PUTUSAN Nomor : xxx/Pdt.G/2012/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Termohon sekarang Pembanding ; MELAWAN TERBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Pemohon sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah
Syar'iyah
Bireuen
Nomor : 192/Pdt.G/2011/Ms-Bir tanggal 23
November 2011 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah
yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Bireuen; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Hal 1 dari 10 hal Put. No.18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); b. Mut’ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); c. Utang Pemohon pada Termohon sebanyak 2 (dua) mayam emas 99 karat; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk mengirim satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan Peudada, dan PPN/KUA Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen bahwa
Pembanding pada tanggal 07 Desember 2011 telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 192/Pdt.G/2011/Ms-Bir tanggal 23 November 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 09 Desember 2011 ; Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 21 Desember 2011, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 30 Desember 2011 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon
dengan memori bandingnya
pada tanggal 20 Desember 2011 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyalahkan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang telah Hal 2 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
keliru
dalam
menerapkan
hukum
tidak
sebagaimana
mestinya,
maka
Pembanding/Termohon berkeinginan agar : - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Termohon untuk seluruhnya ; - Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 192/Pdt.G/2011/MsBir tanggal 23 November 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah ; Dengan mengadili sendiri : - Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya, atau - Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima ; - Memerintahkan Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk membuka persidangan kembali dalam perkara tersebut untuk mengajukan bukti dan menghadirkan saksisaksi Termohon/Pembanding ; - Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; - Mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dengan kontra memori bandingnya tanggal 29 Desember 2011 : - Mengenai alasan-alasan keberatan Pembanding pada poin 1 sampai dengan poin 4 tidak benar. Karena Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut panggilan, jawab menjawab, replik, duplik dan pembuktian ; - Mengenai alasan lainnya yaitu obscur label (kabur) tidak relevan karena perkara ini menyangkut dengan proses pemberian izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon atas dalil-dalil Permohonan Pemohon ini sudah benar dan tepat bukan menceritakan tentang perbuatan hukum yang berkaitan dengan Hal 3 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
kronologis pernikahan Pembanding dengan Terbanding. Hal semacam itu tidaklah termasuk kewenangan Mahkamah Syar’iyah bukan melegalkan perbuatan hukum tapi menciptakan hukum yaitu putusnya ikatan nikah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ; - Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka Terbanding mohon agar : 1. Menerima kontra memori banding Terbanding ; 2. Menolak memori banding Pembanding ; 3. Menguatkan putusan
Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 192/Pdt.G/2011/
Ms-Bir tanggal 23 November 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah ; Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil-dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap ; Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu memberi pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa keterangan Pembanding/Termohon mengatakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan gara-gara Termohon marah-marah dan cemburu pada Pemohon dan bukan karena Termohon tidak sependapat jika Pemohon memberi uang kepada orang tuanya, tetapi orang tua Pemohon tidak bersedia menerima pemberian Pemohon. Selain itu orang tua Pemohon tidak setuju Termohon sebagai isteri Pemohon sehingga ia selalu menyuruh Pemohon menceraikan Termohon ;
Hal 4 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dikarenakan tidak disetujuinya pernikahan ke dua belah pihak oleh orang tua Terbanding/Pemohon sehingga Pembanding/Termohon merasa tersinggung mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan yang diakhiri pisah rumah sejak tanggal 29 September 2009 ; Menimbang, bahwa perselisihan antara
Pembanding/Termohon dengan
Terbanding/Pemohon sudah pernah diupayakan oleh Majelis Hakim dan mediator (Drs. M. Ihsan, M.H.) agar Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon kembali
rukun
dan
damai
tapi
usaha
tersebut
tidak
berhasil
karena
Terbanding/Pemohon tetap ingin berpisah dengan Pembanding/Termohon ; Menimbang, bahwa Termohon sejak sidang ke lima Tanggal 28 September 2011 sampai Majelis Hakim membacakan putusan tidak pernah lagi hadir walau telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti ; Menimbang, bahwa keterangan para saksi Terbanding/Pemohon yang diajukan di
persidangan
menjelaskan
bahwa
antara
Pembanding/Termohon
dengan
Terbanding/Pemohon sudah sejak lebih kurang satu tahun tidak tinggal serumah lagi dan selama berumah tangga sudah memperoleh keturunan satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pembanding/Termohon dengan telah berpisah tempat tinggal yang diawali perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon disebabkan Pembanding/Termohon tidak dekat dengan keluarga Terbanding/Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat
bahwa
hubungan
perkawinan
Pembanding/Termohon
dengan
Terbanding/Pemohon telah pecah (broken marriage) sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon
terjadi perselisihan dan
Hal 5 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, artinya tidak mungkin lagi dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah
Syar’iyah
Aceh
berkesimpulan
bahwa
alasan
permohonan
Terbanding/Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti dan atas keberatan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya tidak beralasan dan juga tidak dapat dibuktikan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dalam rumah tangganya telah dikarunai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 (tiga) tahun yang ikut dalam asuhan Pembanding/Termohon; Menimbang, bahwa akibat adanya perceraian antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon, demi kepastian hukum dan masa depan anak tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menetapkan Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Pembanding/Termohon yang besarnya Hal 6 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan di Pengadilan Agama ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding ; Hal 7 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Membatalkan
putusan
Mahkamah
Syar’iyah Bireuen
Nomor :
192/Pdt.G/2011/Ms-Bir tanggal 23 November 2011 Miladiyah
bertepatan
dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah DENGAN MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Bireuen ; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); b. Mut’ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); c. Utang Pemohon pada Termohon sebanyak 2 (dua) mayam emas 99 karat; 4. Menghukum
Pemohon/Terbanding
untuk
membayar
kepada
Termohon/Pembanding nafkah seorang anak yang bernama ANAK umur 3 (tiga) tahun minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri ; 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan Peudada, dan PPN/KUA Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; 6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Hal 8 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu tanggal bertepatan dengan tanggal
16 Mei 2012 Miladiyah
24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs.
Nuzirwan, M.HI. Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Drs. Ridhuan Santoso masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. KETUA MAJELIS d t o. DRS. NUZIRWAN, M.HI. HAKIM ANGGOTA d t o. DRS. H. TURIMAN, S.H. d t o. DRS. RIDHUAN SANTOSO PANITERA PENGGANTI d t o. MURZAKIAH, S.H. Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 5.000,4. Biaya Proses Rp. 134.000,Jumlah Rp. 150.000,Hal 9 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
----------------(seratus lima puluh ribu rupiah)-------------
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 16 Mei 2012 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
DRS. SYAMSIKAR
Hal 10 dari 10 hal Put. No. 18/Pdt.G/2012/MS-Aceh
