
keras.
memiliki keterbatasan fisik apalagi mental. Hal ini dianggap akan
Upaya Dalam mewujudkan Kebijakan
mempengaruhi
Kuota
kinerja
dan
produktivitas perusahaan.
1
Persen
Pekerjaan
bagi
Penyandang Disabilitas
d. Rendahnya kemauan dari kaum
Berdasarkan hambatan-hambatan
disabel untuk mencoba mencari
yang
pekerjaan pada lapangan kerja
kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang
yang
Penyandang
disabilitas untuk memperoleh pekerjaan,
disabilitas merasa enggan untuk
berikut ini beberpa upaya yang telah
mencari pekerjaan pada instansi
dilakukan oleh pemerintah, swasta dan
pemerintah maupun swasta karena
lembaga
anggapan bahwa sulit bagi disabel
mengatasi hambatan tersebut:
tersedia.
untuk diterima bekerja. Pesimisme
ditemui
swadaya
1. Instansi
dalam
pelaksanaan
masyarakat
pemerintah
yang
penyandang disabilitas ini bukan
berwenang
lah tanpa sebab. Pada beberapa
pelatihan telah menambah materi
kesempatan atau dari pengalaman
pelatihan dan training mengikuti
orang lain, para disabel merasa
kebutuhan dunia kerja (up to date).
dibedakan dengan para pencari
Pada penderita tuna daksa sudah
kerja yang lain. Para penyandang
mulai diberikan materi berkaitan
disabilitas memilih untuk bekerja
dengan computer dan teknologi
secara
bahkan
informasi. Pelatihan dilaksanakan
menganggur dan bergantung pada
di Dinas Sosial dan Dinas Tenaga
bantuan orang lain. Pada beberapa
Kerja Kota Yogyakarta atau di
ruas jalan di Kota Yogyakarta
Pusat
seperti perempatan gayam, setiap
Disabilitas di Pundong, Kabupaten
mandiri
atau
79
dalam
untuk
Rehabilitasi
memberikan
Penyandang
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Bantul yang merupakan pusat
kesempatan kerja yang tersedia
rehabilitasi
seluruh
untuk mereka. Sistem ini juga
penyandang disabilitas di Daerah
menampung berbagai konten baik
Istimewa Yogyakarta.
visual, audio, dan video, tentang
bagi
2. Pemerintah meningkatkan kerja
kecakapan hidup (life skill) dan
sama dengan lembaga swadaya
pengembangan
masyarakat
membantu penyandang disabilitas
bekal
untuk
memberikan
pengetahuan
dan
diri
untuk
meningkatkan kemampuan mereka
pemberdayaan bagi kaum disabel.
dalam persaingan dunia kerja.
Pemerintah telah turut mendukung
Sementara
itu
kegiatan-kegiatan yang dipelopori
Yakkum
dan dikelola oleh organisasi swasta
sejumlah pelatihan dan mengelola
atau
website
pun
lembaga
swadaya
juga
Yayasan
melaksanakan
bagi
penyandang
masyarakat yang berkembang di
disabilitas yang dikenal dengan
Kota
BisaMandiri.com.
Yogyakarta.
lembaga
yang
Beberapa
fokus
pada
Website
ini
diinisiasi
pemberdayaan dan memperluas
oleh BisnisUKM.com dan Pusat
kesempatan kerja kaum disabilitas
Rehabilitasi
adalah
Yogyakarta.
Sanggar
Yayasan
Saujana
Yakkum.
dan
Yakkum
(PRY)
Sanggar
BisaMandiri.com merupakan
Saujana melaksanakan program
Sistem berbasis web dan aplikasi
Mitra
mobile
Kerja
Penyandang
untuk
penyandang
Disabilitas MKPD) yang salah
disabilitas dengan fokus pada 4
satunya
(empat)
mengelola
kerjabilitas.com
website
yaitu
pendampingan
utama,
sistem
Pendidikan (Knowledge & Skill),
informasi berbasis piranti lunak
Bisnis (Entrepreneurship), Pasar
website dan seluler yang menjadi
(Marketplace), dan Jaringan Kerja
penghubung antara penyandang
(Networking).
disabilitas
dan
dilengkapi dengan berbagai konten
penyedia kerja. Dengan sistem
pembelajaran dalam bentuk ebook,
informasi
ini,
penyandang
audio,
disabilitas
bisa
menempatkan
tutorial.Secara umum, sistem ini
profil mereka sebagai pencari kerja
diharapkan mampu menjembatani
dan mengakses informasi tentang
penyandang disabilitas untuk lebih
pencari
kerja
80
Sistem
maupun
ini
video
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . mudah
mengakses
lapangan
kerja,
pendidikan, dan
dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan
mampu
Transmigrasi, Dinas Perindustrian serta
perekonomian
lembaga swadaya masyarakat dan instansi
keluarga serta mampu menjadi
atau perusahaan swasta. Namun, terdapat
individu yang mandiri secara utuh.
beberapa
meningkatkan
3. Pemerintah
bagi
penyandang
Yogyakarta
disabilitas untuk terserap pada dunia kerja,
mengimplementasikan
diantaranya yaitu materi pelatihan bagi
berbagai kebijakan yang bersifat
kaum disabel kurang up to date sehingga
inklusif
guna
memenuhi
penyandang disabilitas kurang terserap
kebutuhan
disabel,
misalnya
dalam dunia kerja; penegakan regulasi
program kota ramah disabel dan
tentang kuota 1 persen bagi penyandang
program kecamatan inklusi sejak
disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan
akhir tahun 2015 yaitu Kecamatan
belum
Tegalrejo, Kecamatan Wirobrajan,
rendahnya kesadaran dari instansi negeri
Kecamatan
dan
mulai
Kota
kendala
Kotagede
dan
Kecamatan Gondokusuman. 4. Pemerintah
Kota
berjalan
dengan
perusahaan
optimal;
swasta
untuk
mempekerjakan penyandang disabilitas
Yogyakarta
untuk
alasan
produktivitas;
dan
bersama DPRD Kota Yogyakarta
rendahnya kemauan dari kaum disabel
menyusun
untuk mencoba mencari pekerjaan pada
rencana
peraturan
daerah tentang disabilitas.
lapangan kerja yang tersedia. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder
SIMPULAN Kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang
untuk
keterserapan penyandang disabilitas pada
mendapatkan pekerjaan pada instansi
dunia kerja, yaitu: penambahan materi
pemerintah
pelatihan
terlaksana Yogyakarta.
disabilitas
untuk memberdayakan dan meningkatkan
maupun dengan
swasta
optimal
Untuk
belum di
Kota
yang
peningkatan
lebih
up
kerjasama
to
date;
pemerintah
meningkatkan
dengan LSM dalam pemberdayaan disabel
ketrampilan dan keterserapan penyandang
dan penyaluran tenaga kerja pada instansi
disabilitas pada lapangan kerja yang
pemerintah
tersedia, sesungguhnya Dinas Sosial Kota
Yogyakarta; penerapan kebijakan inklusif
Yogyakarta telah melakukan sejumlah
seperti kecamatan inklusi; serta revisi
kegiatan
kebijakan menyangkut disabel melalui
yaitu
pelatihan
atau
trainingdengan bekerja sama dengan 81
dan
swasta
di
Kota
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 penyusunan rancangan peraturan daerah
malu dalam berkompetisi mencari
tentang disabilitas.
kerja.
Untuk meningkatkan keterserapan
3. Peningkatan penegakan hukum
penyandang disabilitas pada dunia kerja
dalam implementasi kebijakan pro
dan
disabel (inklusi)
mengoptimalkan
implementasi
kebijakan kuota 1 persen bagi penyandang
4. Peningkatan kerjasama
dengan
disabilitas, penulis menyarankan beberapa
lembaga swadaya masyarakat dan
hal:
swasta
1. Pemerintah perlu meningkatkan
pemberdayaan
after care serviceyaitu tindak lanjut
pendampingan
penyandang
disabilitas
dalam
upaya penyandang
disabilitas.
kepada setelah
mengikuti program pelatihan dan
DAFTAR PUSTAKA
rehabilitasi. Melalui after care
Heru Saputra Lumban Gaol, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul, Program Sarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
service,
pemerintah
dapat
memantau apakah para peserta pelatihan kerja telah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan
Iffatus Shalehah, 2014, Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus Terhadap Anggota Tunanetra Muslim Indonesia /ITMI), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
pelatihan yang diberikan. Selain itu,
melalui
kegiatan
tersebut
pemerintah dapat mengevaluasi apakah pelatihan kerja telah sesuai
Iskandar P. Nababan, 2013, Pengaruh Kompensasi Non‐Finansial Terhadap Motivasi KerjaKaryawan (Studi Kasus Di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung), Fakultas Bisnis danManajemen Universitas Widyatama, Bandung.
dengan tuntutan kerja saat ini atau belum. 2. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat perlu meningkatkan pemahaman
kepada
keluarga
penyandang disabilitas untuk tidak
Lastika Pebrina, 2014, Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Cacat di Hotel Grand Quality Yogyakarta, Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
malu memiliki anggota keluarga yang disabel. Dengan demikian, keluarga
dapat
memberikan
motivasi
kepada
penyandang
disabel untuk lebih maju dan tidak
82
Utami Dewi – Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas . . . Marthen YCNKF. Rodriquez, 2013,“Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat ”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Kemensos, https://kemsos.go.id/2015. BisaMandiri.com Kerjabilitas.com
Rizano, 2014, “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Perusahaan Negara Dan Swasta Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume I No. 2 Oktober 2014.
Sugi Rahayu dan Utami Dewi, 2012, Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Kebutuhan Difabel di Kota Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Zulfah Latuconsina, 2014, Afirmasi Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi Kerja Bagi penyandang Disabilitas, Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 2, Januari 2014. Suara Pembaharuan, http://www.suara pembaharuan.com/ home/ penyandang disabilitas masih alami diskriminasi/45903 Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentangUpaya Peningkatan KesejahteraanSosial Penyandang Cacat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan HakHak Penyandang Disabilitas. 83
