LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

1 A. 1.

2 UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.

3

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi a) Tidak dapat memilih transaksi penerimaan dan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pengeluaran dana kampanye pada Rekening dengan cara: Khusus Dana Kampanye (RKDK), dikarenakan dalam RKDK tidak memperlihatkan aktivitas 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, transaksi yang tercantum dalam rekening yang tercatat dalam RKDK hanya saldo awal Koran Rekening Khusus Dana Kampanye sebesar Rp.500.000 dan pendapatan bunga serta (yang mencakup penerimaan dan biaya administrasi. pengeluaran dana kampanye).

Telah dibuat tanda terima laporan dan dokumen Calon Anggota DPD pada tanggal 26 April 2014.

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk b) Telah ditelusuri transaksi tersebut ke LPPDK menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi dalam LPPDK. tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam c) Terdapat transaksi penerimaan dan pengeluaran RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, yang tercantum dalam LPPDK tetapi tidak cantumkan dalam temuan. terdapat dalam RKDK. Dalam RKDK penerimaan yang tercatat hanya sebesar Rp.500.000, sesuai yang tercakup dalam DLPSDK Periode 1 Okt - 27 Des 2013, namun penerimaan yang tercakup dalam DLPSDK Periode 3 Mar - 17 Apr 2014 sebesar Rp.190.000.000 tidak terdapat dalam RKDK. Untuk seluruh transaksi pengeluaran tidak tercatat dalam RKDK, sedangkan dalam LPPDK tercatat pengeluaran sebesar Rp.150.892.500.

1

NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

1 B. 3.

2 REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank.

3

4.

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

C. 5.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai Kampanye Calon Anggota DPD. pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:

Calon Anggota DPD atas nama Rafli telah membuka rekening di Bank BNI Syariah (Bank Umum) dengan nomor rekening 8526000674. Calon Anggota DPD atas nama Rafli telah membuka RKDK dengan nama pemilik rekening yaitu Bpk. Rafli.

1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) Perseorangan; (b) Kelompok; (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan b) Tidak ditemukan perbedaan klasifikasi antara Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau penerimaan yang tercatat dalam DLPSDK LPPDK Calon Anggota DPD tidak dengan LPPDK Calon Anggota DPD. memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan c) Tidak terdapat penyumbang perseorangan, penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kelompok dan perusahaan/badan usaha non kampanye dari Calon Anggota DPD yang pemerintah. Seluruh penerimaan dana kampanye memperlihatkan klasifikasi penerimaan bersumber dari Calon Anggota DPD atas nama sumbangan yang diterima dari pihak-pihak Rafli. sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Perseorangan; Kelompok; Perusahaan/badan usaha non pemerintah; Lainnya (termasuk hutang dan diskon)

2

NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

1

2 3 d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak d) Seluruh penerimaan dana kampanye bersumber membuat surat pernyataan, laporkan dalam dari Calon Anggota DPD atas nama Rafli. temuan.

6.

a) Tentukan keakurasian matematis a) Telah dilakukan penghitungan ulang matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan Kampanye. kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.

7.

matematis, b) Tidak ditemukan ketidakakuratan matematis dalam perhitungan.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut a) Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye dengan nilai yang Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan b) Berdasarkan perbandingan, jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Periode 1 Okt - 27 Des 2013 sebesar Rp.500.000 dan pada Periode 3 Mar - 17 Apr 2014 sebesar Rp.190.000.000. Sedangkan yang tercantum dalam LPPDK hanya sebesar Rp.500.000 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.190.000.000. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Telah dilakukan verifikasi terhadap Calon tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut Anggota DPD dan bukti terkait perbedaan kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencatatan antara Daftar Laporan Penerimaan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan Sumbangan Dana Kampanye dengan LPPDK. penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut d) Berdasarkan jawaban yang diterima, penerimaan dan alasan perbedaan tersebut menurut Calon dana kampanye sebesar Rp 190.000.000 yang Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan tidak tercatat dalam LPPDK dikarenakan dana bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. kampanye tersebut langsung dikelola dalam bentuk cash, dan langsung dialokasikan untuk alat peraga kampanye.

8.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Tidak dilakukan karena penerimaan dana sumbangan untuk setiap penyumbang secara kampanye berasal dari Calon Anggota DPD dan akumulatif. tidak ada sumbangan dari pihak lain. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan b) Perhitungan tidak dilakukan karena tidak ada kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak sumbangan dari pihak lain. akurat, laporkan dalam temuan.

3

NO 1 9.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 3 a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Kepatuhan tidak dapat dilakukan karena sumbangan yang diperbolehkan menurut penerimaan dana kampanye berasal dari Calon ketentuan yang berlaku dengan cara Anggota DPD dan tidak ada sumbangan dari menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang pihak lain. tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan b) Tidak dilakukan karena penerimaan dana ketentuan, laporkan fakta tersebut dengan kampanye berasal dari Calon Anggota DPD dan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut tidak ada sumbangan dari pihak lain. nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi a) Telah dipilih seluruh jumlah item transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Sumbangan Dana Kampanye dengan cara: penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item Kampanye. transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercukupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut :

ini

atas

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a) Identitas penyumbang perorangan a) Pada DK1-DPD tidak terdapat penyumbang dibuktikan dengan surat pernyataan perseorangan. penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang

4

NO 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).

3

b) Identitas kelompok dibuktikan dengan b) Pada DK3-DPD tidak terdapat penyumbang surat pernyataan penyumbang kelompok. kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). c) Identitas perusahaan, dan/atau badan c) Pada DK5-DPD tidak terdapat penyumbang usaha bukan pemerintah dibuktikan badan usaha. dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. d) Jika terdapat perbedaan, laporkan d) Tidak terdapat perbedaan. perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti c) Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung pendukungnya serta ke RKDK untuk serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan memastikan keberadaan dan keakurasian dan keakurasian pencatatan transaksi. pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat d) Terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam dalam RKDK dan/atau tidak memiliki bukti RKDK, yaitu penerimaan dari dana pribadi pendukung, laporkan dalam temuan. Calon Anggota DPD sebesar Rp.190.000.000. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh e) Telah didokumentasikan informasi transaksi dan diperiksa, dokumentasikan informasi tersebut dalam kertas kerja mencakup pada: 1) transaksi tersebut dalam kertas kerja yang tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, mencakup pada: alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas 1) Tanggal transaksi; lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan 2) Nilai transaksi; yang berlaku) dari pihak yang memberikan 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan NPWP, akta pendirian perusahaan, atau kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim f) Tidak dilakukan konfirmasi karena tidak konfirmasi positif kepada pihak yang terdapat penyumbang perseorangan, kelompok memberikan sumbangan untuk dan badan usaha. mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

5

NO 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 3 g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas g) Daftar konfirmasi tidak dibuat, dikarenakan kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tidak dilakukan. konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima h) Tidak dilakukan karena penerimaan dana berdasarkan jawaban konfirmasi dengan kampanye berasal dari Calon Anggota DPD dan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan tidak ada sumbangan dari pihak lain. Penerimaan Sumbangan Dana kampanye. i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan i) Tidak dilakukan karena penerimaan dana tersebut dalam temuan. kampanye berasal dari Calon Anggota DPD dan tidak ada sumbangan dari pihak lain.

j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, j) Tidak dilakukan karena penerimaan dana tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kampanye berasal dari Calon Anggota DPD dan kepada Calon Anggota DPD dan melakukan tidak ada sumbangan dari pihak lain. pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut k) Tidak dilakukan karena penerimaan dana dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota kampanye berasal dari Calon Anggota DPD dan DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang tidak ada sumbangan dari pihak lain. diterima dari Calon Anggota DPD. l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk l) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk bukan bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan kas. nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang m) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD dan jasa. tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi dan pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD (“DAPDK”) Calon Anggota DPD. catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) Tidak ditemukan perbedaan klasifikasi antara LPPDK Calon Anggota DPD tidak pengeluaran yang tercatat dalam DAPDK memperlihatkan klasifikasi pengeluaran dengan LPPDK Calon Anggota DPD. tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 6

NO 1 12.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

3

a) Tentukan keakurasian matematis a) Telah dilakukan perhitungan kembali atas (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) keakurasian matematis (penjumlahan, dari seluruh transaksi yang tercantum dalam pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh DAPDK dengan cara melakukan perhitungan transaksi yang tercantum dalam DAPDK. kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidak-akuratan laporkan dalam temuan.

13.

TEMUAN

matematis, b) Terdapat ketidakakuratan matematis dalam kesalahan perhitungan DAPDK. Jumlah pengeluaran dana kampanye dalam DAPDK tercatat sebesar Rp.150.892.500, seharusnya sebesar Rp.128.460.000.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Telah dibandingkan jumlah pengeluaran klasifikasi pengeluaran antara nilai yang menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai tercantum dalam LPPDK. yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan b) Berdasarkan perbandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. yang tercantum dalam DAPDK sebesar Rp.128.460.000 (yang tertulis 150.892.500 (salah penulisan)) dan yang tercantum dalam LPPDK sebesar Rp.150.892.500. Sehingga ada selisih Rp.22.432.500. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Telah dilakukan verifikasi terhadap Calon tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang Anggota DPD dan bukti terkait perbedaan menanyakan alasan terjadinya perbedaan pencatatan antara DAPDK dengan LPPDK. tersebut kepada Calon Anggota DPD dan Dari konfirmasi yang diterima telah terkumpul melakukan verifikasi atas bukti yang terkait seluruh bukti pendukung atas aktivitas berdasarkan penjelasan yang diterima dari pengeluaran yang tercatat di LPPDK, hanya saja Calon Anggota DPD. Calon Anggota DPD tidak mencatat 2 (dua) transaksi dalam LPPDK di DAPDK. Sehingga terjadi selisih jumlah pengeluaran.

14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.

Telah dipilih seluruh transaksi (6 transaksi) pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK.

b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.

7

NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

1

2

3

c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut : 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti 1) Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung pendukungnya dan ke RKDK. serta ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak 2) Seluruh pengeluaran dana kampanye telah terdapat dalam RKDK dan/atau tidak disertakan dengan bukti pendukung (bukti memiliki bukti pendukung, laporkan dalam kwitansi). Tetapi seluruhnya tidak tercatat dalam temuan. RKDK. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang 3) Telah didokumentasikan informasi transaksi diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan tersebut dalam kertas kerja mencakup pada: (a) informasi yang atas transaksi tersebut yang tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak mencakup (pada): menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. (a) Tanggal transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana 4) Tidak dilakukan karena tidak ada transaksi kampanye dalam bentuk bukan kas, pengeluaran dana kampanye dalam bentuk tentukan kesesuaian pencatatan nilai bukan kas. pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk 5) Tidak dilakukan karena tidak ada transaksi barang dan jasa yang dicatat tidak pengeluaran dana kampanye dalam bentuk berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel barang dan jasa. tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau 6) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran jasa yang tercantum dalam Daftar Aktivitas transaksi jual beli secara umum, tentukan Pengeluaran Dana Kampanye. kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan 7) Tidak ada sumbangan dalam bentuk bukan kas, atas sumbangan tersebut berdasarkan barang dan jasa serta diskon pembelian. kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

8

NO

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

1 E.

2 SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.

3

15.

Telah didapatkan Surat Representasi dari Calon Anggota DPD atas nama Rafli.

9

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

1 A. 1.

2

3

CAKUPAN LAPORAN

PERATURAN TERKAIT 4

UMUM Calon Anggota Dewan Perwakilan a) Pasal 135 ayat (2) Daerah ("DPD") wajib Undang-Undang Nomor menyerahkan Laporan Penerimaan 8 Tahun 2012 dan Pengeluaran Dana Kampanye b) Pasal 25 ayat (1) dan (paling lambat 15 (lima belas) hari ayat (2) Peraturan KPU setelah tanggal pemungutan suara) Nomor 17 Tahun 2013 berikut dibawah ini beserta laporansebagaimana diubah laporan lainnya yang terkait. dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye c) Model DK-10 DPD 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3-DPD; 4) Model DK4-DPD; 5) Model DK5-DPD; 6) Model DK6-DPD; 7) Model DK7-DPD; 8) Model DK8-DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10-DPD; 11) Model DK11-DPD; 12) Model DK12-DPD; 13) Model DK13-DPD; 14) Copy bukti Tagihan/Utang Transaksi 15) Bukti-bukti Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) melakukan pencatatan penerimaan Undang-Undang Nomor dan pengeluaran Dana Kampanye 8 Tahun 2012 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah b) Pasal 17 ayat (2) ditetapkan sebagai Calon Anggota Peraturan KPU Nomor DPD dan ditutup 1 (satu) minggu 17 Tahun 2013 sebelum penyampaian Laporan sebagaimana diubah Penerimaan dan Pengeluaran Dana dengan Peraturan KPU Kampanye kepada KAP. Nomor 1 Tahun 2014.

PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH

PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH

PATUH PATUH

NO.

HAL

1 B

2

UNSUR KEPATUHAN 3 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

PERATURAN TERKAIT 4

PATUH/TIDAK PATUH 5

3.

RKDKP

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan TIDAK PATUH menempatkan dana kampanye ayat (4) Undangberupa uang, pada Rekening Khusus Undang Nomor 8 Dana Kampanye Calon Anggota Tahun 2012 DPD pada Bank. b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

4.

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) dan mematuhi jumlah penerimaan ayat (3) dan Pasal 133 sumbangan (mencakup uang, ayat (1) dan ayat (2), barang, dan/atau jasa yang dapat dan ayat (3) Undangdinilai dengan uang, termasuk utang Undang Nomor 8 dan diskon pembelian barang atau Tahun 2012 jasa yang melebih batas kewajaran b) Pasal 12, Pasal 45 ayat transaksi jual beli secara umum) (2) dan Pasal 46 yang dilaporkan dalam LPPDK Peraturan KPU Nomor tidak boleh melebihi jumlah 17 Tahun 2013 dibawah ini): sebagaimana diubah a. Rp. 250 Juta untuk penyumbang dengan Peraturan KPU perseorangan; Nomor 1 Tahun 2014 b. Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2) mematuhi penyerahan laporan Undang-Undang Nomor sebagai berikut sesuai dengan waktu 8 Tahun 2012 yang telah ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Peraturan Penerimaan Sumbangan Periode a) KPU Nomor 17 Tahun I dan Periode II 2013 sebagaimana b) Pembukaan Rekening Khusus diubah dengan Dana Kampanye Peraturan KPU Nomor c) Laporan Awal Dana Kampanye 1 Tahun 2014; Dilengkapi dengan: c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 − Tanda terima dari KPU tanggal 27 September − Daftar Penerimaan Sumbangan 2013 Dana Kampanye Periode I dan Periode II

PATUH

PATUH PATUH PATUH

NO.

HAL

1 5

2 KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)

UNSUR KEPATUHAN 3 − Model DK8-DPD (lihat B.1) − Model DK9-DPD (lihat B.1)

Lanjutan

PERATURAN PATUH/TIDAK TERKAIT PATUH 4 5 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

Apabila terdapat Calon Anggota a) Pasal 131 ayat (4) DPD menerima sumbangan yang Undang-Undang Nomor dilarang maka wajib mematuhi 8 Tahun 2012; ketentuan sebagai berikut: b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU a) Dilarang menggunakan Nomor 17 Tahun 2013 sumbangan tersebut; sebagaimana diubah b) Menyetorkan sumbangan yang dengan Peraturan KPU dilarang ke Kas Negara; *dan Nomor 1 Tahun 2014. c) Melaporkan sumbangan yang

6.

PATUH

dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP") C

7

PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) dan mematuhi lingkup waktu pencatatan ayat (7) Undang penerimaan dan pengeluaran Undang Nomor 8 Laporan Awal Dana Kampanye dan Tahun 2012; Rekening Khusus Dana Kampanye, b) Pasal 17 ayat (5) meliputi: Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 a) Lingkup waktu pencatatan sebagaimana diubah penerimaan dan pengeluaran dengan Peraturan KPU Laporan Rekening Khusus Dana Nomor 1 Tahun 2014; Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari

PATUH

NO.

HAL

1 7

2 PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Lanjutan

8.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

9

PERATURAN PATUH/TIDAK TERKAIT PATUH 3 4 5 ditetapkan sebagai Calon c) Surat KPU Nomor Anggota DPD sampai dengan 69/KPU/II/2013 tanggal pembukaan Rekening Khusus 7 Februari 2014. Dana Kampanye. UNSUR KEPATUHAN

b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum. Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) dan membuka dan melaporkan Rekening ayat (6) dan Pasal 134 Khusus Dana Kampanye: ayat (2) UndangUndang Nomor 8 a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Tahun 2012; Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD b) Pasal 14 ayat (1) dan dan paling lambat 14 (empat ayat (3) dan Pasal 15 belas) hari sebelum hari pertama Peraturan KPU Nomor jadwal pelaksanaan kampanye 17 Tahun 2013 dalam bentuk rapat umum. sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU b) Pada bank Pemerintah atau bank Nomor 1 Tahun 2014. Bukan Pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.

NAMA PEMILIK RKDKP

c) Atas nama Calon Anggota DPD

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) dan membuat Rekening Khusus Dana Pasal 134 ayat (2) Kampanye yang dilaporkan Undang-Undang Nomor mencakup: 8 Tahun 2012; a. Sumber perolehan saldo awal b) Pasal 16 ayat (1) atau saldo pembukaan; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

Catatan: pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.

PATUH

NO. 1 9

HAL 2 CAKUPAN LAPORAN

Lanjutan

PERATURAN TERKAIT 3 4 Nomor 1 Tahun 2014; b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah c) Model DK8-DPD. dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. UNSUR KEPATUHAN

PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH

DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU. 10.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) membuat Laporan Awal Dana Undang-Undang Nomor Kampanye Pemilu yang dilaporkan 8 Tahun 2012; mencakup: b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) a) Informasi daftar penyumbang; Peraturan KPU Nomor b) Jumlah penerimaan dan 17 Tahun 2013 pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana diubah berupa uang/barang dan/atau dengan Peraturan KPU jasa setelah tanggal pembukaan Nomor 1 Tahun 2014; Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat c) Model DK9-DPD. belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU

PATUH PATUH

PATUH