ms-aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : xxx/Pdt.G/2011/MS-ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : ------------------------------------------------------------------------------------------Pembanding, Umur 23 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat tinggal Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, SH, Advokat pada kantor hukum “Rasminta Sembiring, SH & Rekan” beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali Lt. II No. 23-D, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2009 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.

MSy/1/P/SK/138/2009, tanggal 2 Desember 2009, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai “Pembanding”;

-------

MELAWAN Terbanding, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, SH & Rekan, AdvokatKonsultan Hukum beralamat di jalan Tgk. Chik Pante Kulu Lt. II No. 5, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : MSy/1/P/SK/04/2010, tanggal 6 Januari 2010,

dahulu

“Pemohon”, sekarang ”Terbanding”.------------------------------------------Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; ---------------------------------------------------------------Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat

dalam Putusan

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 209/Pdt.G/2009/MS-Bna, tanggal 10 Pebruari Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No.39/Pdt.G/2011/MS-Aceh

2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

---------------------------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI : -------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-------------------- ------------------------------------

2. Menetapkan memberi izin kepada untuk mengikrarkan Talak I (satu) raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh; ------------------------3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 ex salinan penetapan ikrar talak masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya (tempat tinggal Pemohon), kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng (tempat tinggal Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dewantara

(tempat

perkawinan

Pemohon

dan

Termohon

dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ----------------DALAM REKONVENSI : --------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; -----------------------------2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi: 2.1. Nafkah yang lalu sebanyak Rp.6.500.000.- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);-----2.2. Nafkah iddah sebanyak Rp. 3.000.000.- ( Tiga juta rupiah );---------------------------2.3. Mut`ah sebanyak Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah ); ------------------------------------2.4. Kiswah sebanyak Rp.2.000.000.-( Dua juta rupiah ); ----------------------------------3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); -------------Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 24 Februari 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 209/Pdt.G/2009/MS-Bna, tanggal 10 Pebruari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.39/Pdt.G/2011/MS-Aceh

tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Februari 2011; ------------------------------------------Bahwa Pembanding tidak

mengajukan memori banding sesuai dengan surat

keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tanggal 7 April 2011;-----------------

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 209/Pdt.G/2009/MS-Bna, tanggal 10 Pebruari 2011

Miladiyah,

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara aquo ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini ; ------------------------- -------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI : Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut dengan permohonan cerai talak ( dalam konpensi ) sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Demikian

pula

proses

perkara

ini

sehubungan

dengan

permohonan

Pemohon/Terbanding juga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Begitu pula dengan amar putusan dalam konpensi secara substansial sudah tepat kecuali perlu memperbaiki susunan redaksinya agar sesuai dengan ketentuan yang baku;---DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembebanan nafkah yang lalu (nafkah madhiah) hanya selama proses perkara berlangsung di tingkat pertama yang kalau dihitung lamanya sekitar


3 (tiga) bulan sejak pendaftaran perkara hingga diputus, dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding nafkah yang pantas dan wajar untuk 3 (tiga) bulan tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan kebutuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sesuai tuntutannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); --Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum tentang nafkah iddah dan kiswah yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dapat dibenarkan. Namun mengenai jumlah mut’ah yang hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jumlah tersebut tidak pantas dan terlalu kecil, apalagi mut’ah itu dimaksudkan sebagai pemberian pelipur lara akibat dari penjatuhan talak dari suami kepada istrinya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 241. Oleh karena itu perlu ditetapkan jumlah yang lebih layak dan pantas (ma’ruf) yakni sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap 9 (sembilan) jenis harta bersama tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel), baik karena letak sesungguhnya obyek yang digugat berbeda nama desa dengan letak yang

dicantumkan dalam gugatan rekonpensi, ataupun

batas obyek tidak jelas, maupun karena beberapa jenis harta bergerak surat-suratnya atas nama orang lain (pihak ketiga); --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap obyek No. 3.1. gugatan rekonpensi berupa sebidang tanah seluas ± 102 m² beserta satu unit toko permanen berlantai 2 1/4 di atasnya yang dinyatakan kabur karena di dalam gugatan rekonpensi tersebut terletak di Jln. Sukarno Hatta Lr. Keuchik Syam, Desa Lampeot Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan setempat letak harta tersebut di Jln. Sukarno Hatta, Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No.39/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Lr. Keuchik Syam Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat. Karena Obyek tersebut terletak di perbatasan kedua desa sehingga semata-mata kesalahan penyebutan desa tidak menyebabkan kaburnya gugatan. Apalagi Majelis Hakim telah memastikan sendiri letak obyek tersebut melalui pemeriksaan setempat. Di tambah lagi penyebutan Desa Lampeot sebagai tempat letak obyek harta tersebut karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang tinggal di obyek toko tersebut juga menyebutkan tempat tinggalnya itu di Jln.Sukarno-Hatta Lorong Keuchik Syam, Desa Lampeot Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh baik di dalam surat permohonan cerai talak bertanggal 6 Nopember 2011 maupun di dalam surat kuasanya bertanggal 5 Januari 2010; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan obyek gugatan rekonpensi No.3.8 (usaha air minum isi ulang beserta perangkatnya) juga kabur karena terletak di dalam toko obyek No.3.1. tersebut di atas yang telah dinyatakan kabur, menurut Majelis Hakim tingkat banding juga keliru, sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, apalagi dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim tingkat pertama telah melihat sendiri keberadaan usaha air minum isi ulang di dalam toko tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tingkat pertama terhadap harta bergerak berupa kenderaan bermotor juga masih kabur lantaran di dalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding bukan sebagai harta bersama tetapi sebagai harta milik orang lain/pihak ketiga sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, juga keliru. Seharusnya Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap dalildalil masing pihak serta bukti-bukti yang diajukannya untuk selanjutnya memutus pokok sengketa; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek yang digugat Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai harta bersama belum dipertimbangkan dan dinilai pokok perkaranya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding yang juga sebagai pengadilan fakta ( judex facti) akan memberikan pertimbangan sendiri terhadap obyek-obyek gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini : ------------------


Menimbang, bahwa terhadap harta No. 3.1. gugatan rekonpensi ( sebidang tanah seluas 102 m2 berikut bangunan toko di atasnya) berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonpensi/Pembanding dibeli setelah Tergugat Rekonpensi/Terbanding kawin dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dimana menurut saksi I pembelian tanah tersebut tanggal 29 Januari 2009 seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan saksi I terlibat pula dalam proses pembangunan toko di atasnya, dan seorang saksi lainnya terlibat dalam usaha bersama air minum isi ulang dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Ini secara fakta membuktikan bahwa obyek tersebut baru ada setelah keduanya menikah dan sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 harta tersebut termasuk dalam katagori harta bersama. Adapun tentang dalil Tergugat Rekonpensi/Terbanding bahwa untuk membeli tanah dan membangun toko tersebut ada meminjam uang dari kakak dan abang iparnya serta meminjam uang di BPD akan dipertimbangkan tersendiri untuk menentukan apakah ada utang bersama antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding; -------------Menimbang, bahwa terhadap harta No.3.2 gugatan rekonpensi (sebidang tanah sawah seluas 225 m2) yang didalilkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai harta bersama karena diperoleh di dalam masa perkawinan keduanya, secara umum telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan menyatakan bahwa tidak ada harta bersama sama sekali selama dalam perkawinan mereka dan khusus terhadap harta No. 3.2 yang digugat Penggugat Rekonpensi/Pembanding sangat kabur karena tidak menjelaskan sama sekali batas yang kongkrit. Di samping itu Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyatakan tidak pernah ada harta tersebut dan ianya tidak pernah membeli. Oleh karena terhadap

harta

tersebut

ini

sudah

dibantah

secara

tegas

oleh

Tergugat

Rekonpensi/Terbanding, maka Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus membuktikan keberadaan harta dimaksud. Dari bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah dapat menguatkan dalil Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang keberadaan harta tersebut sebagai harta bersama, disebabkan saksi I dapat


menjelaskan keberadaan harta tersebut, luas dan tahun pembeliannya yakni selama dalam masa perkawinan keduanya, karena saksi I pernah diajak Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk melihatnya 2 (dua) bulan setelah dibelinya, sedangkan

saksi II meskipun

menjelaskan berdasarkan cerita dari orang lain (saksi de auditu), tetapi telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi I tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding menyangkut harta No.3.2 gugatan rekonpensi tersebut dinilai telah terbukti pula sebagai harta bersama; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap harta No.3.3 gugatan rekonpensi yakni 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi BL-8395-AK Merk/Type Mitsubishi/T.120SS PU 1.5FD jenis pick up, tahun pembuatan 2008, nomor rangka MHMUSTUZE8K009134, nomor mesin 4G15-D11371, warna hitam dan harta No.3.4 gugatan rekonpensi yakni 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi BL-8123-AJ Merk/Type Mitsubishi/T.120SS PDFD, jenis pick up, tahun pembuatan 2008, nomor rangka MHMUSTU2E8K012043, nomor mesin 4G15D44277, warna kendaraan putih yang keduanya didalilkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai harta bersama karena diperoleh di dalam masa perkawinan keduanya, dimana menurut Penggugat Rekonpensi/Pembanding mobil No.3.3 gugatan rekonpensi dibeli secara kredit pada tanggal 8 April 2008 ( 17 hari setelah pernikahan) dan dilunasi harganya pada tanggal 2 Nopember 2009, serta mobil No.3.4 gugatan rekonpensi dibeli tanggal 16 Agustus 2008 secara kredit dan dilunasi tanggal 2 Nopember 2009, telah dibantah pula oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama, tetapi milik keluarga Tergugat Rekonpensi/Terbanding yaitu abang Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang bernama Abdullah dan kakak Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang bernama Taibah serta milik keponakan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama Wahyu Afrizal. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam keterangannya di depan sidang, saksi I Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah menerangkan tentang keberadaan kedua mobil tersebut yang pembeliannya secara kredit dan saksi pernah menyetor cicilan kredit sebanyak tiga


kali. Dan sesuai dengan keterangan saksi I tersebut yang bersumber dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding sendiri, kedua mobil itu tidak ada lagi karena telah dijual Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tahun 2009 yang sebelumnya telah dialihkan atas nama xxxx. Jika dikaitkan pula dengan keterangan saksi II Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang juga mengetahui tentang keberadaan kedua mobil tersebut yang dibeli secara cicilan/kredit atas nama Tergugat Rekonpensi/Terbanding, namun sekarang tidak ada lagi karena menurut penuturan Wahyu Afrizal kepada saksi, kedua mobil tersebut telah dijual untuk dibelikan mobil box yang lebih besar merk Isuzu, maka jelas bahwa kedua obyek tersebut tidak ada lagi. Namun keterangan Penggugat Rekonpensi/Pembanding bahwa mobil No.3.3 gugatan rekonpensi telah lunas pada tanggal 02 Nopember 2009 bertentangan dengan bukti yang diajukannya sendiri yakni bukti

T.1 dimana menurut bukti tersebut tanggal 2

Nopember 2009 adalah pelunasan setoran ke 20 dari 36 kali kewajiban setoran bulanan dan berarti ada 16 kali lagi setoran yang besarnya tiap bulan Rp.2.181.900,- dengan masa pelunasan akhir tanggal 8 Maret 2011. Dan ini jika dikaitkan dengan keterangan saksi tentang peralihan nama kepada orang lain dalam hal ini Wahyu Afrizal pada tanggal 8 Desember 2009 berarti sejak Desember 2009 mobil No.3.3 gugatan rekonpensi tersebut tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga setoran kredit ke 21 dan seterusnya tidak dilakukan lagi oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai dengan fakta yang tertera dalam bukti T.1 tersebut. Demikian pula keterangan Penggugat Rekonpensi/Pembanding bahwa mobil No.3.4 gugatan rekonpensi telah lunas pada tanggal 02 Nopember 2009, juga bertentangan dengan bukti T.2 yang diajukannya, dimana menurut bukti T.2 tersebut tanggal 2 Nopember 2009 adalah tanggal pelunasan storan ke 16 dari 36 kali kewajiban setoran dan berarti ada 20 kali lagi setoran yang besarnya tiap bulan Rp.2.351.600,- dengan masa pelunasan akhir tanggal 16 Juli 2011. Dan ini jika dikaitkan dengan keterangan saksi tentang peralihan nama mobil No. 3.4. gugatan rekonpensi kepada orang lain dalam hal ini Wahyu Afrizal pada tanggal 8 Desember 2009 berarti sejak Desember 2009 mobil No.3.4 gugatan rekonpensi tersebut tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, sehingga setoran kredit ke 17 dan seterusnya tidak


dilakukan lagi oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai dengan bukti T.2 tersebut di atas. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tentang tidak ada lagi mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sejak Desember 2009 sejalan pula dengan bukti T.1 dan T.2 Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan uang penjualan kedua mobil tersebut telah dialihkan menjadi 1 (satu) unit mobil box yakni harta No.3.5 gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang pembeliannya secara cash pada bulan Januari 2010, terlepas atas nama orang lain. Dengan demikian kedua jenis harta tersebut di atas

( No. 3.3 dan No.3.4 gugatan rekonpensi ) tidak dapat lagi ditetapkan sebagai harta

bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding karena tidak ada lagi dan telah beralih wujudnya dalam masa perkawinan keduanya; -------Menimbang, bahwa terhadap harta No. 3.5 gugatan rekonpensi yakni 1 (satu) unit mobil box Nomor Polisi BL-8352 JX, Merk/Type Isuzu, Jenis/Model box yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai harta bersama karena diperoleh selama dalam masa perkawinan, meskipun telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dalam repliknya dengan mengatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama tetapi milik keponakan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama Wahyu Afrizal, namun dari keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, harta tersebut masih ada dan diperoleh dalam masa perkawinan sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Adapun bukti sangkalan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tentang harta No. 3.5 tersebut sebagai milik orang lain yakni Samsuddin Saleh

( bukti T.R.1), Majelis Hakim menilai

bukti tersebut di samping cacat formil karena tidak dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh yang berwenang, juga kepemilikan barang bergerak seperti mobil tidak semata-mata berdasarkan nama yang tercantum dalam surat tersebut; -----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap harta No.3.6 gugatan rekonpensi tersebut dalam gugatan rekonpensi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Suzuki Spin Nomor Polisi BL-5242-JH yang didalilkan sebagai harta bersama, telah dibantah pula oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan mengatakan bahwa harta tersebut milik Wahyu Afrizal


sesuai dengan bukti T.R.2 dan T.R.3. Terhadap kedua surat bukti tersebut Majelis Hakim juga menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh yang berwenang. Apalagi terhadap bukti tersebut telah dibantah pula oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding. Di lain pihak, Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah menghadirkan dua orang saksinya dimana saksi I Penggugat Rekonpensi/Pembanding secara tegas menerangkan tentang keberadaan harta tersebut (sepeda motor Suzuki Spin) dan dibeli pada bulan September 2008 (dalam masa perkawinan) serta saksi pula yang sering memakainya untuk membawa sari kurma ke toko untuk keperluan usaha Tergugat Rekonpensi/ Terbanding. Demikian pula keterangan saksi II Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang intinya menerangkan bahwa sepeda motor Suzuki Spin tersebut dibeli tahun 2008 saat saksi masih join dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Dengan demikian telah terbukti bahwa harta tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan. Oleh karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding; -------------Menimbang, bahwa terhadap harta No. 3.7 gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga Merk/Type Viar, telah dibantah pula oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan mengatakan bahwa gugatan terhadap harta tersebut kabur dan harta tersebut tidak pernah ada. Namun 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonpensi/Pembanding ( saksi I dan saksi II) jelas menerangkan bahwa harta tersebut benar ada dan dibeli tahun 2008 setelah keduanya menikah dan digunakan untuk usaha air minum RO, bahkan menurut saksi II Penggugat Rekonpensi/Pembanding kenderaan tersebut telah ada dan dibeli saat Tergugat Rekonpensi/Terbanding masih join usaha dengan saksi II. Oleh karena itu keberadaan harta tersebut sebagai harta bersama sudah terbukti sehingga harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding; ----------------------------------------


Menimbang, bahwa

terhadap harta No. 3.8 gugatan rekonpensi (usaha air

minum isi ulang berikut perangkat-perangkatnya dengan nama usaha 02 water) yang berlokasi pada obyek No.3.1. gugatan rekonpensi, meskipun telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan mengatakan bahwa usaha tersebut milik kemenakannya yang bernama Wahyu Afrizal, dengan mengajukan bukti sangkalan T.12 s/d T.15, tetapi berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang pernah bekerja pada Tergugat Rekonpensi/Terbanding

sejak Mei 2008 sampai dengan tahun 2009,

Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding ada membuka usaha RO (air minum), sari kurma dan air oxxy. Demikian pula menurut saksi II Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sebelum saksi II join dengan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dalam usaha air minum sejak Juli 2008 sampai dengan Januari 2009, Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah lebih dahulu membuka usaha air minum RO. Demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama ternyata usaha air minum tersebut masih berjalan. Oleh karena itu tentang keberadaan usaha tersebut dipandang telah terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Adapun bukti-bukti tertulis Tergugat Rekonpensi/Terbanding (bukti T.R.12, T.R.13, T.R. 14 dan T.R. 15) yang berkaitan dengan CV. INSAN HIDRO PROTECTION milik Wahyu Afrizal yang pendiriannya pada tanggal 22 April 2010, meskipun terletak di lokasi yang sama, tidak membuktikan kepemilikan usaha air minum yang telah ada sebelumnya sebagai milik Wahyu Afrizal. Bahkan bukti tersebut tidak ada kaitan langsung dengan obyek gugatan No.3.8 gugatan rekonpensi, karenanya harus ditolak; --------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi No. 3.9 ( seperangkat digital printing atau mesin pencetak gambar yang terdiri dari dua jenis mesin), telah dibantah pula oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan mengatakan bahwa tidak benar dan tidak ada harta tersebut serta Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak pernah membelinya, apalagi menguasai harta tersebut. Terhadap bantahan ini pihak Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat membuktikan secara sempurna, kecuali saksi II yang menyatakan pernah


melihat barang tersebut tetapi yakin tidak ada lagi. Oleh karena itu terhadap gugatan No.3.9 tersebut dipandang tidak terbukti dan harus ditolak; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa kwitansi tanda terima uang pinjaman pada pihak lain dalam membeli/membangun obyek No.3.1 (toko) tempat usahanya (bukti T.R.4, T.R.5, T.R.6 dan T.R.7), semua bukti tersebut meskipun dapat diperlihatkan aslinya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, tetapi karena isinya telah dibantah oleh pihak lawan, maka sebagai surat bawah tangan, kekuatan pembuktiannya menjadi lemah ketika dibantah pihak lawan, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak mengajukan bukti lainnya untuk meneguhkan dalilnya. Oleh karena itu tuntutan Tergugat Rekonpensi tentang adanya hutang pada orang lain (perorangan) dipandang tidak terbukti secara sempurna sehingga harus dikesampingkan; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang adanya hutang kredit pada pihak Bank BPD Aceh, masing-masing dengan pinjaman pokok sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan PMK tanggal 09 Januari 2009 dengan masa pelunasan 60 (enam puluh) bulan sebagaimana tertera dalam bukti T.R.8 dan T.R.9 serta pinjaman pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan PMK tanggal 10 Desember 2009 dengan masa pelunasan sebanyak 120 (seratus dua puluh) bulan sebagaimana tertera dalam bukti T.R.10 dan T.R.11, Majelis Hakim menilai bahwa hutang kredit itu benar ada karena alat bukti yang diajukan bersifat otentik dan memenuhi pula syarat formil suatu surat bukti. Adapun penolakan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap kedua pinjaman tersebut, terutama dalilnya bahwa kredit sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) diambil Tergugat Rekonpensi/Terbanding ketika keduanya tidak serumah lagi, tidak dapat diterima. Apalagi pengambilan kedua kredit tersebut dalam masa pembangunan toko obyek No.3.1 gugatan rekonpensi sehingga berdasarkan logika hukum, dalil Tergugat Rekonpensi/Terbanding bahwa untuk membangun obyek No.3.1. gugatan rekonpensi sebagian dananya berasal dari pinjaman dapat dibenarkan dan diterima akal sehat. Tambahan lagi tidak mungkin terkumpul harta yang agak banyak padahal masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang singkat masa hidup dan tinggal bersama, yakni sejak menikah tanggal 22


Maret 2008 sampai dengan tanggal berpisah rumah/tempat tinggal pada bulan Juni 2009 ( lebih kurang 15 bulan), jika tidak ditunjang dengan pinjaman pada pihak lain dalam hal ini perbankan. Oleh karena itu tentang adanya hutang bersama yang berasal dari kredit Bank BPD Aceh dianggap telah terbukti dan menjadi hutang bersama yang jumlahnya meliputi hutang pokok ditambah bunga/jasa bank. Adapun alasan masih memasukkannya hutang bersama yang terjadi pada waktu kehidupan rumah tangga keduanya sudah pisah rumah adalah karena dalam menetapkan harta bersama, telah ditetapkan pula harta yang diperoleh pada awal Januari 2010 yakni mobil box ( No. 3.6 gugatan rekonpensi) yang juga ketika kedua belah pihak tidak lagi serumah; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang harta bersama, maka perlu ditetapkan pula bagian masingmasing dari harta bersama tersebut yakni sebesar ½ ( seperdua) untuk Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan ½ (seperdua) untuk Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam; --------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan hutang bersama seperti diuraikan di atas dibebankan kepada bagian masing-masing dari harta bersama dimana pihak Penggugat Rekonpensi/Pembanding menanggung ½ (seperdua) dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding menanggung ½ (seperdua) lagi; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta bersama yang ditetapkan berada pada/dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka harus dihukum pula Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dari harta bersama yang besarnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terdahulu, setelah menyelesaikan hutang-hutang bersama yang menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 209/Pdt.G/2009 tanggal 10 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan


tanggal 7 Rabi’ul Awal 1432 H. dan Majelis Hakim di tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan berikut ini. ---------------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan perkawinan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009;

-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas. ----------------------------Mengingat ketentuan hukum syara’ dan pasal-pasal dari peraturan perundangundang yang berkaitan dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------MENGADILI 

Menerima permohonan banding Pembanding; -----------------------------------------------



Membatalkan

putusan

Mahkamah

Syar’iyah

Banda

Aceh

Nomor

:

209/Pdt.G/2009/MS-Bna, tanggal 10 Pebruari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah; -------------------------------------------------------DENGAN MENGADILI SENDIRI. DALAM KONPENSI : 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon; ---------------------------------------------------

2.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh; -----------------------

3.

Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 ex salinan penetapan ikrar talak masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya (tempat tinggal Pemohon), kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng (tempat tinggal Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dewantara

(tempat

perkawinan

Pemohon

dan

Termohon

dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---------------


DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; -------------------------2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi: -

Nafkah yang lalu : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);----------

-

Nafkah iddah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ----------------------------------

-

Mut’ah : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); ----------------------------------------

-

Kiswah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); ----------------------------------------

3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut.: 3.1.

-----------------------------------------------------

1 (satu) petak tanah seluas 102 m2 beserta 1 (satu) unit toko berlantai 2 ¼ di atasnya yang terletak di Jln. Sukarno Hatta Lr.Keucik Syam Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh; ---------------------------------------------

3.2.

1 (satu) petak tanah sawah seluas 225 m2 yang terletak di Desa Blang Kiree, Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar; ----------------------------------

3.3.

1 unit mobil Nomor Polisi BL-8352 JX (masih plat putih) Merk/Type Isuzu, Jenis/Model Box, tahun pembuatan 2009, warna putih;----------------------------

3.4.

1 unit sepeda motor Nomor Polisi BL-5242 JH, Merk/Type Suzuki Spin, tahun pembuatan 2008, Nomor Rangka 288450, Nomor Mesin 282253;--------

3.5.

1 unit sepeda motor roda tiga Merk/Type Viar;-- -----------------------------------

3.6.

Usaha air minum isi ulang berikut perangkatnya dengan nama usaha 02 water di tempat usaha toko tersebut pada nomor 3.1 di atas); ----------------------------

4. Membagi harta bersama tersebut antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh ½ ( seperdua) bagian; -----------------------5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura, melalui penjualan lelang; --------------------------------------


6. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada Bank BPD Aceh dengan hutang pokok sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ditambah bunga/jasa bank seperti telah diperjanjikan dengan pihak bank; -------------------------------------------------------------------------------------7. Menghukum kedua belah pihak untuk menanggung hutang bersama tersebut masing-masing ½ (seperdua) yang jika tidak dilunasi akan dipertanggungkan pada hak masing-masing dari harta bersama;

-------------------------------------------------

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya; -----------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H oleh kami

Drs. H. Armia Ibrahim, S.H., Wakil Ketua

Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas S.H., MH. dan Drs. H. Syamsir Suleman, Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansharullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. ---------------------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota

Dto. Drs. H. MUKHLAS, S.H. MH.

Ketua Majelis

Dto. Drs. H. ARMIA IBRAHIM, S.H.


Dto.

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN. Panitera Pengganti Dto. ANSHARULLAH, S.H.,M.H. Perincian biaya banding : 1. Biaya Meterai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 5.000,4. Biaya Proses Rp. 134.000,Jumlah Rp. 150.000,--------------------------------- (seratus lima puluh ribu rupiah) ----------------------------------

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 29 Desember 2011 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH, dto DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH. NIP. 195505201990031002


ms-aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents