NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016
Halaman 31-48
BELANJA PUBLIK (EXPENDITURE ASSIGNMENT) ANTARA MASALAH DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA Neny Ayu Nourmanita1
ABSTRACT This paper discusses the problems of public budgets, particularly in government spending. The discussion will be more emphasized on aspects of government and discussed about the issue of the effectiveness of public spending, especially in the case studies of Magetan district. This paper used qualitative descriptive method. The collection of data obtained through secondary data and analysis document. Data were analyzed with interactive model, through data reduction, data presentation, and conclusion.Discussion of the results shows that overall government spending and areas in Indonesia can not be said to be healthy and in accordance with the needs of the community. Their dominance of indirect expenditure in the form of personnel expenditure sector remains deeply embedded in the budget. Both on the expenditure and the shopping area, both have similarities in personnel expenditure dominance were very swollen. Besides government spending and shopping area cannot provide the impact poverty reduction and improvement of people's welfare. Keywords: Public Expenditure, Government Budgets, APBD, APBN. ABSTRAK Tulisan ini membahas mengenai permasalahan anggaran publik, khususnya pada pembelanjaan pemerintah. Pembahasan akan lebih dititik beratkan pada aspek belanja negara/ belanja pemerintah dan dibahas mengenai permasalahan tentang efektivitas belanja publik terutama dengan studi kasus di kabupaten Magetan. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana pengumpulan data diperoleh melalui data sekunder dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan model interaktif, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara keseluruhan belanja negara maupun belanja daerah di Indonesia belum dapat dikatakan sehat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya dominasi belanja tak langsung yang berupa sektor belanja pegawai masih sangat melekat di anggaran belanja. Baik pada belanja negara maupun pada belanja daerah, keduanya memiliki kesamaan dalam dominasi belanja pegawai yang sangat membengkak. Selain itu belanja negara belum dapat memberikan dampak pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Kata kunci: Belanja Publik, Anggaran Pemerintah, APBD. 1
Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. email:
[email protected] 31
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
PENDAHULUAN Tulisan ini mendiskusikan tentang
Anggaran dengan fungsi fiskal memiliki
permasalahan mengenai anggaran publik,
hubungan yang kuat dengan peningkatan
khususnya
pembelanjaan
kesejahteraan rakyat. Aspek yang ada ini
pemerintah. Anggaran negara merupakan
tertuang pada anggaran yang disusun
inti
setiap
dari
pada
sistem
keuangan
negara.
tahunnya
melalui
Anggaran
Anggaran negara merupakan salah satu
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
alat politik fiskal untuk mempengaruhi
maupun
arah dan percepatan pendapatan nasional.
Belanja Daerah (APBD).
Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan
tergantung
pada
anggaran
yang
normal
negara
belanja pemerintah. Belanja pemerintah atau yang dikenal dengan pengeluaran
seimbang,
pemerintah, baik di pusat maupun di
kemudian dalam keadaan ekonomi yang
daerah merupakan salah satu faktor
deflasi biasanya dipergunakan anggaran
pendorong pertumbuhan ekonomi negara.
negara yang defisit dan sebaliknya dalam keadaan
ekonomi
dipergunakan
yang
anggaran
Belanja
inflasi
negara
dan
dititik beratkan pada aspek belanja negara/
dipergunakan
yang
Pendapatan
Dalam pembahasan ini akan lebih
keadaan
ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi
Anggaran
publik
ini
akan
digunakan
pemerintah baik pusat maupun daerah
yang
untuk
surplus.
membiayai
segala
aktivitas
pelayanan dan pembangunan publik bagi
Anggaran
tiga
kesejahteraan masyarakat. Karena itu,
fungsi utama yang berupa fungsi alokasi,
belanja publik yang dikenal sebagai salah
distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi ini
satu instrumen kebijakan fiskal, dilakukan
harus terpenuhi untuk penyelenggaraan
pemerintah di samping pos pendapatan
anggaran
publik
yang
Dalam
pemerintah. Semakin besar belanja publik
anggaran
publik,
kebijakan
anggaran
yang dikeluarkan maka, yang diharapkan
penting
adalah makin meningkatkan kegiatan
Negara,
perekonomian, baik di pusat maupun di
Pembiayaan
daerah (terjadi investasi pada bidang
Anggaran. Keterkaitan antara Pendapatan
perekonomian). Di sisi lain, semakin besar
Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan
pendapatan yang dihasilkan dari pajak
dapat
dilihat
negara
dari
anggaran
yaitu
Belanja
Negara
3
memiliki
baik.
aspek
Pendapatan dan
32
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
atau
penerimaan
penerimaan
yang
dicapai. Pembiayaan keuangan negara
bersumber dari masyarakat, maka akan
akan lebih terarah apabila dilakukan
mengakibatkan
perumusan anggaran untuk menentukan
menurunnya
kegiatan
perekonomian.
rencana
yang
besar
dengan
di
tingkat
pusat melalui Anggaran Pendapatan dan
melalui
ini,
maka
akan
kebutuhan
masyarakat
dalam
pengalokasian uang negara.
Belanja Negara (APBN) maupun belanja daerah
anggaran
membantu pemerintah untuk menentukan
Indonesia. Baik belanja publik pemerintah
pemerintah
sumber
publik ini penting dilakukan, mengingat
mengenai pembelanjaan publik ini masih persoalan
dengan
pendapatan yang diperoleh. Anggaran
Namun, selama ini permasalahan
menjadi
kegiatan
Anggaran
Anggaran
digunakan
Pendapatan dan Belanja Daerah, keduanya
sebagai
memiliki
pembangunan sosial-ekonomi, menjamin
persoalan
Permasalahan
yang
yang
krusial.
terjadi
meliputi
alat
untuk
pemerintah
kesinambungan,
mengarahkan
dan
meningkatkan
efisiensi dan efektivitas belanja publik,
kualitas hidup masyarakat. Selain itu
korupsi pada anggaran belanja publik, dan
anggaran
dampak
kebutuhan dan keinginan masyarakat yang
belanja
publik
terhadap
diperlukan
tak
kemakmuran rakyat, serta penyerapan
sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
anggaran dalam belanja publik, menjadi
Anggaran
persoalan yang harus segera diselesaikan
masalah
oleh Pemerintah. Fokus pembahasan ini
(scarcity of resources), pilihan (choice),
hanya
dan trade offs. Anggaran diperlukan untuk
dibahas
mengenai
dan
terus
adanya
pengurangan kemiskinan dan peningkatan
akan
terbatas
karena
diperlukan
berkembang,
karena
keterbatasan
adanya
sumber
daya
permasalahan tentang efektivitas belanja
meyakinkan
bahwa
pemerintah
publik terutama dengan studi kasus di
bertanggung
jawab
terhadap
kabupaten Magetan.
Dalam hal ini anggaran publik merupakan
Dalam
penyelenggaran
instrumen
kegiatan
ada
pembiayaan keuangan negara agar dalam kegiatan
berjalan
rakyat.
akuntabilitas
publik oleh lembaga-lembaga publik yang
pemerintahan, sangat diperlukan adanya
pelaksanaan
pelaksanaan
telah
lancar
sesuai dengan target dan tujuan yang ingin
33
(Mardiasmo,
demikian,
anggaran
digunakan
sebagai
2005).
Dengan
publik alat
ukur
dapat atas
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
kebijakan pemerintah dalam mengambil
(Jamkesmas), dan lain-lain. Kemudian
mensejahterakan rakyatnya.
dalam menjaga
Dalam melaksanakan fungsi alokasi,
yang
ditujukan
dilakukan
yaitu
ekonomi
melalui
dilakukan pemerintah yaitu dalam bentuk melakukan subsidi terhadap beberapa
untuk memenuhi kepentingan bersama. yang
stabilitas
pemerintah
maupun jasa yang beredar. Hal yang
untuk
mengalokasikan sumber daya yang ada
Hal
stabilisasi
keseimbangan antara uang dan barang
pemerintah menyediakan barang-barang publik
fungsi
kebutuhan pokok masyarakat, misalnya
dengan
subsidi kebutuhan sembilan bahan pokok
melakukan pendanaan untuk berbagai
(sembako) dan subsidi Bahan Bakar
program dan kegiatan dan investasi,
Minyak (BBM).
seperti belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur, maupun untuk membiayai
Dalam
pembentukan
anggaran,
berbagai pengeluaran atau belanja barang
pemerintah
dan jasa (konsumsi) pemerintah. Dalam
perumusan setiap satu tahun sekali dengan
menjalankan fungsi distributif negara
mengajukan Anggaran Pendapatan dan
berperan
distribusi
Belanja Negara (APBN) dari Presiden
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
untuk disetujui oleh Dewan Perwakilan
yang slah satunya diwujudkan dalam
Rakyat (DPR). APBN berisikan daftar
bentuk pajak. Hal yang dilakukan yaitu
sistematis dan terperinci yang memuat
dengan
rencana
dalam
mengatur
pemberdayaan
kelompok
Indonesia
penerimaan
dan
melakukan
pengeluaran
masyarakat yang berpenghasilan rendah,
negara dalam satu tahun anggaran. Pola
kurang beruntung atau berkemampuan
APBN dan realisasinya adalah untuk
ekonomi terbatas dengan membentuk
melaksanakan tugas sehari-hari (rutin)
program-program pemberdayaan maupun
dalam
program bantuan.
dibidang
Masyarakat
Nasional (PNPM),
pengawasan,
Pemberdayaan
APBN
alokasi,
distribusi,
dan
arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), Kesehatan
pemerintahan.
kegiatan
stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Gerakan
Jaminan
pelaksanaan
mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
Program bantuan misalnya berupa Program
rangka
pada tahun yang bersangkutan.
Masyarakat
34
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
Fungsi perencanaan mengandung
penerimaan perpajakan, dan penerimaan
arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi
negara bukan pajak, serta penerimaan
manajemen dalam merencanakan kegiatan
hibah. Penerimaan negara baik dari dalam
pada tahun yang bersangkutan. Fungsi
negeri ataupun yang berasal dari luar
pengawasan
negeri
mengandung
arti
bahwa
sangat
penting
proses
APBN menjadi pedoman untuk menilai
keberhasilan
apakah
nasional, terutama penerimaan pemerintah
kegiatan
penyelenggaraan
proses
bagi
pemerintahan sesuai dengan ketentuan
dari
yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi
penerimaan pajak dan bukan pajak serta
mengandung arti bahwa APBN harus
penerimaan migas dan non migas.
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pemborosan
pengangguran
sumber
daya,
Fungsi
atau
dan Belanja Lain-lain serta tranfer ke daerah yang berupa pemberian dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus pada daerah. Belanja negara
arti bahwa APBN menjadi alat untuk mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian
dipergunakan
untuk
keperluan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan
pusat
negara.
dan
pelaksanaan
perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan
Semua penerimaan yang menjadi dan
pengeluaran
yang
daerah.
menjadi
Otonomi daerah yang berlaku di
kewajiban negara dalam tahun anggaran
Indonesia dengan dikeluarkannya Nomor
yang bersangkutan harus dimasukkan
32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah
dalam APBN. Dalam APBN berisikan
dan berlaku hingga saat ini dimaksudkan
rincian penerimaan negara dan rincian pengeluaran belanja
negara
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
distribusi
kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung
hak
berupa
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal,
harus memperhatikan rasa keadilan dan
dan
belanja
yaitu
pengeluaran pemerintah berupa Belanja
serta
mengandung arti bahwa kebijakan APBN
memelihara
negeri
Sedangkan
dan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
dalam
pembangunan
pemerintah
negara,
serta
yang
untuk memberikan sebagian kewenangan
berupa
pemerintah pusat kepada daerah untuk
pembiayaan
mengatur dan mengurus rumah tangganya
pemerintah. Penerimaan negara meliputi
sendiri. Pemberian otonomi daerah ini
penerimaan dalam negeri yaitu berupa
35
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
juga diikuti oleh pemberian kewenangan
Sama
halnya
dengan
APBN,
dalam hal keuangan atau otomoney. Hal
didalam struktur APBD terdiri dari tiga
ini
daerah
aspek, yaitu pendapatan daerah, belanja
dituntut untuk memaksimalkan potensi
daerah dan pembiayaan. Penerimaan yang
sumber daya keuangan yang dimiliki
dimiliki daerah terdiri atas pendapatan
daerah
daerah
menyebabkan
pemerintah
untuk
mendukung
dan
pembiayaan.
Pendapatan
penyelenggaraan pemerintahan. Daerah,
daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli
seperti halnya pemerintah Pusat harus
Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan
membuat rancangan anggaran keuangan
Lain-lain
untuk memetakan penerimaan daerah serta
daerah
kebutuhan
dalam
belanja barang/ jasa, dan belanja modal.
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Sedangkan komponen pembiayaan terdiri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atas Sisa lebih perhitungan anggaran TA
merupakan rencana keuangan tahunan
sebelumnya (SiLPA), pencairan dana
pemerintah daerah yang dibahas dan
cadangan,
disetujui bersama oleh pemerintah daerah
daerah
dan
dengan
pinjaman daerah, penerimaan kembali
Peraturan Daerah (UU No. 32 Tahun
pemberian pinjaman, penerimaan piutang
2004).
daerah.
DPRD
belanja
serta
daerah
ditetapkan
Pendapatan.
terdiri
belanja
dari belanja pegawai,
hasil
yang
Aspek
penjualan
dipisahkan,
kekayaan penerimaan
Selain merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD juga merupakan
instrumen
dalam
METODE
rangka
Tulisan
mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat
pendekatan
untuk
ini
menggunakan
kualitatif.
Dimana
pengumpulan data diperoleh melalui data
tercapainya tujuan bernegara. Lingkup
sekunder dengan telaah dokumen. Data
anggaran menjadi relevan dan penting di
dianalisis dengan model interaktif, melalui
lingkungan pemerintah daerah. Hal ini
reduksi
terkait dengan dampak anggaran terhadap
data,
penyajian
data,
dan
penarikan kesimpulan. Kajian yang ada
kinerja pemerintah, sehubungan dengan
didukung dengan beberapa data empiris
fungsi pemerintah dalam memberikan
dan
pelayanan kepada masyarakat.
dielaborasikan
untuk
dapat
menggambarkan efektifitas belanja publik.
36
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
HASIL DAN PEMBAHASAN
modal.
Terlebih
pada
tahun
2013,
Kondisi Belanja negara Indonesia: Permasalahan yang di hadapi
kenaikan yang cukup besar terjadi pada setiap anggaran belanja pemerintah. Tiap tahunnya
Dalam pelaksanaan penganggaran
anggaran
belanja
modal
publik di Indonesia selama ini telah
pemerintah pusat meskipun mengalami
berjalan
dengan
kenaikan besaran anggaran, namun masih
menggunakan prinsip anggaran berbasis
belum lebih besar dari anggaran belanja
kinerja.
ini
pegawai. Permasalahan lain terkait dengan
dilakukan dengan mengaitkan setiap biaya
belanja negara yaitu pelum maksimalnya
yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan
penyerapan anggaran pemerintah. Selama
dengan manfaat yang dihasilkan. Namun,
ini penyerapan anggaran pemerintah tidak
meski telah menerapkan prinsip ini, pada
sesuai
kenyataannya anggaran yang ada selama
pemerintah
ini masih belum menyentuh kebutuhan
anggaran. Penyerapan anggaran hingga 7
masyarakat.
baik
Juni 2013 baru mencapai Rp 541,9 triliun
bagi
atau 32,2% dari pagu yang ditetapkan
masyarakat seperti pendidikan, kesehatan,
dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp
layanan
peningkatan
1.683 triliun. Realisasi serapan anggaran
kesejahteraan masyarakat secara merata.
ini lebih rendah dibandingkan periode
APBN yang selama ini dibentuk oleh
yang sama pada tahun lalu, yakni 34,1%.
pemerintah
pada
Penyerapan belanja yang hanya 32,2% itu
kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan
juga jauh di bawah target pemerintah,
dengan
yakni 40%.
berupa
secara
Prinsip
terbuka
penganggaran
Kebutuhan
kebutuhan
sosial
belum
masih
tersebut
mendasar
serta
berpihak
tingginya
belanja
pemerintah dalam pembiayaan belanja tak langsung
berupa
belanja
dengan
target dalam
dan
jadwal
pengalokasian
Pada dua tahun terakhir, realisasi
pegawai
belanja modal dalam APBN terbilang
dibandingkan dengan pembiayaan dalam
rendah. Realisasi belanja modal pada
aspek barang/ jasa bahkan pada aspek
tahun 2013 bahkan jauh lebih rendah di
belanja modal.
bandingkan tahun sebelumnya. Bila per 7 Juni 2012 realisasi belanja modal sudah
Setiap tahun anggaran publik masih belanja
mencapai 16,4% maka per 7 Juni 2013
pegawai yang cukup besar melebihi
belanja modal baru terserap 14,4% (Rp
anggaran yang digunakan untuk belanja
26,55
terbebani
dengan
anggaran
37
triliun), sekedar
kilas
balik,
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
anggaran 2009 hanya terserap 91,8 persen,
daerahnya. Permasalahan tersebut antara
lalu menjadi 90,9 % pada 2010. Dua tahun
lain disebabkan daya dukung infrastruktur
berikutnya, penyerapan anggaran berkisar
untuk menopang perkembangan kegiatan
pada 87 %. Penyerapan anggaran yang
ekonomi belum tersedia secara memadai
tidak optimal 100% baik pada tingkat
di
pusat
Pentingnya
maupun
daerah
menjadikan
seluruh
wilayah peran
secara
infrastruktur pencapaian
yang
penumpukan anggaran pada akhir tahun
memadai
dan tidak terpakainya anggaran (idle
pembangunan
cash). Hal ini menyebabkan terjadinya
beberapa hal sebagai berikut. Infrastuktur,
penggunaan anggaran yang sia-sia yang
khususnya jaringan transportasi antar
justru digunakan oleh pemerintah dalam
daerah, akan meningkatkan keterkaitan
pengadaan program-program yang tak
dan
terencana untuk menghabiskan anggaran
Indonesia. Hal ini diharapkan mampu
yang terlanjur dibuat. Selain itu dapat
menciptakan peluang dan kesempatan
diketahui pada simpanan yang dimiliki
yang lebih besar bagi pengembangan
daerah pada bank-bank daerah maupun
kegiatan
umum karena sisa anggaran yang tidak
aktivitas produksi.
terpakai.
dalam
merata.
dapat
keterhubungan
ekonomi
terlihat
antar
sasaran dalam
daerah
masyarakat
di
serta
Peningkatan aktivitas ekonomi dan
Selama
ini
permasalahan
yang
produksi akan menciptakan kesempatan
banyak dikeluhkan masyarakat dan perlu
dan
untuk mendapatkan perhatian pada saat ini
pendapatan, perbaikan taraf hidup dan
adalah terkait ketersediaan infrastruktur
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
untuk
dan
Infrastruktur yang mendukung perbaikan
pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal
komunikasi dan transportasi antar wilayah
ini merupakan tantangan tersendiri bagi
di Indonesia akan menciptakan peluang
upaya pemerintah untuk mewujudkan
pasar yang lebih besar bagi dunia usaha.
pembangunan yang merata.
Di samping itu, ketersediaan infrastruktur
mendorong
Pemerataan kegiatan
kegiatan
masih
pertumbuhan
dirasakan yang
peluang
kerja,
peningkatan
yang merata akan lebih memberikan
masih
jaminan yang lebih baik bagi penyebaran
terpusat di daerah tertentu, sementara
hasil-hasil
daerah
mampu
wilayah dan masyarakat, khususnya bagi
ekonomi
masyarakat di wilayah-wilayah terluar dan
lain
masih
mengoptimalkan
belum
potensi
38
pembangunan
ke
seluruh
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
terpencil. Pemerataan hasil pembangunan
tidak sehat karena terjadi pemborosan
dan distribusi yang lebih merata akan
yang luar biasa besar.
memberikan dampak positif bagi upaya
Anggaran belanja negara saat ini
pengendalian inflasi di berbagai wilayah
juga sangat tidak sesuai dengan apa yang
negara, yang juga merupakan faktor
dibutuhkan masyarakat. Belanja negara
penting bagi upaya menjaga tingkat
yang masih didominasi oleh belanja tak
pendapatan riil masyarakat.
langsung dari pada belanja langsung pada
Dari kondisi belanja negara yang
aspek belanja pegawai dan kecilnya sektor
masih mengalami permasalahan tersebut
belanja modal dan belanja barang/jasa
maka dapat diketahui bagaimana kondisi
menjadikan belanja negara tidak memilki
belanja negara saat ini. Kondisi belanja
keberpihakan kepada masyarakat. Salah
negara saat ini jauh untuk bisa dikatakan
satu peningkatan kemakmuran masyarakat
sehat.
hanya dapat didorong oleh anggaran
Hal
banyaknya
ini
selain
persoalan
dikarenakan
terkait
dengan
publik, dimana belanja modal (capital
belanja negara, juga dipengaruhi oleh
spending) terus ditambah dan dikelola
masih didominasinya belanja negara saat
dengan baik. Namun, struktur APBN saat
ini dalam aspek belanja tak langsung yang
ini menunjukkan bahwa belanja modal
berupa belanja pegawai.
sangat sulit ditingkatkan. Salah satunya dibebani oleh belanja tak langsung yang
Belanja negara Indonesia banyak
berupa belanja pegawai yang tinggi.
digunakan untuk membiayai gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal
Belanja negara yang sesuai dengan
kinerja banyak dari PNS tersebut yang
kebutuhan masyarakat adalah belanja
kurang maksimal atau bahkan cenderung
negara yang lebih memprioritaskan pada
mengecewakan.
di
aspek belanja modal. Dimana belanja
gadang-gadang sebagai abdi masyarakat
modal ini dapat dipergunakan oleh negara
pada kenyataannya justru banyak yang
untuk
tidak produktif dan tidak benar-benar
masyarakat. Infrastruktur dapat berupa
bekerja seperti tugas yang seharusnya.
bangunan sekolah, jembatan, jalan raya,
Ketidaksesuaian antara anggaran belanja
sistem irigasi, jaringan, dan sebagainya
pegawai yang dianggarkan dengan kinerja
yang dapat
PNS ini membuat belanja negara menjadi
untuk pemerataan hasil pembangunan.
Para
PNS
yang
39
membangun
infrastruktur
dimanfaatkan
bagi
masyarakat
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
Infrastruktur yang memadai juga dapat
akan efektif apabila ditingkatkan besaran
mendorong
anggaran untuk peningkatan kemakmuran
peningkatan
ekonomi
di
daerah-daerah, mendekatkan komunikasi dan
transportasi
antar
wilayah
publik.
di
Indonesia yang berupa kepulauan.
Kondisi Belanja Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Magetan
Cara terbaik untuk meningkatkan
Sama halnya dengan belanja negara,
kesejahteraan masyarakat atau hal yang
secara umum kondisi belanja daerah juga
seharusnya dilakukan pemerintah dengan
mengalami permasalahan. Permasalahan
kondisi belanja negara saat ini yaitu
yang dihadapi dalam belanja daerah
dengan membuat kebijakan anggaran yang
adalah masih dominannya belanja tidak
tepat yaitu dengan membuat kebijakan
langsung dibandingkan belanja langsung
anggaran yang pro rakyat. Maksudnya
dalam
disini adalah dengan menyeimbangkan
Akibatnya,
pendapatan (baik negara/ daerah) dengan
maka
perlu
langsung
daerah. yang
dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar
apabila difokuskan pada hal belanja daerah
belanja
belanja
digunakan untuk meningkatkan kuantitas
kebutuhan yang diperlukan. Misalnya
negara/
komposisi
dalam pelayanan publik bagi masyarakat
untuk
belum optimal.
melakukan menekan anggaran belanja pegawai. Memang tidak mungkin untuk
Selain itu masalah yang menyangkut
mengurangi gaji pegawai yang selama ini
anggaran di daerah yaitu korupsi yang
jumlahnya terus membengkak, namun
terjadi
dapat
penggunaan
dilakukan
dengan
menekan
di
tingkat anggaran
daerah belanja.
dalam Dana
pengeluaran dalam pemberian honorarium
APBD banyak digunakan untuk politik
maupun biaya perjalanan dinas bagi
uang bagi para pejabat, biaya prosedural
pegawai.
politik dan dana lain-lain. Selain itu
Disamping
itu,
lebih
bentuk korupsi yang dilakukan di daerah
meningkatkan belanja modal pemerintah
yaitu berupa banyaknya kepala daerah
agar
bagi
yang menggunakan dana APBD untuk
masyarakat terus meningkat. Hal ini
kepentingan pribadi dan kelompoknya
karena belanja modal pemerintah yang
maupun bersama pihak swasta yang
berupa pembelian aset nilainya jangka
menjadi rekanan bisnis atau proyek
panjang dan lebih dari 12 bulan sehingga
penyelewengan anggaran.
pembangunan
dengan
infrastruktur
40
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
Dari permasalahan yang ada di
Berdasarkan
profil
APBD
daerah, menjadikan pertanyaan yang perlu
Kabupaten Magetan tahun 2014 yang
untuk
menunjukkan pendapatan yang diperoleh
dijawab,
mengenai
bagaimana
efektivitas belanja daerah melalui APBD
sebesar
yang
dengan
Sedangkan
yang bersangkutan
seluruhnya
ada?
kebutuhan
apakah daerah
sesuai
Rp.
1.340.179.611.736,00.
besaran
jumlah
belanja sebesar
dalam pembangunan yang diharapkan
Rp.1.403.496.525.571,00 yang terdiri dari
pada daerah yang bersangkutan?. Untuk
belanja
menjawab
Rp.905.060.206.071,00
pertanyaan
mengenai
tidak
langsung dan
sebesar belanja
efektivitas APBD melalui rincian tiga
langsung sebesar Rp.498.436.319.500,00.
komponen
belanja
Hal ini menunjukkan APBD tersebut
langsung, yaitu belanja pegawai, belanja
diketahui mengalami defisit anggaran
modal, dan belanja barang/jasa perlu
sebesar
dilakukan analisis terhadap suatu daerah.
ringkasan APBD Kabupaten Magetan
Untuk itu akan dilakukan studi kasus
sebagai berikut:
dalam
anggaran
dengan melakukan analis pada APBD Kabupaten Magetan.
41
Rp.63.316.913.835,00.
Data
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
Data tersebut sebelumnya dapat
masih relatif rendah. Hal ini berarti
dilakukan analisis efektivitas APBD pada
efektivitas penggunaan anggaran untuk
Kabupaten Magetan yaitu bahwa APBD
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tersebut belum dapat dikatakan efektif.
di kabupaten Magetan juga masih relatif
Hal ini dilihat dari alokasi belanja tidak
kecil dan menghambat pertumbuhan
langsung berupa gaji pegawai masih
ekonomi
Kemudian
apabila
sangat tinggi daripada alokasi pada
dilihat dari besarnya anggaran
belanja
belanja langsungnya. Padahal belanja
barang/jasa,
langsung berupa honorarium pegawai,
254.562.992.866,00 menunjukkan bahwa
belanja barang/ jasa dan belanja modal
pemkab
lebih penting dan dibutuhkan masyarakat
dalam pengadaan barang dan jasa.
untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan
masih
barang/jasa.
Efektivitas anggaran daerah dapat dengan
seberapa
daerah
sebesar
Rp.
cenderung konsumtif
anggaran
daerah
banyak dialokasikan untuk pengadaan
ekonomi daerah.
pemerintah
anggaran
Penyerapan
ekonomi untuk mendorong pertumbuhan
diketahui
daerah.
Seharusnya
pengadaan
barang dan jasa ini dilakukan dengan
besar
melakukan
evaluasi
dan
pengkajian
mengalokasikan
terhadap barang-barang inventaris yang
besaran nilai belanja untuk kepentingan
tersedia baik dari sisi kondisi maupun
publik yang dapat digunakan secara
umur ekonomisnya sehingga pengadaan
optimal untuk kegiatan ekonomi demi
barang inventaris dapat dilakukan secara
kesejahteraan
selektif sesuai kebutuhan masing-masing
masyarakat.
Dalam
permendagri dalam pedoman penyusunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
APBD juga telah dijelaskan bahwa dalam
Namun,
penyusunan APBD harus ditekankan
apabila
dilihat
rincian
anggaran belanja barang/ jasa ini ternyata
pada keberpihakan pada kepentingan
masih didominasi belanja barang/ jasa
masyarakat (publik) yang berupa belanja
bagi
langsung daripada kepentingan aparatur
kepentingan
sendiri.
(belanja tidak langsung).
Belanja
pegawai
pemkab
kepentingan
barang
pegawai ini berupa penggunaan fasilitas
Belanja modal kabupaten Magetan
bagi
pegawai
berupa
pemeliharaan
yang hanya sebesar 222.683.607.134,00
kendaraan dinas, biaya bensin, maupun
menunjukkan bahwa pengeluaran daerah
asuransi kesehatan bagi PNS. Hal ini
42
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
tentu saja tidak berpengaruh dalam
Belanja
modal
yang
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
anggarannya
Sehingga efektivitas anggaran belanja
222.683.607.134,00
barang/jasa masih terlampau besar yang
kurangnya infrastruktur yang ada di
dianggarkan dan belum cukup efektif
kabupaten Magetan. Kondisi ini akan
untuk
mempersulit akses masyarakat untuk
meningkatkan
kesejahteraan
publik.
hanya
besaran sebesar
akan
menjadikan
memperoleh hak-hak pelayanan dasar yang seharusnya mereka miliki. Hak
Dari analisis efektivitas anggaran
pelayanan dasar tersebut berupa layanan
diatas maka dapat diketahui bahwa anggaran
yang
demikian
kesehatan, pendidikan, dan pelayanan
tersebut
sosial.
cenderung tidak sehat dan kurang efektif karena belanja pemkab masih sangat
Maupun
dalam
layanan
terbebani oleh belanja pegawai dan
admisnistrasi yang berupa perijinan, akta
mengesampingkan belanja modal untuk
maupun lisensi yang kewenangannya
peningkatan
publik.
diatur dan dikeluarkan oleh kabupaten
Sehingga kesejahteraan masyarakat di
yang bersangkutan. Selain melakukan
kabupaten Magetan masih sulit untuk
analisis
mengenai
efektivitas
ditingkatkan apabila anggaran daerah
daerah
Kabupaten
Magetan
masih dibebani belanja pegawai yang
APBD yang dimiliki, maka dapat pula
besaran anggarannya cenderung besar.
dilihat kesesuaian kebutuhan kabupaten
kesejahteraan
modal
dengan
dinas yang ada, data disajikan
mengurangi
Dari data tersebut menunjukkan
dan belanja baran/jasa yang hanya untuk
bahwa dalam pengalokasian besaran
fasilitas pegawai pada besaran belanja langsung
meningkatkan infrastruktur
tersebut.
belanja
modal
kabupaten
belanja pemerintah daerah sesuai dengan
Dengan
urusan pemerintahan, alokasi pada dinas
maka
yang mengurusi tentang pelayanan dasar
dapat
mendapat porsi yang sesuai. Dimana
ditingkatkan dan investasi daerah dapat meningkat
untuk
dalam
Tabel 2.
belanja pegawai yang berupa tunjangan
tidak
melalui
dengan alokasi dana pada masing-masing
Seharusnya dilakukan peningkatan belanja
belaja
porsi yang sesuai ini artinya mendapatkan
kesejahteraan
porsi
masyarakat.
yang
relatif
cukup
besar
dibandingkan dengan dinas pengelola
43
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
Tabel 2. Ringkasan Jumlah Belanja Kabupaten Magetan URUSAN PEMERINTAH DAERAH Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan Urusan Pilihan Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Jumlah Belanja
Kab. Magetan Jumlah Belanja 1.311.794.432.556 653.018.707.863 161.417.360.818 138.500.487.192 8.450.000.000 950.000.000 6.349.444.200 15.932.379.975 15.715.095.850 5.082.193.850 370.000.000 10.718.220.609 6.375.452.000 500.816.000 3.516.319.000 1.590.000.000 1.963.000.000 8.223.323.750 17.226.618.200 239.378.837.724 6.145.475.575 6.593.741.600 175.000.000 345.000.000 1.491.974.950 1.764.983.400 91.702.093.015 47.786.425.891 8.065.971.450 160.000.000 8.329.200.770 3.451.223.400 3.996.999.000 19.421.772.504 490.500.000 1.403.496.525.571
Sumber: Kabupaten Magelang (2015) pelayanan
yang
bukan
merupakan
anggaran
belanja
sebesar
pelayanan dasar bagi masyarakat. Pada
Rp.653.018.707.863,00 urusan pelayanan
dinas yang memberikan pelayanan dasar
dasar kedua berupa kesehatan mendapat
seperti pendidikan mendapatkan jumlah
jatah alokasi anggaran belanja sebesar
44
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
Rp.161.417.360.818,00
dan
urusan
kepantingan dasar masyarakat, justru
pekerjaan umum yang mengurus dalam
pelayanan
hal
jembatan
ataupun pembuatan akta pada dinas
mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp.
kependudukan misalnya yang langsung
138.500.487.192,00 ketiga urusan ini
berhubungan
merupakan urusan pelayanan dasar yang
masyarakat.
infrastruktur
sangat
jalan
dibutuhkan
masyarakat
telah
kebutuhan
anggaran
tersebut
dialokasikan pada sektor yang lain.
terkait.
Karena menjadi
dengan
lisensi,
sebaiknya dilakukan perombakan dan
dengan apa yang di emban oleh dinas
yang
perijinan,
Besarnya
mendapatkan porsi yang cukup sesuai
Namun,
dalam
apabila
tidak,
maka
akan
poin
menimbulkan korupsi yang mau tidak
penting yang perlu dicermati adalah pada
mau akan terjadi karena besaranya
sektor
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
pelayanan
dasar
seperti
kependudukan dan pencatatan sipil, dinas
dan
sosial, keluarga berencana, perumahan,
dibutuhkan
ketahanan pangan dan bahkan ketenaga
pelayanan. Anggaran belanja yang tidak
kerjaan justru proporsi jumlah anggaran
wajar ini sebaiknya dialokasikan pada
belanja yang diterima cenderung lebih
beberapa
kecil
Apabila dicermati, urusan pilihan yang
atau
bahkan
sangat
dengan
sektor
dibandingkan
kecil urusan
kenyataannya
ada
dilapangan
masyarakat
urusan
pada
dalam
pilihan
hal
yang
kabupaten
ada.
magetan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
menunjukkan
serta
daerah,
kabupaten ini yaitu pada sektor pertanian.
administrasi
Kemudian pendukungnya yaitu pada
urusan
pemerintahan keuangan
otonomi umum,
daerah,
perangkat
daerah
sektor
potensi
yang
industri.
Potensi
di
kabupaten
magetan
terakhir
proporsi
pertanian sudah seharusnya mendapatkan
belanja yang sangat besar dan bahkan
perhatian yang besar untuk meningkatkan
cenderung
perekonomian
mendapat
tidak
wajar
Rp.17.226.618.200,00
sebesar dan
tersebut
bersinggungan
tidak
banyak
langsung
dengan
dan
pada
sektor
kesejahteraan
masyarakat di Magetan.
Rp.239.378.837.724,00. Padahal kedua urusan
berada
ada
kepegawaian dan persandian. Dua urusan tersebut
yang
yang
Hal yang perlu diperhatikan disini yaitu apabila sektor pertanian menjadi
45
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
sektor yang utama di Kabupaten Magetan
dan barang/jasa. Juga diakibatkan dari
maka tentu saja sektor pangan juga harus
belum
dikedepankan
ditetapkan dalam pengalokasian anggaran
untuk
mendapatkan
sesuainya
anggaran belanja yang besar. Namun,
belanja
apabila
kebutuhan
dilihat
pada
urusan
wajib,
anggaran belanja daerah pada urusan
sesuai
anggaran
dengan
yang
yang
potensi
diperlukan
dan oleh
masyarakat di Kabupaten Magetan.
ketahanan pangan mendapatkan proporsi anggaran belanja yang kecil, yaitu hanya SIMPULAN
sebesar Rp.6.145.475.575,00. Seharusnya anggaran untuk ketahanan pangan juga
Secara keseluruhan belanja negara
saling terkait dengan sektor pertanian,
maupun belanja daerah di Indonesia
karena
ketahanan
belum dapat dikatakan sehat dan sesuai
pangan di kabupaten magetan harus
dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini
ditingkatkan. Jika sektor pertanian tinggi
disebabkan masih banyaknya persoalan
namun dari sektor dinas yang mengurusi
yang masih belum mampu diatasi oleh
atau berwenang dalam pangan
usaha
melakukan
tidak
hal
ketahan
pemerintah. Adanya dominasi belanja tak
melakukan
upaya
langsung yang berupa sektor belanja
dikarenakan kurangnya anggaran belanja
pegawai
pada dinas terkait, maka hal tersebut
anggaran belanja kita. Baik pada belanja
tentu akan percuma.
negara maupun pada belanja daerah,
Maka,
untuk
daerah
melekat
di
dominasi belanja pegawai yang sangat membengkak. Persoalan lain yaitu belum
daerah sudah sesuai dengan kebutuhan di
sangat
keduanya memiliki kesamaan dalam
menjawab
pertanyaan “Apakah prioritas belanja di
pembangunan
masih
terserapnya anggaran belanja pemerintah
yang
pusat maupun daerah dengan baik sesuai
bersangkutan?” jika dicermati sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini
dengan studi kasus pada daerah di
menyebabkan
kabupaten magetan tersebut jawabannya
terjadinya
kelebihan
anggaran yang tak jarang menimbulkan
adalah belum sesuai. Hal ini dikarenakan
korupsi di berbagai lini pemerintah, baik
di kabupaten magetan, proporsi belanja
kementerian,
daerah selain masih didominasi oleh
lembaga,
badan
usaha,
hingga pada pemerintah daerah dari
belanja tak langsung pada sektor belanja
kepala daerah, birokrat publik, maupun
pegawai dan rendahnya belanja modal
46
Neny Ayu Nourmanita – Belanja Publik (Expenditure Assignment) . . .
kepala dinas. Kebocoran anggaran ini tak
sangat diperlukan. Pemerintah daerah
hanya dari sektor belanja saja melainkan
maupun
menyeluruh pula pada sektor pendapatan
keterbukaan akan anggaran yang telah
yang diperoleh pemerintah pusat maupun
dibuat
daerah.
digunakan.
Selain itu belanja negara dan
pusat
dan
wajib
besaran
memberikan
belanja
yang
Perlu
dibuat
laporan
pertanggungjawaban
yang
seluruh
belanja daerah belum dapat memberikan
aktivitas pembelanjaan masyarakat dapat
dampak pengurangan kemiskinan dan
mengetahui
peningkatan kemakmuran rakyat. Hal ini
jalannya
karena kurangnya belanja modal yang
dilakukan
dimiliki
masyarakat dalam pengawasan kinerja
daerah
infrastruktur
untuk
untuk
membangun
menghubungkan
untuk
ikut
pembiayaan
pemerintah
dalam perlu
memeratakan
sampai
masyarakat
mendorong masyarakat,
peningkatan
ditingkatkan.
Jangan
baru
ikut
berpartisipasi ketika anggaran belanja yang digunakan pemerintah ditemukan
melakukan investasi pada daerah di
telah terjadi penyelewengan anggaran.
Indonesia. Perlu dilakukan pembuatan
Masyarakat perlu untuk terus memantau
anggaran belanja modal yang semakin
apa yang dilakukan pemerintah dalam
tajam pada sektor ini. Belanja modal
belanja publik.
dapat
investor
Partisipasi
untuk
yang tajam
menarik
ekonomi
yang
pembelanjaan
anggaran
pembangunan,
belanja
pemerintah.
wilayah antar pulau di Indonesia, untuk hasil
mengawasi
digunakan
untuk
Peningkatan
kapasitas
dan
pelayanan dasar bagi masyarakat, dalam
kapabilitas pemerintah dalam SKPD juga
hal pendidikan, kesehatan, pelayanan
perlu
sosial, dan infrastruktur. Dengan begitu
masyarakat dalam pelayanan publik.
infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat
Pengetahuan
akan terpenuhi sehingga ekonomi akan
masyarakat dalam pelayanan publik perlu
meningkat. Pemerintah daerah juga perlu
untuk
melakukan
Dengan begitu, SKPD akan mengetahui
peningkatan
daya
serap
ditingkatkan
akan
ditingkatkan
untuk
melayani
kebutuhan
oleh
dasar
pemerintah.
anggaran yang semakin besar untuk
anggaran belanja
kepentingan pelayanan publik.
ditingkatkan maupun diperbesar agar
Dalam hal ini transparansi dan
pelayanan
keterbukaan pemerintah dalam anggaran
publik
yang perlu untuk
bagi
masyarakat
terpenuhi. Dan pada akhirnya, yang
47
NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
terpenting adalah memperbaiki komposisi
Perda APBD Tahun Anggaran 2014
APBN maupun APBD dengan lebih menekankan
pada
mendukung
keberpihakan
masyarakat. anggaran
kebijakan
Yaitu
sesuai
yang
http://www.djpk.kemenkeu.go.id diakses
kepada
dengan dengan
Kabupaten Magetan.pdf
tanggal 13 Juli 2014 pukul 9.56
membuat
http://www.bps.go.id diakses tanggal 9
kebutuhan,
Juli 2014 pukul 11.16
potensi, dan lingkungan (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya ekonomi) serta daya dukung infrastruktur yang ada pada suatu wilayah tertentu. Jangan sampai terjadi ketimpangan antara apa yang menjadi kebutuhan pembangunan daerah dengan anggaran belanja yang dibuat oleh pemerintah, karena hal ini akan menjadi bumerang yang tentu akan merugikan masyarakat atas kebijakan yang tidak pro pada kepentingan rakyat.
DAFTAR PUSTAKA Kabupaten Magetan. 2013. Deskripsi analisis APBD. http://setkab.go.id/kawalapbn/penyerapananggarandanpert umbuhanekonomi/html.
diakses
pada 25 mei pukul 08.05 Mardiasmo.
2005.
Publik.
Akuntansi
Yogyakarta:
Sektor Penerbit
Andi. Kementerian Keuangan RI. 2014. Nota keuangan.
48
