PUTUSAN Nomor : 29/Pdt.G/2010/MS-ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri
Sipil,
tempat
tingggal
di
Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hj. Fauziah binti Usman, alamat Kabupaten Aceh Utara, tanggal 03 Juni 2009 sebagai kuasa insidentil, legalisasi Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Reg. Nomor: 06/SK/Msy-Lsk/2009,
03
Juni
2009,
dahulu
sebagai Penggugat dan sekarang Pembanding ; Melawan : TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KabupatenAceh Utara, dahulu sebagai Tergugat
dan sekarang
Terbanding Mahkamah Syar’iyah Aceh ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor : 80 /Pdt.G/2009/
Hal 1 dari 6 hal Put. No.29/Pdt.G/2010/MS. Aceh .
MSy-Lsk. tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A.DALAM KONVENSI : 1.
Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebagian dan menolak untuk selebihnya ;
2. Menyatakan
bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas objek
Nomor 2 gugatan, dinyatakan sah dan berharga ; 3.Menetapkan, bahwa harta kekayaan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;
3.1. Harta objek
nonor 1 gugatan, yaitu satu petak tanah kebun yang terletak di Gampong Trieng Matang Ubi, Kecamatan
Lhoksekon
Kabupaten Aceh Utara ; 3.2. Harta objek nomor 2 gugatan, yaitu satu jalur tanah sawah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara ; 3.3. Harta objek nomor 3 gugatan, yaitu satu buah rumah permanen yang terletak di Gampong Trieng Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, tidak termasuk tanahnya ; 3.4. Harta objek nomor 4 gugatan, yaitu satu unit kendraan roda dua merk Honda Karisma ; 3.5. Harta objek nomor 5 gugqatan, yaitu satu buah mesin jahit merk Baterplay ; 3.6. Harta nomor 6 gugatan ; - 3.7. Harta objek nomor 8 gugatan ; 4. Menetapkan, bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian ; 5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut sebagai bagian/hak Penggugat Konvensi secara utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lain ;
Hal 2 dari 6 hal Put. No.29/Pdt.G/2010/MS. Aceh .
6. Menetapkan harta-hartya pada objek nomor 7 gugatan, adalah harta bawaan Penggugat ; 7. MenghukumTergugat Konvensi untuk menyerahkan/mengembalikan harta asal Penggugat Konvensi seperti tertera pada poin 7 gugatan ; 8. Menetapkan, bahwa hutang ke Bank BRI Unit Lhoksukon sebesar Rp. 42.000.000,-( empat puluh dua juta rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang pelunasannya diambil dari harta bersama. Dan oleh karena cicilan ke Bank BRI dipotong gaji Penggugat, maka pelunasannya yang diambil dari harta bersama tersebut diserahkan menjadi milik Penggugat ; 9. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hutang bersama sebesar Rp. 42.000.000,-( empat puluh dua juta rupiah ) kepada Penggugat Konvensi yang dikonpensasi dari harta bersama ; B. DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ; 2.
Menetapkan
hutang
bersama
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat
Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut : 2.1. Hutang kepada Iwan Purba sebesar Rp. 46.000.000,-( empat puluh enam juta rupiah ) ; 2.2. Hutang kepada Maulina Rizki sebesar Rp.6.000.000,0 (enam juta rupiah ) ; 2.3. Hutang kepada Ambiyah Majid sebesar Rp. 5.000.000,-( Lima juta rupiah ) : -
Hal 3 dari 6 hal Put. No.29/Pdt.G/2010/MS. Aceh .
3. Menetapkan, bahwa pembayaran hutang-hutang yang tersebut pada poin 2 Rekonvensi diatas dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat ; C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 1. Menghukuim Penggugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.741.000,( Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 25 Januari 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor : 80/Pdt.G/2009/MSy-Lsk tanggal 14 Januari 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Januari 2010 ;Memperhatikan
memori
banding
Pembanding
tanggal
2
Februari 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Februari 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;TENTANG HUKUMNYA - Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Syar’iyah
Aceh
terlebih
dahulu
akan
memeriksa
Mahkamah syarat
formil
permohonan banding Pembanding ; - Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Hj. Fauziah Binti Usman sebqagai kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 03 Juni 2009 yang telah didaftar di
Kepaniteraan
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Reg. Nomor : 06/SK/Msy-Lsk/2009, tanggal 03 Juni 2009, ternyata Pembanding Perincipal menjelaskan
alasan
hukum
Kuasa
Insidentil
tersebut,
tidak apakah
Pembanding Perincipal ada hubungan keluarga sedarah atau semenda
Hal 4 dari 6 hal Put. No.29/Pdt.G/2010/MS. Aceh .
sampai derajat ketiga dengan Penerima Kuasa ( Hj. Fauziah binti Usman ) dan Pembanding Perincipal tidak pula mengajukan alat bukti tertulis berupa surat keterangan dari Geuchik/Kepala Gampong/Kepala Desa, mengenai hubungan keluarga tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama buku II
edisi 2009 halaman 84 huruf ( f ), oleh karena itu
Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat Pembanding Perincipal tidak terbukti ada hubungan keluarga dengan penerima Kuasa ( Hj. Fauziah binti Usman) ; - Menimbang, bahwa Pembanding Perincipal tidak ada hubungan keluarga dengan Penerima Kuasa, maka surat Kuasa Khusus tanggal 03 Jani 2009 sebgai Kuasa Insidentil tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah ; - Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
berdasarkan
surat
kuasa
yang
tidak
sah,
maka
permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; - Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; - Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima; 2. Mnghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) : -
Hal 5 dari 6 hal Put. No.29/Pdt.G/2010/MS. Aceh .
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin
tanggal 12 April
2010 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH., Hakim Tinggi
yang ditunjuk sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .
Hakim Anggota :
Ketua Majelis
dto
dto
DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN
DRS. ABBAS FAUZI, SH.
dto DRS. H. MARZUKI YOESEOF, SH. Panitera Pengganti dto DRS. HASANUDDIN ABBAS
Perincian Biaya Banding : 1. Biaya materai 2. Biaya redaksi 3. Biaya Leges 4. Biaya Proses Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp.134.000,Rp.150.000,-
-(empat belas ribu rupiah)Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, April 2010 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DRS. SYAFRUDDIN Hal 6 dari 6 hal Put. No.29/Pdt.G/2010/MS. Aceh .
