LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU NO. 1 A.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/ KETERANGAN 3
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
2.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
2
Tanda Terima penyerahan dokumen dan laporan dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat kepada KAP telah dibuat, ditandatangani oleh pihak KPU Kabupaten Kotawaringin Barat serta disaksikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 April 2014 bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Tengah. a) Dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang terlampir,rekening tersebut hanya mencatat penerimaan pada saat pembukaan saldo awal. Setelah itu, tidak ada transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam RKDK tersebut.
b) Tidak ada transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dapat ditelusuri ke LPPDK, yang dikarenakan transaksi yang dicatat/dicakup dalam RKDK hanyalah transaksi pembukaan saldo awal. Hasil penelusuran terhadap pembukaan saldo awal menunjukkan jumlah yang sama antara catatan LPPDK dengan RKDK
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/ KETERANGAN 3
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
c) Prosedur ini tidak dapat dilakukan,mengacu kepada keterangan dalam prosedur 2.a dan 2.b.
Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi. B. 3.
4.
REKENING DANA KAMPANYE
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Parta Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
C. 5.
Bank yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk pembukaan RKDK berstatus Bank Umum. Bank tersebut adalah Bank Pembangunan Kalteng, Nomor: 0400-201-000151207-14 a) Nama Pemilik RKDK telah sesuai dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan M. Sabkhan sedangkan nama Partai Politik Peserta Pemilu adalah PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN b) Ketidaksesuaian nama pemilik RKDK dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu tidak disertai oleh surat pernyataan yang menerangkan bahwa rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye, dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD 3
a) Penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik telah diklasifikasikan sesuai dengan sumber (Partai Politik atau Calon Legislatif) dan bentuk penerimaannya (uang, barang atau jasa). Jumlah penerimaan dalam Daftar Laporan
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
Kabupaten/Kota. 3) Sumbangan dari pihak lain: (a) Perseorangan, (b) Kelompok, (c) Perusahaan/Badan Usaha Non Pemerintah (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
TEMUAN/ KETERANGAN 3
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye terdiri atas Penerimaan dari Partai Politik sebesar Rp 100.000 dan penerimaan dari calon legislatif sebesar Rp. 331.312.500
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana b) Daftar Laporan Penerimaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Sumbangan Dana Kampanye LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak Partai Politik Perserta Pemilu memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau dan/atau LPPDK Partai berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Politik Perserta Pemilu Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana memperlihatkan klasifikasi Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK penerimaan sesuai dengan Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam ketentuan. temuan. c) Periksa kebenaran surat pernyataan penyumbang
untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan, 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
c) Partai Politik Peserta Pemilu tidak menerima sumbangan dari pihak lain sehingga tidak terdapat surat pernyataan penyumbang.
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak
6.
membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, a) Seluruh transaksi yang pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi tercantum dalam Daftar yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan Sumbangan Dana Kampanye perhitungan kembali atas keakurasian matematis telah dilakukan perhitungan tersebut. kembali atas keakurasian matematis. Hasil perhitungan tersebut ditemukan beberapa ketidakakurasian matematis. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan
dalam temuan.
4
b) Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode I jumlah penerimaannya adalah Rp. 178.450.000 seharusnya Rp 179.370.000 sehingga terdapat ketidakakurasian sebesar Rp. 920.000.
NO. 1
7.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
5
TEMUAN/ KETERANGAN 3
a) Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang dalam Daftar Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah dibandingkan dengan yang tercantum dalam LPPDK dan menghasilkan temuan bahwa penerimaan yang tercantum dalam LPPDK tidak mencakup secara keseluruhan transaksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. b) Tidak ada penerimaan yang dilaporkan dalam LPPDK sehingga terdapat temuan ketidaklengkapan dalam pencatatan penerimaan di LPPDK sebesar Rp. 179.370.000 untuk penerimaan dari calon legislatif dan Rp. 100.000 untuk penerimaan dari partai politik peserta pemilu. c dan d Perbedaan tersebut telah dikonfirmasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu namun sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan tidak diperoleh jawaban atas konfirmasi. Telah kami lakukan verifikasi dimana penyebab perbedaan tersebut disebabkan tidak tercatatnya penerimaan dari partai politik peserta pemilu sebesar Rp. 100.000 dan penerimaan dari calon legislatif sebesar Rp. 179.370.000. Terhadap hal tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, akan tetapi jawaban atas konfirmasi tidak dapat dilakukan verifikasi karena ketidaktersediaan bukti transaksi yang terkait.
NO. 1
8.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
TEMUAN/ KETERANGAN 3
a) Telah dilakukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara kumulatiif di dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Hasil perhitungan tersebut telah menunjukkan keakurasian matematis. a dan b Seluruh sumbangan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak didukung oleh fotokopi identitas penyumbang sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada penerimaan sumbangan yang melebihi jumlah Rp 1 miliar.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan a) Di dalam Daftar Laporan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Penerimaan Sumbangan Kampanye dengan cara: Dana Kampanye terdapat 95 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi transaksi untuk seluruh penerimaan secara acak yang mewakili periode. 25% dari 95 ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan transaksi adalah berkisar 24 bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode transaksi. Karena jumlah yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan minimum transaksi yang Sumbangan Dana Kampanye. harus dipilih adalah 15 untuk 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi Provinsi dan Kabupaten, menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) maka ada 15 transaksi yang transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 dipilih secara acak untuk (tiga puluh) transaksi dilakukan pengujian. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
6
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/ KETERANGAN
2
3
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseoragan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah dan fotokopi NPWP (apabila ada) b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataa penyumbang keompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) c) Identitas perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. d) Jika terdapat perbedaaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
b) Seluruh transaksi yang dilakukan pengujian berasal dari sumbangan calon legislatif. Tidak terdapat penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain (perseorangan, kelompok dan badan usaha/perusahaan) sehingga tidak diperlukan adanya surat pernyataan penyumbang.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
c dan d Seluruh transaksi yg dilakukan pengujian (15 transaksi) tidak dapat ditelusuri karena ketidaktersediaan bukti pendukung. Dan seluruh transaksi tersebut tidak tercantum/tercatat di dalam RKDK (lihat keterangan hasil pelaksanaan prosedur 2.a dan 2.b)
e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan e) Mengacu pada keterangan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi hasil prosedur 7.c, maka tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: prosedur tidak dapat 1) Tanggal transaksi dilaksanakan. 2) Nilai transaksi 3) Nama, alamat dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, Akta Pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberi sumbangan.
7
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/ KETERANGAN 3
4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, da bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.
Tidak terdapat sumbangan dari pihak lain sehingga prosedur yang dipersyaratkan di dalam poin f,g,h,i,j dan k tidak perlu dilakukan.
g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-buktii yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang dterima dari Peserta Pemilu.
l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m)Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan table tersebut, laporkan dalam temuan
8
Kami tidak mendapat tabel yang disediakan berdasarkan informasi yang terdapat dalam prosedur 10.l, dalam usaha untuk menentukan nilai wajar sumbangan dalam bentuk bukan kas. Untuk itu, kami tidak dapat melaksanakan prosedur 10.l dan 10.m.
NO. 1
D. 11.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/ KETERANGAN 3
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.
a dan b Pengklasifikasian dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK telah sesuai dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) namun tidak mengklasifikasikan pengeluaran sesuai ketentuan. (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain).
b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
Seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK telah dilakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis. Hasil perhitungan tersebut telah menunjukkan ketidakakurasian matematis.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
a) Telah dilakukan perbandingan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan
b dan c Pengeluaran yang dilaporkan dalam DAPDK maupun LPPDK adalah pengeluaran yang hanya berbentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang undangan.
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak
lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
9
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/ KETERANGAN 3
Hasil perbandingan menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran yang tercatat dalam DAPDK telah sesuai dengan jumlah pengeluaran yang tercantum dalam LPPDK. 14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK
Jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran di dalam DAPDK adalah 2 transaksi untuk seluruh periode. Karena jumlah keseluruhan transaksi kurang dari 15 transaksi, maka keseluruhan transaksi tersebut akan diuji.
b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, makan yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.
2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: (a) Tanggal transaksi
10
Hasil penelusuran transaksi dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye ditemukan: 1) seluruh transaksi pengeluaran tidak melalui RKDK, karena Fotokopi RKDK yang terlampir hanya terdapat transaksi pembukaan rekening (lihat hasil prosedur 2.a dan 2.b) 2) Seluruh transaksi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK tidak memiliki bukti pendukung. 3) Mengacu pada keterangan hasil prosedur 14.d.2, maka pendokumentasian informasi transaksi tidak dapat dilakukan
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/ KETERANGAN 3
(b) Nilai transaksi (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan table tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan yang dicantumkn dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
4 dan 5 Tidak ada pengeluaran dalam bentuk bukan kas sehingga prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan.
6 dan 7 Mengacu pada keterangan hasil prosedur 14.d.2, maka prosedur tidak dapat dilaksanakan.
7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas
sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
11
Sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, kami belum mendapatkan Surat Representasi dari Partai Politik Peserta Pemilu.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1 A. 1.
2
3
4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
UMUM
CAKUPAN LAPORAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 135 Ayat menyerahkan Laporan Penerimaan (1) Undangdan Pengeluaran Dana Kampanye Undang Nomor 8 (paling lambat 15 (lima belas) hari Tahun 2002 setelah tanggal pemungutan suara) b) Pasal 25 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat berikut di bawah ini beserta laporan - laporan lainnya yang (3) Peraturan terkait KPU Nomor 17 a) Pada Partai Politik Tingkat Tahun 2013 Pusat 1 (satu) buah Laporan sebagaimana Penerimaan dan Pengeluaran diubah dengan Dana Kampanye Partai Politik Peraturan KPU Tingkat Pusat. Nomor 1 Tahun b) Pada Partai Politik Tingkat 2014 Provinsi, yang mencakup: c) Model DK-10 1) Laporan Penerimaan dan PARPOL. Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingka Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 1) Model DK-1 PARPOL; 2) Model DK-2 PARPOL; 3) Model DK-3 PARPOL; 4) Model DK-4 PARPOL; 5) Model DK-5 PARPOL; 6) Model DK-6 PARPOL; 7) Model DK-7 PARPOL; 8) Model DK-8 PARPOL; 9) Model DK-9 PARPOL;
15
Patuh
NO.
HAL
1
2
2.
PERATURAN TERKAIT
PATUH/ TIDAK PATUH 5
3 4 10) Model DK-10 PARPOL; 11) Model DK-11 PARPOL; 12) Model DK-12 PARPOL; 13) Model DK-13 PARPOL; 14) Copy Bukti Tagihan/ Utang 15) Bukti-Bukti Transaksi Penerimaan dan transaksi Pengeluaran. 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 Ayat Patuh PENCATATAN melakukan pencatatan penerimaan (7) Undangdan pengeluaran Dana Kampanye Undang Nomor 8 DAN PELAPORAN dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Tahun 2012; ditetapkan sebagai Peserta Pemilu b) Pasal 17 ayat (1) dan ditutup 1 (satu) minggu Peraturan KPU sebelum penyampaian Laporan Nomor 17 Tahun Penerimaan dan Pengeluaran Dana 2013 sebagaimana Kampanye kepada KAP. diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
B. 3.
UNSUR KEPATUHAN
RKDKP
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) pasal 129 ayat (3) Tidak Patuh menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) berupa uang, pada Rekening Undang-Undang Khusus Dana Kampanye Partai Nomor 8 Tahun Politik Peserta Pemilu pada bank 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
16
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/ TIDAK PATUH 5 Patuh
NO.
HAL
1 4.
2 BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
3 4 Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (3) mematuhi jumlah penerimaan dan ayat (4) dan sumbangan (mencakup uang, Pasal 131 ayat (1), barang, dan/atau jasa yang dapat ayat (2), dan ayat dinilai dengan uang, termasuk (3) Undanghutang dan diskon pembelian Undang Nomor 8 barang atau jasa yang melebihi Tahun 2012; batas kewajaran transaksi jual beli b) Pasal 11, Pasal 19 secara umum) yang dilaporkan ayat (1), Pasal 45 dalam LPPDK tidak boleh ayat (1) dan Pasal melebihi jumlah di bawah ini; 46 Peraturan KPU a) Rp 1 Miliar untuk penyumbang Nomor 17 Tahun perseorangan 2013 sebagaimana b) Rp 7,5 Miliar untuk diubah dengan penyumbang kelompok dan/ Peraturan KPU atau badan usaha non Nomor 1 Tahun pemerintah 2014.
5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1, LP-2, setor ke Kas Negara, lapor ke KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 134 ayat (1) Patuh mematuhi penyerahan laporan Undang-Undang sebagai berikut sesuai dengan Nomor 8 Tahun waktu yang telah ditetapkan : 2012; a) Penerimaan Sumbangan Periode b) Pasal 15 ayat (2), I dan Periode II pasal 20 ayat (5) b) Pembukaan Rekening Khusus dan Pasal 22 ayat Dana Kampanye (4) Peraturan KPU c) Laporan Awal Dana Kampanye Nomor 17 Tahun Dilengkapi dengan: 2013 sebagaimana - Berkas Tanda Terima dari KPU diubah dengan - Daftar Penerimaan Sumbangan Peraturan KPU Dana Kampanye Periode I dan Nomor 1 Tahun Periode II 2014; - Model DK8-PARPOL (lihat c) Surat KPU nomor A.1) 658/KPU/IX/2013 - Model DK9-PARPOL (lihat tanggal 27 A.1) September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/ IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/ XI/2013 tanggal 29 November 2013
17
PERATURAN TERKAIT 4 f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
a) Pasal 131 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Patuh
Sumber Dana Kampanye Calon a) Pasal 41 Anggota DPR dan DPRD Peraturan KPU bersumber dari kekayaan pribadi Nomor 17 Tahun dan Partai Politik yang 2013 bersangkutan. (Untuk menguji sebagaimana kepatuhan ini lihat DK13diubah dengan PARPOL dan DK 12-PARPOL) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
Patuh
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
6.
7.
Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG
18
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU
C. 8.
9.
PERATURAN PATUH/ TERKAIT TIDAK PATUH 4 5 b) Surat KPU Nomor 859/KPU/ XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu,meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye . b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum. Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari)
19
a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.
a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
a) Patuh
b) Tidak Patuh
a) Patuh
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3 sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan : 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
20
PERATURAN PATUH/ TERKAIT TIDAK PATUH 4 5 b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU b) Patuh Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun c) Tidak Patuh 2014; c) Surat KPU Nomor 851/KPU/ XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
PERATURAN TERKAIT
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1 10.
2 CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
3 Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU
4 a) 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8PARPOL d) Model DK12PARPOL
11.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Informasi daftar penyumbang b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal
a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Mode DK9PARPOL d) Model DK12PARPOL
21
PATUH/ TIDAK PATUH 5 Patuh
a) Patuh b) Patuh
c) Tidak patuh
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1
2
3 d) pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI : 1) Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU
4
22
PATUH/ TIDAK PATUH 5
