UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS KORELASI PNPM MANDIRI TERHADAP INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN JALAN DI INDONESIA LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS KORELASI PNPM MANDIRI TERHADAP INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN JALAN DI INDONESIA

LAPORAN MAGANG

GILANG BAYU UTOMO 0906521474

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DEPOK JULI 2013

Analisis korelasi ..., Gilang Bayu, FE UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS KORELASI PNPM MANDIRI TERHADAP INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN JALAN DI INDONESIA

LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi

GILANG BAYU UTOMO 0906521474

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI KEKHUSUSAN EKONOMI PUBLIK DEPOK JULI 2013


PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan magang ini hasil karya sendirr, Dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

Gilang Bayu Utomo

NPM

0906s21474

Tanda tangan

Tanggal

9

Iuliz0l3

ilt


HALAMAN PENGESATIAN

Skripsi ini diajukan oleh

:

Nama

Gilang Bayu Utomo

NPM

0906521474

Program Studi

Ilmu Ekonomi

Judul Laporan Magarrg ANALISIS KORELASI PNPM MANDIzu TERHADAP

INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN

JALAN DIINDONESIA

Telah berhasil dipertahankan

di

hadapan Dewan Penguji dan diterirna sebagaibagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Program Studi Ilrnu EkonomiFakultas Ekonomi , Universitas

Indonesia DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Aufa Doarest M.Phil

Penguji

Riatu lr4ariatul Qibthiyyah

:..................)

Ph.D

(

..

.)

," Penguji

Vid Adrison Ph.D

Ditetapkan di

Depok

Tanggal

9 Iuli2012

..

iv


........)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 1) Bapak Aufa Doares Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyisihkan waktu, tenaga, dan ide yang telah diberikan ditengah kesibukan yang luar biasa selama proses pembuatan laporan magang ini. 2) Bapak Krisdianto Siahaan sebagai pembimbing di tempat magang yang sudah menyediakan waktu diskusi, pengumpulan data, dan masukan yang sangat berarti didalam penulisan laporan magang ini. Serta juga tidak lupa buat Pak Yono yang telah memberikan masukan yang sangat berarti mengenai metodologi statitika. Rekan-rekan TNP2K Mas Ben, Mbak Dina, Bu Diah, Pak Kodrat, dan Mbak Silvi. 3) Tulisan ini juga saya dedikasikan untuk Almarhum Bapak saya yang telah menjadi inspirasi dan kebanggaan buat saya. Meskipun kita sudah tidak bersama, tetapi setiap nasihat, impian dan semangat yang bapak berikan selagi hidup itu tetap ada dan hidup didalam hati Bayu sampai saat ini. Tidak lupa Ibu yang telah menjadi penyemangat dan sosok yang tidak pernah berhenti memberikan support serta tempat penulis mengeluarkan keluh kesah ditengah berbagai macam hal tekanan yang dialami penulis. Yang terakhir penulis juga berterima kasih kasih buat Mas Guntur, Mas Guruh, dan Mega yang selalu mendukung secara positif sebagai keluarga.


4) Vera, Tika, Naomie, Rika, Rini, Indah, dan Carol sebagai teman ‘seangkatan’… hahaha. Juga buat Robert, dan Hans “anak Langit” sebagai sahabat SMA yang telah banyak menghabiskan waktu bersama Banyak hal terjadi diantara kita, tetapi itu saya anggap sebagai proses pembentukan yang mendewasakan kita masing-masing guys. Semoga kalian sukses ditempat dimana Tuhan telah menempatkan kalian. 5) Kepada teman pelayanan timurdua : Buat Budi anak PA yang Luar Biasa, buat subwil satu tempat penulis belajar tentang arti sebuah pelayanan. Tidak lupa buat Ka Pina. Bang Jule, Kak Herna, dan Bang Edi yang terus memberikan semangat buat penulis untuk tetap memperjuangkan penulisan laporan magang ini. Adalah hal yang luar biasa buat penulis untuk bisa melayani dan bertumbuh didalam keluarga timurdua. Saya belajar banyak sekali mengenai nilai-nilai kehidupan dan kebenaran ditempat ini. 6) Buat rekan-rekan pelayan 238 : buat Gracia yang kelakuannya ‘ajaib’, Andrew orang ‘batak’ yang luar biasa, dan Kak Marisa. Juga buat anak murid 238 : Tere, Gratia,Calvin, Dita, Kiel, Joni, Yudha, Jesica, dkk. Pelayanan ini sudah banyak mengajarkan banyak hal buat saya. Saya berharap akan banyak orang hebat yang Tuhan pakai melalui pelayanan sekolah ini. 7) Buat Gerhard, Lutfi dan Bagus sebagai rekan kuliah yang kompak, walaupun akhirnya konsentrasi harus memisahkan kita, tetapi setiap canda dan gurau kalian tidak pernah saya lupa. Sukses buat kalian semua wahai insan yang katanya calon menteri hahaha. Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Depok, 9 Juli 201

Penulis


HALAMAN PERI{YATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang berlanda Tangan dibawah

ini: Nama NPM Program Studi Depaftemen Fakultas Jenis Karya

Gilang Bayu Utomo 0906521474 Sl Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi Ekonorni Laporan Magang

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk membedkan

kepada

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exchLsive RoyaltyFree Right) atas karya ihniah saya yang berjudul

:

ANALISIS KORELASI PNPM MANDIRI TERHADAP INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN JALAN DI INDONESIA beserla perangkat yang ada

Noneksklusif

ini

(ika

diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti

Universitas Indonesia berhak rnenyimpan, mengalihrnediai

formatkan, mengelola dalarn bentuk pangkalan data (database), melawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan narna saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Pada

di

tanggal

: Depok : 9 Juli 2013

Yang Menyatakan

(Gilang Bayu Utomo) vii


ABSTRAK

Nama

: Gilang Bayu Utomo

Program studi : S-1 Ilmu Ekonomi Judul

: Analisis Korelasi PNPM Mandiri Terhadap Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Jalan di Indonesia

Laporan magang ini menganalisis pengaruh PNPM Mandiri terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan , kesehatan, dan jalan raya di Indonesia pada tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan. Adapun metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi kuantitatif dengan metode negatif binomial untuk variabel dependen kesehatan dan pendidikan yang datanya bersifat diskrit, dan ordered logit untuk infrastruktur jalan yang bersifat kualitatif dan berperingkat. Variabel utama yang dipakai adalah keberadaan program PNPM bidang pembangunan infrastruktur untuk data tingkat desa/kelurahan, serta alokasi PNPM Mandiri dari tahun2009-2011. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa keberadaan program PNPM berdampak positif terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan jalan. Lalu besarnya dana alokasi berdampak signifikan terhadap infrastruktur kesehatan di tingkat kecamatan, sementara tidak demikian pada infrastruktur pendidikan. Data diambil dari data Podes 2011, dan data alokasi PNPM yang dikeluarkan oleh Kemenkokesra. Yang menjadi variabel kontrol pada penelitian ini adalah total penerimaan desa, jumlah penduduk, status desa, rumah tangga yang tinggal di daerah kumuh, serta tingkat pendidikan lurah.

Kata kunci: Negatif binomial, ordered logit, Podes, PNPM, infrastruktur, odds ratio, overdispersion, count data.


ABSTRACT

Name

: Gilang Bayu Utomo

Study Program

: Bachelor in Economics

Title

: Analysis PNPM Corelation on Educations, Healths, and Road Infrastructure in Indonesia

This internship report analyzes the effect of PNPM Mandiri to infrastructure development of education, health, and roads in Indonesia at the desa / kelurahan , and kecamatan. The analytical method used is quantitative regression analysis with negative binomial method for the dependent variable of health and education for which data are discrete, and ordered logit for road infrastructure are qualitative and ranked. The main variable used is the existence of PNPM program in infrastructure development for the data rate of the village /kelurahan, and allocation of PNPM Mandiri tahun2009-2011 on kecamatan levels. In this study stated that the existence of the PNPM program had a positive impact on the infrastructure of education, health, and roads. Then the amount of funds allocated significant impact on the health infrastructure at the district /kecamatan level, while not so in educational infrastructure. Data retrieved from the data Podes 2011, and the data released by the PNPM allocation of Ministry. That a control variable in this study is total revenue village, population, village status, households living in slums, and education levels headman.

Keyword: Negative binomial, ordered logit, Podes, PNPM, infrastructure, odds ratio, overdispersion, count data.


DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ......................................................................................... i HALAMAN JUDUL…………………………………………………….. .......... ii PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................................... iii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iv KATA PENGANTAR .......................................................................................... v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI............................ vii ABSTRAK ............................................................................................................ viii DAFTAR ISI ......................................................................................................... x DAFTAR GRAFIK ............................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii 1. PENDAHULUAN………………………………………………… ............. 1.1. Latar Belakang……………………….…………………………… 1.2. Perumusan Masalah……………………………..…………....…… 1.3. Tujuan Penelitian……..…………………………………..……..… 1.4. Hipotesis Penelitian……………………………………………….. 1.5. Metodologi Penelitian……………………………………………... 1.6. Sistematika Penulisan……………………………………………

1 1 7 8 8 8 9

2. Tinjauan Literatur……………………..…………………………… 2.1. Kemiskinan……………………………………………………… 2.2. Infrastruktur …………………………………………………….. 2.3. Pembangunan Berbasis Komunitas ……………….……………. 2.3.1. Elemen penting dari Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

11 11 13 17 18

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandir (PNPM Mandiri)..21 3.1. PNPM Mandiri……...…………………………………………… 21 3.2. Tujuan PNPM ……...………………………………………….... 22 3.3. Strategi PNPM ………………………………………………….. 23 3.4. Prinsip-Prinsip Dasar PNPM Mandiri ………………………….. 24 3.5. Komponen Program …………………………………………….. 25 3.6. Siklus PNPM …………………………………………………... 27 3.7. Penelitian Mengenai Pelaksanaan PNPM ………………………… 29


4. Metode Penelitian …………………………………………………… 4.1. Data ……………………………………………………………… 4.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional …………………… 4.3. Metode Analisis Model Variabel Kesehatan dan Pendidikan …… 4.4. Regresi Negatif Binomial ……………………………………….. 4.4.1. Pengujian Signifikansi Model dan Parameter …………… 4.5. Metode Ordered Logit untuk Variabel Jalan …………………….. 4.5.1. Uji Statistik Ordered Logit ………………………………

33 33 34 38 38 39 40 42

5. Analisis …………………………………………………………… 5.1. Infrastruktur Pendidikan……………………………………………… 5.1.1. Pengaruh Keberadaan PNPM terhadap Infrastruktur Pendidikan 5.1.2. Pengaruh Besarnya BLM pada Infrastruktur pendidikan ……… 5.2. Infrastruktur Kesehatan…………………………………………… 5.2.1. Pengaruh Keberadaan PNPM Terhadap Infrastruktur Kesehatan 5.2.2. Pengaruh Besarnya BLM pada Infrastruktur Kesehatan ….. 5.3. Jalan ………………………………………………………………

45 45 45 48 50 51 53 56

6. Kesimpulan dan Saran ………………………………………...…….. 6.1. Kesimpulan……………………………………………………..…. 6.2. Keterbatasan Penelitian …………………………………..………. 6.3. Saran …………………………………………………..…………..

60 60 61 62

7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan …………. 7.1. Profil TNP2K …………………………………………………….. 7.2. Struktur TNP2K ………………………………………….………. 7.3. Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan ….…………… 7.4. Strategi Jangka Pendek dan Menengah TNP2K .…………………

64 64 65 67 70

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..

74


DAFTAR GRAFIK Grafik 1.1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, MaretSeptember 2012. …………………………………………… 3

Grafik 1.2

Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2012. ……………….……………………………………………… 3

Grafik 1.3

Jumlah SD dan SMP, tahun 2008 dan 2011. ………………

5

Grafik 1.4

Alokasi PNPM 2009-2013…….....................................................

6

Grafik 6.1

Perbandingan desa peserta PNPM Mandiri…………….. …

50

Grafik 6.2

Cutpoints pada ordered logit Greene (1993)………………....…… 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Pengaruh Infrastruktur dengan Penanggulangan Kemiskinan. …


15

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1

Deskripsi Jumlah TK tingkat Desa, sumber PODES 2011, BPS … 45

Tabel 6.2

Hasil regesi model 1, infrastruktur pendidikan ………………….. 46

Tabel 6.3

Deskripsi variabel Jumlah TK tingkat Kecamatan, ……………

48

Tabel 6.4

Hasil regresi model infrastruktur pendidikan. ………………

49

Tabel 6.5

Deskripsi variabel Jumlah Posyandu tingkat Desa………….

50

Tabel 6.6

Hasil regresi model 1 infrastruktur kesehatan tingkat desa. …

52

Tabel 6.7

Deskripsi variabel Jumlah Posyandu tk. kecamatan,

53

Tabel 6.8

Hasil regresi model 2 infrastruktur kesehatan. ……………

54

Tabel 6.9

Korelasi antar variabel dependen model infrastruktur jalan. …

56

Tabel 6.10

Hasil regresi model 1 infrastruktur jalan. ……...………………

57

Tabel 6.11

Perhitungan odds ratio dari model infrastruktur jalan. ………

58

DAFTAR LAMPIRAN 1. Pendidikan……………………………………………………………………. 77 1.1. Dampak Keberadaan PNPM pada Infrastruktur pendidikan di Desa…... 77 1.2. Dampak Alokasi BLM terhadap Infrastruktur Pendidikan Tingkat Kecamatan……………………………………………………………..

78

2. Kesehatan…………………………………………………………………..

79

2.1. Dampak Keberadaan PNPM pada Infrastruktur Kesehatan di Desa……

79

2.2. Dampak Alokasi BLM terhadap Infrastruktur Kesehatan Tk. Kecamatan 80

3. Analisis Korelasi Keberadaan PNPM PADA Kualitas Perkerasan Jalan di Desa……………………………………………………………………….


81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Akhir-akhir ini banyak negara berkembang sedang sibuk dengan upaya-upaya untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG’s). Istilah MDG’s sendiri dideklarasikan di dalam konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas PBB yang berada di New York pada bulan September 2000, dengan dasar hukum Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2. Di dalam MDGs tersebut terdapat 8 point yaitu : •

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

•

Mencapai pendidikan dasar untuk semua

•

Mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan

•

Menurunkan angka kematian anak

•

Menigkatkan kesehatan ibu

•

Memerangi HIV/AIDs, malaria, dan penyakit menular yang lainnya

•

Memastikan kelestarian lingkungan hidup

•

Dan membangun kemitraan global untuk pembangunan

Untuk mencapai itu semua diperlukan infrastruktur penunjang, seperti pusat kesehatan, sekolah-sekolah. Pada point ini kita melihat peranan sebuah infrastruktur dalam mempercepat sebuah negara untuk mencapai MDGs tersebut. Meskipun begitu kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan yang multi dimensional, dan sangat sulit untuk didekati dengan pendekatan yang terlalu general dan makro. Menurut Ragnar Nurkse (Nurkse, 1962) mengatakan bahwa kemiskinan adalah seperti sebuah siklus dimana ketika seseorang yang dilahirkan dalam keadaan miskin akan susah untuk keluar dari lingkaran atau jerat kemiskinan tersebut. Sudah


lama pemerintahan Indonesia menggunakan indikator infrastruktur sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan alasan peningkatan akses perekonomian ataupun demi nama pemerataan pembangunan di daerah seluruh Indonesia, akan tetapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa proyek infrastruktur yang dibangun terlalu mengeneralisir, padahal tiap-tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada konteks ini perlu diingat adalah pihak yang mengetahui tentang kebutuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Oleh sebab itu diperlukan keterlibatan warga setempat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Hal ini dilihat efektif karena dengan metode seperti ini maka masyarakat akan didorong untuk berpikir tetang apakah yang sebenarnya paling mereka butuhkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari pemikiran seperti ini maka dikeluarkanlah sebuah gagasan tentang sebuah mekanisme pembangunan infrastruktur yang mengikutsertakan masyarakat. Dari semua uraian sebelumnya kita dapat melihat bahwa program community development and empowerment adalah salah satu cara yang cukup baik. Untuk kasus Indonesia program seperti ini diadakan dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Sebelum membahas lebih dalam, penulis akan menyajikan beberapa fakta mengenai profil kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan data profil kemiskinan yang dirilis secara resmi oleh BPS pada bulan Januari 2013. Dari data di dalam table ini kita dapat melihat bahwa pada bulan September 2012 terdapat 28,59 juta orang berada di bawah kemiskinan, jika kita melakukan komparasi terhadap periode maret 2012 terjadi penurunan sebesar 0,54 juta orang,atau sekitar 0,18 persen pada masyarakat perkotaan dan 0,42 persen pada masyarakat perdesaan.


35 30 25 20 15 10 5 0

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Presentase penduduk miskin Mar-13

Sep-12

Perkotaan

Mar-13

Sep-12

Mar-13

Perdesaan

Sep-12

Kota+desa

Grafik 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret-September2012. Sumber : BPS,diolah

Sedangkan apabila kita mau melihat lebih spesifik lagi tentang profil kemiskinan Indonesia (BPS, 2013) kita dapat melihatnya berdasarkan pulau. Dari sini kita bisa melihat daerah manakah yang memiliki jumlah penduduk miskin dengan prosentase terbesar. Adapun datanya sebagai berikut 35 30 25 20 15 10

Kota

5

Desa

0

Kota+Desa

Grafik 1.2 Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2012. Sumber : BPS.


Dari sudut pandang jumlah memang pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi namun demikian hal ini cukup wajar mengingat pulau jawa memiliki jumlah penduduk yang terbesar, adapun kita dapat melihat bahwa jika dibuat persentase terhadap total penduduk kita mendapatkan bahwa pulau Jawa memiliki presentase sebesar 11,31 persen, yang relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kawasan timur yaitu Maluku dan Papua yang memiliki persentase mencapai 24,14 persen. Pencapaian terbaik adalah dicapai oleh pulau Kalimantan yang mencapai angka 6,48 persen. Hal ini sangat wajar mengingat di daerah Kalimantan sangat berlimpah sumber daya alam baik berupa minyak bumi, kelapa sawit, gas alam, kayu, dan lain-lain. Pada penelitian ini saya akan fokus pada 3 jenis infrastruktur, yaitu pada transportasi, kesehatan dan pendidikan berdasarkan indikator yang terdapat dalam Bretton Wood Nation State Welfare. Menurut Bank Dunia (World Bank, 1994) transportasi masuk dalam infrastruktur ekonomi, sementara kesehatan dan pendidikan masuk dalam infrastruktur sosial. Berbagai penelitian menunjukan bahwa ketiga jenis infrastruktur ini memberi dampak yang positif kepada perekonomian.ringkasan penelitian ini akan saya tulis pada bab kedua tentang landasan teori. Sementara itu saya akan menunjukan tentang kondisi masing–masing infrastruktur. Berdasarkan data PODES 2011 diketahui bahwa jumlah taman kanak-kanak di Indonesia sebesar 97.080 taman kanak-kanak. Sedangkan jumlah Sekolah Dasar adalah sebesar 168.036 sekolah, yang apabila dibandingkan dengan hasil pencatatan di PODES 2008 terdapat 168.220 SD. Dari kedua PODES diketahui ada berkurangnya 1678 SD negeri dan pertambahan 1494 SD swasta. Hal yang berbeda terjadi di tingkat SMP dimana terdapat peningkatan jumlah di SMP negeri. Berdasarkan perhitungan yang diambil dari perhitungan data kedua PODES, telihat arah kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan yang lebih mengarah ke pendidikan tingkat SMP.


180000 160000 140000 120000 100000 80000

2008

60000

2011

40000

PERUBAHAN

20000 0 -20000

Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah SD

SMP

Grafik 1 .3 Jumlah SD dan SMP, tahun 2008 dan 2011. Sumber : Podes 2008 dan 2011, data diolah.

Dari data PODES 2011 infrastruktur jalan desa sendiri diketahui bahwa sekitar 84,8% desa, sedangkan menurut PODES 2008 terdapat 81,5% desa di Indonesia permukaan jalan terluas nya sudah diperkeras baik dengan beton, aspal, batu dan lain-lain, sisanya masih berupa tanah ataupun tidak memiliki jalan karena karakter wilayah yang merupakan perairan. Dengan kata lain terdapat peningkatan sebesar 3.3% antara tahun tersebut. Sementara dari seluruh desa di Indonesia pada PODES 2011 pembangunan infrastruktur jalan hanya sekitar 85,6% yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda empat sepanjang tahun, sedangkan pada tahun 2008 terdapat 86,12 % atau dengan kata lain terjadi penurunan tipis sekitar 0.52 % . Fakta lain adalah hanya sekitar 58,16% desa yang jalannya memiliki fasilitas penerangan lampu jalan, penurunan serupa juga terjadi tercatat pada podes 2008 sekitar 59,4% dengan angka penurunan sekitar 1,24%. Kedua penurunan ini terjadi kemungkinan adalah dikarenakan pemekaran desa yang terjadi sepanjang 2008-2011. Desa-desa yang terpencil memekarkan diri dari desa induk untuk mempermudah urusan


administrasi dan mempercepat pembangunan. Selain itu juga hal lain yang mungkin terjadi adalah perawatan infrastruktur yang kurang baik sehingga jalan yang sebelumnya bisa dilewati kendaraan roda empat menjadi tidak bisa dilewati sepanjang tahun karena kerusakan jalan. Secara umum kondisi infrastruktur kesehatan Indonesia berdasarkan PODES 2011, diketahui bahwa jumlah puskesmas di seluruh Indonesia tercatat ada 9.212 unit sarana Puskesmas di sekitar 9.070 desa. Pada PODES 2008 hanya ada 8.570 desa yang dilayani oleh fasilitas Puskesmas, dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 500 desa yang terlayani. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu ada sekitar 22.883 sarana. Jumlah posyandu diketahui berjumlah 310.020 . Sementara jumlah poskesdes adalah 28,672. Demikianlah profil infrastruktur jalan , kesehatan dan pendidikan. Di dalam laporan magang ini saya mau melihat apakah ada peran dari kehadiran program PNPM mandiri didalam pembangunan inrastruktur pada level desa, bahkan sampai level dusun. Hal ini penting mengingat dana yang digelontorkan untuk program ini cukup besar, sebagai gambaran, berikut adalah alokasi PNPM dari tahun 2009-2013 dari situs resmi PNPM. 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00

total

6,000,000.00

APBN

4,000,000.00

APBD

2,000,000.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

GrafiK 1.4 Alokasi PNPM 2009-2013, Sumber : http://pnpm-mandiri.org/perpustakaan/daflok


Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir pemerintah telah menyediakan alokasi sebesar 52,8 trilliun rupiah yang sebagian besar didanai oleh APBN, dan sebagian oleh APBD yang jumlahnya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dengan jumlah yang sebesar itu seharusnya dapat memberikan dampak yang besar terhadap ketersediaan infrastruktur yang benar-benar diperlukan setiap daerah. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan akn bisa menangkap fenomena korelasi antara keberadaan program PNPM di desa dengan ketersediaan infrastruktur desa khususnya pendidikan, jalan , dan kesehatan. 1.2 Perumusan Masalah Dari semua yang sudah diuraikan ditas maka saya mencoba untuk mengevaluasi tentang keterkaitan antara keberadaan PNPM dengan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Apakah keberadaan PNPM tersebut memiliki korelasi dengan keberadaan infastruktur di daerah tersebut. Adapun untuk variabel infrastruktur pendidikan akan diwakilkan oleh jumlah

taman kanak-kanak (TK), jumlah TK

dipilih karena variabel ini cocok dedengan kapasitas PNPM Mandiri. Sedangkan untuk variabel infrastruktur kesehatan variabel yang digunakan adalah jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sama dengan yang sebelumnya bahwa Posyandu sesuai dengan kapasitas/ lingkup PNPM Mandiri. Dan yang terakhir untuk variabel jalan yang dipakai adalah jenis permukaan jalan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat seberapa besar korelasi BLM yang diberikan pemerintah kepada kecamatan terhadap infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas , maka penelitian ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: 1. Apakah dengan adanya PNPM ini akan berkorelasi dengan peningkatan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang ada di daerah tersebut secara signifikan. 2. Seberapa besar korelasi besarnya dana BLM PNPM terhadap infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang ada pada tingkat kecamatan.


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas , sehingga tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah: 1. Mengetahui apakah keberadaan PNPM memiliki korelasi yang signifikan dengan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang ada di daerah daerah. 2.

Mengetahui seberapa besar korelasi BLM terhadap infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang ada pada tingkat kecamatan

1.4

Hipotesis Penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka hipotesis awal yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1. Keberadaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai pemerintah melalui program PNPM memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan penigkatan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang ada di daerah tersebut. 2. Besarnya dana yang diberikan melalui program PNPM memberikan dampak atau korelasi yang positif dan signifikan terhadap infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang ada di daerah tingkat kecamatan.

1.5

Metodologi Penelitian Dalam penyusunan laporan magang ini, metodologi yang akan digunakan

adalah melalui studi literature, pengolahan data sekunder, dan juga analisa hasil penelitian. Data yang dgunakan adalah data cross section tingkat desa yang di dapat dari suvey Potensi Desa yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 . Untuk menganalisa digunakanlah 2 metode yaitu dengan mengguanakan regressi


binomial negative dan analisa regressi ordered logistik . Untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan di dalam bab 3 tentang metodologi penelitian.

1.6.

Sistematika Penulisan Dalam melakukan penulisan laporan magang ini, penulis akan melakukan

penulisan mengikuti sistematika seperti dibawah ini : Bab I

Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipothesis penelitian, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Literatur

Bab ini akan berisi teori-teori tentang kemiskinan sebagai tujuan utama dari PNPM itu sendiri. Selain itu juga terdapat teori tentang infrastruktur, model pembangunan berbasis komunitas/masyarakat, lalu yang tidak kalah penting adalah tentang PNPM itu sendiri. Pada bab ini juga akan ditunjukan beberap studi empiris yang sudah dilakukan sebelumnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bab III

PNPM

Bab ini akan berisi tentang hal-hal mengenai PNPM dan beberapa penelitian atau evaluasi yang pernah dilakukan terhadap PNPM

Bab IV

Metodologi Penelitian

Bab ini memaparkan data dan metode yang digunakan dalam pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Bab V

Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang dilakukan, selain itu di paparkan beberapa temuan empiris yang di dapat oleh penulis selama melakukan penelitian.


Bab VI

Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian penulisan laporan magang. Selain itu juga akan dituliskan berbagai kelemahan serta keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran berdasarkan temuan yang diperoleh penulis.

Bab VII

Profil TNP2K

Pada bab ini akan berisi tetang TNP2K tempat dimana penulis melakukan kegiatan magan karya akhir.


BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kemiskinan PNPM adalah salah satu bagian dari program pemberantasan kemiskinan dengan menggunakan basis komunitas, dalam hal ini komunitas desa. Oleh sebab itu kita harus mengetahui lebih dahulu tentang kemiskinan tersebut. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia , yaitu meliputi kebutuhan sandang pangan dan papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan kesehatan. Penduduk miskin yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi yang tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang tidak berujung (Maskun, 1997). Secara umum kemiskinan dibagi atas dua jenis (Todaro, 1997) yaitu kemiskinan mutlak yaitu keadaan dimana sebuah individu atau keluarga memiliki tingkat pendapatan dibawah tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang layak. Berikutnya adalah kemiskinan relatif dimana kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang atau keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tetapi tergolong orang-orang yang berpendapatan lebih rendah dibandingkan dengan keadaaan masyarakat di lingkungannya dan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di luar lingkungannya, maka seseorang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin (Guhardja, 1993). Seperti dikutip Dewantara (Dewantara et al., 1995) menurut Prof.Dr. Loekman Soetrisno mengenai penyebab kemiskinan ada 2 pendapat, yaitu: a) Kelompok Agrarian Populism yang berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh


campur tangan pemerintah yang terlalu luas dari dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Orang miskin dianggap dapat membantu dirinya sendiri. Kelompok ini mengusulkan tentang cara memberantas kemiskinan dengan cara memberikan empowerment kepada masyarakat miskin. b) kelompok lainnya berpendapat bahwa inti atau penyebab dari kemiskinan adalah adanya yang dikenal dalam ilmu sosiologi sebagai budaya miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak berani mengambil resiko dalam berusaha, pendidikan yang relatif rendah sehingga kualitas sumber dayanya pun rendah. Adapun jika melihat lebih detail tentang kemiskinan, BPS mendefiniskan tentang kemiskinan melalui indikator karakteristik kemiskinan sebagai berikut 1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis

dinding

tempat

tinggal

dari

bambu/rumbia/kayu

berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.


13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Menurut BPS apabila minimal sembilan kriteria tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut masuk ke dalam rumah tangga miskin. 2.2

Infrastruktur Secara umum tidak terdapat definisi yang baku mengenai infrastruktur.

Tinbergen (Tinbergen, 1962) memperkenalkan pembedaan antara infrastruktur (seperti jalan dan sekolah) dengan suprastruktur (kegiatan manufaktur, pertanian, dan pertambangan) namun tidak mengemukakan definisi yang jelas maupun referensi teoritis dari kedua istilah diatas. Menurut Jochimsen (Jochimsen, 1966) dikutip dari Buhr (Buhr, 2003) tentang teori infrastruktur dan kaitannya dengan pembangunan berbasis ekonomi pasar yang dinyatakan sebagai berikut. the sum of material, institutional and personal facilities and data which are available to the economic agents and which contribute to realizing the equalization of the remuneration of comparable inputs in the case of a suitable allocation of resources, that is complete integration and maximum level of economic activities Lebih dalam lagi menurut Torisi (2009)

disebutkan bahwa infrastruktur adalah

prakondisi yang penting bagi pembangunan ekonomi Sementara definisi yang lebih mudah dimengerti, menurut American Public Works yang dikutip dari Grigg (Grigg, 1988) Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi


dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Menurut Bank Dunia (World Bank, 1994), infrastruktur dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Ekonomi

: public utillities (telekomunikasi, gas, sanitasi), transportasi (jalan kereta,dll), dan public works.

2. Sosial

: kesehatan dan pendidikan

3. Administrasi

: law enforcement, kontrol administrasi, dll.

Lalu kita dapat melihat hubungan atau mekanisme

akses yang menjelaskan

pengaruh infrastruktur terhadap produktivitas, yang kemudian akan mempengaruhi kesejahteraan menurut Ifzal dan Pernia ( Ifzal dan Pernia, 2003)


Gambar 2.1 Pengaruh Infrastruktur dengan Penanggulangan Kemiskinan. Sumber Ifzal Ali dan Ernesto M. (2003)

Dari diagram di atas kita dapat melihat kerangka berpikir bagaimana infrastruktur dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Diawali dengan intervensi pemerintah di dalampembangunan infrastruktur yang diwakili oleh jalan, irigasi, dan kelistrikan. Hal ini mempengaruhi produktivitas sektor pertanian, selain


itu juga produktivitas dan ketenagakerjaan di bidang non-pertanian. Ketika ketiga hal tersebut meningkat maka akan turut menigkatkan pertumbuhan ekonomi serta upah dan penyerapan tenaga kerja khususnya buruh yang kesejahteraannya relatif rendah. Produktivitas yang tinggi juga mengakibatkan pendapatan riil dan konsumsi per kapita yang meningkat. Dengan demikian tentunya ketika pendapatannya menigkat maka hal ini juga akan membuat orang yang sebelumnya produktivitas yang rendah dan cenderung miskin menjadi meningkat kesejahteraannya bahkan bisa keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu dengan tingginya produktivitas baik disektor pertanian maupun pertanian, maka akan meningkatkan ketersediaan pasokan atau suplai barang-barang pokok dipasar. Banyak sekali penelitian dilakukan untuk melihat dampak infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat, yang didalam hal ini diwakili oleh angka kemiskinan. Berikut ini adalah beberapa studi yang pernah dilakukan sebelumnya tentang dampak infrastruktur terhadap kemiskinan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kwon (Kwon, 2000), Ia berhasil mencapai menemukan bahwa Ketika investasi jalan meningkat 1%, kemiskinan menurun 0,3% - selama lima tahun, dengan ceteris paribus . Di antara variabel makroekonomi, kemiskinan juga ditemukan sangat sensitif terhadap employment non-pertanian , upah riil, dan produksi pertanian. Selanjutnya, dalam waktu 10 tahun, ketika variabel investasi naik 1%, angka kemiskinan menyusut di sekitar tingkat yang sama.Variabel-variabel makroekonomi kunci selanjutnya disebut sebagai variabel endogen termasuk pengeluaran pemerintah. Sementara itu dalam sebuah penelitian lain, Humantito (2009) dengan menggunakan data panel 26 provinsi di Indonesia tahun 2001-2007. Penulis menemukan bahwa jumlah SD, jumlah SMK, cakupan puskesmas keliling, dan kapasitas produksi air bersih serta panjang jaringan distribusi listrik memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap angka kemiskinan. Jadi dapat kita katakan kembali bahwa akses terhadap infrastruktur sangat penting dalam upaya penangulangan kemiskinan.


2.3

Pembangunan Berbasis komunitas Sejak dari zaman dahulu, tepatnya era sekitar usainya perang dunia kedua ,

negara-negara dengan beberapa institusi partner pembangunannya mencoba untuk mengikutsertakan

komunitas

lokal

dalam

melakukan

program

program

pembangunan. Dalam hal ini, negara yang menjadi pionir adalah India dan Bangladesh. Pada kedua negara ini pilot project berjalan dengan cukup baik, namun ketika ingin diimplementasikan ke skala nasional, maka terjadi penyelewengan, hasilnya proyek menjadi tersentralisasi dan bersifat top-down. Hal ini disebabkan oleh karena pengikutsertaan masyarakat hanya sebagai penerima pasif dari program tersebut (Biswanger-Mkhize 2010). Selama ini kelompok masyarakat miskin dipandang sebagai target dari usaha-usaha pengurangan kemiskinan. Hal yang berbeda dapat kita temukan di dalam program pembangunan berbasis komunitas atau biasa disebut sebagai community driven development (CDD). Pada program ini kelompok masyrakat atau komunitas yang miskin diperlakukan sebagai aset dan partner didalam proses pembangunan tersebut. Berdasarkan pengalaman menunjukan bahwa dengan memberikan aturan yang jelas, akses informasi yang bagus, dan support dari fasilitator maka kelompok atau komunitas miskin tersebut mampu menyelenggarakan

program penyediaan barang dan jasa termasuk infrastruktur

secara efektif (Ryan et al, 2003). Dalam sebuah literatur dikatakan bahwa program pembangunan masyarakat bukan hanya sekedar sebuah proyek, tetapi lebih dari itu memerlukan transformasi mendalam dari struktur-struktur politik dan administratif yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok dan komunitas serta pemerintah setempat dengan sumberdaya dan kekuasaan untuk menggunakannya dengan lebih flexible dan berkelanjutan, sehingga mereka mampu mengatur pembangunan yang ada di daerah mereka (Biswanger-Mkhize 2010). Lalu sebenarnya apakah program pembangunan berbasis komunitas itu sendiri. Konsep program pembangunan berbasis komunitas (community driven development) ini sendiri dimulai dari hasil pengamatan dan observasi bahwa program


pembangunan berbasis komunitas tidak dapat berdiri sendiri. Untuk menyikapinya pada masa lampau terdapat tiga alternatif pendekatan dalam melakukan pembangunan berbasis komunitas. •

Sectoral approaches : didefinisikan berdasarkan spesialisasi fungsi yang mereka sediakan. Mereka telah memiliki kapasitas secara teknis, akan tetapi sering mereka tidak terlalu responsive terhadap perubahan permintaan lokal dan cross sektoral.

•

Local government approaches: diorganisasikan melalui institusi atau pemerintahan setempat. Lembaga ini memiliki ruang lingkup kekuasaan dan akuntabilitas yang jelas, akan tetapi pengambilan keputusan nya sering sekali dipolitisir dan kurang efektif di dalam penyediaan jasa.

•

Direct community-support approaches: diorganisasikan oleh kelompokkelompok sosial secara tradisionaldan sukarela dalam membuat keputusankeputusan secara kolektif. Akan tetapi pada pendekatan ini sering menimbulkan

usaha

pengkoordinasian

yang

antara

terlalu

organisasasi

komplikatif pemerintahan

untuk

melakukan

setempat

dengan

organisasi masyarakat. Penggunaan ketiga pendekatan diatas secara bersamaan pada prakteknya di beberapa negara telah menimbulkan kebingungan, kompetisi yang tidak sehat, dan duplikasi. 2.3.1

Elemen-elemen penting dari program pembangunan berbasis

masyarakat Dalam sebuah conference dan diskusi mengenai community driven development yang diadakan oleh Bank Dunia, mereka menyimpulkan beberapa hal penting tentang apakah beberapa outcomes penting yang diharapkan dan pilarpilar kesuksesan dari model pembangunan berbasis masyarakat ini. Berikut adalah beberapa outcomes yang diharapkan:


•

Partisipasi secara real dan hubungan antara seluruh pihak yang berkepentingan

•

Akuntabilitas yang ditingkatkan

•

Teknis yang baik

•

Keberlanjutan

Adapun untuk mencapai hasil yang diharapkan, ditentukan pilar-pilar kesuksesan yang telah disinggung sebelumnya sebagai berikut (Biswanger-Mkhize 2010): 1. Empower communities : Dengan memberdayakan komunitas-komunitas untuk terlibat secara aktif dalam melakukan penugasan fungsi, kewajiban-kewajiban, dan kewenangan yang ssesuai dengan mereka. Menyediakan kerangka kerja institusional kepada pihak/pejabat yang mereka pilih, membuat keputusan, serta melakukan fungsi pendapatan dan pengeluaran sumberdaya untuk komunitasnya. 2. Empower local governments : Dengan memberdayakan pegawai dan pejabat daerah setempat untuk terlibat secara aktif dalam melakukan penugasan fungsi, kewajibankewajiban, dan kewenangan yang ssesuai dengan mereka. Menyediakan kerangka kerja institusional kepada pihak/pejabat dan pembuat keputusan, serta melakukan fungsi pendapatan dan pengeluaran sumberdaya untuk pemerintah setempat. 3. Realign the center : Termasuk dalam pendistribusian fungsi dan kekuasaan dari agen-agen central dan sektor-sektor kepada komunitas dan pemerintahan local, hal ini melibatkan desentralisasi, devolusi, dan menggeser kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh central agencies, sehingga komunitas-komunitas dan


institusi pemerintahan setempat/lokal dapat lebih terlibat dalam penyediaan jas/pelayanan secara langsung, sementara institusi pemerintah pusat hanya berperan dalam setting kebijakan dan support. 4. Improve accountability : Tidak hanya akuntabilitas dari bawah ke atas yaitu dari komunitas dan penerima program, tetapi juga sebaliknya dari pusat ke bawah. 5. Build capacity : Capacity building dibutuhkan tidak hanya oleh komunitas-komunitas setempat dan pemerintahan setempat, tetapi juga untuk sektor-sektor teknis, sektor-sektor privat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. (World Bank 2000). Untuk berbagai macam hal lain mengenai konsep community driven development akan dibahas di dalam bab selanjutnya mengenai PNPM Mandiri.


BAB III PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M)

3.1

PNPM Mandiri Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa masalah

kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, maka intervensi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah secara bersama dan terkoordinasi. Karena sebelumnya usaha pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung parsial. Disisi lain usaha peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum optimal. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM sendiri merupakan bentuk program community driven-development yang diterapkan di Indonesia semenjak 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun di dalam pedoman umum pelaksanaan PNPM

(Tim Pengendali

PNPM Mandiri. 2007) didefinisikan PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat didefinisikan


sebagai upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 3.2

Tujuan PNPM PNPM memiliki tujuan umum dan khusus, adapun tujuan umum nya adalah

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

masyarakat

yang

mengakar,

representatif, dan akuntabel. 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok

peduli

lainnya,

untuk

mengefektifkan

upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah

daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi

kemiskinan di wilayahnya. 6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.


7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 3.3

Strategi PNPM Sebagai sebuah program yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan,

maka diperlukan sebuah strategi yang baik yang pastinya tetap memegang prinsip partisipasi masyarakat, empowerment, transparansi, dan keberlanjutan. Berdasarkan pedoman umum PNPM (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007) Strategi yang digunakan dalam PNPM sendiri juga terdiri atas 2 bagian yaitu strategi dasar dan strategi operasional , berikut adalah rincian strategi dasar yang dimaksud. a) Mengintensifkan

upaya-upaya

pemberdayaan

untuk

meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat. b) Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama- sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. c) Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif. Strategi operasional : a) Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis. b) Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola programprogram penanggulangan kemiskinan di wilayahnya; c) Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel. d) Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.


e) Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. f) Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan. 3.4

Prinsip Dasar PNPM Mandiri Untuk tetap menjaga program PNPM tetap berjalan di koridor sebagai program

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Pada pelaksanaannya PNPM menekankan dan memegang prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007) sebagai berikut ini: •

Bertumpu pada pembangunan manusia.

Pelaksanaan PNPM Mandiri

senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. •

Otonomi.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat

memiliki

kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. •

Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

•

Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

•

Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan

pembangunan

dan

secara

gotong

pembangunan.


royong

menjalankan

•

Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

•

Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

•

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

•

Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

•

Kolaborasi.

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan

kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. •

Keberlanjutan.

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. •

Sederhana.

Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan

PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Semua prinsip dasar diatas sangat penting agar tujuan yang diinginkan dari program PNPM ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 3.5

Komponen Program Program

penanggulangan

kemiskinan

yang

berbasis

pemberdayaan

masyarakat dikategorikan menjadi PNPM inti yang terdiri dari program / kegiatan pemebrdayaan masyarakat berbasis wilayah yang mencakup PPK yang dikemudian


hari diubah namanya menjadi PNPM Perdesaan, P2KP yang dikemudian hari disebut PNPM Perkotaan, PISEW, dan P2DTK. Kategori selanjutnya adalah PNPM penguatan yang terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan programprogram ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 4 komponen progam yang telah ditetapkan oleh tim pengendali PNPM sebagai berikut (: •

Pengembangan Masyarakat .Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan

masyarakat,

perencanaan

partisipatif,

pengorganisasian,

pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. •

Bantuan

Langsung

Masyarakat.

Komponen

Bantuan

Langsung

Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. •

Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal. Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang


kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. •

Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan

kegiatan

seperti

penyediaan

konsultan

manajemen,

pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. 3.6

Siklus PNPM

Berdasarkan pedoman umum PNPM Mandiri (2007) secara umum siklus PNPM terbagi atas 7 tahap. Masing – masing tahapp memiliki maksud dan tujuan khusus dan tidak terpisahkan satu sama lain. Berikut ini adalah tahapannya dari awal sampai akhir: I.

Sosialisasi awal dan musyawarah Pada tahap ini ada tiga dua hal penting yang akan dilakukan yaitu kegiatan sosialisasi dan yang paling penting adalah penyamaan pemahaman, prinsip, dan bagaimana program dilaksanakan. Salah satu hal yang ingin dicapai dalam PNPM adalah partisipasi masyarakat, jadi apabila sosialisasi awal ini tidak terlaksana maka partisipasi masyarakat tidak mungkin dicapai. Karena jika masyarakat saja tidak tahu tentang adanya program PNPM di desa mereka, mereka tidak mungkin bisa ikut berpartisipasi. Disini terdapat peranan penting perangkat desa untuk mensosialisasikan program ini

II.

Mengenali Kemiskinan Ada tiga hal penting yang akan dilakukan pada tahap ini. Hal tersebut adalah identifikasi kemiskinan, kesepakatan kriteria miskin, dan merumuskan


masalah dan penyebab kemiskinan. Dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat diajak untuk lebih mendalami tentang kemiskinan di daerah tersebut. Seperti kita tahu bahwa masing-masing daerah memiliki keunikan dan masalah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu tahap ini sangat krusial bagi tahap-tahap selanjutnya.. Ketika kriteria yang ditetapkan salah maka tujuan utama yaitu pemberantasan kemiskinan menjadi tidak mungkin tercapai. III.

Pemetaan swadaya Pada tahap ini

empat hal dilakukan yaitu pencacahan keluarga miskin,

merumuskan kebutuhan, memetakan potensi yang dapat untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir merumuskan visi bersama. Pada tahap ini juga ditetapkan objek sekaligus subjek dari program ini. Warga diajak untuk melihat dan mendalami tentang apa yang mereka butuhkan untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu juga warga menetapkan visi yang ingin dicapai desa tersebut melalui program ini. Ketika warga memiliki pengertian yang benar tentang keadaan kemiskinan yang mereka alami dan memiliki visi yang jelas, maka arah pembangunan akan sesuai dengan apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. IV.

Pengorganisasian masyarakat Pada

tahap ini diharapkan terbentuk lembaga/kelompok keswadayaan

msayarakat yangdibentuk, diakui, dan dikelola oleh masyarakat secara transparan dan bertanggung jawabuntuk memenuhi kebutuhan bersama. V.

Penyusunan rencana Penyusunan rencana ini terdiri atas 3 kebutuhan

pembangunan.

Menyepakati

hal, yaitu : membahas berbagai prioritas

pembangunan,

dan

menyusun rencana kegiatan jangka pendek dan menengah berdasarkan visi bersama, serta potensi sumber pembiayaannya. Tahap ini harus dilakukan


dengan matang agar dalam pelaksanaanya proyek tersebut tetap sesuai dan tidak mengalami banyak kendala. Pada tahap ini peran fasilitator sangat penting dalam fungsinya sebagai pendamping. Selain itu pada tahap ini semua kalangan atau kelompok dalam sebuah komunitas harus mempunyai wakil agar arah perencanaan program tidak dicampuri oleh kepentingan pribadi dari paraorang-orang yang berpengaruh di desa tersebut.

VI.

Pelaksanaan kegiatan Pembentukan tim-tim pelaksana dan pemantau kegiatan di desa/kelurahan dan pertanggungjawaban kegiatan. Didalam tahap ini sangat diperlukan peran dari seorang fasilitator dalam melakukan pendampingan karena pada tahap pelaksanaan disana terjadi proses pembelajaran yang menjadi bekal kemandirian komunitas sebagai salah satu tujuan utama PNPM Mandiri.

VII.

Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan pelayanan dan prasaranayang sudah dibangun/ dilaksanakan.

3.7

Penelitian yang Dilakukan Mengenai Pelaksanaan PNPM Penelitian yang pertama tentang dampak PNPM terhadap pembangunan

infrastruktur yang dilakukan oleh Akhmadi dkk (Akhmadi dkk, 2011) menyatakan bahwa didesa yang menjadi sample penelitian diungkapkan bahwa setelah ada program PNPM kondisi jalan menjadi lebih baik, adapun karena kondisi jalan lebih baik maka transportation cost menjadi lebih rendah sehingga berpengaruh juga terhadap perekonomian warga walaupun secara tidak langsung. Hasil penelitian untuk infrastruktur pendidikan mengungkapkan bahwa sekarang minat masyarakt desa terhadap pendidikan pra SD (TK dan PAUD) cukup tinggi. Mereka menyebutkan bahwa dari 12 open menu yang disediakan, 8 dari 18 desa yang menjadi sampel


memilih untuk membangun bangunan pendidikan pra-SD. Minat yang luar biasa pada pendidikan Pra-SD ini disebabkan oleh keperdulian warga untuk memberikan sarana belajar sekaligus bermain kepada anak-anak sedini mungkin. Dalam penilitian ini diungkapkan bahwa minimal ada 1 TK , PAUD, atau minimal rencana untuk membangun di setiap desa sampel. Selain itu dengan adanya pendidikan pra-SD membuat anak-anak menjadi lebih semangat belajar dan meneruskan ke jenjang berikutnya. Hal ini membuat angka penerimaan SD menjadi lebih tinggi. faktor lainnya adalah dana BOS yang membantu orangtua yang mengalami keterbatasan, sehingga apabila ada keluhan mengenai biaya sekolah biasanya adalah biaya untuk perlengkapan sekolah seperti seragam, buku tulis, uang jajan, dan transport. Dan didalam

kesimpulannya

dikatakan

bahwa

peran

langsung

PNPM

adalah

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pendampingan dan pembiayaan pembangunan/renovasi infrastruktur pendidikan. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa proyek PNPM yang berhubungan dengan pendidikan semuanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan pra-SD. Sementara untuk infrastruktur kesehatan, secara umum infrastruktur kesehatan sudah ada sebelum program PNPM bergulir. Infrastruktur kesehatan yang mendapat kontribusi secara langsung adalah Polindes dan Posyandu, namun kebanyakan adalah Posyandu. disebutkan dalam penelitian tersebut, hanya 3 dari 18 desa yang memilih open menu membangun infrastruktur terkait kesehatan. Dampak dan kontribusi tidak langsung diberikan PNPM melalui akses jalan yang baik sehingga akses untuk pergi ke pusat-pusat kesehatan menjadi lebih mudah dan cepat. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Popy Ismalina dan Heru Utomo (Ismalinadan Utomo, 2012) mengenai analisis manfaat ekonomi proyek infrastruktur. Dalam melakukan penelitian mengenai dampak dari kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh PNPM, penelitian ini menggunakan 4 analisis. Yaitu analisis economic impact rate of return (EIRR) , analisis sirkulasi arus uang, dan kajian mutu manajemen dasar dan kualitas teknis dari proyek PNPM. Yang pertama adalah analisis EIRR,

pada infrastruktur jalan/jembatan manfaat ekonomi yang


diukur adalah penghematan waktu perjalanan, penghematan biaya perjalanan, peningkatan penjualan hasil produksi, penigkatan harga tanah, dan munculnya pekerjaan baru di sektor transportasi. Hasil analisis penelitian mengatakan bahwa nilai EIRR diatas discount rate (12%) yang artinya bahwa prasarana jalan dan jembatan yang pada umumnya mempunyai manfaat yang sangat baik. Yang kedua adalah analisis perputaran uang yang menggambarkan pendapatan yang diterima terpakai untuk pengeluaran sehari-hari oleh masyarakat setempat. Dari hasil analisis perputaran uang didapatkan bahwa program PNPM telah memberikan tambahan yang cukup signifikan yaitu sebesar 18,20% dari nilai proyek terhadap perputaran uang di desa, bahkan di beberapa desa ada yang mencapai nilai 35,38%. Untuk analisis biaya proyek, dinyatakan bahwa proyek yang dibiayai oleh program PNPM lebih hemat dari segi biaya, lalu lebih efisien dalam tenaga kerja, bahan dan peralatan. Dari analisi manajemen dan tehnikbawah dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan proyek mayoritas dalam kategori yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan

bahwa

pelaksanaan

proyek

dari

persiapan,

pelaksanaan,

pengendalian, pemeliharaan dan pasca proyek telah sesuai dengan rencana yang disusun.

Namun

demikian,

bila

dikaitkan dengan mutu prasarananya, hasil pelaksanaan pembangunan belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sehingga prosentase antara hasil pembangunan dengan kategori sangat baik dan baik sama besar dengan kualitas prasarana dalam kategori sedang dan jelek. Berdasarkan hasil laporan surveyor, kualitas jalan yang rendah disebabkan oleh kualitas tanah yang labil dan rendahnya pemeliharaan jalan beton, sementara penggunaannya cukup tinggi untuk mendukung aktifitas pertanian dan perkebunan warga namun perawatan kurang. Di beberapa aspek jalan tidak dipenuhi seperti tidak adanya bahu tikungan . Dengan demikian, aspek manajemen termasuk perawatan diindikasikan menjadi penyebab buruknya kualitas hasil pembangunan prasarana jalan/jembatan.


Yang terakhir adalah tentang peranan kelompok marjinal di desa dalam program PNPM oleh tim Akatiga (Akatiga, 2010) dikemukakan bahwa kebanyakan keputusan yang diambil didominasi oleh kelompok elit desa (orang kaya, para pemimpin desa, pemimpin adat dan pemuka agama),mereka dapat mengatur arah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Sedangkan kaum yang termarjinalkan/terpinggirkan (asset yag dimiliki kecil bahkan tidak ada, tinggal di daerah paling terpencil di desa dengan sedikit akses untuk socio-economic infrastructure, berpenghasilan rendah, dan kaum yang berasal dari suku atau agama minoritas) yang seharusnya menjadi fokus utama dari program PNPM hanya sedikit berperan. Akan tetapi mereka tetap dapat merasakan manfaatnya walaupun tidak sebesar manfaat yang dirasakan kelompok-kelompok lain. selain itu dikarenakan siklus PNPM yang terus berulang, banyaknya tahap yang yang harus dilakukan menjadi sebuah rutinitas, hal ini membuat warga desa menjadi bosan dan kurang tertarik dengan program ini. Hal lainnya adalah kemampuan fasilitator kecamatan yang kurang. mereka lebih fokus kepada masalah-masalah administratif bukan ke fasilitatif dan pemberdayaannya. Hal ini mungkin karena lingkup pekerjaan yang terlalu besar dari segi kemampuan yang harus dimiliki maupun cakupan geografis penugasan yang sangat besar. Temuan lain yang menarik adalah seringnya keterlambatan pembayaran membuat disinsentif bagi masyarakat.


BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1

Data Pada laporan magang ini jenis data yang dipakai adalah data Potensi Desa

(Podes) yang didapat dari Badan Pusat Statistik dengan objek seluruh desa di Indonesia. Mengutip dari buku pedoman cacah podes 2008, data Podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang isinya beragam yang memberi gambaran tentang situasi pembangunan di suatu wilayah (regional). Data ini berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Dengan demikian data Podes menjadi penting untuk melengkapi kekayaan data di BPS. Survey podes adalah Survey Podes biasa dilakukan tiga kali dalam kurun waktu 10 tahun. Survey Podes pertama kali dilakukan pada tahun 1980 berbarengan dengan diadakannya sensus penduduk pada tahun yang sama. Ada sesuatu yang unik pada survey Podes 2011, yaitu dilakukannya 2 jenis Podes, yang pertama adalah Podes biasa yang dilakukan di seluruh desa atau kelurahan. Yang berikutnya adalah Podes Nagari yang dilakukan hanya di nagari (satuan pemerintahan se tingkat desa) yang ada di Sumatera Barat, tetapi tidak semua kelurahan / desa dilakukan Podes Nagari. Hal ini dilakukan demi melihat dan menjaga kekhasan sistem pemerintahan nagari yang hanya ada di Sumatera Barat. Pada survey Podes 2011 jumlah desa yang menjadi objek pendataan ada sekitar 77961 desa di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara Sensus (complete enumeration). Pencacahan lapangan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah (PCL) dengan kepala desa/lurah, staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan. Pada penelitian ini penulis juga mendapat data alokasi BLM PNPM perkecamatan seluruh Indonesia 2009-2011 yang didownload dari situs resmi PNPM


Mandiri, setelah itu penulis menggabungkan data dari podes yang telah dijumlahkan kan sampai tingkat kecamatan dengan data alokasi BLM per kecamatan tersebut. Disini diperlukan ketelitian mengingat adal beberapa pembelahan kecamatan di berbagai provinsi di Indonesia khususnya banyak terjadi di kawasan Indonesia timur. 4.2

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel dependen yang mewakili

infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Variabel infrastruktur jalan diwakilkan oleh jenis permukaan jalan antar desa yang terluas. Sementara variabel pendidikan yang dipakai adalah jumlah TK (swasta dan negeri) yang berada di sebuah desa di seluruh wilayah Indonesia. Variabel kesehatan diwakilkan oleh jumlah Posyandu yang ada di dalam sebuah desa. Sementara variabel independen utama yang ingin diteliti adalah keberadaan PNPM berdasarkan jenis infrastruktur per desa selama tiga tahun terakhir, untuk model pengujian berikutnya yang dipakai adalah besarnya alokasi PNPM di tingkat kecamatan untuk tahun 2009-2011. Adapun besarnya dana alokasi PNPM didapat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di publikasikan di situs resmi PNPM Mandiri. Adapun pada pengujian kedua, semua variabel independen yang masih di tingkat kelurahan atau desa akan dijumlhkan sampai ketingkat kecamatan. Adapun beberapa variabel kontrol yang dipakai di dalam persamaan regressi selain variabel independen utama yang akan diuji. Berikut ini adalah penjelasannya 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk disini diduga ber korelasi. Hal ini dimungkinkan oleh karena semakin banyak penduduk suatu desa berarti semakin banyak tenaga kerja dan semakin tinggi kapasitas ekonomi suatu daerah. Di sisi lain menurut Prof. Peter S. Heller (Heller, 2009), demografi mempengaruhi pembangunan infrastruktur melalui tiga faktor, yang pertama adalah besarnya populasi, lalu struktur usia di dalam populasi, dan yang terakhir adalah urbanisasi. Saya akan berfokus pada besarnya populasi, Peter


menyebutkan bahwa semakin besar ukuran sebuah populasi maka semakin tinggi pula kebutuhan akan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktu akan terus dibangun. 2. Pendidikan Lurah . Pendidikan seorang lurah menjadi sangat penting dalam kemampuan manajerial. Semakin tinggi pendidikan seorang lurah, maka semakin mampu ia melakukan fungsin-fungsinya secara efisien dan efektif. Walaupun PNPM merupakan suatu model pembangunnan yang partisipatif, namun seorang lurah memiliki peran penting dalam siklus PNPM. Hal ini dijelaskan di dalam situs resmi PNPM bahwa seorang lurah bertugas untuk : a.) Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug Kesiapan Masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan

melaksanakan

PNPM

Mandiri

Perkotaan.

b.)

memfasilitsi

terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan tim fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri. c.) Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumber daya masyarakat

yang

dilaksanakan

secara

swadaya

oleh

masyarakat.d.)

Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan.dll. 3. Penerimaan Desa. Penerimaan desa disini adalah jumlah total dari penerimaan asli daerah di tambah bantuan dari berbagai pihak, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, asing,dan swasta. Semakin besar penerimaan maka semakin mampu sebuah desa atau kelurahan ntuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh desa tersebut. 4. Jumlah rumah tangga yang tinggal di pemukiman kumuh dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Hal ini digunakan untuk mewakili karakter kemiskinan suatu daerah. Adapun rumah tangga kumuh menurut BPS pada


buku pedoman cacah Podes dikatakan

adalah rumah tangga dengan

karakteristik sebagai berikut •

Banyak rumah tidak layak huni

•

Banyak saluran pembuangan limbah yang macet,

•

Penduduk/bangunan sangat padat,

•

Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban,

•

Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).

Berikut ini adalah daftar nama Variabel yang dipakai dalam model Jumlah_Posyandu

: Jumlah sarana Posyandu di dalam kelurahan dan kecamatan

PADTotal

: Jumlah Penerimaan Desa

= PAD + bantuan (pemkab +

pemprov + pemerintah pusat + asing + swasta) pada tingkat kecamatan dan kelurahan dalam jutaan rupiah Penduduk

: Jumlah penduduk di desa atau kecamatan

BLMtotal

: jumlah alokasi BLM tahun 2009-2011 pada tingkat kecamatan dalam jutaan rupiah

pendidikan lurah

: tingkat pendidikan lurah di setiap desa atau kelurahan. Data ini dibagi atas 4 kategori, yaitu tidak tamat sekolah dasar dan tidak bersekolah, berikutnya tamat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama), lalu tamat Sekolah Menengah Akhir, dan yang terakhir adalah tamat pendidikan lanjutan setelah Sekolah Menengah Pertama (dalam hal ini adalah Akademi, Perguruan Tinggi, dll).

PNPMhealth

:Keberadaan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan/perbaikan infrastruktur di bidang Pemukiman dan Kesehatan di desa selama 3 tahun terakhir yang dibiayai


oleh

program

PNPM.

Adapun

pada

model

yang

menggunakan data tingkat kecamatan, maka variabel ini dibuat dalam bentuk persentase desa yang menerima terhadap total jumlah desa disebuah kecamatan. PNPMeduc



pembangunan/perbaikan infrastruktur di bidang pendidikan di desa selama 3 tahun terakhir yang dibiayai oleh program PNPM Adapun pada model yang menggunakan data tingkat kecamatan, maka variabel ini dibuat dalam bentuk persentase desa yang menerima terhadap total jumlah desa disebuah kecamatan. PNPMtrans



pembangunan/perbaikan infrastruktur di bidang transportasi selama 3 tahun terakhir yang dibiayai oleh program PNPM Jumlah TK

: Jumlah TK negeri dan swasta di desa tersebut, juga dijumlah pada tingkat kecamatan

Jalan

:Jenis permukaan jalan , diperkeras atau tidak (aspal, beton, batu, Tanah, lainnya).

RTkumuh

: Jumlah pendidik yang tinggal di dalam daerah kumuh

Status Desa

: adalah variabel penjelas apakah desa atau kelurahan tersebut masuk kedalam perdesaan atau perkotaan.

KotaDesa

: adalah variabel penjelas persentase desa dalam sebuah kecamatan ang masuk dalah daerah perkotaan.


4.3

Metode Analisis Model Variabel Kesehatan dan Pendidikan Pada penelitian ini jenis data yang dijadikan dependen variabel adalah count

data atau data bilangan cacah sehingga metode analisis yang dipakai adalah dengan model regressi poisson. Akan tetapi terdapat syarat yang wajib dipenuhi yaitu equidispersion. Equidispersion adalah situasi dimana variansi dependen variabelnya nya sama dengan rataan nya. Namun dalam analisis bilangan cacah tersebut, sering ditemui data yang variansinya lebih besar daripada rataannya. Kondisi seperti ini disebut overdispersion. Jika data cacah terjadi overdispersion namun tetap dipaksakan menggunakan regressi poisson, akan berpengaruh pada nilai standard error yang akan turun atau underestimate, sehingga kesimpulannya menjadi tidak valid. Fenomena overdispersion ini dapat dituliskan : Var (Y) > E(Y)

(4.1)

Fenomena overdispersion mungkin terjadi karena 3 hal yaitu: clustering dalam populasi, kejadian yang saling timbale balik (McCullagh dan Nelder 1989), dan keragaman yang tidak teramati/ unobserved heterogeneity (Cameron dan Trivedi, 1998) . 4.4

Regresi Negatif Binomial Untuk mengatasi keberadaan overdispersion yang tidak bisa diatasi oleh

regresi poisson biasa maka harus digunakan regressi negatif binomial. Secara umum model regresi negative binomial untuk menganalisis data adalah : Ln(μ(X1,X2,… , Xj)) = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βjXj

(4.2)

Atau dapat ditulis dengan : μ(X1,X2,… , Xj) = exp (β0 + β1X1 + β2X2 + … + βjXj )


(4.3)

4.4.1

Pengujian Signifikansi Model dan Paramenter Pada metode regresi negative binomial juga terdapat pengujian signifikansi

model dan parameter. Akan tertapi berbeda dengan yang biasa dilakukan dengan metode OLS. Uji signifikansi model disini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan keseluruhan variabel independent. Pada metode negative binomial metode pengujian signifikansi model sebagai berikut : H0 : β1= β2 = … βj = 0 H1 : βj ≠ 0

j = 1, 2, …

Pada pengujian model regresi negative binomial digunakan statistik chi-square, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Maka apabila probabilitas dari chisquare lebih kecil daripada tingkat signifikansi, diketahui bahwa model tersebut signifikan dalam menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen secara bersama-sama. Sebaliknya jika lebih besar, maka model tersebut tidak signifikan dalam menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen secara bersama-sama. Uji signifikansi parameter dilakukan untuk melihat signifikansi dari setiap variabel independen. Untuk uji signifikansi parameter menggunakan distribusi Z, dengan hipotesis sebagai berikut: H0 : βj = 0 H1 : βj ≠ 0

j = 1, 2, …

Pada pengujian parameter dengan tingkat signifikansi 5 persen maka apabila probabilitas dari Z hitung lebih kecil daripada tingkat signifikansi, maka diketahui bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempengaruhi atau berhubungan secara signifikan dengan variabel dependen . Sebaliknya jika lebih besar, maka diketahui bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempengaruhi atau berhubungan secara signifikan dengan variabel dependen.


4.5

Metodologi Ordered Logit untuk Variabel Jalan

Seperti yang kita ketahui bahwa apabila data yang bersifat diskrit dipaksakan menggunakan regresi linear makaestimator yang didapatkan tidak bersifat BLUE. Adapun pelanggaran statistic ini terjadi oleh karena : varians error nya tidak terdistribusi normal, selain itu karena adanya masalah heterocedastic maka estimator menjadi tidak efisien, dan yang terakhir adalah R-squared tidak dapat digunakan sebagai sebuah ukuran goodness of Fit. Oleh sebab itu diperlukan sebuah metode yang menghasilkan estimator yang tidak melanggar syarat statistik tersebut. Dalam hal ini penelitian menggunakan qualitative response regression model. Pada waktu-waktu sebelumnya penelitian tentang qualitative

response

regression model lebih menggunakan linear probability model, akan tetapi karena dasar dari metode tersebut adalah metode OLS, maka timbul permasalahan nonnormality of the disturbance, heterocedastic, dan masalh-masalah yang sudah disebabkan sebelumnya. Secara umum model Logit dimulai dari persamaan: 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸 (𝑌𝑌 = 1 �𝑋𝑋𝑋𝑋 ) =

1

1+ 𝑒𝑒 −(𝛽𝛽 1+𝛽𝛽 2𝑋𝑋𝑋𝑋 )

(4.4)

Dan disederhanakan menjadi, dengan penyederhanaan 𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑒𝑒 𝑧𝑧

1

= 1+𝑒𝑒 𝑧𝑧

1+ 𝑒𝑒 −𝑍𝑍𝑍𝑍

(4.5)

Persamaan yang kedua biasa disebut dengan logistic distribution function, pada persamaan tersebut Pt dan Xt tidak linier. Namun masalah tersebut dapat diatasi dengan 1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃

1−𝑃𝑃𝑃𝑃

=

1

1+ 𝑒𝑒 𝑍𝑍𝑍𝑍

1+𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑧𝑧

1+𝑒𝑒 −𝑧𝑧𝑧𝑧

= 𝑒𝑒 𝑍𝑍𝑍𝑍


(4.6)

(4.7)

Persamaan diatas dikenal dengan Odds ratio, yang biasa digunakan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Apabila persamaan tersebut di log naturalkan maka akan didapatkan persamaan: 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐿𝐿𝐿𝐿 = ln( 1−𝑃𝑃𝑃𝑃 ) = 𝑧𝑧𝑧𝑧= β1+β2Xi

(4.7)

Yang biasa disebut sebagai persamaan logit. Pada persamaan diatas, L atau log dari odds atio tidak hanya linear pada X tetapi juga bersifat linear terhadap parameter. Persamaan inilah yang disebut sebagai model logit. Didalam model estimasi logit kita dapat membaginya menjadi dua berdasarkan variabel dependennya, yaitu adalah unordered logit dan ordered logit. Dalam hal ini akan saya jelaskan perbedaan dari kedua jenis model tersebut 1. Unordered/multinomial Logit Pada model logit jenis ini karakteristik variabel dependennya tidak bertingkat dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh adalah nama bulan dalam satu tahun yaitu : januari-februari-maret,dst. 2. Ordered Logit Pada model logit jenis ini variabel dependen yang dipakai merupakan pilihan yang bertingkat, dimana pilhan yang satu lebih baik dari pilihan yang lainnya. Sebagai contoh adalah pilihan seperti : sangat buruk – buruk – cukup – baik – sangat baik , atau didalam tingkat pendidikan yaitu TK – SD – SMP – SMA. Pada penelitian ini peneltian menggunakan metode ordered logit. Metode ordered logit dipakai untuk mengolah data dependen tentang infrastruktur jalan. Adapun pemilihan ini dikarenakan jenis data yang disediakan tentang jenis permukaan jalan yang dibedakan atas lebih dari dua jenis pilihan, yaitu jalan aspal/ beton, diperkeras (kerikil,batu,dsb), tanah, dan lain-lainnya. Selain itu disini juga


terlihat peringkat jalan dimulai yang paling buruk yaitu lainnya, tanah, sampai aspal/betom 4.5.1

Uji Statistik Ordered Logit Software yang dipakai dalam penelitian ini adalah STATA versi 11. Adapun

uji statistik yang dipakai hampir sama seperti uji least square yaitu uji secara parsial pada masing-masing variabel independen, dan uji serentak sebagai model secara keseluruhan. Yang berbeda adlah kofisien yang di dapat, pada uji ordered logit ini koefisien hanya menggambarkan arah saja, sedangkan besarnya pengaruh dilihat dari hasil perhitungan odds ratio. Selain itu di dalam uji ordered logit terseburt tidak dihasilkan sebuah intercept, tetapi sebagai pengganti terdapat cut point. Sementara untuk uji goodness of fit dipakai adalah pseudo R-squared atau Mc Fadden Rsquared. Uji parsial Uji parsial dilakukan dengan uji Z-Stat. Pada pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah masing-masing variabel secara terpisah mempengaruhi variabel dependen. Adapun hipotesa dari uji tersebutadalah H0

: Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen (tidak

signifikan) H1

: Variabel dependen mempengaruhi variabel dependen (signifikan)

Dalam menentukan apakah masing-masing variabel signifikan atau tidak kita dapat melihatnya dengan membandingkan P>│z│ dengan α atau level of confidence. H0 akan ditolak apabila P> │z│ lebih kecil da ripada alpha, atau dengan kata lain variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel dependen tersebut.


Uji Serentak/Global Test Dalam melakukan uji serentak ini kita melihat apakah semua variabel yang terdapat dalam model secara bersama-sama/serentak mempengaruhi variabel dependen. Uji yang dipakai didalam model ini adalah Likelihood Ratio. Adapun hipotesis dalam uji ini adalah sebagi berikut: H0 : semua variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen. H1 : dependen.

semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel

Hipotesa nol (H0) akan ditolak jika likelihood ratio nilainya dibawah atau lebih kecil dari pada alpha (α), demikian pula sebaliknya apabila likelihood ratio lebih besar daripada alpha, maka dapat kita simpulkan bahwa model tersebut tidak seignifikan mepengaruhi dependen variabel. Uji Goodness of Fit Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya kita juga ingin melihat seberapa mampukah model yang kita buat dapat menjelaskan variabel dependen. Untuk itulah dipakailah R-Squared untuk melihat hal tersebut. Semakin besar nilai dari R-Squared tersebut maka semakin baik sebeuah model tersebut menjelaskan variabel dependennya.

Sehingga, berbagai cara dilakukan oleh para peneliti pada setiap

penelitian untuk mendapatkan model dengan nilai R-Square yang tinggi. Akan tetapi ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan menjadi hal yang paling penting, yaitu apakah hasil R-Squared yang tinggi hasil kombinasi berbagai macam variabel dependen tersebut sesuai dengan logika ekonomi. Khusunya pada jenis data crosssection yang saya pakai ini. Mungkin hasil perhitungan R-squared rendah, akan tetapi apabila Z-statistik dan arah nya sesuai dengan teori ekonomi itu sudah cukup dan dapat digolongkan layak secara statistik (Gujarati, 2003). Pada model logit sendiri masih diperdebatkan tentang keberadaan pseudo R-Squared sebagai pengganti metode R-Squared yang biasa kita temukan di dalam metode regresi OLS. Bahkan


dikatakan bahwa pemakaian atau pengintepretasian dari pseudo R-Squared harus dilakukan dengan hati-hati. Alasannya adalah intepretasi dari hasil pseudo R-Squared ini mungkin secara statistik berbeda dengan R-Squared yang biasa ditemukan di dalam OLS (http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/dae/ologit.htm) Intepretasi Koefisien Hasil koefisien yang kita dapatkan saat melakukan pengujian ordered logit tidak dapat langsung kita intepretasikan, akan tetapi kita harus melakukan transformasi koefisien tersebut di dalam bentuk antilog natural untuk mendapatkan odds ratio. Setelah odds ratio didapatkan, maka baru kita bisa menjelaskan atau mengintepretasikan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.


BAB V ANALISIS

5.1

Infrastruktur Pendidikan Infrastruktur pendidikan merupakan bagian dari kelompok infrastruktur sosial

yang penting. Karena dengan infrastruktur pendidikan yang baik maka akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di daerahnya. 5.1.1

Korelasi Keberadaan PNPM Terhadap Infrastruktur Pendidikan di Desa Penelitian menggunakan regresi negatif binomial terhadap data yang ada pada

level kelurahan atau desa di seluruh Indonesia. Berikut adalah deskripsi dari variabel dependen nya. Tabel 6.1 Deskripsi Jumlah TK tingkat Desa

variable jumlahTK

mean

variance

1.245238 3.203134

N 77961

Sumber : PODES 2011, BPS : data diolah.

Kalau kita lihat table deskripsi diatas maka kita tahu bahwa varians lebih dari ratarata atau dengan kata lain hal ini adalah fenomena overdispersion, sehingga metode negatif binomial adalah metode yang tepat untuk digunakan. Selain itu kita harus melihat apakah ada mutikolinearity pada masing-masing independen variabel. Setelah melakukan test diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearity pada antar variabel independent


Tabel 6.2 Hasil regesi model 1, infrastruktur pendidikan

Number of Negative binomial

76723

obs LR chi2(6)

Dispersion

= mean

0

Prob > chi2

Log likelihood = -103137.45 jumlahTK

30302.6

Coef.

Pseudo R2 Std. Err.

0.1281 P>z

PNPMeduc

0.1554234

0.0096976

0

PADtotal

0.0000875

6.66E-06

0

penduduk

0.0000955

1.07E-06

0

RTkumuh

-0.0006282

0.0000395

0

pendidikan lurah

0.1745823

0.0056779

0

statusdesa

0.4488891

0.0106295

0

-0.9131363

0.0181444

0

/lnalpha

-1.245467

0.0172554

alpha

0.2878063

0.0049662

_cons

Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 9874.44 Prob>=chibar2 = 0.000

Dari hasil regresi diatas, khususnya p-value dan tingkat eror sebesar 5 persen diketahui bahwa semua variabel independent mempunyai hubungan yang signifikan. Hampir semua variabel independent mempunyai slope yang positif kecuali jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah yang kumuh. Disini kita melihat bahwa keberadaan PNPM Mandiri dalam 3 tahun terakhir memberikan dampak yang positif terhadap jumlah TK di masing-masing desa/kelurahan. Adapun besarnya dampak disini berdasarkan perhitungan model diketahui bahwa keberadaan PNPM dalam 3 tahun terakhir di dalam sebuah desa terhadap jumlah TK di desa tersebut akan


cenderung untuk menambahkan log natural rata-rata jumlah TK sebesar 0,1554234, atau jika di antilog eksponensial menjadi

sebesar 1,168 . Seperti yang sudah

dijelaskan dalam penelitian oleh Akhmadi dkk (Akhmadi et al, 2011) yang mengatakan bahwa banyak warga di daerah menyadari pentingnya pendidikan praSD. Hal ini ditunjukan dengan signifikannya jumlah TK dengan program PNPM yang digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan selama 3 tahun terakhir dihitung berdasarkan tahun 2011. Adapun intepretasi dari variabel kontrol yang lainnya adalah sebagai berikut •

PAD total

: ketika ada kenaikan penerimaan daerah sebesar 1 satuan

maka akan

meningkatkan log natural (ln) rata-rata jumlah TK sebesar

0.0000875 satuan •

Penduduk

: setiap pertambahan 1 orang dalam sebuah penduduk maka

akan meningkatkan log natural rata-rata dari julah TK sebesar 0, 0000955 satuan •

RTkumuh

: daerah yang mengalami kenaikan 1 rumah tangga miskin

maka akan mengurangi log natural rata-rata jumlah TK sebesar 0,0007041 satuan. •

Pend_lurah

: apabila kepala desa memiliki penambahan 1 level

pendidikan, maka desa tersebut akan menambah jumlah log natural rata-rata infrastruktur TK sebanyak 0,1745. •

Statusdesa

: Desa atau kelurahan yang termasuk perkotaan akan memiliki

kecenderungan log natural jumlah TK yang lebih banyak sebesar 0,449 unit. Secara serentak semua variabel juga membentuk model yang dapat menjelaskan variabel dependen secara baik, hal ini dapat dilihat dari prob>chi2 yang lebih kecil dari pada alpha. Dari perhitungan Pseudo r-squared pun diketahui bahwa model ini sebesar 12,81%. Disisi lain berdasarkan perhitungan likelihood-ratio test of alpha diketahui bahwa model dan jenis data variabel dependen mengalami kejadian overdispersion, sehingga data variabel dependen sudah cocok dengan metode negatif


binomial. Berdasarkan perhitungan korelasi masing-masing variabel juga tidak diketmukan adanya indikasi multikolinearity. 5.1.2

Korelasi Besarnya BLM pada Infrastruktur Pendidikan ditingkat

Kecamatan Pada regresi ini penelitian menggunakan level data yang berbeda dengan regresi sebelumnya, dimana pada regresi ini digunakan level data kecamtan mengingat data BLM yang dialokasikan pemerintah adalah pada level kecamatan. Tabel 6.3 Deskripsi variabel Jumlah TK tingkat Kecamatan

variable

mean

jumlahTK 14.62709

variance

N

218.5175

6637

sumber : PODES 2011, BPS : data diolah.

Diketahui Kalau kita lihat table deskripsi diatas maka kita tahu bahwa varians > ratarata atau dengan kata lain hal ini adalah fenomena overdispersion, sehingga metode negatif binomial adalah metode yang tepat untuk digunakan. Berikut ini adalah hasil regresi negatif binomialnya


tabel 6.4 Hasil regresi model infrastruktur pendidikan,

6497

Number of obs Negative binomial regression Dispersion

= mean

Log likelihood = -22118.598

LR chi2(7)

4199.93

Prob > chi2

0

Pseudo R2

0.0867

jumlahTK

Coef.

P>z

BLMtotal

6.86E-07

0.305

PADtotal

0.0000299

0

penduduk

0.0000189

0

-0.0002433

0

Pendidikan lurah

0.4769987

0

KotaDesa

0.0010262

0.004

PNPMeduc

0.0035789

0

_cons

0.1918452

0.004

RT_kumuh

/lnalpha

-0.6848882

alpha

0.5041466

Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 2.9e+04 Prob>=chibar2 = 0.000 Dari hasil regresi diatas diketahui bahwa variabel independen utama yang ingin dilihat hubungannya yaitu PNPMEDUC tidak signifikan karena p-value nya lebih besar daripada tingkat errornya. Di sisi lain variabel lainnya mempunyai korelasi yang tetap signifikan. Kita tidak dapat mengintepretasikan koefisien dari dana BLM tersebut karena variabel tersebut tidak signifikan. Hal ini terjadi mungkin karena jumlah desa yang memilih untuk menggunakan dana PNPM untuk membangun sarana pendidikan adalah pang kecil dibandingkan infrastruktur keshatan dan jalan sebagai gambaran seperti berikut.


Jumlah desa peserta PNPM 50000 40000 30000 Jumlah desa

20000 10000 0 PNPMeduc

PNPMhealth

PNPMtrans

Grafik 6.1 Perbandingan desa peserta PNPM Mandiri, sumber : BPS.

Terlihat bahwa jumlah desa yang memilih membangun fasilitas pendidikan adalah paling kecil sejumlah 14.868 desa dari 77961 desa yang masuk dalam survey Podes. Sementara itu jumlah desa yang menggunakan dan PNPM untuk membangun fasilitas kesehatan dan transportasi secara berturut – turut sebanyak 22.087 dan 47299 desa. Secara bersama-sama semua variabel independent membentuk model yang signifikan dalam menjelaskan jumlah TK sebagai variabel dependen. Dari test goodness of fit yang disediakan juga menunjukan angka kecil yang hanya sebesar 8,7% saja, model ini juga mengalami overdispersion sudah cocok dengan metode negatif binomial. 5.2

Infrastruktur Kesehatan Sebagai bagian dari infrastruktur sosial infrastruktur kesehatan memiliki peran

penting bagi masyarakat. Ketika infrastruktur kesehatan tersedia, maka akses terhadap fasilitas kesehatan pun menjadi lebih mudah. Jika demikian kualitas kesehatan menjadi lebih terjamin. Ketika kualitas kesehatan terjamin maka secara langsung juga akan menigkatkan produktivitas penduduk. Dan yang terakhir ketika


penduduk lebih produktif maka mereka akan lebih mampu untuk untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 5.2.1

Korelasi

Keberadaan

PNPM

Terhadap

Infrastruktur

Kesehatan

Ditingkat Desa/Kelurahan Sebelum kita melakukan analisis sebaiknya kita melihat dulu deskripsi variabel dependennya. Tabel 6.5 Deskripsi variabel Jumlah Posyandu tingkat Desa

Variable

mean

variance

Jumlah_Posyandu 3.909185 20.53816

N 77961

sumber : BPS

Diketahui bahwa terjadi fenomena overdispersion dimana varians lebih besar dari rata-ratanya oleh sebab itu metode negatif binomial menjadi pilihan yang baik untuk menganalisis. kita harus melihat apakah ada mutikolinearity pada masing-masing independen variabel. Setelah melakukan test diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearity pada antar variabel independent Dari perhitungan p-value masing-masing variabel pada model table 6.6 kita melihat bahwa semua p-value lebih kecil dibandingkan dengan tingkat error sebesar 5 %, sehingga dapat diartikan bahwa semua variabel independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yang dalam hal ini adalah jumlah posyandu. Selain itu hampir semua memiliki slope yang positif, kecuali jumal rumah tangga yang hidup di daerah kumuh. Berdasarkan perhitungan model diatas kita dapat melihat bahwa keberadaan program PNPM pada bagian infrastruktur kesehatan memberikan dampak positif terhadap infrastruktur kesehatan yang diwakili oleh jumlah posyandu. Besarnya dampak keberadaan PNPM infrastruktur terhadap log


Tabel 6.6 Hasil regresi model 1 infrastruktur kesehatan tingkat desa.

Negative binomial regression

Dispersion

= mean

Log likelihood = -164876.24 Jumlah_Posyandu

Number of obs

76723

LR chi2(6)

47091.38

Prob > chi2

0

Pseudo R2

0.125

Coef.

Std. Err.

P>z

PNPMhealth

0.1039427

5.98E-03

0

PADtotal

0.0001198

5.65E-06

0

penduduk

0.0001257

9.00E-07

0

RTkumuh

-0.0003456

2.96E-05

0

pendidikan~h

0.1329776

3.87E-03

0

statusdesa

0.1348556

7.72E-03

0

_cons

0.3273312

0.012206

0

/lnalpha

-1.325993

0.0092603

alpha

0.2655392

0.002459

Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 5.6e+04 Prob>=chibar2 = 0.0

natural rata-rata jumlah posyandu adalah sebesar 0,1039. Sehingga ketika ada program PNPM pada bidang kesehatan akan cenderung menigkatkan rata-rata sejumlah 1,1399 (hasil dari antilog 0,1039). Hal ini sesuai dengan yang sudah diteliti oleh Akhmadi dkk (Akhmadi et al, 2011) bahwa kebanyakan dari desa yang memilih untuk membangun Polindes dan Posyandu sebagai pilihan yang paling banyak dipilih pada sektor infrastruktur kesehatan. Adapun intepretasi dari variabel kontrol yang lainnya adalah sebagai berikut •

PAD total

: ketika ada kenaikan penerimaan daerah sebesar 1

satuan maka akan meningkatkan log natural

rata-rata jumlah Posyandu

sebesar 0,0001198 satuan


•

Penduduk

: setiap pertambahan 1 orang dalam sebuah penduduk

maka akan meningkatkan log natural rata-rata dari jumlah Poyandu sebesar 0, 0001257 satuan •

RTkumuh

: daerah yang mengalami kenaikan 1 rumah tangga

miskin maka akan mengurangi log natural rata-rata jumlah Posyandu sebesar satuan. •

Pendidikan lurah


pendidikan, maka desa tersebut akan menambah jumlah log natural rata-rata infrastruktur Posyandu sebanyak 0,1329776 satuan. •

Status desa

: Desa atau kelurahan yang termasuk perkotaan akan

memiliki kecenderungan log natural rata-rata jumlah TK yang lebih banyak sebesar 0,13485 unit. Dari perhitungan model daiatas juga diketahui bahwa secara bersama-sama sebagai sebuah model, model diatas mampu menjelaskan variabel dependennya. Hal ini diketahui dari test likelihood ratio dengan prob > chi-square yang sebesar 0,00. Selain itu, jika dilihat dari pseudo R-squared model tersebut dapat menjelaskan kenyataan sebesar 12,50 % 5.2.2

Korelasi Besarnya BLM pada Infrastruktur Kesehatan Ditingkat

Kecamatan Berbeda dengan model sebelumnya, maka pada model ini menggunakan level data pada tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa dana BLM disediakan pada level kecamatan. Sebelum menganalisis lebih jauh , maka kita harus melhat karakteristik atau deskripsi data variabel dependen. Tabel 6.7 Deskripsi variabel Jumlah Posyandu tingkat kecamatan,

Variable

mean

variance

jumlah_posyandu 45.91894 1628.213

N 6637

sumber : BPS


Dari data hasil tabulasi statistik terhadap variabel dependen, diketahui bahwa terjadi overdispersion. Kembali metode yang bisa dilakukan untuk menganalisis model tersebut yang ingin diteliti adalah negatif binomial. Tabel 6.8 Hasil regresi model 2 infrastruktur kesehatan.


LR chi2(7) Dispersion

= mean

5085.46 0

Prob > chi2

Log likelihood = -28843.493 jumlah_pos~u

6497

Number of obs

Pseudo R2

Coef.

Std. Err.

0.081 P>z

BLMtotal

1.83E-06

8.72E-07

0.036

PADtotal

0.0000347

2.71E-06

0

penduduk

0.0000182

3.48E-07

0

-0.0001435

0.000017

0

0.3510958

0.0178329

0

-0.0005919

0.0002815

0.035

0.0009159

0.0002956

0.002

1.835244

0.0517128

0

/lnalpha

-1.081273

0.0195654

Alpha

0.3391635

0.0066359

RT_kumuh Pendidikan lurah KotaDesa PNPMhealth _cons


Dari hasil persamaan diatas independen secara

kita dapat melihat bahwa seluruh variabel

parsial memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel

dependen. Signifikansi ini dapat kita simpulkan melalui pengamatan terhadap hasil dari p-value / P│z│ yang semuanya lebih kecil dari tingkat error atau alpha nya yang


sebesar 5%. Disisi lain hampir semua variabel menunjukan slope yang positif, kecuali jumlah ruah tangga kumuh yang memiliki slope yang negatif. Dari koefisien hasil persamaan diatas kita dapat menyatakan bahwa setiap kenaikan satu juta, akan menaikan log natural rata-rata sebesar 0.00000183 atau dengan kenaikan sebesar 1 milyar rupiah pada dana BLM per kecamatan maka akan menaikan log natural ratarata sebesar 0,00183 dan setelah di antilog mendapat sebesar 1,00183. Adapun intepretasi dari variabel kontrol yang lainnya adalah sebagai berikut •

PAD total

: ketika ada kenaikan penerimaan desa sebesar 1 satuan

maka akan meningkatkan log natural rata-rata jumlah Posyandu sebesar 0,0000347 satuan •

Penduduk

: setiap pertambahan 1 orang dalam sebuah penduduk

di dalam kecamatan maka akan meningkatkan log natural rata-rata dari julah Posyandu sebesar 0, 0000182 •

RTkumuh

: daerah yang mengalami kenaikan 1 rumah tangga

yang tinggal di sebuah daerah rumah kumuh, maka akan mengurangi log natural rata-rata jumlah Posyandu sebesar 0,0001435 satuan. •

Pendidikan lurah


pendidikan, maka desa tersebut akan menambah jumlah log natural rata-rata infrastruktur Posyandu sebanyak 0,3510958 satuan. •

KotaDesa

: apabila suatu daerah kecamatan mengalami kenaikan

proporsi daerah desa yang termasuk daerah perkotaan sebesar 1 % maka akan mengurangi log natural rata-rata jumlah posyandu sebesar 0,0005919 unit. Kalau kita lihat pada kenyataannya daerah perkotaan memiliki jumlah failitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada daerah perdesaan. Akan tetapi karena pada penelitian ini yang diteliti adalah jumlah Posyandu yang sebagian besar kegiatannya sudah dapat digantikan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan yang levelnya lebih baik seperti klinik, Puskesmas, dan rumah sakit.


Secara serentak kombinasi variabel yang membentuk model menunjukan bahwa model tersebut signifikan menggambarkan/ menjelaskan variabel dependen, hal ini dapat dilihat didalam prob>chi2 yang lebih kecil dari tngkat error 5%. Selain itu metode ini cocok dengan karakteristik variabel dependennya yang terkena masalah overdispersion, hal ini dapat kita lihat melalui test likelihood-ratio of alpha yang menghasilkan prob>= chibar yang lebih kecil dari alpha. Adapun secara keseluruhan model tersebut telah mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 8,1%. 5.3

Korelasi Keberadaan Program PNPM terhadap Kualitas Perkerasan

Jalan ditingkat Desa atau Kelurahan Variabel jalan disini diwakili oleh jenis jalan yang merupakan data yang sifatnya kualitatif dan memiliki peringkat rank. Oleh sebab itu dipilihlah metode ordered logit karena sesuai dengan karakteristik dari variabel dependen pada penelitian ini. Sebelum melakukan uji regresi ordered logit ada baiknya kita menguji apakah variabel independent yang ada memiliki masalah multikolinearity. Tabel 6.9 Korelasi antar variabel dependen model infrastruktur jalan. PNPMtrans

PADtotal

penduduk

RTkumuh

pendidlurah

PNPMtrans

1

PADtotal

0.0435

1

penduduk

0.0715

0.0558

1

RTkumuh

0.0118

0.0057

0.2764

1

pendidikanlurah

0.0827

-0.0007

0.1167

0.0312

1

statusdesa

0.0585

0.0299

0.4744

0.1207

0.0838

Dari hasil pengujian multikolinearity dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearity karena nilai koefisien korelasi tidak ada yang melewati angka 0,8. Setelah dinyatakan bahwa variabel bebas dari masalah multikolinearity maka model tersebut dapat di regres dengan metode ordered logit. Dan demikanlah hasilnya


Tabel 6.10 Hasil regresi model 1 infrastruktur jalan

Number of obs Ordered logistic

74622 7431.83

LR chi2(6)

0

Prob > chi2 Log likelihood = -63435.072 jalan

Coef.

0.0553

Pseudo R2 Std. Err.

P>z

PNPMtrans

0.1883556

0.0158398

0

PADtotal

0.0000618

0.000017

0

penduduk

0.0000758

3.16E-06

0

RTkumuh

-0.0005439

0.0001141

0

pendidikanlurah

0.7747048

0.0111193

0

statusdesa

0.1858878

0.0256146

0

/cut1

-2.797469

0.0587432

/cut2

0.6140676

0.0333873

/cut3

2.02402

0.0340128

Dari hasil p-value masing-masing variabel ditemukan bahwa semua variabel independen memiliki p-value yang lebih rendah dari alpha sebesar 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap variabel independen memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel dependennya. Selain itu juga secara bersama-sama kombinasi variabel independen mempunyai korelasi yang signifikan terhadap variabel dependennya hal ini dapat dilihat dari hasil prob>chi2 yang lebih kecil daripada alpha. Arti dari koefisien yang dihasilkan oleh model ordered logit ini hanya menggambarkan arah dari hubungan atau slope saja.


Grafik 6.2 cutpoins pada ordered logit http://www.stata.com/support/faqs/statistics/cut-points/.

Greene

(1993),

sumber

:

Sebagai pengganti kostanta atau intersep yang biasa kita temukan didalam regresi OLS maka metode ini kita menggunakan cut point. Cutpoints adalah nilai yang berfungsi sebagai penentu dari berbagai kategori variabel dependen. Tabel 6.11 Perhitungan odds ratio dari model infrastruktur jalan.

jalan

Odds Ratio

PNPMtrans

1.207263

PADtotal

1.000062

penduduk

1.000076

RTkumuh

0.9994562

pendidikanlurah

2.169952

statusdesa

1.204287

Hasil ratio dapat diketahui bahwa keberadaan PNPM infrastruktur transportasi di sebuah desa selama 3 tahun terakhir memiliki kecenderungan atau peluang untuk


memiliki jalan dengan permukaan yang lebih baik 1,207 kali lebih besar daripada yang tidak ada program PNPM untuk sektor transportasi tiga tahun terakhir. Jika dilihat banyaknya desa yang memilih untuk membangun dan mempebaiki jalan, hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar daerah sadar bahwa aksesibilitas sebuah daerah sangat penting bagi pembangunan di daerah tersebut. Selain itu juga, hal ini juga menggambarkan bahwa buruknya infrastruktur jalan sebelum masa PNPM ini bergulir, pembangunan paling banyak terjadi di daerah kaya, khususnya Indonesia bagian barat. Dengan adanya PNPM ini juga memberikan keadilan dimana semua daerah dapat membangun infrastruktur yang mereka butuhkan di desa masingmasing. Adapun intepretasi odds ratio dari variabel kontrol yang lain adalah sebagai berikut. •

Meningkatnya Penerimaan asli desa secara keseluruhan satu satuan, maka akan menigkatkan peluang sebuah desa 1,000062 kali untuk memiliki jalan dengan kualitas perkerasan yang lebih baik.

•

Menigkatnya jumlah penduduk satu satuan maka akan meningkatkan peluang sebuah desa 1,000076 kali untuk memiliki jalan dengan kualitas perkerasan jalan yang lebih baik.

•

Meningkatnya jumlah orang yang tinggal dengan fasilitas rumah yang kumuh sebanyak satu satu satuan, maka akan mengurangi peluang sebuah desa sebanyak 0,9994562 kali untuk memiliki jalan dengan kualitas perkerasan jalan yang lebih baik.

•

Apabila sebuah desa memiliki seorang lurah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik maka akan meningkatkan peluang desa sebesar 2,169952 kali untuk desa tersebut memiliki jalan dengan kualitas pekerasan yang lebih baik.

•

Jika sebuah desa atau kelurahan termasuk daerah perkotaan, maka daerah tersebut memiliki peluang 1,204287 kali untuk memiliki jalan dengan kualitas perkerasan jalan yang lebih baik.


Bab VI Kesimpulan dan Saran

6.1

Kesimpulan Laporan magang ini mencoba melihat dampak dari keberadaan PNPM

Mandiri di seluruh desa di Indonesia terhadap jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta kualitas perkerasan permukaan jalan terluas antar desa menggunakan data Podes 2011 dan dana BLM PNPM 2009-2011. Dua metode dikarenakan data yang jenis data yang berbeda. Metode yang dipakai adalah negatif binomial untuk count data yang bersifat overdispersion, dan ordered logit untuk data kualitatif yang memiliki urutan/ordered. Pada laporan magang ini dicapai kesimpulan sebagai berikut. 1. PNPM sebagai tanda keberadaan program PNPM untuk pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun terakhir memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas perkerasan jalan. 2. Dana BLM PNPM Mandiri yang dialokasikan signifikan terhadap infrastruktur kesehatan, dan tidak signifikan untuk infrastruktur pendidikan. Hal ini ditunjukan sebagian besar program PNPM digunakan untuk membangun proyek infrastruktur kesehatan dan jalan. Selain itu karena sifatnya open menu, maka disini dapat dilihat bahwa masyarakat di desa masih merasa kurangnya infrastruktur kesehatan dan jalan. 3. Penerimaan Asli Desa (PAD) memberikan kontribusi yang positif terhadap ketersediaan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang ada di desa seluruh Indonesia. 4. Jumlah penduduk dalam satu daerah memberikan kontribusi positif terhadap jumlah ketersediaan infrastruktur. Selain itu juga terhadap kualitas jalan. Hal


ini dimungkinkan karena semakin besar jumlah penduduk maka kebutuhan akan infrastruktur pun akan semakin besar, dan kebutuhan ini dapat ditangkap pemerintah salah satunya melalui PNPM Mandiri. 5. Kemampuan manajerial dan koordinasi dari seorang lurah yang diwakili dengan latar belakang pendidikan lurah memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan kondisi infrastruktur

yang ada di

daerah. 6. Desa atau kelurahan yang memiliki status sebagai daerah perkotaan terbukti memiliki korelasi yang positif terhadap jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memiliki kualitas perkerasan jalan yang lebih baik. Akan tetapi, ada satu hal yang cukup menarik dari hasil pengujian yang menunjukan bahwa proporsi status desa (perkotaan atau perdesaan) ditingkat kecamatan menunjukan hal yang negatif dan signifikan terhadap jumlah posyandu yang ada di masing-masing kecamatan, adapun penjelasannya sudah ditulis pada bab 5 tentang analisisnya. 7. PNPM dinilai sebagai cara pembangunan dan penganggulanga kemiskinan yang baik dan mewakili apa yang sebetulnya benar-benar dibutuhkan masyarakat. 6.2

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dialami penulis saat menulis laporan magang ini adalah 1. Data yang tersedia terutama dana BLM yang ada hanya data alokasi saja, bukan data penyerapannya. Hal disebakan oleh karena terbatasnya akses terhadap data-data penting tentang pelaksanaan PNPM di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa Kementrian Lembaga yang berbeda. 2. Selain itu kurangnya survey data yang menggambarkan lamanya/ durasi intervensi PNPM sebagai program nasional di sebuah desa atau kelurahan


6.3

Saran

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan tentang dampak keberadaan PNPM terhadap infrastruktur di desa, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut. 1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa keberadaan PNPM disebuah desa memiliki korelasi yang positif dan signifikan, sehingga penelitian ini menyarankan agar program PNPM ini lebih diintensifkan lagi diseluruh desa di Indonesia 2. Perihal dana BLM PNPM dari penelitian ini terbukti signifikan untuk infrastruktur kesehatan. Akan tetapi yang perlu diingat adalah bahwa hasil akhir yang ingin dicapai oleh PNPM Mandiri selain infrastruktur yang lebih baik adalah kemandirian desa tersebut dalam melakukan pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah mereka masing-masing. Jadi kurang baik apabila dikemudian hari semua proyek pembangunan didesa dibiayai penuh oleh pemerintah tanpa peran serta dana yang dikumpulkan dari keswadayaan masyarakat. diharapkan dengan peran serta dana keswadayaan masyarakat dalam sebuah proyek pembangunan maka akan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil proyek, sehinga penggunaan dan perawatan infrastruktur menjadi lebih baik dan terawat. 3. Signifikannya variabel pendidikan seorang Lurah atau Kepala Desa terhadap infrastruktur menunjukan bahwa kemampuan intelektual seorang Lurah atau Kepala Desa cukup berperan penting. Sehingga penting bagi fasilitator PNPM untuk memberikan penguatan atau Empowerment tidak hanya komunitas setempat, tetapi juga terhadap Lurah atau Kepala Desa tersebut baik dalam hal teknis, administrasi manajerial, maupun komunikasi yang baik dalam program ini. 4. Dari beberapa artikel dan penelitian disarankan bahwa pemerintah harus membuat mekanisme dari PNPM ini menjadi lebih simpel sehingga partispasi dari warga menjadi bisa lebih ditingkatkan.


5. Pembekalan harus lebih diintensifkan kepada para fasilitator agar fungsi pendampingan menjadi lebih maksimal. Selain itu juga fasilitator lebih bisa mendorong partisipasi rakyat miskin tidak hanya penerima manfaat tetapi juga sebagai aktor utama dalam program ini, selain itu pempowerment untuk seorang lurah juga perlu ditingkatkan mengingat peran mereka yang juga cukup penting dalam menjalankan program ini.


BAB VII TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

7.1 Profil TNP2K Sudah sejak lama sekali pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Tapi selama programprogram tersebut bergulir dampak yang ditimbulkan dari program-program tersebut kurang terasa oleh pihak yang seharusnya menerima. Banyak yang menilai selama ini program-program penanggulangan kemiskinan yang ada berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling bersinergi. Untuk itu diusulkan untuk dibentuk sebuah badan yang melakukan kegiatan koordinasi terhadap semua program-program pemberantasan kemiskinan. Melalui Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 dibentuklah sebuah lembaga koordinasi tersebut dengan nama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, biasa disingkat TNP2K. Didalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 dijelaskan bahwa

TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku

kepentingan di tingkat pusat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan ini sendiri didefinisikan dalam PERPRES yang sama sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Dari definisi program penaggulangan kemiskinan diatas kita dapat menangkap 3 cara yang menjadi fokus utama pemerintah untuk memberantas kemiskinan , yaitu bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan


ekonomi mikro, serta beberapa program lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang biasa disebut di media sebagai program pro-poor . Adapun diterangkan dalam Perpres tersebut, TNP2K memiliki tugas pokok yaitu: •

Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

•

Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi programprogram penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.

•

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini konsistensi dan efektivitas program-program menjadi hal yang

penting untuk dijaga. Untuk tetap menjaga kedua hal tersebut, program-program yang diformulasikan pada tingkat pusat. TNP2K di tingkat pusat dibantu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) tingkat Provinsi dan Kabupaten. Adapun tugas masing-masing TKPK baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2010. Setiap TKPK diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Analisis kemiskinan di daerah masing-masing 2. Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan 3. Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan. 4. Evaluasi baik pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. 7.2

Struktur TNP2K Dalam melaksanakan fungsinya TNP2K memiliki hirarki/struktur. Berdasarkan

situs resmi TNP2K, Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dari paling atas adalah sebagai berikut:


1. Ketua : Wakil Presiden 2. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 4. Sekretaris

Eksekutif

:

Deputi

Sekretaris

Wakil

Presiden

Bidang

Kesejahteraan Rakyat 5. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Pendidikan Nasional; 6. Menteri Pekerjaan Umum; 7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan; dan Pengendalian Pembangunan; 11. Sekretaris kabinet; 12. Kepala Badan Pusat Statistik; 13. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua. Anggota lain yang berasal dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang diusulkan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K. Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan wakil dari organisasi-organisasi


masyarakat, asosiasi-asosiasi dunia usaha, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. 7.3

Klasifikasi Program Penaggulangan Kemiskinan Dalam upaya upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K membagi program-

program pemberantasan kemiskinan dibagi menjadi 3 klaster, adapun penjelasan masing-masing klaster sebagai berikut: 1. Klaster 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Karakteristik dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Penerima manfaat pada klaster ini ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.


Kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga terdiri dari beberapa program antara lain •

Program Keluarga Harapan (PKH)

•

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

•

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

•

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

•

Program

Beras

Untuk

Keluarga

Miskin

(RASKIN)

2. Klaster II : Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung seperti yang dilakukan oleh program-program di dalam klaster 1. Pada kenyataannya penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi

yang

dimilikinya

untuk

keluar

dari

kemiskinan.

Pendekatan

pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.


Cakupan Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat

dapat

diklasifikasikan

berdasarkan: •

Wilayah : Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

•

Sektor

:

Kelompok

program

berbasis

pemberdayaan

masyarakat

menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah. Kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). 3. Klaster III : Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Tujuan dari program yang berada pada klaster in adalah untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: A.) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro : Program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah. B.) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar : Akses yang dimaksud


dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha. C.) Meningkatkan keterampilan dan manajemen

usaha

:

Memberikan

pelatihan

dan

pendampingan

untuk

meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro. Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: 1. pembiayaan atau bantuan permodalan; 2. pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan 3. pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. 7.4

Strategi Jangka Pendek dan Menengah TNP2K Dalam rangka upaya mencapai target tingkat kemiskinan yang telah

ditetapkan, diperlukan langkah – langkah percepatan melalui penajaman sasaran dan perbaikan pelaksanaan progam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keterangan resmi di situs resmi TNP2K, tim ini memperolah mandat untuk menyelesaikan 5 hal pokok yang kemudian menjadi prioritas pencapaian jangka pendek dan menengah, sebagai berikut: 1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional Program perlindungan sosial seperti : PKH, BLT, Jamkesmas, Raskin, dan BOS merupakan program utama penanggulangan kemiskinan bersasaran. Meskipun


demikian, penetapan sasaran masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas program

dapat

ditingkatkan.

Kurang

efeketifnya

program

penanggulangan

kemiskinan bersasaran, antara lain disebabkan berbagai program menggunakan pendekatan penargetan dan database penerima manfaat program yang berbeda. Oleh sebab itu dengan bantuan Badan Pusat Statistik dibuatlah Pendataan Program Perlindungan Sosial pada tahun 2011, yang kemudian dibuat database dengan nama Basis Data Terpadu (BDT). Ini merupakan babak baru dalam singkronisasi dari program-program penanggulangan kemiskinan. Kemajuan juga telah dapat dilihat dengan diluncurkannya 15,5 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk rumah tangga miskin. Kartu ini juga telah dilengkapi oleh barcode dan nomor identitas KPS yang unik untuk mencegah penggandaan. Pencetakan dan pendistribusiannya dibantu PT. Pos Indonesia (tnp2k.go.id, 2013) 2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin Prioritas jangka pendek – menengah dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin, meliputi : 1) Perumusan dan penentuan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang tepat; 2) Pengkajian struktur biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; 3) Penetapatan paket benefit; 4) Penyusunan rencana kerja yang rasional termasuk penghitungan biaya yang dibutuhkan. 3. Menyemepurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga berikutnya dapat keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut.


Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MGD’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu : Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan Melihat begitu besarnya manfaatnya, pemerintah sangat optimis dengan menargetkan PKH pada akhir tahun 2014 sudah dapat dinikmati oleh seluruh rumah tangga sangat miskin di Indonesia yang jumlahnya berkisar antara 3 juta keluarga. Untuk itu, sejak saat ini dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memastikan bahwa PKH dilaksanakan sebagai program Conditional Cash Transfer. 4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainya ke dalam PNPM Prioritas Jangka pendek-menengah dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan, dan fasilitas pembiayaan, meliputi: •

Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Mandiri;

•

Pengingkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri;

•

Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan; dan

•

Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan diluar APBN/APBD.

5. Program Nasional Keuangan Inkusif Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu prasyarat berhasilnya pembangunan ekonomi dan sosial. Pasar dan institusi keuangan memainkan peran penting dalam menyalurkan dana ke kegiatan ekonomi yang paling produktif serta mengalokasikan resiko ke pelaku ekonomi yang paling siap untuk menanggungnya. Dengan demikian mereka berperan dalam mengatasi dampak negatif dari ketidakseimbangan informasi serta biaya transaksi – dua penyebab klasik


kegagalan pasar – yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan dan kemakmuran, serta mengurangi kemiskinan. Melihat pentingnya sektor keuangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K menerima mandat untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan komitmen pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat umum dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif.


DAFTAR PUSTAKA

Akatiga. 2010. Marginalized Groups in PNPM-Rural. Akatiga: Bandung. Akhmadi, Muhamad Syukri, dan Sulton Mawardi. 2010. The Impact of PNPM-Rural 2011: A Qualititative Study. The SMERU Research Institute : Jakarta Ali, Ifzal. Ernesto M. Pernia. Infrastructure And Poverty Reduction. What Is The Connection? ERD Policy Brief No. 13. 2003 Binswanger-Mkhize, Hans P., Jacomnia P. de Regt dan Stephen Spector (2010), Local and Community Driven Development : Moving to Scale in Theory and Practice. World Bank : Washington DC. Badan Pusat Statistik (BPS). (2013). Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012. BPS : Jakarta. Buhr, W. (2003)."What Is Infrastructure? ." Department Of Economics, School Of Economic Disciplines, University Of Siegen. Siegen Discussion Paper No.107- 2003 Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (1998). Regression Analysis of Count Data. New York: Cambridge Press. Dewantara dkk. (1995). Kemiskinan dan Kesenjangan, Aditya Medya: Yogyakarta. Grigg, Neil.(1988).Infrastucture Engineering And Management. John Wiley & Sons. Guhardja Suprihatin. (1993). Pengembangan Sumber Daya Keluarga. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor. BPK Gunung Mulia : Jakarta Humantito, Ide Juang. (2009). Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Universitas Indonesia : Jakarta.


Ismalina, Poppy dan Heru Sutomo. (2012). Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM perdesaan. PNPM Support: Jakarta. Jochimsen,

R.,

Ed.

(1966).

Theorie

der

Infrastruktur:

Grundlagen

der

marktwirtschaftlichen Entwicklung. Tübingen, J.C.B. Mohr. McCullagh, P., and J. A. Nelder. 1989. Generalized Linear Models, 2nd Ed. New York: Chapman and Hall. Maskun Sumitro. (1997). UDKP sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok Rakyat Desa. Aditya Media : Yogyakarta. Ryan, Andrea et al, (2003) Poverty Reduction Strategy and Community-Driven Development Source Book, Washington University : St.Louis Tinbergen. (1962). Shaping The World Economy, Suggestions For An International Economic Policy. The Twentieth Century Fund : New York. Torrisi, Gianpiero.2009. Public Infrastructure: Definition, Classification And Measurement Issues, University Of Catania, Faculty Of Economics, Januari 2009. Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/12990/1/Survey_Infra_Def.Pdf World Bank, 2000. “The Community-Driven Development Approach in the Africa Region: A Vision of Poverty Reduction through Empowerment.” World Bank, Washington, DC. Sekertariat Tim Pengendalian PNPM Mandiri. 2009-2011. Daftar Lokasi dan Alokasi Bantua Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia : Jakarta. Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia : Jakarta.


Tinbergen. Shaping The World Economy, Suggestions For An International Economic Policy. New York, The Twentieth Century Fund. 1962 Todaro, Michael P. Stepehen C. Smith. 2006. Economic Development 9th, Pearson, Essex. Torrisi, Gianpiero.2009. Public Infrastructure: Definition, Classification And Measurement Issues, University Of Catania, Faculty Of Economics. Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/12990/1/Survey_Infra_Def.Pdf World Bank, World Development Report, Washington D.C.1994 http://tnp2k.go.id/artikel/pemerintah-luncurkan-kartu -perlindungan sosial-kps-untuk155-juta-rumah-tangga-miskin/

5 Juni 2013 pukul 20.00 WIB


LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pendidikan

1.1 Dampak keberadaan PNPM pada infrastruktur pendidikan di tingkat Desa/Kelurahan

PNPMeduc PADtotal penduduk RTkumuh pendid~h status~a PNPMeduc PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa

1.0000 0.0442 1.0000 0.0432 0.0558 0.0079 0.0057 0.0360 -0.0007 0.0381 0.0299

1.0000 0.2764 0.1167 0.4744

1.0000 0.0312 0.1207

1.0000 0.0838


1.0000

Number of obs LR chi2(6) Prob > chi2 Pseudo R2

Dispersion = mean Log likelihood = -103137.45 jumlahTK

Coef.

PNPMeduc PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa _cons

.1554234 .0000875 .0000955 -.0006282 .1745823 .4488891 -.9131363

.0096976 6.66e-06 1.07e-06 .0000395 .0056779 .0106295 .0181444

/lnalpha

-1.245467

alpha

.2878063

Std. Err.

z 16.03 13.14 88.88 -15.92 30.75 42.23 -50.33

P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

= = = =

76723 30302.60 0.0000 0.1281

[95% Conf. Interval] .1364163 .0000744 .0000934 -.0007056 .1634538 .4280556 -.9486986

.1744304 .0001005 .0000976 -.0005509 .1857108 .4697226 -.877574

.0172554

-1.279287

-1.211648

.0049662

.2782355

.2977064

Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 9874.44 Prob>=chibar2 = 0.000


1.2

Dampak alokasi BLM terhadap Infrastruktur Pendidikan ditingkat Kecamatan

BLMtotal PADtotal penduduk RT_kumuh Pendid~h KotaDesa PNPMeduc BLMtotal PADtotal penduduk RT_kumuh Pendidikan~h KotaDesa PNPMeduc

1.0000 0.0112 1.0000 0.0082 0.1438 -0.0112 -0.0145 0.0246 0.0092 -0.0243 -0.0069 -0.0030 0.0813

1.0000 0.4090 0.2418 0.5878 0.0803

1.0000 0.1055 0.2680 0.0106


1.0000 0.1744 0.0772

1.0000 0.0556


Dispersion = mean Log likelihood = -22118.598 jumlahTK

Coef.

Std. Err.

BLMtotal PADtotal penduduk RT_kumuh Pendidikan~h KotaDesa PNPMeduc _cons

6.86e-07 .0000299 .0000189 -.0002433 .4769987 .0010262 .0035789 .1918452

6.69e-07 3.42e-06 4.38e-07 .0000205 .0227337 .0003579 .0004548 .0673508

/lnalpha

-.6848882

alpha

.5041466

z 1.03 8.77 43.23 -11.86 20.98 2.87 7.87 2.85

P>|z| 0.305 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.004

1.0000

= = = =

6497 4199.93 0.0000 0.0867

[95% Conf. Interval] -6.24e-07 .0000232 .0000181 -.0002836 .4324415 .0003247 .0026875 .05984

2.00e-06 .0000366 .0000198 -.0002031 .5215558 .0017278 .0044704 .3238504

.0224737

-.7289357

-.6408406

.01133

.4824221

.5268494



Lampiran 2.

Kesehatan

2.1 Dampak keberadaan Program PNPM terhadap Infrastruktur Kesehatan ditingkat Desa PNPMhe~h PADtotal penduduk RTkumuh pendid~h status~a PNPMhealth PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa

1.0000 0.0375 1.0000 0.0546 0.0558 0.0146 0.0057 0.0668 -0.0007 0.0367 0.0299

1.0000 0.2764 0.1167 0.4744

1.0000 0.0312 0.1207


1.0000 0.0838


Dispersion = mean Log likelihood = -164876.24 Jumlah_Pos~u

Coef.

Std. Err.

PNPMhealth PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa _cons

.1039427 .0001198 .0001257 -.0003456 .1329776 .1348556 .3273312

.0059777 5.65e-06 9.00e-07 .0000296 .0038666 .0077189 .012206

/lnalpha

-1.325993

alpha

.2655392

z 17.39 21.19 139.73 -11.69 34.39 17.47 26.82

P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.0000

= = = =

76723 47091.38 0.0000 0.1250

[95% Conf. Interval] .0922266 .0001087 .0001239 -.0004036 .1253991 .1197269 .3034079

.1156587 .0001308 .0001275 -.0002877 .140556 .1499843 .3512545

.0092603

-1.344143

-1.307843

.002459

.2607631

.2704027



2.2

Dampak BLM terhadap infrastruktur kesehatan

BLMtotal PADtotal penduduk RT_kumuh Pendid~h KotaDesa PNPMhe~h BLMtotal PADtotal penduduk RT_kumuh Pendidikan~h KotaDesa PNPMhealth

1.0000 0.0112 1.0000 0.0082 0.1438 -0.0112 -0.0145 0.0246 0.0092 -0.0243 -0.0069 -0.0082 0.0429

1.0000 0.4090 0.2418 0.5878 0.0790

1.0000 0.1055 0.2680 0.0378

1.0000 0.1744 0.1553


1.0000 0.0647

1.0000


Dispersion = mean Log likelihood = -28843.493 jumlah_pos~u

Coef.

BLMtotal PADtotal penduduk RT_kumuh Pendidikan~h KotaDesa PNPMhealth _cons

1.83e-06 .0000347 .0000182 -.0001435 .3510958 -.0005919 .0009159 1.835244

8.72e-07 2.71e-06 3.48e-07 .000017 .0178329 .0002815 .0002956 .0517128

/lnalpha

-1.081273

alpha

.3391635

Std. Err.

z 2.10 12.82 52.27 -8.45 19.69 -2.10 3.10 35.49

P>|z| 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.002 0.000

= = = =

6497 5085.46 0.0000 0.0810

[95% Conf. Interval] 1.21e-07 .0000294 .0000175 -.0001768 .3161439 -.0011437 .0003366 1.733889

3.54e-06 .00004 .0000189 -.0001102 .3860477 -.0000402 .0014953 1.936599

.0195654

-1.119621

-1.042926

.0066359

.3264036

.3524221



Lampiran 3. korelasi Keberadaan Program PNPM terhadap Kualitas Perkerasan Jalan Desa. PNPMtr~s PADtotal penduduk RTkumuh pendid~h status~a PNPMtrans PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa

1.0000 0.0435 1.0000 0.0715 0.0558 0.0118 0.0057 0.0827 -0.0007 0.0585 0.0299

1.0000 0.2764 0.1167 0.4744

1.0000 0.0312 0.1207

1.0000 0.0838

Ordered logistic regression

1.0000


Log likelihood = -63435.072 jalan

Coef.

Std. Err.

PNPMtrans PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa

.1883556 .0000618 .0000758 -.0005439 .7747048 .1858878

.0158398 .000017 3.16e-06 .0001141 .0111193 .0256146

/cut1 /cut2 /cut3

-2.797469 .6140676 2.02402

.0587432 .0333873 .0340128

z

P>|z|

11.89 3.63 23.99 -4.77 69.67 7.26

Ordered logistic regression

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

jalan

Odds Ratio

Std. Err.

PNPMtrans PADtotal penduduk RTkumuh pendidikan~h statusdesa

1.207263 1.000062 1.000076 .9994562 2.169952 1.204287

.0191228 .000017 3.16e-06 .0001141 .0241283 .0308473

/cut1 /cut2 /cut3

-2.797469 .6140676 2.02402

.0587432 .0333873 .0340128

z 11.89 3.63 23.99 -4.77 69.67 7.26

74622 7431.83 0.0000 0.0553

[95% Conf. Interval] .1573101 .0000284 .0000696 -.0007676 .7529115 .1356841

.2194011 .0000952 .0000819 -.0003203 .7964982 .2360914

-2.912603 .5486296 1.957356

-2.682334 .6795056 2.090684


Log likelihood = -63435.072

= = = =

= = = =

74622 7431.83 0.0000 0.0553

P>|z|

[95% Conf. Interval]

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.170359 1.000028 1.00007 .9992327 2.123173 1.14532

1.245331 1.000095 1.000082 .9996798 2.217761 1.26629

-2.912603 .5486296 1.957356

-2.682334 .6795056 2.090684


UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS KORELASI PNPM MANDIRI TERHADAP INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN JALAN DI INDONESIA LAPORAN MAGANG

Recommend Documents