MS-ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 04/Pdt.G/2011/MS-ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : Pembanding, umur 30 tahun (lahir 15 Agustus 1970), Agama Mekanik

Islam,

Pendidikan

Wayer

Servis

SLTA,

pekerjaan

Dinamo/Wiraswasta,

tempat tingggal Kota Banda Aceh ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa HASIBUAN,

SH.

kepada M. ZUHRI

Pengaqcara/Advokat

yang

beralamat di Jalan Batara 2 No.58 Lembaqh Hijau Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010 yang disahkan oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Acehdengan nomor: MS/1/P/SK/60/2010 tanggal 29 Juni 2010 semula Pemohon sekarang Pembanding ; Melawan Terbanding, umur 34 tahun (lahir tanggal 04 September 1975), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Guru TK , tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh ;

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan

Mahkamah

Syar’iyah

Banda

Aceh

Nomor

:

151/Pdt.G/2010/ MS-BNA. tanggal 01 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i Termohon

di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda

Aceh ; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar p. 4.000.000., (empat juta rupiah ); 4. Menetapkan seorang anak perempuan bernama :

Nasywa

Pohan Binti Ardi Pohan berada dala hadhanah Termohon ; 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup/pendidikan anak tersebut minimal RP. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah )untuk saat ini dan selanjutnyadisesuaikandengan pertumbuhan dan kebutuhan anak tersebut ; 6. Menolak selain dan selebihnya ; 7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh bahwa Pemohon telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 151/Pdt.G/2010/MS-BNA tanggal 01 November 2010 dengan suratnya Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

tanggal 10 Nevember 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 November 2010 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 30 November 2010 dan kontra memori banding tanggal 02 Desember 2010 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas banding a quo, Mahkamah Syar’iyah Aceh akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : Dalam Provisi. Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan juga tidak ada dalam amar putusannya setentang dengan provisi Pemohon, yang semestinya Majelis Hakim tingkat

pertama

harus

mempertimbangkan

terhadap

setiap

permohonan/gugatan provisi yang diajukan oleh para pihak harus dipertimbangkan dengan putusan sela,ataupun putusan bersama-sama dengan putusan akhir ; Menimbang,

bahwa

Mahkamah

Syar’iyan

Aceh

perlu

mempertimbangkan mengenai tutuntutan provisi Pemohon, untuk pisah tempat tinggal bersama atau tafriq sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Pemohon

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

atau Termohon dengan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan sebagaimana didalilkan Pemohon khawatir melakukan perlakuan kasar dan bahkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah sebagai syarat formal bagi para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan pokok perkara ; Menimbang, bahwa untuk untuk memberikaqn izin tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon,

Hakim

dalam

pertimbangan

dan

putusannya,

mempertimbangkan kemeslahatan Pemohon dan Termohon , apakah sebaiknya Pemohon dan Termohon memang sudah seharusnya tidak tinggal dalam satu rumah tempat tinggal bersama ; Menimbang, bahwajawaban Termohon yang diajukan secara tertulis pada sidang tanggal 16 Agustus 2010, menunjukkantidak adanya indikasi yang menunjukkan tanda akan timbul kekerasan dalam rumah tangga bila para pihak berada dalam satu rumah, bahkan Termohon menyebutkan walaupun Pemohon tidak pulang kerumah tetapi Termohon tetap saja bersedia menyiapkan makan ( sarapan pagi, siang dan malam ) yang kemudian diantar dengan rantang dimana tempat Pemohonberada. Apa yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya, Pemohon tidak membantah, terbukti ketika sidang tanggal 23 Agustus 2010 Pemohon tidak mengajukan replik mencukupkan apa yang telah diungkapkan dalam surat gugatannya ; Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Pemohon mendalilkan telah pisah rumah dan tempat tinggal dengan Termohon selama 4 (empat) bulasn lebih hal mana menyangkut pokok perkara, dan adanya kekhawatiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 1 jo. Pasal 5

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti ; Menimbang, bahwaatas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan provisi dari Pemohon/Pembanding agar Pengadilan / Mahkamah Syar’iyah Baqnda Aceh memberi izin kepada Pemohon / Pembanding untuk pisah tempat tinggal bersama ( pisah meja makanranjang), bukan domisili bersama, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dinyatakan ditolak ; Dalam Pokok Perkara. Menimbang, apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya Nomor: 151/Pdt.G/2010/MSBNA tanggal 01 November 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa’idah 1431 Hijriyah, sepanjang hal yang sudah tepat dan benar Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadikandan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri ; Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh telah membaca dengan seksama dan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya mengenai amar putusan lebih dari yang diminta bertentangan dengan ketentuan pasal 189 ayat (3) R.Bg jo. Pasal 50 Rv, tentang nafkah ’iddah , pen etapan hadhanah bagi seorang anak perempuan bernama : Nasywa apohan Bin Ardi Pohan dan biaya hidup/pendidikan anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan memberikan

pertimbangan

dan pendapatnya sendiri sebagai

berikut ; Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang tidak secara cermat dan lalai dalam memberikan dasar hukum ditetapkannya pembebanan kewajiban biaya

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

’iddah bagi suami yang hendak menceraikan isterinya, hak asuh (hadhanah) terhadap anak berumur 12 (dua belas) tahun dan biaya hidup/pendidikan anak sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perobahan kedua atas UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1989 Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan akibat perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas merupakan Lex Specialist Derogat Generali artinya

undang-

undang yang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum sehingga dengan demikian ketentuan pasal 189 ayat(3) R.Bg, jo. Pasal 50 Rv tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 merupakan Lex Specialist sebagai dasar hukum bagi Hakim tingkat pertama secara eks offosio atau karena jabatannya

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

dapat menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada suami ( Pemohon) untuk memberi nafkah ’iddah terhadap isteri yang akan diceraikannya, menetapkan hak asuh (hadhanah) atas seorang anak yang belum mumayyiz serta biaya hidup/pendidikannya miskipun tidak diminta ; Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding bahwa Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan lebih dari yang diminta tidak dapat diterima, oleh karena Hakim tingkat pertama telah menggunakan kewenangannya dalam menetapkan biaya nafkah ’iddah, menetapkan hak asuh anak(hadhnah), dan biaya hidup/pendidikan untuk anak berdasrkan Undang-Undang ; Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah ’iddah terhadap Termohon/Terbanding sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah ) seorang anak bernama : xxxxxx berada dalam hadhanah Termohon dan Pemohon dibebani untuk memberikan biaya hidup/pendidikan anak tersebut minimal Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan untuk saat ini dan selanjutnya disesuaikan dengan pertumbuhan dan dan kebutuhan anak tersebut dengan tanpa memberikan dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam membebankan kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon ; pertama

tidak

cermat

Menimbang,

memberikan

bahwa

alasanyuridis

Hakim

tingkat

atau

kurang

pertimbangan hukumnya tentang penolakan permohonan a quo dapat dijalankan secara serta merta

(Uitveorbaar Bij Voorrad), yang secara

eksplisit telah diatur didalam pasal 70 ayat (6) jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R 1 Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks pasal 71 ayat(2) merupakan Lex Speciaqlis

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

Generali karenanya permohonan putusan dapat dijalankan secara serta merta harus ditolak ; Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaidengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006, jo. UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 

Menerima permohonan banding Pembanding ;



Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 151/Pdt.G/2010/MS-BNA, tanggal oi November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa’idah 1431 H ; Dengan mengadili sendiri



Dalam Provisi ; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; 2. Memberi zin kepaqda Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ; 

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah ’iddah kepaqda Termohon sebesar Rp. 4.000.000,; (empat juta rupiah ) :

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

3. Menetapkan seorang anak perempuan bernama : xxxxxxxxxxx berada dalam hadhanah Termohon ; 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup /pendidikan anask tersebut minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) setiap bulan untuk saat ini dan selanjutnya disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan anak tersebut ; 5. Menolak selain dan selebihnya ; 6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,-( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; 

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Maqhkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rebu tanggal o1 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H, oleh kami Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs, Ridhuan Santoso dan Drs.

A.

Mu’thi,

M.H.,

masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 04/Pdt.G/2011/MS-ACEH, tanggal 12 Januari 2011 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; Hakim Anggota dto Drs. Ridhuan Santoso.

Ketua Majelis dto Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H.,M.H.

dto Drs. A. Mu’thi, M.H. Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH

Panitera Pengganti, dto Drs. Hasanuddin Abbas

Perincian Biaya Banding : 1. Biaya materai 2. Biaya redaksi 3. Biaya Leges 4. Biaya Proses Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp.134.000,Rp.150.000,-

(empat belas ribu rupiah)

Hal 1 dari 10 hal Put No.04/Pdt.G/2011/MS-ACEH