UNIVERSITAS INDONESIA KAJIAN ATAS PROSES PENGAUDITAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF LAPORAN AKHIR MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

KAJIAN ATAS PROSES PENGAUDITAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

LAPORAN AKHIR MAGANG

JENNIFER AGUS HAKIM 1106075654

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JULI 2014

Kajian atas proses…, Jennifer Agus Hakim, FE UI, 2014

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Jennifer Agus Hakim

NPM

: 1106075654

Tanda Tangan :

Tanggal

: 8 Juli 2014

Universitas Indonesia


iii

TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG

Nama Mahasiswa


Nomor Pokok Mahasiswa

: 1106075654

Judul Laporan Akhir Magang : Kajian atas Proses Pengauditan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif

Tanggal

: 8 Juli 2014

Pembimbing Magang

: Dr. Fitriany

TTD

(Dr. Fitriany)



iv

HALAMAN PENGESAHAN Skripsi ini diajukan oleh Nama Mahasiswa Nomor Pokok Mahasiswa Program Studi Judul Laporan Akhir Magang

: Jennifer Agus Hakim : 1106075654 : S1 Akuntansi : Kajian atas Proses Pengauditan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia DEWAN PENGUJI

Pembimbing

: Dr. Fitriany

(

)

Penguji

: Kurnia I. Rais, S.E., M.Ak

(

)

Penguji

: Desti Fitriani S.E., Ak., M.A., CPMA

(

)

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat Tanggal

: Selasa, 8 Juli 2014



v

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Penulis haturkan karena atas semua anugerah dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Adapun laporan magang ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Seperti ada pepatah ‘tak ada gading yang tak retak’, Penulis menyadari dalam laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan laporan ini. Namun demikian, Penulis tetap berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Dalam jangka waktu penyusunan laporan ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak-pihak lain. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : (1) Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi kekuatan dan tempat pengharapan hidup. (2) Ibu Fitriany selaku dosen pembimbing yang membantu proses penyusunan laporan ini dari awal hingga akhir dan memberi banyak masukan bagi penulis terutama dalam hal isi. (3) Orang tua Penulis, Sendjaya Agus Hakim dan Lanny Sugianto yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, dan doa tanpa henti kepada Penulis. Semoga hasil kerja keras ini dapat membanggakan papi dan mami. Gelar sarjana ini hanya untuk papi dan mami. (4) Kedua saudara kandung Penulis, Jessica Hakim dan Juanita Hakim yang selalu memberikan keceriaan, canda tawa, penghiburan, dan pertolongan kepada Penulis. Terima kasih untuk kekuatan luar biasa yang kalian berikan selama 22 tahun ini. Without you I’m incomplete.



vi

(5) Nenek penulis, Suningsih Sugianto yang menjadi penyemangat sepanjang hidup Penulis. Terima kasih untuk setiap omelan, teguran, dan juga dukungan yang senantiasa Emak berikan. (6) Sahabat SD - SMA - Kuliah Penulis, Viny Pricilia dan Stella Ajeng yang selalu senantiasa mendukung dan memberi penghiburan bagi Penulis. Terima kasih untuk kalian berdua yang dapat selalu menjadi pelarian dari keseharian yang menjemukan (walaupun akhirnya selalu kentang hahaha). (7) Sahabat dan saudara di FEUI, Putera Utama, Marissa Putri, Paramezwari Atila Sugandi, Aurelius Altius Rosimin, Giovanni Janitra, Amadea Novia Ferty, Viny Pricilia dan Agita Nalsalia yang selalu membantu Penulis dalam segala jatuh bangun di masa tersulit ini. Well I won’t survive this uni life without you guys. Sebuah kebanggaan bisa mengenal dan dekat dengan kalian. I owe you! Each and every one of you! (8) Keluarga Bahasa 2010, terutama Meiska Apriliana, Triska Sarwono, Ursula Florene Sonia, dan Jessica Senjaya yang selalu menginspirasi dan memberikan dorongan bagi Penulis. Yes I am a PROUD friend. Thank you for the loves, laughs, tears, and ‘nyinyirs’. (9) ‘Lonely Monday’, Putera Utama, Ivan Teofilus, Yoseph Eric Santoso, Ruliff Demsy, Andrew Halim, Welly Frank, Tegar Iman, Timothy William, Winson Wijaya, dan Samuel James Nahusuly. Terima kasih untuk dukungan dan bantuannya selama ini terutama menjelang deadline laporan magang ini. (10) ‘Geng Gottie’, Vanessa Sunggono, Isabella Wisfataputri, Emily Gosal, Patricia Adam, Jessica Candra, dan Joe Kevin Jovian. Terima kasih untuk persahabatan selama Penulis menjalani kehidupan di KKI FEUI dan selanjutnya. Terima kasih untuk setiap waktu curhat, tertawa, dan ‘zet’ bersama kita. (11) Pak Tarkosunaryo, Pak Arsa, Mbak Putri, Mbak Icha, Mbak Astrid, Mbak Rika, Mbak Dini, Mas Deddy, Mbak Mona, Mbak Tika, Mbak Mumu, dan Mas Dian yang menjadi atasan dan rekanan kerja penulis selama magang di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) selama tiga bulan. Terima kasih untuk setiap pembelajaran dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis. Universitas Indonesia


vii

(12) Keluarga besar KUKSA FEUI yang telah menjadi keluarga Penulis di FEUI. Terimakasih teman-teman atas pelayanan dan persaudaraan selama ini. Tetaplah melayani Tuhan, God Bless You all. (13) Keluarga besar Amertha Bhavani SGB FEUI yang memberikan banyak pembelajaran dan kebersamaan bagi penulis. Beberapa bulan menghabiskan waktu hanya dengan kalian memberikan berbagai pengalaman yang luar biasa. We are one big happy family. (14) Dosen Penguji, Bpk Kurnia I. Rais dan Ibu Desti Fitriani, untuk masukanmasukannya dalam penyempurnaan laporan ini. (15) Dosen dan Staf Pengajar FEUI yang memberikan ilmu dan bimbingan selama Penulis menyelesaikan program studi. (16) Staf FEUI lainnya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas pencapaian Penulis akan gelar sarjana.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan yang Maha Esa. Semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 8 Juli 2014 Penulis



viii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama


NPM

: 1106075654

Program Studi

: S1 Reguler

Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis karya

: Laporan Magang

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Kajian atas Proses Pengauditan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok Pada tanggal : 8 Juli 2014 Yang menyatakan

(Jennifer Agus Hakim) Universitas Indonesia


ix

ABSTRAK

Nama : Jennifer Agus Hakim Program Studi : S1 Akuntansi Judul : Kajian atas Proses Pengauditan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif Laporan ini bertujuan untuk memaparkan proses pengauditan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum baik untuk partai politik maupun calon anggota DPD, proses pembuatan pedoman audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif, isi dari pedoman tersebut dan perbedaannya dengan pedoman sebelumnya, serta sedikit pemaparan hasil audit laporan dana kampanye 2014 yang telah dipublikasikan dalam situs KPU.

Kata kunci: Audit dana kampanye, audit pemilu, kampanye, legislatif, pemilihan umum



x

ABSTRACT

Name : Jennifer Agus Hakim Study Program : Accounting Undergraduate Title : Study of Audit Process of Legislative Campaign Finance Report

The focus of this report is to show the audit of legislative campaign finance report process, audit of legislative campaign finance report guidelines, the differences between this year and previous periods guidelines, the guidelines making process, and also this year audit of legislative campaign finance report result.

Key words: Legislative, campaign, campaign finance report, audit of campaign finance report.



xi

DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................................................................. Halaman Pernyataan Orisinalitas ................................................................................. Tanda Persetujuan Akhir Magang................................................................................ Halaman Pengesahan ................................................................................................... Kata Pengantar ............................................................................................................. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis ..................................................................................................................... Abstrak ......................................................................................................................... Abstract ........................................................................................................................ Daftar Isi....................................................................................................................... Daftar Tabel ................................................................................................................. Daftar Gambar .............................................................................................................. Daftar Lampiran ...........................................................................................................

i ii iii iv v

BAB I : PENDAHULUAN ......................................................................................... 1.1 Latar Belakang Magang ........................................................................................ 1.2 Tujuan Program Magang........................................................................................ 1.3 Tempat dan Waktu Magang ................................................................................... 1.4 Pelaksanaan Kegiatan Magang .............................................................................. 1.5 Latar Belakang Topik Penulisan ............................................................................ 1.6 Tujuan Pembahasan Laporan Magang ................................................................... 1.7 Perumusan Masalah ............................................................................................... 1.8 Ruang Lingkup ....................................................................................................... 1.9 Sistematika Penulisan ............................................................................................

1 1 2 2 3 4 7 8 8 9

Bab II : LANDASAN TEORI ...................................................................................... 2.1 Jasa Audit ............................................................................................................... 2.1.1 Jasa Asurans .................................................................................................. 2.1.2 Jasa Non-Asurans .......................................................................................... 2.2 Jenis Audit.............................................................................................................. 2.2.1 Audit Operasional ......................................................................................... 2.2.2 Audit Kepatuhan .......................................................................................... 2.2.3 Audit Laporan Keuangan .............................................................................. 2.3 Perikatan Prosedur yang Disepakati (agreed upon procedures) ............................ 2.4 Peraturan Terkait .................................................................................................... 2.4.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ............................................................. 2.4.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

11 11 11 13 13 13 13 16 17 24

viii ix x xi xiii xiv xv

24



xii

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ............................................................. 27

Bab III : PROFIL PERUSAHAAN ............................................................................. 3.1 Sejarah IAPI ........................................................................................................... 3.2 Struktur Kepengurusan IAPI .................................................................................. 3.3 Kegiatan IAPI.........................................................................................................

29 29 31 31

Bab IV : PEMBAHASAN .......................................................................................... 4.1 Gambaran Proses Penunjukkan KAP hingga Publikasi Hasil Audit oleh KPU....................................................................................................................... 4.2 Isi Laporan Dana Kampanye .................................................................................. 4.3 Proses Pembuatan Panduan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum..................................................................................................................... 4.4 Perbandingan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2014 dan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Periode Sebelumnya........................................... 4.5 Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum .................... 4.5.1 Isi Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik 2014 ................ 4.5.2 Isi Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah 2014 .............................................................................. 4.6 Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 ........................................................................................................................ 4.6.1 Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik 2014 ................................................................................................. 4.6.2 Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD 2014 ...........................................................................

36 36 45 48 52 55 56 65 73 73 77

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 81 5.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 81 5.2 Saran ....................................................................................................................... 83 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 85 LAMPIRAN



xiii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Perbedaan Perikatan Prosedur yang Disepakati dan Perikatan Pemeriksaan ............................................................................................... 15 Tabel 2.2 Perbedaan Audit Laporan Keuangan dan Audit Laporan Dana Kampanye ................................................................................................. 16 Tabel 2.3 Perbedaan Perikatan Prosedur yang Disepakati dan Audit Kepatuhan ...... 17 Tabel 3.1 Ketua Pengurus dan Periode Kepengurusan ............................................. 30 Tabel 4.1 Perbedaan PKPU No. 17 Tahun 2013 dan PKPU No. 24 Tahun 2013 ...... 49 Tabel 4.2 Perbedaan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2014 dan Periode Sebelumnya ................................................................................... 52 Tabel 4.3 Temuan Prosedur yang Disepakati dan Ketidakpatuhan Partai Politik ..... 75 Tabel 4.4 Hasil Audit Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2014 di Situs KPU ..................................... 78 Tabel 4.5 Daftar KAP dan Daerah Auditnya ............................................................. 79



xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi IAPI 2014 .............................................................. 31 Gambar 3.2 Chain of Command dari Dalam Divisi ..................................................... 32 Gambar 4.1 Timeline Penyerahan Laporan Dana Kampanye oleh Peserta Pemilu ..... 38 Gambar 4.2 Proses Penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Partai Politik ke KAP ........................................................................................................ 41 Gambar 4.3 Proses Penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD ke KAP ........................................................................................... 41 Gambar 4.4 Timeline Pelaksanaan Audit oleh KAP .................................................... 43 Gambar 4.5 Timeline Publikasi Hasil Audit oleh KPU ............................................... 43 Gambar 4.6 Contoh Laporan Dana Kampanye Partai Politik..................................... 46 Gambar 4.7 Contoh Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD ........................ 47 Gambar 4.8 Proses Penyusunan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye ............... 51 Gambar 4.9 Contoh Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum .................................................................. 74



xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014 ............................................................................................ 86 Lampiran 2. Tabel Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD 2014 ........................................................................................................ 90 Lampiran 3. Contoh Laporan Atas Prosedur yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu......................................................................................... 110 Lampiran 4. Contoh Laporan Audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu .................. 112 Lampiran 5. Contoh Laporan Atas Prosedur yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Peserta Pemilu................................................................................ 114 Lampiran 6. Contoh Laporan Audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Peserta Pemilu ......... 116



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Magang Perekonomian Indonesia dan dunia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Dengan pertumbuhan ini, semakin banyak jumlah perusahaan atau institusi yang bermunculan dan bersaing baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini menyebabkan munculnya kepentingan bagi perusahaan atau institusi untuk memiliki keunggulan dalam menjalankan usahanya. Salah satu kunci dari keunggulan tersebut adalah sumber daya manusia atau personil yang akan menjalankan kegiatan usaha tersebut. Saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya masnusia yang kompeten dan berkualitas agar dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien. Dunia kerja itu sendiri sangatlah berbeda dengan dunia akademis. Dalam dunia kerja, memiliki pengetahuan yang luas saja tidaklah cukup namun seseorang juga harus bersaing menampilkan kinerja terbaiknya dalam perusahaan. Tingkat kompetisi dalam dunia kerja saat ini dapat dikatakan cukup tinggi dan ketat baik antarperusahaan maupun antarindividu. Realita lain yang harus dihadapi oleh lulusan universitas adalah penandatanganan

ASEAN

Economic

Community

(AEC)

yang

memungkinkan arus bebas pertukaran tenaga kerja dengan negara lain di ASEAN. Dengan adanya hal ini tingkat kompetisi dalam dunia kerja akan menjadi lebih ketat daripada saat ini. Oleh karena tuntutan dunia kerja yang semakin berat ini, Departemen Akuntansi

Fakultas

Ekonomi

Universitas

Indonesia

(FEUI)

mempersiapkan lulusannya agar mampu bersaing. Salah satu cara yang dilakukan oleh Departemen Akuntansi FEUI ini adalah dengan memberikan

kesempatan

bagi

mahasiswa

tingkat

akhir

untuk

1 Universitas Indonesia Kajian atas proses…, Jennifer Agus Hakim, FE UI, 2014

2

melaksanakan program magang. Program magang ini merupakan program akhir yang berlaku sebagai alternatif dari program skripsi sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Akuntansi FEUI. Untuk dapat melaksanakan program ini, mahasiswa Akuntansi FEUI harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan telah menyelesaikan minimal 120 SKS. Program magang ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami dunia kerja. Dengan adanya program ini juga, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama berada dalam masa perkuliahan dan memadukannya dengan keterampilan yang didapatkan ketika berada dalam tempat kerja. Perpaduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa sehingga dapat bersaing setelah lulus dari dunia akademis.

1.2. Tujuan Program Magang Program magang yang diselenggarakan oleh Departemen Akuntansi FEUI memiliki beberapa tujuan, yakni: 1. memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengetahui gambaran dunia kerja yang akan dihadapi nantinya. 2. menjadi lahan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. 3. menjadi sarana penghubung antara dunia kuliah dan dunia kerja. 4. memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mencari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

1.3. Tempat dan Waktu Magang Penulis melaksanakan program magang di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), organisasi akuntan publik

yang independen dan

Universitas Indonesia Kajian atas proses…, Jennifer Agus Hakim, FE UI, 2014

3

mandiri. Penulis bekerja di divisi Standar dan Teknis yang bertanggung jawab atas seluruh standar audit, kode etik profesi akuntan publik, dan panduan audit dana kampanye. Kegiatan magang berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2014 hingga 2 Juni 2014.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan Magang Selama melaksanakan magang selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, penulis memiliki kesempatan untuk bergabung dalam divisi Standar dan Teknis. Divisi yang terdiri dari tiga orang ini terbagi menjadi dua bagian yakni, Dewan Standar dan Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP). Bagian Dewan Standar bertanggung jawab atas seluruh Standar Audit (SA), Standar Perikatan Asurans (SPA), Standar Jasa Terkait (SJT), Standar Perikatan Reviu (SPR), dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Sedangkan bagian Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP) bertanggung jawab untuk membuat pedoman atau panduan audit. Saat ini KAISP juga bertanggung jawab untuk audit pemilu atau audit dana kampanye. Selama program magang berlangsung penulis membantu dalam beberapa kegiatan, antara lain: 

Menerjemahkan beberapa Standar Perikatan Asurans dan Standar Jasa Terkait Sebelum sebuah standar dibahas dalam rapat Dewan Standar Profesional akuntan Publik (DSPAP), standar yang diadopsi dari IFAC harus terlebih dahulu diterjemahkan untuk menghemat waktu. Standar Perikatan Asurans (SPA) yang diterjemahkan oleh penulis selama periode magang ini adalah: a. SPA 3000 tentang Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu Informasi Keuangan Historis b. SPA 3400 tentang Pemeriksaan atas Informasi Keuangan Prospektif


4

c. SPA 3402 tentang Laporan Asurans atas Pengendalian Pada Organisasi Jasa d. SPA 3420 tentang Perikatan Asurans untuk Pelaporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Pro Forma dalam Prospektus. Sedangkan Standar Jasa Terkait (SJT) yang diterjemahkan penulis adalah: a. SJT 4400 tentang Perikatan untuk Melaksanakan Prosedur yang Disepakati tentang Informasi Keuangan b. SJT 4410 tentang Perikatan Kompilasi. 

Merapikan file untuk keperluan audit dana kampanye IAPI bekerja sama dengan KPU mengatur teknis audit pemilu khususnya atas dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik. Dalam hal ini penulis membantu merapikan beberapa file yang diperlukan untuk kegiatan audit dana kampanye tersebut. Penulis merapikan file data Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terlibat dalam kegiatan audit dana kampanye serta file pembagian daerah

audit

yang

ditentukan

bagi

Akuntan

Publik

yang

adalah

tahun

bersangkutan.

1.5. Latar Belakang Topik Penulisan Seperti

yang

telah

kita

ketahui,

tahun

2014

dilaksanakannya kembali kegiatan pemilihan umum (pemilu) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Banyak partai dan perorangan yang berlomba-lomba untuk menduduki berbagai posisi dalam lembaga legislatif yang ada. Salah satu cara yang dipercaya dapat menaikkan kesadaran masyarakat atas partai politik atau individu calon legislatif


5

adalah melalui berbagai kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye itu sendiri biasanya dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif untuk mensosialisasikan program-program mereka apabila terpilih untuk menduduki jabatan tertentu nantinya. Tentunya jumlah dana yang digelontorkan oleh partai politik maupun individu calon legislatif tidaklah sedikit. Oleh karena itu muncullah sebuah kebutuhan atas tata kelola partai politik yang baik terutama menyangkut pengelolaan dana kampanye pemilu. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan dana kampanye, partai politik dapat terbebas dari segala tuduhan yang berkaitan dengan politik uang sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Bukan hanya terbebas dari politik uang, namun masyarakat pun dapat meyakini bahwa kampanye yang terlaksana adalah kampanye yang bebas, jujur, dan adil. Selain karena alasan kepercayaan tersebut, akuntabilitas dana kampanye dalam kegiatan pemilu ternyata juga disyaratkan oleh pemerintah karena dianggap penting. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa undang-undang seperti; Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Legislatif, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang tersebut, peserta pemilu diminta untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik dalam bentuk laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye. Hal ini dibutuhkan untuk meyakini bahwa partai politik telah memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan, yakni; dapat dipahami, tepat waktu, memiliki daya banding, lengkap, dan dapat diandalkan. Untuk melihat akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana kampanye pada peraturan yang berlaku, maka dilakukanlah audit atas laporan dana kampanye tersebut. Karena banyaknya partai politik dan individu calon legislatif, maka kegiatan audit ini tidaklah mudah. Komisi Pemilihan


6

Umum (KPU) merasa bahwa panduan audit dana kampanye merupakan kebutuhan yang mendasar bagi berjalannya kegiatan ini. KPU kemudian menggandeng Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk merencanakan dan mengatur pelaksanaan audit dana kampanye di Indonesia. IAPI diminta untuk membuat Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang akan digunakan sebagai dasar bagi auditor dalam melakukan kegiatan audit atas dana kampanye peserta pemilu. Panduan ini berisi prosedur yang disepakati atas audit laporan dana kampanye partai politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan. Panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2014 memiliki

beberapa perbedaan dengan panduan periode-periode

sebelumnya terutama dalam aplikasi audit sesuai prosedur yang disepakati dan atestasi kepatuhan. Hal ini menyebabkan dalam pembuatannya IAPI mengadopsi beberapa standar yang ada, seperti Standar Audit (SA) 622 tentang Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan dan Standar Atestasi (SAT) 500 tentang Atestasi Kepatuhan. SA 622 lebih mengarah kepada prosedur yang harus dilakukan untuk memeriksa kewajaran dan kebenaran angka-angka dalam akun-akun tertentu dalam laporan keuangan. Sementara SAT 500 lebih mengatur mengenai evaluasi asersi tertulis atas kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu dan/atau efektivitas pengendalian terhadap kepatuhan. Kedua standar ini dituangkan dalam bentuk panduan audit dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan dana kampanye. Peraturan terkait tersebut antara lain: Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum


7

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal yang juga perlu diperhatikan dalam audit dana kampanye adalah adanya perbedaan sifat antara laporan dana kampanye dan laporan keuangan umum. Hal ini kemudian menyebabkan perbedaan perlakuan audit dan pengadopsian standar untuk keduanya. Pada laporan magang ini akan disajikan bagaimana proses pengauditan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif, proses pembuatan dan isi panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif. Selain itu juga akan disajikan hasil audit laporan dana kampanye pemilihan umum legislatif 2014 yang didapatkan dari situs KPU.

1.6. Tujuan Pembahasan Laporan Magang Laporan magang ini disusun untuk memenuhi tujuan: a. Bagaimana proses pengauditan dana kampanye

mulai dari

penunjukkan KAP yang akan melakukan audit hingga publikasi hasil audit oleh KPU? b. Bagaimana proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum dan Institut Akuntan Publik Indonesia? c. Bagaimana hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif 2014?


8

1.7. Perumusan Masalah Masalah yang akan dibahas dalam laporan magang ini adalah: a. Gambaran tentang proses pengauditan dana kampanye mulai dari penunjukkan KAP yang akan melakukan audit hingga publikasi hasil audit oleh KPU. b. Gambaran tentang proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum dan Institut Akuntan Publik Indonesia. c. Gambaran tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif 2014.

1.8. Ruang Lingkup Panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilu terdiri dari panduan audit laporan dana kampanye calon legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan panduan audit laporan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden. Namun karena sampai masa magang penulis di IAPI berakhir pemilihan presiden dan wakil presiden belum berlangsung maka laporan magang ini hanya membahas sebatas audit laporan dana kampanye calon legislatif. Di samping itu, karena adanya keterbatasan akses kepada pelaksanaan audit laporan dana kampanye di lapangan, maka laporan magang ini hanya membahas sebatas proses penunjukkan KAP yang akan melakukan audit hingga publikasi hasil audit tersebut oleh KPU. Selain itu juga akan dibahas tentang proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilu legislatif oleh IAPI dan KPU, isi dari panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilu legislatif 2014, dan hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilu legislatif 2014 yang diakses dari situs KPU.


9

1.9. Sistematika Penulisan Laporan Magang ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian besar, yaitu: 

Bab I: Pendahuluan Sebagai pengantar, bab ini akan menceritakan latar belakang dan detail lain yang berkaitan dengan kegiatan magang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian diikuti dengan latar belakang masalah yang diangkat menjadi topik laporan magang, tujuan pembahasan, perumusan masalah, serta sistematika penulisan laporan magang.



Bab II: Landasan Teori Bab ini akan membahas teori-teori singkat yang mendasari masalah dalam laporan ini. Landasan teori ini diambil dari berbagai sumber seperti buku teks kuliah, buku umum, standar akuntansi dan peraturan pemerintah berlaku, serta sumber lain yang relevan.



Bab III: Profil Perusahaan Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai profil Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) secara keseluruhan. Paparan tersebut lengkap disertai dengan struktur organisasi dan rincian kegiatan yang dilakukan oleh IAPI. Sebagai tambahan juga akan dipaparkan sedikit mengenai profil Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia termasuk pembuatan berbagai panduan pelaporan dan audit dana kampanye.



Bab IV: Pembahasan Pada bab ini akan membahas mengenai proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, isi dari panduan tersebut, perbedaan dari panduan 2014 dan 2009, serta hasil


10

audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif 2014. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran Bagian terakhir dari laporan ini akan menampilkan kesimpulan singkat tentang permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan memberikan beberapa saran yang dirasa dapat menjadi masukan untuk panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum berikutnya.


BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang dianggap berkaitan dengan audit laporan dana kampanye. Teori yang akan dibahas antara lain mengenai jasa-jasa yang tergolong dalam jasa audit, jenis-jenis audit, perikatan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures), dan peraturan terkait audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif termasuk di dalamnya daftar istilah audit dana kampanye.

2.1. Jasa Audit Audit menyediakan dua buah kelompok besar jenis jasa yang dapat diberikan, yakni: 2.1.1. Jasa Asurans Jasa Asurans merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk memberikan keyakinan atas suatu hal (seperti laporan keuangan atau

kepatuhan

terhadap

peraturan)

yang

dianggap

dapat

meningkatkan kualitas informasi bagi pembuat keputusan. Jasa asurans terdiri dari dua jenis jasa, antara lain: a. Jasa Atestasi Jasa Atestasi merupakan jenis jasa yang memberikan laporan atas keandalan dari sebuah asersi yang dibuat oleh pihak lain, seperti manajemen perusahaan, partai politik, dan sebagainya. Jasa ini memiliki lima kategori sebagai berikut:


12



Audit atas laporan keuangan historis Manajemen akan membuat asersi bahwa laporan keuangan historis telah dibuat sesuai dengan standar yang berlaku dan akuntan publik akan memberikan laporan tertulis atas kesesuaian tersebut.



Atestasi atas pengendalian internal pelaporan keuangan Akuntan publik akan memberikan laporan keyakinan atas asersi manajemen bahwa pengendalian internal pelaporan keuangan telah dikembangkan dan dilaksanakan seusai dengan kriteria yang telah ditentukan.

 Reviu atas laporan keuangan historis Manajemen memberikan asersi bahwa laporan keuangan historis telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku dan akuntan publik akan memberikan laporan keyakinan

atas

kesesuaian

tersebut.

Namun

laporan

keyakinan yang diberikan sifatnya terbatas dan tidak memadai seperti audit. 

Jasa atestasi atas teknologi informasi Akuntan publik akan menilai berbagai asersi manajemen atas keandalan

dan

keamanan

dari

informasi

elektronik

perusahaan. 

Jasa atestasi lain

b. Jasa Asurans Lain Dalam melaksanakan jasa asurans lain, akuntan publik tidak diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis atas atestasi yang dilakukannya. Asurans lain tidak diberikan hanya atas keandalan asersi pihak lain mengenai kepatuhan pada kriteria tertentu


13

melainkan berfokus pada peningkatan kualitas informasi yang berguna bagi pembuat keputusan. Menurut Arens et. al. (2009), salah satu jenis jasa asurans lain yang diberikan oleh akuntan publik adalah perikatan atas prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya dari bab ini. 2.1.2. Jasa Non-Asurans Akuntan publik dapat memberikan jasa lain selain asurans, seperti: a. Jasa akuntansi dan pembukuan b. Jasa perpajakan c. Jasa konsultasi manajemen

2.2. Jenis Audit Berdasarkan Arens et. al, (2009), terdapat tiga buah jenis audit yang dapat dilaksanakan oleh auditor, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. 2.2.1. Audit Operasional Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari bagian-bagian prosedur dan metode operasional perusahaan. Dalam melakukan audit jenis ini, evaluasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada akuntansi melainkan juga dapat mengenai struktur organisasi, operasinal komputer dan teknologi, metode produksi, pemasaran, dan bagian lain yang dianggap memadai.

2.2.2. Audit Kepatuhan Audit jenis ini dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan auditee atas peraturan atau standar tertentu yang berlaku. Salah satu standar yang


14

berkaitan dengan jenis audit ini adalah Standar Atestasi (SAT) Seksi 500 tentang Atestasi Kepatuhan. Dalam SAT 500 dikatakan bahwa asersi manajemen dapat berkaitan dengan persyaratan kepatuhan baik uang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. Dalam hal ini praktisi dapat menerima perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu dan/atau efektivitas pengendalian internal terhadap kepatuhan. Manajemen sendiri bertanggung jawab untuk memberikan asersi tertulis yang berisi keyakinan bahwa entitas telah mematuhi peraturan dan standar yang terkait dan berlaku. Tanggung jawab ini juga mencakup: a. Mengidentifikasi persyaratan kepatuhan yang berlaku Dalam hal ini manajemen perlu memahami syarat atau kriteria yang diperlukan untuk menilai apakah sebuah peraturan telah dipatuhi atau belum. b. Menetapkan dan memelihara peraturan serta struktur pengendalian internal agar memberikan keyakinan bahwa entitas telah mematuhi peraturan tersebut Manajemen perlu memastikan bahwa pengendalian internal dalam entitas telah memadai dan sesuai dengan ketentuan sehingga memberikan keyakinan dalam penilaian kepatuhan terhadap peraturan. c. Mengevaluasi dan memantau kepatuhan entitas Manajemem bertanggung jawab atas pengawasan penilaian kepatuhan entitas terhadap peraturan yang berlaku. d. Menentukan

laporan

yang

memenuhi

persyaratan

hukum,

peraturan, atau kontrak.


15

Dalam hal ini manajemen harus membuat laporan mengenai kepatuhan entitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SAT ini juga menjelaskan dua buah tipe perikatan yang dapat dilaksanakan dalam audit kepatuhan, yakni Perikatan Prosedur yang Disepakati dan Prosedur Pemeriksaan. Kedua tipe perikatan tersebut akan dijabarkan di dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Perbedaan Perikatan Prosedur yang Disepakati dan Perikatan Pemeriksaan Unsur Pembeda

Tujuan

Perikatan Prosedur

Perikatan

yang Disepakati

Pemeriksaan

Menyajikan terkait untuk

temuan Menyatakan pendapat kepatuhan atas kewajaran asersi

meningkatkan manajemen

dalam

informasi semua

yang

kualitas

bagi pemakai laporan material

hal

berdasarkan

keuangan berdasarkan kriteria prosedur

yang

yang disepakati

disepakati Luas

prosedur Sesuai

yang

dengan

dilaksanakan

laporan

kesepakatan  Memperoleh pemakai

pemahaman tentang persyaratan kepatuhan tertentu  Merencanakan perikatan  Mempertimbangkan porsi

relevan

struktur pengendalian


16

internal

terhadap

kepatuhan  Memperoleh yang

bukti cukup

termasuk pengujian kepatuhan terhadap persyaratan tertentu  Mempertimbangkan peristiwa kemudian  Merumuskan pendapat mengenai kewajaran

asersi

manajemen tentang kepatuhan

2.2.3. Audit Laporan Keuangan Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (beserta informasi di dalamnya) telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Audit laporan dana kampanye dapat digolongkan ke dalam audit laporan keuangan, namun terdapat beberapa perbedaan yang penting untuk diperhatikan (lihat Tabel 2.2). Tabel 2.2: Perbedaan Audit Laporan Keuangan dan Audit Laporan Dana Kampanye Unsur Pembeda

Jenis Laporan

Audit Laporan

Audit Laporan

Keuangan

Dana Kampanye

 Laporan

Laba

 Laporan

Rugi

penerimaan

dan

 Neraca

pengeluaran dana

 Laporan Arus Kas

kampanye peserta


17

 Laporan

pemilu

Perubahan Modal  Catatan

atas

Laporan Keuangan Panduan digunakan

yang Standar

Profesional Panduan

Akuntan Publik

Audit

Laporan

Dana

Kampanye

Peserta

Pemilu Peraturan mewajibkan

yang Undang-undang No.  Undang-undang 40

Tahun

tentang

2007

No. 31 Tahun 2002

Perseroan

tentang

Terbatas (UUPT)

Partai

Politik  Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang

Pemilu

Anggota Legislatif

2.3. Perikatan Prosedur yang Disepakati (agreed upon procedures) Dalam audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, dilakukan audit kepatuhan dan prosedur yang disepakati. Kedua audit ini memiliki beberapa perbedaan yang dipaparkan dalam Tabel 2.3. Tabel 2.3: Perbedaan Perikatan Prosedur yang Disepakati dan Audit Kepatuhan Unsur Pembeda

Perikatan Prosedur

Audit Kepatuhan

yang Disepakati Tujuan

Mencari temuan dengan Menilai

kepatuhan

melakukan prosedur yang terhadap peraturan atau dianggap

cukup

disepakati

oleh

dan standar tententu pihak


18

tertentu Keterkaitan

Dapat

menjadi

bagian

dari audit kepatuhan

Perikatan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) merupakan perikatan yang berisi kesepakatan antara auditor dengan manajemen atau pihak ketiga untuk melaksanakan audit dengan batasan tertentu. Batasan tersebut antara lain prosedur tertentu yang dirasa perlu untuk dilaksanakan berkaitan dengan kebutuhan dari pihak tersebut. Dalam perikatan ini kesepakatan dengan pihak manajemen atau pihak ketiga menjadi sangat penting mengingat merekalah yang paling memahami kebutuhan mereka atas kegiatan audit ini. Karena sifatnya yang terbatas dan telah melalui kesepakatan, maka akuntan publik tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur lain di luar yang disepakati dalam mencari temuan lain. Salah satu standar yang mengatur mengenai prosedur yang disepakati adalah Standar Audit (SA) 622 tentang Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan. 

Standar Audit (SA) 622 tentang Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan Dalam SA 622 dikatakan bahwa kegiatan audit dilaksanakan untuk mengevaluasi unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan sehingga kebutuhan dari pemakai laporan terpenuhi. Karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan, maka komunikasi dengan pemakai laporan menjadi syarat yang penting dalam perikatan ini. salah satu alasannya adalah karena pemakai laporan yang bersangkutan yang paling memahami kebutuhan mereka dan kecukupan prosedur yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena


19

kebutuhannya yang sangat bervariasi, sifat, saat, dan luas prosedur yang akan dilaksanakan pun berbeda-beda antara setiap pemakai laporan sehingga dibutuhkan kesepakatan yang dapat mewakili. Dalam perikatan ini, pemakai laporan dan akuntan publik sama-sama memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan prosedur ini. Pemakai laporan bertanggung jawab atas kecukupan prosedur yang disepakati dan menanggung risiko bahwa prosedur tersebut mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan akuntan bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur dan pelaporan temuan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan sendiri menanggung risiko bahwa kesalahan pelaksanaan prosedur dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan temuan maupun ketidakakuratan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah perbedaan cakupan dan kecukupan prosedur antara satu perikatan dengan perikatan lain. Hal ini kembali disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan antara setiap pemakai laporan. Prosedur yang disepakati dalam sebuah perikatan dapat diubah atau dimodifikasi selama pelaksanaan perikatan. Walaupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun prosedur tersebut tidak cukup hanya dengan membaca suatu asersi atau informasi tertentu. Hal ini tidak memungkinkan akuntan untuk membuat laporan hasil penerapan prosedur yang disepakati. Contoh prosedur yang seharusnya dilakukan, mencakup: a.

Menerapkan sampling sesuai dengan parameter yang telah disepakati.

b.

Memeriksa dokumen tertentu untuk membuktikan tipe dan detail transaksi tertentu.

c.

Konfirmasi informasi tertentu dengan pihak ketiga.


20

d.

Membandingkan dokumen, jadwal, atau analisis dengan atribut tertentu.

e.

Melaksanakan prosedur tertentu atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain atau pakar (termasuk pekerjaan auditor internal).

f.

Melaksanakan perhitungan matematis.

Sedangkan contoh prosedur yang tidak seharusnya dilakukan, mencakup: a.

Hanya membaca hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain dan menarik kesimpulan atas temuan berdasarkan hasil tersebut.

b.

Menilai kompetensi dan objektivitas pihak lain, seperti menilai kompetensi aktuaria yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan.

c.

Hanya memperoleh pemahaman atas hal tertentu dan bukan memahami keseluruhan.

d.

Menafsirkan dokumen di luar lingkup keahlian profesional akuntan atau menafsirkan dokumen yang bukan merupakan keahliannya. Contohnya adalah menafsirkan dasar perhitungan yang dilakukan oleh aktuaria tanpa memahami hal tersebut.



SA Seksi 9622 tentang Pelaporan Khusus atas Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam

SA

Seksi

9622

tentang

Pelaporan

Khusus

atas

Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan UndangUndang Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan lebih lanjut mengenai prosedur yang disepakati atas unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan dalam audit dana kampanye pemilihan umum. Prosedur pemeriksaan yang disepakati bersama


21

dalam pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mencakup, namun tidak terbatas pada: a.

Penerimaan Kas (1) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan kas. (2) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penymbang tersebut dalam file (catatan). (3) Periksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penymbang muncul lebih dari satu kali, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II, dan bahkan di daftar penyumbang tingkat kepengurusan kecamatan/desa (DPC). (4) Jumlahkan

besar

sumbangan

per

nama

penyumbang

perorangan / perusahaan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (5) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada pengurus partai dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. Lakukan evaluasi apakah

jumlah

sumbangan

dari

penyumbang

tersebut

memenuhi ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan. (6) Lakukan konfirmasi secara tertulis atau datangi bersama dengan staf pengurus partai, beberapa penyumbang secara uji petik (sampling), tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika


22

ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi. (7) Secara uji petik, bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas / bank. (8) Lakukan pemeriksaan atas jumlah batasan bantuan dana kampanye pemilihan umum yang dapat diterima dan bantuan dari negara (APBN/D) menurut keputusan KPU. Pastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima seluruhnya dalam kas partai politik. (9)

Lakukan pemeriksaan apakah partai politik

menerima

sumbangan dana kampanye dari pihak asing. (10) Lakukan pemeriksaan atas sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas dan lakukan evaluasi atas penilaian harga pasar bentuk sumbangan tersebut. (11) Lakukan pemeriksaan apakah

harga

pasar

sumbangan

berbentuk natura atau jasa fasilitas mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (12) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. (13) Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur penerimaan kas. b.

Pengeluaran Kas (1)

Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.


23

(2)

Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya, dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan / fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.

(3)

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

(4)

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.

(5)

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran uang yang dikaitakan dengan pengerahan massa untuk mengikuti kampanye dari satu darerah tingkat II ke daerah tingkat II lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(6)

Lakukan pemeriksaan apakah ada dana yang jumlahnya signifikan untuk pembukaan cabang yang tidak wajar.

(7)

Lakukan perhitungan kas dan periksa rekonsiliasi saldo bank untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo kas menurut catatan partai politik dengan saldo kas menurut catatan bank.

(8)

Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.

(9)

Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Buatlah berita cara inspeksi ini.


24

(10) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus partai politik, dan periksa pula kepatuhan partai politik dalam memenuhi kewajiban PPh atas honorarium tersebut. (11) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran / rencananya, jika ada. (12) Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas.

2.4. Peraturan Terkait Terdapat beberapa peraturan yang mendasari maupun memiliki keterkaitan dengan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif. Beberapa peraturan yang terkait dengan pokok audit laporan dana kampanye tersebut antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2.4.1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dimaksudkan untuk menjadi panduan

bagi

Peserta

Pemilu

dalam

mengelola

dan

mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta


25

Pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Kegiatan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPRD provisi, DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu. Dana kampanye partai politik ini dapat bersumber dari: a.

Partai politik peserta pemilu: berasal dari keuangan partai politik peserta pemilu yang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik peserta pemilu

b.

Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan: berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan

c.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain: berasal dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah. Sumbangan yang sah menurut hukum artinya tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Dana kampanye

yang

berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan kepada partai politik peserta pemilu tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) selama masa kampanye pemilu. Dana kampanye yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah kepada partai politik peserta pemilu tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye pemilu. Sedangkan kegiatan kampanye pemilu calon anggota DPD didanai dan menjadi tangung jawab calon anggota DPD masing-masing. Sumber dana kampanye calon anggota DPD adalah dari calon anggota DPD yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan


26

pihak lain perseorangan kepada calon anggota DPD tidak boleh melebihi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye pemilu. Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah kepada calon anggota DPD tidak boleh melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye pemilu. Dana kampanye peserta pemilu dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa di mana barang dan jasa tersebut dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Di sisi lain peserta pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; pemerintah desa dan badan usaha milik desa; atau anak perusahaan badan usaha milik negara dan anak perusahaan badan usaha milik daerah. Apabila peserta pemilu menerima sumbangan dari pihak yang dilarang atau yang besarnya melebihi ketentuan maka sumbangan tersebut harus diserahkan kepada kas negara. Peserta pemilu juga wajib melaporkan pengeluaran dana dari setiap kegiatan penyelenggaraan kampanye pemilu. Laporan tersebut mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam PKPU No. 17 tahun 2013, terdapat beberapa definisi dari istilah-istilah yang dianggap penting terkait audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif, antara lain: 1. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.


27

2. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. 3. Pengurus Partai Politik penanggung jawab dana kampaye, selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum/Ketua dan Bendahara/Bendahara Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya. 4. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Calon Anggota DPD, adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. 5. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu, untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 6. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. 7. Rekening Khusus Dana Kampanye, adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi calon Anggota DPD.

2.4.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam pasal 2 dikatakan bahwa Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penerapan


28

prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kepatuhan Peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanye dan keluaran audit kepatuhan berupa pendapat mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Peserta Pemilu dalam melaporkan Dana Kampanyenya. Sementara tujuan penerapan prosedur yang disepakati adalah untuk melaporkan fakta dan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu dan keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati berupa gambaran mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Dalam PKPU No. 24 tahun 2013, terdapat pengertian dari beberapa istilah penting terkait audit laporan dana kampanye pemilihan umum legislatif, antara lain: 1.

Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilu.

2.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

3.

Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai dana kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

4.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk digunakan pihak lain, dalam ketentuan ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu.


BAB III PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian of Certified Public Accountants

(IICPA)

merupakan

organisasi

akuntan

publik

yang

independen dan mandiri dengan berbadan hukum. Organisasi ini memiliki sejarah yang cukup panjang dimulai dengan berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 23 Desember 1957 yang merupakan cikal bakal dari IAPI. IAI merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama di mana pada saat itu profesi akuntan publik masih sangat sedikit jumlahnya. Pada masa pemerintahan orde baru, terjadi banyak perubahan signifikan dalam perekonomian Indonesia, antara lain seperti terbitnya UndangUndang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta brdirinya pasar modal yang memberikan dampak bagi kebutuhan akan profesi akuntan publik. Pada masa inilah kemudian banyak berdiri kantor akuntan Indonesia dan banyaknya kerjasama dengan kantor akuntan asing. Pada tanggal 7 April 1977 kemudian dibentuk Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) atas gagasan Drs. Theodorus M. Tuanakotta. Seksi ini merupakan wadah bagi para akuntan publik di Indonesia untuk melaksanakan program-program pengembangan akuntan publik. Setelah dibentuk Seksi Akuntan Publik, profesi akuntan publik berkebang pesat seiring edngan perkembangan pasar modal dan perbankan di Indonesia. Hal ini menyebabkan diperlukannya perubahan standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik yang setara dengan standar internasional. Dalam kongres IAI ke VII tahun 1994, anggota IAI sepakat untuk memberikan hak otonomi kepada akuntan publik dengan merubah Seksi Akuntan Publik menjadi Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP).


30

Pada tanggal 24 Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI Kompartemen Akuntan Publik Indonesia. Berdirinya IAPI merupakan respons terhadap dampak globalisasi, di mana Drs. Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. IAPI diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan International Federation of Accountants (IFAC) yang berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam Statement of Member Obligation (SMO). Pada tanggal 4 Juni 2007, secara resmi IAPI diterima sebagai anggota asosiasi pertama oleh IAI. Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Tabel 3.1: Ketua Pengurus dan Periode Kepengurusan No.

Nama Ketua Pengurus

Nama Lembaga

Periode Kepengurusan

1.

Drs. Theodorus M. Tuanakotta

IAI-SAP

1977-1979

2.

Drs. MP. Sibarani

IAI-SAP

1979-1984

3.

Drs. Ruddy Koesnadi

IAI-SAP / IAIKAP

1984-1995

4.

Drs. Iman Sarwoko

IAI-KAP

1995-1997

5.

Drs. Amir Abadi Jusuf

IAI-KAP

1997-1999

6.

Drs. Ahmadi Hadibroto

IAI-KAP

1999-2003

7.

Dra. Tia Adityasih

IAI-KAP

2003-2007


31

8.

Dra. Tia Adityasih

IAPI

2007-2012

9.

Tarkosunaryo

IAPI

5 Juni 2013 sekarang

3.2. Struktur Kepengurusan IAPI

Gambar 3.1: Struktur Organisasi IAPI 2014

3.3. Kegiatan IAPI Kegiatan utama IAPI terbagi ke dalam empat (4) departemen yang terdiri dari pengendalian mutu, keanggotaan, hubungan kelembagaan dan internasional, serta pelatihan, sertifikasi dan komunikasi. Masing-masih departemen ini dipimpin oleh seorang Manajemen Eksekutif atau Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif di dalam IAPI merupakan perpanjangan tangan dari pengurus


32

yang diharapkan dapat membantu dan terlibat lebih banyak dalam kegiatan operasional IAPI secara keseluruhan.

Gambar 3.2: Chain of command dari dalam divisi

1. Departemen Pengendalian Mutu Dikepalai oleh Bapak Patrick Henry Adam bertanggung jawab atas reviu mutu dan pendisiplinan anggota. Tanggung jawab utama dari divisi ini adalah melakukan reviu dan penilaian terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar. KAP dinilai apakah telah melaksanakan berbagai kegiatannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan SPM 1.

2. Departemen Keanggotaan dan Corporate Secretary Dikepalai oleh Ibu Yurahma Linda. Departemen ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan keanggotaan, regulasi internal organisasi, urusan koordinasi Korwil, hubungan kelembagaan dengan


33

kampus, pengelolaan riset, kesekretariatan, serta sumber daya manusia dan general affair.

3. Departemen Hubungan Kelembagaan dan Internasional Dikepalai oleh Bapak Rudy Prasetyo dan membawahi tiga (3) divisi, yakni: a. Hubungan kelembagaan dan internasional Divisi hubungan kelembagaan dan internasional bertanggung jawab untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau berkaitan dengan IAPI. Pihak tersebut antara lain lembaga internasional, lembaga lain dalam negeri, pemerintahan, pasar modal, dan asosiasi bisnis. Divisi ini memiliki 25 orang dewan. Tim Adhoc yang bertanggung jawab atas pembuatan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari divisi ini yang juga bekerja sama dengan salah satu subdivisi dari Standar dan Teknis, yakni KAISP. Selain itu, divisi ini juga bekerja sama dengan divisi marketing dan komunikasi dalam membuat Majalah CPA Indonesia. b.

Standar dan Teknis Divisi standar dan teknis terdiri dari dua subdivisi, antara lain: i.

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) DSPAP bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan kode etik profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. DSPAP terdiri dari 13 orang anggota dewan dan dikepalai oleh Bapak Handri Tjendra. Dewan ini bertugas untuk membuat standar-standar baru yang diperlukan.

ii.

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP)


34

KAISP bertanggung jawab untuk mengimplementasikan standar yang telah dibuat oleh DSPAP. Salah satu wujud implementasi tersebut adalah pembuatan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum dan tanya jawab atas standar atau isu tertentu menyangkut standar dan kode etik. Dewan KAISP saat ini berjumlah 12 orang. Untuk kegiatan tertentu subdivisi ini dapat membentuk tim khusus yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya adalah pembentukan Tim Adhoc yang ditujukan untuk kegiatan audit kampanye. c.

Keuangan Divisi keuangan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan keuangan dalam IAPI. Berbagai penerimaan yang diperoleh IAPI bersumber dari antara lain pembayaran biaya PPL, iuran keanggotaan, hingga biaya ujian sertifikasi akuntan publik. Sementara pengeluaran yang ada antara lain biaya rapat, pembelian keperluan kantor, hingga reimburse voucher taksi yang digunakan untuk keperluan kantor. Divisi ini juga bertanggung jawab atas gaji dan tunjangan seluruh karyawan termasuk di dalamnya uang lembur dan uang harian.

4. Departemen Pelatihan, Sertifikasi dan Komunikasi Dikepalai oleh Bapak Hendra Permana dan membawahi tiga (3) divisi, yakni: a.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Divisi PPL bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan bagi para akuntan dan auditor baik yang telah memiliki gelar CPA ataupun belum. Pelatihan ini diadakan secara berkala dengan target peserta yang berbeda-beda.


35

b. Sertifikasi Divisi sertifikasi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi akuntan publik (CPA) mulai dari bank soal, pelaksanaan ujian, penilaian, hingga pemberian gelar CPA bagi yang telah lulus ujian sertifikasi. c.

Marketing dan Komunikasi Divisi marketing dan komunikasi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat atau public relation seperti pelaksanaan berbagai acara atau event, pembuatan majalah CPA Indonesia, dan menjalin relasi dengan berbagai universitas.


BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan terbagi menjadi beberapa bagian pembahasan yang terdiri dari, antara lain: gambaran kegiatan audit dana kampanye, proses pembuatan panduan audit dana kampanye peserta pemilihan umum, perbandingan panduan audit laporan dana kampanye 2014 dan panduan audit laporan dana kampanye periode sebelumnya, panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, dan gambaran singkat hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif 2014. 4.1. Gambaran Proses Penunjukkan KAP hingga Publikasi Hasil Audit oleh KPU Sesuai peraturan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kegiatan pemilihan umum perlu diawasi sedemikian rupa pelaksanaannya agar tidak meresahkan masyarakat. Tak hanya kegiatan dan pelaksanaannya saja yang perlu diawasi, pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan umum, seperti peserta pemilu dan KPU pun turut menjadi sorotan sehingga juga perlu diawasi. Tentunya pengawasan atas peserta pemilu menjadi penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengawasi peserta pemilu ini adalah dengan melakukan audit atas laporan peserta pemilu. Laporan yang diaudit dalam hal ini adalah laporan dana kampanye karena merupakan pos penerimaan dan pengeluaran terbesar bagi peserta pemilu. Seperti yang tercantum dalam PKPU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1, Audit laporan dana kampanye adalah audit untuk menilai kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dana kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.


37

Sebelum berbagai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dibuat, menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, partai politik peserta pemilihan umum dan calon anggota DPD harus memiliki sebuah rekening khusus dana kampanye. Rekening ini merupakan satusatunya rekening yang menampung dana kampanye yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi calon anggota DPD. Kemudian sebelum audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum dilakukan, pengurus partai politik dan calon anggota DPD harus terlebih dahulu mengirimkan laporan awal dana kampanye mereka ke KPU paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye. Pada Pasal 20 ayat (1) dan (4) PKPU No. 17 Tahun 2013, Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu diwajibkan untuk menyampaikan laporan awal Dana Kampanye yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan rincian seperti dalam Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Laporan awal dana kampanye ini berisi: 1. Informasi identitas penyumbang 2. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu 3. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank untuk kurun waktu yang sama. Kemudian disusul dengan penyerahan laporan dana kampanye dari partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD ke KAP yang ditugaskan untuk melakukan audit atasnya paling lambat 15 hari sesudah tanggal pemungutan suara (lihat Gambar 4.1).


38

15 Hari

14 Hari

Hari Pemungutan Suara

Hari pelaksanaan kampanye legislatif

Gambar 4.1: Timeline penyerahan laporan dana kampanye oleh peserta pemilu Audit dana kampanye ini dilaksanakan di seluruh Indonesia setiap kegiatan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden, dan wakil presiden dilaksanakan. Pada tahun 2014, kegitan audit dana kampanye pun kembali dilakukan, namun hingga saat laporan ini ditulis, audit yang baru dilaksanakan hanyalah audit atas laporan dana kampanye anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga audit dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden tidak akan dibahas dalam laporan ini. Beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan audit dana kampanye antara lain: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Akuntan Publik (AP), dan peserta pemilihan umum yang bersangkutan baik berupa partai politik maupun perorangan. Pada audit dana kampanye tahun 2014 ini terdapat kurang lebih 174 Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 348 Akuntan Publik (AP) yang terlibat. KAP yang boleh ikut serta dalam kegiatan audit ini merupakan KAP yang terdaftar oleh IAPI dan masih aktif serta mendaftarkan diri ke IAPI untuk memohon rekomendasi. Sementara tidak ada syarat khusus mengenai tingkatan AP yang boleh terlibat (tidak harus partner KAP) untuk AP yang


39

boleh mengikuti audit dana kampanye sebagai penganggung jawab dan penanda tangan laporan audit dana kampanye. Namun AP yang boleh terlibat adalah AP dan minimal satu (1) staff incharge (asisten AP) yang telah mengikuti pelatihan tentang audit dana kampanye yang telah dilaksanakan pada awal hingga akhir Februari 2014. Hal ini ditetapkan dalam PKPU No. 24 Tahun 2013 Pasal 7 yang berbunyi: (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa. (2) KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPU dan/atau asosiasi profesi akuntan publik. Kemudian AP yang bersangkutan akan dibagi ke dalam beberapa daerah audit melalui mekanisme tertentu yang telah disepakati oleh KPU dan IAPI. 348 AP tersebut akan dibagi ke dalam beberapa daerah yang berada dalam wilayah audit, yakni: 1. Wilayah Sumatera Bagian Tengah 

Sumatera Barat



Riau



Kepulauan Riau

2. Wilayah Sumatera Bagian Selatan 

Sumatera Selatan



Lampung



Bengkulu



Bangka Belitung



Jambi

3. Wilayah Jawa Barat 

Jawa Barat

4. Wilayah DKI Jakarta dan Banten 

DKI Jakarta


40



Banten

5. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

DIY

6. Wilayah Jawa Tengah 

Jawa Tengah

7. Wilayah Jawa Timur dan Kalimantan 

Jawa Timur



Kalimantan Barat



Kalimantan Tengah



Kalimantan Selatan



Kalimantan Timur

8. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara 

Bali



Nusa Tenggara Barat



Nusa Tenggara Timur

9. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua 

Sulawesi Utara



Sulawesi Barat



Sulawesi Tengah



Sulawesi Tenggara



Sulawesi Selatan



Gorontalo



Maluku



Maluku Utara



Papua Barat



Papua


41

Gambar 4.2: Proses Penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Partai Politik ke KAP

Pada Gambar 4.2, dipaparkan bahwa partai politik tingkat kabupaten/kota harus menyerahkan seluruh laporan dan bukti pendukung yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada tingkat kabupaten atau kota kepada partai politik tingkat provinsi. Kemudian partai politik tingkat provinsi bertanggung jawab untuk menyerahkan seluruh laporan dan bukti pendukung tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi kepada KAP di kantor partai politik tingkat provinsi. Sedangkan untuk partai politik tingkat pusat, pengurus partai wajib menyerahkan seluruh laporan dan bukti pendukung yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kepada KAP di kantor partai politik tingkat pusat.

Gambar 4.3: Proses Penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD ke KAP


42

Sesuai dengan PKPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 29, satu KAP akan bertanggung jawab pada: a. Satu KAP melakukan audit laporan dana kampanye atas paling banyak dua Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; b. Satu KAP melakukan audit laporan dana kampanye atas paling banyak dua Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yan bersangkutan; c. Satu KAP melakukan audit laporan dana kampanye Calon Anggota DPD paling banyak 75 calon. Selanjutnya AP akan melakukan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum dan membuat laporan audit dana kampanye dalam jangka 30 hari sejak laporan dana kampanye diterima oleh KAP, tepatnya pada tanggal 24 April hingga 24 Mei 2014 (lihat Gambar 4.4). Laporan audit tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah ditetapkan bahwa KIP Aceh merupakan

bagian

menyelenggarakan

dari pemilihan

KPU

yang

umum

di

diberi

wewenang

provinsi

Nanggroe

untuk Aceh

Darussalam. Salah satu faktor dibuatnya KIP ini adalah karena terdapat tiga (3) partai lokal di provinsi Aceh yang tidak terdapat di provinsi lain. Tiga partai lokal yang dimaksud antara lain Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KIP Aceh No. 1 Tahun 2013. Namun hal ini tidak menyebabkan perbedaan dalam perlakuan audit dana kampanye di daerah tersebut.


43

30 Hari

ParPol

KAP

KAP

KPU

Gambar 4.4: Timeline pelaksanaan audit oleh KAP Laporan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum yang telah diserahkan ke KPU kemudian akan dikaji dan dipublikasikan kepada peserta pemilu dan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabitas dana kampanye peserta pemilu yang dapat menjadi informasi tambahan bagi masyarakat. KPU akan mempublikasikan hasil audit dari KAP kepada peserta pemilu paling lama tujuh (7) hari setelah KPU menerima hasil audit tersebut dari KAP. Sedangkan KPU akan mempublikasikan hasil audit dari KAP kepada publik paling lama sepuluh (10) hari setelah diterimanya laporan hasil audit tersebut (lihat Gambar 4.4). 7 Hari

KAP

KPU

3 Hari

KPU

ParPol

KPU

Publik

Gambar 4.5: Timeline publikasi hasil audit oleh KPU Dalam melaksanakan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, auditor hanya bertanggung jawab atas laporan audit berdasarkan laporan yang diberikan oleh partai politik dan calon DPD yang berisi dana sendiri, dana partai politik, atau sumbangan lainnya. Laporan dana


44

kampanye tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab partai politik atau calon DPD yang bersangkutan. Salah satu cara memastikan bahwa laporan tersebut telah benar dan sesuai adalah dengan melakukan audit dana kampanye yang berdasar pada audit kepatuhan dan prosedur yang disepakati. Saat peserta pemilu memberikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU, peserta pemilu juga diminta untuk menyertakan asersi peserta pemilu mengenai kepatuhan terdahap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain: 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 3. Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Untuk menjamin independensi dari KAP dan AP yang bersangkutan, maka seperti yang tercantum dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 28 dan PKPU No. 24 Tahun 2013 Pasal 10, KAP yang ditunjuk dan AP yang melaksanakan audit dana kampanye perlu membuat pernyataan tertulis. KAP harus membuat pernyataan tertulis bahwa: a. Rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD; b. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik peserta pemilu;


45

c. AP yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik; d. AP mendapatkan satu (1) surat rekomendasi dari asosiasi profesi akuntan publik untuk dijadikan sebagai nilai tambah dalam proses pengadaan jasa audit partai politik dan calon anggota DPD. Sementara AP harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa: a. Dirinya tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan peseta pemilu; b. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik peserta pemilu; c. Tidak menjadi AP yang membantu penyusunan laporan dana kampanye untuk peserta pemilu yang diaudit.

4.2. Isi Laporan Dana Kampanye Seperti yang tertulis dalam PKPU 17 tahun 2013, Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilu. Dana kampanye ini akan disusun ke dalam sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta pemilu atas pengelolaan dana kampanye mereka kepada masyarakat. Contoh laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota DPD dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.


46

Gambar 4.6 Contoh Laporan Dana Kampanye Partai Politik Laporan dana kampanye pada dasarnya hanya berisikan saldo atau total penjumlahan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode pelaporan. Beberapa unsur penting yang harus dimasukkan ke dalam laporan tersebut, antara lain terkait: a. Saldo awal Saldo awal yang harus dilaporkan adalah saldo dari RKDK, jumlah barang, piutang, dan utang yang dimiliki sesuai laporan awal dana kampanye yang telah dilaporkan sebelumnya. b. Penerimaan Penerimaan yang dilaporkan dalam laporan ini adalah total penerimaan partai politik, total penerimaan calon anggota DPD dari partai politik yang bersangkutan, serta total sumbangan dari berbagai pihak sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.


47

c. Pengeluaran Pengeluaran yang perlu dilaporkan juga dibagi ke dalam tiga klasifikasi pengeluaran seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan, yakni pengeluaran operasi, pengeluaran modal, dan pengeluaran lain-lain. Masing-masing klasifikasi ini kemudian dipecah lagi ke dalam beberapa

akun

pengeluaran

yang

lebih

rinci

sesuai

dengan

klasifikasinya. Contohnya adalah total pengeluaran untuk pertemuan terbatas, total pengeluaran untuk pertemuan tatap muka, dan sebagainya. d. Saldo Akhir Saldo akhir yang dilaporkan adalah saldo pada tanggal laporan dana kampanye ini dibuat. Saldo akhir ini juga berisikan rincian transaksi yang sama dengan saldo awal terkait kas pada RKDK, jumlah barang, piutang, dan utang yang dimiliki oleh partai politik.

Gambar 4.7 Contoh Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD


48

Secara garis besar, laporan dana kampanye calon anggota DPD mencakup hal-hal yang sama dengan laporan dana kampanye partai politik. Yang berbeda di antara keduanya adalah sumber penerimaan. Pada laporan dana kampanye partai politik, sumber penerimaan dapat berasal dari partai politik, calon legislatif, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, dan lain-lain. Sedangkan sumber penerimaan pada laporan dana kampanye calon anggota DPD berasal dari calon anggota DPD, sumbangan perorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, dan lain-lain.

4.3. Proses Pembuatan Panduan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Untuk melaksanakan kegiatan audit dana kampanye, KPU kemudian mengeluarkan dua buah peraturan besar menyangkut dana kampanye, yakni: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk membuat dua panduan berdasarkan dua peraturan tersebut, kemudian KPU menunjuk institusi akuntan yang dirasa tepat untuk mengemban tugas tersebut. KPU pun kemudian menunjuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membuat panduan pelaporan dana kampanye peserta pemilu berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2013 dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk membuat panduan audit laporan dana kampanye berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2013. Agar perbedaan dari kedua peraturan tersebut lebih jelas dapat kita lihat Tabel 4.1.


49

Tabel 4.1: Perbedaan PKPU No. 17 Tahun 2013 dan PKPU No. 24 Tahun 2013 Unsur Pembeda

PKPU No. 17 Tahun 2013

PKPU No. 24 Tahun 2013

Tentang

Pelaporan Dana Kampanye

Audit Laporan Dana Kampanye

Pembuat Panduan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Biro Hukum KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab kemudian memberikan kewenangan bagi Pengurus IAPI untuk membentuk tim Adhoc Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya akan disebut tim Adhoc). Tim Adhoc ini diketuai oleh Sempurna Bahri yang juga merangkap sebagai anggota dan anggota lainnya antara lain: Andy Eldes, Anton Silalahi, Harry Suganda, Irwanto, Mikail Jam’an, Paul Hadiwinata, dan Yanuar Mulyana. Tim ini bekerja sama dengan para pengurus IAPI yang terdiri dari Tarkosunaryo, M. Achsin, dan Florus Daeli. Masa jabatan tim Adhoc akan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan Keputusan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No. 103 Tahun 2013 tentang Tim Adhoc Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum, tanggung jawab Tim Adhoc Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum adalah: 1. Melakukan pembahasan dan memberikan masukan terhadap draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


50

2. Membahas Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Institut Akuntan Publik Indonesia tentang Pengembangan dan Penerapan Panduan Pelaporan dan Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; 3. Menyusun Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Setelah Tim Adhoc terbentuk, tepatnya setelah menandatangani Nota Kesepahaman pada September 2013, tim tersebut

bersama KPU

mengadakan beberapa rapat bersama yang isinya membahas mengenai pedoman audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum 2009 dan perubahan yang diperlukan atasnya. Dalam rapat-rapat tersebutlah pedoman audit dana kampanye 2009 dikaji ulang dan diberikan perubahan seperlunya sehingga lebih komprehensif. Setelah dianggap rampung dan disetujui oleh KPU, kemudian panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum

diterbitkan

dalam

Keputusan

KPU

tepatnya

dalam

SK

368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Panduan tersebut kemudian berlaku efektif sejak ditetapkan oleh KPU, yakni per tanggal 2 April 2014. Gambaran proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye yang lebih jelas terdapat dalam Gambar 4.8.


51

Gambar 4.8: Proses Penyusunan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Proses pembuatan panduan ini berbeda dengan proses pembuatan standar audit. Dalam pembuatan standar audit, setelah standar diterjemahkan dan dikaji ulang, sebelum disahkan, standar tersebut harus melalui tahap public hearing. Dalam public hearing tersebut standar yang telah dikaji diperdengarkan kepada publik untuk menerima masukan atau kritik atas standar tersebut sebelum disahkan. Apabila sudah dirasa memadai, maka standar tersebut baru akan disahkan dan dicetak. Tahapan public hearing ini tidak ada dalam proses pembuatan panduan audit dana kampanye karena panduan tersebut bukan merupakan standar audit. Proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye tentunya mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang ada dan cukup menghambat pembuatan panduan ini adalah adanya perbedaan pendapat antara KPU dan IAPI. KPU sebagai pihak pembuat peraturan mengenai pemilihan umum dan dana kampanye merasa bahwa mereka lah yang memiliki otoritas lebih dalam menentukan panduan audit laporan dana kampanye tersebut. Sementara IAPI merasa bahwa sebagai akuntan publik profesional mereka tentu lebih memahami proses audit yang diperlukan untuk laporan dana kampanye tersebut sehingga akan lebih baik tentunya


52

apabila KPU memberikan otoritas yang lebih besar bagi profesi dalam pembuatan panduan audit tersebut. Hal ini akhirnya menghambat proses pembuatan panduan audit laporan dana kampanye karena panduan yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh IAPI agar sesuai dengan keperluan audit kemudian diubah kembali oleh KPU. Padahal dalam hal ini KPU kurang menguasai bidang akuntansi dan audit sehingga panduan tersebut menjadi kurang tepat. Perbedaan pendapat antara KPU dan IAPI ini sedikit mengingatkan kita kepada perbedaan pendapat antara KPU dan IAI mengenai audit partai politik yang sebelumnya pernah terjadi. Pada waktu itu IAI merasa perlunya ditambahkan pasal mengenai kewajiban audit atas partai politik kepada KPU saat hendak membuat undang-undang partai politik dan terjadi perdebatan yang memakan waktu cukup lama mengenai hal ini. Namun akhirnya IAI tetap kalah mempertahankan pendapatnya sehingga pasal mengenai audit partai politik ini pun ditiadakan.

4.4. Perbandingan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2014 dan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Periode Sebelumnya Panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum direviu dan diperbaharui setiap lima tahun. Hal ini dilakukan agar panduan audit tersebut dapat disesuaikan dengan peraturan atau standar baru yang berlaku pada saat tersebut. Tentunya pembaruan secara berkala ini menyebabkan perbedaan dalam setiap periode (lihat Tabel 4.2). Tabel 4.2: Perbedaan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2014 dan Periode Sebelumnya Unsur Pembeda Sifat audit

Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2004 Prosedur yang disepakati (agreed upon procedures)

Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2009 Prosedur yang disepakati (agreed upon procedures)

Panduan Audit Laporan Dana Kampanye 2014 Prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) dan Audit Kepatuhan


53

(compliance audit) Bentuk

Diterbitkan terpisah berupa buku

Diterbitkan dalam PKPU No. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009

Diterbitkan dalam SK 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Format prosedur

Berupa daftar prosedur yang harus dilakukan secara umum.

Berupa checklist hal yang harus dilakukan dan lebih mendetail ke peraturan yang terkait.

Berupa checklist hal yang harus dilakukan dan lebih mendetail ke peraturan yang terkait

Tidak ditetapkan berapa jumlah sample yang harus diambil untuk setiap transaksi

Terdapat dua ketentuan untuk menetapkan jumlah sample yang harus diambil, antara lain:

Pengambilan Ditetapkan 30 sample sample untuk setiap transaksi

a. Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. b. Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan


54

pengelaran dana kampanye yang tercantum dalam RKDK & LADK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Pada dasarnya panduan audit laporan dana kampanye 2014 masih mengacu pada panduan audit laporan dana kampanye 2009 sehingga tidak banyak perubahan yang diberikan. Panduan audit laporan dana kampanye memang selalu dikaji ulang setiap lima (5) tahun sekali. Perbedaan yang paling signifikan dalam panduan audit laporan dana kampanye 2014 dibandingkan panduan audit laporan dana kampanye periode sebelumnya adalah adanya tambahan berupa audit kepatuhan. Tambahan berupa audit kepatuhan ini dirasa perlu karena menurut Undang-Undang No. 5 tentang Akuntan Publik, audit

sesuai prosedur

yang disepakati (agreed upon procedures)

dikategorikan sebagai jasa lain dan bukan merupakan jasa asurans. Dengan dikategorikannya audit sesuai prosedur yang disepakati sebagai jasa non asurans, maka dapat dikatakan kegiatan audit belum dilakukan atas laporan tersebut. Hal ini nantinya dapat menimbulkan masalah sehingga perlu ditambahkan jenis audit lain atas laporan tersebut. Audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures) dilakukan hanya untuk memeriksa kewajaran dari angka-angka yang ada dalam pos-pos dan akunakun pada laporan dana kampanye. Karena hanya sekedar memeriksa kewajaran angka, maka tidak ada keyakinan yang diberikan atas laporan tersebut. Berbeda dengan audit kepatuhan (compliance audit) yang memeriksa kepatuhan pelaporan tersebut dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan. Dalam hal audit laporan dana kampanye ini yang diperiksa adalah kepatuhan atas peraturan KPU dan undang-undang mengenai


55

pemilihan umum. Dengan dilaksanakannya audit kepatuhan ini maka diharapkan ada keyakinan yang diberikan dari audit laporan dana kampanye yang telah dilaksanakan. Perbedaan ini jelas akan mempengaruhi pelaksanaan audit yang harus dilakukan atas laporan dana kampanye. Pada contoh checklist audit kepatuhan dalam lampiran SK 368/Kpts/KPU/Tahun 2014, dapat kita lihat bahwa hal-hal yang perlu diuji bersifat lebih mendetail dengan mencantumkan seluruh peraturan yang terkait dengan setiap unsur laporan yang perlu diuji kepatuhannya.

4.5. Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum mencakup prosedur yang disepakati atas laporan dana kampanye partai politik, Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Seperti yang telah dipaparkan di atas, IAPI mengeluarkan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2014 dalam SK 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SK ini secara keseluruhan mencakup: 1. Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 3. Sistematika penyusunan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


56

Panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum ini disusun dengan mengacu pada peraturan yang ada dan Standar Atestasi (SAT) 500 tentang Atestasi Kepatuhan. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah meskipun audit dana kampanye merupakan audit kepatuhan dan audit sesuai prosedur yang disepakati, namun penyusunannya tidak mengacu 100% pada Standar Audit (SA) 800 tentang Audit Kepatuhan dan SA 622 tentang Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan. Panduan ini tidak mengacu pada SA 800 karena salah satu syarat yang ada dalam SA tersebut adalah adanya pengendalian internal (internal control). Audit dana kampanye bukan merupakan audit yang dilakukan terus menerus setiap tahunnya seperti audit biasa karena hanya dilakukan setiap ada pemilihan umum sehingga tidak ada pengendalian internal atas dana kampanye tersebut. Begitu pula dengan SA 622 yang tidak dapat diadopsi 100% untuk panduan audit dana kampanye karena sifat dari laporan dana kampanye itu sendiri yang hanya berisi penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai laporan keuangan dan tidak dapat menggunakan standar audit. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif terbagi ke dalam dua bagian berbeda, yakni untuk partai politik dan untuk calon anggota DPD. Dalam bagian ini akan dibahas panduan audit untuk keduanya dengan rincian terkait prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan yang dianggap penting untuk masing-masing bagian.

4.5.1. Isi Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik 2014 Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pada dasarnya terbagi menjadi lima (5) bagian besar, yakni: Umum, Rekening Khusus Dana Kampanye, Penerimaan, Pengeluaran, dan Asersi Partai Politik.


57

1. Umum Unsur ini terkait kelengkapan cakupan laporan secara umum dan ketepatan waktu pelaporan. 2. Rekening Khusus Dana Kampanye Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada Undangundang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ditetapkan bahwa seluruh peserta pemilihan umum wajib memiliki rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana kampanye. Rekening ini tidak boleh digabungkan dengan rekening partai politik atau pribadi dari peserta pemilihan umum. 3. Penerimaan Seperti yang ditetapkan dalam PKPU No. 17 Tahun 2013, penerimaan dana kampanye partai politik dapat berasal dari: a. Partai Politik Peserta Pemilu b. Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota c. Sumbangan pihak lain (i)

Perorangan

(ii)

Kelompok

(iii) Perusahaan / badan usaha non pemerintah d. Lainnya (termasuk hutang dan diskon) Yang dimaksud dengan penerimaan berupa hutang adalah hutang pihak ketiga kepada dana kampanye. Sementara penerimaan berupa diskon adalah apabila saat melakukan transaksi tertentu

pihak

penjual

atau

pemberi

sewa

memberikan diskon berupa potongan harga atas transaksi


58

tersebut. Selain dari hutang dan diskon, penghasilan lainnya yang juga dapat berasal dari pendapatan bunga simpanan bank. Penerimaan ini baik yang berupa sumbangan maupun tidak dapat berupa kas atau non-kas. Penerimaan non-kas di sini dapat berupa barang dan/atau jasa. Menurut PKPU No. 17 Tahun 2013 dana kampanye yang berbentuk barang meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Sedangkan dana kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota maupun pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Contoh sumbangan berupa barang antara lain dapat berupa perlengkapan yang digunakan dalam kampanye

seperti spanduk,

baliho,

sewa

pesawat,

dan

sebagainya. Untuk sumbangan berupa jasa sendiri contohnya adalah pemberian jasa kreatif untuk iklan dan kampanye yang diberikan kepada partai politik tanpa dipungut biaya.

4. Pengeluaran Pengeluaran partai politik dibagi menjadi tiga pos besar, yaitu: a.

Pengeluaran Operasi Pengeluaran operasi merupakan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan kampanye seperti: (i)

Pertemuan terbatas

(ii)

Pertemuan tatap muka


59

(iii)

Media massa cetak dan media massa elektronik

(iv)

Penyebaran bahan kampanye kepada umum

(v)

Kelima unsur ini akan diaudit berdasarkan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan. Seperti yang telah dipaparkan dalam landasan teori,

pada

dasarnya audit berdasarkan prosedur yang disepakati berbeda dengan audit kepatuhan karena prosedur yang disepakati hanya memeriksa kewajaran dari angka-angka dalam akun yang ada dalam laporan sementara audit

kepatuhan menilai kepatuhan

laporan terhadap peraturan yang berlaku (lebih mendetail sifatnya). Oleh karena adanya perbedaan tersebut maka prosedur yang dilakukan untuk keduanya pun berbeda.Pemasangan alat peraga di tempat umum (vi)

Rapat umum

(vii)

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan

b. Pengeluaran Modal Pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang terjadi karena pembelian peralatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan kampanye melainkan berupa pendukung seperti pembelian kendaraan dan pembelian peralatan (komputer, inventaris, dan lainnya). c. Pengeluaran Lain-lain Pengeluaran

yang

dikelompokkan

bukan untuk

menjadi

operasi

pengeluaran

atau lain.

modal Contoh

pengeluaran lain ini adalah pemberian piutang pada pihak


60

ketiga. Pemberian piutang dianggap pengeluaran karena uang yang seharusnya menjadi pendapatan bagi partai politik tidak atau belum berhasil didapatkan (dianggap loss atau semacam ‘pemberian sumbangan’). 5. Representasi Partai Politik Representasi dari partai politik bahwa seluruh informasi telah diberikan kepada KAP yang melakukan audit adalah salah satu unsur yang penting. Hal ini perlu diberikan agar auditor dapat memberikan opini yang tepat atas laporan dana kampanye tersebut. Kelima unsur ini akan diaudit sesuai dengan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan. Seperti yang telah dipaparkan pada landasan teori, kedua audit ini sifatnya berbeda. Prosedur yang disepakati lebih berfokus pada pemeriksaan kewajaran angka-angka yang

ada

pada

setiap

akun

dan

mencari

temuan-temuan

ketidakwajaran dari akun-akun tersebut. Sementara audit kepatuhan memeriksa kepatuhan setiap akun terhadap peraturan yang berlaku sehingga bersifat lebih tidak mendetail. I. Prosedur yang Disepakati Dalam menentukan prosedur yang disepakati untuk dilaksanakan dalam audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, IAPI sebagai pihak pembuat panduan dan akuntan profesional berdiskusi dengan KPU sebagai pihak yang paling memahami pelaksanaan pemilihan umum dan kampanye. Prosedur-prosedur yang disepakati atas unsur-unsur dalam laporan dana kampanye partai politik, antara lain menekankan pada: 1. Umum 

Kelengkapan laporan dan dokumen yang diterima dari partai politik peserta pemilu


61



Kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

2. Rekening Khusus Dana Kampanye 

Kesesuaian status bank di mana Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan



Kesesuaian nama pemilik Rekening Khusus Dana Kampanye

3. Penerimaan Dana Kampanye 

Kesesuaian

dan

keakurasian

klasifikasi

sumber

penerimaan Sumber penerimaan sangatlah penting karena diatur secara mendetail dalam PKPU mengenai sumber-sumber penerimaan yang dianggap sah. Penerimaan dana kampanye partai politik tidak boleh berasal dari pihak asing dan pihak yang tidak memiliki identitas lengkap. Apabila hal ini ditemukan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye parta politik peserta pemilu maka seluruh bentuk sumbangan yang diberikan oleh kedua pihak tersebut akan diberikan kepada kas negara. 

Kesesuaian dan keakurasian bentuk penerimaan Karena penerimaan dana kampanye partai politik dapat berbentuk non-kas berupa barang atau jasa, maka auditor perlu memastikan bahwa nilai sumbangan tersebut telah dicatat sesuai dengan harga wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima dengan mengacu pada tabel yang


62

disediakan pada Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PKPU No. 17 Tahun 2013 

Keakurasian jumlah penerimaan Besarnya penerimaan yang dapat diterima oleh partai politik peserta pemilu juga ditentukan dalam PKPU sehingga menjadi penting. Terdapat batasan tertentu bagi klasifikasi sumber penerimaan tertentu yang apabila dilanggar maka sumbangan dari pihak tersebut tidak boleh digunakan oleh partai politik peserta pemilu dan harus diserahkan kepada kas negara.

4. Pengeluaran Dana Kampanye 

Kesesuaian klasifikasi pengeluaran Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengeluaran dana kampanye harus diklasifikasikan ke dalam kelompok pengeluaran operasi,

modal,

dan lain-lain

sesuai

ketentuan. 

Kesesuaian bentuk pengeluaran Seperti penerimaan, pengeluaran dana kampanye juga dapat berupa kas dan non-kas. Apabila pengeluaran tersebut berbentuk bukan kas, maka auditor harus memastikan bahwa pengeluaran tersebut telah dicatat berdaarkan harga yang berlaku di wilayang yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 45 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2013.

5. Representasi Tertulis Partai Politik 

Keberadaan surat representasi partai politik peserta pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh


63

KAP yang telah disampaikan oleh peserta pemilu kepada KAP. II. Audit Kepatuhan Di sisi lain, audit kepatuhan yang diterapkan pada audit laporan dana kampanye memberikan penekanan yang berbeda pada kelima unsur tersebut. Penekanan yang diberikan, antara lain: 1.

Umum  Cakupan laporan sesuai dengan pasal 135 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dan pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 PKPU No. 17 tahun 2013.  Pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan dalam periode yang tepat.

2.

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Kewajiban menempatkan dana kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye



Kepatuhan atas batasan maksimum sumbangan, yakni tidak melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk

penyumbang

perseorangan

dan

Rp

7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah  Ketepatan waktu dalam penyerahan laporan ke KPU  Kepatuhan atas sumber dana partai dan calon legislatif terutama yang bersumber dari kekayaan pribadi dan partai politik yang bersangkutan 3. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu


64

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2013, pengurus partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Laporan ini mencakup laporan awal dana kampanye para calon

anggota

DPR,

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/Kota. Laporan awal dana kampanye berisi informasi jasa penyumbang; jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu; serta jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank untuk kurun waktu yang sama.  Kepatuhan atas lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye baik sebelum maupun setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye  Kepatuhan atas syarat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye terkait tanggal pembukaan, nama bank, dan nama pemilik.  Cakupan laporan pembukaan rekening khusus, terutama sumber perolehan saldo awal dan rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran

sebelum

pembukaan

Rekening Khusus Dana Kampanye.  Cakupan laporan awal terkait informasi penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran pada periode laporan awal.


65

4.5.2. Isi Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah 2014 Pada dasarnya Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah hampir sama dengan Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Parta Politik. Panduan ini juga terbagi ke dalam lima (5) bagian besar, yakni: Umum, Rekening Dana Kampanye, Penerimaan Dana Kampanye, Pengeluaran Dana Kampanye, dan Surat Representasi dari Calon Anggota DPD. 1. Umum Unsur ini terkait kelengkapan cakupan laporan secara umum dan ketepatan waktu pelaporan. 2. Rekening Khusus Dana Kampanye Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada Undangundang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ditetapkan bahwa seluruh peserta pemilihan umum wajib memiliki rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana kampanye. Rekening ini tidak boleh digabungkan dengan rekening pribadi calon anggota DPD. 3. Penerimaan Seperti yang ditetapkan dalam PKPU No. 17 Tahun 2013, penerimaan dana kampanye Calon Anggota DPD dapat berasal dari: a. Calon anggota DPD yang bersangkutan Dana kampanye yang bersumber dari calon anggota DPD yang bersangkutan maksudnya berasal dari harta kekayaan pribadi calon dan sumbangan dari keluarga calon tersebut.


66

b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain Sumbangan yang dianggap sah adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. (i)

Perorangan

(ii)

Kelompok

(iii) Perusahaan (iv) Badan usaha non pemerintah Penerimaan ini baik yang berupa sumbangan maupun tidak dapat berupa kas atau non-kas. Penerimaan non-kas di sini dapat berupa barang dan/atau jasa. Menurut PKPU No. 17 Tahun 2013 dana kampanye yang berbentuk barang meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Sedangkan dana kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPD maupun pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Contoh sumbangan berupa barang antara lain dapat berupa perlengkapan yang digunakan dalam kampanye seperti spanduk, baliho, sewa pesawat, dan sebagainya. Untuk sumbangan berupa jasa sendiri contohnya adalah pemberian jasa kreatif untuk iklan dan kampanye yang diberikan kepada partai politik tanpa dipungut biaya. 4. Pengeluaran Serupa dengan pengeluaran partai politik, pengeluaran calon anggota DPD pun dibagi menjadi tiga pos besar, yaitu: a.

Pengeluaran Operasi


67

Pengeluaran operasi merupakan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan kampanye seperti: (i) Pertemuan terbatas (ii) Pertemuan tatap muka (iii) Media massa cetak dan media massa elektronik (iv) Penyebaran bahan kampanye kepada umum (v) Pemasangan alat peraga di tempat umum (vi) Rapat umum (vii) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan b. Pengeluaran Modal Pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang terjadi karena pembelian peralatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan kampanye melainkan berupa pendukung seperti pembelian kendaraan dan pembelian peralatan (komputer, inventaris, dan lainnya). c. Pengeluaran Lain-lain Pengeluaran

yang

dikelompokkan

bukan untuk

menjadi

operasi

pengeluaran

atau lain.

modal Contoh

pengeluaran lain ini adalah pemberian piutang pada pihak ketiga. Pemberian piutang dianggap pengeluaran karena uang yang seharusnya menjadi pendapatan bagi partai politik tidak atau belum berhasil didapatkan (dianggap loss atau semacam ‘pemberian sumbangan’).


68

5. Representasi Calon Anggota DPD Representasi dari calon anggota DPD bahwa seluruh informasi telah diberikan kepada KAP yang melakukan audit adalah salah satu unsur yang penting. Hal ini perlu diberikan agar auditor dapat memberikan opini yang tepat atas laporan dana kampanye tersebut. Kelima unsur ini akan diaudit sesuai dengan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan. Seperti yang telah dipaparkan pada landasan teori, kedua audit ini sifatnya berbeda. Prosedur yang disepakati lebih berfokus pada pemeriksaan kewajaran angka-angka yang

ada

pada

setiap

akun

dan

mencari

temuan-temuan

ketidakwajaran dari akun-akun tersebut. Sementara audit kepatuhan memeriksa kepatuhan setiap akun terhadap peraturan yang berlaku sehingga bersifat lebih tidak mendetail. I. Prosedur yang Disepakati Dalam

menentukan

prosedur

yang

disepakati

untuk

dilaksanakan dalam audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, IAPI sebagai pihak pembuat panduan dan akuntan profesional berdiskusi dengan KPU sebagai pihak yang paling memahami pelaksanaan pemilihan umum dan kampanye. Prosedur-prosedur yang disepakati atas unsur-unsur dalam laporan dana kampanye calon anggota DPD, antara lain menekankan pada: 1.

Umum 

Kelengkapan laporan dan dokumen yang diterima dari calon anggota DPD peserta pemilu



Kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye


69

2.

Rekening Khusus Dana Kampanye 

Kesesuaian status bank di mana Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka oleh calon anggota DPD yang bersangkutan Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2013, Rekening Khusus Dana Kampanye harus dibuat di Bank Umum.



Kesesuaian nama pemilik Rekening Khusus Dana Kampanye

3.

Penerimaan Dana Kampanye 

Kesesuaian

dan

keakurasian

klasifikasi

sumber

penerimaan Sumber penerimaan sangatlah penting karena diatur secara mendetail dalam PKPU mengenai sumbersumber penerimaan yang dianggap sah. Sama dengan sumber penerimaan partai politik, penerimaan dana kampanye calon anggota DPD juga tidak boleh berasal dari pihak asing dan pihak yang tidak memiliki identitas lengkap. Apabila hal ini ditemukan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye calon anggota DPD peserta pemilu maka seluruh bentuk sumbangan yang diberikan oleh kedua pihak tersebut akan diberikan kepada kas negara. Untuk memastikan

identitas

penyumbang,

auditor

akan

memeriksa surat pernyataan penyumbang atas transaksi penerimaan dana kampanye yang bersangkutan.


70



Kesesuaian dan keakurasian bentuk penerimaan Karena penerimaan dana kampanye calon anggota DPD dapat berbentuk non-kas berupa barang atau jasa, maka auditor perlu memastikan bahwa nilai sumbangan tersebut telah dicatat sesuai dengan harga wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima dengan mengacu pada tabel yang disediakan pada Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PKPU No. 17 Tahun 2013



Keakurasian jumlah penerimaan Besarnya penerimaan yang dapat diterima oleh calon anggota DPD peserta pemilu juga ditentukan dalam PKPU sehingga menjadi penting. Terdapat batasan tertentu bagi klasifikasi sumber penerimaan tertentu yang apabila dilanggar maka sumbangan dari pihak tersebut tidak boleh digunakan oleh calon anggota DPD peserta pemilu dan harus diserahkan kepada kas negara.

4. Pengeluaran Dana Kampanye 

Kesesuaian klasifikasi pengeluaran Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengeluaran dana kampanye harus diklasifikasikan ke dalam kelompok pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain sesuai ketentuan.



Kesesuaian bentuk pengeluaran Seperti penerimaan, pengeluaran dana kampanye juga dapat berupa kas dan non-kas. Apabila pengeluaran tersebut berbentuk bukan kas, maka auditor harus memastikan bahwa pengeluaran tersebut telah dicatat berdaarkan harga yang berlaku di wilayah yang


71

bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 45 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2013. 5. Representasi Tertulis Calon Anggota DPD 

Keberadaan surat representasi calon anggota DPD peserta pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh peserta pemilu kepada KAP.

II. Audit Kepatuhan Di sisi lain, audit kepatuhan yang diterapkan pada audit laporan dana kampanye memberikan penekanan yang berbeda pada kelima unsur tersebut. Penekanan yang diberikan, antara lain: 1.

Umum 

Cakupan laporan sesuai dengan pasal 135 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dan pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 PKPU No. 17 tahun 2013.



Pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan dalam periode yang tepat.

2.

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Kewajiban menempatkan dana kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye



Kepatuhan atas batasan maksimum sumbangan, yakni tidak melebihi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah selama masa kampanye pemilu


72



Ketepatan waktu dalam penyerahan laporan ke KPU Ketepatan waktu penyerahan laporan ini juga termasuk pada saat penyerahan laporan: Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II; Pembukan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan Laporan Awal Dana Kampanye.



Kepatuhan atas sumber dana calon anggota DPD terutama atas sumber penerimaan sumbangan yang dilarang

3. Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 

Kepatuhan atas lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye baik sebelum maupun setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye



Kepatuhan atas syarat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye terkait tanggal pembukaan, nama bank, dan nama pemilik.



Cakupan laporan pembukaan rekening khusus, terutama sumber perolehan saldo awal dan rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.



Cakupan laporan awal terkait informasi penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran pada periode laporan awal.


73

4.6. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 Setelah melakukan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum selama 30 hari, KAP akan melaporkan hasil audit tersebut ke KPU. KPU kemudian akan mempublikasikan hasil audit laporan ini kepada partai politik atau calon anggota DPD peserta pemilu terkait dan kepada publik. KPU akan mempublikasikannya melalui situs dan papan pengumuman KPU sehingga dapat diakses oleh semua orang. 4.6.1. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik 2014 Dalam situs KPU, terdapat 15 partai politik peserta pemilihan umum legislatif yang telah diaudit oleh beberapa KAP. Namun terdapat tiga partai politik di antaranya, yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh yang merupakan partai lokal di Aceh yang tidak dipublikasikan hasil auditnya. Berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum partai politik 2014 yang dipublikasikan KPU, dapat kita simpulkan bahwa seluruh KAP telah melakukan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan sesuai dengan apa yang diatur dalam panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum 2014 yang dikeluarkan oleh IAPI. Seluruh KAP yang melakukan audit telah mengeluarkan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (seperti Gambar 4.9).


74

Gambar 4.9: Contoh Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan ini apabila disimpulkan antara lain berisi pernyataan bahwa: 1.

KAP telah melaksanakan prosedur yang disepakati dan memantau

ketaatan

sesuai

dengan

yang

disyaratkan

perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. 2.

Lingkup perikatan prosedur yang disepakati yaitu hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampaye yang tercatat dalam LPPDK.

3.

KPU bertanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati sehingga KAP tidak membuat representasi atasnya.


75

4.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) telah disajikan dalam lampiran.

5.

Tugas KAP tidak mencakup melakukan perikatan audit berdasarkan standar audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK.

6.

Laporan hasil audit hanya ditujukan untuk penggunaan oleh KPU sehingga KAP tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan pihak lain.

7.

KAP tidak bertanggung jawab untuk memperbaharui laporan hasil audit setelah tanggal laporan tersebut.

Berdasarkan hasil audit yang dipublikasikan dalam situs KPU, empat dari 13 partai politik masih belum sepenuhnya patuh dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan berdasarkan prosedur yang disepakati masih ditemukan adanya ketidaklengkapan dokumen bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (seperti yang ada dalam Lampiran). Keempat partai tersebut antara lain: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Tiga dari empat partai politik tersebut memiliki temuan yang berkaitan dengan penerimaan sumbangan. Rincian temuan dan ketidakpatuhan ini ada dalam Tabel 4.3. Tabel 4.3: Temuan Prosedur yang Disepakati dan Ketidakpatuhan Partai Politik No.

Partai Politik

Temuan Prosedur yang Disepakati

Audit Kepatuhan

1

Partai Keadilan Sejahtera

1. Pemberi sumbangan perorangan tidak melampirkan copy identitas

Terdapat penerimaan berupa uang yang tidak melalui RKDK

2. Pemberi sumbangan perusahaan tidak


76

(PKS)

2

3

Partai Amanat Nasional (PAN)

melampirkan akta pendirian

sebesar Rp 77.280.885.475,64.

1. Pemberi sumbangan perorangan 1. Jumlah tidak melampirkan copy identitas penerimaan dana yang diterima 2. Perbedaan identitas pemberi tidak seluruhnya sumbangan perusahaan dalam ditempatkan Daftar Penyumbang dan Akta dalam RKDK (hanya sebesar Keterangan DK-5 Akta No. Rp 215 19.536.354.252 dari Rp Direksi Hendra Evi 32.828.863.368) Sumandi Novianti 2. Pemberi Pemegang Welly Andi sumbangan tidak memlampirkan Pujianti Wawo Saham copy identitas Mayoritas Mackulau (50%), 3. Perbedaan dan Evi identitas Novianti pemberi sumbangan (50%)

Partai Bulan Pemberi sumbangan badan usaha Bintang tidak memberikan bukti pendukung (PBB) identitas badan usaha

1. Ada pengeluaran yang tidak disertakan bukti transaksinya 2. Ada penerimaan sebesar Rp 150.0000.000 dan Rp 100.000.000 yang tidak dimasukkan ke dalam RKDK 3. Cakupan laporan awal hanya sejak 21 Maret 2014 hingga 27 Februari 2014


77

sedangkan seharusnya sejak 21 Maret 2013 hingga 2 Maret 2014 4

Partai Penerimaan dan pengeluaran berupa Keadilan dan kas tidak melewati RKDK. Persatuan Indonesia (PKPI)

1. Pengeluaran Dana Caleg tidak dicatat dalam LPPDK. 2. Dana kampanye berupa uang tidak ditempatkan dalam RKDK

Atas pelanggaran yang dilakukan terkait

identitas pemberi

sumbangan, KAP telah memberikan sumbangan yang tidak lengkap identitas penyumbangnya kepada Kas Negara melalui KPU. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sanksi yang telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan. Namun untuk pelanggaran yang berkaitan dengan hal lain tidak ada kejelasan terkait sanksi yang diberikan.

4.6.2. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD 2014 Berdasarkan data KPU, terdapat 945 orang yang terdaftar sebagai calon anggota DPD pada tahun 2014 ini. Total tersebut merupakan angka calon anggota yang telah lolos seleksi dari beberapa kriteria. Setelah dilaksanakan pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April 2014 lalu, terpilihlah kemudian 132 orang yang berhasil menjadi anggota DPD untuk periode 2014-2019. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, laporan dana kampanye calon anggota DPD ini telah melalui proses audit oleh KAP yang telah ditunjuk sebelumnya (Tabel 4.5). Hasil


78

audit atas laporan tersebut kemudian disosialisasikan dalam situs KPU dan dapat diakses oleh publik. Namun terdapat dari total 33 provinsi di Indonesia, tidak semua provinsi dapat diakses hasil auditnya dalam situs KPU (lihat Tabel 4.4). Tabel 4.4: Hasil Audit Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2014 di Situs KPU Provinsi yang Dapat Diakses

Provinsi yang Tidak Dapat Diakses

1.

Provinsi Aceh

26 Calon

1. Provinsi Sumatera Utara

2.

Provinsi Jambi

17 Calon

2. Provinsi Sumatera Barat

3.

Provinsi Banten

21 Calon

3. Provinsi Riau

4.

Provinsi Jawa Barat

5.

Provinsi Jawa Tengah

30 Calon

6.

Provinsi Jawa Timur

28 Calon

5. Provinsi Kepulauan Riau

7.

Provinsi Bali

22 Calon

6. Provinsi Sumatera

8.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

23 Calon

9.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

35 Calon

7. Provinsi Bengkulu

10. Provinsi Kalimantan Barat

30 Calon

8. Provinsi Lampung

11. Provinsi Kalimantan Tengah

14 Calon

9. Provinsi DKI Jakarta

12. Provinsi Kalimantan Selatan

14 Calon

10. Provinsi D.I. Yogyakarta

13. Provinsi Kalimantan Timur

16 Calon

11. Provinsi Sulawesi

14. Provinsi Sulawesi Barat

20 Calon

15. Provinsi Sulawesi Utara

23 Calon

12. Provinsi Gorontalo

16. Provinsi Sulawesi Selatan

27 Calon

13. Provinsi Maluku Utara

17. Provinsi Sulawesi Tenggara

34 Calon

18. Provinsi Maluku

24 Calon

19. Provinsi Papua Barat

13 Calon

20. Provinsi Papua

23 Calon

4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selatan

Tengah

440 Calon


79

Tabel 4.5: Daftar KAP dan Daerah Auditnya No.

KAP

Provinsi yang Diaudit

1

Usman & Rekan

Aceh dan Jambi

2

Yanuar & Riza

Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung

3

Thomas, Blasius,

Jawa Barat dan Papua

Widartoyo & Rekan 4

Teguh Heru & Rekan

Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung

5

Abdulrahman Hasan

Maluku, Kalimantan

Salipu

Tengah, Kalimantan Selatan

6

Drs. Henry & Sugeng

Jawa Tengah dan NTT

7

Sardjono Budi

D.I. Yogyakarta, Maluku

Sudharnoto

Utara, dan Gorontalo

Sriyadi, Elly & Rekan

Jawa Timur dan

8

Kalimantan Barat 9

Jojo Sunarjo & Rekan

Bali dan Papua Barat

10

Made Sudarma, Thomas

NTB dan Sulawesi

& Dewi

Selatan

11

Erfan & Rakhmawan

Sulawesi Tenggara

12

Wisnu B Soewito &

Sulawesi Tengah dan

Rekan

Sulawesi Barat

Drs. Abror

Sumatera Utara,

13

Kepulauan Riau, DKI Jakarta 14

Junaedi, Chairul &

Banten, Kalimantan

Subyakto

Timur, dan Sulawesi Utara


80

Dari 440 calon anggota DPD yang dapat diakses, penulis mengambil tiga calon anggota DPD dari setiap provinsi sebagai sample. Total sample keseluruhan yang digunakan untuk analisis adalah 60 calon anggota DPD. Rincian sample dan hasil audit calon anggota DPD ini terlampir dalam Lampiran 2. Berdasarkan hasil analisis singkat dari hasil audit yang dapat diakses tersebut,

masih

terlihat

adanya

beberapa

kesalahan

atau

ketidakpatuhan dalam pelaporan maupun pengungkapan yang dilakukan oleh calon anggota DPD. Masih dapat kita lihat bahwa terdapat banyak kekurangan lampiran atau bukti pendukung atas transaksi maupun administratif yang sebenarnya merupakan syarat kepatuhan. Jumlah ketidakpatuhan dan temuan yang didapatkan dari prosedur yang disepakati atas audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum calon anggota DPD lebih banyak daripada audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum partai politik. Sebagian besar temuan yang dilaporkan berkaitan dengan kekeliruan klasifikasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Hal ini dapat terjadi karena mungkin sosialisasi panduan pelaporan yang dirasa kurang atau panduan pelaporan yang masih dirasa sulit untuk dipahami sehingga menimbulkan kerancuan dalam praktiknya. Temuan yang sifatnya lebih fatal adalah masih ada laporan dana kampanye calon anggota DPD yang tidak ditandatangani oleh calon anggota DPD yang bersangkutan. Atas temuan-temuan tersebut, belum ada sanksi yang dikenakan kepada calon anggota DPD yang bersangkutan. Hal ini juga yang mungkin menyebabkan pelaporan dana kampanye yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Berdasarkan

paparan

pada

bab-bab

sebelumnya,

kita

dapat

menyimpulkan beberapa poin, antara lain: 1. Proses penunjukkan KAP yang ditugaskan untuk melakukan audit dana kampanye hingga publikasi hasil audit tersebut oleh KPU terdiri dari: Proses penunjukkan atau pendaftaran diawali dengan penyerahan berbagai dokumen oleh KAP dan AP yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh IAPI. Setelah ditunjuk untuk melakukan audit, para akuntan publik kemudian harus mengikuti proses pembagian daerah audit atau penujukkan auditee yang ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah melaksanakan audit kemudian KAP harus melaporkan hasilnya kepada KPU untuk kemudian dikaji dan dipublikasikan baik dalam situs KPU maupun dalam papan pengumuman KPU. Akuntan publik yang ditujuk dari berbagai Kantor Akuntan Publik (KAP) harus mampu melakukan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam waktu 30 hari. Walaupun akuntan publik hanya melakukan audit selama 30 hari, namun persiapannya memakan waktu hingga beberapa bulan sebelumnya. 2. Proses penyusunan panduan laporan dana kampanye ini dimulai sejak tanggal 31 Desember 2013 hingga 2 April 2014. IAPI merupakan pihak yang cukup penting dalam audit ini terutama sebagai pihak yang telah ditunjuk KPU untuk menyusun Panduan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. IAPI bersama 81 Universitas Indonesia Kajian atas proses…, Jennifer Agus Hakim, FE UI, 2014

82

dengan Biro Hukum KPU berusaha mengevaluasi panduan periode sebelumnya dan menyusun panduan baru untuk periode 2014 selama kurang lebih delapan (8) bulan, mulai dari September 2013 hingga April 2014. Proses ini dimulai dengan penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian KPU menunjuk IAPI untuk menyusun panduan audit laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan tersebut melalui Nota Kesepahaman yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini IAPI membentuk Tim Adhoc yang kemudian menggelar beberapa rapat dengan KPU guna menyusun panduan tersebut. Setelah dikaji kembali dan disepakati maka KPU menerbitkan panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum calon legislatif tersebut dalam SK 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3.

Hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif 2014 baik partai politik maupun calon anggota DPD masih memiliki kekurangan. Berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum legislatif yang dipublikasikan dalam situs KPU, masih terdapat berbagai temuan dari prosedur yang disepakati dan ketidakpatuhan atas peraturan atau ketentuan yang berlaku. Beberapa ketidakpatuhan dan temuan yang ada antara lain: 

Tidak ada bukti pendukung atas sumbangan berupa copy identitas penyumbang.


83



Perbedaan identitas dalam akta penyumbang dan daftar penyumbang.



Masih ada penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).



Tidak ada keterangan identitas pemilik RKDK.



Ada calon anggota DPD yang tidak menandatangani Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye miliknya.



Kekeliruan klasifikasi penerimaan dan pengeluaran sumbangan dana kampanye.



Keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye oleh peserta pemilu kepada KAP.

5.2. Saran 1. Dalam menyusun panduan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan umum, mungkin akan lebih baik apabila KPU sebagai pihak yang menunjuk IAPI memberikan wewenang yang lebih besar kepada IAPI. Hal ini dilakukan agar panduan yang disusun benarbenar sesuai dengan ilmu akuntansi dan audit yang lebih dikuasai oleh IAPI sebagai akuntan profesional. 2. Sosialisasi Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebaiknya diberikan dengan lebih komprehensif dan tidak terlalu mendadak agar KAP dan peserta pemilu sama-sama lebih memahaminya.

Hal

ini

dilakukan

untuk

menghindari

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam proses pelaporan maupun audit. 3. KPU juga sebaiknya memberikan sanksi yang tegas bagi para peserta pemilu yang belum mematuhi ketentuan pelaporan.


84

4. Pada bagian prosedur yang disepakati dalam panduan audit laporan dana kampanye, akan lebih baik apabila disertakan tujuan audit (audit objectives) dari setiap prosedur yang dilakukan. 5. Untuk penelitian berikutnya, akan sangat baik apabila bisa mendapatkan akses ke lapangan dan mempelajari audit laporan dana kampanye yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan panduan audit laporan dana kampanye yang berisikan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh akuntan publik ketika mengaudit di lapangan.


DAFTAR PUSTAKA

Adi, Yuniarsa. (2014, Mei 30). Personal interview. Arens, Alvin A., et al. (2009). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. Singapore: Pearson Education South East Asia Pte Ltd. Evaluasi Audit Dana Kampanye. (2009, Agustus 11). Buletin Akuntan Publik, halaman 3. Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik (2004, Maret). Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Institut Akuntan Publik Indonesia. Maret 10, 2014. http://www.iapi.or.id. Komisi Pemilihan Umum (2014, April 2). SK 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum (2013, Agustus 27). PKPU No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum (2013, Desember 31). PKPU No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melasari, Putri. (2014, Mei 15). Personal interview. Susanti, Fauzia. (2014, Mei 28). Personal interview. Susanti, Fauzia. Staff Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesional IAPI. Mei 9, 2014. [email protected]


LAMPIRAN Lampiran 1 Tabel Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014

No.

Partai Politik

Partai Nasional Demokrat 1 (NasDem)

Laporan atas Penerapan Prosedur yang Disepakati standar

2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) standar

KAP

Tanggal

Audit Kepatuhan

Usman & Rekan

24 Mei 2014

tidak ada temuan

semua telah dipatuhi

Yanuar & Riza

23 Mei 2014

tidak ada temuan


19 Mei 2014

penyumbang tidak melampirkan copy identitas dan akta pendirian

Terdapat penerimaan berupa uang yang tidak melalui RKDK Rp 77.280.885.475,64. Jadi terdapat unsur ketidak patuhan.

21 Mei 2014

tidak ada temuan


3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

standar

Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

standar

Teguh Heru & Rekan

4

Prosedur yang Disepakati

Catatan Tambahan

tidak ada penjabaran (singkat) tidak ada penerimaan sumbangan

86 Kajian atas proses…, Jennifer Agus Hakim, FE UI, 2014


87

(lanjutan) 5 Partai Golongan Karya (Golkar)

standar

Drs. Abdulrahman Hasan Salipu

6 Partai Gerindra

standar

Drs. Henry & Sugeng

19 Mei 2014

tidak ada temuan


7 Partai Demokrat

standar

Sardjono Budi Sudharnoto

23 Mei 2014

tidak ada temuan


24 Mei 2014

tidak ada temuan


8 Partai Amanat Nasional (PAN)

standar


23 Mei 2014

penyumbang tidak melampirkan copy identitas; perbedaan identitas penyumbang

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

standar


22 Mei 2014

tidak ada temuan

9

(1) Jumlah penerimaan dana yang diterima tidak seluruhnya ditempatkan dalam RKDKP, sehingga belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan tersebut. (2) penyumbang tidak melampirkan copy identitas. (3) perbedaan identitas penyumbang patuh dengan beberapa pengecualian


88

(lanjutan) 10

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

standar

Made Sudarma, Thomas, Dewi

21 Mei 2014

tidak ada temuan


penyumbang badan usaha tidak memberikan bukti pendukung identitas badan usaha

(1) Caleg DPR-RI atas nama Fathurahman Mahfudz.BIRK tidak menyertakan bukti transaksi pengeluaran pada saat penyerahan kepada KAP. (2) Pada tanggal 21 Feb 2014 dan 27 Maret 2014 transaksi penerimaan dari partai sebesar Rp 150.000.000 dan Rp 100.000.000 tidak dimasukkan dalam RKDK. (3) Cakupan laporan awal sejak 21 Maret sampai 27

11 Partai Damai Aceh (PDA) 12 Partai Nasional Aceh (PNA) 13 Partai Aceh (PA)

14 Partai Bulan Bintang (PBB)

standar

Erfan & Rakhmawan

20 Mei 2014


89

(lanjutan) Februari 2014 sedangkan menurut ketentuan cakupan laporan awal sejak 21 maret 2013 samapai 2 Maret 2014.

15

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

standar

Wisnu B. Soewito & Rekan

24 Mei 2014

penerimaan dan pengeluaran berupa kas tidak melewati RKDK

(1) Pengeluaran Dana Caleg tidak dicatat dalam LPPDK. (2) Dana kampanye berupa uang tidak ditempatkan dalam Rekening Khusus Dana kampanye.

tidak ada sumbangan dari pihak luar


90

Lampiran 2 Tabel Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD 2014

No.

Calon Anggota DPD

1 Abdullah Manaray

2 Agus Mujayanto

3 Ester Margareth M.

Provinsi

Papua Barat

Jawa Tengah

Papua Barat

Laporan atas Prosedur yang Disepakati standar

standar

standar

KAP


Tanggal

22 Mei 2014

Prosedur yang Disepakati

Audit Kepatuhan

tidak ada temuan


Drs. Henry & 19 Mei Sugeng 2014

tidak ada keterangan identitas pemilik RKDK

(1) Dokumen belum lengkap. (2) Pelaporan terlambat. (3) Tidak melaporkan pembukaan RKDK, tidak melaporkan laporan Awal DK.


LPPDK tidak ditandatangani oleh calon anggota DPD yg bersangkutan.


22 Mei 2014

Catatan Tambahan tidak ada sumbangan pihak lain


91

(lanjutan) 4 Jacob Esau Komigi

Papua Barat

H. Baiq Diyah Ratu 5 Ganefi, SH.

Nusa Tenggara Barat

Gede Pasek 6 Suardika

Prof. Dr. Farouk 7 Muhammad

Bali

Nusa Tenggara Barat

pengeluaran tidak diklasifikasikan dengan akurat (1) RKDK hanya berisi saldo akhir DK. (2) klasifikasi sumber penerimaan tidak sesuai ketentuan. (3) banyak pengeluaran yang tidak memiliki bukti

standar


22 Mei 2014

standar

Made Sudarma, Thomas & Dewi

21 Mei 2014

standar


22 Mei 2014

tidak ada temuan


21 Mei 2014

(1) tidak ada copy identitas penyumbang. (2) Penerimaan sumbangan tidak tercatat dalam RKDK. (3) klasifikasi pengeluaran tidak sesuai ketentuan.


standar




tidak ada sumbangan pihak lain


92

(lanjutan)

I Gede Dharma 8 Wijaya

Bali

9 Halimah Tusaadiah

Nusa Tenggara Barat

standar


22 Mei 2014

standar


21 Mei 2014

(1) beberapa dokumen tdk ada tanda tangan. (2) Asersi Perseorangan Calon Anggota DPD tdk ada. (3) tidak memberikan LPPDK ke KAP hingga 24 Mei 2014. (4) ada pengeluaran yang tidak melalui RKDK. (1) Dokumen tdk lengkap. (2) tdk melampirkan rekening koran RKDK (3) tdk ada copy identitas penyumbang (4) tdk ada bukti pengeluaran (5) belum mengirimkan representasi

tidak ada Model DK10DPD



93

(lanjutan)

Fransiskus Xaverius 10 Elvis Hancu

Ika Trasna 11 Mulyaningsih, ST.

Nusa Tenggara Timur

Jawa Tengah

standar

standar



(1) tdk ada bukti pengeluaran

(1) dokumen belum lengkap. (2) periode pelaporan tdk tepat. (3) tdk ada rincian penerimaan pengeluaran sebelum RKDK


tidak ada temuan

(1) dokumen belum lengkap. (2) pelaporan terlambat. (3) periode pelaporan tdk tepat.



94

(lanjutan)

12 Poppy Sudharsono

I Nyoman 13 Cendikiawan 14

Ir. Sarah Lery Mboeik

15 Abdul Djalil LTC

16

Andiara Aprilia Hikmat

standar


tidak ada representasi

(1) dokumen belum lengkap. (2) pelaporan terlambat. (3) periode pelaporan tdk tepat.

Bali

standar


RKDK hanya berisi saldo awal.


Nusa Tenggara Timur

standar


tidak ada temuan


Jawa Timur

standar


23 Mei 2014

tidak melaporkan DAPDK, RKDK, dan bukti transaksi


Banten

standar

Junaedi, Chairul dan Subyakto

19 Mei 2014



Jawa Tengah

22 Mei 2014

tidak ada sumbangan pihak lain tidak ada sumbangan pihak lain tidak ada sumbangan pihak lain tidak ada sumbangan pihak lain


95

(lanjutan)

Drs. H. 17 Andurachman, M.AP

Banten

standar


19 Mei 2014

19 Mei 2014

23 Mei 2014

18 Drs. Habib Ali Alwi

Banten

standar


19 Emilia Contessa

Jawa Timur

standar


(1) ada dokumen yg (1) RKDK tdk memuat tidak ada (2) tidak ada informasi yang cukup. tdk sumbangan (2) tdk ada mencantumkan pihak lain representasi nama bank pada bukti RKDK tidak ada semua telah tidak ada representasi sumbangan dipatuhi pihak lain (1) tdk (1) penerimaan tdk melaporkan tercatat dalam LPPDK. penerimaan tidak ada (2) ada penerimaan & dlm RKDK (2) sumbangan pengeluaran tdk periode pihak lain tercatat dlm RKDK. pelaporan awal tdk tepat.


96

(lanjutan)

20

Hj. Hariah, SH. MH.

21 Moses Mogo

22

Pdt. Barnabas Simin, M.Pd

23 Syafii

Kalimantan standar Barat


23 Mei 2014

(1) ada transaksi tdk tercatat dlm RKDK. (2) perbedaan klasifikasi dlm DAPDK dan LPPDK.

Nusa Tenggara Timur



standar





23 Mei 2014

23 Mei 2014

(1) ada transaksi tdk tercatat dlm LPPDK. (2) ada bukti transaksi yg kurang. (1) tdk ada rekening koran RKDK. (2) perbedaan daftar penerimaan & LPPDK (3) tdk melampirkan daftar penerimaan sumbangan

(1) tdk melaporkan penerimaan dlm RKDK. (2) periode pelaporan awal tdk tepat periode pelaporan tdk tepat.



periode pelaporan tdk tepat.


(1) tdk melaporkan penerimaan RKDK.



97

(lanjutan)

24 Yulyani

25

Aceng Holik Munawar Fikri

Jawa Timur

Jawa Barat

standar

standar



23 Mei 2014

(1) penerimaan tdk melalui RKDK. (2) tdk ada beberapa bukti transaksi

(1) periode pelaporan tdk tepat. (2) ada penerimaan tdk masuk dlm RKDK

20 Mei 2014

(1) periode RKDK tdk tepat. (2) tdk melaporkan penerimaan dlm LPPDK dan RKDK. (3) tdk melampirkan copy identitas penyumbang.

(1) dokumen belum lengkap. (2) periode pelaporan tdk tepat.



98

(lanjutan)

26 Asep Syaripudin

27

Hj. Euis Atikah, S.Sos

Jawa Barat

Jawa Barat

standar


standar


20 Mei 2014

20 Mei 2014

(1) klasifikasi penerimaan dan pengeluaran tdk tepat. (2)LPPDK tdk terdapat rincian perhitungan. (3) status kepemilikan RKDK diragukan. (4) tdk ada surat pernyataan dari beberapa penyumbang. (5) ada penyumbang yg tdk dilaporkan. (6) tdk ada bkti penerimaan (1) dokumen tdk lengkap. (2) dlm RKDK hanya dilaporkan saldo awal. (3) penerimaan dan pengeluaran tdk melalui RKDK. (4) tdk ada representasi

(1) batas maksimum sumbangan dilanggar. (2) pelaporan terlambat. (3) kepemilikan RKDK diragukan. (4) dokumen tdk lengkap

(1) pelaporan terlambat. (2) dokumen tdk lengkap.


99

(lanjutan)

28 Sudirman

29 Dasielianty

Aceh

Aceh

standar

standar

Usman & Rekan

Usman & Rekan

24 Mei 2014

ada diskon yg tdk tercatat dalam daftar laporan penerimaan sumbangan DK sebesar 75%

24 Mei 2014

(1) ada perbedaan antara daftar penerimaan sumbangan dan LPPDK. (2) LPPDK tdk mencantumkan klasifikasi pengeluaran. (3) tdk ada representasi

ada penerimaan yang tdk ditempatkan dalam RKDK (1) penerimaan yg tdk ditempatkan dlm RKDK. (2) periode pelaporan awal tidak ada tdk tepat. (3) sumbangan terlambat pihak lain membuka RKDK. (4) sumber saldo awal RKDK tdk jelas


100

(lanjutan)

30 Ir. H.T. Suriansyah

Aceh

standar

Usman & Rekan

24 Mei 2014

(1) ada transaksi tdk tercatat dlm RKDK. (2) ada perbedaan dlm DAPDK dan LPPDK. (3) tdk ada representasi

(1) ada penerimaan tdk ditempatkan dlm RKDK. (2) pelaporan penerimaan sumbangan periode I dan II terlambat. (3) tdk melaporkan jumlah penerimaan dan pengeluaran DK sebagaimana tercatat dlm RKDK pada laporan awal DK'



101

(lanjutan)

H. Abu Bakar 31 Jamalia

32 Halilintar

Jambi

Jambi

standar

standar

Usman & Rekan

Usman & Rekan

24 Mei 2014

24 Mei 2014

(1) ada transaksi tdk tercatat dlm LPPDK. (2) RKDK hanya mencatat saldo transaksi

ada transaksi tdk ditempatkan dlm RKDK

(1) tdk melaporkan RKDK. (2) tdk ada representasi.

(1) ada transaksi tdk ditempatkan dlm RKDK (2) nama pemilik RKDK tdk dpt dipastikan. (3) tdk melaporkan tidak ada jumlah sumbangan penerimaan pihak lain dan pengeluaran DK sebagaimana tercatat dlm RKDK pd laporan awal DK



102

(lanjutan)

Mohon Indrajaya, 33 SH.

34

Policarpus Ulukyanan

Jambi

Maluku

standar

standar

Usman & Rekan

24 Mei 2014

Drs. 24 Mei Abdulrahman 2014 Hasan Salipu

(1) tdk melaporkan LPPDK (2) tdk ada representasi

(1) dokumen belum lengkap. (2) periode pelaporan tdk tepat. (3) pelaporan penerimaan sumbangan periode I dan II dan laporan awal DK terlambat

tdk ada copy identitas penyumbang.

cakupan laporan RKDK dan laporan awal tdk lengkap



103

(lanjutan)

Jacob Jack Ospara, 35 T.Th., M.Th.

36

ABD Hamid Rahayaan

Maluku

Maluku

37 Rafael Y Sihombing Papua

standar


standar


standar


20 Mei 2014

(1) ada kesalahan klasifikasi pengeluaran. (2) rekening koran RKDK hanya sampai periode I. (3) ada transaksi yg tdk tercatat dlm DAPDK maupun LPPDK

(1) tdk ada copy rekening koran RKDK. (2) tdk ada copy identitas beberapa penyumbang. (1) ada perbedaan jumlah pengeluaran dalam DAPDK dan LPPDK. (2) ada transaksi yg tdk dicatat dalam RKDK

(1) ada transaksi tdk ditempatkan dlm RKDK. (2) pelaporan tidak ada terlambat. (3) sumbangan pembukaan pihak lain RKDK terlambat. (4) cakupan laporan RKDK tdk lengkap

cakupan laporan RKDK tdk lengkap



104

(lanjutan)

38

Pdt. Charles Simaremare

Papua

39 Edison Lambe

Papua

40 Baso Affandi

Sulawesi Utara

41 Ismail Mo'o

Sulawesi Utara

standar


20 Mei 2014

standar


20 Mei 2014

standar


19 Mei 2014

standar


19 Mei 2014

ada transaksi tdk tercatat dlm RKDK (1) periode LPPDK tdk tepat. (2) ada perbedaan penerimaan dlm DLPSDK dan LPPDK (3) DAPDK tdk menunjukkan klasifikasi pengeluaran (4) kesalahan penulisan nominal (1) kesalahan klasifikasi pengeluaran. (2) beberapa transaksi tdk ada bukti pendukung. (3) tdk ada representasi (1) ada perbedaan jumlah pengeluaran dalam DAPDK dan LPPDK. (2) tdk ada representasi


periode pelaporan tdk tepat.






105

(lanjutan) 42 Maya Rumantir

Sulawesi Utara

43 Hj. Andi Fatimah

Sulawesi Selatan

44 Mahir Tanaka

45 Mulawarman, SE.

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

standar

standar

Junaedi, Chairul dan Subyakto Made Sudarma, Thomas & Dewi

19 Mei 2014 21 Mei 2014

standar


21 Mei 2014

standar


21 Mei 2014

tdk ada representasi



tdk ada representasi



(1) ada transaksi tdk tercatat dlm RKDK. (2) ada transaksi tdk tercatat dlm LPPDK. (3) ada sumbangan tanpa identitas penyumbang (4) tdk ada copy identitas penyumbang (5) tdk ada representasi (1) tdk ada copy RKDK dam LPPDK. (2) tdk ada surat pernyataan penyumbang. (3) tdk ada copy DAPDK. (4) tdk ada representasi




106

(lanjutan)

46 Asmin

La Ode Asadi, SE, 47 M.S

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

standar

standar

Erfan & Rakhmawan

Erfan & Rakhmawan

(1) cakupan laporan RKDK tdk lengkap. (2) pelaporan terlambat.

20 Mei 2014

(1) ada perbedaan antara laporan penerimaan sumbangan dan LPPDK. (2) tdk ada representasi

(1) pelaporan terlambat. (2) informasi RKDK tdk lengkap


20 Mei 2014

(1) ada perbedaan antara daftar penerimaan sumbangan dan LPPDK. (2) tdk ada representasi

(1) periode pelaporan tdk tepat. (2) pembukaan RKDK terlambat


48 Ir. Mas'udi

Sulawesi Tenggara

49 H.A. Mas'ad Ikhsan

Kalimantan Tengah


perbedaan jumlah sumbangan


50 Rinco Norkim

Kalimantan Tengah


tidak ada bukti beberapa pengeluaran


standar

Erfan & Rakhmawan

20 Mei 2014

(1) cakupan RKDK tdk lengkap. (2) tdk ada klasifikasi pengeluaran. (3) tdk ada representasi


107

(lanjutan)

51 Pdt. Rugas Binti

Kalimantan Tengah


tidak ada temuan


52 Achmad Husaini

Kalimantan Selatan


(1) tidak ada bukti beberapa pengeluaran. (2) tidak ada bukti penerimaan

periode tidak sesuai

Antung Fatmawati, 53 S.T.

Kalimantan Selatan


tidak ada bukti beberapa pengeluaran

periode tidak sesuai

Drs. Abdussani, 54 M.I.Kom

Kalimantan Selatan


tidak ada bukti pengeluaran dan penerimaan

(1) periode tidak sesuai. (2) tidak ada RKDK.

55 Hengki

Kalimantan Timur

19 Mei 2014

tidak ada temuan


56 M.Said

Kalimantan Timur

19 Mei 2014

tidak ada Surat Representasi Calon Anggota DPD


57 Harmanto, S.P

Kalimantan Timur

19 Mei 2014

tidak ada laporan DAPDK


Junaedi, Chairul, dan Subyakto Junaedi, Chairul, dan Subyakto Junaedi, Chairul, dan Subyakto


108

(lanjutan)

58 Marthen, M.Th

Sulawesi Barat


24 Mei 2014

ada beberapa transaksi yang tidak tercatat dalam LPPDK

(1) Tanda terima laporan penerimaan. (2) Tanda terima laporan rekening khusus. (3) Tanda terima laporan dana awal kampanye. (4) Periode tidak sesuai


109

(lanjutan)

59 I Ketut Sutama

60 Indah Maya Sari

Sulawesi Barat

Sulawesi Barat



24 Mei 2014

perbedaan jumlah sumbangan

(1) Asersi perseorangan. (2) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. (3) Periode tidak sesuai. (4) RKDK tidak lengkap. (5) Cakupan laporan tidak lengkap.

24 Mei 2014

(1) tidak ada RKDK. (2) perbedaan jumlah sumbangan. (3) Perbedaan jumlah pengeluaran

(1) Cakupan laporan tidak lengkap. (2) RKDK tidak lengkap. (3) periode tidak sesuai.


110

Lampiran 3 Contoh Laporan Atas Prosedur yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

Sumber: Hasil Audit Partai Gerindra (Situs KPU)


111

(lanjutan)



112

Lampiran 4 Contoh Laporan Audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu



113

(lanjutan)



114

Lampiran 5 Contoh Contoh Laporan Atas Prosedur yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

Sumber: Hasil Audit Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K (Situs KPU)


115

(lanjutan)



116

Lampiran 6 Contoh Laporan Audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Peserta Pemilu



117

(lanjutan)



UNIVERSITAS INDONESIA KAJIAN ATAS PROSES PENGAUDITAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF LAPORAN AKHIR MAGANG

Recommend Documents