LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 2 A. UMUM 1. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD 2.
3 Telah dibuat tanda terima laporan dan dokumen Calon Anggota DPD pada tanggal 26 April 2014.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi a) Telah dipilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang tercantum dalam rekening koran Rekening dengan cara: Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk b) Telah ditelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam c) Terdapat 479 transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, RKDK. Kami mengambil sampel sebesar 25% secara cantumkan dalam temuan. random yaitu 120 transaksi. Namun, keseluruhan transaksi tersebut tidak dapat diidentifikasi pada LPPDK, dikarenakan transaksi tersebut dilakukan melalui ATM.
B. REKENING DANA KAMPANYE 3. Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. 4.
Calon Anggota DPD telah membuka rekening di Bank Mandiri Syariah (Bank Umum) dengan No. Rekening 7061783417.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
Calon Anggota DPD telah membuka RKDK dengan nama pemilik rekening yaitu Bpk Azhari Usman QQ Dana Kampanye Pemilu.
1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO
TEMUAN
1 2 3 C. PENERIMAAN DANA KAMPANYE 5. a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kampanye Calon Anggota DPD sebagai Calon Anggota DPD. pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) Perseorangan; (b) Kelompok; (c Perusahaan/badan usaha non ) pemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan b) Tidak ditemukan perbedaan klasifikasi antara Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau penerimaan yang tercatat dalam DLPSDK dengan LPPDK Calon Anggota DPD tidak LPPDK Calon Anggota DPD. memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan c) Telah diperiksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang kampanye dari Calon Anggota DPD. memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Perseorangan; Kelompok; Perusahaan/badan usaha non pemerintah; Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak d) Seluruh penyumbang perseorangan membuat surat pernyataan, laporkan dalam menyampaikan surat pernyataan. temuan. 6.
telah
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, a) Telah dilakukan penghitungan ulang matematis pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.
matematis, b) Tidak terdapat ketidakakuratan matematis pada transaksi yang tercantum di DLPSDK.
2
NO 1 7.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 3 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut a) Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Sumbangan Dana kampanye dengan nilai yang Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam tercantum dalam LPPDK. LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan b) Berdasarkan perbandingan jumlah sumbangan yang tersebut dalam temuan. tercantum dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebesar Rp 35.000.000 dan yang tercantum dalam LPPDK sebesar Rp 35.000.000 sehingga tidak terdapat perbedaan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat perbedaan antara keduanya. tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan d) Berdasarkan temuan perbedaan tersebut, menurut alasan perbedaan tersebut menurut Calon Calon Anggota DPD terdapat perbedaan sebesar Rp Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan 89.713.110 yang terjadi dikarenakan penerimaan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. sebesar Rp 150.890.000 yang tercantum dalam DLPSDK merupakan bagian dari penerimaan sebesar Rp 240.000.000 yang tercantum dalam LPPDK. Dengan demikian, sumbangan yang sebenarnya diterima oleh Calon Anggota DPD adalah penerimaan dari Calon Anggota DPD sebesar Rp 240.000.000 dan sumbanagn perseorangan atas nama Muttaqin sebesar Rp 10.000.000 dan Yulidar Ismail sebesar Rp 25.000.000
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Telah dilakukan perhitungan keakurasian jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan b) Perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak setiap penyumbang telah akurat. akurat, laporkan dalam temuan.
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Telah ditelusuri seluruh transaksi penerimaan yang sumbangan yang diperbolehkan menurut tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas seluruh transaksi penerimaan yang tercantum penyumbang untuk menentukan kepatuhan terhadap dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut Dana Kampanye ke fotokopi identitas ketentuan yang berlaku. penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan b) Seluruh penyumbang perseorangan ketentuan, laporkan fakta tersebut dengan melampirkan fotokopi identitas. ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 3
telah
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 2 3 10. a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi a) Telah dipilih seluruh jumlah item transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Sumbangan Dana Kampanye dengan cara: penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang 1) Telah dibandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Sumbangan Dana Kampanye yang telah dipilih dengan surat pernyataan penyumbang dengan surat pernyataan penyumbang. tersebut. a) Identitas penyumbang perorangan a) Terdapat 2 (Dua) penyumbang perseorangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang dan penyumbang perseorangan dan buktibukti-bukti identitas pendukung (fotokopi KTP yang bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku dan fotokopi NPWP). masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan b) Pada DK3-DPD surat pernyataan penyumbang kelompok kelompok. dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).
tidak
terdapat
penyumbang
c) Identitas perusahaan, dan/atau badan c) Pada DK5-DPD tidak terdapat penyumbang badan usaha bukan pemerintah dibuktikan usaha bukan pemerintah. dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP . 4
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 3 d) Jika terdapat perbedaan, laporkan d) Tidak terdapat perbedaan. perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti c) Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung serta pendukungnya serta ke RKDK untuk ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan memastikan keberadaan dan keakurasian keakurasian pencatatan transaksi. pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat d) Semua penerimaan telah tercantum dalam RKDK dalam RKDK dan/atau tidak memiliki bukti serta telah memiliki bukti pendukung berupa KTP pendukung, laporkan dalam temuan. dan surat pernyataan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh e) Telah didokumentasikan informasi transaksi tersebut dan diperiksa, dokumentasikan informasi dalam kertas kerja mencakup pada: 1) tanggal transaksi tersebut dalam kertas kerja yang transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan mencakup pada: identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang 1) Tanggal transaksi; diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) 2) Nilai transaksi; dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi NPWP, akta pendirian perusahaan, atau penerimaan. bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim f) Telah dikirim konfirmasi positif kepada pihak yang konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan, sebagai berikut: memberikan sumbangan untuk Nama Jumlah No. mengkonfirmasikan keakurasian identitas Penyumbang Sumbangan pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan 1 Muttaqin Rp 10.000.000 bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). 2 Yulidar Ismail Rp 25.000.000 Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung Total Rp 35.000.000 oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas g) Telah dibuat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima h) Telah dibandingkan informasi antara jawaban berdasarkan jawaban konfirmasi dengan konfirmasi yang diterima dengan informasi yang informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye. Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan i) Berdasarkan informasi yang didapat atas jawaban tersebut dalam temuan. konfirmasi bahwa sumbangan yang diterima dari penyumbang perseorangan atas nama Muttaqin, Yulidar Ismail dan penerimaan dana pribadi Calon Anggota DPD telah sesuai dengan jawaban konfirmasi.
5
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 3 j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, j) Tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan k) Tidak terdapat perbedaan atas jawaban konfirmasi dari alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD Calon Anggota DPD dengan Daftar Laporan dan hasil pencocokkan dengan bukti yang Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk l) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk bukan kas. bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang m) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak jasa. berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD. (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) Tidak ditemukan perbedaan klasifikasi antara LPPDK Calon Anggota DPD tidak pengeluaran yang tercatat dalam DAPDK dengan memperlihatkan klasifikasi pengeluaran LPPDK Calon Anggota DPD. tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, a) Telah dilakukan perhitungan kembali atas pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, transaksi yang tercantum dalam DAPDK dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang dengan cara melakukan perhitungan kembali tercantum dalam DAPDK. atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidak-akuratan laporkan dalam temuan.
matematis, b) Perhitungan kembali atas keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK, telah dihitung akurat.
6
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 2 3 13. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Telah dibandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam tercantum dalam LPPDK. LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan b) Berdasarkan perbandingan jumlah pengeluaran yang tersebut dalam temuan. tercantum dalam DAPDK sebesar Rp 254.161.110 dan yang tercantum dalam LPPDK sebesar Rp 275.351.110 (sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 21.190.000). c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Telah dilakukan verifikasi terhadap Calon Anggota tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang DPD dan bukti terkait perbedaan pencatatan antara menanyakan alasan terjadinya perbedaan DAPDK dengan LPPDK. tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. 14. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item a) Telah dipilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus yang tercantum dalam rekening koran Rekening mewakili ketercakupan seluruh jenis Khusus Dana Kampanye (yang mencakup pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti 1) Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung serta pendukungnya dan ke RKDK. ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak 2) Seluruh pengeluaran terdapat dalam RKDK serta terdapat dalam RKDK dan/atau tidak memiliki bukti pendukung. memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang 3) Telah didokumentasikan informasi transaksi tersebut diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan dalam kertas kerja mencakup pada: (a) tanggal informasi yang atas transaksi tersebut yang transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima mencakup (pada): pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 7
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2 (a) Tanggal transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi.
3
4) Untuk transaksi pengeluaran dana 4) Tidak terdapat transaksi pengeluaran dana kampanye kampanye dalam bentuk bukan kas, dalam bentuk bukan kas. tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk 5) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan barang dan jasa yang dicatat tidak jasa. berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau 6) Tidak terdapat diskon pembelian barang dan jasa jasa yang melebihi batas kewajaran yang tercantum dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran transaksi jual beli secara umum, tentukan Dana Kampanye. kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan 7) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk bukan kas, atas sumbangan tersebut berdasarkan barang dan jasa serta diskon pembelian. kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E. 15.
SURAT REPRESENTASI DARI CALON Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.
Telah didapatkan Surat Representasi dari Calon Anggota DPD atas nama Drs. Azhari Usman, M.Si.
8
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1 A. 1.
2
3 UMUM Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut dibawah ini beserta laporanlaporan lainnya yang terkait.
CAKUPAN LAPORAN
Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3-DPD; 4) Model DK4-DPD; 5) Model DK5-DPD; 6) Model DK6-DPD; 7) Model DK7-DPD; 8) Model DK8-DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10-DPD; 11) Model DK11-DPD; 12) Model DK12-DPD; 13) Model DK13-DPD; 14) Copy bukti Tagihan/Utang Transaksi 15) Bukti-bukti Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain 2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
11
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/TIDAK PATUH 5
a) Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
PATUH
b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c)
Model DK-10 DPD
PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
PATUH
a) Pasal 132 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1 B
2
3 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib menempatkan dana kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
3.
4.
RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini): a. Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan; b. Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
5
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II. b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. c) Laporan Awal Dana Kampanye.
PERATURAN TERKAIT 4
a) Pasal 132 ayat (3) dan TIDAK PATUH ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. a) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012.
12
PATUH
b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
a) Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
Dilanjutkan
PATUH/TIDAK PATUH 5
PATUH PATUH PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2 KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)
3 Dilengkapi dengan: − Tanda terima dari KPU − Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II − Model DK8-DPD (lihat B.1) − Model DK9-DPD (lihat B.1)
Lanjutan
PERATURAN PATUH/TIDAK TERKAIT PATUH 4 5 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013. e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013. f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013. g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara; *dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. *
C
7.
PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Dilanjutkan
PATUH
Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP")
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan 13
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
PATUH
NO.
HAL
1
2 PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Lanjutan
8.
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
UNSUR KEPATUHAN 3 terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum. Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
9.
PERATURAN PATUH/TIDAK TERKAIT PATUH 4 5 c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
NAMA BANK
b) Pada bank Pemerintah atau bank Bukan Pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.
NAMA PEMILIK RKDKP
c) Atas nama Calon Anggota DPD.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
TIDAK PATUH
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH
PATUH
PATUH
Catatan: pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.
Dilanjutkan 14
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3 b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
CAKUPAN LAPORAN
Lanjutan
PERATURAN TERKAIT 4 Nomor 1 Tahun 2014;
PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH
c) Model DK8-DPD.
DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang;
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
PATUH
b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang/barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
PATUH
c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
c) Model DK9-DPD.
PATUH
DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU.
15
