NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 1-12
ANALISIS LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAROS Moch. Ali Mashuri1 ABSTRACT This study’s objectives are to describe and analyze the transparency and the factors affecting transparency in the Electronic Procurement of Goods and Services at the Department of Communication and Information in Maros Regency. The research used qualitative approach. Based on the analysis, it is found that the aspect of transparency indicators in general has shown that LPSE service system transparent enough. There are some influential factors, including communication (miscommunication and misunderstanding between the committee and the company), technology (unstable internet connection), human resources (lack of good character or mental attitude among the people giving LPSE services), LPSE bureaucratic staffs who still have double positions at the Office of Communication and Information in Maros regency, the opinion among business community that the policy of transparency is still less effective and efficient in the process of procurement of goods and services, and the users of LPSE who still have limitation in using e-procurement of goods and services, and the users of LPSE who still have limitation in using e-procurement system. Keywords: Transparency, e-Procurement, Electronic Procurement of Goods and Services ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi layanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan aspek indikator transparansi secara umum telah memperlihatkanlayanan LPSE cukup transparan. Sementara berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni faktor komunikasi antara panitia dan perusahaan terjadi miskomunikasi dan misunderstanding, faktor teknologi yang mana internet belum stabil, faktor sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh kurangnya karakter atau sikap mental aparatur pemberi pelayanan LPSE, struktur birokrasi LPSE yang masih merangkap jabatan dengan staf di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros, faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan transparansi masih kurang efektif serta efisien dalam proses layanan pengadaan barang dan jasa, serta faktor pengguna LPSE yang masih kurang maksimal dalam menggunakan sistem e-procurement. Kata Kunci: Transparansi, e-procurement, LPSE
1
Dosen FISIP Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, email:
[email protected]
1
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 terstandarisasi, formal, dan dapat di-
PENDAHULUAN Pemanfaatan Teknologi Informasi
upgrade.
Berdasarkan
beberapa
dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang
pandangan tentang indikator pengukuran
kebutuhan masyarakat telah menciptakan
transparansi,
berbagai peluang yang diharapakan dapat
sesuai dengan kondisi realita di LPSE
menghadirkan
untuk
Kabupaten Maros khususnya pengadaan
kualitas
pelayanan
di Kantor Komunikasi dan Informasi
khususnya
pelayanan
Kabupaten Maros yang akan digunakan
masyarakat umum, masyarakat bisnis,
sebagain kajian atau pisau analisis,
dan juga sesama lembaga pemerintah.
diantaranya adalah: menurut Dwiyanto
Pemanfaatan TIK juga diharapkan dapat
(2006), menunjuk pada seberapa mudah
meningkatkan
efektivitas,
peraturan dan prosedur pelayanan dapat
akuntabilitas
dipahami oleh pengguna dan stakeholder;
inovasi
meningkatkan pemerintah
efisiensi,
transparansi,
dan
berikut
yang
penyelenggaraan pemerintah khususnya
menurut
dalam
(1999), data tersebut harus bebas didapat
pengadaan
barang
dan
jasa
pemerintah.
dan
Transparansi
merupakan
prinsip
Asian
indikator
tersedia
available);
Development
(freely
menurut
Bank
and
readily
IDASA
dalam
yang menjamin akses atau kebebasan
Andrianto (2007), adanya audit yang
bagi setiap orang untuk memperoleh
independen
informasi
Ratminto
dan
pemerintahan, yakni informasi tentang
persyaratan
teknis
kebijakan,
pelayanan,
tentang
proses
penyelenggaraan
pembuatan
dan
dan
efektif;
menurut
Winarsih
(2014),
dan
adalah
administratif persyaratan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang
keikutsertaan tendering penyedia pada
dicapai (Krina, 2003). Menurut Kim
lelang
(2007), adapun unsur-unsur transparansi
Informasi Kabupaten Maros; menurut
meliputi: kejelasan (clarity) dalam arti
Ratminto dan Winarsih (2014), Rincian
mudah
oleh
Biaya Pelayanan, merupakan rincian
masyarakat, aksesibilitas (accessibility)
biaya dalam proses layanan pengadaan
dalam arti adanya pertukaran informasi
barang dan jasa di Kantor Komunikasi
dua arah, integrasi (integration) dalam
dan Informasi Kabupaten Maros; menurut
arti dapat menjelaskan dan memberikan
Asian Development Bank (1999), Akses
informasi tambahan yang dibutuhkan
pada informasi yang akurat dan tepat
masyarakat, serta rasional (rationality)
waktu
dalam arti adanya proses yang konsisten,
menurut Smith (2004), pejabat yang
dipahami/dimengerti
2
di
Kantor
(accurate
Komunikasi
and
timely);
dan
serta
Moch. Ali Mashuri – Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik . . . berwenang
dan
bertanggung
jawab/
penghargaanInnovation
Appeal rights.
Award (IGA) 2013 dengan kategori tata
Perkembangan LPSE di Kabupaten Maros
Government
yang
merupakan
salah
kelola pemerintahan yang baik dari
satu
Kementrian Dalam Negeri. Kali ini,
kabupaten yang menjadi percontohan
berhasil
kota/kabupaten metropolitan di Sulawesi
Procurement Award 2014. Penghargaan
Selatan
ini diberikan atas apresiasi terhadap
adalah
atas
dasar
hukum
meraih
proses
Tahun
pengadaan
transparan dan akuntabel yang dilakukan
barang/jasa pemerintah yang ketentuan
Pemerintah Kabupaten Maros. Namun,
teknis
oleh
berdasarkan observasi awal dilapangan
peraturan kepala LKPP Nomor 2 Tahun
serta informasi dari salah satu informan
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara
pada Kantor Komunikasi dan Informasi
Elektronik
Kabupaten
tentang
operasionalnya
(LPSE).
menyelenggarakan
diatur
LPSE
Maros
bahwa
secara
peneliti
pelayanan
menemukan fenomena yang dihadapi
pengadaan barang/jasa secara elektronik
oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam
juga
hal transparansi pengadaan barang dan
wajib
sistem
dalam
barang
e-
pembentukan LPSE Pasal 111 Nomor 54 2010
pengadaan
penghargaan
memenuhi
sebagaimana
yang
persyaratan
ditentukan
dalam
jasa,
masih
terjadinya
syarat
akan
undang-undang nomor 11 tahun 2008
persekongkolan dan kepentingan oknum
tentang
transaksi
tertentu, kadang menunda pengumuman
elektronik. Layanan yang tersedia dalam
lelang secara tiba-tiba serta ada group
sistem pengadaan secara elektronik saat
yang di setting oleh kelompok kerja
ini adalah e-tendering yang ketentuan
untuk dimenangkan tendernya.
teknis
informasi
operasionalnya
dan
dengan
Berikut penelitian terdahulu yang
peraturan kepala LKPP nomor 1 tahun
menjadi sumber rujukan yakni penelitian
2011
tesis Herman (2015), dengan judul
tentang
Kemudian
tata
peraturan
diatur
caraE-Tendering. Bupati
Maros
akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Standar
Barang/Jasa
Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan
Elektronik (E-Procuremet) Di Kabupaten
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Toraja Utara. Kemudian penelitian tesis
Kabupaten Maros.
Sani (2011), dengan judul evaluasi
Pemerintah Kabupaten Maros telah
penerapan
mengukir banyak prestasi di tingkat nasional.
Mulai
Pemerintah
E-Procurement
Secara
pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
dari 3
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Berdasarkan latar belakang tersebut
(2010), yang menyatakan bahwa case
maka rumusan masalah penelitian ini
studymerupakan
adalah bagaimana transparansi Layanan
dimana di dalamnya peneliti menyelidiki
Pengadaan Barang dan Jasa Secara
secara cermat suatu program, peristiwa,
Elektronik (LPSE) serta faktor-faktor
aktivitas, proses atau kelompok individu-
yang memengaruhi transparansi dalam
individu.
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Informan
Secara Elektronik (LPSE) di Kantor
strategi
penelitian
Informan dalam penelitian ini yakni
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Kepala
Kantor
Komunikasi
dan
Maros.
Informatika Kabupaten Maros, Kepala Sub Bidang Aplikasi Dinas Komunikasi
METODOLOGI PENELITIAN
dan Informatika Kabupaten Maros,Ketua
Lokasi dan Objek Penelitian
LPSE Kabupaten Maros,Kepala Unit
Penelitian ini mengambil lokus
Layanana Pengadaan (ULP) Kabupaten
pada Kantor Komunikasi dan informasi,
Maros, Kelompok Kerja Unit Layanan
unit LPSE serta Unit Layanan Pengadaan
Pengadaan
(ULP) Kabupaten Maros. Alasan memilih
Komitmen
(Pokja),
Penyedia
tender
lokasi
(perusahaan
yang
mengikuti
tender
tersebut
adalah
dengan
(ULP),Pejabat
Pembuat
memperhitungkan aksesibilitas, dimana
layanan pengadaaan barang dan jasa yaitu
lokasi penelitian mudah untuk dijangkau,
CV. Masindo Network, CV. Tekno
dan memberikan peluang yang cukup
Prima, dan CV. Digital Solution).
karena tidak mungkin hanya diteliti
Teknik Pengumpulan Data
dalam sekali waktu saja. Selain itu realitas
yang
diteliti
masih
Dalam
terjadi
penelitian
ini,
teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk
(berlangsung).
saling melengkapi di dalam penelitian ini
Pendekatan dan Jenis Penelitian
adalah:
Penelitian pendekatan
ini
kualitatif
menggunakan dengan
tidak
diperoleh
Wawancara,
Teknik
Observasi, dan Studi Dokumentasi.
alasan
Teknik Pengolahan Data dan Analisis
bahwa temuan-temuan dalam penelitian kualitatif
Teknik
Data
melalui
Dalam
penelitian
kualitatif
prosedur statistik atau bentuk hitungan
pengolahan dan analisis data merupakan
lainnya dalam Moleong(2012).Pemilihan
kegiatan yang tak terpisahkan. Hal ini
jenis penelitian ini
dapat dilihat pada tahap-tahap analisis
pandangan
Stake
mengacu kepada dalam
Cresweell
data 4
kualitatif
dalam
Sugiyono
Moch. Ali Mashuri – Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik . . . (2011),yaitu: reduksi data, penyajian
tahap
data,
pascakualifikasi
dan
penarikan
kesimpulan/verifikasi.
pelaksanaan
segala
dan
informasi
prosedur
dalam
Menurut informan yakni kepala
Analisis Transparansi Dalam Layanan Barang
dan
LPSE Kabupaten Maros bahwa:
Jasa
”Peraturan dan prosedur pelayanan pengadaan dilaksanakan oleh Pokja atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah Sekretariat Daerah (Kabag Pembangunan). Prosedurnya juga terlihat jelas di website LPSE Maros sebelum mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Penyedia melakukan pendaftaran di LPSE maros dengan menyetujui pakta integritas dan memenuhi syarat dan ketentuan agar bisa mendapatakan user id dan pin untuk login penyedia. Berikut gambar websitenya di alamat (http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/Syara tKetentuan2) (wawancara 4 Mei 2015)”.
SecaraElektronik di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros Berikut
mana
mengikuti lelang.
HASIL PENELITIAN
Pengadaan
yang
mengumumkan persyaratan
pengumuman
verifikasi
indikator
transparansi layanan LPSE dalam hal pengadaan di SKPD Kantor Komunikasi dan Informasi, yakni: menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain; Data tersebut harus bebas didapat dan tersedia (freely and readily available); Adanya audit yang independen dan efektif; Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan;
Data-data pengadaan barang dan
Rincan Biaya Pelayanan; Akses pada
jasa pemerintah harus bebas didapat dan
informasi yang akurat dan tepat waktu
tersedia (freely and readily available)
(accurate and timely); Pejabat yang
agar
berwenang
bertanggung
mendapatkan pelayanan prima dan juga
jawab/Appeal rights di dalam penerapan
pemerintah dalam memberikan pelayanan
e-Procurement di Kabupaten Maros.
kepada
masyarakat
masyarakat
bisnis.
dan
Seberapa mudah peraturan dan
memudahkan
penyedia
Data
untuk
khususnya SPPJ
dan
prosedur pelayanan dapat dipahami oleh
Penandatanganan Kontrak hanya bisa
pengguna dan stakeholder yang lain
diperoleh dan dilihat oleh penyedia yang
untuk
menang tender. Jadi yang terlibat disini
pelaksanaan
peraturan
dan
prosedur dalam pengadaan barang dan
adalah
jasa di lingkungan Kantor Komunikasi
Penyedia, dan staf atau tenaga ahli yang
dan Informasi Kabupaten Maros sudah
akan mengerjakan proyek lelang tersebut
bisa dikatakan bagus dan efektif pada 5
Pejabat
Pembuat
Komitmen,
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 dan tidak semuanya bebas akses dan
Maros tidak ada biaya yang dipungut dari
orang-orang tertentu.
pihak panitia. Untuk unsur biaya hanya
Adanya audit yang independen dan
lebih mengacu pada biaya internet atau
efektif disini kontrol dilakukan untuk mencegah
praktik-praktik
pulsa masing-masing pihak penyedia.
kecurangan
Tahap terakhir yakni SPPJ yang
yang terjadi di dalam setiap tahapan dan
diterbitkan pejabat pembuat komitmen
proses
jasa
dan penandatanganan kontrak telah sesuai
pemerintah. Sehingga LKPP menciptakan
dengan jadwal kegiatan dan dokumen
mekanisme kontrol yang diberi nama
sangat terpercaya dan legal menurut
Whistle blower System. Whistleblower
hukum. Dalam proses pengadaan barang
System merupakan sarana baru yang
dan
dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang
pemenang tender serta tanda tangan
dan
kontrak tender semuanya dilaporkan
pengadaan
jasa
barang
(rekanan)
dan
dan
tentunya
masyarakat (publik)untuk mengadukan
jasa
dari
awal
sampai
keluar
kepada Bupati Maros.
penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,
Faktor-faktor
termasuk dugaan KKN.
Transparansi
Whistleblower
yang di
Mempengaruhi
dalam
Pengadaan
System merupakan sub sistem di dalam
Barang dan Jasa Secara Elektronik
aplikasi SPSE, atau dapat diakses di
(LPSE) di Kantor Komunikasi dan
www.wbs.lkpp.go.id. dan mudah di akses
Informasi Kabupaten Maros
oleh publik dimanapun berada. Untuk
mewujudkan
Dalam proses pengadaan barang
transparansi
dan jasa pemerintah khususnya di Kantor
layanan pengadaan barang dan jasa salah
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
satunya harus transparan dalam hal
Maros bahwa ada beberapa faktor yang
persyaratan
mempengaruhi
teknis
dan
administrasi
transparansi
dalam
pelayanannya. Persyaratan teknis dan
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
administrative
pengadaan
diantaranya adalah: faktor komunikasi
barang dan jasa yang telah dipenuhi
antara penyedia dan panitia lelang. Faktor
dengan baik oleh para pihak menandakan
sumber daya yakni faktor teknologi yakni
bahwa transparansi layanan pengadaan
faktor teknis meliputi Server, sistem
telah terwujud dengan baik.
SPSE yang selalu upgrade dan faktor
pelayanan
Pada proses pengadaan barang dan jasa
secara
elektronik
di
sumber
daya
manusia
yakni
faktor
Kantor
pengelola yang terdiri dari tim LPSE
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
yang kapabilitasnya dan penguasaan atau 6
Moch. Ali Mashuri – Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik . . . pemahaman akan sistem yang ada. Faktor
seberapa mudah peraturan dan prosedur
sikap aparatur pemerintah yakni para
dipahami oleh pengguna dan stakeholder
panitia lelang yang berstatus PNS masih
adalah disetiap tahapan proses penentuan
syarat akan kemalasan, kurang loyal
pemenang lelang memenuhi indikator ini
dengan waktu, dan kurang responsif
dengan mudah dipahaminya peraturan
terhadap
tugas
dan
struktur
birokrasi
pekerjaannya.
Faktor
oleh
penyedia
atau
yakni
perusahaan dan juga panitia pengadaan
pengelola kebijakan LKPP dan LPSE
sehingga indikator transparansi terpenuhi.
merupakan unit pengadaan yang mana
Data harus bebas didapat dan
kantornya berada sama dengan Kantor
tersedia adalah bahwa tidak semua data
Komunikasi dan Informasi Maros serta
dapat diperoleh dengan mudah atau
Ketua LPSE juga merupakan Kepala
transparan. Data-data pengadaan yang
Kantor begitu juga pejabat LPSE lainnya
transparan antara lain: data pada tahap
merangkat
pengumuman
struktural Informasi.
pemerintah
prosedur
jabatan
dengan
Kantor
jabatan
Komunikasi
Faktor
dan
pasca
kualifikasi,
pemberian penjelasan, dan pembuktian
keberterimaan
kualifikasi.
Sedangkan
data-data
masyarakat bisnis terhadap kebijakan
pengadaan yang tidak detail dan masih
transparansi.
ditampilkan setengah-setengah bahkan
Faktor
penggunalayanan
LPSE yakni faktor penggunaLPSE yakni
dirahasiakan
Penyedia dan Kelompok Kerja ULP.
diantaranya: data hasil evaluasi yang masih
oleh
belum
panitia
detail
pengadaan
dan
hanya
diumumkan perusahaan yang lolos ke
PEMBAHASAN Penelitian ini menemukan bahwa
tahap selanjutnya, data pengumuman
transparansi layanan pengadaan barang
pemenang yang mana alasan penentuan
dan jasa secara elektronik di Kantor
pemenang lelang tidak detail atau masih
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
perlu penjelasan oleh pokja dan itu harus
Maros telah berjalan cukup transparan.
melalui proses masa sanggahan selama 3
Untuk memperjelas ciri dan penjelasan
hari dan membuat penyedia tidak puas
detail dari indikator dikatakan terpenuhi
dengan penjelasan pokja, terakhir data
transparansi
SPPJ
atau
tidak
terpenuhinya
dan
penandatanganan
indikator transparansi dalam pengadaan
kerjasama
barang dan jasa di Kantor Komunikasi
dengan PPK yang tidak ditampilkan di
dan Informasi Kabupaten Maros maka
website secara transparan dan hanya
uraiannya
penyedia dan PPK yang mengetahuinya
sebagai
berikut:
Bahwa 7
antara
pemenang
kontrak tender
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 sehingga indikator transparansi dalam hal
kontrak
kerjasama
berjalan
secara
ini tidak terpenuhi.
transparan. Hal ini dilihat dilapangan
Adanya audit yang independen
bahwa segala informasi dan jadwal telah
adalah bahwa audit sudah dilakukan
ditetapkan oleh tim pengadaan barang
secara transparan dalam seluruh tahapan
dan jasa sehingga keputusan pokja valid
proses layanan lelang. Hal ini dilakukan
dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah
evalusi
ditetapkan dalam rapat koordinasi tim
secara
online
dengan
Whistleblower System yang terhubung
LPSE
langsung dengan LKPP. Selain itu,
pengadaan barang dan jasa di Kantor
langsung dipantau dan dievaluasi secara
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
periodik oleh Inspektorat Daerah serta
Maros.
audit
satu
tahun sekali
yang
sesuai
dengan
rencana
oleh BPK
Pejabat
yang
Sulawesi selatan dan BPK RI sehingga
bertanggung
jawab
indikator transparansi terpenuhi.
adalah bahwa proses layanan pengadaan
Persyaratan
teknis
pelayanan
adalah
persyaratan
teknis
administratif
bahwa dan
ada
yang
berwenang (Appeal
bertanggung
dan
Rights)
jawab
dan
segala
membinanya melalui Sekretaris Daerah
administratif
Kabupaten Maros berdasarkan Surat
layanan pengadaan barang dan jasa dan
Keputusan
seluruh tahapan telah berjalan transparan
27/KPTS/495/1/2015
dengan diumumkannya setiap persyaratan
pembentukan tim Layanan Pengadaan
atau kriteria tender melalui website LPSE
Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Kabupaten Maros sehingga indikator
Maros
transparansi terpenuhi.
penetapan
Rincian biaya pelayanan adalah
Bupati
tahun
Maros
tentang
anggaran point
Nomor:
2015.
kedua
Pada bahwa
penanggung jawab LPSE Kabupaten
bahwa dalam pengadaan barang dan jasa
Maros
secara elektronik tidak dipungut biaya
Kabupaten
apapun.
transparansi
LPSE adalah kepala Kantor Komunikasi
tentang rincian biaya pelayanan ini tidak
dan Informasi Kabupaten Maros yang
berlaku pada layanan lelang dengan
bertugas memimpin operasional harian
sistem e-procurement.
LPSE Kabupaten Maros.
Jadi,
indikator
adalah Maros.
Sekretaris Sedangkan
Daerah ketua
Akses pada informasi yang akurat
Jadi, ada lima indikator transparansi
(valid) dan tepat waktu adalah bahwa
yang terpenuhi dan sesuai dengan realita
seluruh tahapan lelang hingga muncul
dilapangan
pemenang tender dan tanda tangan
pengadaan barang dan jasa pemerintah, 8
dalam
proses
layanan
Moch. Ali Mashuri – Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik . . . diantaranya:
dipahaminya
pengadaan, terstandarisasi oleh LKPP,
pelayanan,
formal dan legal hukum setiap proses
adanya audit independent, persyaratan
pengadaan yang memunculkan pemenang
teknis dan administrative pelayanan,
tender, dan dapat diupgrade segala
akses informasi yang valid dan tepat
bentuk
waktu,
sistem e-procurement.
peraturan
mudah dan
serta
prosedur
adanya
pejabat
yang hasil
berwenang
dalam
pelaporan
pemenang
lelang
(appeal
informasi
Selain
rights).
menunjukkan
pengadaan
dengan
itu,
penelitian
bahwa
dalam
ini
layanan
Sedangkan dua indikator transparansi
pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang tidak terpenuhi adalah rincian biaya
ada faktor-faktor yang mempengaruhinya
layanan
yang
yang
tidak
ada
dalam
e-
membuat
layanan
pengadaan
procurement dandata informasi umum
pemerintah menjadi terkendala. Dalam
bisa secara transparan diakses akan tetapi
proses
data spesifik dan rahasia pokja atau ULP
pemerintah
seperti alasan detail kenapa data-data
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
hasil sanggahan, publikasi SPPJ dan
Maros bahwa ada beberapa faktor yang
sebagainya tidak bisa di tampilkan di
mempengaruhi
website LPSE.
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
Sejalan dengan pandangan Kim
pengadaan
barang
khususnya
dan di
transparansi
diantaranya:faktor
komunikasi
jasa
Kantor
dalam
yakni
(2007), tentang unsur-unsur transparansi
penguasaan aturan pengadaan secara
meliputi: kejelasan (clarity) atau mudah
umum oleh panitia dan penyedia juga
dipahaminya peraturan dan prosedur
sangat penting hal ini agar tidak terjadi
pelayanan,
miskomunikasi
aksesibilitas
(accessibility)
atau
misunderstanding
dalam arti akses informasi yang yang
antara kedua belah pihak dalam proses
valid dan tepat waktu namun ada data
pengadaan barang dan jasa di Kantor
yang juga dirahasiakan demi kepentingan
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
panitia pengadaan, integrasi (integration)
Maros. Faktor teknologi yakni faktor
dalam arti adanya audit independent yang
teknis meliputi server, sistem SPSE yang
saling integrasi demi transparansinya
selalu upgrade, koneksi internet dan
pengadaan yakni dari inspektorat darah,
peralatan
BPK, dan audit melalui Whistleblower
operasional teknis LPSE yang perlu
System
rasional
dijaga dan ditingkatkan maintainance
(rationality) dalam arti adanya proses
agar berjalan lancar dalam setiap proses
yang
lelang.
dari
LKPP,
konsisten
serta
dalam
pelayanan 9
lainnya
Selain
yang
itu,
menyangkut
kondisi
LPSE
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Kabupaten Maros jaringan internetnya
Faktor keberterimaan masyarakat
masih belum 100% maksimal. Jadi
bisnis terhadap kebijakan transparansi
koneksi jaringan yang stabil juga sangat
yakni
berpengaruh pada lancarnya tahapan
bergerak dalam bidang IT sangat mudah
proses lelang yang sedang berlangsung.
dalam menerima kebijakan transparansi
Faktor sumber daya manusia yakni faktor
pengadaan ini, dengan adanya sistem e-
pengelola yang terdiri dari tim LPSE
procurement ini. Tetapi untuk perusahaan
yang kapabilitasnya dan penguasaan atau
yang selama ini nyaman bermain secara
pemahaman akan sistem yang ada oleh
manual
pihak terkait (peserta, pokja/panitia, ppk,
pengadaan secara online
inspektorat, auditor BPK) sehubungan
untuk memahami alurnya sistem dengan
dengan
benar. Faktor pengguna layanan LPSE
kemampuan
mengikuti
atau
perusahaan-perusahaan
tiba-tiba
ke
sistem
sangat susah
mengakses tahapan yang ada. Untuk
yakni
SDM LPSE sendiri masih sangat minim
penyedia dan kelompok kerja ULP.
dalam
dan
Biasanya penyedia kurang faham IT
operasional administrasi secara IT. Faktor
dalam artian kadang tidak mengerti user
Sikap Aparatur Pemerintah yakni para
dan password penyedia untuk mengikuti
panitia lelang yang berstatus PNS masih
proses lelang. Sedangkan pokja kurang
syarat akan kemalasan, kurang loyal
maksimal dalam menjalankan tahapan
dengan waktu, dan kurang responsif
proses lelang karena pelatihan dari LKPP
terhadap tugas pekerjaannya. Sehingga
yang tidak terjadwal.
memberikan
pelayanan
faktor
beralih
yang
penggunaLPSE
yakni
dalam proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Maros ada panitia yang
SIMPULAN
kinerja bagus dan ada juga yag kinerja
Proses layanan pengadaan barang
buruk. Struktur Birokrasi Pemerintah
dan jasa secara elektronik pada Kantor
yakni pengelola kebijakan LKPP dan
Komunikasi dan Informasi Kabupaten
LPSE merupakan unit pengadaan yang
Maros cukup transparan karena semua
mana kantornya berada sama dengan
mekanisme proses lelang menggunakan
Kantor Komunikasi dan Informasi Maros
sistem online dan telah transparan secara
serta
merupakan
sistemnya. Proses layanan pengadaan
Kepala Kantor begitu juga pejabat LPSE
barang dan jasa telah mudah dipahaminya
lainnya merangkat jabatan dengan jabatan
dan jelas akan peraturan dan prosedur
struktural
pelayanannya, integrasi (integration) dari
Ketua
LPSE
Kantor
juga
Komunikasi
dan
Informasi.
panitia pengadaan serta audit pengadaan 10
Moch. Ali Mashuri – Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik . . . dari inspektorat daerah, BPK, dan audit
memiliki pemahaman yang sama tentang
melalui Whistleblower System dari LKPP,
kebijakan e-Procurement dan kapasitas
serta rasional (rationality) dalam proses
teknis untuk dapat mengikuti tender
yang
elektronik.
konsisten
dalam
pelayanan
pengadaan, terstandarisasi oleh LKPP, formal dan legal hukum setiap proses pengadaan yang memunculkan pemenang
DAFTAR PUSTAKA
tender, dan dapat diupgrade segala bentuk
informasi
pengadaan
Andrianto Nico. 2007. Good eGovernment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment. Malang: Bayumedia. Asian Development Bank. 1999. “Governance: Sound Development Management ”.Asian Development Bank. Creswell John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dwiyanto Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Uiversity Press. Herman Joffri. 2015. Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procuremet) Di Kabupaten Toraja Utara. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar. Kim Pan Suk. 2007. How to Build and Sustain Transparency and Accountability in Public Sector Yonsei University, Seoul. Jakarta: UNDESA bekerjasama dengan Kementerian PAN, UNGC, dan UNDP. Krina Lalolo Loina P. 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Moleong Lexi J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
dengan
sistem procurement.Tetapi, aksesibilitas (accessibility)
informasi
masih
kurangdetail dan tepat waktu sesuai jadwal pengadaaan. Layanan yang kurang transparan pada akses data yang detail tentang evaluasi penawaran dan alasan detail dalam penentuan pengumuman pemenang oleh pokja, SPPJ dan tanda tangan
kontrak
tertentu
yang
hanya bisa
orang-orang akses
dan
mengetahuinya secara detail dan jelas. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah: komunikasi panitia dengan penyedia; sumber daya yang tersedia baik faktor teknologimaupun faktor sumber daya manusia;
faktor
pemerintah; pemerintah;
faktor faktor
sikap
aparatur
struktur birokrasi keberterimaan
masyarakat bisnis terhadap kebijakan dan faktor
pengguna
layanan
LPSE.
Kemudian saran penelitian bahwa perlu edukasi secara kontinyu kepada penyedia barang dan jasa (rekanan) agar mereka 11
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Sani Asrul. 2011. Evaluasi Penerapan EProcurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Ratminto dan Winarsih. 2014. Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal Cetakan XII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Smith Rex Deighton. 2004. Regulatory Transparency in OECD Countries: Overview, Trends a,d Challenges. Australian: Journal of Public Administration. Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros
12
