UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGAWAN (SKO) RAGUNAN DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA INDONESIA

LAPORAN MAGANG

ANITA FEBRIANI NPM : 1006810574

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI S1 EKSTENSI DEPOK JANUARI 2013

Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGAWAN (SKO) RAGUNAN DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA INDONESIA

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

ANITA FEBRIANI NPM : 1006810574

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM STUDI S1 EKSTENSI DEPOK JANUARI 2013

i Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:

Anita Febriani

NPM

:

1006810574

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

Januari 2013

ii Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang ini diajukan oleh : Nama : Anita Febriani NPM : 1006810574 Program Studi : Ekstensi Akuntansi Kekhususan : Judul Laporan Magang : Analisis Proses Penyusunan Anggaran Kegiatan Sekolah Khsusu Ragunan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Pembimbing : Emil Bachtiar S.E., M.Com

(

)

Penguji

: Enan Hasan Sjadili Ak., MBA

(

)

Penguji

: Dedi Nordiawan SE., MM

(

)

Ditetapkan di :

Depok

Tanggal

Januari 2013

:

Ketua Program Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati, S.E., M.M., SAS. NIP: 196003171986022001

iii Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, terima kasih yang tak terhingga kepada-NYA. Juga atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam pembuatan laporan magang ini penulis mengalami banyak kesulitan dan segala keterbatasan, tetapi dengan segala bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Allah SWT atas segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam hidup saya. 2. Bapak Emil Bachtiar

S.E., M.Com selaku dosen pembimbing.

Terimakasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang ini. 3. Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Asisten Deputi Sentra Keolahragaan, Bapak R. Isnanta, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat melaksanakan magang. Bapak Garincha, Bapak Adhi, Ibu Mila, Bapak Pura, Bapak A.Rajab, Bapak Margono, Bapak Catur, Mbak Uni, Mas Sugeng, Mas Arya, Mas Dwi, dan terutama Mas Miswan, yang telah membantu dalam pengumpulan datadata yang diperlukan dalam penyusunan laporan magang ini. 4. Orang Tua, Kakak, dan Adik atas segala dukungan dan doa, langsung maupun tidak langsung, mental maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis. 5. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh rekan-rekan FEUI yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, atas hari – hari yang tidak tergantikan. 6. Serta terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis menyelesaikan laporan magang ini.

iv Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Depok, Januari 2013

Anita Febriani

v Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Anita Febriani

NPM

: 1006810574

Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Laporan Magang

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive-RoyaltiFee Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

:

Analisis Penyusunan Anggaran Kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihkan

media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : Januari 2013 Yang menyatakan

( Anita Febriani )

vi Analisis penyusunan ..., Anita Febriani, FE UI, 2013

ABSTRAK

Nama Program Studi Judul

: Anita Febriani : Akuntansi : Analisis Penyusunan Anggaran Kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia

Laporan magang ini berisikan tentang analisis proses pernyusunan anggaran kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, pada bagian Asisten Deputi Sentra Keolahragaan tahun anggaran 2013. Anggaran disusun berdasarkan pendekatan Penganggaran Berbeasis Kinerja. Proses penyusunan anggaran ini dimulai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB), penyusunan kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L), dan pembuatan Pedoman Operasional Kerja (POK). Pembuatan KAK disusun sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK), sementara penyusunan RAB dibuat berdasarkan format dalam PMK No. 112/PMK.02/2012. Untuk penyusunan RKA-K/L dan POK dibuat dengan menggunakan aplikasi DIPA RKA-K/L tahun 2013.

Kata Kunci: Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja, Sekolah Khusus Olahragawan, Ragunan, PMK No. 112/PMK.02/2012, Standar Biaya Khusus, TOR, RAB, Kertas Kerja RKA-K/L, POK, RKA-KL DIPA, 2013

vii

Universitas Indonesia


ABSTRACT Name Study Program Title

: Anita Febriani : Accounting : The Analysis of Budgeting Process Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan in the Ministry of Sports and Youth Affairs Indonesia.

This internship report consist of the analysis of budgeting process Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan in the Ministry of Sports and Youth Affairs Indonesia, in Deputy Assistant of Sports Center for budget year 2013. This budgeting system prepared based on Performance Budgeting Approach. The budgeting process begin with preparation of Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Deputy Assistant of Sports Center prepared TOR based on a Preparation Instruction of Standar Biaya Khusus (SBK), and prepare RAB based on PMK No. 112/PMK.02/2012. Deputy Assistant of Sports Center is using an Aplikasi RKAK/L DIPA for 2013 to create working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Key words: Budgeting, Performance Budgeting, Sekolah Khusus Olahragawan, Ragunan, PMK No. 112/PMK.02/2012, Standar Biaya Khusus, TOR, RAB, Kertas Kerja RKA-K/L, POK, RKA-KL DIPA, 2013

viii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................................iv HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...........................vi ABSTRAK .............................................................................................................vii ABSTRACT ......................................................................................................... viii DAFTAR ISI ...........................................................................................................ix DAFTAR TABEL ...................................................................................................xi DAFTAR GAMBAR .............................................................................................xii 1. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Program Magang ................................................................ 1 1.2 Tujuan Pelaksanaan Program Magang ......................................................... 2 1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Magang ..................................... 3 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Program Magang ...................................................... 3 1.5 Latar Belakang Penulisan Laporan Magang ................................................ 4 1.6 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang ................................................ 5 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang ...................................................... 5 2. LANDASAN TEORI ........................................................................................ 7 2.1 Definisi Anggaran ........................................................................................ 7 2.2 Sistem Penganggaran ................................................................................... 7 2.2.1 Pendekatan Penyusunan Anggaran ..................................................... 9 2.2.2 Klasifikasi Anggaran ........................................................................ 10 2.2.3 Klasifikasi Anggaran ........................................................................ 11 2.3 Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ................................................ 12 2.3.1 Tingkat Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ......................... 12 2.3.2 Struktur Anggaran dalam Penganggaran Berbasis Kinerja .............. 15 2.4 Dokumen Pendukung Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ................ 20 2.4.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR)....... 20 2.4.2 Rincian Anggaran Biaya (RAB) ....................................................... 23 2.4.3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ............................................. 25 2.5 Standar Biaya Khusus (SBK) ..................................................................... 29 2.5.1 Format KAK/TOR dengan Standar Biaya Khusus (SBK) ............... 32 2.5.2 Format RAB dengan Standar Biaya Khusus (SBK) ......................... 35 2.6 Dukungan TI dalam Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L .................... 37 3. AKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG ................................................. 39 3.1 Gambaran Umum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ....... 39 3.1.1 Sejarah Singkat Kemenpora ............................................................. 39 3.1.2 Struktur Organisasi Kemenpora ....................................................... 39 3.1.3 Struktur Organisasi Deputi III dan Asdep Sentra keolahragaan ....... 41 3.1.4 Gambaran Umum Sekolah Khusus Olahragawan Ragunan ............. 43 3.2 Proses Perencanaan Anggaran Kegiatan SKO Ragunan ............................ 46 ix



3.2.1 Term of Reference (TOR) ................................................................ 46 3.2.2 Rincian Anggaran Biaya (RAB) ....................................................... 51 3.2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ......... 54 3.2.4 Panduan Operasional Kerja (POK) ................................................... 64 3.3 Proses Penarikan Dana Anggaran Kegiatan SKO Ragunan ...................... 67 4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS................................................................. 70 4.1 Analisis Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) .. 70 4.1.1 Perbandingan Dengan PMK No. 112 Tahun 2012 ........................... 70 4.1.2 Perbandingan Dengan Petunjuk Penyusunan SBK........................... 75 4.2 Analisis Rincian Anggaran Biaya (RAB) .................................................. 78 4.2.1 Perbandingan Dengan PMK No. 112 Tahun 2012 ........................... 78 4.2.2 Perbandingan Dengan Petunjuk Penyusunan SBK........................... 83 5. KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................... 86 5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 86 5.2 Saran ........................................................................................................... 88 5.2.1 Saran untuk Bagian Asdep Sentra Keolahragaan ............................. 88 5.2.1 Saran untuk Universitas .................................................................... 89 DAFTAR REFERENSI ....................................................................................... 90

x



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Petunjuk Pengisian KAK ....................................................................... 22 Tabel 2.2 Format RAB Menurut PMK No. 112 tahun 2012 ................................. 23 Tabel 2.3 Petunjuk Pengisian RAB ....................................................................... 24 Tabel 2.3 Petunjuk Pengisian RAB (Sambungan) ................................................. 25 Tabel 2.4 Format POK ........................................................................................... 27 Tabel 2.5 Format RAB Menurut Petunjuk Penyusunan SBK................................ 35 Tabel 2.6 Contoh Satuan Ukur............................................................................... 36 Tabel 3.1 Daftar Jumlah Atlet ................................................................................ 45 Tabel 4.1 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format TOR PMK ............... 70 Tabel 4.1 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format TOR PMK (Sambungan) .......................................................................................... 71 Tabel 4.1 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format TOR PMK (Sambungan) .......................................................................................... 72 Tabel 4.1 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format TOR PMK (Sambungan) .......................................................................................... 73 Tabel 4.2 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format SBK ......................... 75 Tabel 4.2 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format SBK (Sambungan)... 76 Tabel 4.2 Perbandingan Format TOR SKO dengan Format SBK (Sambungan)... 77 Tabel 4.3 Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB PMK ............... 79 Tabel 4.3 Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB PMK (Sambungan) .......................................................................................... 80 Tabel 4.4 Tabel RAB SKO Ragunan ..................................................................... 81 Tabel 4.5 Tabel RAB dalam PMK No. 112 tahun 2012 ........................................ 81 Tabel 4.6 Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB dengan SBK ... 83 Tabel 4.6 Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB dengan SBK (Sambungan) .......................................................................................... 84 Tabel 4.6 Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB dengan SBK (Sambungan) .......................................................................................... 85

xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pendekatan Berbasis Kinerja (PBK).................................. 13 Gambar 2.2 Struktur Anggaran dalam Penerapan PBK......................................... 20 Gambar 2.3 Format KAK Menurut PMK No. 112 tahun 2012 ............................. 21 Gambar 2.4 Format TOR Menurut Petunjuk Penyusunan SBK ............................ 32 Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kemenpora ......................................................... 40 Gambar 3.2 Struktur Organisasi Deputi III / Asdep sentra Keolahragaan............. 42 Gambar 3.3 Struktur Organisasi SKO Ragunan .................................................... 45 Gambar 3.4 RKA-K/L DIPA ................................................................................. 54 Gambar 3.5 Menu Form Belanja ........................................................................... 55 Gambar 3.6 Menu Pemilihan Satker ...................................................................... 55 Gambar 3.7 Menu Pengisian Program ................................................................... 56 Gambar 3.8 Daftar Pilihan Output ......................................................................... 56 Gambar 3.9 Menu pilihan KodeIB......................................................................... 57 Gambar 3.10 Menu Pemilihan Lokasi ................................................................... 57 Gambar 3.11 Menu Pemilihan Kewenangan ......................................................... 58 Gambar 3.12 Hasil Pemasukkan Program ............................................................. 58 Gambar 3.13 Menu Rekam Sub Output ................................................................. 59 Gambar 3.14 Menu Rekam Komponen ................................................................. 59 Gambar 3.15 Menu Rekam Sub Komponen .......................................................... 60 Gambar 3.16 Menu Rekam Akun .......................................................................... 60 Gambar 3.17 Menu Rekam Detil ........................................................................... 62 Gambar 3.18 Hasil Pemasukkan Detil Komponen ................................................ 62 Gambar 3.19 Hasil Pemasukkan Detil Satu Akun ................................................. 63 Gambar 3.20 RKA-K/L Siap Dicetak .................................................................... 64 Gambar 3.21 Tampilan Sebelum Cetak POK ........................................................ 65 Gambar 3.22 Menu Pilihan Satker ......................................................................... 65 Gambar 3.23 Tabel Satker ..................................................................................... 66 Gambar 3.24 POK Siap Dicetak ............................................................................ 66

xii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang Pengalaman kerja, pemahaman dunia kerja, serta pengetahuan, merupakan

hal yang penting untuk dimiliki masyarakat Indonesia agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di dunia kerja yang semakin berkembang. Dengan meningkatnya

pengalaman

kerja,

maka

pemahaman

akan

dunia

kerja

sesungguhnya juga mengalami peningkatan, seiring juga dengan bertambahnya pengetahuan akan hal-hal baru terkait pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, akan terbentuk sumber daya manusia berkualitas yang dapat melakukan pengembangan diberbagai jenis dan bidang pekerjaan di Indonesia. Sumber daya yang berkualitas merupakan hal yang paling penting untuk dapat melakukan perubahan dan perkembangan Negara kearah yang lebih baik. Untuk dapat melakukan perkembangan Negara salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mempertahankan, memperbaiki dan memperkuat sistem kerja di Pemerintahan Negara Republik Indonesia khususnya kinerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara merupakan badan yang segala aktivitasnya menggunakan uang Negara yang dianggarkan dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk memakmurkan Negara serta masyarakatnya. Hal tersebut berbeda dengan perusahaan swasta atau BUMN lain yang bekerja dengan tujuan utama mencari keuntungan (profit) untuk dapat terus mengembangkan usahanya. Dengan tujuan tidak untuk mencari laba, segala kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian Negara Republik Indonesia didanai oleh dana milik Negara yang bersalah dari berbagai pendapatan Negara, yang salah satunya berasal dari pembayaran dan pelunasan pajak yang merupakan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Jumlah dana yang merupakan alokasi APBN harus dapat digunakan dan dialokasikan kedalam kegiatan-kegiatan yang baik untuk segenap masyarakat Indonesia. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran kementerian terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia


kementerian yang bersangkutan, merupakan salah satu hal yang penting untuk menilai kinerja kementerian untuk dapat menciptakan pemerintah yang baik dan berkualitas yang dapat menjadikan Negara kearah yang lebih baik. Dengan berbagai masalah yang timbul diberbagai kementerian di Indonesia, maka Penulis melakukan program magang di Kementerian Republik Indonesia, untuk memahami lebih lanjut sistem penyusunan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di kemenpora, dan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia. Sebagai salah satu fakultas terbaik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dituntut untuk dapat menciptakan lulusan yang terbaik dan berkualitas, salah satu caranya dengan melaksanakan program magang untuk mahasiswa tingkat akhir. Program magang ini selain dilaksanakan untuk syarat kelulusan, juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk dapat menggunakan ilmu yang telah didapat selama kuliah untuk diaplikasikan dalam kenyataan sesungguhnya di dunia kerja. Selain itu, program magang merupakan sarana untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, agar dapat membentuk sumber daya manusia berkualitas dan memiliki daya saing di dunia kerja sesungguhnya. 1.2

Tujuan Pelaksanaan Program Magang Program magang yang diadakan oleh Program Ekstensi FEUI merupakan

salah satu cara bagi mahasiswa tingkat akhir untuk dapat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, selain dengan melakukan penelitian dan menyusun skripsi. Dengan program magang, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmuilmu khususnya terkait akuntansi yang telah didapat selama kuliah, untuk digunakan dalam pekerjaan di dunia kerja yang sesungguhnya. Selama melaksanakan program magang, penulis diharapkan menggunakan berbagai ilmu dan kemampuan yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab kepada tempat magang. Selain itu, penulis harus membuat laporan magang sebagai bentuk pelaporan atas berbagai pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan selama magang.



1.3

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program magang di

Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) yang beralamat di Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta 10270 terhitung mulai tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012. Selama magang, penulis ditempatkan pada bagian Asisten Deputi (Asdep) Sentra Keolahragaan, Deputi Pembudayaan Olahraga sebagai staf Perbendaharaan Pembantu. Tugas penulis selama melaksanakan magang berkaitan dengan kegiatan penyusunan anggaran kegiatan kemenpora, serta membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan berbagai dokumen terkait kegiatan di bagian Asdep Sentra. 1.4

Pelaksanaan Kegiatan Magang Dalam pelaksanaan kegiatan magang, penulis ditempatkan pada bagian

Asisten Deputi (Asdep) Sentra Keolahragaan, Deputi Pembudayaan Olahraga sebagai Badan Perbendaharaan Pembantu. Berikut ini disajikan kegiatan penulis selama menjalankan program magang. Asdep Sentra Keolahragaan merupakan salah satu bagian dari kemenpora yang beraktivitas untuk memenuhi tujuan serta visi misi kemenpora. Asdep sentra keolahragaan memiliki konsentrasi antara lain mengenai pengembangan dan pelatihan atlet, serta proses seleksi dan pemilihan atlet baru. Selain itu, asdep sentra juga mengelola sekolah negeri khusus olahragawan, atau SKO Ragunan yang berada di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Tugas yang diberikan kepada penulis selama melakukan program magang adalah membantu proses penyusunan anggaran kegiatan kemenpora terkait dengan kegiatan di sekolah ragunan, serta anggaran terkait Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan PPLM untuk tingkat mahasiswa. Penulis membantu menyusun berbagai dokumen untuk proses pembentukan anggaran, seperti penyusunan TOR, RAB, penyusunan RKA-K/L, sampai dengan POK yang penyusunannya menggunakan software aplikasi RKAK/L DIPA. Selain itu, penulis juga membantu dalam pembuatan dokumendokumen lain terkait kegiatan yang dianggarkan, serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Universitas Indonesia


1.5

Latar Belakang Penulisan Laporan Magang Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP dan PPLM) serta SKO

Ragunan merupakan fokus dari kegiatan Asdep Sentra Keolahragaan. Segala biaya yang dikeluarkan terkait kegiatan tersebut dibiayai dengan dana yang berasal APBN setelah sebelumnya melalui proses penganggaran. Anggaran kegiatan ini merupakan anggaran yang berbeda dengan APBN yang dibuat oleh pemerintah, karena anggaran ini dibuat khusus dan spesifik untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun. Oleh karena itu proses penganggaran merupakan hal utama dalam kegiatan asdep sentra dan bagian lainnya. Terkait penyusunan anggaran kegiatan SKO Ragunan yang disusun oleh asdep sentra, terdapat beberapa masalah yang dapat timbul. Seperti, adanya kemungkinan penarikan dana yang akan ditarik dari pos akun yang berbeda dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal tersebut biasanya terjadi pada proses penerimaan siswa di SKO Ragunan. Setelah proses penerimaan siswa, maka biaya kedatangan dan pemulangan siswa menjadi tanggungan kemenpora (melalui asdep sentra). Daerah tempat tinggal siswa tersebut menentukan dari akun mana biaya tersebut dapat diambil. Yang menjadi permasalahan adalah, saat proses penganggaran, belum diketahui siswa dari daerah mana yang akan lulus. Maka tidak dapat diketahui akun mana yang seharusnya nilainya lebih besar. Setelah dilakukan penerimaan siswa, barulah akan diadakan penyesuaian atau revisi akun untuk dapat melakukan penarikan dana, dan menyesuaikan dana yang telah dianggarkan dengan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang proses penganggaran kegiatan SKO Ragunan sebagai salah satu kegiatan utama asdep sentra keolahragaan beserta dengan tahap-tahap penyusunannya, untuk melihat apakah proses perencanaan anggaran kegiatan ini berkaitan dengan masalah yang sering timbul. Proses perencanaan anggaran ini berisikan tentang pembuatan beberapa dokumen seperti Term of Refference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang dibuat dengan software RKAKL, hingga pembentukan Panduan Operasional Kerja (POK) yang juga dibuat dengan aplikasi RKAKL, sebagai panduan dalam Universitas Indonesia


pelaksanaan kegiatan yang terkait. Selain itu, penulis juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran akan proses penyusunan anggaran kegiatan, sebagai salah satu bentuk dari penggunaan atau alokasi APBN dan melihat kesesuaian proses penyusunan anggaran yang dilakukan asdep sentra dengan teori serta peraturan lain yang mengaturnya. 1.6

Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang Dalam laporan magang ini penulis akan membatasi ruang lingkup

penulisan laporan hanya pada proses perencanaan anggaran dari satu kegiatan, yaitu kegiatan terkait Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan untuk tahun anggaran 2013, dari mulai TOR, RAB, RKA-K/L, hingga penyusunan POK, yang dibuat dengan menggunakan software RKA-K/L DIPA milik kemenpora. 1.7

Sistematika Penulisan Laporan Magang

Bab 1 Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang pelaksanaan program magang yang menekankan pada alasan dilaksanakannya program magang, tujuan pelaksanaan program magang, dan penulisan laporan, tempat serta waktu pelaksanaan magang, ruang lingkup penulisan laporan, dan sistematika penulisan laporan magang. Bab 2 Landasan Teori Bab ini membahas secara singkat teori-teori dasar yang digunakan penulis agar dapat menyusun laporan magang dengan baik. Bab ini berisi landasan teori mengenai anggaran pemerintahan, proses penyusunan anggaran untuk pemerintah dengan menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau performance budgeting, serta perundang-undangan lain yang terkait dengan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKAKL.



Bab 3 Aktivitas Pelaksanaan Magang Bab ini merupakan pembahasan aktivitas yang dilakukan selama magang, terutama yang terkait dengan proses perencanaan anggaran kegiatan SKO Ragunan untuk tahun anggaran 2013. Proses yang akan dibahas terkait dengan penyusunan dokumen untuk perencanaan anggaran kegiatan SKO Ragunan untuk tahun anggaran 2013 dari mulai pembuatan TOR, RAB, RKA-K/L, dan POK untuk satu kegiatan terkait SKO Ragunan. Bab 4 Pembahasan dan Analisis Bab ini merupakan bagian pembahasan mengenai kesesuaian aktivitas penyusunan anggaran SKO Ragunan dengan berbagai teori dan peraturan yang mengaturnya. Bab 5 Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulisan laporan magang ini yang berdasarkan pada pengetahuan penulis dan pengalaman yang didapat selama melaksanakan program magang yang mungkin berguna bagi semua pihak bersangkutan dengan program magang ini.



BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1

Definisi Anggaran Terdapat berbagai definisi tentang penganggaran, namun secara umum

penganggaran dapat (budgeting) dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumber daya keuangan. Menurut Freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating reseources to unlimited demands). Sedangkan menurut Nordiawan (2007) anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan: 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan, berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil (Nordiawan, 2007). 2.2

Sistem Penganggaran Berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan

terhadap pengelolaan keuangan Negara dipegang oleh presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kekuasaan tersebut kemudian dikuasakan kembali pada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan Universitas Indonesia


kekayaan negara yang dipisahkan, dan juga dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian Negara/lembaga yabg dipimpinnya. Dan salah satu tugas dari Menteri/Pimpinan Lembaga adalah menyusun rancangan anggaran kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. Terkait penyusunan APBN, menteri/pimpinan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga (RKA-K/L). rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan prestasi kinerja yang akan dicapai, dan disertai dengan perkiraan belanja tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan APBN tahun berikutnya (pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Proses penyusunan RKA-K/L diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga. RKA-K/L disusun berdasarkan Rencana Kerja K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Anggaran K/L. RKA-K/L harus memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Informasi kinerja paling sedikit harus memuat: program, kegiatan, dan sasaran kinerja. Sementara rincian anggaran paling sedikit harus disusun menurut: unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanjana, kelompok biaya, dan sumber pendanaan (pasal 6 PP No.90 Tahun 2010). Ketentuan mengenai format dan tatacara pengisian format RKA-K/L diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAUniversitas Indonesia


K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L termasuk Rencana Dana Pengeluaran Umum Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). Karena terdapat perbedaan dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), maka dokumen anggaran dalam lampiran PMK ini dibedakan menjadi: 1. RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagan Anggaran Kementerian/Lembaga 2. RDP-Bendahara Umum Negara adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban oemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolanya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses penyusunan dokumen anggaran tersebut, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran (budget preparation) yang mengatur 3 materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. 2.2.1

Pendekatan Penyusunan Anggaran Berdasarkan PMK No. 112 Tahun 2012 pendekatan penyusunan anggaran

yang digunakan dalam proses penganggaran meliputi pendekatan: 1. Penganggaran Terpadu. Penanggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyususnan anggaran lainnya yaitu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang



memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. 3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. 2.2.2

Klasifikasi Anggaran Berdasarkan PMK No. 112 Tahun 2012, anggaran diklasifikasikan

kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu: 1. Klasifikasi menurut organisasi.

Klasifikasi organisasi merupakan

pengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L. yang dimaksud organisasi adalah K/L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 dan perundangan yang berlaku. 2. Klasifikasi menurut fungsi. Klasifikasi anggaran menurut fungsi merinci anggaran belanja menurut fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. 3. Klasifikasi menurut belanja. Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggung jawaban /pelaporan anggaran. Namun, penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Tujuan penggunaan jenis belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran kedalam jenis-jenis belanja. Ketentuan jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Universitas Indonesia


Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar, jenis belanja terbagi dalam: Belanja Pegawai, Belanja barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain. 2.2.3

Proses Penetapan Pagu Belanja K/L Dalam rangka penyusunan APBN sebagaimana diamanahkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKA-K/L, terdapat tiga kali penetapan pagu dana untuk Kementerian Negara / Lembaga (K/L), yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L nya. Proses penetapan pagu indikatif dimulai dari Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kemudian K/L mengevaluasi angka dasar yang merupakan angka prakiraan maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya. Apabila terdapat program/kegiatan/output yang belum ada di tahun sebelumnya, K/L dapat mengajukan inisiatif baru. Angka dasar dan inisiatif baru yang diajukan K/L tadi akan di review oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, dengan Kemneterian Keuangan. Kemudian, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas menyusun pagu indikatif dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu indikatif yang sudah ditetapkan bersama dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk disampaikan kepada K/L. Untuk menyusun pagu anggaran, Menteri / Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-K/L) dengan berpedoman pada surat mengenai pagu indikatif dan kesepakatan trilateral meeting. Trilateral meeting

merupakan

proses

pertemuan

3

(tiga)

pihak

antara

Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. K/L menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Universitas Indonesia


Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN. Kemudian, Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja-K/L, dan hasil evaluasi K/L. Terkait alokasi anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKAK/L dan kemudian melakukan pembahasan dengan DPR yang difokuskan pada konsultasi inisiatif baru, dan penyesuaian atas usulan inisiatif baru. Kemudian dilakukan penelaahan RKA-K/L untuk berikutnya dihimpun oleh Kementerian keuangan, dimana hasil penelaahan tersebut digunakan untuk sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN serta dokumen pendukung pembahasan RAPBN, untuk kemudian dilakukan penyesuaian kembali oleh K/L. Hasil penyesuaian RKA-K/L tersebut disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan kemudian dijadikan dasar menyusun Keputusan Presiden mengenai Alokasi Anggaran K/L dan BUN. Pemerintah menetapkan Alokasi Anggaran K/L dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. 2.3

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

2.3.1

Tingkat Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam

sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output/keluaran dan outcome/hasil yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penerapan PBK mengacu pada struktur organisasi K/L. Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai merupakan kerangka PBK. Penerapan PBK dapat dilihat dalam dua tingkatan, yaitu Penerapan PBK Tingkat Nasional dan Penerapan PBK Tingkat K/L. Universitas Indonesia


Gambar 2.1 Kerangka PBK Sumber: PMK No. 112 Tahun 2012

•

Penerapan PBK Tingkat Nasional dan Mekanisme Pengalokasian Anggarannya Diagram 2.2 di atas pada bagian sebelah kiri menggambarkan

kerangka PBK pada tingkat nasional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. RKP sebagai dokumen perencanaan memberi informasi mengenai tujuan yang akan dilakukan Pemerintah untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan datang. RKP berisikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional. Dalam dokumen ini juga dinyatakan mengenai target kinerja dari prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional dimaksud; 2. Berdasarkan tujuan dalam prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional termasuk target kinerja yang akan dicapai, kemudian dihitung perkiraan kebutuhan anggarannya. Kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian target prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara; 3. Dengan mengacu pada fokus prioritas pembangunan nasional dan alokasi anggaran yang tersedia, maka kegiatan prioritas dirumuskan. Perumusan kegiatan prioritas tersebut meliputi: nama kegiatan prioritas, ouput (jenis beserta satuan ukur) dan volume output kegiatan; serta indikator kinerja kegiatannya;



4. Setelah rumusan tujuan kegiatan prioritas ditetapkan, barulah dihitung kebutuhan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang direncanakan secara rinci. Hasil yang diharapkan pada akhir tahun bahwa output-output kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa indikator kinerja kegiatan tercapai/tidak tercapai. •

Penerapan PBK Tingkat K/L dan Mekanisme Pengalokasian Anggarannya Diagram 3.1 diatas pada bagian sebelah kanan menggambarkan kerangka PBK tingkat K/L dengan penjelasan sebagai berikut: 1. K/L sesuai dengan rencana strategis-nya (Renstra) menugaskan Unit Eselon I sesuai bidang tugas yang diembannya; 2. Unit Eselon I merumuskan tujuan berupa: program yang dirancang sesuai bidang tugasnya, outcome yang dihasilkan, dan indikator kinerja utama program; 3. Atas dasar rumusan program tersebut baru dihitung kebutuhan anggaran untuk mendukung mewujudkan outcome program dan indikator kinerja utama program; 4. Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon II/satker di lingkungan Unit Eselon I berkenaan. Unit Eselon II/Satker merumuskan kegiatan berupa: nama kegiatan dalam rangka tugas-fungsinya dan/atau kegiatan dalam rangka prioritas pembangunan nasional, output kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan; 5. Atas dasar rumusan kegiatan tersebut, baru dihitung kebutuhan anggarannya untuk mewujudkan output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pengalokasian

anggaran

termasuk

kebutuhan

untuk

memenuhi kebutuhan dasar organisasi serta alokasi untuk kegiatan yang bersifat penugasan (kegiatan prioritas); 6. Penghitungan kebutuhan anggaran untuk masing-masing output kegiatan dalam komponen input dilakukan dengan mekanisme: Universitas Indonesia


a. Merinci dalam suboutput hanya jika output kegiatan tersebut merupakan hasil penjumlahan suboutput b. Merinci

dalam

komponen,

jika

output-nya

merupakan

tahapan/proses pencapaian output. c. Penyusunan komponen input ini harus memperhatikan relevansi dengan output yang dihasilkan. 2.3.2

Struktur Anggaran dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Struktur

anggaran

dalam

penerapan

PBK,

lebih

memperhatikan

keterkaitan secara jelas hubungan antara perencanaan dan penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up). Struktur anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L. Satu kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tugas fungsi yang diemban satker (bottom up). Hal ini harus sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan pada tingkat Organisasi Pemerintah yang telah dikoordinasikan oleh Unit-unit Organisasinya (top down) yang bertanggung jawab terhadap program. Bagian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai berikut: •

Program: a. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan penyesuaiannya. c. Rumusan program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan program yang ada dalam dokumen Renja-K/L.

•

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program: Universitas Indonesia


a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat program. b. Pendekatan

yang

digunakan

dalam

menyusun

IKU

Program

berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi dengan Kemeterian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja-K/L. •

Hasil (Outcome): a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dalam satu program. b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah program adalah: 1) Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi, misi dan tugas-fungsinya 2) Mendukung Sasaran Strategis K/L 3) Dapat dilakukan evaluasi c. Rumusan hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan hasil yang ada dalam dokumen Renja-K/L.

•

Kegiatan: a. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. b. Rumusan

kegiatan

hasil

restrukturisasi

tahun

2011

dan

penyesuaiannya. c. Rumusan kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L. •

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk memgukur ouput pada tingkat kegiatan.



b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. c. Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKK yang ada dalam dokumen Renja-K/L. •

Keluaran (Output): a. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. b. Rumusan output dalam dokumen RKA-K/L mengambil dari rumusan output yang ada dalam dokumen Renja-K/L. c. Rumusan output berupa barang atau jasa berupa: 1) Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap output yang mencerminkan tugas fungsi unit satker secara spesifik. 2) Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya kuantitas output yang dihasilkan. 3) Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output sesuai dengan karakteristiknya. d. Secara umum kriteria output adalah: 1. Mencerminkan sasaran kinerja satker sesuai tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional. 2. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh satker penganggung jawab kegiatan. 3. Bersifat spesifik dan terukur. 4. Untuk kegiatan fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi satker. 5. Untuk kegiatan penugasan (prioritas pembangunan nasional) menghasilkan output prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara nasional. Universitas Indonesia


6. Setiap kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis. 7. Setiap

didukung

output

olah

komponen

masukan

dalam

implementasinya. 8. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/L dengan mengacu pada pagu anggaran RKA-K/L atau alokasi anggaran K/L. e. Klasifikasi jenis output: Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap output pada RKA-K/L, maka jenis output dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 1. Output barang. Terdiri dari: a. Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan

barang

berwujud

dan/atau

berupa

jaringan.

Misalnya: jalan, jembatan. Bangunan, jaringan irigasi, dan lainlain. b. Output barang non infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya: kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi, dan lain-lain. 2. Output jasa. Terdiri dari: a. Output jasa regulasi yaitu output kegiatan yang dihasilkan dalam

rangka

prmbuatan

peraturan

atau

pendukung

administrasi birokrasi. Contoh: UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan lain-lain. b. Output jasa layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi. Contoh: layannan SIM, layanan SP2D, dan lain-lain. •

Proses pencapaian output terbagi dalam: a. Suboutput: 1. Suboutput pada hakekatnya merupakan output



2. Output yang dinyatakan sebagai suboutput adalah output yang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya 3. Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang sejenis yang dirangkum dalam satu output. 4. Banyaknya suboutput mencerminkan jumlah volume output. 5. Suboutput sifatnya opsional (boleh tidak digunakan) 6. Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis 7. Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri tidak memerlukan suboutput. b. Komponen: 1. Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output yang berupa paket-paket pekerjaan 2. Komponen bisa langsung mendukung pada output atau pada suboutput 3. Komponen disusun karena relevansinya terhadap pencapaian output, baik yang terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung 4. Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung dalam pencapaian output c. Subkomponen: 1. Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan komponen 2. Subkomponen sifatnya opsional (boleh tidak digunakan) d. Detil Belanja Detil belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja. Struktur anggaran dengan menggunakan pendekatan penggunaan berbasis kinerja (PBK) dapat digambarkan dengan gambar dibawah ini:



Gambar 2.2 Struktur Anggaran dalam Penerapan PBK Sumber: PMK 112 Tahun 2012

2.4

Dokumen Pendukung Penyusunan Anggaran Kegiatan Terdapat beberapa dokumen lain yang harus disusun terkait penyusunan

anggaran untuk sebuah kegiatan tertentu. Dokumen ini dibuat untuk masingmasing kegiatan berbeda yang dianggarkan oleh satu K/L atau satker dalam satu periode anggaran tertentu. Dokumen pendukung tersebut diantaranya KAK/TOR, RAB, RKA-K/L untuk satu kegiatan tersebut, dan POK untuk satu kegiatan tersebut. 2.4.1

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) Menurut PMK No. 112 tahun 2012, KAK/TOR harus disusun dengan

format:



Gambar 2.3 Format KAK Menurut PMK No. 112 tahun 2012 Sumber: PMK 112 Tahun 2012 Universitas Indonesia


Petunjuk Pengisian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Refference (TOR): Tabel 2.1: Petunjuk Pengisian KAK

Sumber: PMK No. 112 Tahun 2012 Universitas Indonesia


2.4.2

Rincian Anggaran Biaya (RAB) Berdasarkan PMK No. 112 tahun 2012, RAB harus disusun dengan

format: Tabel 2.2 Format RAB Menurut PMK No. 112 tahun 2012

Sumber: PMK 112 Tahun 2012 Universitas Indonesia


Petunjuk pengisian Rincian Anggaran Biaya (RAB): Tabel 2.3: Petunjuk Pengisian RAB

Sumber: PMK 112 Tahun 2012 Universitas Indonesia


Tabel 2.3: Petunjuk Pengisian RAB (Sambungan)

Sumber: PMK 112 Tahun 2012

2.4.3

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam

DIPA,

setelah

DIPA

disahkan

oleh

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PA/KPA menerbitkan POK. POK berfungsi sebagai: 1. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas; 2. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas; 3. Alat perencanaan kebutuhan dana; dan 4. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran. POK disusun berdasarkan DIPA dan SP RKA-K/L serta ketentuanketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. POK paling sedikit memuat uraian tentang: 1. Kode dan nama satker; 2. Kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, program dan nama program; 3. Kode dan nama kegiatan/output/sub output/komponen input/akun; 4. Kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kinerja kegiatan; 5. Rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya; 6. Sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan; 7. Tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontraktual dan non kontraktual); Universitas Indonesia


8. Rencana pelaksanaan kegiatan (time schedule) yang dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan.

Format POK berdasarkan lampiran II PMK No.164 tahun 2011 adalah:



Tabel 2.4: Format POK

Sumber: PMK No. 164/PMK.05/2011 Universitas Indonesia


Petunjuk Pengisian Operasional Kegiatan (POK): Halaman ini berisi informasi mengenai rincian kegiatan/belanja pada setiap satker. Pada Aplikasi POK pengisian data dilakukan mengikuti prinsip single entry, baik secara otomatis maupun manual karena sudah terintegrasi dengan aplikasi RKAKL-DIPA. Data yang diperoleh secara otomatis adalah data yang sudah tersedia melalui aplikasi RKAKL-DIPA, data tersebut adalah: [1] Diisi dengan Tahun Anggaran [2] Diisi dengan Nomor SP DIPA [3] Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program [4] Diisi dengan kode dan uraian kegiatan [5] Diisi dengan kode dan uraian lokasi kabupaten/kota [6] Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Kegiatan [7] Diisi dengan kode kegiatan, Output diikuti dengan uraian Output [8] Diisi dengan kode kegiatan, Output dan Sub Output diikuti dengan uraian Sub Output [9] Diisi dengan kode dan uraian Komponen Input [10] Diisi dengan kode dan uraian Sub Komponen Input [11] Diisi dengan kode dan uraian Akun [12] Diisi dengan kode dan nama KPPN [13] Diisi dengan volume setiap rincian belanja [14] Diisi dengan harga satuan setiap rincian belanja [15] Diisi dengan jumlah biaya dengan rumus = (Harga Satuan x Volume) [16] Diisi dengan Sumber Dana / Cara Penarikan (RM;RMP;PHLN;PNBP / PP;PLRK;LC) [17] Diisi dengan kode kewenangan (KP, KD, DK, TP atau UB) [21] Diisi dengan jumlah perkiraan sisa dana yang tidak dapat ditarik [22] Diisi dengan total kebutuhan dana untuk bulan januari sampai dengan desember yang dirinci berdasarkan program, kegiatan, output, sub output, komponen input, sub komponen input, akun dan rincian belanja [23] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun Universitas Indonesia


[24] Diisi dengan nama pejabat Eselon I Satker bersangkutan (optional sesuai dengan kebijakan masing-masing K/L) [25] Diisi dengan NIP pejabat Eselon I Satker yang bersangkutan (optional sesuai dengan kebijakan masing-masing K/L) [26] Diisi dengan Nama pejabat KPA [27] Diisi dengan NIP pejabat KPA Beberapa jenis data yang belum tersedia pada aplikasi RKAKL-DIPA sehingga harus diinput secara manual yaitu sebagai berikut: [18] Diisi dengan besaran alokasi pagu untuk pengadaan/pelaksanaan yang dilakukan secara Kontraktual [19] Diisi dengan besaran alokasi pagu untuk pengadaan/pelaksanaan yang dilakukan secara Non Kontraktual [20] Diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci berdasarkan program, kegiatan, output, sub output, komponen input, sub komponen input, akun dan rincian belanja. 2.5

Standar Biaya Khusus (SBK) Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK)

tahun 2009, yang disusun oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Anggaran, Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Standar Biaya dapat bersifat umum atau bersifat khusus. Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah. Standar Biaya Khusus (SBK) adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi SBK harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer); Universitas Indonesia


2. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; 3. Merupakan penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/ Lembaga; 4. Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dalam referensi RKAKL maupun detil kegiatan sepanjang masih berada di bawah program Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Negara / Lembaga; 5. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu. Langkah-langkah penyusunan Standar Biaya Khusus oleh Kementerian Negara/ Lembaga adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan diusulkan sebagai SBK sesuai dengan format kerangka utama Program dan Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan kriteria kegiatan yang telah ditentukan; 2. Menentukan

tahapan-tahapan

maupun

komponen-komponen

yang

merupakan bagian suatu kegiatan untuk pencapaian keluaran (output) kegiatan; 3. Mengalokasikan biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen input dengan mengacu pada SBU, HSPK dan Standar Biaya Lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; 4. Membuat Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB); 5. Menentukan indeks biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah keluaran (output) kegiatan; 6. Menandatangani

usulan

SBK

untuk

selanjutnya

diajukan

oleh

Kementerian Negara/Lembaga c.q. Sekretaris ]enderal/Sekretaris Utama kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan data pendukung yang terkait dengan TOR dan RAB yang dapat dipertanggungjawabkan.



Kerangka Utama Program dan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai data pendukung harus disampaikan dalam setiap usulan SBK. Kerangka Utama Program dan Kegiatan menjelaskan keterkaitan usulan SBK Kementerian Negara/Lembaga dengan Program / sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan dan keluaran (output) pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) memuat latar belakang, tujuan, keluaran (output) kegiatan dan manfaat (outcome), sedangkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) memuat lebih rinci komponen biaya satuan dan spesifikasi input/output dalam suatu kegiatan. Penyusunan Kerangka Utama Program dan Kegiatan, Kerangka Acuan Kegiatan, dan Rincian Anggaran Biaya berpedoman pada format dan penjelasan serta tata cara pengisian sebagai berikut:



2.5.1

Format KAK / TOR dengan Standar Biaya Khusus (SBK)

Gambar 2.4 Format TOR Menurut Petunjuk Penyusunan SBK Sumber: Petunjuk Penyusunan SBK Dirjen Anggaran, 2009 Universitas Indonesia


Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan. Tata cara pengisian format Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) adalah sebagai berikut: •

Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklafur Kementerian Negara/Lembaga.

•

Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unit Eselon I yang bersangkutan.

•

Program, diisi dengan nama program.

•

Sasaran Program, diisi dengan sasaran program dalam Renja K/L atau RKP.

•

Usulan SBK : diisi sesuai dengan posisi (level) usulan SBK serta keterkaitan dengan kegiatan, sub kegiatan dan detil kegiatan.

•

Sistematika Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference)

1. Latar Belakang Menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Strategis Kementerian

Negara/Lembaga,

dan

Tugas

Fungsi

Kementerian

Negara/Lembaga, sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. 2. Kegiatan yang dilaksanakan Universitas Indonesia


Menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan. 3. Maksud dan Tujuan Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif; serta manfaat (outcome) kegiatan. 4. Indikator Keluaran dan Keluaran Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) serta volume dan satuan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif). Misalnya: 50 km, 40 m2, 20 orang, dll. 5. Cara Pelaksanaan Kegiatan Menjelaskan bagaimana (how) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan. 6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Menjelaskan dimana (where) kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan Menjelaskan siapa (who) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanya. 8. Jadwal Kegiatan Menjelaskan

berapa

lama

dan

kapan

(when)

kegiatan

tersebut

dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan. 9. Biaya Berisikan total biaya (how much) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR. 10. Penandatangan TOR Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Universitas Indonesia


2.5.2 Format RAB dengan Standar Biaya Khusus (SBK) Tabel 2.5 Format RAB Menurut Petunjuk Penyusunan SBK

Sumber: Petunjuk Penyusunan SBK Dirjen Anggaran, 2009 Universitas Indonesia


Rincian Anggaran Biaya (RAB) sekurang-kurangnya memuat komponen masukan (input) dari kegiatan baik berupa honorarium dan operasional (termasuk pemeliharaan dan perjalanan, serta asuransi kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri dan mempunyai resiko tinggi), volume dan satuan ukur, harga per satuan ukur, jumlah biaya masing-masing komponen serta perhitungan biaya satuan dan total biaya yang menunjukkan biaya keluaran (output). Tata cara pengisian format Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: •

Kementerian

Negara/Lembaga,

diisi

dengan

nama

Kementerian

Negara/Lembaga. •

Unit Organisasi, diisi dengan nama Unit Eselon I yang bersangkutan.

•


•

Sasaran Program, diisi dengan sasaran program sesuai dengan Renja K/L atau RKP.

•

Usulan SBK diisi dengan uraian kegiatan yang diusulkan.

•

Indikator keluaran diisi dengan uraian pencapaian keluaran.

•

Keluaran kegiatan diisi dengan volume keluaran kegiatan dan satuan ukur seperti dalam contoh sebagai berikut : Tabel 2.6: Contoh Satuan Ukur

Sumber: Petunjuk Penyusunan SBK Dirjen Anggaran 2009 Universitas Indonesia


•

Kolom No.1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang diusulkan.

•

Kolom No.2 diisi dengan nama dan kode kegiatan atau sub kegiatan.

•

Kolom No.3 diisi dengan satuan ukur keluaran, contohnya: m2, km, orang, dll.

•

Kolom No.4 diisi dengan volume keluaran dari nomor 3.

•

Kolom No.5 diisi dengan Akun Pengeluaran.

•

Kolom No.6 diisi komponen-komponen kegiatan dan/atau tahapan dalam rangka pencapaian keluaran (output) kegiatan, dan rincian biaya.

•

Kolom No.7 diisi dengan satuan ukur dari biaya, contohnya: honor narasumber adalah orang/jam, ATK adalah per kegiatan, konsumsi adalah per peserta.

•

Kolom No.8 diisi dengan biaya per satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBU, HSPK dan Standar Biaya Lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

•

Kolom No.9 diisi dengan volume dari satuan ukur (nomor 7).

•

Kolom No.10 diisi dengan jumlah biayayaitu perkalian dari nomor 8 dan nomor 9.

•

Kolom No.11 diisi dengan indeks biaya, yaitu biaya untuk menghasilkan volume keluaran yang dirinci per Akun Pengeluaran.

•

Kolom No.12 diisi dengan keterangan, tercakup situasi dan kondisi bagaimana suatu kegiatan dapat dilaksanakan.

2.6

Dukungan Teknologi Informasi dalam Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel,

terintegrasi dan berbasis kinerja, perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai, baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi). Dukungan teknologi informasi sangat membantu dalam proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L

seperti:

standardisasi

format

dokumen

RKA-K/L,

inventarisasi/konsolidasi data dan memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi serta penyerdahanaan prosedur. Dalam rangka penyusunan dan Universitas Indonesia


penelaahan RKA-K/L, aplikasi yang digunakan sekarang ini adalah sebagai berikut : 1. Aplikasi RKA-K/L - DIPA Aplikasi ini digunakan satker untuk menyusun kertas kerja RKA-K/L di tingkat satker, dengan cara mengisi worksheet yang terdapat dalam aplikasi ini. Di tingkat eselon I, aplikasi akan menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan cara mengkompilasi data KK RKA-K/L satker yang ada dalam lingkup eselon I tersebut. Di tingkat K/L, aplikasi ini akan menghasilkan RKA-K/L bersangkutan. 2. Aplikasi Target dan Realisasi PNBP (TR-PNBP) Aplikasi ini digunakan untuk merekam data target dan realisasi PNBP di K/L. Data tersebut akan membentuk disimpan dalam database PNBP yang terintegrasi dengan aplikasi RKA-K/L – DIPA. Data yang ada dalam aplikasi ini dapat diekspor ke aplikasi RKA-K/L - DIPA. 3. Aplikasi Standar Biaya Keluaran (SBK) Aplikasi ini digunakan K/L dalam rangka menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk suatu output. Data yang telah dihasilkan dengan aplikasi ini (detail belanja untuk output yang dibuat SBK-nya) akan menjadi referensi dalam aplikasi RKA-K/L – DIPA. 4. Aplikasi Surat Penetapan RKA-K/L (SP RKA-K/L) RKA-K/L yang telah disetujui melalui proses penelaahan, oleh Direktorat Jenderal Anggaran akan di-upload ke dalam database SP RKA-K/L. Dari aplikasi ini dihasilkan dokumen SP RKA-K/L dan catatan penelaahan. Konsolidasi data dilakukan untuk menghimpun/menggabung data yang tersebar dalam beberapa institusi/satker yang berada di bawahnya. Konsolidasi data RKA-K/L difasilitasi dengan Aplikasi RKA-K/L – DIPA. Setelah data Kertas Kerja (KK) RKA-K/L dari satker yang berada dibawahnya terkumpul, unit eselon I akan menghimpun/menggabung data tersebut dengan fasilitas aplikasi RKA-K/L – DIPA. Universitas Indonesia


BAB 3 AKTIVITAS PELAKSANAAN MAGANG

3.1

Gambaran Umum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

3.1.1

Sejarah Singkat Kemenpora Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan

dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana penelusuran tim tentang sejarah pengelolaan kegiatan olahraga dan pemuda oleh negara diketahui pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Istilah pendidikan jasmani dipergunakan dalam lingkungan sekolah sedangkan istilah olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945. 3.1.2

Struktur Organisasi Kemenpora Sejak pertama kali dibentuk pada Tahun 1946 dalam Kabinet Sjahrir II,

Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri dengan nama Menteri Negara Urusan Pemuda. Sempat dihapuskan pada Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999 – 2001 dan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001 – 2004, Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga didirikan kembali pada Kabinet Indonesia Bersatu untuk Tahun 2001 – 2004 dengan dipimpin oleh Bapak Adhyaksa Dault, S.H., M.Si. Saat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga masih tetap berdiri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (Tahun 2009 – 2014) dengan dipimpin oleh Bapak Andi A. Malarangeng. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membawahi 1 sekretariat, 5 deputi, 4 staf ahli, dan 1 inspektorat. Berikut bagan struktur organisasi Kemenpora: Universitas Indonesia


Gambar 3.1: Struktur Organisasi Kemenpora Sumber: Power Point Struktur Kemenpora Juli 2011



3.1.3

Struktur Organisasi Deputi III dan Asdep Sentra Keolahragaan Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pemuda

dan

Olahraga

(PERMENPORA) Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora terdiri atas 11 bagian, yaitu: a. Sekretariat Kementerian b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda c. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda d. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga f. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan g. Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga h. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Keolahragaan j. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga k. Inspektorat Bagian Asisten Deputi Sentra Keolahragaan (Asdep Sentra) berada di bawah

Deputi III, yaitu Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Deputi III

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembidayaan olahraga. Berdasarkan Permenpora No.193 Tahun 2010 pasal 228 disebutkan bahwa Deputi III terdiri atas 5 Asisten Deputi (Asdep), yaitu: a. Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus b. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan c. Asisten Deputi Olahraga Rekreasi d. Asisten Deputi Industri Olahraga e. Asisten Deputi Sentra Keolahragaan Berikut bagan struktur organisasi Deputi III dan Asdep Sentra Keolahragaan:



Gambar 3.2: Struktur Organisasi Deputi III / Asdep sentra Keolahragaan Sumber: Power Point Struktur Kemenpora Juli 2011 Universitas Indonesia


3.1.4

Gambaran Umum Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan merupakan salah satu

konsentrasi dari kegiatan Asisten Deputi (Asdep) Sentra Keolahragaan, dan berada dibawah dibawah Bagian Sentra Olahraga Pendidikan. Sekolah atlet ragunan diresmikan tanggal 15 Januari 1977 di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. MOU pertama sekolah ini ditandatangani oleh Bapak H. Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta tahun 1977), D.Suprayogi (Ketua Koni Pusat Tahun 1977), dan Bapak Syarif Thayeb (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977). Saat ini terdapat 5 (lima) buah SKO yang terus berkembang dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. SKO tersebut adalah SKO Ragunan, SKO Kalimantan Timur, SKO Sumatera Selatan, SKO Riau, dan SKO Jawa Timur. Namun diantara kelima SKO tersebut hanya SKO Ragunan yang dibiayai dari APBN sementara SKO lain dibiayai oleh APBD dengan bantuan dispora di lokasi masing-masing. Sekolah ragunan memiliki visi yaitu: Menghasilkan anak bangsa yang unggul dalam prestasi olahraga dan akademik berdasarkan iman dan taqwa melalui bimbingan dan pelayanan yang prima. Sebagaimana visi tersebut Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan telah melahirkan banyak atlet-atlet nasional, seperti Susi Susanti, Yayuk Basuki, Frederika Girsang, dan masih banyak lagi (sekolah-atlet-ragunan.webs.com). Selain itu, masih terdapat atlet muda lainnya yang memiliki banyak prestasi di cabang olahraga masing-masing seperti: 1. Cabang Olahraga Tenis: Wisnu Adi Nugroho (Kelas 3 SMU Ragunan) Penyelamat Tim Davis Indonesia (2012), Juara I Pada ATF Abu Dhabi U – 18 Tahun 2012 yang diikuti Oleh 20 Negara. 2. Cabang Olahraga Panahan: RINA DEWI PUSPITA SARI (ex SKO Ragunan, peraih 2 kali tiket Olimpiade 2004 di Athena & 2008 di Beijing, Peraih Medali Emas SEA Games Perorangan sejak Tahun 2003 - 2009). 3. Cabang Olahraga Atletik: FRANKLIN BURUMI (ex SKO Ragunan) Peraih 3 Medali Emas SEA Games 2011 Nomor 100m, 200m, 4x100m.



4. Cabang Olahraga Sepak Bola: KURNIA MEGA, ABDULRAHMAN, RAMDANI LESTALUHU, ANDRITANY (ex SKO Ragunan) OKTO MANIANI (ex PPLP Papua) GUNAWAN DWI CAHYO (ex PPLP Jawa Tengah) Medali Perak SEA Games 2011. 5. Cabang Olahraga Bola Basket: JECKLIEN IBO (ex SKO Ragunan) Peraih 6 Award Jawa Pos WNBL Indonesia 2012 (sebagai MVP, Defensive Player, Sportmanship, WNBL Indonesia 2012 First Team, Top Rebound, Top Block. Dan Pemain SEA Games 2011. WULAN AYU NINGRUM (ex SKO Ragunan) Pemain SEA Games 2001, 2003, 2005, 2011 (sebagai Kapten Tim). 6. Cabang Olahraga Bulu Tangkis: M. AHSAN (ex SKO Ragunan) Pemain Ganda Putra Tim Thomas Indonesia, Tim Sudirman, Medali Emas Ganda Putra dan Perorangan SEA Games 2011; LINDA WENI (ex SKO Ragunan) Medali Perak Tim Indonesia SEA Games Perorangan dan Beregu. Dan pemain Tim Uber Indonesia. 7. Cabang Olahraga Taekwondo: MERRY WANDA (ex SKO Ragunan) Peraih Medali SEA Games 2007 (Perunggu), 2009 (Emas), 2011 (Emas) ; LIA KARINA. M (ex SKO Ragunan) Peraih Medali SEA Games 2011 (Perak) ; JULIUS FERNANDO (ex SKO Ragunan) Peraih Medali SEA Games 2011 (Perunggu). 8. Cabang Olahraga Loncat Indah: SARI AMBARWATI (ex SKO Ragunan) Medali Perunggu SEA Games 2011; HERLYANI DIAS S (ex SKO Ragunan) Medali Emas SEA Games 2003; SHENNY RATNA AMELIA ( ex SKO Ragunan) Medali Emas SEA Games 2001 & 2007 Olimpide Sydney . 9. Cabang Olahraga Bola Voli: BERLIAN MARSHELLA (ex SKO Ragunan) Medali Perunggu SEA Games 2009 & 2011; Rianita (ex SKO Ragunan) Medali Perunggu SEA Games 2007 & 2009. 10. Cabang Olahraga Renang: M. AKBAR NASUTION (ex SKO Ragunan) Medali Perak SEA Games 2005, 2007, 2009, 2011; PETROL APOSTEL (ex SKO Ragunan) Medali Emas SEA Games 2011.



11. Cabang Olahraga Sepaktakraw: RIZAL (ex SKO Sidoarjo) Medali Emas SEA Games 2011 . Sampai dengan Juli 2012, SKO Ragunan memiliki 200 orang siswa / atlet yang masih aktif terdaftar sebagai siswa di SKO Ragunan yang tersebar dalam 14 cabang olahraga. secara ringkas, berikut adalah daftar jumlah atlet dalam cabang olahraga masing-masing: Tabel 3.1 : Daftar Jumlah Atlet

Cabang Olahraga

Jumlah Atlet

Cabang Olahraga

Jumlah Atlet

Atletik Bola Basket Bola Voli Loncat Indah Renang Tenis Meja Bulutangkis

16 13 16 6 16 14 16

Sepak Bola Senam Panahan Taekwondo Tenis Pencak Silat Gulat

25 22 9 17 10 10 10

Sumber: Disusun oleh Penulis

Struktur organisasi dan kepengurusan dalam SKO Ragunan merupakan gabungan dari Kemenpora, dari Kemendiknas, dan juga dari tenaga ahli lain yang memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan kebutuhan. Secara garis besar, berikut merupakan struktur organisasi di SKO Ragunan:

Gambar 3.3 : Struktur Organisasi SKO Ragunan Sumber: Disusun oleh Pemulis Universitas Indonesia


3.2

Proses Perencanaan Anggaran Kegiatan SKO Ragunan Proses perencanaan anggaran untuk kegiatan di asdep sentra terbagi dalam

beberapa tahap yang menghasilkan dokumen yang berbeda-beda. Tahap perencanaan ini dimulai dengan pembuatan Term of Refference (TOR) yang memberikan informasi mengenai kegiatan yang dianggarkan. Tahap kedua dalam perencanaan anggaran adalah pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dokumen ini merupakan rincian biaya yang akan dikeluarkan terkait kegiatan yang dianggarkan. Tahap ketiga adalah pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L). RKA-K/L merupakan gabungan dari berbagai anggaran dari berbagai kegiatan yang berbeda. RKA-K/L ini dibuat dengan menggunakan aplikasi bernama Aplikasi RKA-K/L – DIPA. Tahap terakhir dalam perencanaan anggaran adalah proses penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. 3.2.1

Term of Reference (TOR) TOR merupakan dokumen awal yang disiapkan dalam perencanaan

anggaran dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini berisikan tentang penjelasan dan informasi mengenai kegiatan yang dianggarkan. Informasi yang dituliskan didalam TOR seperti: pelaksanaan kegiatan (what), maksud dan tujuan kegiatan (why), cara pelaksanaan kegiatan (how),

tempat pelaksanaan

kegiatan (where), pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan (who), jadwal kegiatan (when), serta biaya yang akan dikeluarkan terkait kegiatan yang bersangkutan. Secara lebih rinci, isi dan susunan TOR dapat dibentuk berbeda-beda disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Umumnya, isi dari sebuah TOR adalah: 1. Latar belakang ( why ) Bagian ini berisikan latar belakang dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam bagian ini disebutkan dasar hukum, dan gambaran umum Universitas Indonesia


dari kegiatan yang dilakukan. Pada bagian dasar hukum disebutkan berbagai undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, dan atau peraturan lainnya yang mendasari kebutuhan diadakannya kegiatan bersangkutan. Beberapa contoh peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah: •

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

•

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

•

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

•

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

•

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004

•

Keputusan

Menteri

Negara

Pemuda

dan

Olahraga

Nomor

PER.193/MENPORA/II/2010 tentang Perubahan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: PER.001/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga •

Program Kerja Asdep Sentra Keolahragaan Tahun 2013

Bagian kedua dari latar belakang adalah Gambaran Umum. Sebagaimana namanya, pada bagian gambaran umum diceritakan mengenai gambaran singkat mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan terkait dengan peraturan yang mendasarinya. Berdasarkan peraturan yang menjadi latar belakang, pada bagian gambaran umum dijelaskan perlunya diadakan kegiatan tertentu untuk memenuhi tujuan-tujuan dari Kemenpora. Selanjutnya, dijelaskan juga bagaimana keterkaitan program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai instansi-instansi yang terkait dengan pembinaan SKO Ragunan, serta pihak-pihak yang dibutuhkan dalam menjalanakan pendidikan dan pelatihan Sekolah Ragunan. Beberapa pihak yang terlibat antara lain pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, koordinator asrama putra dan putri, atlet, pelatih, asisten pelatih, psikolog, dokter, petugas bidang akademik, petugas bidang Universitas Indonesia


evaluasi, petugas bidang teknis program latihan, paramedik, masseur, pengawas asrama, pengawas harian, tukang cuci, petugas kebersihan, petugas ruang fitnes dan kesekretariatan, dan petugas pemanduan bakat. 2. Kegiatan yang dilaksanakan ( what ) Bagian ini berisikan 3 (tiga) hal yaitu uraian kegiatan dan keluaran, indikator kinerja, serta batasan kegiatan. Pada bagian uraian kegiatan dan keluaran dijelaskan sedikit tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan apa yang akan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan SKO Ragunan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SMP/SMA Negeri (khusus olahragawan) Ragunan di Jakarta. SKO Ragunan adalah sekolah olahraga pertama di Indonesia. Dalam sekolah ini siswa mendapatkan berbagai pelatihan dibidang cabang olahraga tertentu sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing siswa, sebagai bekal bagi para siswa tersebut untuk dapat menjadi atlet profesional. Siswa dan siswi SKO Ragunan dapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menjalankan seleksi terlebih dahulu untuk dapat diterima disekolah ini. Setelah diterima, siswa dan siswi akan diberikan fasilitas biaya perjalanan untuk dapat tiba di SKO Ragunan dari daerahnya masing-masing. Selain mendapatkan pelatihan, siswa juga mendapatkan pendidikan akademis sebagaimana sekolah umum SMP dan SMA lainnya. Selain itu, para siswa dan siswi SKO Ragunan juga akan tinggal di asrama yang telah disediakan di Ragunan. Hal tersebut yang menbedakan kegiatan SKO Ragunan dengan PPLP dan atau PPLM. Untuk tahun 2013 SKO Ragunan memiliki 14 cabang olahraga untuk dibina. Cabang olahraga tersebut adalah Atletik, Gulat, Bola Voli, Panahan, Tenis Meja, Bola Basket, Loncat Indah, Sepak Bola, Taekwondo, Renang, Senam, Tenis, Bulutangkis, dan Pencak Silat. Masing-masing siswa akan diberikan pelatihan sesuai dengan cabang olahraga yang mereka minati. Masing-masing cabang olahraga akan dibina oleh pelatih dan asisten pelatih yang berbeda-beda. Universitas Indonesia


Pada bagian indikator kinerja disebutkan berbagai indikator kinerja sebagai salah satu instrumen dalam mengukur output dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu contoh indikator kinerja terkait SKO Ragunan adalah: •

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

•

Pembentukan panitia

•

Pelaksanaan

•

Evaluasi kegiatan

•

Pelaporan

Bagian ketiga dari kegiatan yang dilaksanakan (what) adalah batasan kegiatan. Dalam batasan kegiatan dijelaskan ruang lingkup dari kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Terkait SKO Ragunan, batasan kegiatannya adalah khusus menyelenggarakan

pendidikan

dan

pelatihan

SMP/SMA

(khusus

olahragawan) Ragunan di Jakarta. 3. Maksud dan Tujuan ( why ) Pada bagian ini dijelaskan mengapa kegiatan ini perlu untuk dilaksanakan, maksud dan tujuan dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SKO Ragunan. Maksud kegiatan adalah: •

Mencukupi pembiayaan konsumsi atlet sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing cabang olahraga

•

Memberikan peralatan latihan dan pertandingan olahraga yang sesuai dengan standar cabang olahraga

•

Memberikan kesejahteraan kepada pelatih yang sesuai, sehingga mampu memberikan pelatihan secara maksimal kepada atlet

•

Meningkatkan

intensitas

pelaksanaan

tryout

cabang

olahraga

SMP/SMA Negeri Ragunan di tingkat nasional dan internasional •

Meningkatkan intensitas pelaksanaan tryout akademik SMP/SMA Negeri Ragunan sehingga memberikan peluang kepada atlet untuk naik kelas dan lulus Ujian Nasional dengan nilai yang baik.

Tujuan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan SKO Ragunan ini adalah:



•

Menghasilkan olahragawan nasional yang mempunyai kepribadian dan semangat olahragawan sejati

•

Meningkatkan prestasi olahraga dan akademik setinggi-tingginya serta meningkatkan disiplin baik disekolah, asrama, maupun di lapangan.

4. Indikator keluaran, volume dan satuan. Contoh indikator keluaran terkait kegiatan pelatihan di SKO Ragunan adalah: •

Meningkatnya

prestasi

dalam bidang

olahraga

sehingga

mampu

berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional •

Terciptanya olahragawan yang handal untuk mewakili Indonesia pada event-event internasional

•

Meningkatnya daya juang dan mental tanding pada atlet yang menjalani pendidikan dan pelatihan

•

Meningkatnya prestasi olahraga dan akademik setinggi-tingginya, serta meningktanya disiplin baik disekolah, asrama, maupun dilapangan.

Volume dan satuan dari kegiatan SKO Ragunan adalah 200 atlet yang dibina dalam pendidikan dan pelatihan SMP/SMA Negeri (khusus olahragawan) Ragunan di Jakarta. 5. Cara pelaksanaan kegiatan ( how ) Bagian ini berisikan tentang metode pelaksanaan penerimaan siswa baru, prosedur tes dan penerimaan siswa baru, serta tahapan kegiatan SMP/SMA Negeri Ragunan yang terdiri atas tes penerimaan, pelaksanaan diklat, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 6. Tempat pelaksanaan ( where ) Tempat pelaksanaan kegiatan berada di Gelanggang Olahraga Ragunan, Jakarta Selatan



7. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan ( who ) Untuk kegiatan SKO Ragunan, pelaksana kegiatan adalah Kepala Bidang Peningkatan Mutu Atlet Berbakat. Penanggung jawab kegiatan adalah Asisten Deputi Sentra Keolahragaan, dan penerima manfaat adalah 200 orang siswa dan siswi SKO Ragunan, untuk 14 cabang olahraga. 8. Jadwal kegiatan ( when ) Waktu pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ( 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013) dipotong libur untuk puasa dan lebaran. Penerimaan siswa baru SKO Ragunan dilakukan setiap tahunnya untuk menggantikan posisi siwa dan siswi yang telah lulus sehingga jumlah seluruh siswa SKO Ragunan tetap 200 orang. Anggaran terbaru sampai saat laporan ini ditulis adalah anggaran untuk tahun 2013. 9. Biaya ( how much ) Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SMP/SMA Negeri Khusus Keolahragaan Ragunan dibebankan pada APBN. Biaya untuk pelaksanaan sekolah SMP/SMA Ragunan dapat berbeda setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap tahun. Untuk tahun 2013 biaya pelaksanaan sekolah SMP/SMA Ragunan dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dengan perincian biaya terlampir berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB). 3.2.2

Rincian Anggaran Biaya (RAB) RAB merupakan daftar rincian dari biaya yang akan dikeluarkan untuk

kegiatan SKO Ragunan. Rincian ini disusun berdasarkan standar biaya yang ditetapkan menteri keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyusunan RAB SKO Ragunan, asdep sentra melakukan perhitungan biaya dengan mengacu pada standar biaya tertinggi yang ditetapkan Kementerian Keuangan berupa Standar Biaya Umum (SBU). Namun terdapat satu tahap, yaitu tahap penerimaan siswa baru yang membutuhkan penggunaan Standar Biaya



Khusus (SBK). Dalam RAB dirinci biaya apa saja yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan disertai dengan keterangan dari komponen-komponen biaya tersebut. Pada awalnya penyusunan RAB dilakukan daengan menggunakan bantuan Mc.Excel untuk mempermudah dalam proses revisi. Setelah RAB sudah disusun dengan benar dan tidak akan mengalami revisi, RAB tersebut akan diinput dalam program RKA-K/L DIPA yang nantinya akan membentuk RKAK/L. Terkait dengan kegiatan SKO Ragunan, jumlah uang yang dianggarkan dibagi dalam 6 (enam) pos akun biaya, yaitu Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja

Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Sewa,

Belanja Jasa Profesi, dan Belanja Perjalanan Lainnya. Dalam akun Belanja Bahan, terdapat biaya untuk pembelian bahan-bahan habis pakai yang dapat digunakan dalam kegiatan SKO Ragunan. Salah satu contoh biaya dalam akun ini adalah biaya pembelian ATK seperti pembelian kertas, tinta, map, dan lain sebagainya, serta biaya pembelian kebutuhan sehari-hari atlet seperti pembelian pasta gigi, sikat gigi, sabun, sampo, dan lain sebagainya. Untuk pos akun Belanja Honor Output Kegiatan digunakan untuk membiayai honor untuk pelaksana kegiatan seperti penanggung jawab kegiatan, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dari pelaksana SKO Ragunan. Terkait biaya honor ini, biaya akan dibayarkan setiap bulannya kepada orang-orang yang bersangkutan. Dan sebagai pelengkap, terkait dengan biaya ini terdapat daftar nominatif yang terdiri dari nama-nama pengarah, penganggung jawab, ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang terlibat, jabatannya dalam kegiatan, besar honor perbulan yang akan diterima, dan info lainnya. Pos akun ketiga adalah Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Dalam akun ini berisikan belanja untuk kebutuhan SKO Ragunan untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Salah satu contoh belanja dalam akun ini adalah belanja perlengkapan sekolah siswa, belanja obat-obatan poliklinik, pembelian seragam sekolah atlet, pembelian seragam sekolah pelatih dan asisten pelatih, pembelian kostum latihan, pembelian kostum pertandingan, pembelian sepatu latihan dan sepatu pertandingan, serta biaya pengadaan peralatan/perlengkapan latihan dan Universitas Indonesia


pertandingan untuk keempat belas cabang olahraga yang ada di SKO Ragunan. Pos akun keempat adalah Belanja Sewa, yang terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk SKO Ragunan. Belanja sewa ini dianggarkan untuk dibayar perbulan untuk setiap unit kendaraan yang disewa. Pos akun yang keempat adalah Belanja Jasa Profesi. Akun ini berisikan pemberian honor atas jasa profesi tertentu yang terlibat dalam pengurusan baik sekolah maupun asrama di Ragunan. Contoh biaya dalam akun ini adalah pembayaran jasa koordinator asrama, jasa pelatih, asisten pelatih, jasa psikolog, jasa dokter, jasa bidang akademik, jasa bidang evaluasi, jasa bidang teknik program latihan, jasa paramedik, jasa tukang cuci, dan lain sebagainya. Untuk akun ini, sama hal nya dengan pembayaran honor di akun biaya operasional lain, juga dibayarkan secara bulanan, langsung kepada orang yang bersangkutan. Pos akun yang terakhir adalah Belanja Perjalanan Lainnya. Akun ini digunakan untuk membiayai perjalanan dan uang saku selain biaya perjalanan yang masuk dalam biaya perjalanan dinas. Jika dalam biaya perjalanan dinas diperuntukkan untuk pegawai kementerian atau pegawai negeri sipil (PNS), akun biaya perjalanan lain ini diperuntukkan untuk membiayai perjalanan untuk atlet, pelatih, asisten pelatih, wali cabang, serta petugas pemandu bakat yang juga merupakan bagian dari kegiatan SKO Ragunan. Termasuk dalam pos akun ini adalah uang saku dan uang harian untuk atlet, pelatih, asisten pelatih, dan petugas pemandu bakat, begitupun dengan biaya penginapan jika dibutuhkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, biaya pemanggilan atlet yang lulus seleksi dari daerahnya masing-masing (dari 33 provinsi di Indonesia), serta biaya pemulangan jika sudah lulus nantinya, sudah dianggarkan dari awal, sebelum tahun anggaran berjalan. Terkait biaya perjalanan di akun ini, dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu biaya perjalanan untuk dalam pulau jawa dan biaya pemanggilan untuk luar pulau jawa. Hal ini dilakukan pada awal perencanaan untuk lebih memudahkan dalam perkiraan biaya perjalanan yang akan dikeluarkan, dimana biaya perjalanan sesungguhnya baru akan dapat diketahui setelah penerimaan siswa SKO Ragunan telah dilakukan.



3.2.3

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) RKA-K/L merupakan gabungan dari berbagai macam anggaran kegiatan

dari berbagai deputi yang ada dalam satu Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pemuda dan Olahraga (kemenpora). Berbeda dengan dokumen perencanaan sebelumnya yang dibuat secara manual dengan menggunakan Mc. Excel, RKAK/L dibuat dengan aplikasi bernama RKA-K/L DIPA. Normalnya, aplikasi ini digunakan oleh seluruh satker dan kementerian serta badan pemerintahan lainnya. Aplikasi ini digunakan untuk menyamakan bentuk RKA-K/L yang dibuat untuk berbagai kegiatan yang merupakan bentuk penggunaan APBN. RKA-K/L ini dibuat dengan memasukkan berbagai RAB dari kegiatan yang dianggarkan dalam sebuah tahun anggaran, untuk digabungkan dengan kegiatan lainnya di satu kemenpora, maka jadilah RKA-K/L untuk satu kemenpora. Namun pada dasarnya, RKA-K/L ini disusun terlebih dahulu oleh masing-masing pelaksana kegiatan, seperti masing-masing asisten deputi dalam kemenpora. Jika seluruh asdep telah menginput daftar belanja (RAB) kedalam aplikasi ini, baru dapat dilihat RKA-K/L kemenpora secara keseluruhan. Berikut adalah proses penyusunan RKA-K/L dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA untuk tahun anggaran 2013:

Gambar 3.4 RKA-K/L DIPA Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013 Universitas Indonesia


1. Untuk dapat memasukkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kedalam aplikasi, pilih ‘Form Belanja’ dari menu ‘RKAKL 2013’ dibagian kiri atas aplikasi RKA-K/L

Gambar 3.5 Menu Form Belanja Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

2. Pilih Satuan Kerja sebagai penanggung biaya dari kegiatan yang akan dilakukan, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, No. satker 664319

Gambar 3.6 Menu Pemilihan Satker Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013 Universitas Indonesia


3. Langkah pertama adalah pemasukkan kegiatan/output, yaitu dengan menu ‘rekam kegiatan/output’

Gambar 3.7 Menu Pengisian Program Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

4. Pilih kegiatan yang sesuai, yaitu kegiatan No. 3823 program Pengembangan Sentra Keolahragaan, dengan output 001, yaitu PPLP/PPLM yang Difasilitasi Menjadi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi

Gambar 3.8 Daftar Pilihan Output Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



5. Selanjutnya, klik menu isian ‘kodeIB’ dan pilih kode IB No. 00 untuk base line.

Gambar 3.9 Menu pilihan KodeIB Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

6. Selanjutnya pilih lokasi, yaitu kantor pusat Kemenpora DKI Jakarta dengan kode 01.00

Gambar 3.10 Menu Pemilihan Lokasi Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



7. Kemudian, pilih menu ‘kewenangan’. Sesuai dengan lokasinya di kantor pusat Kemenpora, kewenangan yang bisa dipilih adalah ‘Kantor Pusat’.

Gambar 3.11 Menu Pemilihan Kewenangan Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

8. Kemudian, hasil kegiatan/output yang akan muncul adalah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.12 Hasil Pemasukkan Program Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



9. Setelah kegiatan/output dipilih, langkah selanjutnya adalah memasukkan suboutput dengan menu ‘rekam suboutput’. Terkait kegiatan SKO Ragunan ini suboutput yang dimasukkan adalah soboutput khusus untuk Asdep Sentra Kelahragaan.

Gambar 3.13 Menu Rekam Sub Output Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

10. Setelah suboutput, memasukkan komponen dengan memilih ‘Rekam Komponen’. Isi uraian komponen dengan ‘Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah’ sebagai komponen, dan beri checklist di tahun 2013.

Gambar 3.14 Menu Rekam Komponen Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

11. Kemudian, pilih menu ‘Rekam Subkomponen’, dan masukkan ‘Tes Seleksi Masuk Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan’ dalam kolom SubKomponen.

Gambar 3.15 Menu Rekam Sub Komponen Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



12. Setelah komponen dan subkomponen dimasukkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan akun dengan menu ‘Rekam Akun’. Isi Nomor akun yang akan dimasukkan, misalnya No. akun 521211 untuk akun Belanja Bahan.

Gambar 3.16 Menu Rekam Akun Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

13. Sebagai rincian dari akun yang telah dimasukkan, pilih menu ‘Rekam Detil’ untuk memasukkan rincian atau penyusun dari akun yang bersangkutan. Rincian aku yang dimasukkan akan berbeda untuk akun yang berbeda pula. Misalnya untuk No. akun521211 untuk akun Belanja Bahan, terdapat detil akun sebagai pembentuk akun tersebut sepertibelanja bahan ATK dan Bahan Habis Pakai. Masukkan rincian akun tersebut di kolom rincian yang disediakan, disertai dengan formula atau hitungan dari detil tersebut. misalnya untuk transport pemanggilan dan pemulangan atlet dalam (pulau) jawa ditambah dengan formula perhitungan (1 PKT x 1 KEG), yang artinya detil akun tersebut diberikan untuk 1 paket untuk satu kegiatan. Masukkan 1 dalam kolom ‘volkeg’ yang berarti volume kegiatan, yaitu hasil dari perkalian1 paket x 1 kegiatan. Masukkan ‘PKT’ dikolom ‘satkeg’ atau satuan kegiatan, yang berarti satuan yang digunakan adalah ‘Paket’. Kemudian masukkan estimasi biaya perjalanan yang tidak lebih dari nilai dalam SBU (Standar Biaya Umum) untuk biaya ATK dan Bahan Habis Pakai, sebesar 1.806.000 per orang per kegiatan. Lalu kolom jumlah akan menghitung hasilnya secara otomatis. Hal tersebut berlaku juga untuk keseluruhan detil akun dengan rincian, volume, satuan, dan harga satuan yang berbeda-beda. Universitas Indonesia


Gambar 3.17 Menu Rekam Detil Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

14. Berikut adalah tampilan hasil dari pemasukkan satu detil akun ‘transport pemanggilan dan pemulangan atlet dalam jawa’tersebut:

Gambar 3.18 Hasil Pemasukkan Detil Komponen Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

15. Kemudian ulangi proses pemasukkan detil akun sampai seluruh pembentuk akun tersebut selesai, dan jumlahnya telah sesuai dengan jumlah yang sebelumnya terdapat dalam RAB.



Gambar 3.19 Hasil Pemasukkan Detil Satu Akun Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

16. Jika seluruh akun dan seluruh rincian atau detil akun terkait telah selesai dimasukkan ke dalam sistem, maka Kertas Kerja RKA-K/L untuk kegiatan tersebut dapat di print dengan memilih ‘cetak’ dibagian kanan atas sistem tersebut. berikut adalah tampilan kertas kerja RKA-K/L yang siap dicetak:

Gambar 3.20 RKA-K/L Siap Dicetak Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



3.2.4

Panduan Operasional Kerja ( POK ) Tahap akhir dari perencanaan anggaran kegiatan adalah proses

penyusunan Panduan Operasional Kerja ( POK ). Secara bentuk, POK hampir serupa dengan RKA-K/L namun POK memuat data-data lebih detil terkait program, nomor akun, komponen akun, dan detil akun yang menyusun keseluruhan anggaran. Sama dengan pembuatan RKA-K/L, pembuatan POK juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA. Data yang digunakan dalam pembuatan POK ini juga merupakan data yang sama untuk menyusun RKA-K/L. Berikut tahapan dalam penyusunan POK dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA: 1. Pembentukan POK dimulai dari tampilan terakhir sebelum melakukan pencetakan RKA-K/L yang telah dilakukan sebelumnya. Dimulai setelah seluruh akun dan detailnya telah dimasukkan dalam aplikasi. Pilih ‘Cetak POK’ dari pilihan menu ‘DIPA’ dibagian kiri atas program.

Gambar 3.21 Tampilan Sebelum Cetak POK Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



2. Kemudian, akan muncul tampilan cetak POK seperti gambar dibawah ini, dengan kolom pilihan Satuan Kerja (satker) yang POK-nya ingin dicetak.

Gambar 3.22 Menu Pilihan Satker Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

3. Masukkan Satuan Kerja (satker) yang terkait, sebagaimana dalam pencatatan data RKA-K/L yang telah dilakukan sebelumnya, untuk SKO Ragunan satkernya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Gambar 3.23 Tabel Satker Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013



4. Setelah satker dipilih, maka data-data yang telah diinput dan disimpan sebelumnya akan muncul secara otomatis kedalam format POK, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.24 POK Siap Dicetak Sumber: Aplikasi RKA-K/L DIPA Tahun 2013

5. Langkah terakhir, tekan tombol ‘excel’ untuk memindahkan POK kedalam bentuk Microsoft Excel, atau tekan tombol ‘cetak’ dibagian kiri bawah tampilan untuk dapat mencetak POK. 3.3

Proses Penarikan Dana Anggaran Kegiatan SKO Ragunan Terkait dengan anggaran kegiatan, proses yang kedua setelah perencanaan

adalah proses penarikan. Proses ini merupakan proses penarikan dana yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan, dan dilakukan sesuai dengan waktu dana tersebut diperlukan. Umumnya, penarikan dana dari anggaran sebuah kegiatan dilakukan sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Namun, bisa jadi dana dianggarkan untuk keperluan yang pembeliannya dapat dilakukan sepanjang kegiatan berlangsung. Sehingga, proses penarikan dana ini dilakukan secara



bertahap, tidak sepenuhnya langsung ditarik secara bersamaan untuk keseluruhan anggaran dari satu kegiatan. Untuk SKO Ragunan, karena kegiatan ini adalah kegiatan jangka panjang dan berkelanjutan, maka dana dianggarkan untuk jangka waktu satu tahun penuh, dan dapat digunakan sepanjang tahun berjalan, selama kegiatanan sekolah berlangsung. Hal ini berbeda dengan dana yang dianggarkan untuk kegiatan jangka pendek seperti workshop atau sosialisasi lainnya yang berlangsung dalam beberapa hari saja. Untuk kegiatan yang waktunya pendek seperti itu, dana bisa ditarik sekaligus sesuai dengan saat dibutuhkannya. Terkait penarikan dana, terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam proses penarikan dana, yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Proses penarikan dana terkait dengan SKO Ragunan memiliki sebuah masalah unik yaitu adanya ketidakpastian dalam perencanaan anggaran. Hal tersebut terdapat dalam pengaggaran dan penarikan dana terkait Biaya Pemanggilan dan Penjemputan Atlet yang merupakan siwa dan siswa SKO Ragunan. Atlet yang akan masuk SKO Ragunan mengikuti seleksi dari berbagai propinsi di Indonesia. Jika siswa tersebut telah diterima sebegai siswa SKO Ragunan, maka biaya perjalanan pemanggilan dari propinsi masing-masing sampai ke Ragunan merupakan tanggungan dari anggaran SKO Ragunan. Begitupun dengan biaya pemulangannya jika siswa tersebut telah lulus dari SKO Ragunan dan akan kembali ke daerahnya masing-masing. Lokasi dimana siswa tersebut berasal menentukan besarnya biaya perjalanan yang harus dikeluarkan. Semakin jauh daerah asal dari Jakarta, maka semakin besar biaya perjalanan yang diperlukan. Yang menjadi permasalahan adalah, pihak penyusun anggaran, dalam hal ini asdep sentra keolahrgaan, tidak dapat mengetahui dengan pasti siswa atau siswi dari daerah mana yang akan diterima di SKO Ragunan. Sehingga proses perencanaan untuk akun ini cukup unik karena akan mengalami perubahan pada saat proses penarikan akan dilakukan.



Sehubungan

dengan

alokasi

biaya

perjalanan

pemanggilan

dan

pemulangan atlet ini, Asdep Sentra Keolahragaan menggunakan penilaian dan observasi mengenai kecenderungan daerah mana yang cabang olahraganya berpotensi lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Dengan penilaian observasi tertentu, daerah yang dianggap potensi bakat atletnya tinggi dapat menjadi prioritas lebih dalam alokasi dana perjalanan tersebut. Begitupun dengan daerah yang lebih jauh dari Jakarta (diluar pulau jawa) juga akan mendapatkan alokasi dana perjalanan yang lebih besar dibandingkan dengan dana untuk daerah yang lebih dekat dengan Jakarta, misalnya kota-kota di Pulau Jawa. Pada awal perencanaan, Biaya Pemanggilan dan Pemulangan Atlet dibagi kedalam dua kategori yaitu Biaya Pemanggilan dan Pemulangan Atlet Dalam Pulau Jawa dan Biaya Pemanggilan dan Pemulangan Atlet Luar Pulau Jawa. Namun pada tahun berjalan, dimana penerimaan siswa baru telah dilakukan, dibuatlah revisi anggaran untuk merubah dan memasukkan dengan pasti daerah asal dan tujuan dari siswa yang diterima. Jika ternyata biaya pemanggilan dari luar jawa sangat tinggi sehingga melebihi dana yang dianggarkan sebelumnya, maka dana dapat diambil dari biaya pemanggilan dalam pulau jawa jika masih terdapat saldo yang mencukupi. Terkait dengan revisi ini, akan dibuat penyesuaian pada RKA-K/L dan dokumen lain yang menyatakan adanya revisi atau pemindahan akun terkait dengan penarikan Biaya Pemanggilan dan Pemulangan Atlet Luar Pulau Jawa yang diambil dari akun Biaya Pemanggilan dan Pemulangan Atlet Dalam Pulau Jawa, atau sebaliknya. Surat revisi ini akan dibuat bersamaan dengan pembuatan SPP dan SPM, untuk dapat diberikan kepada KPPN sebagai tenpat pencairan dana.



BAB 4 PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Analisis Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR)

4.1

Menurut keterangan dari bagian asdep sentra keolahragaan, perencanaan anggaran kegiatan ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112 tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam proses alokasi biayanya, menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai batas tertinggi biaya yang dapat dianggarkan. Untuk SKO Ragunan, terdapat satu proses yang membutuhkan Standar Biaya Khusus (SBK). Terkait dengan proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam sekolah ragunan, telah diusulkan penggunaan SBK nya pada tahun 2011. Oleh karena itu, format penyusunan dokumen pendukung ini juga disusun berdasarkan petunjuk teknis penyusunan standar biaya khusus (SBK). 4.1.1

Perbandingan Dengan PMK No. 112 Tahun 2012 Penyusunan TOR untuk kegiatan SKO Ragunan yang dibuat oleh Asdep

Sentra Keolahragaan di Kemenpora RI disusun sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran PMK No.112 tahun 2012 dengan penyeseuainan pada masing-masing kegiatan yang dianggarkan. Berikut merupakan perbandingan antara format KAK/TOR untuk kegiatan SKO Ragunan dengan format yang diatur dalam PMK No. 112 tahun 2012: Tabel 4.1 : Perbandingan Format TOR SKO dengan Format TOR PMK No. 1.

Format TOR berdasarkan PMK No. 112 tahun 2012

Format TOR untuk kegiatan SKO Ragunan

Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Diisi dengan nama Kementerian /

RI.

Lembaga. Sumber: Disusun oleh Penulis



Tabel 4.1 : Perbandingan Format TOR SKO dengan Format TOR PMK (Sambungan) 2.

Unit Eselon I/II.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Asisten

Diisi nama unit eselon I/II sebagai

Deputi Sentra Keolahragaan.

penanggungjawab Program.

3.

Program.

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L. 4.

Hasil (outcome).

200 Atlet.

Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program. 5.

6.

7.

Kegiatan.

Penyelenggaraan

Diklat

SMP/SMA

Negeri

Diisi nama Kegiatan sesuai dengan

Ragunan (Khusus Olahragawan) Jakarta Tahun

dokumen Renja K/L.

2013.

Indikator Kinerja Kegiatan

1.

Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.

2.

Pembentukan Panitia

3.

Pelaksanaan

4.

Evaluasi Kegiatan

5.

Pelaporan

Keluaran (output).

Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri (Khusus

Diisi nama/ uraian mengenai identitas

Olahragawan) Ragunan di Jakarta

dari setiap keluaran (output) secara spesifik. 8.

Volume. Diisi

200

mengenai

kuantitas

keluaran

jumlah/banyaknya (output)

yang

dihasilkan. 9.

Satuan ukur.

Orang Siswa / Atlet

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas

keluaran

(output)

sesuai

dengan karakteristiknya Sumber: Disusun oleh Penulis




Dasar hukum.

1.

UU No. 17 tahun 2003

Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi 2.

UU No. 1 tahun 2004

dan/atau

UU No. 15 tahun 2004

ketentuan

yang

terkait 3.

langsung dengan keluaran (output) 4.

UU No. 3 tahun 2005

kegiatan yang akan dilaksanakan.

5.

PP No. 62 tahun 2005

6.

Kepres No. 102 tahun 2001

7.

Permenpora No. PER.193/MENPORA/II/2010

8.

Program Kerja Asdep Sentra Keolahragaan tahun 2013

11.

Gambaran umum. Diisi

gambaran

keluaran

Gambaran umum mengenai pentingnya diadakan umum

(output)

mengenai

kegiatan

dan

volumenya yang akan dilaksanakan

diklat di SKO Ragunan, dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diklat SKO Ragunan, dan lain-lain.

dan dicapai. 12.

Penerima manfaat.

200 siswa/atlet, untuk 14 cabang olahraga

Diisi dengan penerima manfaat baik internal

dan/atau

eksternal

Kementerian Negara/Lembaga. 13.

Metode pelaksanaan. Diisi

dengan

cara

Metode pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 4 pelaksanaannya

berupa kontraktual atau swakelola.

bagian yaitu: 1.

Sumber atlet SMP/SMA Negeri (Khusus Olahragawan) Ragunan Jakarta

2.

Persyaratan khusus

3.

Dokumen

yang

harus

dilampirkan

untuk

pendaftaran 4. 14.

Mengisisi dan menyerahkan biodata

Tahapan kegiatan adalah:

Tahapan dan waktu pelaksanaan

Diisi dengan komponen/tahapan yang 1.

Tes penerimaan siswa-siswi baru

digunakan dalam pencapaian keluaran 2.

Pelaksanaan diklat

kegiatan, termasuk jadwal waktu (time 3.

Monitoring

table) pelaksanaan dan keterangan sifat

pendidikan dan latihan (diklat)

dan

evaluasi

pelaksanaan

komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang. 15.

Kurun waktu pencapaian keluaran.

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah satu tahun (1

Diisi dengan kurun waktu pencapaian

Jaunuari s/d 31 Desember 2013) dipotong libur 25

pelaksanaan.

hari untuk puasa dan lebaran. Sumber: Disusun oleh Penulis Universitas Indonesia



Biaya yang diperlukan.

Biaya

pelaksanaan

penyelenggaraan

Diklat

Diisi dengan total anggaran yang

SMP/SMA Negeri Khusus Olahragawan Ragunan

dibutuhkan untuk pencapaian keluaran

dibebankan pada APBN sebesar 20 Milyar Rupiah,

(output) dan penjelasan bahwa rincian

dengan perincian terlampir dalam RAB.

biaya sesuai dengan RAB terlampir. 17.

Penanggung jawab.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Asisten

Diisi dengan nama penanggung jawab

deputi (Asdep) Sentra Keolahragaan.

kegiatan. 18.

NIP.

NIP

milik

Diisi dengan NIP penanggung jawab

Keolahragaan

Bapak

Asisten

Deputi

Sentra

kegiatan. Sumber: Disusun oleh Penulis

Berdasarkan perbandingan format TOR diatas, terdapat beberapa perbedaan antara TOR yang dibuat terkait dengan kegiatan SKO Ragunan dengan format yang terdapat dalam PMK No. 112 tahun 2012. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa kesesuaian dengan kegiatan yang dianggarkan. Perbedaan tersebut terletak pada perbedaan penempatan berbagai informasi dalam TOR yang dibuat untuk kegiatan SKO Ragunan. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya: 1. Format TOR yang dibuat untuk kegiatan SKO Ragunan dibagi dalam beberapa poin utama yaitu: •

Latar belakang (why),

•

Kegiatan yang dilaksanakan (what),

•

Maksud dan tujuan (why),

•

Indikator keluaran, volume, dan satuan

•

Cara pelaksanaan kegiatan (how)

•

Tempat pelaksanaan (where)

•

Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan (who)

•

Jadwal kegiatan (when)

•

Jumlah biaya (how much)

Sedangkan menurut format dalam PMK No. 112 tahun 2012, terbagi dalam: Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Kurun Waktu Pencapaian Keluaran, dan Biaya yang Diperlukan. Universitas Indonesia


2. Poin Indikator Kinerja Kegiatan, Keluaran, Volume, dan Satuan Ukur salam TOR SKO Ragunan disusun menjadi subpoin dari poin ‘Kegiatan yang Dilaksanakan (what), sementara dalam format PMK No. 112 tahun 2012, poin ‘Indikator Keluaran, Volume, dan Satuan’ terdapat dibawah poin Kegiatan’, dan diatas poin ‘Latar Belakang’. 3. Dalam TOR yang dibuat untuk SKO Ragunan terdapat subpoin tambahan yaitu poin ‘Keterkaitan Program dengan Kegiatan’. Poin tersebut menjelaskan tentang berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) di SKO Ragunan, seperti: ketua, wakil ketua, atlet, pelatih, asisten pelatih, psikolog, dokter, masseur, tukang cuci, petugas kebersihan, dan lain-lain. Selain itu dijelaskan pula beberapa hal terkait pembiayaan yang harus diperhatikan seperti: konsumsi atlet, perlengkapan sekolah siswa, obat-obatan, pakaian seragam, kostum latihan dan pertandingan, peralatan/perlengkapan latihan dan pertandingan, dan lain-lain. Sementara, hal tersebut tidak dirincikan dalam format yang terdapat dalam PMK No. 112 tahun 2012. 4. Poin ‘Penerima Manfaat’ dalam TOR SKO Ragunan dimasukkan kedalam poin ‘Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan’, tidak menjadi poin terpisah seperti yang terdapat dalam PMK No. 112 tahun 2012. 5. Dalam TOR untuk kegiatan SKO Ragunan terdapat poin ‘Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)’ yang memiliki tiga subpoin yaitu: metode pelaksanaan, prosedur tes dan penerimaan, serta tahapan kegiatan. Hal tersebut sedikit berbeda dengan PMK No.112 tahun 2012 dimana terdapat poin ‘Strategi Pencapaian Keluaran’ yang hanya memiliki dua subpoin yaitu metode pelaksanaan, serta tahapan dan waktu pelaksanaan. 6. Dalam TOR untuk kegiatan SKO Ragunan terdapat poin ‘Tempat Pelaksanaan (where)’ yang berisikan lokasi dari kegiatan pendidikan dan pelatihan SKO Ragunan. Namun hal tersebut tidak dipisahkan menjadi poin tersendiri dalam format menurut PMK No. 112 tahun 2012.



Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan dari penyusunan TOR untuk SKO Ragunan dengan format TOR berdasarkan PMK No. 112 tahun 2012 hanya terletak pada posisi penyusunan poin untuk kemudahan dalam lebih memahami kegiatan yang dianggarkan. Hal tersebut dapat saja terjadi karena penyusunan TOR disesuaikan dengan kegiatan apa yang dianggarkan dalam TOR yang bersangkutan. Jika dilihat, nyatanya TOR untuk kegiatan SKO Ragunan disusun secara lebih lengkap dan lebih detil dibandingkan dengan format yang menjadi dasar penyusunannya. Hal tersebut dapat dilihat dari lebih banyaknya poin yang disebutkan dan dijelaskan dalam TOR untuk kegiatan SKO Ragunan. Selain itu, didalam PMK No. 112 tahun 2012 tidak disebutkan bahwa seluruh TOR untuk seluruh kegiatan harus disusun sama persis dengan format yang dicontohkan. Format yang disediakan tersebut menjadi pokok atau dasar poin-poin apa saja yang harus dimasukkan dalam TOR. Dengan demikian, perbedaan penyusunan dalam kasus SKO Ragunan ini dapat saja terjadi selama tidak terdapat poin yang kurang dari yang seharusnya disebutkan dalam PMK No. 112 tahun 2012, dan disesuaikan dengan poin-poin apa saja yang penting dalam suatu kegiatan yang berbeda, untuk dapat lebih memahami mengenai kegiatan apa yang dianggarkan dalam TOR yang bersangkutan. 4.1.2

Evaluasi Isi TOR SKO Ragunan Sebagaimana telah disebutkan dalam PMK No. 112 Tahun 2012 tenyang

Petunjuk Penyusunan RKA-K/L, struktur anggaran terbagi dalam: Program, Indikator Kinerja Utama (IKU), Hasil (outcome), Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Keluaran (output). Berikut merupakan analisis isi TOR terkait struktur anggaran dalam PMK No. 112 Tahun 2012 tersebut: 1. Program. Dalam TOR tertulis bahwa program terkait SKO Ragunan adalah: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Namun hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan program untuk tahun 2013 dimana program yang seharusnya adalah Program Kepemudaan dan Keolahragaan (dengan No. program 09.01.06)



2. Indikator Kinerja Utama (IKU). Informasi terkait IKU dapat dilihat pada Aplikasi RKA-K/L DIPA. IKU program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat program, sehingga isi dari IKU akan berkaitan dan sesuai dengan program yang bersangkutan. 3. Hasil (outcome). Menurut PMK No. 112 tahun 2012, secara umum kriteria outcome dari sebuah program adalah: mencerminkan sasaran kinerja unit eselon I sesuai dengan visi, misi, dan tugas-fungsinya, mendukung sasaran strategis K/L, dan dapat dilakukan evaluasi. Dalam TOR untuk SKO Ragunan tertulis bahwa outcome dari kegiatan SKO ini adalah 200 atlet. Outcome tersebut sepertinya tidak dapat memenuhi kriteria dari outcome yang disebutkan dalam PMK. Dan telah disebutkan dalam program penyusunan kertas kerja RKA-K/L bahwa nilai 200 atlet seharusnya merupakan angka Keluaran (output) dari kegiatan ini. 4. Kegiatan. Menurut PMK No. 112 Tahun 2012, kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. Sedangkan nama kegiatan dalam TOR SKO Ragunan adalah Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (Khusus Olahragawan) Jakarta tahun 2013. Nama kegiatan ini dirasa telah cukup untuk jadi salah cara untuk mencapai output yang telah ditentukan. 5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam TOR nya, IKK untuk kegiatan ini adalah: melakukan kordinasi dengan instansi terkait, pembentukan panitia, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan. Sementara itu, menurut PMK No. 112 tahun 2012 indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat kegiatan. Dan IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga. Menurut saya, dari pengertian tersebut, IKK dari SKO Ragunan ini kurang tepat untuk menjadi IKK karena kurang berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga.



6. Keluaran (output). Dalam TOR milik SKO Ragunan dinyatakan bahwa keluaran dari kegiatan ini adalah: Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri (Khusus Olahragawan) Ragunan di Jakarta. Sementara itu, menurut PMK No. 112 tahun 2012, salah satu kriteria output adalah merupakan produk utama/hasil yang dihasilkan oleh Satker penanggung jawab kegiatan, serta bersifat spesifik dan terukur. Dengan demikian, sebagaimana telah disampaikan dalam penyusunan RKA-K/L sebelumnya bahwa output dari kegiatan ini seharusnya adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, yaitu sebesar 200 orang atlet. 7. Keterkaitan Program dengan Kegiatan. Dalam TOR miliki SKO Ragunan terdapat poin keterkaitan program dengan kegiatan yang berisikan tentang pihak-pihak mana saja yang terkait dengan kegiatan diklat SMP/SMA Negeri Ragunan Jakarta seperti pengarah, penanggung jawab, atlet, pelatih, dan lain-lain. Hal ini sepertinya tidak sesuai dengan pengertian program dan kegiatan yang telah dibahas sebelumnya. Seharusnya poin ini berisikan bagaimana kegiatan SKO Ragunan ini berkaitan dengan pencapaian program yang telah ditetapkan sebelumnya. 4.1.3

Perbandingan dengan Petunjuk Penyusunan SBK Tabel 4.2 : Perbandingan Format TOR SKO dengan Format SBK

No

Format Menurut Petunjuk

.

Penyusunan SBK

1.

Kementerian Negara/Lembaga, diisi

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

dengan nomenklafur Kementerian

RI.

Format TOR SKO Ragunan

Negara/Lembaga. 2.

Unit

Organisasi,

diisi

dengan

nomenklatur Unit Eselon I yang

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Asisten Deputi Sentra Keolahragaan.

bersangkutan. 3.

Program,

diisi

dengan

Program,

diisi

nama

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

program. 4.

Sasaran

dengan

(Tidak dijelaskan)

sasaran program dalam Renja K/L atau RKP. Sumber: Disusun oleh Penulis Universitas Indonesia


Tabel 4.2 : Perbandingan Format TOR SKO dengan Format SBK (Sambungan) 5.

Usulan SBK : diisi sesuai dengan

(Tidak dijelaskan)

posisi (level) usulan SBK serta keterkaitan dengan kegiatan, sub kegiatan dan detil kegiatan. 6.

Kegiatan,

Sub

Kegiatan.

Diisi

Kegiatan,

Detil

Kegiatan: Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA

dengan

nama

Negeri Ragunan (Khusus Olahragawan) Jakarta

kegiatan, sub kegiatan, dan detil

Tahun 2013.

kegiatan. 7.

Latar Belakang

a. Dasar Hukum: Disebutkan berbagai Undang-

a. Dasar Hukum

undang yang menjadi dasar dilaksanakannya

b. Gambaran Umum

penyelanggaraan diklat SMP/SMA Ragunan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

b. Gambaran Umum: Disebutkan gambaran umum mengenai

pentingnya

dilaksanakan

kegiatan

diklat. c.

Keterkaitan

Program

dengan

Kegiatan:

Dijelaskan pihak-pihak mana saja dan biaya apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan diklat di SMA/SMA Ragunan. 8.

Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)

a.

Uraian

Kegiatan

dan

a. Uraian Kegiatan

Penyelenggaraan

b. Batasan Kegiatan

(Khusus Olahragawan) Ragunan di Jakarta.

diklat

Keluaran:

SMP/SMA

Negeri

b. Batasan Kegiatan: Khusus menyelenggarakan diklat SMP/SMA (khusus olahragwan) Ragunan di Jakarta. 9.

Maksud dan Tujuan (why)

a.

Maksud

Kegiatan:

disebutkan

maksud

a. Maksud Kegiatan

pelaksanaan diklat SMP/SMA Ragunan, salah

b. Tujuan Kegiatan

satunya untuk mencukupi pembiayaan konsumsi atlet sesuai dengan kebutuhan kalori masingmasing cabang olahraga, dll. b. Tujuan Kegiatan: tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan olahragawan nasional, dan untuk

menciptakan

prestasi

olahraga

dan

akademik setinggi-tingginya. Sumber: Disusun oleh Penulis



Tabel 4.2 : Perbandingan Format TOR SKO dengan Format SBK (Sambungan) 10.

Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran: terdapat 4 (empat)

a. Indikator Keluaran (kualitatif)

indikator

b. Keluaran(kuantitatif)

meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga

keluaran,

salah

satunya

adalah

sehingga mampu berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. b. Volume dan Satuan Keluaran (output): 200 atlet. 11.

Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)

a. Metode Pelaksanaan: terbagi menjadi 4

a. Metode Pelaksanaan

(empat) tahap, yaitu; sumber atlet, persyaratan

b. Tahapan Kegiatan

khusus, lampiran dokumen yang harus dilengkapi untuk mendaftar, mengisi dan menyerahkan biodata. b. Prosedur Tes dan Penerimaan: merupakan tahapan dari mulai tes hingga penerimaan siswa. c.

Tahapan

Kegiatan:

tes

penerimaan,

pelaksanaan diklat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat. 12.

Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)

Gelanggang Olahraga Ragunan – Jakarta Selatan

13.

Pelaksana

a.

dan

Penanggungjawab

Kegiatan (who)

Pelaksana

Kegiatan:

Kepala

Bidang

Peningkatan Mutu Atlet Berbakat.

a. Pelaksana kegiatan b. Penanggungjawab kegiatan

b. Penanggungjawab Kegiatan:

c. Penerima manfaat

Keolahragaan.

Asdep Sentra

c. Penerima Manfaat: 200 siswa/atlet, untuk 14 cabang olahraga. 14.

Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan: satu tahun (1 Januari s.d

a. Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

31 Desember 2013) dipotong libur 25 hari untuk

b. Matrik pelaksanaan kegiatan (time

puasa dan lebaran.

table) b. matrik pelaksanaan kegiatan: terlampir. 15.

Biaya (how much): total biaya yang

Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah)

diperlukan dalam kegiatan. 16.

Penandatangan TOR. Diisi pejabat yang

bertanggung

jawab

Asisten Deputi Sentra Keolahragaan.

pada

kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber: Disusun oleh Penulis



Dari perbandingan dalam tabel diatas, terlihat bahwa tidak terdapat banyak perbedaan antara format TOR yang dibuat untuk SKO Ragunan, dengan format TOR dalam petunjuk penyusunan SBK. Hanya terdapat 2 (dua) buah poin pembuka dalam petunjuk pengisian SBK yang tidak terdapat dalam TOR SKO Ragunan, yaitu poin ‘sasaran program’ dan ‘usulan SBK’.hal tersebut menyebabkan terdapat informasi yang tidak lengkap dan ketidaksesuaian dengan petunjuk penyusunan SBK yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Jika dibandingkan dengan format TOR dalam PMK No. 112 tahun 2012, ternyata format TOR untuk SKO Ragunan ini lebih mirip atau lebih sesuai dengan format TOR dengan menggunakan SBK. Hal tersebut dapat saja terjadi karena sebagaimana informasi dalam TOR, pelaksanaan diklat di SMP/SMA Ragunan yang adalah rangkaian dari tahapan kegiatan, diusulkan SBK nya pada tahun 2011. 4.2

Analisis Rincian Anggaran Biaya (RAB)

4.2.1

Perbandingan Dengan PMK No. 112 Tahun 2012 Sebagaimana terjadi dalam pembuatan KAK/TOR, pembuatan RAB

terkait kegiatan SKO Ragunana juga dibuat berdasarkan PMK No. 112 tehaun 2012. Biasanya, pembuatan RAB untuk sebuah kegiatan yang dibuat oleh Asdep Sentra Keolahragaan di Kemenpora, selalu dibarengi dengan pembuatan KAK/TOR untuk kegiatan yang sama, atau tidak dibuat terpisah. Hal tersebut dikarenakan RAB merupakan rincian dari poin ‘Biaya yang Diperlukan’ yang terdapat dalam TOR dari kegiatan tersebut. Berikut akan dperbandingan antara format RAB berdasarkan PMK No.112 tahun 2012 dengan format RAB yang dibuat terkait kegiatan SKO Ragunan:



Tabel 4.3 : Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB PMK Format RAB berdasarkan

Format RAB

PMK No. 112 Tahun 2012

untuk SKO Ragunan

Kolom 1

Diisi

kode

suboutput,

Kode

subkomponen, dan akun.

komponen,

Suboutput: 001 (tanpa suboutput) Komponen: 011 Subkomponen: tanpa subkomponen Akun: 521211, 521213, 521219, 522141, 522151, 524119

Kolom 2

Diisi

uraian

nama

Suboutput,

Uraian

Komponen, Subkomponen, Akun, dan

Komponen: Sekolah SMP/SMA Negeri

Suboutput/

Detil Belanja.

Ragunan

Komponen/

Suboutput: tanpa suboutput

Subkomponen: tanpa subkomponen

Subkomponen/

Keterangan:

soboutput

Akun/ Detil

sobkomponen bersifat opsional.

dan

Akun:

Belanja

Bahan,

Honor

yang

Terkait dengan Output Kegiatan, Belanja Barang

Non

Operasional

Lainnya,

Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Lainnya Detil Belanja (contoh: akun 524119 atau Biaya Perjalanan Lainnya): uang saku tryout

atlet,

pelatih/asisten

uang

saku

pelatih,

tryout transport

pemanggilan dan pemulangan dalam jawa,

transport

pemanggilan

dan

pemulangan luar jawa, dan lain-lain. Kolom 3 Volume Output

Sub

Diisi jumlah/ banyaknya kuantitas Sub

Tidak

Output yang dihasilkan.

Anggaran Biaya (RAB)

Diisikan

sebaris

dengan

disebutkan

dalam

Rincian

dalam

Rincian

uraian

suboutput. Keterangan:

jumlah

total

volume-

volume suboutput harus`sama dengan jumlah volume keluaran (output). Kolom 4

Diisi Utama / Pendukung.

Jenis

Diisikan

Komponen

komponen, yang menyatakan bahwa

(Utama/

komponen tersebut sebagai komponen

Pendukung)

utama atau komponen pendukung.

sebaris

dengan

Tidak uraian

disebutkan

Anggaran Biaya (RAB)

Sumber : Disusun oleh Penulis



Tabel 4.3 : Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB PMK (Sambungan) Kolom 5

Diisi formula perhitungan satuan-satuan

Formula perhitungan sudah dituliskan

Rincian

pendanaan.

dalam kolom 2, berdampingan dengan

Perhitungan

Diisikan sebaris dengan uraian detil

uraian detil belanja. Yang tertulis di

belanja.

kolom 5 hanya merupakan jumlah dari

Contoh: 2 org x 2 hari x 2 frek

perkalian tersebut.

Jumlah perhitungan tersebut diisikan

Contoh:

pada sub kolom 5 (jumlah) sebesar 8

untuk kode akun 524119, nama akun ‘Belanja Perjalanan Lainnya’, detil akun ‘Uang Saku Tryout Atlet’ ditulis dengan jumlah ‘4.200 OK’. Nilai tersebut berasal dari perkalian: 210 ORG x 5 HR x 1 THN Dengan OK sebagai satuan hitung detil akun tersebut yang berarti ‘per Orang per Kegiatan’. Perkalian dan satuan hitung yang digunakan bergantung pada detil akun yang bersangkutan.

Kolom 6

Diisi

nominal

harga

satuan

yang

Contoh:

Harga Satuan

berpedoman pada SBM

untuk kode akun 524119, nama akun

Diisikan sebaris denga uraian detil

‘Belanja Perjalanan Lainnya’, detil akun

belanja

‘Uang Saku Tryout Atlet’: harga satuan dari uang saku per orang (atlet) adalah sebesar Rp 75.000

Kolom 7

Diisi nominal hasil-hasil perhitungan

Merupakan hasil perkalian dari ‘jumlah

Jumlah

pada

rincian perhitungan’ kolom 5 dikalikan

tingkat

subkomponen,

detil

belanja,

komponen,

dan

akun, sub

output.

dengan ‘harga satuan’ di kolom 6. (Jumlah Rincian Perhitungan X Harga Satuan). Contoh: untuk kode akun 524119, nama akun ‘Belanja Perjalanan Lainnya’, detil akun ‘Uang Saku Tryout Atlet’: jumlah rincian: 4200 OK (kolom 5) harga satuan: Rp. 75.000 (kolom 6) maka jumlah akhir untuk detil akun tersebut adalah Rp 315.000.000 (42.000 x 75.000)




Dari perbandingan format diatas, terdapat beberapa perbedaan yang terlihat antara RAB untuk SKO Ragunan dengan format RAB menurut PMK No.112 tahun 2012. Beberapa perbedaannya antara lain: 1. Perbedaan format tabel RAB. Utuk SKO Ragunan hanya berupa tabel yang berisikan 5 kolom yaitu: Tabel 4.4 : Tabel RAB SKO Ragunan Perhitungan Tahun 2013

Uraian Kegiatan/ Kode

subkegiatan/ jenis belanja/ detil belanja

1

Volume

Harga Satuan

Jumlah

3

4

5

2

Sumber: TOR SKO Ragunan (Telah Diolah Kembali)

Sementara menurut PMK No. 112 tahun 2012 tabel RAB dalam 7 kolom yaitu: Tabel 4.5 : Tabel RAB dalam PMK No. 112 tahun 2012 Uraian suboutput/ Kode

Jenis

komponen/

Volume

komponen

subkomponen/

suboutput

(utama /

akun/ detil 1

2

Rincian Perhitungan Harga Jumlah

Satuan

Jumlah

pendukung) 3

4

5

6

Sumber: PMK No. 112 tahun 2012 (Telah diolah Kembali)

2. Format RAB untuk SKO Ragunan hanya berupa satu tabel dengan format diatas, dan tidak terdapat poin-poin isian yang harus diisi. Sementara format RAB menurut PMK No. 112 tahun 2012 terdapat poin-poin isian yang harus diisi yaitu: Poin 1 :

Kementerian Negara / Lembaga

Poin 2 :

Unit Eselon II / Satker

Poin 3 :

Kegiatan

Poin 4 :

Keluaran (output)

Poin 5 :

Volume

Poin 6 :

Satuan Ukur

Poin 7 :

Alokasi Dana



7

3. Kolom ‘Volume Suboutput’ (kolom 5) dan kolom ‘Jenis Komponen’ (kolom 6) dalam format menurut PMK No.112 tahun 2012 tidak terlihat dalam RAB, namun akan terlihat pada saat penyusunan RKA-K/L Kegiatan ini, yang disusun dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA. 4. Kolom ‘Rincian Perhitungan’ (kolom 5) yang terdapat dalam format RAB menurut PMK No. 112 tahun 2012 tidak dipisahkan menjadi kolom tersendiri dalam RAB untuk SKO Ragunan. Formula perkalian dari tiap detil akun telah diletakkan dalam kolom Uraian detil akun (kolom 2). Berdasarkan analisis atas format RAB diatas, terlihat bahwa RAB milik SKO Ragunan memiliki perbedaan yang lebih sedikit daripada perbedaan TOR nya, jika dibandingkan dengan peraturan yang mengaturnya, yaitu PMK No. 112 tahun 2012. Perbedaan yang lebih sedikit ini dapat terjadi karena RAB disusun sebagai pelengkap, atau penambah informasi dari TOR yang telah dibuat sebelumnya. RAB disusun untuk memperjelas informasi mengenai rincian secara lebih detil mengenai alokasi biaya yang dianggarkan terkait kegiatan SKO Ragunan. Dengan kata lain, fokus dari penyusunan RAB ini berada pada penjelasan alokasi dana. Sehingga informasi poin isian lainnya (sebagaimana telah dijelaskan dalam perbedaan No.2) dapat diketahui dengan melihat kepada TOR yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun demikian, bentuk RAB yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan format yang mengaturnya ini menyebabkan adanya dua kemungkinan yang berbeda. Membingungkan, dan/atau memudahkan. Untuk sebagian orang yang telah memahami dan sangat mengenal format PMK No. 112 tahun 2012, mungkin akan menjadi membingungkan untuk membedakan yang mana yang menjadi program, sub program, yang mana yang menjadi kegiatan, sub kegiatan, dan/atau lain sebagainya. Dilain pihak, penyederhanaan informasi dalam RAB untuk SKO Ragunan ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki pengetahuan, atau kurang sadar akan keberadaan PMK yang mengaturnya. Universitas Indonesia


Nyatanya, tidak semua orang mengetahui atau terbiasa dengan adanya peraturan seperti PMK, serta peraturan lain dan/atau perubahannya. Format yang lebih sederhana ini tentunya lebih dapat memudahkan pembaca dalam memahami komponen biaya yang dirinci, dengan melihat pada format dan informasi yang lebih sederhana namun padat. Terkait dengan kegiatan SKO Ragunan, perbedaan format ini dapat terjadi karena format tabel yang digunakan dalam menyusun RAB ternyata sama dengan format tabel dalam penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan ini, yang disusun dengan aplikasi RKA-K/L DIPA yang digunakan oleh Asdep Sentra Keolahragaan.

Sebagaimana

disebutkan

dalam

pembahasan

sebelumnya,

penyusunan RKA-K/L kegiatan disusun berdasarkan RAB yang telah dibuat. Dengan demikian, penyelarasan format ini dapat memudahlan dalam proses input RKA-K/L kegiatan kedalam aplikasi yang digunakan. Yang terpenting adalah, RAB yang disusun untuk SKO Ragunan ini sudah memasukkan poin-poin yang dirasa penting dalam menjelaskan komponen biaya yang disusun. Dan sebagaimana format untuk TOR, didalam PMK No. 112 tahun 2012 yang menjadi dasar penyusunan TOR dan RAB, tidak dijelaskan bahwa format yang diberikan bersifat memaksa, sehingga sedikit perbedaan dalam penyusunan TOR dan/atau RAB dapat saja terjadi dalam kegiatan lain yang berbeda pula. Selain format berdasarkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), PMK No. 112 tahun 2012 juga mengatur mengenai penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Untuk melakukan perhitungan KPJM

dilakukan

review

terhadap

output-output

kegiatan.

Berdasarkan

pengamatan pada pembuatan RAB SKO Ragunan tidak tampak terlihat adanya perhitungan KPJM pada kegiatan ini. Hal ini dapat terlihat dengan tidak dijelaskannya jenis komponen biaya dalam tabel RAB, apakah jenis biaya yang dianggarkan adalah komponen biaya utama atau komponen biaya pendukung, dimana salah satu hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses review adalah perbedaan komponen utama atau komponen tersebut. Hal ini juga didukung Universitas Indonesia


dengan tidak ada perhitungan skala KPJM dalam proses penyusunan RKA-K/L dengan Aplikasi RKA-K/L DIPA 2013. 4.2.2

Perbandingan dengan Petunjuk Penyusunan SBK Tabel 4.6 : Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB dengan SBK

No. 1.

Format Menurut Petunjuk Penyusunan

Format RAB SKO Ragunan

SBK Kementerian dengan

Negara/Lembaga, nama

diisi

(Tidak dituliskan)

Kementerian

Negara/Lembaga. 2.

Unit Organisasi, diisi dengan nama Unit

(Tidak dituliskan)

Eselon I yang bersangkutan. 3.


(Tidak dituliskan)

4.

Sasaran Program, diisi dengan sasaran

(Tidak dituliskan)

program sesuai dengan Renja K/L atau RKP. 5.

Usulan SBK diisi dengan uraian kegiatan

(Tidak dituliskan)

yang diusulkan. 6.

Indikator keluaran diisi dengan uraian

(Tidak dituliskan)

pencapaian keluaran. 7.

Keluaran kegiatan diisi dengan volume

(Tidak dituliskan)

keluaran kegiatan dan satuan ukur. 8.

9.

10.

Kolom No.1 diisi dengan nomor urut

Kolom

kegiatan yang diusulkan.

komponen, dan kode nomor akun.

Kolom No.2 diisi dengan nama dan kode

Kolom no.2 merupakan nama kegiatan/ sub

kegiatan atau sub kegiatan.

kegiatan/ jenis belanja/ rincian belanja.

Kolom No.3 diisi dengan satuan ukur

Kolom no.3 merupakan kolom volume input

2

keluaran, contohnya: m , km, orang, dll.

no.1

merupakan

kode

program,

kegiatan, beserta satuan ukurnya. Contohnya: 480 OK. Yang artinya adalah detil belanja tsb dianggarkan untuk 480 Orang per Kegiatan.

11.

12.

Kolom No.4 diisi dengan volume keluaran

Kolom no.4 merupakan kolom harga satuan

dari nomor 3.

untuk input yang digunakan.

Kolom

No.5

Pengeluaran.

diisi

dengan

Akun

Kolom no.5 merupakan jumlah perhitungan yang merupakan perkalian kolom no.3 dengan kolom no.4




Tabel 4.6 : Perbandingan Format RAB SKO dengan Format RAB dengan SBK (Sambungan) 13.

Kolom No.6 diisi komponen-komponen

(Tidak dituliskan)

kegiatan danf atau tahapan dalam rangka pencapaian keluaran (output) kegiatan, dan rincian biaya. 14.

Kolom No.7 diisi dengan satuan ukur dari biaya,

contohnya:

honor

narasumber

adalah

Orang/jam,

ATK

adalah

(Tidak dituliskan)

per

kegiatan, konsumsi adalah per peserta. 15.

Kolom No.8 diisi dengan biaya per satuan

(Tidak dituliskan)

ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBU, HSPK dan Standar Biaya Lainnya

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 16.

Kolom No.9 diisi dengan volume dari

(Tidak dituliskan)

satuan ukur (nomor 7). 17.

Kolom No.10 diisi dengan jumlah biaya,

(Tidak dituliskan)

yaitu perkalian dari nomor 8 dan nomor 9. 18.

Kolom No.11 diisi dengan indeks biaya,

(Tidak dituliskan)

yaitu biaya untuk menghasilkan volume keluaran

yang

dirinci

per

Akun

Pengeluaran. 19.

Kolom No.12 diisi dengan keterangan,

(Tidak dituliskan)

tercakup situasi dan kondisi bagaimana suatu kegiatan dapat dilaksanakan. Sumber: Disusun oleh Penulis

Tidak seperti TOR nya, RAB untuk SKO Ragunan memiliki lebih banyak perbedaan dengan petunjuk penyusunan SBK. Selain beberapa perbedaan yang telah disebutkan dalam tabel 4.4 diatas, terdapat perbedaan lain antara format RAB dalam petunjuk penyusunan SBK dengan format RAB untuk SKO ragunan. Beberapa perbedaan tersebut seperti: 1. Dalam format di pentunjuk penyusunan SBK terdapat poin-poin pembuka yang harus diisi seperti isian ‘Kementerian/Lembaga’, ‘Unit Organisasi’, ‘Program’, ‘Sasaran Program’, ‘Usulan SBK’, ‘Indikator Keluaran’, ‘dan Keluara’. Sementara, format isian pembuka tersebut tidak terdapat dalam RAB untuk SKO Ragunan. Universitas Indonesia


2. Menurut petunjuk penyusunan SBK, terdapat pemisahan antara keluaran (output), dengan masukan (input) yang masing-masing disebutkan volume, serta satuan ukur yang digunakan. Sementara menurut RAB untuk SKO Ragunan, hanya disebutkan item-item masukan (input) nya saja. Dari dua perbandingan format diatas, ternyata format RAB untuk SKO Ragunan lebih mirip atau lebih sesuai dengan format yang terdapat dalam PMK No. 112 tahun 2012. Walaupun tetap terdapat perbedaan dengan PMK no. 112 tahun 2012, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan perbedaan dengan petunjuk penyusunan SBK. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya informasi mengenai keluaran (output) dari kegiatan ini, dan bagaimana volume serta satuan yang digunakan untuk mengukur output dari kegiatan ini.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan Penulis melakukan program magang di Kemenpora RI dengan

melakukan

tugas

membantu

penyusunan

dokumen

terkait

proses

perencanaan anggaran untuk kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan yang disusun oleh bagian Asisten Deputi (Asdep) Sentra Keolahragaan di Kemenpora RI. Proses perencanaan anggaran kegiatan tersebut terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Term of Refference (TOR), penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB), kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L), dan pembuatan Pedoman Operasional Kerja (POK). Penyusunan TOR dan RAB untuk setiap rancangan anggaran seluruh kegiatan di Asdep Sentra menggunakan PMK No. 112 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L). Pembuatan kertas kerja RKA-K/L dan POK disusun dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA tahun 2013. Selain menggunakan PMK No. 112 tahun 2012 sebagai pedoman penyusunan TOR dan RAB, bagian Asdep Sentra Keolahragaan juga menggunakan Petunjuk Penyusunan SBK yang disusun oleh Kementerian Keuangan tahun 2009. Hal tersebut terjadi karena dalam tahapan kegiatan SMP/SMA Ragunan, terdapat tahapan yang diajukan SBK nya pada tahun 2011, yaitu tahapan pendidikan dan pelatihan (diklat) SMP/SMA Ragunan. Terdapat beberapa perbedaan dalam format penyusunan dokumen TOR dan RAB yang disusun oleh bagian Asdep Sentra Keolahragaan jika dibandingkan dengan format dalam PMK No.112 tahun 2012 dan format dalam Petunjuk Penyusunan SBK. Berdasarkan perbandingan format yang telah dilakukan, TOR untuk SKO Ragunan lebih sesuai dengan format TOR Universitas Indonesia


dalam Petunjuk Penyusunan SBK, sementara RAB untuk SKO Ragunan lebih sesuai dengan format RAB dalam PMK No. 112 tahun 2012. Terkait penyusunan kertas kerja RKA-K/L dan POK untuk kegiatan SKO Ragunan disusun dengan menggunakan data yang berasal dari RAB yang telah dibuat sebelumnya, dengan menggunakan Aplikasi RKA-K/L DIPA untuk tahun 2013. Aplikasi ini dapat dikatakan merupakan aplikasi baru, karena untuk tahun berjalan (tahun 2012) digunakan Aplikasi RKAK/L DIPA tahun 2012. Tidak terdapat banyak perbedaan dalam perubahan aplikasi ini. perubahan aplikasi ini antara lain digunakan untuk menyesuaikan perubahan peraturan atau hal-hal lain, seperti perubahan nomor akun, atau perubahan lainnya. Setelah perencanaan, proses selanjutnya adalah proses penarikan dana. Terdapat sedikit permasalahan yang timbul pada proses penarikan dana ini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sering terjadi klasifikasi akun untuk menarik dana terkait Biaya Pemanggilan dan Pemulangan Atlet yang diterima di sekolah ragunan. Masalah ini terjadi karena siapa saja atlet yang diterima, dan darimana atlet tersebut berasal, tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga klasifikasi akun seperti itu selalu terjadi. Untuk menghindari jumlah klasifikasi yang terlalu besar, Biaya pemanggilan tersebut sudah dipisahkan berbeda untuk dalam (pulau) jawa, dan luar (pulau) jawa. Hal tersebut karena berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) yang digunakan untuk menyusun anggaran ini, biaya perjalanan untuk dalam dan luar pulau jawa akan mengakibatkan perbedaan dikarenakan perjalanan luar pulau jawa memerlukan biaya tiket pesawat terbang yang tidak dibutuhkan untuk perjalanan dalam pulau jawa. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan klasifikasi di awal proses perencanaan, tapi masalah ini timbul murni karena hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



5.2

Saran Setelah mengikuti program magang di bagian Asisten Deputi

(Asdep) Sentra Keolahragaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan perbaikan dan memajukan kegiatan berbagai pihak terkait. 5.2.1 Saran untuk Bagian Asdep Sentra Keolahragaan Sebaiknya bagian Asdep Sentra lebih memperhatikan detil atau item informasi apa saja yang harus ada dalam format TOR dan RAB nya, dan ifnromasi apa saja yang harus dimasukkan dalam poin-poin tertentu, sesuai dengan format dalam pedoman penyusunannya, baik itu PMK atau Petunjuk penyusunan SBK. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan lebih jelas, sesuai dengan pedoman yang mendasarinya. Selain itu, sebaiknya asdep sentra lebih memperhatikan detil isian yang harus diisikan kedalam poin-poin baik dalam TOR, RAB, maupun kertas keja RKA-K/L yang dibuat dengan aplikasi RKA-K/L DIPA, misalnya dalam keseragaman nama ‘program’ dan ‘kegiatan’ yang sama dalam dua dokumen yang berbeda. Sebaiknya bagian asdep sentra memiliki satu formula, atau cara untuk mengukur keluaran (output) sesuai dengan indikator kinerja yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini untuk menilai apakah indikator kinerja yang disebutkan dalam TOR telah tercapai dengan baik, dan bagaimana proses mengukurnya. Hal ini baik untuk dilakukan karena seperti dalam penjelasan PMK No. 112 tahun 2012 bahwa salah satu instrumen penting dalam penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah indikator kinerja, sebagai instrument untuk mengukur kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan.



5.2.2 Saran untuk Universitas Sebaiknya ilmu mengenai Akuntansi Pemerintah dapat lebih diperbanyak dan diperdalam untuk dimasukkan dalam kurikulum yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Hal tersebut dirasa penting melihat banyaknya lulusan FEUI yang setelah menyelesaikan pendidikannya melanjutkan bekerja di pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan adanya bekal mengenai Akuntansi Pemerintah, maka selain dapat menambah ilmu, juga dapat memudahkan bagi segenap lulusan FEUI untuk dapat bekerja, khususnya di Pemerintahan Indonesia. Selain itu, sebaiknya program magang sebagai salah satu syarat kelulusan pengganti skripsi, lebih disosialisasikan kepada mahasiswa. Hal tersebut bertujuan agar program magang dapat terlihat sama baiknya dengan melakukan penelitian atau skripsi. Program magang selain baik untuk menambah pengalaman bekerja, juga baik untuk menambah jaringan untuk kehidupan sosial peserta magang.



DAFTAR REFERENSI

Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. (2011). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Deddi., Putra, I.S., Rahmawati, Maulidah. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2009 tentang Anggaran Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.02/2013/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN MAGANG

Recommend Documents