MERENGKUH ASA ATAU MENYABUNG NYAWA? INFRASTRUKTUR DAN AKSES DI KTI KOMPETISI BERCERITA PNPM MANDIRI

Vol. V Agustus-September 2012 Edisi 80

MERENGKUH ASA ATAU MENYABUNG NYAWA? INFRASTRUKTUR DAN AKSES DI KTI KOMPETISI BERCERITA PNPM MANDIRI 2012 PRAKTIK CERDAS 2012

MEWUJUDKAN DESA PINTAR MELALUI PERPUSTAKAAN DESA

DAFTAR ISI CONTENTS

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Editor MILA SHWAIKO VICTORIA NGANTUNG Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website of the Month STEVENT FEBRIANDY Smart Practices & NGO Profile AFDHALIYANNA MA’RIFAH Website AKRAM ZAKARIA Info Book SUMARNI ARIANTO Design Visual & Layout ICHSAN DJUNAID Pertanyaan dan Tanggapan Redaksi Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125 Sulawesi Selatan - Indonesia T. +62 411 832228, 833383 F. +62 411 852146 E. [email protected] www.bakti.org

www.batukar.info

SMS BaKTINews 085255776165 E-mail: [email protected] Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook : www.facebook.com/yayasanbakti

1

News

Agustus - September 2012

3

Merengkuh asa atau menyabung nyawa? INFRASTRUKTUR DAN AKSES DI KTI

6

Suara KTI dalam Kompetisi Bercerita PNPM Mandiri 2012 Keselamatan Ibu Hamil di NTB hingga Perempuan Perkasa di Ternate

8

Mengubah Mimpi Melalui Penguatan Politik Perempuan

9

Kerjasama BaKTI dan Kinerja Papua USAID

11

Anak Berbicara Tentang Mereka

13

Praktik Cerdas Forum Kawasan Timur Indonesia 2012

15

Pemenang Pemuda KTI 2012

17

Penerima Hibah Penelitian Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia

18

Mengurai Pertambangan Mangan Oekopa dan Oerinbesi Kajian-Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik

20

Membuka Sekat Keterkungkungan Program

22

PEACH Updates

24

Pendidikan Harmoni Membangun Karakter Cinta Damai dan Tolerasi dalam Keberagaman

26

Mewujudkan Desa Pintar Melalui Perpustakaan Desa

27

Pembangunan Manusia Indonesia

29

Website bulan ini

29

Peluang

30

Yayasan Arika Mahina

31

Info Books

Berkontribusi untuk BaKTINews BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia. BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia.

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Volume V - edisi 80

PERSEDIAN TERBATAS HUBUNGI KAMI : YAYASAN BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar 90125 Sulawesi Selatan - Indonesia T. +62 411 832228, 833383 F. +62 411 852146 E. [email protected]

Merengkuh asa Merengkuh asaatau atau menyabung nyawa? menyabung nyawa? INFRASTRUKTUR DAN AKSES DI KTI OLEH STEVENT FEBRIANDY

STEVENT FEBRIYANDY/DOC. BaKTI

“

Bagi mereka yang hidup di perkotaan dan di daerah perdesaan, perjalanan membeli makanan atau pergi ke klinik dapat dilakukan dalam hitungan menit dan memakan hanya ribuan rupiah saja. Bagaimana jika Anda hidup di daerah yang untuk pergi ke pasar saja harus menghabiskan waktu sepuluh jam dengan biaya lima juta rupiah? Atau bagaimana jika Anda pegawai negeri yang harus naik perahu dari satu pulau ke pulau lain dan terkatungkatung di lautan selama 11 hari? Baca tulisan kami yang menyoroti tantangan akses transportasi yang dihadapi masyarakat di KTI.

News


“

3

W

aktu menunjukan dini hari, namun geliat kehidupan tidak berhenti di pesisir pantai Desa Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) pada saat itu. Perahu katinting, perahu kecil dengan lebar ratarata hanya 1,5 meter dan panjang bisa mencapai 7-8 meter sibuk mengangkut penumpang yang sudah menunggu di pantai. Dengan penerangan yang minim, perahu katinting itu menuju ke tengah laut. Suara khas motor mesin penggerak perahu tersebut seakan-akan menemani para penumpang yang hendak menuju ke tengah laut. Di kejauhan, tepatnya 2-3 km dari lepas pantai ada kapal besar yang sedang menunggu mereka. Ternyata perahu-perahu itu mengantarkan para penumpang kapal ferry yang berlabuh di tengah laut. Ferry tidak bisa merapat karena Seira memang tidak punya pelabuhan dan biasanya memang ferry jarang merapat sampai dekat pantai dengan alasan air sedang surut serta keamanan kapal. Yang terlihat adalah bagaimana para penumpang dengan susah payah menaiki kapal ferry dari perahu katinting. Dengan bercampur keringat seorang ibu berusaha naik sambil menggendong anaknya di tangan kanan sedangkan tangan lainnya memegang tas yang cukup besar dan terlihat berat.

Volume V - edisi 80

News Agustus - September 2012

kendaraan yang lewat bukan kendaraan ringan tetapi truk truk berat. Kondisi diperparah dengan seringnya turun hujan. Air akan membasahi tanah yang membuat tanah berlumpur sehingga banyak mobil atau truk besar yang terjebak. “Perjalanan ke Boven Digoel biasanya bisa sampai 10-12 jam bila keadaan normal,” kata Nurul sambil mengisi oli kendaraannya. Perjalanan bisa tersendat apabila ada kendaraan di depan yang terjebak sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Bila sudah terjadi, maka perjalanan bisa menghabiskan waktu 1 minggu! “Tunggu mobil di depan bisa lewat atau bisa saja menggunakan tali yang diikatkan ke pohon agar kita bisa naik ke atasnya, ya resiko kalau mobil terbalik,” ujarnya sambil tersenyum kecut. Wangsit Panglipur, seorang pekerja sosial di sana mengaku pernah harus menginap di tengah jalan karena medan yang semakin berat sehingga mobil jeep pun sudah tidak bisa lewat. “Mau tidak mau kami harus tidur di jalan, menunggu antrian kendaraan yang lewat dan hal ini biasa terjadi disini,” sahutnya. Ada uang ada kenyamanan istilah tersebut sering dipakai oleh orang bila ingin menikmati perjalanan dengan nyaman dan mewah. Jangan harap hal itu berlaku di sana.“Untuk charter jeep Merauke-Boven Digoel pulang pergi itu 10 juta, kalau ke dari Boven Digoel ke distrik distrik terdekat itu sekitar 5 juta. Bisa lebih murah kalau ikut jeep penumpang artinya tinggal bayar 750 ribu saja,” terang Nurul. Jeep penumpang yang dimaksud Nurul adalah jeep yang melayani penumpang umum dengan jurusan yang sama. Satu kendaraan jeep berpenumpang 7 orang, artinya harga tersebut sama dengan harga satu kali charter jeep. Kenyamanan? Jangan harap ada karena dengan jalan yang rusak parah maka penumpang seperti di kocok dalam mobil. Lupakan kenyamanan karena harus konsentrasi untuk menjaga nyawa sendiri. Saking beratnya medan, sudah beberapa kali jeep terbalik dan memakan korban. “Terakhir saya naik ke Langguan ibukota Distrik Ogenetan, karena medan licin dan jalan yang curam, kendaraan kami terbalik dan hampir masuk jurang,” ujar Riswanto, seorang fasilitator masyarakat yang sudah sejak tahun 1990 ada di Boven Digoel. Hanya masyarakat di Papua Selatan seperti di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat


Sampai di kapal ferry bukan berarti perjuangan selesai, penumpang kembali berjuang untuk mencari tempat yang kosong. Nampak wajah lesu dan kusut menghiasi muka mereka, namun apa pun alasannya inilah satu satunya alat transportasi yang mereka bisa pilih. “Yah inilah satu satunya jalan ke Larat, jalan darat seng ada, jadi beta pilih naik kapal ini,” sahut seorang pemuda yang sepertinya sudah mendapat tempat yang cukup nyaman di atas dek dekat kemudi kapal. Sebenarnya jarak Seira ke Larat sebuah pulau yang terletak di paling Utara Pulau Yamdena tidak terlalu jauh. Jarak Saumlaki, ibukota Kabupaten MTB ke Larat saja kira-kira 120 Km. Sedangkan Seira ke Larat seharusnya kurang dari jarak tersebut. Bila ada jalan darat, penduduk Seira sebenarnya bisa menyeberang ke Batu Putih lalu meneruskan perjalanan sampai di Lelinguan baru menyeberang lagi sampai di Larat. Perjalanan kombinasi darat dan laut itu mungkin bisa ditempuh 2 sampai 3 jam. Pemerintah Kabupaten MTB baru saja membuka jalan antara Saumlaki-Larat. Jalan tersebut belum bisa digunakan untuk publik karena masih dalam pembukaan lahan. Bila ingin lewat darat maka harus menyewa kendaraan tertentu (jenis jeep atau kendaraan four wheel drive)yang sangat mahal harganya. Kondisi jalan yang baru dibuka mengakibatkan waktu tempuh Saumlaki-Larat hampir 7 jam. Kembali ke kapal ferry yang sudah penuh sesak. Saat itu diperkirakan kapal ferry sampai di pelabuhan Larat pagi-pagi pukul 08.00 atau 09.00. Berarti waktu tempuh Seira ke Larat saja sudah sekitar 8 atau 9 jam sedangkan waktu tempuh SaumlakiLarat adalah 16 jam. Tanpa disadari penumpang, sebenarnya kapal ferry yang dinaiki oleh mereka sepertinya sudah overload. Kapal oleng ke kiri dan ke kanan, sesekali awak kapal melihat ke buritan kanan dan kiri untuk melihat apakah kapal kandas atau terkena karang karena semakin berat.“Yang penting sampe Mas, dagangan saya sudah ada disini semua,” lagi sahut salah seorang penumpang yang sepertinya bukan warga asli MTB. Di depan dek kapal sudah banyak sekali barang-barang dagangan dari bahan-bahan pokok, ternak sampai buah-buahan yang siap dijual di Larat. Penumpang sepertinya sudah biasa, mereka tidak peduli lagi dengan keadaan kapal yang overload, padahal mereka bertaruh dengan keamanan perjalanan bahkan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Bahkan Dr. Juliana Ratuanak dan Nel Pulalean dari Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat benar benar hampir kehilangan nyawa mereka. Sebagai tenaga kesehatan, pengabdian untuk pergi ke tempat-tempat terpencil mau tidak mau harus dijalani. Karena transportasi laut saja yang menjadi andalan, mereka berangkat memakai perahu mesin untuk membawa makanan ibu dan bayi untuk peningkatan gizi ke salah satu pulau. Dalam perjalanan mesin perahu mati dan akhirnya mereka terbawa arus ke tengah Laut Arafura. Perahu yang mereka tumpangi terkatung-katung di air selama 16 hari. “Kami sudah pasrah dan untung saat itu kami bertemu dengan kapal nelayan dari Buton yang sedang cari ikan, mereka yang angkat kami,” ujar Mama Nel, begitu panggilannya, sambil menghela napas panjang bila mengingat kejadian tersebut. Padahal sejak hari ke 10 tim SAR sudah menghentikan pencarian karena cuaca yang buruk. Lagi-lagi nyawa yang dipertaruhkan. Di lain tempat, Nurul, pemuda berumur tiga puluh tahunan, sedang sibuk mengisi oli kendaraannya. Orang tuanya berasal dari Lampung, hanya sejak tahun 70-an mereka sudah pindah ke Merauke sebagai transmigran pada saat itu. Sekarang Nurul bekerja di salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi. Setiap 3 sampai 4 kali dalam seminggu Nurul bolak-balik Merauke-Boven Digoel dengan kendaraannya. Kendaraan yang digunakan Nurul bukan mobil biasa. Mobilnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dari mobil Daihatsu Taft Hiline diubah menjadi mobil four wheel drive yang garang. Dengan ban besar dan bergerigi, kaki-kaki mobil yang sudah diganti, memperlihatkan mobil Nurul siap untuk melakukan off road. Jalan Merauke ke Boven Digoel adalah jalan yang diliputi oleh tanah yang berwarna merah, berlumpur dengan lobanglobang besar disana-sini. Jenis tanah tersebut akan semakin dalam dan berlobang bila dilewati kendaraan. Apalagi

Volume V - edisi 80

4


tidak memiliki pilihan. Transportasi menggunakan pesawat pun sekarang sehingga jalan trans Papua tidak pernah selesai terbatas. Merpati adalah satu satunya maskapai penerbangan pengerjaannya. Rencana pengembangan transportasi seperti di yang melayani penerbangan perintis ke daerah-daerah di Papua Papua pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bila Selatan. Pilihan ini pun memiliki resiko yang besar, karena hanya melihat aspek finansial yang tidak menguntungkan, maka pesawat harus terbang diantara dua gunung yang diselimuti aspek pengembangan ekonomi yang padahal memberikan awan tebal. Hanya seringkali karena manfaat sangat besar untuk masyarakat akan alasan operasional, mendadak penerSukses seringkali datang terus terabaikan. bangan dibatalkan sehingga pilihan Otonomi dan keadaan politik di daerah kembali jatuh ke transportasi darat. Harga pada mereka yang berani seringkali juga menyumbang masalah yang tiket pesawat pun masih mahal sekitar 1,5 cukup pelik. Keadaan politik yang tidak menentu bertindak, dan jarang sampai 2 juta. Padahal penerbangan bisa mempengaruhi perkembangan pemmenghampiri penakut hanya dilakukan dalam 30 menit. bangunan. Otonomi daerah telah memberikan Demi usaha hidup, demi mencari kewenangan yang besar kepada pemerintah yang tidak berani penghidupan yang layak, semua hal akan daerah untuk melakukan pembangunan. Dalam mengambil konsekuensi. proses pelaksanaanya, peraturan dan kebijakan ditempuh masyarakat yang tinggal di sana. Masyarakat Kampung Ogenetan serta rencana pemerintah pusat, pemerintah -Jawaharlal Nehru perlu berjalan 3-5 jam untuk memenuhi provinsi dan pemerintah Kabupaten tidak kebutuhan pokok mereka ke distrik selaras. Hal ini perlu dirubah sehingga ada tata tetangga. Hal ini memperlambat mobilitas masyarakat. Sulitnya ulang tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah akses transportasi menjadi momok yang menakutkan untuk agar perencanaan menjadi lebih baik. Keadaan politik membuat mereka. Karena hal itulah bahan pokok mahal, kesejahteraan pembangunan ikut tersendat. ekonomi masyarakat tersendat dan pembangunan tertinggal. Solusi permasalahan transportasi di daerah khususnya Dengan mempertimbangkan akumulasi jumlah pelaku Kawasan Timur Indonesia sebenarnya sudah ada dan sudah perjalanan seperti yang dialami oleh masyarakat di Maluku banyak yang ditawarkan serta dipresentasikan dimana-mana. Tenggara Barat dan Papua Selatan, bisa dibayangkan berapa Bahkan studi dan kajian mengenai hal ini pun sudah cukup kerugian dan produktivitas ]yang hilang dari kondisi yang banyak. Diperluk an keberanian dari setiap pelaku ditimbulkan oleh sulitnya akses transportasi. pembangunan baik itu individu, kelompok dan pemerintah Ketika sang ayah, Ibu, anak-anak berangkat, pasti selalu untuk melakukan terobosan yang nyata bukan hanya rasa cemas yang melingkupi hati. Melihat apa pun jenis perencanaan belaka. Ketika dalam tengah perjalanan antara transportasi yang mereka pilih, berarti mempertaruhkan nyawa Merauke dan Boven Digoel, ada guyonan dari salah satu mereka demi harapan-harapan dan kebutuhan yang harus penumpang jeep yang menyatakan bahwa ia perlu 'super hero' dipenuhi. pada saat melakukan perjalanan ini. 'Super hero' ini mampu Masalah sulitnya akses transportasi sebenarnya sudah membawanya ke tempat tujuan lebih cepat , dalam sekejap menjadi masalah klasik untuk negara ini. Di Indonesia, khususnya mata, tanpa ada siksaan dan ketidaknyamanan. “Semua cepat, di Kawasan Timur Indonesia, masalah ini sepertinya selalu nyaman dan aman tanpa takut jiwa melayang,” ujarnya sambil menjadi perhatian setiap orang, baik praktisi, pelaku sumringah. Sebenarnya 'super hero' yang dibutuhkan bisa pembangunan bahkan pemerintah pusat dan daerah, namun muncul dari keberanian semua pemangku kepentingan dalam tidak ada solusi yang baik dan menjawab kebutuhan masyarakat. pembangunan untuk melakukan terobosan yang nyata dan Pembiayaan infrastruktur khususnya untuk jalan raya berani untuk membuat perubahan yang berarti. adalah salah satu masalah klasik yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Contohnya jalan trans Papua di Papua Selatan. Mahalnya batu sebagai lapisan jalan raya membuat jalan disana dibuat dengan lapisan pasir dan aspal saja, sehingga ruas jalan yang sudah selesai cepat rusak sedangkan jalan yang baru dibuka belum selesai dikerjakan. Hal ini terjadi bertahun tahun terjadi sampai

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi [email protected]

5

News


Volume V - edisi 80

PNPM MANDIRI

Keselamatan Ibu Hamil di NTB hingga Perempuan Perkasa di Ternate DOC. PSF

Suara KTI dalam Kompetisi Bercerita PNPM Mandiri 2012 OLEH INA RAHLINA

S

alah satu kesulitan saya menangani pertolongan persalinan bagi ibu hamil adalah kekurangan sarana air bersih. Selama enam tahun bertugas di Pos Persalinan Desa (Polindes) Sengkokang Bawah, Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masalah air bersih ini bagai momok. Kematian ibu hamil tak dapat dihindari jika perbaikan sarana air bersih tidak segera ditangani. Karena kesulitan air bersih, ibu hamil yang akan melahirkan tak bisa dilayani di Polindes Sengkokang. Mereka biasanya dirujuk ke puskesmas dan membutuhkan waktu setengah jam perjalanan. Desa Sekongkang Bawah merupakan salah satu desa terpencil dan berada paling ujung di Kabupaten Sumbawa Barat atau berjarak sekitar 45 km dari ibukota kabupaten. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri memberi harapan yang sudah saya tunggu selama enam tahun untuk memperbaiki sarana air bersih. Agustus 2010, perbaikan dan penambahan pipa dari saluran induk terealisasi. Penantian dan hambatan yang dialami untuk menolong Persalinan ibu hamil kini teratasi. Ibu-ibu hamil tak perlu lagi ke puskesmas, Polindes kini bisa melayani persalinan.


Demikian cerita Baiq Nurul Hikmah, A.Md. Keb., yang sehari hari bertugas sebagai Bidan Desa Sengkokang Bawah dalam Kompetisi Bercerita Nasional PNPM Mandiri 2012. Baiq Nurul Hikmah satu dari 30 finalis Kompetisi Bercerita Nasional. Sebanyak 30 cerita yang masuk dalam nominasi berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Madura, dan Maluku Utara. Tiga peserta dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) lolos sebagai pemenang dalam Kompetisi Bercerita, Agustus 2012 kemarin. Selain Baiq dengan cerita Perbaikan Sumber Air Bersih Mengurangi Kematian Ibu Melahirkan di Pos Persalinan Desa Sengkokang Bawah, ada cerita dari Ade Eranti tentang Kemitraan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Ubo-Ubo dan PT Jamsostek di Kota Ternate, Maluku Utara. Satu lagi, cerita tentang Perempuan Perempuan Perkasa di Sudut Pulau Ternate oleh Rio Suciawan dan Tim IV Fasilitator PNPM MP Kota Ternate, Maluku Utara. Tiga puluh ide cerita ini lolos dalam lima tahapan seleksi. Awalnya, sekitar 210 ide cerita dari stakeholder, penerima manfaat, dan pelaku PNPM se-Indonesia masuk dalam long list Volume V - edisi 80

6

DOC. PSF

disepakati untuk bermitra dengan Jamsostek.

7

News


DOC. PSF

kompetisi bercerita. Cerita-cerita tersebut dikelompokkan dalam tujuh kategori; Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan, Usaha Pembangunan Ekonomi Lokal, Kegiatan Kepemudaan, Budaya, Lingkungan Hidup, Perjuangan dalam Keterbatasan, dan kategori Lain-lain. Cerita dinilai berdasarkan kriteria praktik cerdas; inovatif, partisipatif, berlanjut, akuntabel, berpihak pada rakyat miskin, berkeadilan jender, dan dampak nyata oleh tim juri dari Pokja Pengendali Kokesra, PSF PNPM Mandiri, dan Juri Independen. KSM Berasuransi Dari Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Ade Eranti mengusung cerita kemitraan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan PT Jamsostek. Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti Jamsostek selain sebagai lembaga yang menyediakan dana tambahan modal bagi usaha kecil juga bisa meringankan beban anggota ketika tertimpa musibah seperti kecelakaan kerja lewat asuransi kecelakaan Jamsostek. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) didorong untuk tidak tergantung pada pendanaan PNPM saja. Selain karena jumlah dana yang terbatas dan penerima manfaat yang terus bertambah, LKM juga diharapkan bisa menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang dapat membantu memecahkan masalah manajemen dan keuangan LKM sehingga LKM dapat berkembang dan mandiri. Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti Jamsostek selain sebagai lembaga yang menyediakan dana tambahan modal bagi usaha kecil juga dapat meringankan beban anggota ketika tertimpa musibah seperti kecelakaan kerja lewat asuransi kecelakaan Jamsostek. LKM Usaha Bersama Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah merintis kemitraan tersebut. Kini anggota LKM Usaha Bersama tak lagi pusing dengan permintaan penambahan modal. Kemitraan antara LKM dan Jamsostek telah menjawab permasalahan tersebut. Seiring dengan perkembangan usaha anggota LKM dan penambahan anggota, permintaan dana juga meningkat. Sementara daftar tunggu untuk meminjam kembali dana perguliran cukup panjang. Masalah ini pun dibahas di tingkat LKM dan memotivasi Korkot untuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mengatasi kesulitan anggota KSM. Pemikiran korkot saat itu adalah bagaimana KSM-KSM tersebut mendapat tambahan modal sekaligus menabung dan terjamin kesehatannya. Mereka tak lagi tergantung pada kucuran dana dari PNPM tapi secara mandiri mampu bermitra dengan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan masukan anggota KSM sebagian besar belum mempunyai jaminan kesehatan karena mereka bukan pegawai negeri sehingga untuk ke dokter merupakan persoalan tersendiri. Gayung bersambut, setelah melakukan pendekatan dan survei lapangan serta rekomendasi korkot dan LKM

Perempuan Perkasa di Pulau Ternate Cerita tentang keterlibatan perempuan di Pulau Hiri dalam pembangunan desa diangkat oleh Rio Suciawan dan TIM IV Fasilitator PNPM-MP Kota Ternate. Masalah kekurangan tenaga lelaki dewasa di pulau tersebut bukan kendala dalam melakukan pembangunan. Kaum perempuan tampil di garda depan. Pulau Hiri adalah adalah salah satu pulau di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pulau kecil ini memiliki enam kelurahan (Dorariisa, Tafraka, Togolobe, Mado, Faudu, dan Tomajiko) dan terpisah dari Kota Ternate. Pulau Hiri tergolong masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana. Untuk menjangkau kelurahan ini kita harus melewati lautan dengan perahu motor kayu sekitar 25 menit. Partisipasi perempuan dalam mensukseskan program PNPM Mandiri di Pulau Hiri, Kelurahan Dorarisa, Kota Ternate, Maluku Utara, luar biasa. Selama ini, Pulau Hiri selalu kesulitan tenaga laki-laki. Pada setiap pekerjaan fisik atau lingkungan yang di usulkan, kendala yang dihadapi adalah tenaga kerja. Tapi, para perempuan di pulau tersebut tampil sebagai tukang. Kekurangan tenaga kerja pun tak jadi penghalang walau para lelaki dewasa di kelurahan mereka tak ada. Kaum hawa selalu siap ikut membangun. Mereka terlibat dalam pembangunan mulai angkat batu, mencampur semen, plesteran, hingga tahap lainnya. Semangat kaum Ibu yang sunggu luar biasa. Mereka tak perduli panasnya matahari, abu semen, ataupun beratnya batu, tapi yang mereka pikirkan bagaimana pekerjaan selesai karena mereka sadar itu adalah kebutuhan mereka sendiri. PNPM-MP sudah mengubah pola pikir mereka, dari tak mau perduli menjadi perduli. PNPM juga sedikit mengubah tradisi mereka, di mana hanya lelaki saja yang bisa jadi tukang, tetapi perempuan juga bisa. Selain jadi tukang, mereka juga rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan PNPM MP.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah citizen jurnalis dan Konsultan BaKTI untuk Kompetisi Bercerita Nasional PNPM Mandiri 2012. Email: [email protected]. Volume V - edisi 80

PROGRAM

Mengubah Mimpi Melalui Penguatan Politik Perempuan SEKILAS TENTANG PROGRAM WOMEN LEADERSHIP, KERJASAMA BAKTI DENGAN AusAID OLEH LUSIA PALULUNGAN

K

eterwakilan perempuan di parlemen masih menjadi perbincangan hangat dan perdebatan seru. Meskipun telah banyak perempuan di parlemen dan menjadi pengurus partai politik di semua jajaran, tidak membuat membuat kondisi perempuan lebih baik karena realitas keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik saat ini, dinilai belum merepresentasikan perjuangan kaum perempuan. Banyak perempuan yang dipilih misalnya karena soal ketenaran dan menjadi sekedar pelengkap untuk memenuhi kuota 30% saja. Padahal banyak perempuanperempuan lain yang sebenarnya punya kemampuan lebih dan tahu persoalan-persoalan perempuan tetapi mereka tidak memiliki akses atau kesempatan untuk terlibat dalam partai politik dan di parlemen.


Banyak hal yang masih menjadi PR terhadap keterwakilan perempuan seperti penyiapan perempuan politik untuk mendapatkan kursi di parlemen dan penguatan kapasitasnya untuk menjalankan peran dan fungsinya, sehingga mimpi perempuan atas terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Dari berbagai sumber kajian akademik terlihat bahwa sampai saat ini, masih banyak daerah yang dalam penyusunan anggarannya belum menerapkan asas-asas responsif gender. Tajuk berita beberapa media regional di KTI di awal 2012 menunjukkan perjuangan para legislator perempuan untuk meloloskan rancangan perda mengenai anggaran yang responsif gender. Sementara di tingkat kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta enam kementerian lain sudah menerapkan anggaran yang responsif gender di lingkup kerjanya. Berangkat dari keprihatinan dan perhatian mengenai hal itu, BaKTI mendesain sebuah program dan mendapat dukungan dari AusAID. Tantangan tentang kapasitas perempuan dalam parlemen juga menjadi isu yang diidentifikasi dalam “Lokakarya Konsultasi Regional Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Kepemimpinan Perempuan" yang dilaksanakan oleh Australian Aid pada tanggal 17 November 2011 di Makassar. Selama kurang lebih 1 (satu) mengumpulkan informasi dan masukan dari berbagai stakeholders di Indonesia Timur terkait dengan kepemimpinan perempuan dan merumuskannya dalam bentuk desain program. Akhirnya, AusAID menyetujui salah satu desain program Penguatan Kepemimpinan Perempuan Parlemen untuk Menghasilkan Kebijakan dan Anggaran Pro Poor dan Pro Perempuan. Program ini akan mengintervensi 3 aspek, yaitu peraturan daerah, kebijakan anggaran pro poor/rensponsif gender dan pendidikan politik perempuan. Diharapkan akan menghasilkan output dan outcome program yang terkait dengan 4 issu MAMPU yaitu: kesehatan reproduksi perempuan, KDRT, buruh migran dan akses perempuan terhadap lapangan kerja. Misalnya peraturan daerah mengenai perlindungan bagi perempuan korban KDRT yang mengatur lebih operasional dari kebijakan nasional seperti layanan hukum, konseling, rumah aman pengembangan ekonomi dan kebutuhan korban lainnya. Begitu pula dengan kebijakan anggaran pro poor dan responsive gender dengan mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan hak-hak perempuan atas kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai kebutuhan. Juga alokasi anggaran untuk pengembangan ekonomi perempuan melalui SKPD terkait yang mudah dan dapat diakses oleh perempuan selaku konstituen. Wilayah program ini berada di 3 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Sulawesi Selatan (DPRD Kabupaten Bone), Maluku (DPRD Provinsi), dan NTB (DPRD Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur). Tahap awal program ini hanya dilaksanakan di 3 provinsi ini karena beberapa alasan seperti jaringan BaKTI yang cukup kuat di wilayah- wilayah tersebut, kemudian DPRD Kabupaten Bone dengan jumlah anggota perempuan 9 orang dari jumlah total 45 orang anggota (20%), tapi berhasil mempelopori lahirnya beberapa peraturan daerah dan kebijakan yang berpihak pada perempuan, sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi DPRD yang lain. Prosentase keterwakitan perempuan di DPRD provinsi Maluku cukup signifikan dengan 14 orang perempuan dari total 45 orang anggota DPRD (31%) namun belum dapat menghasilkan suatu produk legislasi atau kebijakan yang pro-poor dan sensitif konflik dengan gender perspektif. Jumlah Anggota DPRD perempuan di Kota Mataram hanya 3 orang dari total 35 orang anggota hanya (8%), dapat ditelusuri untuk dijadikan ukuran korelasi antara kehadiran perempuan di parlemen dan produksi kebijakan yang pro perempuan, sekaligus memetakan sebab kurangnya angka keterwakilan perempuan tersebut. Sebagai tahap awal dari program ini, BaKTI akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan anggota DPRD

Volume V - edisi 80

8

dari semua daerah target, untuk mendengar secara langsung dan berdiskusi dengan mereka terkait beberapa hal yaitu: 1. Apa yang pernah mereka lakukan selama menjadi anggota DPRD dalam hubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin?. 2. Apa saja kendala yang dihadapi terkait dengan upaya tersebut. 3. Apa saja pelatihan, BinTek atau kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk lain yang pernah mereka ikuti, dan bagaimana tangapan mereka terhadap pelatihan, bintek atau loka karya tersebut terkait dengan metodologi, dll. 4. Bagaimana komunikasi atau hubungan mereka dengan kaukus perempuan dan ormas di daerah mereka masingmasing. 5. Apa saja yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kapasitas yang pada gilirannya memampukan mereka untuk dapat menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat miskin.

Selama 1 tahun program ini, di tingkat nasional, BaKTI akan berkonsultasi dengan individu maupun lembaga dan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi di bidang penguatan kapasitas perempuan parlemen. Selain itu BaKTI juga membangun media/mekanisme sharing antara sesama perempuan parlemen maupun perempuan mantan anggota parlemen di Sulawesi Selatan, Maluku, dan NTB untuk berbagi praktik cerdas dan pengalaman menjadi anggota parlemen. Kegiatan ini juga akan menghubungkan perempuan parlemen di tingkat lokal dan tingkat Kawasan Timur Indonesia dengan perempuan parlemen tingkat nasional sehingga kerja-kerja perempuan parlemen lokal, regional dan nasional dapat saling mendukung.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Program Officer Women's Leadership ([email protected])

PROGRAM

Kerjasama BaKTI dan Kinerja Papua USAID S

atu hal yang BaKTI lihat sebagai tantangan terbesar, dan memerlukan perubahan, adalah program-program mitra internasional yang tidak sinergi dengan program prioritas pemerintah daerah di wilayah kerja mereka. Idealnya mitra pembangunan internasional dapat membantu pemerintah setempat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Mitra pembangunan internasional cenderung berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dan menyelaraskan programnya dengan Rencana Pembangunan Pemda sehingga target dan dampak pembangunan yang diharapkan masih belum efektif dan efisien, atau mungkin belum ada mekanisme/metodologi

yang disepakati dan dikembangkan untuk bisa mengukur kontribusi mitra pembangungan terhadap pencapaian berbagai target pembangunan di daerah. Kemitraan akan sangat efektif ketika menggabungkan semua usaha, keahlian dan pengalaman dari semua pelaku pembangunan melalui komunikasi yang efektif dan terbuka, kejelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, koordinasi dan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak. Selain harmonisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, yang masih menjadi tantangan adalah kurangnya pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai tantangan

CD PRATAMA/DOC. BaKTI

9

News


Volume V - edisi 80

pembangunan dan solusinya antar pelaku pembangunan. Di tingkat komunitas, ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki jawaban praktis, murah dan teruji untuk menjawab tantangan pembangunan di berbagai bidang. Di tingkat pemerintah daerah, ada pemerintah-pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik dan menjalankan kebijakan yang inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, tidak selalu kisah-kisah keberhasilan ini diketahui oleh pelaku pembangunan lainnya, padahal solusi yang ditawarkan sangat mungkin direplikasi di daerah lain. Demikian pula, antara pemerintah dengan masyarakat masih ada saling tidak mengetahui keberhasilan di masyarakat atau sebaliknya, program-program pemerintah yang berhasil.

Nama Proyek Pembentukan dan fasilitasi Program Management Committee (PMC) untuk Program Kinerja Papua Periode Pendanaan 1 September 2012 – 31 Desember 2014 Wilayah Jangkauan Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya

Sasaran Penerima Manfaat Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya. Tujuan umum 1 Membangun kerja sama antara Kinerja Papua dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga efektivitas program. 2 Menyelaraskan program Kinerja dengan prioritas lokal dan praktik cerdas yang dihasilkan. 3 Menginisiasi adanya dukungan untuk knowledge management dan replikasi praktik cerdas.

Program Kinerja EXPANDS INTO PAPUA

T

Inilah yang membuat BaKTI menganggap bahwa perlu ada pembentukan dan fasilitasi Program Management Committee (PMC) untuk program Kinerja Papua sebagai wadah untuk meningkatkan harmonisasi dan koordinasi antara pelaku pembangunan untuk meningkatkan efektivitas program yang pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program yang dikelola oleh BaKTI, keterlibatan mitra BaKTI di daerah sasaran merupakan suatu keharusan. Dalam program ini juga BaKTI akan melibatkan jaringan BaKTI di Papua seperti BAPPEDA Provinsi Papua, Koordinator Forum KTI Wilayah Papua, Pokja Forum KTI, Jaringan Peneliti KTI (JiKTI), dan juga jaringan LSM dan media di Papua.

he Kinerja program enters an exciting new phase of its work to improve service delivery in Indonesia with a new award from USAID that seeks to improve health services delivery in Papua Province. March 2012, USAID awarded the Kinerja program $7,999,994 to extend and adapt its governance work to address Maternal/Child Health (MCH), HIV/AIDS, and tuberculosis (TB) in 4 districts in the province of Papua. The targeted districts are: Jayapura City, Jayapura District, Mimika District, and Jayawijaya District. The Kinerja Papua (KP) approach is designed to stimulate local demand for better service delivery. It builds on the body of existing innovative practices in local governance programs and sectoral initiatives in HIV/AIDs, TB, and MCH. KP will adapt current Kinerja approaches to strengthen health systems and enhance health outcomes. It seeks to compliment an existing range of USAID partner programs in the four target districts by identifying and targeting the key blockages to health service delivery in Papua. KP recognizes Papua's enormous cultural and linguistic diversity. As a program that is dedicated to working with local governments and communities, KP will tailor its technical assistances as much as possible to be responsive to local needs, urban and rural nuances, and the distinctive characteristics of target districts. KP's objectives are to develop and ensure the capacity of local governments to deliver effective, safe, quality personal and nonpersonal health services, with a minimum waste of resources while promoting the following: · an enabling policy environment within the provincial health systems; · governance that results in a relevant, responsive, health system; and · the substantive engagement of civil society.

KP HAS FOUR INTERRELATED COMPONENTS: Building Relationships. The KP approach begins by identifying and analyzing good practices in Health Systems Strengthening as an evidence base for joint planning and implementation. At the same time, KP will work to establish functional working relationships with government at all levels, the community, and civil society stakeholders, such as religious and adat leaders. KP will engage with key local institutions the District Health Offices, Provincial and District Planning Boards (BAPPEDA) and the Regional (province/district) Legislative Bodies (DPRP/DPRD). Strengthening Leadership and Management Capacities for Health Service Delivery. This facet of KP works to provide executive management training and mentoring for key public servants at District Health Offices and at health service units. This component will also target legislative members to ensure they understand the issues, and are able to advocate for policy changes and better resource allocation for improved health service delivery. Enhancing Citizens' Understanding of Their Health Rights. KP will work to stimulate awareness of citizens' health rights and to enable communities to demand better service delivery related to the areas of MCH, HIV/AIDS, and TB. Enhanced citizen understanding of health rights and contextualization of good health practices within the local cultural context is expected to contribute to increased engagement with health facilities. Health messages will be developed through anthropological research and discussions with religious and adat leaders. Multi-stakeholder Engagement. KP will establish Multistakeholder Forums (MSFs) to enhance partnership between local government, CSOs, religious and adat leaders, and citizens for improved health service delivery. KP will extend for the duration of the Kinerja program, until February 28, 2015.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Untuk informasi lebih lanjut silakan email [email protected]


Volume V - edisi 80

10

DOC. BaKTI

PROGRAM

Anak Berbicara Tentang Mereka DARI WORKSHOP PEMBERITAAN YANG ETIS MENGENAI ANAK OLEH BAKTI-UNICEF

A

nak-anak pemulung rentan terjangkit penyakit. Sampah rumah sakit seperti jarum suntik dan infus seharusnya dikelompokkan atau dihancurk an dulu sebelum dibuang agar tak membahayakan pemulung. Sampah makanan kadaluwarsa juga sama bahayanya. Anak-anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang kerap 'berburu' makanan kadaluarsa dari restoran terkenal seperti Kentucky Fried Chicken. Makanan enak yang tak pernah mereka sentuh itu selalu jadi rebutan. “Kami sudah melarang dan menasehati, tapi anak-anak TPA Tamangapa tetap mengambil sisa makanan. Mereka tetap mengambilnya karena dianggap makanan enak,'' ujar Risna, Ketua Sanggar Rumah Seni Anak Yayasan Pabbatta Ummi (YaptaU) saat sharing bersama wartawan Makassar di acara Workshop Pemberitaan yang Etis Mengenai Anak. Workshop yang digelar oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur (BaKTI) dan The United Nations Children's Fund (UNICEF) ini berlangsung sehari, Sabtu 14 Juli 2012. Risna yang sehari-hari mendampingi anak pemulung TPA Tamangapa, Antang, minta media ikut peduli atas fenomena yang dialami pemulung. Media idealnya memberitakan ke berbagai pihak seperti rumah sakit untuk mengelola atau menghancurkan sampah mereka sebelum dibuang. “Media kurang tertarik isu anak. Sebenarnya masalah anak di luar sana banyak,'' ujarnya. Para pendamping selama ini telah mengupayakan agar anak kembali ke sekolah dan tak lagi bekerja. Sayangnya upaya tersebut butuh perjuangan panjang karena stigma mencari uang lebih penting dari sekolah masih melekat di kepala mereka. Selain Risna, empat anak lain ikut berbagi informasi. Umar dan Yuli dari Sokola Pesisir Mariso, Saphira pendongeng cilik Makassar, dan Ilmi Utami Irwan dari Komunitas Keker Harian Fajar. Umar berbicara tentang pernikahan dini, Saphira tentang anak-anak cerdas yang tak bersekolah karena keterbatasan dana, dan Ilmi tentang pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak jalanan. Workshop sehari yang dipandu oleh Edward Carwardine, Chief Communication Resource Mobilization & Partnership UNICEF, dan Nuraini Razak, Communication Specialist UNICEF, membahas isu-isu anak terkini dan bagaimana sikap jurnalis dan media dalam memberitakan isu anak. Nuraini Razak menuturkan, kegiatan jurnalistik yang menyentuh pada kehidupan dan kesejahteraan anak-anak harus selalu dilakukan dengan apresiasi situasi rentan dari anak-anak. Edward Carwardine berpesan kepada jurnalis Makassar untuk memberikan perlindungan

11

News


Volume V - edisi 80

khusus kepada anak-anak rentan dan berisiko. Di Indonesia ada beberapa anak yang harus diperlakukan khusus jika jurnalis membuat laporan tentang mereka, seperti anak dengan HIV/Aids, anak yang berhubungan dengan hukum, anak-anak yang bekerja di jalanan, anak korban kekerasan, anak yang atau telah terkait dengan kelompok bersenjata, dan anak cacat. Perhatian khusus yang dimaksud bukan untuk tidak diberitakan tapi sedianya diperhatikan lagi secara khusus jika melaporkan tentang mereka. Menurutnya, seorang anak belum bisa menentukan apa yang benar atau tidak. Media berperan untuk melihat apa pemberitaan berimbang atau tidak. Jurnalis harus tahu penting tidaknya berita itu dinaikkan. Martabat dan harga diri anak juga harus diperhatikan jika berita itu dipublikasi. Dalam workshop terungkap sejumlah kasus dan pemberitaan tentang anak. Ada anak yang dipukul gurunya, demo orangtua murid kepada guru, anak yang harus kembali belajar di kelas 1 lantaran buku laporannya hilang dan nomor induknya tak terdaftar di dinas pendidikan, pencurian sendal, hingga berita penculikan dan kekerasan terhadap anak. Dalam menyajikan berita, jurnalis dan redaksi memiliki berbagai cara. Makassar TV misalnya, saat diperhadapkan berita pencurian dan kekerasan terhadap anak di Bantaeng memilih memperkuat narasi daripada gambar, demi menjaga identitas 9 anak yang jadi korban penculikan dan kekerasan tersebut. “Di Bantaeng, 9 anak berusia 8 bulan-3 tahun diculik dan mendapat perlakuan kasar untuk ritual ilmu hitam. Kendati memiliki gambar menarik dan orangtua korban tak keberatan diwawancara, redaksi memilih untuk tak menampilkan gambar korban,”ujar Maya dari Makassar TV. Saat mengedit berita, ia mengaku sempat menanyakan kepada reporter apa orangtua korban tak melarang wartawan meliput dan bersedia diwawancara. Reporter mengaku orangtua bersedia diwawancara dan mempersilahkan wartawan mengambil gambar anaknya. Namun, karena alasan etika, redaksi Makassar TV memilih untuk tidak menayangkan korban, meskipun semua gambar tersedia. “Kekuatan televisi adalah visual lewat gambar, namun kami memilih memperkuat narasi dengan pertimbangan dampak terharap anak dikemudian hari.” Dalam kasus kekerasan, biasanya keluarga korban tak keberatan anaknya dishooting atau diambil gambarnya karena merasa diadvokasi. Mereka tak memikirkan dampak pemberitaan terhadap anak dikemudian hari. “Redaksi harus bekerja keras untuk membongkar gambar demi melindungi korban,'' tambah Maya.

ANGKA KEMATIAN ANAK Dalam workshop kemarin, Edward Carwardine juga memaparkan data UNICEF tentang kondisi anak Indonesia. Saat ini terdapat 150 ribu anak indonesia meninggal setiap tahunnya sebelum usia 5 tahun. Anak-anak itu meninggal dari penyakit yang bisa dicegah. Mereka sebenarnya tak perlu meninggal, jika mendapat penanganan yang tepat. 10 ribu perempuan Indonesia juga dilaporkan meninggal setiap tahunnya setelah melahirkan. Mereka sebagian besar meninggal saat melahirkan karena komplikasi. Menurutnya, dua isu itu terkait tentang pengetahuan kesehatan dan bagaimana mengakses cara hidup sehat dan ketersediaan fasilitas kesehatan untuk perempuan dan anak indonesia. Kualitas kesehatan perlu dipertanyakan, apa sudah baik atau tidak. Misalnya, jumlah bidan di Indonesia sudah banyak, tapi apa kualitas bidannya sudah memenuhi standar atau tidak. Di Sulsel, tepatnya di Kabupaten Takalar, Chief Field Office Mak assar at UNICEF Indonesia, Pur wanta Isk andar, mengungkapkan, UNICEF telah mengembangkan sistem kemitraan bidan dengan sanro atau dukun beranak. Praktik cerdas ini kemudian telah diadopsi nasional. Jika penanganan bidan di bawah 60 persen, akan dikembangkan kemitraan bidan dan sanro. “Di RS Fatimah, kita coba kembangkan jadi pusat rujukan pelatihan bidan kawasan timur. Banyak bidan tidak punya keterampilan khusus. RS Fatimah diberi kesempatan itu dan jadi rujukan Papua dan Maluku,'' tambah Purwanta.

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT Dalam bidang pendidikan, UNICEF telah mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat di Polmas. Kini, Polmas telah melatih sejumlah pihak di provinsi lain, seperti NTT, Jatim, Jateng, dan Aceh. Mereka melakukan pendataan bersama masyarakat untuk kumpulkan data anak yang diluar sekolah. ''Selama ini data diknas cuma mendata anak putus sekolah, artinya mereka sudah pernah ke sekolah. Sementara anak termaljinalkan atau anak yang tak pernah sama sekali ke sekolah tak terdata.'' Pendataan berbasis masyarakat ini diakui sebagai kombinasi kerjasama LSM dan wartawan Sulbar. Mereka berupaya menggalakkan gerakan kembali bersekolah. “Ini movement masyarakat,'' ujar Purwanta.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi [email protected]

PELATIHAN CHILD BUDGETING (PENGANGGARAN PRO-ANAK) UNICEF bekerja sama dengan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) melaksanakan Pelatihan Child Budgeting (Penganggaran Pro Anak) pada tanggal 25-27 Juni 2012 bertempat di kantor BaKTI, Makassar. Pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama UNICEF dan BaKTI untuk komponen Knowledge Sharing. Pelatihan Child Budgeting ini diikuti sekitar 20 orang yang merupakan wakil dari BAPPEDA di wilayah kerja UNICEF Makassar Zone Office seperti BAPPEDA Provinsi Maluku, Kab. Buru, Kab. Maluku Tenggara Barat, BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, Kab. Tidore, Kab. Halmahera Selatan, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bone, Kab. Takalar, Kab. Soppeng, Kab.


Selayar, Kab. Barru, Kab. Luwu Utara, Kab. Bulukumba. Selain wakil dari BAPPEDA, hadir juga 3 wakil dari Jaringan Peneliti KTI (JiKTI). Pelatihan selama dua hari ini dibuka dengan resmi oleh Bapak Andi Yaksan Hamzah, Plt Kepala BAPPEDA Sulawesi Selatan. Hadir sebagai pelatih, Ibu Johanna Kodoatie dan Bapak Surya Raharja dari Universitas Diponegoro, Semarang. Melalui pelatihan ini, diharapkan keterampilan dasar peserta dalam analisis anggaran dapat berkembang. Keahlian teknis dalam analisis anggaran sangat penting untuk melakukan advokasi, negosiasi, berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan tentang isu-isu belanja publik. Peserta juga diharapkan menunjukkan rencana yang jelas tentang bagaimana mereka akan menggunakan pengetahuan dan informasi yang diperoleh untuk terlibat dalam dialog dan proses di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota untuk mempengaruhi kebijakan dan menyalurkan sumberdaya lebih banyak bagi anak-anak, perempuan dan keluarga miskin.

Volume V - edisi 80

12

FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA 2012

B

aKTI mulai mengundang berbagai pihak untuk mengajukan praktik cerdas pada awal tahun ini dan kami menerima banyak sekali nominasi yang kami seleksi melalui tiga tahap termasuk verifikasi. Kami kemudian mengunjungi ketujuh finalis di lokasi masing-masing untuk bertemu dengan para stakeholder dan menyaksinkan kerja luar biasa mereka. Terimakasih kepada seluruh nominator Praktik Cerdas – proses seleksi (sebagaimana biasanya) sangat sulit, namun kami berharap Praktik Cerdas 2012 menginspirasi dan bahkan memberi percikan ide bagi Anda untuk melakukan hal luar biasa untuk komunitas Anda. Terimakasih juga pada seluruh praktisi Praktik Cerdas 2012 yang telah menerima dengan baik kehadiran kami dan menjawab seluruh pertanyaan kami tentang kehidupan dan kegiatan mereka! Ketujuh Praktik Cerdas mewakili solusi atas beberapa isu yang paling banyak dihadapi di Kawasan Timur Indonesia saat ini. Praktik-praktik Cerdas tersebut adalah Nonggup Solusi Ekonomi Mandiri dari Boven Digoel, Papua; Rumah Tunggu, Kehamilan dan Kelahiran yang Lebih Aman dari Maluku Tenggara Barat; Pendidikan Harmoni, Menyebarkan Perdamaian Dari Sekolah ke Sekolah dari Sulawesi Tengah; Menenun Pelestarian Lingkungan dan Penguatan Perempuan dari Sumba, NTT; Wilayah Konservasi Laut Desa, Membatasi Daerah Penangkapan Ikan dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan; Data Membuka Mata dan Hati Pembangunan Efektif dari Polewali, Mandar, Sulawesi Barat; dan Transfer Pengetahuan Dari Geng Motor Anak Muda ke Masyarakat NTT, NTT.

BaKTI began the call for smart practices early this year and we received many nominations that we longlisted, shortlisted, and then verified. We then visited each of the 7 finalists in their locations to meet with stakeholders and see their amazing work in action. Thank you to all our smart practice nominators- the selection was (as it is every time!) very difficult, but we hope the 2012 Smart Practices give each of you inspiration and even the spark of an idea to do something amazing in your communities. Thank you also to all the 2012 Smart Practice practitioners who hosted us and answered our many, many questions about their lives and activities! The 7 Smart Practices represent solutions for some of the most challenging issues facing eastern Indonesia today. The chosen 7 are: Green Social Economy: SelfSufficient Economic Solutions in Boven Digoel, Papua; The Waiting Houses: Safer pregnancies and births in Maluku Tenggara Barat, Maluku; Harmony Education: Spreading peace school by school in Tentena, Sulawesi Tengah; Weaving together environmental conservation and women's empowerment in Sumba, NTT; Village marine preservation areas: Limited fishing grounds and bigger catches in Selayar, Sulawesi Selatan; Data Opening Eyes and Hearts to Effective Development in Sulawesi Barat; and Moving knowledge: From young motorcycle gang members to the community in NTT.

EKONOMI LOKAL

NONGGUP SOLUSI EKONOMI MANDIRI DARI BOVEN DIGOEL, PAPUA

H

ingga empat tahun lalu, harga kebutuhan pokok di Kampung Ogenetan, Tanah Merah, Boven Digoel, Papua masih sangat mahal karena harus dibeli dari kota yang berjarak 21 km. Perjalanan ke kota itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki karena satu-satunya akses jalan yang ada saat itu rusak parah. Penghasilan warga Ogenetan pun tidak seberapa karena tengkulak merajalela dan meneatpkan harga karet sebagai penghasilan utama mereka jauh di bawah harga pasar. Lalu Koperasi Nonggup hadir. Usaha milik bersama masyarakat ini mengubah kehidupan warga Ogenetan. Nonggup pantas disebut solusi ekonomi mandiri karena memanfaatkan aset setempat dan mementingkan pendekatan budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan perawatan lingkungan di tempat masyarakat tinggal. Sekarang warga Ogenetan bisa bebas dari tengkulak, punya posisi tawar yang bagus untuk bekerjasama dengan perusahaan, dan memiliki kios yang menyediakan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Pendapatan bertambah, kepercayaan diri meningkat, dan warga Ogenetan bisa tersenyum menghadapi masa depan karena mereka pun punya tabungan.

13

News


Volume V - edisi 80

KESEHATAN KEHAMILAN DAN KELAHIRAN YANG LEBIH AMAN DI MALUKU TENGGARA BARAT

K

eterbatasan fasilitas dan layanan kesehatan menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Terutama kematian ibu karena terlambat ditolong pada saat melahirkan. Kabupaten MTB termasuk dalam kelompok daerah tertinggal yang terletak di perbatasan Indonesia. Pembangunan kesehatan di MTB masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dengan karakteristik daerah kepulauan, menghadirkan akses kesehatan merupakan tantangan tersendiri. Kehadiran Rumah Tunggu membawa secercah harapan bagi mereka. Rumah tunggu merupakan rumah milik masyarakat yang ditetapkan sebagai tempat bagi ibu untuk menunggu persalinan. Ibu hamil yang bertempat tinggal di daerah dengan akses terbatas dapat menggunakan menggunakan fasilitas ini. Melihat peranan rumah tunggu dalam menurunkan kematian ibu, maka fasilitas kesehatan ini dikembangkan juga di kecamatan rawan dan daerah sulit di Kabupaten MTB.

LINGKUNGAN WILAYAH KONSERVASI LAUT DESA, MEMBATASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DARI KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN

P

ersoalan illegal fishing dan kegiatan merusak laut lainnya tidak hanya teradi di Selayar tapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan Selayar pada tahun 2008 menginisiasi program Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 52 desa pesisir di 11 kecamatan. Sosialisasi awal dilakukan, namun banyak masyarakat yang menolak karena menganggap laut adalah milik mereka, mengapa harus dilarang. Pemda tidak putus asa dan terus melakukan pendekatan dengan melibatkan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, inisiatif ini berbuah manis. Sampai saat ini semua desa sudah membuat peraturan untuk menetapkan daerah perlindungan khusus di perarian dalam wilayah mereka. Ternyata, setelah ada kawasan lindung, hasil tangkapan ikan justru semakin banyak. Jenis-jenis ikan yang mulai jarang terlihat kini mulai bermunculan. Dan yang paling penting, masyarakat mulai sadar dan berhenti merusak lautnya sendiri.

GENDER MENENUN PELESTARIAN LINGKUNGAN & PENGUATAN PEREMPUAN DARI SUMBA, NTT

K

elompok ini terbentuk 10 tahun lalu, diawali sebagai kelompok penenun untuk berbagi ilmu tenun dan cara menggambar motif pada untaian benang yang akan ditenun. Kini pengetahuan yang dipertukarkan dalam kelompok mereka berkembang pesat dan bahkan diaplikasikan. Tidak hanya mengenali, mereka juga melestarikan tanaman pewarna alami. Mereka belajar pangan yang dibutuhkan saat stok beras dan jagung kurang, kini mereka punya kebun pangan lokal yang subur. Mereka belajar menabung, kini mereka punya semacam koperasi simpan pinjam. KWT adalah contoh unik bagaiamana kelompok perempuan melakukan transfer pengetahuan dan mengaplikasikannya. Dan menjadi inspirasi, bahwa jika perempuan berkelompok bisa menghasilkan perubahan, dan itu keren!

PENDIDIKAN PENDIDIKAN HARMONI, MENYEBARKAN PERDAMAIAN DARI SEKOLAH KE SEKOLAH DARI SULAWESI TENGAH

B

erawal dari konflik agama yang akhirnya memunculkan inisiatif pendidikan toleransi antar umat beragama untuk membangun kesadaran kritis, bertumpu pada kearifan dan potensi lokal, menyiapkan anak untuk memiliki karakter yang baik. Berfokus pada pengembangan perdamaian dalam perspektif multikultural, mengintegrasikan nilai-nilai harmoni yang dituangkan dalam tiga aspek harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam yang dilebur melalui kegiatan pembelajaran menggunakan berbagai pendekatan kreatif. Komitmen yang kuat dari berbagai mitra untuk menciptakan Sulawesi Tengah yang aman dan damai melalui pendidikan merupakan kunci keberhasilan program ini.


Volume V - edisi 80

14

PEMUDA TRANSFER PENGETAHUAN DARI GENG MOTOR ANAK MUDA KE MASYARAKAT NTT.

G

eng Motor iMuT adalah sedikit dari anak muda di kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang selalu berkelana dengan sepeda motor untuk berbagi ilmu tentang peternakan, pertanian dan tekonologi tepat guna lainnya kepada masyarakat. Mereka mentransfer berbagai ilmu praktis dan teknologi yang bermanfaat dari bahan yang ada di sekitar petani seperti pemanfaatan digester biogas, briket arang, hingga desalinator. Mereka juga mendorong kemandirian petani dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia pertanian dan peternakan yang belum terjawab dari maraknya program bantuan yang masuk ke kampung-kampung di NTT. Dengan semangat berkelana naik motor untuk berbagai ilmu, Geng Motor iMuT tidak menunggu terangkat menjadi pegawai negeri atau petugas penyuluh pertanian untuk melakukan tugas mulia ini, mereka sudah melakukannya.

KRITERIA PRAKTIK CERDAS

Praktik cerdas (smart practices) belakangan ini semakin mendapat tempat sebagai model pembangunan sosial yang memberi dampak kuat dalam membangkitkan antusiasme masyarakat untuk menularkan gagasangagasan inovatif mereka. Menawarkan solusi cerdas dipandang sebagai langkah efektif yang strategis ketimbang menghadirkan sejumlah teori dan rencana pembangunan yang rumit dan sulit diterapkan. Oleh karena itu BaKTI mengidentifikasi, mendokumentasi dan mempromosikan untuk mendorong replikasi dan adopsi dari keduabelas praktik cerdas yang terpilih di KTI (meliputi 12 provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua).

Pemenang PEMUDA KTI 2012

K

ami membuka peluang (Dicari! 5 Anak Muda Cerdas, Kreatif, Bervisi untuk Berkontribusi Ide dan Mimpi bagi Kawasan Timur Indonesia) dan telah menerima banyak pendaftar. Telah terpilih lima plus satu pemenang Pemuda KTI. Berikut adalah para pemenangnya dan alasan mereka kenapa kami harus memilihnya menjadi pemenang-semuanya adalah anak muda yang luar biasa! Kami senang sekali mereka menemukan BaKTI dan kami menemukan mereka. Semua pemenang mendapatkan tiket perjalanan untuk menghadiri Forum KTI ke-6 tanggap 24-25 September dan kami harap mereka dapat membawa perspektif baru dalam diskusi dan isuisu yang mereka hadapi setiap hari. Anda dapat membacanya untuk mengetahui kenapa keenam anak muda ini spesial. Mereka menggambarkan dirinya sebagai berikut. We sent out the call (Dicari! 5 Anak Muda Cerdas, Kreatif, Bervisi untuk Berkontribusi Ide dan Mimpi bagi Kawasan Timur Indonesia) and you answered! We have our six Pemuda KTI. Below are the winners and their winning words- all amazing people! So glad they found BaKTI and that we found them. All winners get a round trip ticket to Forum KTI 6 on 24-25 September 2012 and we hope they will help bring a fresh perspective to discussions on issues they are working with every day. Read on to find out what makes these six young people so special (in their own words):

15

News


INOVATIF. Merupakan inisiatif yang baru atau bisa juga merupakan hasil replikasi dari daerah lain tetapi telah disesuaikan dengan kondisi setempat. PARTISIPATIF. Setidaknya melibatkan dua pemangku kepentingan tingkat lokal dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

1

NABILLA SABBAN 24 TAHUN, AMBON

“Saya percaya saya memenuhi kriteria sebagai peserta Forum KTI dengan sejumlah pengalaman saya bekerja sebagai aktifis perdamaiaan di Ambon, Maluku. Pekerjaan saya membuat saya banyak terjun langsung ke masyarakat sehingga saya bisa mengerti kebutuhan masyarakat Maluku di kota Ambon dengan cukup baik. Namun, tidak hanya sebatas itu, saya pun aktif berhubungan dengan pemerintah daerah untuk membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Sekarang saya masih berada di Inggris untuk menyelesaikan studi Masters saya dan akan segera kembali ke Indonesia pada tanggal 9 September 2012. Penelitian saya sekarang tentang Islamic conflict resolution (resolusi konflik menggunakan pendekatan Islam) sebagai cara baru untuk menyelesaikan konflik di Ambon Maluku. Dengan dipilihnya saya sebagai peserta, saya berharap bisa membagi ilmu baru yang saya pelajari disini dengan teman-teman di Forum KTI untuk membuat Indonesia timur yang jauh lebih baik, aman dan damai dengan berbagai macam keanekaragamannya. "

2

RAHMANIA RAHMAN 24 TAHUN, MAKASSAR

“Saya ingin melakukan banyak hal. Hal ini dilihat dengan kesibukan sebagai mahasiswa UNM, staf di BKPRS, owner dari usaha print kecil kecilan, dan masih sempat berkarya, misalnya beberapa tulisan saya pernah dimuat di Fajar, buku dan novel. Saya berusaha melakukan yang terbaik.Oleh karena itu saya sangat berharap ketika diberi kesempatan, saya akan membagi pengalaman itu. Selain itu,saya juga salah satu Delegasi lndonesia yang akan menjadi salah satu bagian dari 400 pemuda Internasional pada Global Youth Cultural Summit 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 Agustus 2013 di Jakarta, yang membahas tentang MDGs, jadi banyak input yang saya butuhkan, salah satu pergerakan KTI dalam mencapai MDGs tersebut." Volume V - edisi 80

TATA PEMERINTAHAN DATA MEMBUKA MATA DAN HATI PEMBANGUNAN EFEKTIF DARI POLEWALI, MANDAR, SULAWESI BARAT

D

ari data pendidikan ke informasi dasar penting lainnya untuk perencanaan pembangunan. Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menyadari pentingnya data yang lengkap untuk membangun daerah mereka. Berbekal pengalaman melakukan pendataan berbasis masyarakat, kini masyarakat siap untuk mendata berbagai aspek sosial untuk menjawab kebutuhan perencanaan pembangunan daerahnya, seperti data kemiskinan, infrastruktur pembangunan, dan sumberdaya yang ada di desa. Inspirasi dari Sulawesi Barat adalah warga melek data, pembangunan lebih efektif!

YANG DIGUNAKAN BAKTI ADALAH BERLANJUT. Kegiatan telah dilakukan setidaknya dua tahun dan masih berlangsung saat ini disertai rencana untuk dilanjutkan di waktu yang akan datang. Kegiatan juga bisa dapat terus berjalan dengan pendanaan mandiri dari masyarakat.

BERPIHAK PADA RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN JENDER. Kegiatan dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin serta berdampak dan dikerjakan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

AKUNTABEL. Kegiatan bersifat akuntabel dan transparan bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat, tanpa terkecuali.

DAMPAK NYATA. Ada perubahan positif yang nyata terlihat atau dialami oleh masyarakat penerima manfaat.

3

LA NANE

21 TAHUN, WAKATOBI

“Saya adalah seorang aktivis lingkungan. Sejak saya berkiprah di dunia pendidikan saya pernah menjabat sebagai Duta Karang, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2008. Selain itu, pada tahun yang sama saya meraih medali emas pada acara lomba cerdas cermat lingkungan mengenai terumbu karang. Saya juga merupakan siswa/mahasiswa yang termasuk aktif dalam kegiatan kepenulisan lingkungan. Oleh karena itu, saya banyak meraih prestasi pada kegiatan kepenulisan lingkungan. Saya juga sudah memberikan hasil nyata dari proses kuliah saya melalui pengabdian kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan bulu babi dengan mencetuskan invensi teknologi baru untuk kesejahteraan mereka. Invensi teknologi yang sedang saya jalankan saat ini adalah mesin perontok duri bulu babi (sea urchin) untuk produksi gonad bulu babi (kukure) yang kaya nutrisi untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat pesisair Indonesia guna mengurangi dampak gizi buruk yang banyak melanda masyarakat pesisir akibat kemiskinan ditengah kekayaan sumberdaya laut yang sangat melimpah. Alhamdulillah proyek sosial ini direspon baik juga oleh masyarakat luar negeri, khususnya negara Amerika Serikat (USA) sehingga saya terpilih menjadi delegasi Indonesia dalam ajang Oneyoungworld, yang akan dilaksanakan di Pittsburgh,18-22 Oktober 2012 mendatang, untuk dipresentasikan dihadapan seluruh pemuda dunia mengenai invensi teknologi projek sosial saya yaitu mesin perontok duri bulu babi (U-Tech) dalam mengentaskan kasus gizi buruk di Indonesia."

4

JOHANNA MANUBEY 25 TAHUN, KUPANG

“Saya seorang yang suka bercerita dan mendengarkan cerita, terutama yang positif, serta membaca. Anak kedua dari empat bersaudara, ibu saya seorang guru dan ayah saya seorang tukang bangunan. Saya juga merupakan salah seorang relawan pada Komunitas Akar Rumput (KoAR) NTT, aktivis pada GMKI-Kupang (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia-Kupang) selain itu


keseharian saya diisi dengan menjadi salah seorang tenaga pengajar pada SMA Negeri 1 Kupang. Yang dilakukan untuk Indonesia lewat Komunitas Akar Rumput (KoAR) NTT adalah menjadi relawan dimana setiap minggu sebanyak 3 kali mulai pukul 19.00-21.00 WITA, saya mengajar anak-anak yang merupakan pekerja pada pasar Kasih Naikoten 1 yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Saya mengajari mereka untuk membaca, menulis dan berhitung. Selain itu saya juga merupakan relawan untuk Beasiswa KITA, salah satu program yang dikembangkan oleh komunitas kami."

5

CHRISTOV PIETER YOHANES MANUHUTU 21 TAHUN, JAYAPURA

“Ketika SMA dulu, saya mengembangkan komunitas pecinta lingkungan bersama beberapa teman dan terbukti kini mereka berhasil memperjuangkannya hingga saat ini. Kini dalam komunitas kampus, saya terlibat dalam Forum Indonesia Muda dan terlibat pula dalam komunikasi dengan Youth Desk UNESCO untuk pengembangan kerjasama wirausaha di Papua. Ada juga yang kami kerjakan lewat visi "Transformasi Papua" yang bisa dilihat di http://www.transformasipapua.org dimana kami fokus pada pengembangan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kewirausahaan."

6

INDAH FAJARWATI 25 TAHUN, PALU

"Sebagai staff Perempuan dan Pangan Solidaritas Perempuan Palu, saya melakukan penguatan kapasitas perempuan Sulawesi Tengah, baik di kalangan mahasiswa maupun perempuan di pedesaan, sehingga perempuan Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, terbebas dari kebodohan, tentunya dengan semakin meningkatnya kemampuan serta keaktifan perempuan berdampak pada perbaikan dan kemajuan dari pembangunan. Saya memiliki kemauan dan semangat untuk membangun Indonesia, khusunya daerah timur, terkhusus Sulawesi Tengah. Saya salah satu dari sekian anak muda yang punya kepedulian terhadap bangsa dan juga salah satu dari sekian banyak perempuan Indonesia yang memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa ini.” Volume V - edisi 80

16

JiKTI UPDATE

PENERIMA HIBAH PENELITIAN JARINGAN PENELITI KAWASAN TIMUR INDONESIA

M. ASWAN ZANYNU, S.SOS., M.SI. ASAL JUDUL LOKASI PENELITIAN

JERMI HANING ASAL JUDUL

P

roses seleksi Hibah Penelitian JiKTI 2012 telah selesai dilaksanakan. Dalam sebulan sejak informasi pemberian hibah dirilis pada akhir Juni 2012 lalu kami menerima 27 Proposal. Proses seleksi dimulai dengan tahap seleksi administratif menyangkut kelengkapan dan pemenuhan persyaratan umum (meliputi kelengkapan proposal, format proposal dan keanggotaan JiKTI ). Proses selanjutnya adalah tahap seleksi proposal penelitian yang dilakukan oleh tim penilai yang meliputi elemen penelitian termasuk relevansi penelitian dengan tujuan pemberian hibah, metodologi yang digunakan, dan elemen penunjang (termasuk kesesuaian keahlian dan kewajaran biaya, lokasi penelitian, dsb). Berdasarkan proses tersebut, dari 15 paket hibah yang ditawarkan, panel seleksi BaKTI JiKTI akhirnya memilih 12 proposal untuk didanai.

LOKASI PENELITIAN

JUDUL

LOKASI PENELITIAN

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

ASAL JUDUL

LOKASI PENELITIAN

ASAL JUDUL

LOKASI PENELITIAN

Universitas Atmajaya Makassar Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Keterbelakangan Masyarakat. Pesisir Kabupaten Manggarai Timur (Kec. Borong, Kec. Kota Komba, dan Kec. Lambaleda)

DR. BAMBANG SUPRIYANTO ASAL JUDUL

ASAL JUDUL

LOKASI PENELITIAN

ASAL JUDUL

LOKASI PENELITIAN

ASAL JUDUL

LOKASI PENELITIAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan

ASAL

JUDUL LOKASI PENELITIAN

ASAL JUDUL

LOKASI PENELITIAN

17

News


Pusat Pengembangan Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarakat Identifikasi Kondisi Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kawasan Pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Univ. Mataram Analisa Partisipatif Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiasi Pemerintah Provinsi NTB Dalam Skema ‘NTB Bumi Sejuta Sapi’ di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, Maluku Skenario Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Aras Lokal Kecamatan Leitimur, Maluku Tengah, Propinsi Maluku

Universitas Khairun Peran Modal Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Masyarakat Petani Transmigran di provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara

DENY A. IYAI, S.PT., M.SC. , DR. IR. S.Y. RANDA, M.SC., dan IR. MARTHA KAYADOE, MP. ASAL

JUDUL

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Haslinda Yusuf ([email protected])

Pulau Kecil (Pulau Bungin), Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa

YETTY TARUMADOJA,SE,ME DR. MUAMMIL SUN’AN, SE.,MP.,MAP

Kabupaten Minahasa Selatan

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Mengurai Model Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Serta Pengelolaan Berkelanjutan di Pulau Kecil: Kajian di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa

SIMON PIETER SOEGIJONO

Kabupaten Gorontalo

DR. DAUD M. LIANDO, SIP, MSi

Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram

MOH. TAQIUDDIN, S.Pt.,M.Si

Gorontalo Survey Institute Efektivitas Program Pendidikan Bermutu dan Terjangkau terhadap Penyerapan Siswa Berlatar Belakang Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo (Review Kebijakan Pemda Kabupaten Gorontalo)

Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT

BAIQ TITIS YULIANTY, SP

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

WENCISLAUS SIRJON NANSI, S.H.,M.HUM

Bappeda Rote Ndao Pemberdayaan rumah tangga miskin: evaluasi program desa mandiri anggaran menuju sejaterah di kabupaten Rote Ndao, NTT

ADE PARANATA, SE., M.Si.

LOKASI PENELITIAN

NINING HASLINDA

Universitas Haluoleo, Kendari Audit Strategi Komunikasi Eksternal Program Block Grant oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI PENELITIAN

Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan UNIPA - Papua Kajian wanita dan pria sebagai peternak babi pada beberapa tipe agro-ekologi di kabupaten Manokwari sebagai usaha ketahanan pangan lokal. Distrik Manokwari Barat, Prafi-Masni, Minyambow, Kabupaten Manokwari, Papua Barat Volume V - edisi 80

Kajian-Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik

Mengurai Pertambangan Mangan Oekopa dan Oerinbesi OLEH HERRY NAIF

O

ekopa terletak di Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah penduduk desa Oekopa, 1.271 jiwa (2010), 1.563 (2011). Mayoritas penduduknya berprofesi petani sawah. Karena itu, Oekopa dikenal sebagai salah satu pemasok beras bagi masyarakat Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. Kondisi jarak tempuh menuju Atambua lebih dekat bila dibandingkan dengan kota Kefa, tidak heran bila kemudian para petani lebih memilih menjual panen beras ke Atambua. Namun tidak berarti bahwa dengan kondisi ini kemudian tanggung jawab pemerintah kabupaten TTU tidak memberikan perhatian serius agar bagaimana mengefektifkan pola pertanian di desa tersebut. Seyogyanya, Oekopa dan Oerinbesi diidentifikasi sebagai daerah potensial pertanian (persawahan) dalam kerangka mendukung program pertanian yang telah dicanangkan sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Kabupaten TTU, yakni: Program Padat Karya Pangan (PKP) yang sedang gencar dikampanyekan. Hasil Temuan Sejak tahun 2010, diwacanakan akan adanya pertambangan mangan di desa Oekopa oleh PT. Gema Energi Indonesia (GEI). Sosialisasi dilakukan sekali sebagai bentuk perkenalan perusahan dengan warga. Setelah itu, perusahaan atau pun pemerintah Kabaupaten TTU tidak pernah mendatangi Oekopa untuk melakukan sosialisasi tentang adanya pertambangan tersebut. Kendatipun demikian, tahun 2012 perusahaan kembali ke Oekopa dengan mengantongi surat Bupati T TU No. Ek.540/102/IV/2012 tentang Ijin Prinsip Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Mangan kepada PT. Gema Energy Indonesia. Dari hasil pantauan lapangan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT dan Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (09/08/12) di Oekopa ditemukan beberapa fakta, diantaranya: · ·

·

· ·

Pembangunan stockpile mangan di Oekopa, yang berjarak 10 M dari Pemukiman dan 30 M dari persawahan rakyat; Kawasan ini oleh masyarakat adat dilihat sebagai kawasan yang perlu dijaga (naestala) karena ada tempat-tempat ritual adat, seperti Busao, lan faot naine mnune dan Fatutas. Dan kemudian oleh Negara dilarang agar rakyat menebang pohon dan merusak lingkungan. Herannya, sekarang dikampling untuk wilayah pertambangan mangan dan pembangunan Stockpile. Wilayah pertambangan (WP) seluas 200 hektare, pada kawasan penyangga dan penggembalaan tenak warga dan kawasan itu merupakan kawasan penyangga sosial-budaya karena terdapat tempat-tempat ritus adat masyarakat setempat dan pekuburan warga; seperti Busao, Koi, Kukbit. Selain itu, kawasan ini juga ada beberapa kampung lama (kuamnasi) seperti: Haubesi, Usapi kolen, Fatule. Namun hingga hari ini, Usapikolen yang masih didiami oleh 8 KK. Sosialisasi dilakukan sekali pada tahun 2010 oleh PT. Gema Energi Indonesia (GEI) yang dihadiri 22 orang dari Oekopa; Ganti-rugi lahan dimana per/hektare 22,5 juta; Sebagai ikatan dengan setiap warga pemilik lahan per/hektare 2 juta


· · · ·

·

namun pada realisasinya 1 juta/pemilik lahan; Pohon-pohon jati yang berada di lokasi pertambangan diganti dengan harga yang bervariasi Rp. 50.000 – Rp. 500.000 Wacana pertambangan mangan di Oekopa menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga dan malah menimbulkan prokontra antar warga; Janji perusahaan akan dibangun tangki-tangki limbah dan akan melakukan penanaman kembali pada lokasi yang telah digali; Adanya penolakan warga dari suku Usatnesi Sonaf'kbat yang sudah disampaikan kepada Bupati TTU dan DPRD TTU. Sebagai respon DPRD TTU, Ketua Komisi C DPRD TTU bersama dua anggota DPRD TTU bertemu langsung dengan pihak penolak di kantor desa Oekopa dengan tujuan menghimpun usulan penolak (3 Agustus 2012). Perusahaan (PT. Gema Energi Indonesia-GEI) telah menurunkan 6 peralatan bor di Oekopa dan sementara melakukan aktivitas pemboran; untuk melakukan pencarian mangan.

KAJIAN – ANALISIS ATAS FAKTA PERTAMBANGAN OEKOPA Sejak tahun 2007, pertambangan mangan masif dilakukan hampir di seluruh wilayah di Pulau Timor seolah menjadi leading sector dari berbagai bidang lainnya. Pertambangan mangan di Pulau Timor dilihat sebagai pertambangan berjemaat. Tanpa sebuah kajian-kritis atas pertambangan yang dilakukan para pihak, tidak heran bila kemudian banyak wilayah pertambangan yang mendapat reaksi penolakan dari warga setempat. Beberapa temuan lapangan di Oekopa yang disampaikan sebelumnya, tentunya tidak jauh berbeda dengan fakta pertambangan lain di Indonesia dan NTT. Dengan demikian, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah NTT dan Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil (LAKMAS) mencoba membuat analisa dan kajian atas beberapa fakta yang ditemukan 09 Agustus dan 18 Agustus 2012 sebagai pertimbangan kritis untuk kembali melihat dan meninjau kebijakan pertambangan Oekopa dan Oerinbesi yang sedang ramai dibicarakan. DAMPAK EKOLOGI Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, (UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Pasal 1 (2). To p o g r a f i w i l ay a h O e k o p a s a n g a t m e n d u k u n g pengembangan persawahan. Sejak tahun 1970-an warga Oekopa mulai mengenal sebuah pola pengelolaan persawahan yang baik. Kehidupan mereka ditopang oleh persawahan dan pengembangan peternakan.

Volume V - edisi 80

18

Apabila kebijakan diarahkan pada pertambangan mangan dengan dibangun stockpile dan wilayah pertambangan seluas 200 hektare pada wilayah yang sama maka akan berakibat pada: a) Perubahan Bentangan Alam Pertambangan Oekopa dan Oerinbesi tentunya membawa perubahan land-scape yang berakibat pada penyempitan lahan pertanian, dan penghilangan padang penggembalaan. b) Mengganggu Tata Hidrologi air Kenyataannya pada wilayah itu terdapat 6 sumber mata air, seperti: Oetobe, Oenenas, Oecikam, oeekam, Oeoni dan Oesanlat. Itu berarti wilayah tersebut adalah water catchment area (daerah tangkapan air) yang dimanfaatkan mengairi persawahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Dikhatirkan bahwa konversi wilayah penyangga ini pun dapat berakibat pada kekeringan sumber mata air karena terjadi perubahan tata hidrologi air. c) Harus ada Kajian Analisa Resiko Pertambangan mangan yang dilakukan di Oekopa dan Oerinbesi pun harus berbasis analisa resiko. Pembongkaran permukaan tanah yang luas dapat menimbulkan tanah longsor. Selain itu, ledakan tambang, keruntuhan tambang serta keselamatan warga pekerja apa sudah dipertimbangkan. Tanpa pembongkaran tanah saja, Kabupaten TTU sering mengalami bencana longor saat hujan dan kekeringan pada musim panas. Malah menurut beberapa warga Oekopa bahwa sering terjadi longsor ketika musim hujan. d) Harus Diasaskan pada Kebijakan Tata Ruang Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, apakah pertambangan Oekopa dan Oerinbesi sudah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak mengganggu ruang persawahan dan peternakan warga sebagai sumber penghidupan warga. DAMPAK LIMBAH INDUSTRI Setiap usaha pertambangan memiliki karakter yang berbeda antara mineral yang satu dengan mineral yang lainnya. Namun prinsipnya pertambangan dilihat sebagai aktivitas yang sangat beresiko terhadap ekosistem dan lingkungan hidup. Begitu pun usaha pertambangan mangan di Oekopa dan Oerinbesi pun harus dilihat dari dampak industri yang mana dapat menimbulkan potensi gangguan antara lain; ·

·

19

Pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air limbah dari buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air. Dengan demikian, pertambangan mangan Oekopa dan Oerinbesi akan berdampak buruk pada persawahan dan peternakan akibat pencemaran air dan udara yang ditimbulkan dari proses pencucian mangan tersebut. Gangguan berupa suara bising dari berbagai alat berat, berupa suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat sehingga dapat muncul jenis penyakit baru yang bersifat endemik dan epidemik;

· · · ·

penambang dan menyebabkan gangguan kesehatan sepanjang hidup mereka; Bunyi yang keras dan konstan dari peralatan dapat menyebabkan masalah pendengaran, termasuk kehilangan pendengaran; Pencemaran air dan penggunaan sumberdaya air berlebihan dapat menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan Lahan dan tanah menjadi rusak, menyebabkan kesulitan pangan dan kelaparan. Pencemaran udara dari pembangkit listrik yang dibangun dekat dengan daerah pertambangan dan mobilisasi transportasi dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang serius.

DAMPAK SOSIAL-BUDAYA Secara historis, kabupaten TTU dikenal dengan istilah salu miomaffo, kulun maubes yang berarti bahwa Miomaffo, Insana dan Biboki memiliki kedekatan historis. Ketiga kevetoran ini secara historis memiliki beberapa kesepakatan sejarah dan kesamaan nilai dan budaya yang dianut bersama. Dalam kaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mereka mengelolanya sesuia dengan zonasi yang disepakati. Untuk kawasan-kawasan tertentu yang ingin dilindungi maka dianggap keramat atau sakral yang tidak bisa diganggu. Misalnya Naesleu (hutan adat), Naes tala (hutan larangan) dan kemudian dikenal istilah oekanaf dan faot kanaf dan demi pengawasan kemudian dibagi seturut suku-suku yang ada. Begitu pun dengan desa Oekopa, Suku Usatnesi Sonaf'kbat dan beberapa suku lainnya menganggap kawasan itu sebagai kawasan yang perlu dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapa pun. DAMPAK EKONOMI Hampir semua aktivitas pertambangan dilandaskan pada analisis ekonomi. Argumentasi peningkatan ekonomi warga dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai alasan mumpuni dari pertambangan. Dengan pertambangan akan diserap tenaga kerja dan perubahan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Argumentasi yang sama pun ditemukan di Oekopa dan Oerinbesi bahwa dengan pertambangan mangan akan menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Padahal, secara ekonomi yang perlu dikaji lebih jauh adalah kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal diantaranya: ·

·

· ·

Pertambangan Mangan di Oekopa dan Oerinbesi tidak layak dilakukan, segera dihentikan karena sedikit memiliki manfaat positif bagi warga dibanding dampak-dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan dan warga; Pulihkan kawasan penyangga agar Oekopa dan Oerinbesi agar terus menjadi daerah pemasok beras bagi Kabupaten TTU, begitupun dengan kawasan persawahan lain agar TTU memiliki daerah pemasok beras; Perijinan pertambangan itu dinilai cacat hukum, karena tidak sesuai dengan prosedur tahapan pertambangan antara status perijinan dan kenyataan di lapangan; Pemkab TTU semestinya secara transparan dan akuntable membuat kajian dan analisis agar pembangunan tidak bias program dari apa yang sudah direncanakan;

DAMPAK KESEHATAN

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Pertambangan Mangan dapat mengancam kesehatan dengan berbagai cara: · Debu, tumpahan bahan kimia/limbah, asap-asap yang beracun, logam-logam berat dan radiasi dapat meracuni

Tulisan ini dipersiapkan sebagai bahan presentasi JPIC SVD Timor, Lakmas Cendana Wangi, WALHI NTT dengan Komisi C, DPRD Kabupaten TTU, Rabu, 22 Agustus 2012 di Kantor DPRD TTU. Penulis dapat dihubungi di [email protected]

News


Volume V - edisi 80

Membuka Sekat Keterkungkungan Program OLEH Dr EDI PURWANTO

B

erbicara pembangunan, hal yang terlalu sering terucap, namun jarang ter wujud di keseharian adalah ketidakpaduan antar berbagai sektor pembangunan (egosektoral). Sejak awal orde-baru, fenomena ini telah terasa kental. Jargon KIS (Keterpaduan, Integrasi dan Sinkronisasi) muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran terhadap fenomena egosektoral di awal 70-an. Kosa kata koordinasi, integrated, sinergis, keterpaduan, satu pintu, link and match, comprehensive telah menjadi semacam mantra berbagai program pembangunan. Sejak awal 70-an, kabinet pembangunan telah mulai memiliki menteri koordinator yang jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Himbauan koordinasi telah menjadi standar pidato para petinggi. Berbagai pertemuan dari workshop di hotel-hotel berbintang, hingga rapat yang banyak menyibukkan pejabat dari tingkat atas hingga kecamatan. Kemudian setiap dokumen program selalu mewajibkan adanya upaya pengkaitan dengan program yang telah lalu atau berbagai inisiatif yang sedang berjalan. Telah begitu banyak upaya dan kesibukan mengurus koordinasi dari dulu hingga kini. Lantas, rontokah tembok ego-sektoral? Tidak ! Fenomena ini justru terus menguat bak semen bercampur air. Berbagai sektor pembangunan yang telah terjabar dalam berbagai program dan proyek, apabila diibaratkan dengan kendaraan yang sedang melaju, pengendara dan sebagian besar penumpangnya hanya sibuk menginjak gas mobil masingmasing. Mereka abai melihat spion, abai membuka jendela komunikasi dengan pengendara lain yang berjalan setujuan. Tidak cukup disitu. Kurang terbukanya jendela komunikasi terjadi pula diantara penumpang dalam satu mobil yang sama. Bukan saja antar program yang kurang saling sapa, tetapi juga sering diantara sub-komponen dalam satu program. Bukan saja antar kementerian, tetapi juga sering diantara eselon satu (direktorat jendral) dalam satu kementerian, diatara direktorat dalam eselon satu yang sama, diatara bagian dalam satu direktorat yang sama, diantara seksi dalam satu bagian yang sama dan seterusnya. Yang sesungguhnya terjadi, karena itu, bukan hanya ego-sektoral, tetapi juga ego-direktorat jenderal, ego-direktorat, ego-bagian, ego-seksi, ego-program, ego-proyek dan seterusnya. Fenomena ini terjadi di semua lini dan jajaran dari Jakarta hingga ke pelosok desa !


Berbagai program yang dibungkus berbagai warna dengan sasaran sama seharusnya bersinergi satu sama lain. Sayangnya hal tersebut sering tidak terjadi. Koordinasi dengan sektor atau kegiatan lain sering hanya di tataran wacana. Masing-masing asyik bekerja di sekatnya. Karena keterbukaan sekat sering dianggap sebagai penganggu privacy yang mengancam kepentingan sekatnya. Kondisi sebagaimana tergambar di atas juga menerpa berbagai program pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi berbagai kementerian dengan pelibatan konsultan dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Mereka bekerja di wilayah yang sama, untuk tujuan yang sama, namun tidak saling menyapa. Mereka begitu asyik dengan kurungan masing-masing. Alhasil, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak dengan aneka macam bendera bak festival tetabuhan. Ada yang memukul genderang saja, ada yang menabuh gong saja, ada yang meniup suling atau menggesek biola saja. Masing-masing targetnya hanya mengaungkan bunyi sekeras-kerasnya. Tidak peduli apakah bunyi tersebut dinikmati atau justru memekakkan telinga masyarakat. Keberadaan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam sebuah program, sebagaimana Operation Wallacea Trust (OWT) dalam PNPM-Green, dapat berperan sebagai pengikat berbagai komponen dan eksponen (pelaku) pembangunan yang terserak di tataran akar rumput. Berikut disampaikan beberapa upaya kami untuk mensinergiskan PNPM-Green dengan program dan pelaku pembangunan di lingkungannya. Ekowisata Wakante, Lawa, Muna Pulau Muna, sebagaimana Pulau Buton dan Wakatobi, merupakan kepulauan yang terbentuk dari batu karang. Wilayah dengan batuan induk batu karang memiliki lapisan tanah yang tipis, sehingga tidak mampu menyimpan air permukaan yang berasal dari hujan. Sebagian besar air hujan tidak tersimpan di lapisan atas tanah, tetapi terkumpul pada celah dan loronglorong batuan bawah tanah yang kemudian muncul sebagai mata air. Keterbatasan ketersediaan air permukaan, membuat sumur tidak bisa dibangun disembarang tempat. Masyarakat menggantungkan kebutuhan air dari sumber mata air atau dengan membuat tampungan air hujan dari atap rumah. Saat kemarau panjang, dimana ketersediaan air telah menipis, masyarakat biasanya hanya bisa mandi satu kali sehari. Memperhatikan bahwa air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Sedangkan sebagian besar air diperoleh dari

Volume V - edisi 80

20

mata air, maka pelestarian mata air menjadi isu lingkungan terpenting di Kabupaten Muna. Salah satu kecamatan yang mendapat pendampingan PNPM-Green di Kabupaten Muna adalah Kecamatan Lawa. Kecamatan ini terletak sekitar 20 km dari Kota Raha, Ibu Kota Kabupaten Muna. Kecamatan ini termasuk wilayah yang memiliki banyak mata air. Terhitung ada 16 mata air aktif di kecamatan ini. Selain menjadi sumber air bersih bagi masyarakat tempatan, 16 sumber air ini menjadi andalan irigasi yang mengaliri persawahan di Kecamatan Tikeb, Maginti dan Sawerigadi yang berada di bagian hilir. Di awal pelaksanaan PNPM-Green di Sulawesi (tahun 2008), praktis bisa dikatakan kami bekerja sendiri. Saat itu National Management Consultant (NMC) dan seluruh jajaranya di provinsi, kabupaten hingga kecamatan belum terekrut. Karena itu kami berperan ganda, sebagai CSO yang memberikan penyadaran dan pelatihan, sekaligus memfasilitasi tahapan siklus PNPM-Green bersama pelaku PNPM-Mpd. Beruntung pelaku PNPM-Mpd dari Korprov di provinsi, Faskab dan Fastekab di kabupaten, hingga FT dan FK di kecamatan bukan saja menerima kehadiran kami, tetapi juga membantu kami dalam memfasilitasi siklus Green. Langkah awal yang biasa kami lakukan untuk memulai serangkaian pelatihan dan penyadaran di tingkat kecamatan dan desa adalah dengan memfasilitasi pembuatan dokumen Rona Lingkungan Desa, yaitu dokumen yang berisi hasil pemetaan potensi SDA, sejarah pengelolaan lahan dan permasalahan lingkungan desa. Dokumen tersebut selanjutnya dipresentasikan oleh perwakilan desa dalam Workshop Kecamatan. Workshop Kecamatan adalah sebuah forum diskusi lingkungan di tingkat kecamatan yang berada diluar siklus PNPM dimana penyelengaraanya difasilitasi dan didanai oleh CSO. Dengan melakukan kedua fasilitasi ini diharapkan; Pertama, masyarakat memahami isu lingkungan desanya dengan baik; Kedua masyarakat memahami keterkaitan permasalahan lingkungan di desanya dengan desa-desa dan kecamatan di sekitarnya dan Ketiga, masyarakat di seluruh desa dalam satu kecamatan memiliki cara pandang yang sama terhadap masalah penting yang menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bersama di tingkat kecamatan. Dengan fasilitasi ini, masyarakat sejak awal mendapat pencerahan terhadap berbagai akar permasalahan lingkungan desa, termasuk berbagai potensi SDA yang penting mereka perhatikan, baik yang berpotensi sebagai sumber pendapatan maupun yang perlu dilindungi kelestariannya. Dengan embahas lingkungan dalam skala land-scape (bentang alam) yang menggunakan batas alam (baca: Daerah Tangkapan Air/DTA), sejak awal masyarakat mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang akar permasalahan lingkungan yang mereka hadapi. Masyarakat memahami karakter isu lingkungan yang bersifat lintas batas, sehingga mereka sadar bahwa isu lingkungan tidak bisa diselesaikan melalui ego-kedesaan atau ego-keproyekan. Tantangan terbesar dalam penyadaran lingkungan adalah merubah mindset masyarakat untuk tidak menyamakan program perbaikan lingkungan dengan program pembangunan fisik. Mengapa? Karena masyarakat telah sekian lama terbiasa dengan program-program pembangunan yang bersifat pragmatis. Masyarakat sudah terlalu lama pola pikirnya tercemari oleh budaya keproyekan yang sering disimplifikasi sebagai kegiatan yang mudah direkayasa untuk menghasilkan tambahan pendapatan. Sejak awal kami tekankan bahwa dana proyek harus dipandang sebagai stimulant untuk mulai berbuat bukan untuk menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah masyarakat, pemerintah dan fihak lain yang berhasil terbangkitkan kesadaran dan kepeduliannya. PeranCSO terpenting adalah menginspirasi masyarakat, memberikan panduan terhadap berbagai pilihan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan desa. Kehadiran CSO harus mampu membuat masyarakat berdaya untuk menetapkan pilihan secara cerdas. Kehadiran CSO dapat dikatakan gagal apabila keberadaannya tidak mampu merubah business as usual

21

News


keproyekan. Yaitu apabila masyarakat memandang dana proyek sekedar 'rejeki nomplok' (windfall profit) untuk dapat dinikmati bersama. Kehadiran CSO juga dapat dikatakan tidak memberikan manfaat kalau masyarakat masih memandang program lingkungan tidak ubahnya seperti pembangunan fisik, yaitu membelanjakan uang sesuai rancangan dan aturan administrasi keproyekan, kemudian setelah selesai ditinggalkan untuk selanjutnya mengejar proyek baru. Kehadiran CSO harus mampu memastikan bahwa dana yang diinvestasikan untuk kepentingan lingkungan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat sehingga langkah perbaikan yang dilakukan oleh program menjadi pemicu (trigger) bagi masyarakat, pemerintah dan fihak lain untuk memperkuat inisiasi yang telah dibangun oleh program, baik di tempat yang sama dan atau mereplikasikannya di tempat lain. Pembuatan Rona Lingkungan Desa kami lakukan dengan membuat transek melintang desa yang melintas keterwakilan kondisi biofisik desa secara topo-sequence. Tentunya kami tidak melakukannya sendirian. Namun dengan melibatkan keterwakilan komponen dan eksponen penting desa, mulai dari KPMD, wakil pemerintah desa (bisa Kepala Desa, Sekretaris Desa, atau BPD), kemudian wakil tokoh dusun, berjumlah dua orang yang mewakili keterwakilan gender. Sebelum melakukan pemetaan mereka kami latih dasar pemetaan dan cara pengoperasian GPS (Geo-positioning System). Fasilitasi pembuatan Rona Lingkungan Desa kami lakukan di seluruh desa di Kecamatan Lawa yang saat itu berjumlah 14 desa. Di beberapa desa yang batas desanya terdefinisi dengan jelas, kami (dengan menggunakan software SIG) juga menfasilitasi pembuatkan peta desa serta penampalan (overlay) Peta Desa dengan Peta DTA. Bersyukur bahwa Workshop Kecamatan yang kami fasilitasi pada akhir Juni 2008 itu berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan penting yang mereka hadapi. Dalam workshop ini, setidaknya ada dua masalah penting yang mampu dicerna dan disadari dengan baik oleh masyarakat, Pertama, tumbuhnya kesadaran untuk melindungi sumber mata air desanya. Dari data Rona Lingkungan Desa, ditemukan 11 mata air besar yang menghilang di Kecamatan Lawa selama kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir. Kedua, dari Dokumen Rona Lingkungan Desa diketahui bahwa akar penyebab hilangnya mata air tersebut adalah perluasan kawasan pemukiman dan perkebunan. Daerah perbukitan kapur yang dulunya tertutup hutan alam, sebagian berupa hutan jati memang telah rusak oleh penjarahan terorganisir di awal hingga pertengahan tahun 2000. Pulau Muna yang dulunya dikenal sebagai gudang Koelidhawa (Jati Muna/Tectona grandis) kini hanya menyisakan hamparan lahan berbatu dan bukit-bukit gundul meranggas. Penjarahan hutan jati, kerusakan lingkungan, hilangnya mata air dan masa depan Pulau Mana menjadi diskusi hangat dalam workshop kecamatan. Workshop kemudian menghasilkan dua kesepakatan tindak lanjut, Pertama, optimalisasi pemanfaatan hibah Green untuk rehabilitasi mata air. Kedua, setiap desa dengan bimbingan teknis OWT akan menyusun Perdes perlindungan lingkungan dan mata air. Hutan alam di Buton, walau tidak luput dari perusakan, tetapi masih jauh terkendali dibandingkan dengan Muna. Topografi Buton yang berlembah, berbukit dan begunung, membuat eksploitasi hutan secara ekonomis dalam skala besar sulit dilakukan. Apalagi sebagian besar kayunya bukan tergolong kayu mewah.Topografi Pulau Muna yang datar seperti lapangan bola, membuat ribuan hektar hutan Jati masak tebang yang menutup sebagian besar Pulau ini seperti makanan siap saji. Seiring dengan datangnya era reformasi, maka tegakan Jati Muna yang dibangun dan dipelihara selama ratusan tahun itu ludes tidak lebih dari hitungan tahun jari tangan! Tegakan Jati Muna merupakan buah replikasi Belanda yang telah sukses membudidayakan hutan tanaman jati di Jawa. Pada awalnya, jati yang tumbuh di Pulau Jawa adalah jati alam, bukan jati tanaman. Administrasi itu penting dalam pengelolaan hutan, tanpa administrasi yang baik tidak mungkin hutan dapat

Volume V - edisi 80

dikelola dengan lestari. Pengukuran hutan harus dilakukan dengan cermat dengan tingkat ketelitian tinggi, bukan hanya sekedar ada data, apalagi data tersebut dihasilkan dari survei yang penuh rekayasa. Menyadari hal itu, Belanda secara menerus membangun administrasi pengelolaan tegakan jati, mulai dari penebangan, penanaman, pemeliharaan, penjarangan, penterasan, sedemikian rupa sehingga jati alam yang ditebang dapat tumbuh menjadi hutan jati tanaman dengan kualitas dan produktifitas yang lebih tinggi dari jati alam. Di tangan Belanda prinsip kelestarian hasil (sustainable yield principle) benar-benar dapat ditegakan, dan produktifitas hutan jati-pun berhasil dipertahankan selama beberapa abad. Dengan habisnya SDA melimpah negeri ini oleh anak bangsanya sendiri yang seharusnya melindungi sebagaimana kasus Muna, maka sudah saatnya kita kembali bercermin. VOC sebagai konglomerat asing, representasi dari sebuah rejim kapitalis dan kolonialis yang kita pandang sebagai penguasa licik dan serakah-saja, begitu cermat dan penuh tanggung jawab dalam memperlakukan hutan jati. Mereka bukan sekedar meraup keuntungan, tetapi juga bekerja keras untuk membangun. Siapakah yang paling bertanggung jawab dalam kehancuran dan pengurasan SDA di kabupaten? Cukupkah

PEACH UPDATE

RUANG FISKAL

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RAPBN 2013 pada 16 Agustus lalu menegaskan, ”Anggaran transfer ke daerah kita tujukan terutama untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan ber tanggung jawab”. Memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemanfaatan yang efisien dari ruang fiskal pemerintah daerah. Ruang Fiskal adalah 'sisa uang belanja' dalam konteks Ibu Rumah Tangga. Sejumlah dana yang tersedia, setelah digunakan untuk belanja kebutuhan primer keluarga, termasuk di dalamnya membayar tagihan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang fiskal tertinggi baik untuk total pemda perprovinsi, kabupaten/kota perprovinsi, pemerintah provinsi, maupun per wilayah adalah di wilayah Kalimantan, utamanya di Kalimantan Timur. Posisi terendah untuk kabupaten/kota adalah daerahdaerah di provinsi Jawa Tengah, sementara untuk pemerintah provinsi yang terendah adalah Aceh, serta untuk per wilayah adalah wilayah Sulawesi. Tinggi rendah angka tersebut dapat disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: tinggi-rendahnya pendapatan umum, tinggi-rendahnya pendapatan yang bersifat terikat, tinggi-rendahnya belanja wajib, serta gabungan beberapa faktor di atas. Ruang Fiskal sendiri adalah salah satu alat analisis kesehatan keuangan APBD dari sisi pendapatan. Alat analisis kesehatan keuangan APBD dari sisi pendapatan adalah: rasio pajak (tax ratio), ruang fiskal (fiscal space), serta rasio kemandirian daerah (Dokumen Deskripsi dan Analisis APBD 2011 – Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan). Setelah melakukan NEWS Café di provinsi yang sedang melaksanakan Program PEACH-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua dan Gorontalo), menjadikan Laporan Analisis Keuangan Daerah provinsi yang bersangkutan sebagai acuan diskusi, tidak berlebihan jika dalam PEACH Updates BN kali ini, kami membagi beberapa terminologi


mengkambing hitamkan kerusakan kepada masyarakat? Lantas apa peran pemerintah dalam perlindungan SDA? Cukupkah pemerintah berkeluh kesah oleh minimnya fasilitas dan jumlah personnel? Lalu apa pula peran aparat keamanan? Dalam era otonomi daerah, semangat menjual dengan merusak semakin merajalela. Begitu banyak penguasa di tingkat kabupaten yang hanya berfikir jangka pendek. Mereka seakan berpacu untuk menghabiskan SDA yang masih tersisa dalam periode kekuasannya. Fenomena ini merupakan tantangan dan sekaligus masalah terbesar dan mendasar bagi program perlindungan SDA dan pembangunan lingkungan, baik PNPM-Green, REDD, PES, FIP dan sebagainya. Dengan demikian yang perlu diperkuat sebetulnya bukan hanya masyarakat, tetapi justru pemerintahnya. Pemerintah perlu dibangun kesadarannya, perlu diperkuat kapasitasnya untuk mampu menjual dengan membangun ala VOC atau setidaknya menjual tanpa merusak.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Direktur Operation Wallacea Trust (OPWALL Trust) di Sulawesi Tenggara. Kontak: [email protected]

mendasar mengenai Pengelolaan Keuangan Publik, seperti 'Ruang Fiskal' di atas. Selain perlu pemahaman yang setara mengenai pengelolaan keuangan publik, hal lain yang diperoleh dari NEWS Café adalah fakta pentingnya konektivitas antar stakeholder pengelolaan keuangan publik untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik. Bukan cuma itu. Ada isu efisiensi pemanfaatan, penganggaran APBD yang selalu muncul dalam diskusi, dan ulasan media. Selain ikhtisar dari pemberitaan media, ada pula Catatan Kecil dari kegiatan PEACH, kali ini adalah catatan dari diskusi NEWS Café Provinsi Jawa Timur, yang juga membicarakan pemanfaatan ruang fiskal yang 'pro publik'. Rasanya tak perlu menampik bahwa untuk memanfaatkan ruang fiskal, perlu diciptakan ruang fiskal dengan pengelolaan yang efisien. Begitu, bukan ? Media Flash 1. Penyebab Inefisiensi Birokrasi Sumber: http://www.seknasfitra.org/_v1/index.php?option=com_content &view=article&id=360%3A10-penyebab-boros-nya-ongkosbirokrasi-indikasi-kegagalan-reformasi-birokrasi-tidak-cukuphanya-moratorium&catid=59%3Atahun-2011&Itemid=114 & lang =in Dari studi yang dilakukannya, FITRA menyebutkan penyebab membengkaknya ongkos birokrasi. Hal-hal itu antara lain : 1. Pemberian Remunerasi. Pemberian remunerasi sebagai bagian reformasi birokrasi, karena dianggap rendahnya gaji merupakan penyebab birokrasi yang korup dan kinerja rendah. Mulai tahun 2007, Kemkeu mempelopori pemberian remunerasi pejabat dengan grade I di Kemkeu memperoleh remunerasi hinga, Rp.46,9 juta. Remunerasi terus diberlakukan ke Kementerian lain termasuk Polri dan Mahkamah Agung. Bahkan pada APBN-P 2010 dianggarkan Rp. 13,4 trilyun untuk remunerasi. Besarnya ongkos remunerasi yang dikeluarkan mengekang birokrasi korup. Kasus Gayus, dan Hakim Imas mengkonfirmasi hal ini. 2. Kenaikan Gaji Pegawai. Dalam lima tahun terakhir berturutturut Pemerintah meningkatkan gaji PNS, TNI/Polri antara 5% sampai 15%, terakhir 2011. Kenaikan tunjangan struktural dan fungsional, pemberian gaji ke 13, pemberian uang makan mulai tahun 2007, penyesuaian pokok pensiun dan pemberian bulan ke 13 untuk pensiun. 3. Istana Menggemukan Birokrasi. Disadari atau tidak, lingkaran istana tidak menjadi lokomotif reformasi birokrasi. Sejak presiden terpilih kedua kalinya, membentuk kabinet yang

Volume V - edisi 80

22

4.

5.

6.

7.

8.

9.

23

mengakomodasi seluruh anggota koalisinya dengan jumlah 34, meskipun Kementerian ini merupakan batas maksimal yang diberikan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian/Lembaga. Tidak cukup sampai di sana, Presiden-pun menambah 10 jabatan Wakil Menteri yang sampai saat ini belum jelas pembagian kerjanya dengan Menteri maupun Pejabat Esselon I. Banjir Komisi. Lembaga Kepresidenan justru tidak mampu memberikan contoh bagi Kementerian/ Lembaga lain. Lembaga Kepresidenan semakin gemuk dengan struktur. Maka dibentuk lagi, lembaga di lingkungan Istana Presiden seperti, staff khusus, staff pribadi, juru bicara, unit kerja, dewan pertimbangan Presiden, satgas mafia hukum dan terakhir Satgas TKI (tenaga Kerja Indonesia). Ironinya, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak pernah dievaluasi efektifitasnya, bahkan cenderung menambah beban anggaran Negara. Dari catatan FITRA, setidaknya terdapat 9 badan, komisi, satuan ataupun Tim yang berada di lingkungan istana. Kebijakan Pegawai tanpa Mempertimbangkan Anggaran. Sebagai bendahara Negara seharusnya Menkeu mampu memprediksi setiap kebijakan berkaitan dengan pegawai akan berdampak pada belanja pegawai “budget constraint”. Terlebih belanja ini bersifat fix cost yang mudah diprediksi. Kemkeu seharusnya sudah memprediksi, kebijakan sektoral yang berimplikasi pada beban belanja pegawai seharusnya sudah dapat dilihat bebannya terhadap anggaran, seperti kebijakan pengangkatan Sekdes menjadi PNS dan sertifikasi Guru, serta pengangkatan pegawai honorer. Tunjangan Pegawai Daerah. PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memperbolehkan daerah memberikan tambahan tunjangan pada pegawai daerah. Di DKI Jakarta, pejabat eselon I mendapatkan tambahan penghasilan sampai dengan Rp. 50 Juta, dan staff mendapat tambahan antara Rp. 4,7-2,9 juta. Perbedaan tambahan tunjangan ini menjadi penyebab beratnya belanja pegawai dan distribusi pegawai yang tidak merata, untuk mengejar tambahan penghasilan, sehingga pada daerah-daerah dengan tambahan penghasilan akan semakin berat beban belanja pegawainya. Ketidak jelasan batasan pemberian tunjangan daerah menyebabkan belanja pegawai membengkak. Skema Dana Perimbangan. Skema dana perimbangan saat ini belum berpihak pada daerah. Sejak otonomi daerah sebanyak 70% urusan didesentralisasikan ke Daerah, sementara pusat memegang lima kewenangan utama. Namun berbanding ter-balik dari sisi fiscal, sejak tahun 2005 rata-rata belanja transfer daerah 31% dari APBN. Membengkaknya belanja pegawai, juga disebabkan oleh formula DAU yang tidak memberikan insentif daerah. Formula DAU saat ini memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai sebagai alokasi dana dasar dan selisih antara kebutuhan dengan kapasitas fiscal suatu daerah. Dengan formula ini daerah yang mampu melakukan efisiensi belanja pegawai dan meningkatkan kapasitas fiskalnya, otomatis akan berkurang jatah DAU-nya. Ini membuat daerah malas melakukan perampingan birokrasi dan meningkatkan PAD-nya. Politisasi Birokrasi. Sistem rekrutment yang sarat KKN terhadap PNSD dan politisasi birokrasi masih terjadi di daerah. Meski pusat memiliki control untuk menilai formasi pegawai yang dibutuhkan dan rekrutment, namun tidak dapat dibantah aroma suap masih tercium saat rekurtmen. Rekrutmen juga tidak terlepas dari politisasi, menjelang Pilkada, Kepala Daerah sebagai Pembina PNSD akan merekrut lebih banyak PNSD untuk meraih dukungan. Juga paska Pilkada, sebagai imbal jasa tim sukses Kepala Daerah menjadi PNSD tanpa melalui mekanisme juga terjadi. Tidak Ada Rasio Pegawai Berdasarkan Karakteristik Daerah. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki rasio jumlah pegawai yang ideal untuk melakukan pelayanan publik. Ketiadaan rasio ini menjadi penyebab terus menerus

News


dilakukan rekurtment pegawai tanpa memperhatikan kebutuhan. 10. Pemekaran Daerah. Pemekaran daerah juga menjadi pemicu membengkaknya belanja pegawai di daerah. Sebagai konsekuensi daerah baru, kebutuhan akan pegawai merupakan keharusan, ditambah rekrutmen yang masih mengutamakan putra daerah dibandingkan profesionalitas. DAU yang menjadi tumpuan membiayaai pegawai daerah, secara tidak langsung berkurang. Sebagai contoh, pada tahun 2008 terdapat 481 daerah dan tahun 2009 naik menjadi 477 daerah, karena terjadinya pemekaran, rata-rata penerimaan DAU berkurang, dari 358 milyar pada tahun 2008 menjadi 351,7 miliar pada tahun 2009. 2. Efisiensi Dana Transfer Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/08/24/02250337/efisiensi.dan a.transfer Dana transfer daerah terus meningkat. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, Pemerintah mengalokasikan dana transfer daerah Rp 518,9 triliun, naik Rp 40,1 triliun dari paguAPBN-P 2012. Dana transfer terdiri atas dana alokasi umum Rp 306,2 triliun, dana alokasi khusus Rp 29,7 triliun, dan dana bagi hasil Rp 99,4 triliun.Termasuk juga di dalam transfer daerah adalah tambahan dana alokasi khusus (DAK) kepada 183 kabupaten daerah tertinggal senilai Rp 1,88 triliun. Ada pula pengalihan dana dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian ke DAK senilai Rp 417,1 miliar. Namun, sulit mengharapkan kontribusi signifikan dana ini bagi pembangunan infrastruktur daerah. Transfer daerah masih banyak tersedot untuk belanja pegawai karena struktur pegawai tidak efisien. Oleh sebab itu, pemerintah daerah secara bertahap harus merampingkan organisasinya, mengurangi beban yang tidak perlu, dan membelanjakan lebih banyak anggarannya untuk membangun infrastruktur melalui alokasi belanja modal yang semakin besar. Otonomi daerah, tidak dimaksudkan untuk bagibagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun desentralisasi fiskal dan desentralisasi kekuasaan yang substansinya justru memberikan ruang bagi daerah berkreasi mengoptimalkan potensi daerahnya. Harapannya, pendapatan asli daerah naik sehingga mampu menambah modal pembangunan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, kunci menjalankan tuntutan normatif ini berada pada bupati, wali kota, dan gubernur. ”Kalau saya, terus terang menginginkan seperti itu harus diberikan target (pada transfer daerah), agar belanja modal tidak boleh kurang dari sekian (persen dana transfer) sehingga daerah itu merasa harus mengurangi birokrasinya dan meningkatkan efisiensinya.” Selain hal di atas, ada pemikiran untuk meninjau kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan di daerah sendiri perlu kesepakatan politik, agar daerah bisa mengadopsi semangat memperbesar belanja modal. Selain bahwa kemampuan kapasitas pemerintah daerah mengelola keuangan daerah harus ditingkatkan.Sebab Dana transfer daerah yang meningkat, tanpa diikuti reformasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, tidak akan ada artinya. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, hingga saat ini masih terjadi ketidaksesuaian antara urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan alokasi dana yang ditransfer ke daerah. Dari 31 urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, sekitar 70 persen dari urusan pemerintahan secara keseluruhan, sementara pendanaan yang disalurkan ke daerah berkisar 30 persen. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah pelimpahan urusan pemerintahan ke daerah, tetapi pembebanan urusan pemerintah ke daerah.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Untuk informasi tentang PEACH silakan email [email protected]

Volume V - edisi 80

DOC. BaKTI

FORUM KTI WILAYAH

Harmoni PENDIDIKAN

Membangun Karakter Cinta Damai dan Tolerasi dalam Keberagaman OLEH Dr. H. ASEP MAHPUDZ, M.Si

S

ecara singkat dapat dikemukakan bahwa pengembangan pendidikan harmoni sebagai pendidikan karakter kontekstual yang dikembangkan selama ini (sejak tahun 2009) di Sulawesi Tengah merupakan hasil dari sintetis pedagogis pendidikan multicultural dan pendidikan damai yang selama ini dikenal. Dalam pengertian yang umum dipahami, pendidikan multicultural adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menghargai keragaman meliputi keragaman etnik, perspektif, pendidik, siswa dan budaya. Dalam hal demikian, maka seorang pendidikan pada pembelajaran yang bernuansa multicultural diharapkan mampu merangku siswa dalam posisi keragaman budaya sebagai sarana pemeliharaan pertumbuhan siswa secara akademis maupun personal.


Gerakan pendidikan multicultural pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1960 dan 1970an sebagai respon terhadap gerakan revitalisasi etnis dan kemudian perlahan-lahan memasuki wilayah pendidikan di sekolah dan di kelas dengan pendekatan yang mengedepankan perbedaan etnis pada siswa. Dalam kaitan Indonesia sebagai Negara layak disadari secara terus menerus oleh kita sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia bahwa realitas ba ngsa Indonesia memiliki pluraslisme yang luar biasa, baik etnis, kultural, bahasa, geografis, agama dan kepercayaan (beliefs), pendidikan, tradisi, serta adat-istiadat. Namun, saat ini banyak yang berpandangan bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami penurunan kualitas karakter bangsa. Mulai dari masalah perkelahian antar warga, kurang kerjasama, lebih suka mementingkan diri sendiri, golongan atau

Volume V - edisi 80

24

FotoPermasalahan : Doni Setiadi ini partai, sampai perilaku korupsi dan kolusi. muncul karena lunturnya nilai-nilai karakter bangsa. Karakter bangsa yang dimaksudkan adalah keseluruhan sifat yang mencakup perilaku, kebiasaan, kemampuan, bakat, potensi, nilainilai dan pola pikir yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang bersatu, merasa dirinya bersatu, memiliki kesamaan nasib, asal, keturunan, bahasa, adat dan sejarah bangsa. Selain itu, pengabaian hak-hak suatu komunitas agama dan etnis, sering melibatkan masyarakat berhadapan di antara mereka sendiri secara horizontal. Padahal dilihat dari sudut demografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis dan bahasa, sudah lama menjadi sebuah masyarakat dengan pluralism budaya. Disadari bahwa tidak banyak anggota masyarakat yang memahami arti penting dari pluralism budaya dan tidak banyak pula anggota masyarakat yang meyakini bahwa kita bisa hidup bersama dalam keragaman budaya. Sementara itu kontak social budaya antar warga Negara Indonesia yang mempunyai latar belakang keragamana budaya sudah menjadi lebih intensif. Semua ini merupakan masalah yang esensial dalam pembahasan mengenai pentingnya mengedepankan pendidikan yang berwawasan multicultural dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis Negara kepulauan yang tersebar. Semua ini mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dewasa ini telah muncul gejala krisis kepercayaan diri dan rasa hormat diri sebagai bangsa untuk mengatasi permasalahan kebangsaan mendasar yang terus-menerus datang. Dengan memperhatikan hal tersebut, makan saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan reevaluasi terhadap proses mengembangkan karakter yang berwawasan multicultural di Indonesia sejak dini melalui pendidikan. Selayaknya kita dapat menyadari dan memaknai esensi pembangunan karakter bangsa Indonesia dari nilai-nilai yang sudah terinternalisasi selama ini dalam tumbuhkembangnya budaya di masayarakat Indonesia. Kesadaran berbangsa merupakan rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan social yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah kehidupan. Bagi bangsa Indonesia saat ini, semakin dibutuhkan adanya nilainilai social yang fundamental sebagai perekat dan pemersatu bangsa agar eksistensi sebagai Negara nasional dapat kokoh. Budaya Indonesia dengan corak ragam yang multicultural selayaknya dipandang sebagai kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal social dan landasan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Konsekuensi dari pandangan tersebut, dibutuhkannya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa demi peningkatan martabat bangsa. Pada aspek pembinaan nilai-nilai kepribadian, konsep multicultural dan wawasan kebangsaan Indonesia akan berkaitan dengan komitmen seseorang, individu sebagai bagian dari seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia untuk turut serta mempertahakan eksistensi bangsa dengan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Semakin penting untuk terus ditumbuhkembangkan kesadaran kebangsaan Indonesia di masa kini dalam wujud pendidikan antisipatoris. Pendidikan yang tidak sekedar mentransfirmasikan pengetahuan. Tetapi juga memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, wawasan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki. Yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini dan ke depan adalah memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Secara positif, adanya kondisi keragaman masyarakat dan budaya, yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai bangsa menggambarkan kekayaan potensi sebagai sebuah masyarakat yang bertipe pluralis, namun secara negative hal ini dapat

25

News


menyebabkan orang merasa tidak nyaman jika berada dalam kehidupan yang berbeda budaya, karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Hal ini dapat mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipasti yang didasarkan pada sikap generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Dalam kondisi seperti ini, adanya pendidikan karakter pada masyarakat yang multicultural menjadi penting agar masyarak at sendiri memilik i wawasan dan mampu menyeleraskan hidup dan kehidupannya dalam keragaman. Dari perspektif lainnya, terdapaat istilah yang disebut pendidikan damai. Pendidikan damai merupakan upaya untuk merespon konflik dan kekerasan dalam skala mulai dari pribadi, local, nasional, maupun global, sehingga diperoleh cara untuk menciptakan keadilan secara berkelanjutan. Pendidikan damai bersifat holistic, mencakup aspek fisik, emosi, intelektual dan pertumbuhan social anak dalam kerangka yang berakar pada nilai-nilai kemanusaian secara universal dengan mengembangkan nilai-nilai yang mengajarkan cinta, kasih, saying, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan rasa hormat untuk kemanusiaan, selain itu dikembangkan pula kreatifias anak untuk tidak merusak dan mampu menyelesaikan konflik dalam diri maupun dalam kehidupannya sehingga mampu menjalani hidup dan kehidupannya dalam harmoni diri, harmoni sesame dan harmoni alam. Dengan mendasarkan pada pandangan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pendidikan harmoni merupakan upaya mengembangk an pendidik an k arakter yang menempatkan kurikulumnya didasarkan pada hakekat kebenaran dan berbasis pada keragaman budaya yang mewarnai hidup dan kehidupannya pada suatu masyarakat. Tujuan utama pendidikan harmoni adalah mengembangkan karakter komprehensif dari potensi diri manusia sebagai fitra yang memiliki potensi diri sebagai makhluk individu, social dan sekaligus makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai harmoni yang dimaksud antara lain; saling percaya dan pengertian, rasa memiliki budaya bernilai, kerjasama dan kolaborasi, komunikasi efektif, kepedulian terhadap sesama, toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan pribadi dan budaya, menghormati kelompok minoritas dan orang asing, sopan, ramah dan terbuka. Pada pendidikan harmoni dikembangkan kesempatan yang sama bagi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh serta memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang beragam budayanya. Guru pada pendidikan harmoni harus siap untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran bagi setiap individu siswa, tanpa memperhatikan keberagaman budaya dan agama yang dimiliki oleh siswa maupun pada dirinya. Metode yang dikembangkan pada pendidikan harmoni adalah yang mengedepankan partisipasi, kerjasama, pemecahan masalah dan menghargai perbedaan dimana sisiwa diposisikan sebagai subjek belajar. Siswa diajak untuk menyadari secara mendalam posisi diri dan realitas social budaya yang ada di lingkungan kehidupannya yang membentuk kehidupan mereka dan kapasitas mereka. Budaya perdamaian akan dicapai ketika semua manusia memahami dan menyadari masalah yang dihadapi, memiliki keterampilan untuk menyelesaikan konflik, menjalani hidup dengan penuh tuntunan Tuhan YME, menghargai keragaman budaya, dan menghormati bumi dan satu sama lain. Belajar seperti hanya dapat dicapai dengan pendidikan harmoni yang sistematis untuk perdamaian.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Lektor Kepala di FKIP Universitas Tadulako Palu. Email: [email protected]

Volume V - edisi 80


MEWUJUDKAN DESA PINTAR MELALUI PERPUSTAKAAN DESA OLEH THERESIA MEAK, S.IIP

M

ASYARAKAT desa merupakan masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat serta norma-norma yang berlaku sesuai karakteristik masyarakatnya. Kehidupan yang bersahaja, santun dan penuh semangat gotong royong, merupakan gambaran umum masyarakat desa. Sebagian besar masyarakatnya hidup dalam kondisi yang sederhana. Sikap sederhana ini bisa jadi terbentuk karena pertama, secara ekonomi memang tidak mampu dan yang kedua, secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri. Inilah sedikit gambaran mengenai masyarakat desa. Kedua watak ini dalam kadar tertentu berpengaruh terhadap tingkat literasi yang rendah, relatif lebih rendah dari di kota. Tingkat literasi yang rendah ini bisa digenjot dengan perpustakaan desa. Perpustakaan Desa Menurut lokasinya perpustakaan desa tidak terbatas kepada perpustakaan yang terletak di pedesaan, tetapi secara luas juga mencakup semua perpustakaan yang ada di wilayah desa/kelurahan dalam sebuah kota. Perpustakaan desa dapat dipandang sebagai basis pemasyarakatan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, karena kebutuhan riil masyarakat akan informasi atau buku bisa langsung dipenuhi oleh perpustakaan desa tanpa harus pergi ke perpustakaan umum di pusat kota. Semakin banyak berdiri perpustakaan desa, maka akan semakin besar kemungkinan masyarakat dilayani, yang artinya


akan semakin merata pula layanan perpustakaan. Kisah dari Sulawesi Tengah sebagaimana dilansir majalah Tempo (Maret 2011) barangkali bisa menjadi ilustrasi yang menarik. Indo Ninjang, 50, seorang tabib di Desa Lipu Ueviau, Kecamatan Dataran Bulang, Tojo Unauna, Palu, Sulawesi Tengah, kini gemar mengembangkan apotek hidup karena membaca sebuah tabloid di Taman Baca Desa. Dulu dia tidak bisa membaca, tetapi berkat pelajaran membaca yang diberikan oleh Yayasan Merah Putih di tahun 2002, sebagian besar warga desa yang dulunya buta huruf, kini melek huruf. Setelah mereka terampil membaca, masalah berikut adalah bahan bacaan yang belum tersedia. Berkat dorongan dan motivasi dari Yayasan Merah Putih mereka membebaskan sebidang lahan, besama-sama mendirikan gedung untuk taman baca, dan lewat jarigan kerja sama antara Yayasan Merah Putih dengan sebuah komunitas pencinta buku yang berbasis di Jakarta, Taman Baca Desa ini akhirnya dipenuhi dengan buku-buku yang berguna bagi pencerdasan masyarakat desa. Dengan adanya perpustakaan desa/kelurahan akan tercipta minat baca dan semangat belajar bagi masyarakat, dan para remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta memotivasi mereka untuk dapat terus belajar melalui buku-buku (koleksi) dan informasi yang ada di perpustakaan sesuai bidang-bidang yang diminati. Apabila hal ini telah tercapai, maka tujuan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan sebagai sarana memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, bisa terwujud. Oleh karena itu hendaknya tumbuh kesadaran masyarakat bahwa perpustakaan desa/kelurahan didirikan untuk menumbuhkan minat baca. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, tanggapan masyarakat dan partisipasinya terhadap perpustakaan desa/kelurahan dengan cara menggunakan koleksi perpustakaan yang telah disediakan dan memelihara kelestariannya, maka perpustakaan tersebut tidak akan mempunyai arti apa-apa. Di sini pembukaan perpustakaan perlu diasistensi oleh kelompok fasilitator yang memotivasi masyarakat untuk gemar membaca. Dengan adanya perpustakaan desa/kelurahan, maka masyarakat Indonesia akan semakin cerdas sesuai dengan amanat UUD 1945. Di masa mendatang diharapkan tidak

Volume V - edisi 80

26

ada lagi masyarakat yang buta aksara, tetapi masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas. Perpustakaan, jenis apa saja dapat berperan dengan diberdayakan sebagai pusat sumber belajar dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam UU Perpustakaan. Dalam UU Perpustakaan disebutkan bahwa fungsi dan tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemakai (user), meningkatkan kegemaran membaca (reading interest) yang diharapkan berkembang menjadi kebiasaan membaca (reading habit) dan berlanjut pada budaya membaca (reading culture). Kebiasaan membaca yang baik diharapkan menghasilkan kemampuan memaknai bahan bacaan (literasi informasi) yang baik, sehingga pada akhirnya sampai pada tingkatan keterampilan membaca (reading skill). Melalui perpustakaan, bacaan-bacaan akan memperluas wawasan berpikir masyarakat, mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, dengan mengembangkan berbagai usaha yang diinspirasi oleh bacaan sebagaimana dialami oleh masyarakat di Desa Lipu Ueviau, Sulawesi Tengah. Pada akhirnya peran perpustakaan bermuara

pada terwujudnya masyarakat pembaca (reading society) atau masyarakat pembelajar (learning society), yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran Pustakawan Peran pustakawan dalam mencerdaskan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat penggunanya (user). Dengan kelengkapan informasi pengetahuan yang berada di sekitarnya, pustakawan merupakan jantungnya penyebarluasan informasi.Tanpa pustakawan mustahil informasi yang ada di sekitarnya dapat sampai kepada penggunanya (user). Pustakawan yang dapat mencerdaskan masyarakatnya, yaitu pustakawan yang memiliki kompetensi dan kemauan keras ser ta memilik i kepek aan dan kepedulian terhadap penggunanya (user). Terlebih dengan perkembangan Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) informasi tersedia melimpah, baik di media cetak, media elektronik, dan media online yang dapat diakses kapan dan di mana saja tanpa batasan waktu. Adalah tugas pustakawan bagaimana 'menjaring, menyaring, mengakses,

OLEH IVAN A. HADAR

S

ebenarnya, dari tahun ke tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selalu membaik. Sejak 1980, angka IPM Indonesia tercatat sebesar 0,522. Setelah itu menanjak menjadi 0,624 (1990), 0,673 (2000), 0,723 (2005), 0,729 (2006), dan 0,734 pada 2007. Namun, pada 2009, tiba-tiba “melorot” tajam menjadi 0,593 dan 0,613 (2010) serta 0,617 pada 2011. Peringkat Indonesia pun ikut “anjlok”dari peringkat ke-108 menjadi 124 pada 2010. Sebuah kemerosotan yang cukup drastis meski ada alasannya. Pada 2010, jumlah negara yang dinilai IPM-nya bertambah menjadi 187 dibandingkan 169 pada tahun sebelumnya. Selain itu, UNDP juga melakukan perubahan metodologi dalam penilaian IPM. Secara umum, dengan nilai IPM sebesar 0,617 pada 2011, Indonesia berada dalam kategori negara-negara berperingkat menengah dengan nilai rata-rata dunia untuk kategori tersebut sebesar 0,682. Metodologi Baru Pendekatan pembangunan manusia (PM) cukup kompleks dan terkait banyak aspek. Artikulasi filosofisnya, diwarnai pemikiran Mahbub ul-Haq dan Amartya Sen. Adapun IPM adalah alat yang memopulerkan pembangunan manusia (PM) sebagai cermin kesejahteraan manusia dan bahan perbandingan antarnegara. Perubahan dalam indikator dan metodologi pengukuran IPM ini tentu saja berpengaruh terhadap nilai dan peringkat IPM semua negara, termasuk Indonesia. Tanggal 5 November 2010, UNDP meluncurkan Laporan Pembangunan Manusia (LPM), termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metodologi baru. IPM adalah rangkuman perkembangan jangka panjang dari tiga dimensi dasar PM. Sebelum 2010, tiga indikator pengukurnya adalah angka harapan hidup,persentase melek aksara orang dewasa dikombinasikan dengan angka partisipasi (kotor) sekolah bagi anak dan GDP (gross domestic product) per kapita dalam dolar AS.

PEMBANGUNAN

MANUSIA INDONESIA 27

News


Volume V - edisi 80

mengeksplor, mengklarifikasi, mengkaji dan memudahkan temu kembali informasi-informasi tersebut bagi kepentingan pemakainya. Hal ini butuh komitmen dan kompetensi pustakawan untuk penyelenggaraan perpustakaan yang dapat memenuhi harapan masyarakat pemakainya (user). Pengetahuan pustakawan harus selalu update agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Dengan semakin menambah pengetahuan pustakawan akan semakin tahu dan dapat merujuk atau memberikan arahan kepada pembaca di perpustakaan. Di samping bermanfaat bagi para pembaca di perpustakaan, pustakawan juga dapat berperan sebagai library for all. Artinya dia menjadi sumber rujukan apabila ada warga yang membutuhkan informasi tertentu. Peran Pemda Perpustakaan desa/kelurahan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu diharapkan pembinaan perpustakaan desa/kelurahan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka


Sejak 2010, perhitungan IPM menggunakan indikator baru, yaitu lamanya kehidupan yang sehat, lalu pendidikan dalam expected years of schooling (lama harapan sekolah) dikombinasikan dengan means years of schooling (lama ratarata sekolah) serta sebuah kehidupan layak yang diukur lewat gross national income (GNI), bukan sekadar GDP yang menafikan banyaknya produksi domestik yang sebagian keuntungannya mengalir ke luar negeri serta menutupi kesenjangan antarindividu. Selain itu, sejak 2010,LPM memperkenalkan tiga indeks yang mencakup aspek kesenjangan, Indeks Ketidaksetaraan Gender,dan Indeks Kemiskinan Multidimensional. Selain memantau kecenderungan selama 30 tahun terakhir, berbeda dengan sebelumnya, perubahan satu persen dari usia harapan hidup,misalnya, memiliki arti yang sama dibandingkan perubahan satu persen dalam pendidikan dan pendapatan. Ketimpangan dan Harapan IPM biasanya “menyembunyikan” ketimpangan dalam persebaran pembangunan manusia sebuah negara.Tiga indeks di atas memantau berbagai ketimpangan yang ada. Sebagai contoh, IPM Indonesia 2010 adalah 0,617. Namun, bila nilai tersebut mempertimbangkan aspek ketimpangan, nilai IPM Indonesia turun sebesar 18% menjadi 0,494. Kedua, Indeks Ketimpangan Gender memiliki tiga dimensi, masingmasing kesehatan reproduktif yang diukur antara lain dari angka kematian ibu,pemberdayaan perempuan, termasuk jumlah perempuan dalam parlemen, serta aktivitas ekonomi perempuan. Nilai Indeks Ketimpangan Gender diIndonesia adalah 0,680 atau berada pada peringkat ke-100 dari 138 negara. Sejak 1997, laporan PM telah memperkenalkan Indeks Kemiskinan Manusia yang mengombinasikan berbagai aspek nonmoneter. Pada 2010, laporan PM memperkenalkan hal baru, yaitu Indeks Kemiskinan Multidimensi, yang mengidentifikasi ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan,dan standar kehidupan. Di Indonesia, 21% penduduknya menderita kemiskinan secara multidimensional plus 12% yang nyaris miskin. Intensitas rata-rata yang mengalami kemiskinan multidimensional di Indonesia adalah 46%.Dan ketika aspek tersebut diukur, nilai yang dicapai Indonesia adalah ukuran ratarata pencapaian PM sehingga seperti pencapaian MDGs, IPM Indonesia juga tak lepas dari kesenjangan antarprovinsi barat timur di mana timur umumnya memiliki IPM yang lebih rendah dengan beberapa pengecualian seperti Sulawesi Utara. Selain berbagai hal yang memprihatinkan, ada hal positif. Dalam pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi, Indonesia mengalami penurunan sebesar 9% dibandingkan 30


mencerdaskan masyarakat. Adanya otonomi daerah akan berpengaruh terhadap pembiayaan, pembinaan dan pengembangan. Karena perpustakaan di sekolah maupun di perguruan tinggi dalam kenyataannya belum mampu mengatur pelayanan perpustakaan yang merata, maka pemda kabupaten lewat Dinas PPO bisa mengalokasikan sebagian dana APBD untuk mengembangkan satu perpustakaan desa sebagai pilot project pada salah satu desa atau kelurahan. Apabila berhasil perpustaan desa ini bisa dijadikan model bagi pengembangan perpustakaan lainnya di tingkat desa. Salah satu factor yang signifikan dalam meningkatkan SDM ditentukan oleh keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai layanan informasi mayarakat menuju pendidikan seumur hidup yang diselenggarakan secara terprogram dan berkelanjutan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Pustakawan Unwira dan Alumna Unair

tahun lalu. Hal ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa mereka yang miskin pendapatan di Indonesia kenyataannya masih memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan meski tentu saja ada yang akan mempertanyakan kualitasnya. Selain hal positif tadi, Indonesia juga ternyata masuk dalam 10 besar negara yang dianggap sebagai top movers, yaitunegaradengankecenderungan mengalami perbaikan PM paling cepat di dunia.Pada 2010,Indonesia berada pada peringkat keempat di bawah Oman,China,dan Nepal serta di atas Arab Saudi (5) dan Korea Selatan (8). Meskipun demikian, jumlah orang miskin dan hampir miskin yang berjumlah sekitar 100 juta jiwa sangat berpengaruh terhadap peringkat IPM dan kondisi PM Indonesia. Karena itu, perlu dicarikan terobosan untuk melakukan percepatan pemberantasan kemiskinan. Sebuah terobosan sederhana, tapi smart (sedang) dilakukan di Palu,ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan penduduk miskinnya yang saat ini berjumlah sekitar 35.000 jiwa, secara konseptual ada cara sederhana untuk mengentaskan mereka menjadi tidak miskin secara langgeng. Sebuah studi mendata,di satu sisi latar belakang kultural,mata pencaharian, keterampilan, dan pendidikan orang miskin yang diberi pekerjaan. Di sisi lain, kebutuhan kota terkait infrastruktur dasar,perumahan, lingkungan, penanganan sampah, taman, dan sebagainya yang bisa diperbaiki orang miskin lewat pekerjaan tersebut. Sementara itu, warga kota lainnya diminta kontribusi dalam bentuk pemikiran, bantuan finansial, pemeliharaan. Selain pekerjaan juga disediakan balai pelatihan dan klinik bisnis untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan orang miskin dalam melakukan kegiatan, terutama di sektor informal. Keberhasilan pada 2015, ketika Palu mendeklarasikan diri sebagai kota bebas orang miskin, yang otomatis meningkatkan IPM warganya,akan membuatnya menjadi pusat perhatian dunia sebagai satu-satunya kota di Indonesia, bahkan di dunia, tanpa orang miskin. Bisa dipastikan, hal tersebut akan memberikan efek bola salju untuk dilakukan di semua kota dan desa di Indonesia. Semoga!

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Praktisi Pembangunan Manusia, Pokja Forum KTI Email: [email protected] Sumber: Seputar Indonesia, http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/ content/view/514016/

Volume V - edisi 80

28

WEBSITE BULAN INI

KORUPEDIA: Ensiklopedia Koruptor Indonesia http://www.korupedia.org

H

ampir setipa hari berita-berita yang mewarnai koran, televisi, radio dan media lainnya adalah berita korupsi. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Sampai kata korupsi sendiri sudah menjadi istilah biasa untuk masyarakat Indonesia. Halhal inilah yang seringkali membuat para pelaku korupsi pun sepertinya sudah biasa dengan apa yang mereka lakukan. Masyarakat sudah biasa para pelaku korupsi sudah biasa mengakibatkan norma dan moral serta sanksi sosial sepertinya sudah tidak ada. Korupedia merupakan inisiatif sukarela dari mereka yang sudah jengah dengan terus berkembangnya korupsi di Tanah Air. Mendokumentasikan para koruptor secara abadi barangkali merupakan salah satu cara untuk tidak begitu saja melupakan dosadosa mereka terhadap negeri ini dan masyarakatnya. Agar memberi pelajaran bagi anak-cucu kita, siapapun yang pernah merusak negeri ini dan masyarakatnya tidak pernah akan hilang dari ingatan publik. Masyarakat diajak kembali untuk mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang salah dan tidak benar, semua rakyat di negara ini harus tahu bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan tercela dan harus dijadikan pelajaran untuk anak cucu di masa depan. Ensiklopedia ini didedikasikan sebagai sebuah ensiklopedia terbuka tentang korupsi di Indonesia. Atau tepatnya, sebuah ensiklopedia tentang koruptor. Pemilihan media online supaya mudah diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dan murah. Sumber data yang masuk sudah diverifikasi terlebih dahulu, sehingga data yang ada bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Grafisosial untuk Perubahan http://grafisosial.org

M

enurut Wikipedia desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Disain grafis diterapkan dalam disain komunikasi dan fine art. Seperti jenis disain lainnya, disain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metoda merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan (desain). Lalu apa hubunganya dengan grafis yang dihubungkan dengan aspek sosial? Apa itu grafisosial? Grafisosial adalah kegiatan yang menyampaikan pesan-pesan sosial di masyarakat dengan kekuatan komunikasi visual yang unik dan berbeda tetapi pesan-pesan sosial tersebut mengena dan bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat sebagai pembelajaran dan penyebaran informasi. Misi dari gafisosial sendiri adalah untuk berkarya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang desain grafis dengan komitmen untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik, mewujudkan masyarakat sipil yang bersifat multikultur, inklusif, dan demokratis serta menjunjung Hak Asasi Manusia. Ada beberapa fitu menarik di website ini. Contohnya bila membuka gallery maka ada beberapa desain sosial yang bisa dijumpai dengan pesan sosial yang dalam dan kritis tetapi bisa dimengerti oleh semua orang.

PELUANG OPPORTUNITY

Tawaran Beasiswa S2 Belanda 2013/2014

R

adboud University Nijmegen, salah satu perguruan tinggi Belanda menawarkan beasiswa S2 yang dimulai 2013/2014. Mereka yang bisa mengajukan penawaran beasiswa ini adalah mahasiswa di luar kawasan Eropa, salah satunya Indonesia. Program beasiswa Radboud sangat selektif dan ditujukan untuk mahasiswa berbakat yang telah meraih hasil penelitian yang luar biasa dan sangat termotivasi untuk mengejar gelar master di Radboud University. Setiap tahun disediakan 20 beasiswa di kampus ini. Beasiswa yang diberikan nantinya dalam bentuk biaya kuliah parsial, tidak dalam bentuk uang yang dikirimkan ke rekening bank. Misalnya, tahun ini jika biaya kuliah yang seharusnya ditanggung € 10.200 atau € 16.450, yang dibayarkan mungkin hanya € 1.771. Selain biaya kuliah parsial, Anda juga akan diberikan visa, ijin tinggal, asuransi kesehatan, dan asuransi wajib. PROSEDUR APLIKASI: Aplikasi masuk universitas dan aplikasi beasiswa sepenuhnya terintegrasi, tidak ada prosedur terpisah. Ikuti langkahnya di sini (http://goo.gl/d22W7). Batas waktu untuk mengirimkan aplikasi, termasuk semua dokumen yang diperlukan, adalah 1 Maret 2013. Juga biaya yang harus dikeluarkan sudah harus diterima sebelum batas waktu tersebut. Jika informasi tidak lengkap atau biaya penanganan belum diterima, aplikasi secara otomatis akan ditolak. Anda bisa menghubungi email: [email protected] untuk informasi lebih jelas. Komite Seleksi Program Beasiswa Radboud akan memilih pemenang beasiswa berdasarkan nominasi tertinggi. Anda akan diberitahu keputusan akhir tersebut sebelum 1 Juni 2013. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: 1. Tunjukkan formulir aplikasi anda, bahwa Anda ingin memenuhi persyaratan Beasiswa Radboud 2. Surat motivasi untuk program gelar master 3. Ijazah dan transkrip yang telah dterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi 4. Dua surat rekomendasi 5. Curriculum vitae (riwayat hidup) Ctt: Surat rekomendasi dan curriculum vitae akan diminta setelah Anda masuk nominasi. Komite seleksi akan menghubungi. Anda hanya perlu menyiapkan dokumendokumen tersebut sebelum 15 Maret 2013. PERSYARATAN BEASISWA: 1. Memiliki paspor non-EU/EEA (di luar Eropa atau kawasan ekonomi Eropa). 2. Telah sepenuhnya diterima di program master berbahasa Inggris oleh Kantor Kemahasiswaan sebagaimana dinyatakan dalam surat resmi Dewan Eksekutif. 3. Dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan visa untuk Belanda. 4. Telah terdaftar di Radboud University sebagai mahasiswa penuh untuk tahun akademik dan program gelar master saatbeasiswa diberikan. KRITERIA SELEKSI: Di bawah ini adalah beberapa pertimbangan komite seleksi untuk memiliki kandidat pemenang beasiswa: 1. Berbakat: Ini dilihat dari hasil penelitian yang luar biasa di lapangan saat studi 2. Memiliki prestasi 3. Memiliki kualitas pendidikan akademik (nilai, skor tes, publikasi, dll) 4. Didukung oleh dua surat rekomendasi 5. Motivasi: dilihat dari surat motivasi *Sumber : beasiswapascasarjana.com

29

News


Volume V - edisi 80

PROFIL LSM Dalam mewujudkan misinya lembaga ini didukung oleh empat orang staf dan para pekerja sukarela yang memiliki komitmen untuk mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan menjalankan beberapa strategi berikut ini : 1. Mengembangkan kapasitas staf sesuai dengan fokus institusional 2. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memilki fokus yang sama 3. Menjalin kerja sama dengan lembaa yang sudah memilki pengalaman dalam bidang advokasi.

Yayasan Arika Mahina

Selama satu decade keberadaannya, Arika Mahina tetap fokus terhadap pendampingan perempuan dan anak. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama sepuluh tahun terakhir antara lain : Mendampingi dan mengadvokasi perempuan dan anakanak korban kekerasan Mengorganisir perempuan dan anak-anak korban kekerasan dengan membentuk kelompok-kelompok kritis yang nantinya mampu mendampingi perempuan dan anakanak yang menghadapi ketidakadilan. Penguatan ekonomi keluarga sebagai usaha dasar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai manusia. Memfasilitasi diskusi kelompok perempuan di 10 desa untuk mempersiapkan perempuan sebagai pemilih pada pemilu 2004 dalam program Suara Perempuan untuk Perempuan. Memfasilitasi pelatihan dan lokakarya bagi calon anggota legislative perempuan pada Pemilu 2009.

A

rika Mahina adalah sebuah lembaga non profit yang didirikan di Ambon pada tanggal 8 Oktober 2002 yang memiliki visi menciptakan hubungan sosial yang baik antara laki-laki dan perempuan, memperjuangkan kesetaraan dalam perilaku publik untuk keadilan dan perdamaian, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan menghapus diskriminasi budaya dan patriarki. Adapun misi lembaga ini adalah memperkuat posisi perempuan dan anak-anak korban kekerasan melalui bantuan konseling, kampanye advokasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi serta mencoba untuk membangun sebuah masyarakat yang menghargai para korban dengan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga masyarakat akan lebih kuat dan mengerti bagaimana hidup bersama tanpa adanya diskriminasi.

Kegiatan-kegiatan di atas dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kota Ambon maupun dengan lembaga-lembaga kerja sama internasional.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Jl. Cendrawasih Gang Virgo No 21 Soya Kecil – Ambon 97123 Telp/Fax : 0911-349483 Email: [email protected]

A PLACE WHERE KNOWLEDGE MEETS CREATIVITY

Ingin mengadakan kegiatan workshop, pelatihan, diskusi Pembangunan, pemutaran film, peluncuran buku dan sebagainya tapi tidak punya tempat? Ayo ke BaKTI saja! Ingin mengadakan kegiatan workshop, pelatihan, diskusi Pembangunan, pemutaran film, peluncuran buku dan sebagainya tapi tidak punya tempat? Ayo ke BaKTI saja! Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) menyediakan ruang pertemuan bagi para pelaku pembangunan yang dapat menampung sampai 80 orang. Ruang Pertemuan BaKTI dilengkapi dengan fasilitas Air-conditioning, sound system dan mic, LCD projector, screen, white board, flip chart serta free WiFi.

Untuk reservasi tempat dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Kantor Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Att: Sherly Heumasse (Client Relation Officer) Jl. H. A. Mappanyuki No.32 Makassar 90125 Sulawesi Selatan. Telp: +62 411 832228; Fax: +62 411 852146; Email: [email protected]

INFO BUKU Kedermawanan Semu, Audit Sosial Prorgam Bahteramas Penerbit The World Bank

Deskripsi fisik 50 hal; 21,5 x 28 cm

ISBN 978-602-9142-62-4

Perkembangan utama ekonomi Indonesia dalam 3 bulan terakhir dimana perkembangan tersebut ditempatkan dalam konteks jangka panjang dan global dipaparkan dalam Laporan perkembangan triwulan perekonomian Indonesia. Dalam laporan ini pula dipaparkan penilaian terhadap prospek ekonomi dan kesejahteraan social Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan.

Institusionalisasi Mekanisme Kolaborasi dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Editor Ashar Karateng, D.J. Budiharto dan Nirwana Anar

Penerbit Sulawesi Capacity Development Project kerjasama antara Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency

ISBN 978-979-25-8225-3

Pemerintah Indonesia dan JICA berusaha mengembangkan suatu system dimana masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersatu untuk mebangun daerah mereka sendiri, dimana kapasitas individu dan organisasi dikembangkan untuk merealisasikan system tersebut. Buku ini menjelaskan system tersebut terutama yang berkenaan dengan mekanisme kolaborasi dalam pembangunan daerah melalui tulisan, bagan, data dan film documenter best practice.

Pencari Tuhan Penulis Author Ahmad Syam

Deskripsi fisik 124hal: 12 x 19 cm

ISBN 979-99344-5-1

Melalui kumpulan cerpennya penulis mencoba mengangkat kehidupan sehari-hari yang sering luput dari perhatian, dengan alur cerita yang meski cenderung datar dan bahasa yang sederhana namun bercerita lebih detail. Cerita yang dikemas dalam bahasa sederhana ini menurut Ahyar Anwar serupa bungkusan kecil sederhana yang diletakkan dalam pikiran pembaca, mengajak pembaca untuk meledakkan kebodohan, kebuntuan dan kedangkalan atas pembacaan realitas.

Komunikasi Konstituen, 20 Metode Praktis (Panduan Praktis Anggota Dewan: Berhubungan dengan Konstituen) Penyusun The Indonesian Institute bekerjasama dengan USAID Panduan yang disusun oleh The Indonesian institute ini memuat 20 metode praktis yang dapat diterapkan para anggota dewan dalam hubungannya dengan para konstituen mereka, yang dapat dijadikan rujukan penting dan praktis dalam melaksanakan komunikasi politik. Terbangunnya ruang-raung komunikasi antara anggota dewan dan konstituen akan lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan komunikasi ke berbagai lapisan masyarakat.

BaKTI mengucapkan terimakasih kepada JICA CD Project, The World Bank, USAID dan Ahmad Syam atas sumbangan buku untuk Perpustakaan BaKTI. Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI. Perpustakaan BaKTI berada di Kantor BaKTI, Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar Fasilitas ini terbuka untuk umum setiap hari kerja mulai dari jam 08:00 – 17:00.

MERENGKUH ASA ATAU MENYABUNG NYAWA? INFRASTRUKTUR DAN AKSES DI KTI KOMPETISI BERCERITA PNPM MANDIRI

Recommend Documents