LAMPIRAN A.4
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU NO . 1
2
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu
2.
TEMUAN/KETERANGAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
5
Tanda terima telah dibuat dan didokomentasikan dalam kertas kerja LPPDK DPP- Gerindra telah diterima oleh KAP : Hari /Tanggal : Kamis, 24 Mei 2014 Jam
: 10,30
Tempat di
: KPU Pusat
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)
1. Jumlah item transaksi yang tercantum dalam penerimaan rekening Koran sebanyak 8 transaksi Rp. 4.103.000.000, sedangkan jumlah pengeluaran ada 3 transaksi sebesar Rp. 4.044.901.073,-
2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi
2. Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 taransaksi, sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 30 transaksi
3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK &
3. Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 30 transaksi
-2-
RKDK kurang dari puluh), maka kelengkapan tersebut untuk seluruh tersebut.
30 (tiga pengujian dilakukan transaksi
b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
b. Jumlah yang kami lakukan pemeriksaan adalah dari jumlah penerimaan Rp. 4.103.000.000,- dan pengeluaran sebesar Rp. 4.044.901.073,c. Tidak terdapat transaksi yang tidak tercatat didalam LPPDK.
Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta dengan mencantumkan Pemilu status bank tersebut dalam temuan.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
a. Nama yang tercantum adalah Partai Gerindra
b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai
b. Nama yang tercantum di RKDK Sesuai dengan nama Partai Politik Gerindra.
Rekening khusus dibuka pada: Nama bank : PT. Bank Mandiri Tbk. Tanggal : 29 Mei 2013 No. Rekening : 122.00.062.1831.0 Status bank : Bank Umum dalam
RKDK
Nama Partai politik : Partai Gerindra.
-3-
yang Politik Peserta Pemilu bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai yang Politik Peserta Pemilu bersangkutan C. 5.
Dengan demikian kepatuhan terpenuhi.
unsur-
unsur
PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi a) Periksa sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:
a. Penerimaan diklasifikasikan berdasarkan: 1. Partai Politik: Rp. 3.000.000 2. Calon Legislatif Rp. 423.986.102.501 3. Sumbangan Perorangan : Rp. 4.100.000.000 4. Sumbangan Badan Usaha Rp. 26.996.426.750 5. Sumbangan lain-lain Rp. 0
1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak
b). penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye DPP- Gerindra sebagai pendukung LPPDK.
-4-
memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1)
Perseorangan.
2)
Kelompok.
3)
Perusahaan/badan usaha.
4)
Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6
a) Tentukan keakurasian matematis . (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam
c).Surat Pernyataan sudah dibuat sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan: 1. Penyumbang perorangan sebanyak 9 orang, sesuai jumlah surat penyataan 2. Penyumbang Caleg sebanyak = 556 Caleg 3. Penyumbang Kelompok = 0 4. Penyumbang Badan Usaha = 4 (empat) Badan Usaha. Dengan seluruhnya menyertakan surat poernyataan.
d). Sesuai dengan DK1, DK 3 dan DK. 5, seluruh penyumbang membuat surat pernyataan.
a). perhitungan matematik: Penerimaan terdiri: 1. Partai politik. Rp. 3.000.000 2. Caleg Rp. 423.986.102.501 3. Perorangan Rp. 4.100.000.000 4. Badan Usaha Rp. 26.998.426.750 Jumlah total Rp.455.087.529.251,cocok dengan perhitungannya sebesar Rp. 455.087.529.251. b). Tidak ada perbedaan perhitungan mamematis.
-5-
temuan. 7
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan penerimaan tersebut temuan.
8
jumlah dalam
a). Dalam daftar LPPDK jadi selisih
b)Tidak ada temuan penerimaan, selisih Nihil
Rp. 455.087.529.251 Rp. 455.087.529.251. Nihil.
didalam
jumlah
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu
c) Tidak terdapat perbedaan antara penerimaan dengan laporan LPPDK.
daftar
d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
d)Tidak terdapat perbedaan antara penerimaan dengan laporan LPPDK.
daftar
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
a) Jumlah penyumbang DK.1, DK.3 dan DK 5 sebanyak 13 penyumbang yang terdiri partai politik 9 orang sebesar Rp. 4.103.000.000,penyumbang kelompok = 0, penymbang Badan Usaha sebanyak 4 badan Usaha dengan jumlah Rp. 26.998.426.750 b)Berdasarkan perhitungan ulang keakurasian perhitungan jumlah sumbangan tidak terdapat perbedaan antara keduanya.
b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
-6-
9
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10
a)Berdasarkan hasil keakurasian data penyumbang sebanyak 13 penyumbang, semua penyumbang sudah sesuai dengan peraturan KPU dengan mencantumkan antara lain : foto copy KPT, NPWP,Surat pernyataan , dan jika badan usaha ada Akte Pendirian.
b)Seluruh penyumbang telah sesuai dengan ketentuan
a) Tentukan kepatuhan pencatatan . transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sebanyak 13 transaksi jumlah item yang dipilih sebanyak 13 transaksi.
1)
Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2)
Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi
2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi, dan jumlahnya transaksi keseluruhan sebanyak 13 transaksi penyumbang, sehingga transaksi yang diaudit 13 transaksi.
3)
Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis
3.Jumlah yang dipilih adalah 13 transaksi
-7-
penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. penyumbang (a) Identitas perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).
(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas dan/atau bukan dibuktikan
perusahaan, badan usaha pemerintah dengan surat
a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 9 orang dengan jumlah Rp. 4.103.000.000, yang dilengkapi dengan : Fotocopy KPT, NPWP dan surat penyataan penyumbang.sedangkan penyumbang kelompok = Nihil, dan penyumbang Badan Usaha sebanyak= 4 Badan Usaha dengan Jumlah Rp. Rp. 26.998.426.750,- jumlah tersebut telah didukung dengan foto copy KTP, NPWP, Surat pernyataan dan Akte Pendirian yang disahkan oleh Notaris. b)Penyumbang Kelompok Nihil
c)Penyumbang Badan usaha terdapat: foto copy KTP, NPWP, Surat pernyataan dan Akte Pendirian yang disahkan oleh Notaris
-8-
pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
d). Tidak terdapat perbedaan
c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
c). transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 8 transaksi dengan jumlah Rp. 4.103.000.000,-dalam RKDK
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
d) Semua penerimaan yang terdapat dalam RKDK mempunyai terdapat bukti pendukung.
e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1)
tanggal transaksi
2)
nilai transaksi;
3)
nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;
4)
jenis penerimaan bukan kas); dan
(kas
atau
e) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang mencakub: 1. tanggal transaksi 2. Nilai transaksi 3. Nama dan alamat seta identitas ( foto copy KPT, NPWP, serta Akte pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) 4. jenis penerimaan ( kas atau berwujud barang) 5. Klasifikasi penerimaan
-9-
5)
klasifikasi penerimaan.
f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.
f). Jumlah konfirmasi dari 13 penyumbang tersebut telah dikirim langsung ke alamat masing-masing penyumbang baik penyumbang Partai politik, perorangan dan Badan usaha.
g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
g). telah dibutkan daftar konfirmasi dari 13 penyumbang dengan baik
h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang Laporan tercatat dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
h). dari 13 Konfirmasi yang KAP telah dikirin via Pos, telah ada jawaban dan ada yang kirim melalui Fax dan via Pos. . Dan hasil dari konfirmasi dari ke 13 konfirmasi yang dikirim telah diterima semuanya dan saldo sumbangan cocok.
i) Laporkan pembandingan penerimaan tersebut temuan.
i). Nama –nama penyumbang antara yang dilakukan konfirmasi antara lain 1. PT. Tidar Kerinci agung Rp. 7.500.000.000 2. PT. Mitra Pusaka Jaya Rp. 6.498.426.750 3. PT. Multi Usaha Mandiri Rp. 5.500.000.000 4. PT. Alam Anugerah lestari Rp. 7.500.000.000 5Bambang S. Admaja Rp. 750.000.000 6. Matin Trisna Sukmawan Rp. 500.000.000 7. Odang kariana Rp. 500.000.000 8. Hari Notowidigdo Rp. 500.000.000 9. Daniel F. Poluan Rp. 750.000.000 10. Mukhamad Slamet Rp. 550.000.000 11. Johanes Suwandi Rp. 550.000.000 12. TA. Muliatna Jiwandono Rp. 2.000.000 13. TA. Muliana Jiwandono Rp/. 1.000.000 Dari 13 konfirmasi , jawaban ke 13 konfirmasi
jumlah dalam
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta
-10-
Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.
D.
tersebut semua jawaban cocok. j). Jawaban konfirmasi 100% cocok
k). Tidak ada perbedaan penyumbang hasil konfirmasi.
dengan
l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.
l). ada sumbangan berwujut barang dan telah sesuai dengan harga pasar.
m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
m). Semua sumbangan setelah pengecekan nilai tersebut wajar.
dilakukan
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11
a) .
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan
a) Berdasarkan DAPDK pengeluaran diklasifikasi atas Jumlah Kas: Pengeluaran Operasi Media masa cetak Rp. 16.943.3627.823 Penyebaran bahan Rp. 13.000.000.000,Kegiatan lain yang Rp. 425.087.812.501
kampanye tidak
melanggar
-11-
lain-lain) menurut ketentuan.
12
b)
Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
b). Dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah diklasifikasikan dalam Pengeluaran Operasi, Pengeluaran Modal, dan Pengeluaran lainnya.
a)
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
a) Perhitungan matimatis sebagai berikut: Pengeluaran operasi: Media masa cetak Rp. 16.943.3627.823
b)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
b)Tidak ada perbedaan penjumlahan memtematis.
a)
Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
a).Perbandingan antara jumlah dalam daftar Laporan pengeluan ( DAPDK) dengan LPPDK .
.
13 .
Penyebaran bahan Rp. 13.000.000.000,-
kampanye
Kegiatan lain yang tidak melanggar Rp. 425.087.812.501, Jumlah pengeluaran Total Rp. 455.031.140.324,- telah sesuai dedngan perhitungan kembali sebesar Rp. 455.031.140.324,- selisih Nihil.
DAPDK LPPDK Selisih
setelah
dilakukan
Rp. 455.031.140.324 Rp. 455.031.140.324 Rp. Nihil
b)
Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
b). Tidak ada temuan sebab selisih Nihil
c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang
c). Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan Laporan LPPDK.
-12-
menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. 14 .
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:
a). Jumlah item transaksi yang tercantum dalam daftar aktivitas dan pengeluaran dana kampanye sebanyak = 562 transaksi . jumlah item yang dipilih adalah 6 transaksi dengan jumlah sebanyak = Rp. 31.045.037.823
b). jumlah item transaksi sebanyak = 6 transaksi.
yang
dipilih
c). jumlah item transaksi sebanyak = 6 transaksi.
yang
dipilih
-13-
1) Telusuri transaksi tersebut 1). Transaksi pengeluaran dana kampanye 6 transaksi sebesar Rp. kebukti pendukungnya dan ke sebanyak 31.045.037.823, tercatat dalam DK. 7. RKDK. pengeluaran sebanyak Rp. 423.986.102.501, 2) Jika terdapat pengeluaran yang selebihnya pengeluaran dari caleg. tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti 2).Terdapat pengeluaran yang tidak terdapat pendukung, laporkan dalam dalam RKDK sebanyak =566 transaksi temuan. sebesar Rp. 423.986.102.501 jumlah tersebut merupakan pengeluaran dari caleg. yang 3) Berdasarkan bukti pendukung terdapat di DK 13 Yang tidak ada bukti yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi 3). Bukti pendukung yang diperoleh dan atas transaksi tersebut yang diperiksa telah dididokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi: mencakup (pada): (a) tanggal transaksi;
a) tanggal transaksi
(b) nilai transaksi;
b) nilai transaksi
(c) Pihak menerima c) Pihak penerima pembayaran dari peserta pembayaran dari Peserta pemilu Pemilu; serta d). sifat dan diskrepsi dari transaksi (d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4).Berdasarkan laporan dalam DAPDK, model 4) Untuk transaksi pengeluaran DK. 7 terdapat pengeluaran non kas dan dana kampanye dalam bentuk harga telah sesuai dengan harga pasar. bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK, model 5) Jika terdapat pengeluaran DK. 7 terdapat pengeluaran non kas dan dalam bentuk barang dan jasa harga telah sesuai dengan harga pasar. yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
-14-
6) Jika terdapat diskon pembelian 6). Tidak terdapat diskon pembelian barang barang atau jasa yang melebihi atau jasa yang melebihi kewajaran batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan 7). Tidak terdapat diskon pembelian barang kepatuhan pencatatan atas atau jasa yang melebihi kewajaran sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP
15
Dapatkan Surat Representasi Partai Surat reprentatif telah diterima oleh KAP Politik Peserta Pemilu yang Henry Sugeng menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
.
LAMPIRAN A.2
AUDIT KEPATUHAN
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
A. 1.
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) b) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : c) 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL;
Pasal 135 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. Model PARPOL.
DK-10
LPPDK DPP –Gerindra diterima tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.35 WIB dengan dilengkapi : 1.
Model DK. 1-Parpol
2.
Model DK.2 Parpol
3.
Model. DK.3-Parpol
4.
Model DK.4 Parpol
5.
Model DK 5- Parpol
6.
Model DK6- Parpol
7.
Model DK. 7 Parpol
8.
Model DK. 8 Parpol
9.
Model DK. 9- Parpol
10. Model DK. 10 –Parpol 11. Model DK. 11 Parpol 12. Model DK 12- Parpol 13. Model DK. 13- Parpol 14. Asli bukti transaksi penerimaan dan 15. Kepatuhan. pengeluaran. Berdasarkan dokumen yang diterima DPP- Gerindra, telah memenuhi unsur kepatuhan
13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
B.
3.
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu b) dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
Periode laporan berdasarkan LPPDK yang dilaporkan DPPGerindra tercantum tanggal 11 Januari 2013 s/d 17 QApril 2014
Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Berdasarkan dokumen DPPGerindra, Nomor 17 Tahun erima menuhi unsur Kepatuhan. 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
yang telah
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank b)
4.
Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli b) secara umum) yang dilaporkan
Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
Sumbangan Tunai yang diterima DPP- Gerindra Tunai sebesar Rp. 4.103.000.000, yang ditempatkan pada RKDKP Sebesar Rp. 4.103.000.000
dokumen yang Pasal 9,Pasal 10 Berdasarkan dan Pasal 14 diterima DPP- Gerindra, telah Peraturan KPU memenuhi unsur Kepatuhan. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal
11,
Pasal
Berdasarkan LPPDK –DPP GERINDRA, yang dilaporkan, tidak ada sumbangan yang melebihi jumlah batasan yang ditetapkan, Hal ini telah mematuhi unsure unsure kepatuhan.
dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;
19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
a) Rp. 1 Miliar untuk penyum-bang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
1.Laporan Penerimaan sumbangan periode I diserahkkan ke KPU pada tanggal 27 Desember 2013
a) Penerimaan Sumbangan Periode b) I dan Periode II
Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
2. Laporan pembukaan RKDK , diseahkan ke KPU pada tanggal 2 Maret 2014
b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye
Dilengkapi dengan: -
-
Berkas tanda terima dari KPU Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Model DK8-PARPOL (lihat A.1) c) Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)
3. Laporan awal dana kampanye diserahkkan ke KPU pada tanggal 2 Maret 2014 Yang dilengkapi dengan : - Tanda terima dari KPU - Daftar penerimaan sumbangan dana kampanye periode I dan II
- Model DK 8- Parpol ( lihat Surat KPU Nomor lampiran ) 658/KPU/IX/201 - Model DK9 Parpol ( Lihat A.1) 3 tanggal 27 September 2013;
d)
dokumen yang Surat KPU Nomor Berdasarkan diterima DPPGerindra, telah 659/KPU/IX/201 3 tanggal 27 memenuhi unsur Kepatuhan. September 2013;
e)
Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;
f)
Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;
g)
Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24
Desember 2013;
6.
h)
Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;
i)
Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
Apabila terdapat Partai Politik a) Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: b) a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan dilarang.
sumbangan
yang
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).
Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Seluruh sumbangan yang dilaporkan ke KPU seluruhnya tidak ada yang melanggar peraturan terbukti. 1.. Sumbangan perorangan sebesar Rp. 4.103.000.000,telah dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang, Fotocopy KTP, NPWP. 2. Sumbangan yang berasal dari 4 (empat) Badan Usaha swasta sebesar Rp. 26.998.426.750,disertai dengan: Foto copy KTP, Akte Pendirian, Surat Pernyataan Penyumbang, NPWP Badan usaha. Berdasarkan dokumen yang diterima DPP- Gerindra, telah memenuhi unsur Kepatuhan.
7.
SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG
Sumber Dana Kampanye Calon a) Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13PARPOL dan DK 12-PARPOL)
b)
Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/20 13 tanggal 24 Desember 2013.
Berdasarkan DK. 13 dan DK 12 yang dilaporkan DPPGERINDRA seluruh sumber dana kampanye calon anggora DPR bersumber dari dari dana pribadi calon legislatif bersangkutan. Dengan demikian telah memenuhi unsur Kepatuhan
C.
8.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : b) a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye . c) b)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan d) terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
1. Periode laporan RKDKP tercantum dalam laporan DK. 8 DPP- GERINDRA tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013
Pasal 15 dan 2. Periode Laporan LADK Pasal 21 ayat (2) yang tercantum dalam Peraturan KPU laporan DK 9 Nomor 17 Tahun DPP_GERINDRA tanggal 11 2013 Oktober s/d tanggal 2 Maret sebagaimana 2014 diubah dengan Peraturan KPU dokumen yang Nomor 1 Tahun Berdasarkan diterima DPP- Gerindra, telah 2014; memenuhi unsur Kepatuhan. Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.
9.
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
a)
NAMA BANK b)
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas b) hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia Atas nama Partai Politik c) Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.
Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/20 13 tanggal 19 Desember 2013.
Tanggal pembukaan RKDKP DPP-Gerindra adalah tanggal 29 Mei 2013
RKDKP dibuka pada PT. Bank Mandiri Tbk. cabang Mid Plaza ( Bank Umum) Dengan no. Rek. 122.00.0621831.0 Nama Rekening tersebut Atas nama Partai Gerindra dan telah sesuai dengan Partai peserta Pemilu Berdasarkan Laporan tersebutDPP-Gerindra, telah memenuhi unsur kapatuhan.
10.
CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
Sumber perolehan saldo awal b) atau saldo pembukaan;
Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan d) sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
Model PARPOL;
DK8-
Model PARPOL.
DK12-
a)
b)
a).Sumber perolehan saldo awal telah dicatat di DK. 8 hanya bersumber dari partai politik Gerindra dan dari para calon legislatif.
b). Saldo awal rekening berasa dari setoran awal sebesar Rp. 2.000.000, dari caleg Rp. 28.306.826.763,dan dari pengeluaran sebesar Rp. 28.306.826.763,Sehingga saldo akhir sebesar Rp. 2.000.000,-
DILENGKAPI:
11.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a)
informasi daftar penyumbang;
b)
jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
Berdasarkan Laporan tersebutDPP-Gerindra, telah memenuhi unsur kapatuhan.
a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model PARPOL; d) Model
DK-9 DK12-
a). Laporan awal dana kampanye DPP- Gerindra mencakup informasi daftar penumbang dalam periode I dan II
b). jumlah penerimaan dana kampanye awal setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp. 28.308.826.763,-Dan jumlah pengeluaran dana kampanye awal setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp.
hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c)
jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU
PARPOL.
28.306.826.763,-
c. Jumlah penerimaan dana kampanye dari bank sejak dibuka sebesar Rp. 4.103.000.000,dan pengeluaran melalui bank sebesar Rp. 4.044.901.073,-
Berdasarkan Laporan tersebutDPP-Gerindra, telah memenuhi unsur kapatuhan
