LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H

Hal. 1 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

1 A. 1

2 5 UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen Sudah Sesuai, Telah diserahkan ke KAP tanggal 27 April 2014 yang diterima dari Calon Anggota DPD

2

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan Referensi bukti temuannya ada di Fotokopi Buku Tabungan dan DK10-DPD pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang Sudah Dilaksanakan tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka Tidak di sediakan rekening koran oleh Calon Anggota DPD RI, Hanya Fotokopi Buku Tabungan kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi Penelusuran Transaksi di RKDK melalui Fotokopi Buku Tabungan : 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Tanggal 16/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 31/12/2013 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 06/03/2014 10/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014

Jenis Saldo Kredit di Bu-Tab ADM. BANK ADM. BANK Saldo Kredit di Bu-Tab BUNGA BANK ADM. BANK ADM. BANK BUNGA BANK TAX ADM. BANK ADM. BANK Saldo Kredit di Bu-Tab Saldo Debet di Bu-Tab Saldo Kredit di Bu-Tab Saldo Debet di Bu-Tab BUNGA BANK TAX ADM. BANK ADM. BANK Saldo Debet di Bu-Tab Saldo Debet di Bu-Tab

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah 200.000 1.000 12.000 10.000.000 5.861 1.000 12.000 8.646 1.729 1.000 12.000 4.000.000 10.000.000 100.000.000 20.000.000 51.142 10.228 1.000 12.000 60.000.000 20.000.000

Status di LPPDK Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan Ketiadaan Saldo debet (Penarikan) di Buku Tabungan tersebut jika dilihat dalam LPPDK disebabkan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. kemungkinan Calon Anggota DPD Melakukan penarikan saldo secara kumulatif dan c)

Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

digunakan untuk beberapa transaksi langsung sekaligus, lalu angkanya terekap dalam LPPDK.

Hal. 2 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1 B. 3

2 REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana Sudah Sesuai RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

4

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Sudah Sesuai Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

C. 5

TEMUAN/KETERANGAN 5

PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk Referensi bukti temuannya adalah DK1-DPD dan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Kampanye I dan II Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:

1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain (a) Perseorangan. Sumbangan dari pihak perseorangan tidak dilaporkan oleh Calon Anggota DPD ke dalam Daftar (b) Kelompok. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan II (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Tidak ada temuan Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, Laporkan dalam temuan c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk Tidak ada temuan transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Perseorangan. Kelompok. Perusahaan/badan usaha nonpemerintah. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat Tidak ada temuan pernyataan, laporkan dalam temuan.

Hal. 3 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1 6

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN 2 5 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, Referensi bukti temuannya adalah DK7-DPD, DK10-DPD, Dokumentasi Transaksi Pemasukan, dan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara Kesalahan dalam menghitung Sumbangan yang bersumber dari Dana Pribadi Khususnya yang berada melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis di DLPSDK Tahap II karena Calon Menggabungkan dengan DLPSDK Tahap I tersebut. Pada Tahap I : Rp 200.000 Sudah Benar b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam Pada Tahap II : Rp 14.200.000 Salah, Seharusnya hanya mengakui Rp14.000.000 temuan. saja yang terjadi sebenarnya

7

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang Referensi bukti temuannya adalah DK10-DPD, Dokumentasi Transaksi Pemasukan, dan Daftar Laporan antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK) Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam Perbedaan total angka Penerimaan Pribadi di DLPSDK dan DK10-DPD. temuan. Penerimaan Dana Pribadi di DLPSDK Penerimaan Dana Pribadi di DK10-DPD c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan Rp 14.200.000 Rp 107.677.000 terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan Perbedaan Penerimaan dari Sumber Dana Pribadi = Rp 93.477.000 melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD Perbedaan total angka Penerimaan Keseluruhan di RKDK dan DK10-DPD.

8

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan Penerimaan Dana Kampanye di RKDK Penerimaan Dana Pribadi di DK10-DPD perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan Rp 114.200.000 Rp 207.877.000 bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. Perbedaan Penerimaan Secara Keseluruhan = Rp 93.677.000 a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk Referensi Bukti Temuannya adalah Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK) setiap penyumbang secara akumulatif. Tahap I dan II b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk Penerimaan Dana Sumbangan dari Pihak lain tidak dilaporkan ke DLPSDK Tahap I maupun Tahap II tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang Referensi bukti temuannya adalah DK2-DPD. diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara Tidak ditemukan fotokopi Identitas Penyumbang di Laporan yang diserahkan ke KAP Wisnu B. Soewito. menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

Hal. 4 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1 10 a)

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN 2 5 Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Referensi bukti temuannya adalah DK2-DPD dan Dokumentasi Transaksi Pemasukan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan Sudah dilaksanakan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka Sudah dilaksanakan kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara Sudah dilaksanakan acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum Sudah dilaksanakan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan Tidak ditemukan fotokopi identitas semua penyumbang. surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti- bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan buktibukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

Hal. 5 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 c)

TEMUAN/KETERANGAN 5

Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan Sumber Penerimaan dana kampanye yang berasal dari caleg tidak dimasukkan ke dalam RKDK. Dana atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. dari Calon Anggota DPD sebesar Rp 107.677.000 seharusnya dimasukkan ke dalam RKDK terlebih dahulu. e)

Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, Sudah Dibuat dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.

f)

Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada Konfirmasi Positif kepada pihak pemberi sumbangan dikirim oleh Auditor KAP Wisnu B. Soewito Pada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan hari Jumat dengan cap pos Tertanggal 9 Mei 2014 Melalui PT POS Indonesia cabang Mamuju. Sampai keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, belum ada jawaban dari pengirim sumbangan. dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

g)

Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk Belum ada jawaban mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban Belum ada jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam Belum ada jawaban temuan.

j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan Belum ada jawaban terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Hal. 6 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan Belum ada jawaban perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, Belum ada jawaban tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang Belum ada jawaban dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Referensi bukti temuannya ada di DK7-DPD. Pengeluaran disana tidak digolongkan ke klasifikasi yang Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan telah ditentukan dan tidak di akumulasikan seluruh transaksinya. Umum ("DAPDK") Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. 12 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, Sudah Sesuai dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat temuan.

ketidakakuratan

matematis,

laporkan

dalam

13 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi Referensi bukti temuannya ada di DK7-DPD dan DK10-DPD pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan Total angka pengeluaran terjadi di DK7-DPD dan DK10-DPD sama, yakni Rp 211.867.000 nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

Hal. 7 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN 2 5 b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam Sisa Saldo di dalam RKDKP Tidak sama dengan Saldo aktual antara Selisih total Pemasukan dan temuan. Pengeluaran. c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

14 Tentukan keberadaan dan keakurasian pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:

pencatatan

Pengeluaran di DAPDK DK10-DPD Di RKDK dan laporan DK10-DPD terdapat sisa saldo Rp 4.200.000,Pengeluaran namun jikadidilihat akurasi matematis sebenarnya menurut DK10-DPD : Penerimaan Pengeluaran

A. Operasi B. Modal

Rp Rp Rp

207.877.000 (195.874.000) (15.993.000)

Saldo Seharusnya

Rp

(3.990.000)

transaksi

a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran Referensi bukti temuannya ada di Dokumentasi Transaksi Pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka Sudah dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c)

Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana Sudah dilakukan kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke Referensi bukti temuannya ada di DK7-DPD RKDK. Pengeluaran (dalam hal ini Penarikan) di RKDK merupakan jumlah Kumulatif sehingga tidak bisa 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dilacak di DAPDK tanpa keterangan langsung dari calon yang bersangkutan. dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): Auditor Telah membuat Dokumentasi Transaksi Pengeluaran, lalu menelusuri dan menemukan : Invoice senilai Rp 33.000.000 bertanggal. (a) tanggal transaksi; Transaksi Nomor dan 29 ditidak Dokumentasi Transaksi Pengeluaran tidak jelas siapa yang menerima karena disebabkan invoice yang tidak mendukung. Daftar pengeluaran rapat umum sangat susah (b) nilai transaksi; untuk dijumlahkan karena bentuknya yang tidak rapi dan tidak standar (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi

Hal. 8 dari 8 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H. HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk Tidak ada temuan bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

TEMUAN/KETERANGAN 5

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang Tidak ada temuan dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang Tidak ada temuan melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan Tidak ada temuan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP

15 Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan Surat Representasi diterima kembali oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan pada tanggal 16 Mei 2014 dan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta isinya sesuai dengan yang disyaratkan. Pemilu kepada KAP.

Hal. 1 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO

HAL

1 A. 1.

2 CAKUPAN LAPORAN

UNSUR KEPATUHAN 3 UMUM Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (”DPD”) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 1 (satu) minggu

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

4

5

a) Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

PATUH

b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Model DK-10 DPD

a) Pasal 132 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun

TIDAK PATUH

Adanya transaksi di bulan Juni 2013

NO 1

Hal. 2 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT PATUH/TIDAK HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH 2 3 4 5 sebelum penyampaian 2013 sebagaimana Laporan Penerimaan dan diubah dengan Pengeluaran Dana Kampanye Peraturan KPU kepada KAP. Nomor 1 Tahun 2014

B

3.

4.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

Calon Anggota DPD wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada bank

Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini): a) Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan;

a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 a) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012

PATUH

PATUH

b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN

Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai

a) Pasal 134 ayat (2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

PATUH

NO 1

Hal. 3 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT PATUH/TIDAK HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH 2 3 4 5 KE KPU(LP-1, dengan waktu yang telah LP-2, setor ke ditetapkan : kas negara, lapor ke KPU a) Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), Periode I dan Periode II Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) b) Pembukaan Rekening Peraturan KPU Khusus Dana Kampanye Nomor 17 Tahun Peraturan KPU c) Laporan Awal Dana Nomor 17 Tahun Kampanye 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Dilengkapi dengan: Nomor 1 Tahun a. tanda terima dari KPU 2014; b. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II c. Model DK8-DPD (lihat B.1)

c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013

d. Model DK9-DPD (lihat B.1) e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 6.

Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan

a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17

PATUH

NO 1

Hal. 4 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT PATUH/TIDAK HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH 2 3 4 5 yang dilarang ke kas Tahun 2013 Negara; * dan sebagaimana diubah dengan Peraturan c) Melaporkan sumbangan KPU Nomor 1 Tahun yang dilarang. 2014. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU

C

7.

PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye . b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat

a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.

TIDAK PATUH

Seharusnya Penanggalan dan aktifitas di DK8DPD dimulai dari tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal pembukaan rekening

Saldo Akhir di DK8DPD Jadi saldo awal DK9-DPD atau digunakan sbg saldo pembukaan rekening Seharusnya Penanggalan dan aktifitas di DK9DPD dimulai dari

NO 1

8.

Hal. 5 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT PATUH/TIDAK HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH 2 3 4 5 belas) hari sebelum hari tanggal pembukaan pertama jadwal rekening s/d pelaksanaan Pemilu tanggal 2 Maret dalam bentuk rapat 2014 umum. TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

NAMA BANK

b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia

NAMA PEMILIK RKDKP

c) Atas nama Calon Anggota DPD

a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

PATUH

b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD 9.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:

a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

TIDAK PATUH

NO 1

Hal. 6 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT PATUH/TIDAK HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH 2 3 4 5 a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo b) Pasal 16 ayat (1) pembukaan; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Rincian perhitungan 2013 sebagaimana Rincian perhitungan untuk penerimaan dan diubah dengan saldo awal pengeluaran yang sudah Peraturan KPU pembukaan dana dilakukan sebelumnya Nomor 1 Tahun RKDK nya salah apabila saldo awal 2014; merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

c) Model DK8-DPD.

DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.

Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana

a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.

TIDAK PATUH

Nilai sumbangan pribadi setelah tanggal pembukaan RKDK tidak sesuai dengan akumulasi penjumlahan dana pribadi yang sebenarnya dipakai.

NO 1

Hal. 7 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.HASAN SULUR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT PATUH/TIDAK HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH 2 3 4 5 Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU