DAFTAR ISI. Laporan atas Prosedur yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye... 2

DAFTAR ISI

Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Partai NasDem Provinsi DIY ...... ......................................................................................................................... 1

Laporan atas Prosedur yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .................................................................................................................................... 2

Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)..................................................................................... 12

Laporan atas Audit Kepatuhan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) .................................................................................................................................... 14

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ..........................................

24

Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Audit ........................................................................... 25

Gambaran Umum Partai NasDem Provinsi DIY ......................................................................... 26

T

il[Dtrnt0

KAP INDARToWALUYo

\rr.---tl

UllfLUYO, M-trfGG, trlt' GPf, Reglstered Publlc flccounlant flnanclal, Tar, f,nd lllantgement Gonrultant

Itep.Il,trlIM.l/2011 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSBDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

No: 24IAUPIKAP-IW/V/201

4

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas laporan Penerimaan dan PengeluaranDana Kampanye ("LPPDK") dari Partai NasDem Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam mem memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti diisyaratkan oleh perundangundangan, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur ryang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU. Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak beaanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggungiawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. KAP Indart

NIU.KAP

Ind

NRA Y

M.112011

uyo, M.Acc, Ak, CPA .0906

rta,24 Mei 2014

Jl. Ringroad Tlmur No.33, Wonocatur, Yogyakarta. Telp : 1027419276429, Fax : (0274) 8306123

2 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI NASDEM PROVINSI DIY NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua Sudah dibuat tanda terima untuk semua laporan dan laporan dan dokumen yang diterima dari Partai mencatat dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

Politik Peserta Pemilu. 2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Terdapat 8 transaksi yang tercantum penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye. Penarikan dengan cara:

tunai sebanyak 6 kali dan setoran

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item sebanyak 2 kali. transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya Sudah ditelusur ke LPPDK. transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam Ada beberapa transaksi yang tidak RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, dapat dikroscek ke dalam LPPDK. cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau RKDK pada Bank Umum, Bank bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Rakyat Indonesia (BRI) cabang Cut Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan Mutiah, Jakarta. status bank tersebut dalam temuan.

3

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

1

2

5

4.

a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama yang Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye yang Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan

Nama pemilik RKDK: Partai Nasional Demokrat Provinsi DIY.

C. 5.

RKDK atas nama Partai Nasdem Provinsi DIY.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:

Sumbangan berasal dari parpol dan caleg. Tidak terdapat penerimaan sumbangan perseorangan, kelompok, badan atau perusahaan.

1) Partai Politik Peserta Pemilu;

Sudah sesuai.

2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota,

Sudah sesuai.

3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan.

Tidak ada.

(b)Kelompok.

Tidak ada.

(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.

Tidak ada.

4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

Tidak ada.

b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Sudah sesuai. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam

4

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan Tidak terdapat penyumbang penyumbang untuk transaksi penerimaan perseorangan, kelompok, badan usaha dana kampanye) dari Partai Politik Peserta dan lainnya. Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan.

Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha dan lainnya.

2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak Tidak terdapat penyumbang membuat surat pernyataan, laporkan dalam perseorangan, kelompok, badan usaha dan lainnya. temuan. 6.

keakurasian matematis Dari pengujian perhitungan kembali a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) atas keakurasian matematis sudah dari seluruh transaksi yang tercantum dalam tepat. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.

7

matematis,

Sudah akurat.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Sudah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tercantum dalam LPPDK. tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

Tidak sesuai penerimaan antara DLPSDK dan LPPDK. Pada DLPSDK sebesar Rp.4.560.847.089 sedangkan pada LPPDK sebesar Rp. 3.481.689.689.

5

NO. 1 8

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah Sudah akurat sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan Sudah akurat. kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber Sudah sesuai dengan ketentuan. sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan Sudah sesuai dengan ketentuan. ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Klasifikasi tepat. penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Terdapat penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 55 transaksi. Pengujian kelengkapan tersebut dilakukan pada 30 transaksi yang didukung dengan bukti penerimaan.

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga Terdapat penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan puluh) transaksi, maka yang diaudit Dana Kampanye sebanyak 55 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi

transaksi. Pengujian kelengkapan 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi tersebut dilakukan pada 30 transaksi didukung dengan bukti penerimaan secara acak yang mewakili yang penerimaan. ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:

ini

atas

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang

6

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan Tidak terdapat penyumbang dibuktikan dengan surat pernyataan perseorangan. penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan Tidak terdapat penyumbang surat pernyataan penyumbang kelompok. kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c)

Identitas perusahaan, dan/atau badan Tidak terdapat penyumbang usaha bukan pemerintah dibuktikan perusahaan atau badan usaha. dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

Tidak terdapat perbedaan.

c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti terdapat sumbangan pendukungnya serta ke RKDK untuk Tidak memastikan keberadaan dan keakurasian perseorangan, kelompok, perusahaan/ pencatatan transaksi tersebut. badan usaha, sumbangan berupa non d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat kas (jasa) yang berasal dari caleg. dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti Terdapat 8 transaksi yang tercantum pendukung, laporkan dalam temuan. dalam rekening Koran Rekening e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh Khusus Dana Kampanye. Penarikan tunai sebanyak 6 kali dan setoran dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi sebanyak 2 kali. transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi;

Sudah sesuai.

3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, Sudah sesuai. NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan Tidak ada penyumbang perseorangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku) kelompok, perusahaan/badan usaha. dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); Dan

Sudah sesuai.

Tidak ada penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha.

7

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

5

Sudah sesuai. Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok, maupun badan usaha/perusahaan sehingga tidak dilakukan konfirmasi.

g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok, maupun kerja untuk mendokumentasikan pengiriman badan usaha/perusahaan sehingga konfirmasi tersebut.

tidak dilakukan konfirmasi.

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan Tidak terdapat penyumbang informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan perseorangan, kelompok, maupun badan usaha/perusahaan sehingga Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m)Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.

tidak dilakukan konfirmasi.

Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok, maupun badan usaha/perusahaan sehingga tidak dilakukan konfirmasi.

Tidak terdapat penyumbang perseorangan, kelompok, maupun badan usaha/perusahaan sehingga tidak dilakukan konfirmasi. Sudah sesuai pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

Sudah sesuai pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Sudah sesuai dengan ketentuan. pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung

8

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu Klasifikasi sudah benar. dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12.

a)

Tentukan keakurasian matematis Sudah akurat. (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, Sudah akurat. laporkan dalam temuan. 13.

a)

Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan pembandingan penerimaan tersebut dalam temuan. c)

14.

jumlah

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup

Sudah dibandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Terdapat perbedaan jumlah pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Pada DAPDK tertera 6.872.262.410 sedangkan pada LPPDK tertera Rp. 3.762.348.889 Terdapat 11 transaksi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK.

9

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi Pengujian dilakukan pada 11 menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga transaksi tersebut yang disertai puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah dengan bukti pendukung. sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Pengujian dilakukan pada 11 pengeluaran dana kampanye yang transaksi tersebut yang disertai tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 dengan bukti pendukung. (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

kebukti Sudah ditelusur transaksi tersebut ke

bukti pendukung dan ke RKDK.

2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak Sudah terdapat dalam bukti terdapat dalam RKDK dan atau tidak pendukung dan RKDK. memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi;

Sudah sesuai.

(b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran Peserta Pemilu; serta

Sudah sesuai. dari

Sudah sesuai.

(d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana Sudah sesuai. kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk Sudah sesuai. barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang Tidak terdapat diskon. atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut

10 NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan Sudah sesuai. pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Sudah didapatkan. Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

I,AMPIRAN A.1

ASF;RSI PARTAI FOLITItr PESERTA PEUILIEAI{ I'UUU TAEIIIT 2A,* TEIVTANG L/IFORAII PEITERIUAAIT DAN PETTGELUARAIT DAITA EAUPAIYYE

Kami yang bertandatangan dibawah 1. Narna

Alarnat Alarnat domisili Nomor telepon Nomor HP (alftif) Jabatan 2. Narna Alamat Alamat domisili Nomor telepon Nomor I{P (akti$

Jabatan

ini

:

H.SUBARDI, SH.MH Gg.Grinjing No. 7A Rt. 17 /06 Papringan CT.Depok Sleman Gg.Griqiing No.7A Rt.f 7/06 Papringan CT. Depok Sleman 0274 - 520401 o81L292409 Ketua DPW.Partai NasDem Propinsi DIY

H. SUPARNONO Jl.Mawar Timbulrejo IGodran Rt.O4/O4 Meguwoharjo Depok Sleman Jl.Mawar Timbulrejo lftodran RI.O4/O4 Meguwoharjo Depok Sleman 4274 - 882196 08L64225676 Bendahara DPW Partai NasDern Propinsi DIY.

Dengan ini menyatakan kepatuhan karni terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2AL2 tentang Pernitihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan perattrral

Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Fedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah deagan Peraturan KPU Nomor I Tahun 2OL4, sebagai berikut:

1. 2.

Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kamparrye (paling lambat 15 flima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laPoran-la1rcran lainnya yang terkait. Elahwa, Partai Potitik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan da1 peageluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tig4 hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) rninggu sebelum penyampaian Laporan knerimaan Dan kngeluaran Dana Kampanye kepada I(Ap.

3-

Eliahwa, Partai Politik Peserta

menernFatkan Dana Kampranye berupa uang' pada Rekening l(rusus Dana Ikmpanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank

4-

jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uan& termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas

ktnilu

Elah.wa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi

kewaiaran transaksi iual beli secare rrmuml vafls dilanorkan dalam LPPDK tidalr

a. Rp. 1 Miliar untuk pen5rumbang perseoremgan. b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

a. b. c. 6.

:

II

r

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye I"aporan Arral Dana Kampanye

Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang nraka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. b. c. 7.

Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode

sebagai

Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan Melaporkan sumbangan yang dilarang.

Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangftutan.

8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi linglmp walrtu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi : a. Lingkup wakhr pencatatan penerimaan dan pengeluaran Lalroran Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekerring Iflrusus Dana

Kampanye.

*

b. Lingkup walrhr pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Ktrusus Dana Kampanye sa-pd dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalarn bentuk rapat umum.

9.

Bahwa, Partai Pottik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan'Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu : a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kamparrye dalarn bentuk rapat umum.

b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia. c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Pottik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wqjib disertai surat keterangan/surat perrryataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangftutan. 10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat l.aporan Rekening Ktrusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a.

Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan

I"1. Bahwa, Partai

Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana lGmparrlre

Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a. b.

informasi daftar penyumbang;

jumfah penerimaan dan pengehraran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tangal Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat hlas) hari sebelum hari pertama jadual peliksanaan l(arnFanye Pemilu dalam benhrk rapat umum;

c.

jumlah lreoerimaan dan pengehraran Dana Kampanye se$agei"nana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sanrpai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan IGmpan5re Pemilu dala-r bentuk rapat umum.

Demikian pern5rataan ini dibuat dengan sebenarnya-

Yoryakarta., 22 April 2Ol4 KETUA I'UUU

E. SrrBARDr, SE.UE

BEilTI'AEARA T'IITIU

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI NASDEM PROPINSI DIY

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.

PATUH

Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1PARPOL; 2) Model DK2PARPOL; 3) Model DK3PARPOL; 4) Model DK4PARPOL; 5) Model DK5PARPOL; 6) Model DK6PARPOL; 7) Model DK7PARPOL; 8) Model DK8PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK-10 PARPOL.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan PENERIMAAN DAN Pengeluaran Dana Kampanye PENGELUARAN kepada KAP. DANA KAMPANYE PEMILU Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank

B.

TI 3.

4.

RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

PATUH/ TIDAK PATUH 5

PATUH

b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;

b) Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Partai Politik Peserta a) Pasal 129 ayat (3) Peraturan KPU Nomor Pemilu dan 1 Tahun 2014. wajib mematuhi jumlah ayat (4) dan Pasal 131 penerimaan sumbangan ayat (1), ayat (2), dan (mencakup uang, barang, ayat (3) Undangdan/atau jasa yang dapat Undang Nomor dinilai dengan uang, termasuk 8 hutang dan diskon pembelian Tahun 2012; barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran b) Pasal 11, Pasal 19 transaksi jual beli secara ayat (1), Pasal 45 umum) yang dilaporkan dalam ayat (1) dan Pasal 46 LPPDK tidak Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana

PATUH

PATUH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyum- bang perseorangan

PATUH/ TIDAK PATUH 5

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Partai Politik Peserta a) Pasal 134 ayat Pemilu (1) wajib mematuhi penyerahan Undang-Undang Nomor laporan sebagai berikut sesuai 8 Tahun dengan waktu yang telah 2012; ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), Pasal a) Penerimaan Sumbangan 20 ayat (5) dan Pasal Periode I dan Periode II 22 ayat (4) Peraturan b) Pembukaan KPU Nomor 17 Tahun Rekening Peraturan KPU Khusus Dana Nomor Kampanye 17 Tahun 2013 c) Laporan Awal sebagaimana diubah Dana dengan Peraturan KPU Kampanye Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor Dilengkapi 658/KPU/IX/2013 dengan: tanggal 27 - Berkas tanda terima September dari 201 KPU 3; d) Surat KPU - Daftar Nomor Penerimaan Sumbangan 659/KPU/IX/2013 Dana Kampanye Periode I tanggal 27 dan Periode II September - Model DK8-PARPOL 201 (lihat 3; A.1) e) Surat KPU Nomor - Model DK9-PARPOL 811/KPU/XI/ 2013 (Lihat tanggal 29 A.1) November 201 3; f) Surat KPU Nomor

PATUH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

6.

Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.

7.

SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG

i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari a) 2014. Pasal 131 ayat (4)

PATUH/ TIDAK PATUH 5

PATUH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Sumber Dana Kampanye a) Pasal 41 Setoran Penentuan Calon Peraturan Peneriman Negara Bukan Anggota DPR dan DPRD KPU Nomor 17 Pajak (”SSPNBP”). Tahun bersumber dari kekayaan 2013 sebagaimana pribadi dan Partai Politik yang diubah dengan bersangkutan.(Untuk menguji Peraturan KPU kepatuhan ini lihat DK13Nomor PARPOL dan DK 12-PARPOL) 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 201 3.

PATUH

C.

8.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Partai Politik Peserta a) Pasal 129 ayat (6) Pemilu dan wajib mematuhi lingkup waktu ayat (7) pencatatan penerimaan dan Undang- Undang Nomor 8 pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Tahun 2012; Khusus Dana Kampanye b) Pasal 15 dan Pasal 21 Pemilu, meliputi : ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 a) Lingkup waktu pencatatan sebagaimana penerimaan dan diubah pengeluaran Laporan dengan Peraturan Rekening Khusus Dana KPU Nomor 1 Tahun Kampanye yang 2014; dilaporkan terhitung sejak c) Surat KPU 3 (tiga) hari ditetapkan Nomor sebagai Partai Politik 69/KPU/II/ Peserta Pemilu sampai 2013 tanggal 7 dengan pembukaan Februari rekening khusus Dana 2014; Kampanye . KPU b) Lingkup waktu pencatatan d) Surat Nomor penerimaan dan pengeluaran Laporan 70/KPU/II/ Awal Dana Kampanye 2013 tanggal 7 yang yang dilaporkan Februari terhitung dari sejak 2014. pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

PATUH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

9.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a)

a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat b) Pasal 14 ayat (1) 14 (empat belas hari) dan ayat (2) dan sebelum hari pertama Pasal 15 jadwal pelaksanaan Peraturan KPU Nomor kampanye dalam bentuk 17 Tahun 2013 rapat umum. sebagaimana diubah b) Pada bank pemerintah dengan Peraturan KPU atau bank bukan Nomor 1 Tahun 2014; pemerintah yang KPU mempunyai perwakilan di c) Surat Nomor Provinsi dan/atau 851/KPU/XII/2013 kabupaten/kota diseluruh tanggal 19 wilayah Indonesia Desember c) Atas nama Partai 201 Politik Peserta Pemilu, 3. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik

PATUH/ TIDAK PATUH 5

PATUH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

RKDKP

bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.

PATUH/ TIDAK PATUH 5

10.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:

a) 131 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;

a)

b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.

PATUH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

11.

CAKUPAN LAPORAN AWAL

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a)

informasi daftar penyumbang;

b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c)

jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

DILENGKAPI : 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.

PATUH/ TIDAK PATUH 5

PATUH

PARTAI

lIASDtr

PITPINAN WI.AYA}I PROVII{SI TTAERAI{ }STIffiIUA YOGYAT(AR'TA I-APORAI{ PEI{EIUHAAN I}A}l PEilGELUARAX l}lNir K/USIANYE Pedode dari tanggal 1{ Januni 2013 r.d. t sggal l? Aprll 2014

DEUVAN

Pgnerlmaan (18 lleoomber20t3 20{4 !.r1,

Para Csfcn

It April 20fi0

LegftildT(fd Penqkrwr)

Keta'angBo:

Rirrian Narna P&? Cdon bantud<

&n Jumhh ditulb d&m

lampiran

Xgornpot Getompot orgenb** non ubl. kabrapok kagsmaan dfl)

kelompot

(t8 Dcembor 2013 2lll4 e.tl f 7 eprn

csEk dan

rn€df,a rnassa d€a(trook

l&gil-r l*l iqrg fi
fdlr

KalrpdrlB

partdarBrsrdangan

YoSyakalr 17Apfil2014

. '

I(OMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWAYOGYAI(ARTA

Alanrat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 47 Yogyakatta 55165 Telp : (0274) 558004,

558006

Fax: (0274) 558006

sr.lRAT pENUrVr.rKAN pEr{y-Ep[A BARANG4ASA (SPPts}

Nomor

: 1051/SP-PBJ/Y/2014

Y

ogyalarta, 09 Mei 20 1. 4

Lampfuan : KepadaYth. tndarto Waluyo diJln. Ringroad Timur No. 33 WonocaturrYogrul<arta

Pelihal: Penunjukan Penyedia Jasa /Jrt.mtan Publik Parpol Tingl
D ana

Kampanye

Dengan ini kami lcrcritah:urlro;n bahwa Wnawaran Saudaru nomor 16ISK-IW/N12O1,4 tanggal 26 April 201,4 dengan ntTu penawaran setelah dilalailarl. Harifikasi dan negosiasi teknis danbiayaoleh Po$aJasa Konsultasi ULP Pemerintah Daerah D.I. Yogyako;fia sebesar Rp 141.350.000,00 (Seratus empat paluh satu jata ttga rufits lima puluh rl&ru rupiah) termasuk PPN, telah ditetaplan *bagai pemenang oleh Pokja Jasa Konsultasi ULP Pemerintah Daerah D"I. Yogyakarta

untuk melal<sanakan peke4aan Audit Dana IGmpanye Paket | (Partai Nasdem dan PKPI), danmeruintasaudarauntuk menandatangani Surat Pe$anjianpalinglambat 1,4 (empat belas) harikeqa setelah dtkeluarkanrrya SPPtsJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. Selanjutnya kami menunjuk Saadara

Kegagalan Saudara untuk menerima penu4iukan ini yang disusun berdasrl
.l.Yogalarta .A.201,4 C:,l

t

26

PROFIL PARTAI NASDEM PROVINSI DIY

A. SEJARAH PARTAI NASDEM Kongres I Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun. Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.

B. VISI DAN MISI PARTAI NASDEM 1. Visi Mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. 2. Misi Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia. C. PENGURUS NASDEM DIY Ketua

: H. Subardi, SH., MH

Sekretaris

: Suryo Putro Nugroho

Bendahara

: H. Suparjiono