LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2014

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

ZR

ZULFIKAR & RIZAL Nomor Izin Usaha KAP : 31/KM.1/2014

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2014



PARTAI DAMAI ACEH KOTA BANDA ACEH

KANTOR PUSAT Jl. Nginden Tengah No.39 Surabaya 60118 Tel.: (031) 5939004, Fax.: (031) 5981796 Email: [email protected] KANTOR CABANG Perumahan Jatijajar D-18 No.1-2 RT 7/RW 12 Depok 16955 Tel.: (021) 87744163, Fax. : (021) 87744163 Email: [email protected]

A LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PARTAI DAMAI ACEH

KOTA BANDA ACEH

B LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI DAMAI ACEH

KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN A.4

B

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN (LEGISLATIF) PARTAI DAMAI ACEH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013/ 2014 NO. 1 A. 1.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

2 5 UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan Kami telah menerima LPPDK Partai dan dokumen yang diterima dari Partai Damai Aceh Kota Banda Aceh tahun Politik Peserta Pemilu 2013/ 2014. LPPDK tersebut diserahkan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada kami pada tanggal 25 April 2014 bertempat dikantor KIP Aceh. Tanda terima untuk mencatat laporan dengan dokumen Partai Damai Aceh tersedia. 2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi a. Berdasarkan LPPDK, Kelengpenerimaan dan pengeluaran dana kampanye kapan pencatatan transaksi penedengan cara: rimaan dan pengeluaran yang 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item dicakup dalam LPPDK tersebut transaksi yang tercantum dalam rekening ditetapkan oleh KIP dimulai sejak Koran Rekening Khusus Dana Kampanye 3 (tiga) hari setelah partai politik (yang mencakup penerimaan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pengeluaran dana kampanye) Tahun 2014 dan di tutup 7 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi (Tujuh) hari, setelah hari dan menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga tanggal pemungutan suara, puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah pembukuan PDA Banda Aceh sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi mencakup Periode 03 Maret 2013 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi s/ d 17 April 2014. Penyusun penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye LPPDK dengan Nama bentuk/ yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang format yang sesuai dengan format dari 30 (tiga puluh), maka pengujian LPPDK sesuai dengan peraturan kelengkapan tersebut dilakukan untuk KPU No. 17 Tahun 2013. seluruh transaksi tersebut. b. Kami telah menerima LPPDK dari KIP Kab/ Kota yang diserahkan ke b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk KAP di KIP Aceh, berdasarkan menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut LPPDK kami telah Menelusuri dalam LPPDK. transaksi tersebut ke LPPDK. Laporan Dana kampanye PDA c) J ika terdapat transaksi yang tercantum dalam Kota Banda Aceh tidak mencatat RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, ada transaksi atas LPPDK. cantumkan dalam temuan.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

2 5 Cat at an: c. Kami juga telah menerima RKDK, Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kami telah menelusuri RKDK dan provinsi dan kabupaten/ kota pemilihan menemukan bahwa transaksi transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima yang tercantum RKDK terdapat belas) transaksi. dalam LPPDK

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

4. a) Tentukan kesesuaian Nama pemilik RKDK tersebut dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan Nama Partai Politik Peserta Pemilu dan Nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

PDA membuka Rekening Khusus pada tanggal 08 November 2013 di Bank Umum yaitu Bank BPD Aceh Syari• ah, No Rek: 641 01.08.0000178. a. Kami sudah melakukan prosedur ini, Nama pemilik di RKDK • Partai Damai Aceh• Ketetapan KPU Nama Bank Rekening Khusus Dana Kampanye, Bank dan No Rek. : 641 01.08.0000178.

b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib b. Tidak ada Surat pernyataan yang menerangkan bahwa rekening di disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang atas adalah semata-mata di menerangkan rekening tersebut dipergunakan gunakan untuk Rekening Khusus sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Dana Kampanye. Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan C. 5

PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/ DPRPD Provinsi/ DPRD kabupaten/ kota, 3) Sumbangan pihak lain:

a) Kami telah meriksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Kami menemu-kan bahwa tidak ada penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1). Partai Politik Peserta Pemilu; 2). Sumbangan pihak lain: a. Kelompok. dan b. Perusahaan/ badan usaha non pemerintah.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 a. Perseorangan. b. Kelompok. c. Perusahaan/ badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

TEMUAN/ KETERANGAN 5 3). Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Daftar sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perseorangan atas Nama Tgk Tarnuman M Thaib. SE dan Tgk H Muhibban HM Hajat.

b) J ika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/ atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan b) Berkaitan dengan temuan no a di atas perbedaan klasifikasi terjadi. tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau Penerimaan Dana Kampanye PDA klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Banda Aceh tidak sesuai dengan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan ketentuan yang berlaku. klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumDana kampanye, Surat pernyatabang untuk transaksi penerimaan dana an penyumbang Untuk transaksi kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang penerimaan Dana Kampanye, memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan dari pihak persesumbangan yang diterima dari pihak-pihak orangan atas Nama Tgk sebagai berikut: Tarnuman M Thaib. SE dan Tgk H 1) Perseorangan. Muhibban HM Hajat terlampir. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/ badan usaha. d) Kami telah memeriksa berda4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). sarkan Laporan sumbangan dari pihak perseorangan, Surat d) J ika terdapat pemberi sumbangan yang tidak pernyataan sumbangan yang membuat Surat pernyataan, laporkan dalam diperlukan dilampirkan. temuan. 6. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlah- Daftar Laporan Penerimaan Sumbaan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh ngan Dana Kampanye kebenaran transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Matematis (Penjumlahan, penguraPenerimaan Sumbangan Dana Kampanye ngan dan sebagainya) pengujian dengan Cara melakukan perhitungan kembali kesesuaian angka dala Daftar atas keakurasian matematis tersebut. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kamapanye secara matematis b) J ika terdapat ketidakakuratan matematis, sesuai dan akurat. laporkan dalam temuan.

NO. 1 7

8

9

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

2 5 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut a. Daftar Laporan Penerimaan Sumklasifikasi penyumbang antara nilai yang bangan Dana Kampanye dengan tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan angka yang tercantum dalam Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang LPPDK adalah seluruhnya karena tercantum dalam LPPDK. jumlah penerimaan dalam LPPDK. sama dengan yang tercantum dalam daftar penerimaan sumb) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan bangan tersebut dalam temuan. b. Berkaitan dengan temua no a maka Kami nilai jumlah penerima c) J ika terdapat perbedaan antara keduanya, sesuai dengan yang di catat dalam tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut LPPDK. kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait c. Berkaitan dengan temuan no a Berdasarkan penjelasan yang diberdasarkan penjelasan yang diterima dari terima dari PDA bukti dan laporan Partai Politik Peserta Pemilu disatukan dalam satu Kwitansi yang diserahkan ke KAP. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu d. Dalam temuan perbedaan hasil pencocokan dengan bukti yang dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari PDA Banda Aceh diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. Sesuai Laporan. a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah Berdasarkan Laporan yang disesumbangan untuk setiap penyumbang secara rahkan kepada kami, Perhitungan akumulatif. secara keakurasian perhitungan jumlah sumbangan secara Matemab) J ika terdapat perhitungan jumlah sumbangan tis sesuai penjumlahan dan akurat. kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber Sumbangan yang diterima dengan sumbangan yang diperbolehkan menurut keperluan untuk mencantumkan ketentuan yang berlaku dengan Cara indentitas penyumbang dan tranmenelusuri seluruh transaksi penerimaan yang saksi penerimaan yang tercantum tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi Sumbangan Dana Kampanye telah identitas penyumbang. dicantumkan foto copy identitas beserta NPWP. b) J ika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut Nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

NO. 1 10.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

2 5 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi a) Kami sudah melakukan prosedur penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan ini, dan transaksi penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : dalam Daftar loporan penerimaan 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item sumbangan Dana kampanye dari transaksi penerimaan secara acak yang perseorangan atas Nama Tgk mewakili ketercakupan seluruh jenis Tarnuman M Thaib. SE dan Tgk H penerimaan (kas dan bukan kas), klasifiMuhibban HM Hajat terlampir. kasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk transasi seluruh tersebut. Melakukan prosedur di bawah transasi ini atas yang dipilih tersebut: b) Melakukan prosedur di bawah transaksi ini b) Kami sudah melakukan prosedur atas yang dipilih tersebut: ini, namun kami menemukan 1) Bandingkan Nama dan alamat penyumtransaksi penerimaan dalam Daftar bang yang tercantum dalam Daftar Laporan loporan penerimaan sumbangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dana kampanye, maka tercantum dengan Surat pernyataan penyumbang Nama alamat penyumbang. tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan (a) Identitas penyumbang perseorangan Penyumbang Dana Kampanye. dibuktikan dengan Surat pernyataan Perbedaan di Daftar Penerimaan penyumbang perseorangan dan Sumbangan Dana Kampanye yang buktibukti pendukung fotokopi KTP yang bersumber dari perseorangan masih berlaku atau identitas lain yang Kosong sedangkan dalam Surat sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). pernyataan terlampir. (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan Surat pernyataan penyumbang

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

5 2 Kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/ atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/ atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) J ika terdapat perbedaan, laporkan c) Kami sudah melakukan prosedur perbedaan tersebut dalam temuan. ini, namun kami menemukan transaksi penerimaan dalam Daftar c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti loporan penerimaan sumbangan pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan Dana kampanye di RKDK bukti keberadaan dan keakurasian pencatatan pencatatan transaksi tersebut. transaksi tersebut. d) Kami sudah melakukan prosedur ini, sesuai dengan temuan No c namun kami menemukan transaksi penerimaan dalam RKDK juga buktik pendukung adanya e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh transaksi. dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang e) Bukti pendukung kami menemumencakup pada): kan, tanggal transaksi 7 April 2014 1) tanggal transaksi Rp 56,500,000 melalui bank Aceh 2) nilai transaksi; Syariah, identitas Foto Copy dan 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP bukti pendukung dilamNPWP, akta pendirian perusahaan, atau pirkan. bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) J enis penerimaan (kas atau bukan kas); dan penerimaan. d) J ika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan

f) Prosedur Konfirmasi tidak dapat dilakukan

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

1

2 bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

5

g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

g) Prosedur Konfirmasi tidak dapat dilakukan

h) Bandingkan informasi antara yang diterima h) Prosedur Konfirmasi tidak dapat dilakukan berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan i) Prosedur Konfirmasi tidak dapat tersebut dalam temuan. dilakukan j) J ika terdapat perbedaan antara keduanya, j) Prosedur Konfirmasi tidak dapat tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut dilakukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.

k) Prosedur Konfirmasi tidak dapat dilakukan

l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk l) Prosedur Konfirmasi tidak dapat dilakukan bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) J ika terdapat sumbangan dalam bentuk barang m) Prosedur Konfirmasi tidak dapat dilakukan dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

1

2

5

D.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (• DAPDK• ) Peserta Pemilu cat at an sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) J ika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, 12. pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) J ika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.

matematis,

13. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c)

J ika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan

a. Kami telah menemukan dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye catatan pendukung LPPDK PDA memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran sesuai dengan ketentuannya dari DAPDK serta catatan sebagai pendukung LPPDK. b. Klasifikasi pengeluaran tidak sesuai dengan bentuk aktivitas saldo dikeluarkan. Klasifikasi ini tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam LPPDK.

Kami telah melakukan pengecekan dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye serta catatan sebagai pendukung LPPDK. Penjumlahan secara matematistelah akurat demikian juga halnya dengan penjumlahan dalam DAPDK Kami telah melakukan prosedur dan pengecekan dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye serta catatan sebagai pendukung LPPDK telah tercantum dalam dan tidak sesuai dengan klasifikasi masing-masing.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 5

tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu 14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transasi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK 2) J ika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): a. tanggal transaksi b. nilai transaksi c. Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, dan d. sifat dan deskripsi dari transaksi

Kami telah melakukan prosedur dan pengecekan dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK). Bukti Transaksi serta pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat dalam DAPDK dilampirkan dalam pelaporan.

NO. 1

E.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan 5) J ika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan 6) J ika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

TEMUAN/ KETERANGAN 5

SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Kami mendapatkan surat RepresenPemilu yang menyatakan hal yang telah diminta tasi dari Partai Politik. Kami dapat oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta mendokumentasi dalam kertas Pemilu kepada KAP. kerja.

C ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI DAMAI ACEH

KOTA BANDA ACEH

D AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2012 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2014

PARTAI DAMAI ACEH

KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN A.2

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI DAMAI ACEH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 NO . 1

HAL

UNSUR KEPATUHAN

KOMENTAR AUDITOR

2

3

4

A. 1.

2.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

WAKTU PENYAMP AIAN LPPDK KPD KAP

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu berikut dibawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantumkan dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilu (• Tanda Terima• ) (lihat Lampiran A.4): a. Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Partai Politik Tingkat Pusat. b. Partai Politik Tingkat Provinsi: i. 1(satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Partai Politik Tingkat Provinsi, dan ii. Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Partai Politik Tingkat Kabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan. Cat at an: Wajib dilampiri Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon anggota DPR, DPRD. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara)

PDA Telah Menyerahkan Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ke KIP Kota Banda Aceh Selanjutnya pihak KIP Kab/ Kota. Telah menyerahkan sesuai dengan berita acara ke KAP.

PDA Kota Banda Aceh Telah menyampaikan LPPDK ke Kota Banda Aceh, selanjutnya KIP Kab/ Kota telah menyerahkan Laporan Sesuai dengan Waktu yang ditetapkan pada tanggal 24 s/ d 27 April 2014

NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

KOMENTAR AUDITOR

1

2

3

4

3.

PERIODE PENCATA TAN DAN PELAPOR AN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan dan pelaporan Dana Kampanye pada periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP

Periode Pencatatan dan pelaporan tidak tepat, dilakukan Tanggal 03 Maret 2013 s/ d 17 April 2014. Seharusnya Periode Pencatatan dan Pelaporan pada Tanggal 11 J anuari 2013 s/ d 17 April 2014.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

B. 4.

PERIODE PEMBUK UAN

5.

RKDKP

6.

BATASAN MAKSIMU M SUMBAN GAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dilaporkan dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

PDA melakukan Pembukuan Periode 03 Maret 2013 s/ d 17 April 2014. Seharusnya 11 J anuari 2013 s/ d 17 April 2014 Partai Politik tidak patuh dalam Periode pembukuan. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan PDA Membuka RKDKP Dana Kampanye yang dilaporkan berupa uang, pada 08 November 2013, pada rekening khusus dana kampanye Partai senilai Rp 1,100,000 pada Politik Peserta Pemilu pada bank. Bank Aceh Syariah. Partai Politik Peserta Pemilu wajib mentaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan / atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini; a. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan / atau badan usaha non pemerintah. b. 1 Miliyar untuk penyumbang perseorangan. Cat at an: Sumbangan dana Kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota Partai Politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.

J umlah Sumbangan Tidak Ada. Tidak ada Penerimaan dari pihak lain seperti: Perorangan, Kelompok dan Badan Usaha Karena demikian evaluasi atas Batas Maksimum dan pihak tersebut di atas tidak relevan.

NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

KOMENTAR AUDITOR

1

2

3

4

7.

KETETAP AN WAKTU PELAPOR AN KE KPU (LP1, LP-2, setor ke kas Negara, lapor ke KPU) SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menaati ketentuan waktu pelaporan mengenai yang berikut ini : •Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II •Penyetoran sumbangan yang dilarang •Pelaporan sumbangan yang dilarang

Penerimaan Sumbangan Periode I Tanggal 27 Desember 2013 dan Penerimaan Sumbangan Periode II Tanggal 2 Maret 2014. Peloporan sesuai dengan Waktu yang ditetapkan batas akhir oleh KIP Periode I, 27 Desember 2013 dan periode II, 2 Maret 2014.

8.

C. 9.

PERIODE LAPORAN PENERIM AAN AWAL

10.

TANGGAL PEMBUK UAN RKDKP NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP

Cat at an : Disertai bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (• SSPNBP• ) Calon Anggota DPR dan DPRD wajib melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang bersumber dari kekayaan pribadi dan partai politik yang bersangkutan (dengan membuat surat pernyataan khusus tentang sumber dana)

Sumber Dana Caleg penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang bersumber dari kekayaan pribadi

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU Partai Politik Peserta Pemilu wajib lingkup waktu Pelaporan periode Laporan laporan Laporan Awal Dana Kampanye dan Awal Dana Kampanye Rp Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang 1,100,000 dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Pemilu bentuk rapat umum. Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu : a. Pada tanggal paling cepat tiga hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Membuka Rekening Khusus Tanggal 08 November 2013

NO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

KOMENTAR AUDITOR

1

2

3

4

b. Pada bank-bank pemerintah atau bank bukan Di Bank Aceh Syariah Rp pemerintah yang mempunyai perwakilan di 1,100,000. Provinsi dan / atau kabupaten / kota diseluruh wilayah Indonesia. c. Atas nama Peserta Pemilu Tidak ada Terlampir Nama Pemilik, yang ada Nomor Cat at an : Rekening 614 Pastikan rekening khusus Dana Kampanye 01.08.000017-8 terpisah dari rekening Partai Politik 11.

CAKUPAN LAPORAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup : a. Informasi daftar penyumbang b. J umlah penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan / atau jasa sejak hari pertama Kampanye Pemilu nonrapat umum sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. c. J umlah penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Cat at an : Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus dana Kampanye Pemilu wajib dilampiri laporan pencatatan dan penerimaan calon anggota DPR dan DPRD.

Daftar Penyumbang tidak ada. Hanya dari kekayaan pribadi caleg.

Yang ada Pembukaan rekening Khusus tanggal 08 November 2013 Rp. 1,100,000

jumlah Penerima sumbangan dari kekayaan pribadi caleg, tanggal 03 Maret 2013 s/ d 17 April 2014 Rp. 55,400,000 sedangkan pengeluaran Rp 56,500,000.

E LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

PARTAI DAMAI ACEH

KOTA BANDA ACEH

F DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

PARTAI DAMAI ACEH

KOTA BANDA ACEH

DASAR PENUNJUKAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Dasar Penunjukan Dasar penunjukan Kantor Akuntan Publik Zulfikar & Rizal dalam rnagka audit berdasarkan prosedur yang disepakati pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum Partai Damai Aceh (PDA) adalah SPPBJ No.27/2021 Tanggal 23 April 2014 dan Kontrak Kerja No. 027/2053 Tanggal 24 April 2014. 2. Ruang Lingkup Penugasan Ruang lingkup penugasan audit dana kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, adalah UU No.8 Tahun 2012, UU No.5 Tahun 2011, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dan Keputusan KPU No.368/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bentuk perikatan Jasa Audit Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 adalah Perikatan Audit berdasarkan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Prosedur yang disepakati tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut (perikatan tersebut) di atas, maka kami dalam melaksanakan audit ini tidak berdasarkan pada standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), oleh karena itu kami tidak akan menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK calon anggota. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada pihak KPU (sebagai pihak yang memberi penugasan). Tanggung jawab kami (KAP “Zulfikar & Rizal”) terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Kami tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait langsung dari pasangan calon. Untuk mendapatkan LPPDK berikut laporan pendukungnya, dan selanjutnya diserahkan kepada kami, adalah tanggung jawab KIP Aceh.

Adapun metode audit yang akan kami jalankan : 1. Audit di kantor (Desk Audit), meliputi kegiatan pemilihan sampel transaksi, menghitung ulang seluruh transaksi guna mengetahui keakurasian matematis, verifikasi kesesuaian laporan dengan dokumen pendukungnya. 2. Audit di lapangan (On-The-Spot Audit), meliputi kegiatan konfirmasi, wawancara dan kunjungan kepada penyumbang, meminta penjelasan pada pasangan calon dan tim kampanye apabila ditemukannya perbedaan nilai antara satu laporan dengan laporan lainnya maupun dengan dokmen pendukungnya, dan pengumpulan data/dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu. Out put dari perikatan audit ini berupa Laporan Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures), dimana kami selaku Akuntan Publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Disamping itu, kami juga akan menerbitkan laporan kepatuhan partai politik peserta pemilu atas peraturan yang berlaku.