NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015
Halaman 43-52
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Lena Satlita, Yanuardi dan Marita Ahdiyana1
ABSTRACT This research aims to describe the performance appraisal of Yogyakarta government employees as well as enabling and inhibiting factors in the assessment of employee performance in Yogyakarta government. This qualitative descriptive research shows there are two performance appraisals in the government of Yogyakarta namely Employee Performance Assessment and Job Performance Assessment government employee. Employee Performance Assessment carried out 2 times a year, in June and December and the performance appraisal only once a year. Assessment methods used in employee performance assessment is a method 360 degrees. Constraints in the evaluation of employee performance assessment is at fault understanding of the guidelines for the implementation of performance appraisal, lack of clear job description in job analysis make it difficult for employees to put it in the assessment and the absence of stylists executive staffing in evaluation of employee performance and timing issues assessment by the employer because constrained by other activity. Key Words: Performance Appraisal, Assessment Indicators, Government Employees of Yogyakarta.
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penilaian kinerja pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghambat dalam penilaian kinerja pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukan ada dua penilaian kinerja yaitu Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP). Penilaian kinerja pegawai dilakukan 2(dua) kali dalam setahun, pada bulan Juni dan Desember. Penilaian kinerja dilakukan dengan metode 360 derajat. Faktor penghambat dalam evaluasi penilaian kinerja karyawan yaitu kurangnya deskripsi pekerjaan yang jelas dalam analisis pekerjaan membuat sulit bagi karyawan untuk memasukkannya dalam penilaian dan tidak adanya staf dalam mengevaluasi kinerja karyawan dan penilai terkendala oleh aktivitas lainnya. Kata Kunci: Penilaian Kinerja, Indikator Penilaian, PNS Kota Yogyakarta.
1
Dosen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, email:
[email protected],
[email protected]
43
[email protected],
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 substantif, tidak berkait langsung dengan
PENDAHULUAN Kualitas sumber daya manusia
apa yang telah dikerjakan PNS, DP3-PNS
(SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
secara substantif tidak dapat digunakan
instansi pemerintah merupakan salah satu
sebagai penilaian dan pengukuran besar
faktor untuk meningkatkan produktivitas
produktivitas
kinerja suatu organisasi atau organisasi
terhadap
pemerintah. Oleh karena itu diperlukan
pengukuran dan penilaian prestasi kerja
SDM yang mempunyai profesionalisme
oleh atasan langsung sebagai pejabat
dan kompetensi yang tinggi untuk dapat
penilai sering hanya sekedar menilai,
mendukung peningkatan kinerja PNS.
tidak
Tetapi seberapa besar kontribusi tersebut,
sehingga proses penilaian cenderung bias
masih harus diukur. Penilaian kinerja/
dan bersifat subyektif.
prestasi kerja merupakan cara untuk
Pemerintah
dan
kontribusi
organisasi.
didasarkan
PNS
Selain
pada
target
Kota
goal,
(Pemkot)
mengukur kontribusi yang diberikan.
Yogyakarta
Dipandang dari segi manfaatnya bagi
pemerintah daerah di Indonesia yang
organisasi, penilaian prestasi kerja di
dikenal berhasil dalam melaksanakan
suatu organisasi adalah program yang
reformasi birokrasi. Pemkot Yogyakarta
sangat
dalam
merumuskan delapan area perubahan
rangka mengetahui pencapaian sasaran
yang menjadi tujuan reformasi birokrasi
kerja setiap individu karyawan.
yang meliputi organisasi, tatalaksana,
penting
Proses
dilaksanakan
penilaian
merupakan
itu
salah
satu
kinerja
peraturan perundang-undangan, sumber
menyebabkan sebagian besar karyawan
daya manusia aparatur, pengawasan,
merasa tidak nyaman dan tidak puas
akuntabilitas, pelayanan publik, serta
karena penilaian kinerja pada beberapa
mindset dan culture set aparatur. Area
posisi tidak mampu mengukur secara
perubahan yang diharapkan pada sumber
objektif, ada keterbatasan kemampuan
daya aparatur adalah SDM aparatur yang
kognitif penilai maupun belum adanya
berintegritas, netral, kompeten, capable,
kesepakatan tentang standar kinerja yang
profesional,
baik.
sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian
Permasalahan
empirik
dalam
menunjukkan
penilaian
Pelembagaan Reformasi Birokrasi di
pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung
Pemkot Yogyakarta (2014: 43-45) dapat
terjebak kedalam proses formalitas. DP3-
dilihat keberhasilan kegiatan penataan
PNS telah kehilangan arti dan makna
Sistem
Manajemen
yang
dan
Lena
44
dkk
tinggi
penilaian kinerja di instansi pemerintah proses
Satlita,
berkinerja
SDM.
berjudul
Pemkot
Lena Satlita, dkk. – Penilaian Kinerja Pegawai . . . Yogyakarta menata pegawai berdasarkan
dalam
kompetensi
Pemerintah Kota Yogyakarta.
dan
kualifikasi
jabatan,
penilaian
kinerja
pegawai
menyusun SIMPEG yang di integrasikan ke SIM KOMPETENSI, membuat Sistem
METODE PENELITIAN
Aplikasi Pelayanan Pegawai untuk sarana
Tipe penelitian ini adalah deskriptif
mengetahui psikologi bagi pegawainya.
kualitatif. Lokasi penelitian di Badan
Pemerintah kota juga menyusun analisis
Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
beban
dan
Unit analisis dalam penelitian ini adalah
terhadap
penilaian kinerja pegawai Pemerintah
pelaksanaan analisis jabatan, penyusunan
Kota Yogyakarta. Waktu penelitian mulai
pola karier pegawai, penyusunan standar
bulan Mei sampai dengan Agustus
jabatan dan kegiatan evaluasi jabatan,
2015.Teknik pengumpulan data dalam
kegiatan assessment individu berdasarkan
penelitian
kompetensi
wawancara, observasi dan dokumentasi
kerja
membuat
di
semua
regulasi,
dan
SKPD
norma
penerapan
sistem
penilaian kinerja individu.
ini
dilakukan
melalui
yang diperoleh dari berbagai peraturan
Suatu hal yang menarik, penilaian
terkait dengan penilaian kinerja/ prestasi
prestasi kerja di Pemkot Yogyakarta juga
kerja,
dihubungkan
pemberian
laporan-laporan kegiatan yang terkait
tambahan penghasilan, seperti tertera
dengan aktivitas yang telah dilakukan.
dalam Peraturan Walikota Yogyakarta
Penentuan subyek penelitian dengan
No.43 tentang Pemberian Tambahan
menggunakan
Penghasilan bagi Pemkot Yogyakarta,
Narasumber dalam penelitian ini berasal
bahwasanya tambahan penghasilan yang
dari pihak yang tahu betul dan terlibat
diberikan secara bulanan kepada pegawai
dalam penilaian kinerja pegawai yaitu,
daerah di luar gaji/upah, tunjangan
Asisten Administrasi Umum Sekretariat
jabatan struktural, tunjangan jabatan
Daerah Kota Yogyakarta, Kepala Bidang
fungsional umum, berdasarkan bobot
Pengembangan Sumber Daya Pegawai
jabatan,
BKD, Kasubid Akuntabilitas Aparatur
dengan
penilaian
kinerja
dan
kedisisplinan.
buku-buku,
foto,
teknik
catatan,dan
purposive.
BKD dan Analis Kepegawaian Pertama.
Berdasar uraian di atas, penting
Peneliti
menggunakan
teknik
kiranya untuk meneliti penilaian kinerja
trianggulasi untuk menguji keabsahan
pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
data
serta faktor pendukung dan penghambat
pemeriksaan
penelitian
ini,
keabsahan
yaitu
teknik
data dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 45
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 data tersebut untuk keperluan pengecekan
Pegawai (PKP). Penilaian
atau pembanding terhadap data itu
sering disebut dengan penilaian 360
(Moleong,
data
derajat karena melibatkan atasan, teman
dimulai dengan menelaah seluruh data
sejawat dan bawahan dalam melakukan
yang
penilaian.
1996:178).
telah
Analisa
dari
berbagai
penilaian
kinerja,
Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)
kemudian dilakukan reduksi data dengan
dipandang lebih mampu menggambarkan
jalan
kondisi
sumber
diperoleh
kinerja ini
dalam
membuat
abstraksi.Langkah
sesungguhnya
dari
pegawai
selanjutnya adalah menyusun data – data
karena alat ukur penilaian lebih jelas
informasi
yaitu
berbentuk
penjelasan
kinerja
terdiri
dari:
prestasi
deskriptif. Terakhir, Menarik kesimpulan
kerja,perilaku dan kedisiplinan. Prestasi
penilaian kinerja pegawai pemerintah
kerja
kota Yogyakarta.
keterampilan,
meliputi
kepemimpinan,
prakarsa,
dan
capaian
kinerja. Penilaian perilaku meliputi unsur kerjasama,
HASIL DAN PEMBAHASAN Penilaian
Kinerja
Pegawai
penilaian
Penilaian Kinerja di Pemerintah Yogyakarta
dilaksanakan
selama
30
berdasarkan
dan
hubungan
kemasyarakatan. Sedangkan kedisiplinan
di
Pemerintah Kota Yogyakarta
Kota
ketaatan
berdasarkan
pada
tingkat
kehadiran.
tahun
Tabel 1. Bobot Penilaian Kinerja
Peraturan
Pemerintah No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang lebih dikenal dengan sebutan DP3. Pelaksanaan DP3 banyak menimbulkan
keluhan
dan
ketidak
puasan. Instrument DP3 masih abstrak, tidak ada alat ukur secara obyektif dan bias
yang
sering
muncul
dalam
Selain
pengukuran kinerja pegawai berdasarkan
Pemkot
melalui
DP3
Yogyakarta
penilaian
kinerja
pegawai (PKP) juga dihubungkan dengan
DP3. Banyaknya kelemahan Penilaian kinerja
itu,
tahap MSDM lainnya yaitu kompensasi
menyebabkan
karena penilaian kinerja ini dihubungkan
mengeluarkan
dengan tambahan penghasilan sesuai
Peraturan Walikota Yogyakarta no 23
dengan prestasi yang diraih oleh pegawai
Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja 46
Lena Satlita, dkk. – Penilaian Kinerja Pegawai . . . tersebut. Berdasarkan PP No.46 Tahun
obyektivitas lebih terjamin dibandingkan
2011,
DP3 yang sangat subyektif.
DP3
yang
banyak
biasnya
disempurnakan dengan Penilaian Prestasi Kerja
PNS
yang
secara
SKP menggunakan unsur-unsur yang
sistematik
dinilai berdasarkan kontrak kinerja dan
menggabungkan antara penilaian Sasaran
pengamatan
Kerja Pegawai NegeriSipil (SKP) dengan
pengamatan saja.
penilaian
Dengan
Yogyakarta dalam melakukan penilaian
mengingat adanya berbagai kelemahan
kinerja pegawai dilaksanakan di unit
dalam penilaian kinerja pegawai, maka
SKPD masing-masing dan dalam 1 (satu)
Pemerintah
Kota
tahun
melakukan
penilaian
perilaku
kerja.
Yogyakarta kinerja
dalam PNS
sedangkan
dilaksanakan
penilaian,
periode pada
PKP
hanya
Pemerintah Kota
dua
periode
penilaian bulan
Juni,
I
menggunakan dua macam/jenis penilaian
dilaksanakan
dan
yaitu PKP dan SKP.
periode penilaian II dilaksanakan pada
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa
bulan Desember, penilaian akhir adalah
semakin tinggi nilai yang diperoleh
gabungan dari penilaian periode I dan II
masing-masing pegawai, maka semakin
yang dituangkan dalam blangko penilaian
baik
oleh
akhir Penilaian Kinerja Pegawai. Pejabat
pegawai tersebut. Meskipun terdapat dua
penilai wajib melaksanakan penilaian
jenis penilaian pegawai, akan tetapi
kinerja pegawai terhadap pegawai yang
keduanya
dilakukan
tidak
secara
menjadi bawahannya.
bersamaan
sehingga
tidak
terjadi
sebutan
yang
diberikan
benturan. Penilaian SKP dilaksanakan
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
dalam satu kali dalam satu tahun sedangkan
untuk
penilaian
Penilaian prestasi kerja merupakan
PKP
suatu
proses
rangkaian
manajemen
dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
kinerja yang berawal dari penyusunan
Unsur atau aspek-aspek yang dinilai
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan
dalam SKP dan PKP terdapat satu dua
tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas,
persamaan,
kualitas, waktu, dan biaya dari setiap
keduanya
tetapi berbeda.
sesungguhnya Penilaian
SKP
kegiatan tugas jabatan.
merupakan perubahan dari DP3, dan
Landasan dari penilaian prestasi
dibandingkan dengan DP3, SKP lebih
kerja pegawai negeri sipil ini adalah
rasional karena memiliki ukuran-ukuran
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
yang
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
jelas
dan
terdapat
penilaian
terhadap capaian tugas sehingga SKP 47
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 PNS. Kemudian penilaian prestasi kerja
pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
PNS dilakukan berdasarkan prinsip:
tidak dipersiapkan secara khusus. Waktu
a. Objektif adalah penilaian terhadap
penilaian dilakukan pada saat pegawai
pencapaian prestasi kerja sesuai
yang
dengan keadaan yang sebenarnya
mengentri uraian dan target kinerja sesuai
tanpa dipengaruhi oleh pandangan
SKP yang telah ditanda tangani pada
atau penilaian subjektif pribadi dari
awal tahun (Bulan Januari), tempatnya di
pejabat penilai.
lingkup
b. Terukur adalah penilaian prestasi
bersangkutan
Pemkot
sudah
selesai
Yogyakarta.
Dan
penilaian berakhir di akhir tahun (Bulan
kerja yang dapat diukur secara
Desember).
kuantitatif dan kualitatif.
penilaian SKP dilakukan dengan cara
c. Akuntabel adalah seluruh hasil
melaksanakan
membandingkan antara realisasi kerja
penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan
Dalam
dengan target yang telah ditetapkan.
kepada
Dalam
pejabat yang berwenang.
melakukan
penilaian
dilakukan analisis terhadap hambatan
d. Partisipatif adalah seluruh proses
pelaksanaan pekerjaan pegawai untuk
penilaian prestasi kerja dengan
mendapatkan
melibatkan
menyusun rekomendasi perbaikan dan
secara
aktif
antara
umpan
pejabat penilai dengan PNS yang
menetapkan
dinilai.
Pemerintah Kota Yogyakarta.
e. Transparan adalah seluruh proses
Dengan
hasil
balik
penilaian
mencermati
serta
pegawai
gambar
dan hasil penilaian prestasi kerja
tersebut dapat diketahui bahwa terdapat
bersifat terbuka dan tidak bersifat
dua aspek dalam penilaian kinerja yaitu
rahasia.
sasaran kerja PNS dan perilaku kerja.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja
Selain penilaian kinerja pegawai dan
Gambar 2. Unsur penilaian prestasi kerja pegawai
48
Lena Satlita, dkk. – Penilaian Kinerja Pegawai . . . presatasi kerja pegawai, Pemerintah Kota
yang
Yogyakarta melakukan penilaian tugas
penilaian.
tambahan
kepada
melakukan atasannya
PNS.
tugas akan
PNS
yang
tambahan
dari
mendapat
menjamin
keotentikan
hasil
Masih sering terjadi kendala dalam pelaksanaan
penilaian
SKP
pada
penilaian
pemerintah kota Yogyakarta yaitu pada
tambahan dengan cara mencantumkan
kesalahan pemahaman terhadap pedoman
bukti surat keterangan.
pelaksanaan penilaian prestasi kerja,
Semakin sering pegawai melakukan
seperti kesalahan dalam pengisian SKP
tugas tambahan yang diberikan atasannya
yang seharusnya diisi dengan tugas
maka semakin besar nilai yang diperoleh
pokok pegawai, namun oleh pegawai
pegawai tersebut. Dalam pelaksanaanya
dituliskan tugas apa saja dilakukan yang
tidak
yang
bukan termasuk tugas pokok. Kendala
pindah/mutasi dari instansi pemerintah
Utama dalam penilaian Kinerja SKP
yang satu ke instansi yang lain, jika
yaitu:
jarang
terjadi
PNS
terjadi hal seperti itu maka buku catatan
1) Kurang jelasnya uraian tugas dalam
penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh
dokumenan
pimpinan instansi lama kepada pimpinan
menyulitkan
instansi baru. Jika seorang PNS pindah
menuangkannya
unit organisasi tetapi masih tetap dalam
(kegiatan tugas jabatan)
instansi yang sama, maka hanya buku
2) Muncul
alisis
jabatan pegawai
dalam
kesulitan
SKP
dalam
catatan penilaian perilaku kerja saja yang
penyusunan SKP terutama terkait
dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi
kegiatan tugas jabatan apas aja
yang
yang harus dituangkan dalam SKP
lama
kepada
pimpinan
unit
organisasi yang baru.
dan yang menjadi tugas tambahan
Berdasarkan penilaian yang terjadi selama
hasil
menentukan
Target (kuantitas, kualitas, waktu,
Pemerintah Kota Yogyakarta rata rata
dan biaya) yang sesuai dengan
mendapatkan B dalam pencapaian target.
standard atau tujuan organisasi
tersebut
penilaian
dalam
pegawai
Hal
ini
3) Kesulitan
wajar
karena
untuk
4) Belum
ada
Penata
mencapai A tentu saja sulit karena
Kepegawaian
manusia tidak ada yang sempurna. Dan
menangani SKP
hasil
ini
mencerminkan
sudah
benar-benar
kualitasnya
di
Pelaksana
SKPD
yang
5) Waktu, penilaian dari atasan karena
kinerja
terkendala
sesungguhnya karena terdapat instrumen
lainnya. 49
dengan
kesibukan
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Pendampingan, bimbingan teknis
ini maka terdapat blangko. Blangko ini
dan workshop kepada seluruh pegawai di
berisi rincian bukti fisik dari masing-
lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta
masing uraian tugas jabatan yang telah
merupakan
disusun
cara
untuk
mengatasi
sedari
awal
sesuai
SOTK.
kendala-kendala dalam penilaian kinerja
Setelah blangko penilaian kinerja diisi
yang terjadi selama ini.
oleh pejabat atau staf yang ditunjuk
Realisasi kerja dengan target dari
kemudian masing-masing unsur kinerja
aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau
pegawai dipindahkan dalam Daftar Nilai
biaya dinilai dengan baik. Penilaian
Kinerja Pegawai yang jumlah rangkap 2
prestasi kerja dilakukan dengan cara
diberikan kepada instansi dan BKD.
menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian
perilaku
dilakukan
oleh
bersangkutan
kerja.
atasan
(pejabat
Penilaian PNS
yang
penilai)
dan
SIMPULAN Terdapat dua penilaian kinerja di Pemerintah
divalidasi oleh atasan pejabat penilai. Pejabat
penilai
wajib
Penilaian kinerja pegawai diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
pembina kepegawaian sebagai pejabat
23 Tahun 23 Tahun 2007 tentang
penilai dan/atau atasa pejabat penilai
Penilaian Kinerja Pegawai. Sedangkan
yang tertinggi di lingkungan unit kerja
untuk penilaian prestasi kerja PNS diatur
masing-masing.
pada Peraturan Pemerintah Nomor 46
Hasil penilaian kinerja pegawai
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
dituangkan dalam Blangko Penilaian
kinerja
pegawai
Blangko ini
Penatalaksana Penatalaksana
Kerja PNS. Penilaian kinerja pegawai
penilaian
disiapkan
pada Penilaian Prestasi
oleh
(SKP) dan Perilaku Kerja. Penilaian
akan
Kinerja Pegawai dilaksanakan 2 kali
menyampaikan kepada pejabat penilai
dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni
maupun staf yang ditunjuk untuk menilai. Untuk penilaian
menjamin maka
keontetikan terdapat
Kerja PNS
meliputi dua yaitu Sasaran Kerja Pegawai
Kepegawaian. kepegawaian
yaitu
Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP).
PNS di lingkungan unit kerjanya. Pejabat
Pegawai.
Yogyakarta
Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) dan
melakukan
penilaian prestasi kerja terhadap setiap
Kinerja
Kota
dan Desember, tetapi penilaian prestasi
hasil
kerja hanya satu tahun sekali. Metode
tahapan
penilaian yang digunakan pada PKP
verifikasi dokumen hasil pelaksanaan
adalah
kinerja pegawai. Untuk tahap verifikasi 50
metode
360
derajat.
Hasil
Lena Satlita, dkk. – Penilaian Kinerja Pegawai . . . penilaian pegawai di Pemerintah Kota
(SKP) pada semua SKPD agar
Yogyakarta
dapat
kesulitan dalam penyusunan SKP
mencerminkan kualitas kinerja pegawai
dan kesulitan menentukan Target
yang
sesuai dengan standard atau tujuan
dipandang
sesungguhnya
pelaksanaan
sudah
karena
penilaian
dalam
menggunakan
organisasi dapat teratasi.
instrumen yang menjamin keontetikan
2. Untuk
hasil penilaian.
pelaksanaan
penilaian
kinerja berdasarkan UU No 5
Kendala dalam penilaian SKP yaitu
Tahun 2014 ASN sebaiknya BKD
pada kesalahan pemahaman terhadap
Kota
Yogyakarta
bekerjasama
pedoman pelaksanaan penilaian prestasi
dengan Perguruan Tinggi.
kerja, kurang jelasnya uraian tugas dalam dokumen analisis jabatan menyulitkan DAFTAR PUSTAKA
pegawai menuangkannya dalam SKP (kegiatan tugas jabatan, kesulitan dalam penyusunan
SKP
terutama
Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
terkait
kegiatan tugas jabatan apa saja yang harus dituangkan dalam SKP dan yang
Hardiyansyah. 2012. Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Yogyakarta: Gava Media
menjadi tugast ambahan, kesulitan dalam menentukan target
(kuantitas, kualitas,
waktu, danbiaya) yang sesuai dengan Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis. Yogyakarta: Gava Media
standard atau tujuan organisasi, belum ada Penata Pelaksana Kepegawaian di SKPD yang menangani SKP dan masalah
Lexy J Moleong. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya
Waktu penilaian dari atasan karena terkendala dengan kesibukan lain. Dalam rangka mengatasi berbagai
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND. Bandung: Alfabeta
kendala dalam penilaian kinerja di Pemerintah
Kota
Yogyakarta,
maka
terdapat beberapa rekomendasi sebagai
Suharsimi Arikunto. 1995. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
berikut: 1. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011,
Penelitian Lena Satlita dan Pelembagaan
BKD Kota perlu melaksanakan Bimbingan teknis Penilaian Kinerja 51
Yanuardi. 2014. Reformasi di
NATAPRAJA Vol. 3 No. 2, Desember 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta. FIS UNY: Laporan penelitian Regulasi Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
52
