AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DR.H. SULISTYO, M.Pd CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN B.2 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DR.H. SULISTYO, M.Pd CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NO. 1

HAL

A. 1

2

4

3

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

4

5

UMUM CAKUPAN LAPORAN

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a) Pasal 135 ayat (2) (”DPD”) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Undang-Undang dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling Nomor 8 Tahun 2012 lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal b) Pasal 25 ayat (1) dan pemungutan suara) berikut di bawah ini ayat (2) Peraturan beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. KPU Nomor 17 Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2013 Dana Kampanye sebagaimana diubah 1) Model DK1-DPD; dengan Peraturan 2) Model DK2-DPD; KPU Nomor 1 Tahun 3) Model DK3- DPD; 2014 4) Model DK4- DPD; c) Model DK-10 DPD 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD

LPPDK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr. H. Sulistyo, M.Pd diterima tanggal 27 April 2014 pukul 10.30 WIB dengan dilengkapi : 1) Model DK1-DPD 2) Model DK2-DPD 3) Model DK3- DPD 4) Model DK4- DPD 5) Model DK5- DPD 6) Model DK6- DPD 7) Model DK7- DPD 8) Model DK8- DPD 9) Model DK9-DPD 10) Model DK10- DPD 11) Model DK11- DPD 12) Model DK12- DPD

14)Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15)Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

Berdasarkan dokumen yang diterima calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

Calon Anggota DPD wajib melakukan a) Pasal 132 ayat (7) pencatatan penerimaan dan pengeluaran Undang-Undang Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari Nomor 8 Tahun 2012 setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota b) Pasal 17 ayat (2) DPD dan ditutup 1 (satu) minggu Peraturan KPU sebelum penyampaian Laporan Nomor 17 Tahun Penerimaan dan Pengeluaran Dana 2013 sebagaimana Kampanye kepada KAP. diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan Calon Anggota DPD periode pelaporan tanggal 11 Oktober 2013 s/d 17 April 2014

Dari aspek periode pelaporan, calon anggota DPD tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

B

3

UNSUR KEPATUHAN

2

RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

wajib a) Pasal 132 ayat (3) Calon Anggota DPD menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) Undangberupa uang, pada Rekening Khusus Undang Nomor 8 Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Tahun 2012 bank b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (2) jumlah penerimaan sumbangan dan ayat (3) dan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa Pasal 133 ayat (1) yang dapat dinilai dengan uang, dan ayat (2), dan termasuk hutang dan diskon pembelian ayat (3) Undangbarang atau jasa yang melebihi Undang Nomor 8 batas kewajaran transaksi jual beli secara Tahun 2012 umum) yang dilaporkan dalam LPPDK b) Pasal 12, Pasal 45 tidak boleh melebihi jumlah di bawah ayat (2) dan Pasal 46 ini): Peraturan KPU a) Rp. 250 Juta untuk Nomor 17 Tahun penyumbang perseorangan; 2013 sebagaimana b) Rp. 500 Juta untuk diubah dengan penyumbang kelompok Peraturan KPU dan/atau badan usaha non Nomor 1 Tahun 2014 pemerintah.

Calon Anggota DPD telah menempatkan sejumlah uang pada rekening khusus sebagai Dana Kampanye.

Berdasarkan laporan - laporan tersebut, calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

Berdasarkan LPPDK calon anggota DPD yang dilaporkan tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan, sumbangan hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

5

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara,

Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 134 ayat (2 penyerahan laporan sebagai berikut sesuai Undang-Undang dengan waktu yang telah ditetapkan : Nomor 8 Tahun 2012 a) Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4)

lapor ke KPU

Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013

b) Telah diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Februari 2014.

Dilengkapi dengan: - tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-DPD (lihat B.1) - Model DK9-DPD (Lihat B.1)

d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;

c) Telah diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Februari 2014.

f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

Dilengkapi dengan

6

4

Apabila terdapat Calon Anggota a) Pasal 131 ayat (4) DPD menerima sumbangan yang Undang-Undang dilarang maka wajib mematuhi Nomor 8 Tahun ketentuan sebagai berikut : 2012; a) Dilarang menggunakan b) Pasal 13 ayat (2) dan sumbangan tersebut; ayat (3) Peraturan b) Menyetorkan sumbangan KPU Nomor 17 yang dilarang ke kas Tahun Peraturan Negara; * dan KPU Nomor 17 c) Melaporkan sumbangan Tahun 2013 yang dilarang. sebagaimana diubah dengan Peraturan * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan KPU Nomor 1 Tahun bukti Suratc) Setoran Penentuan Peneriman Negara 2014. Bukan Pajak (”SSPNBP”).

C

7

3

PERATURAN TERKAIT

5 a) Telah diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Februari 2014.

- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanya Periode I dan II

Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan, sumbangan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :

a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;

a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye .

b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.

a) Pembukaan Rekening Khusus dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2013. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dimulai sesuai ketentuan. Dalam hal ini Calon Anggota DPD telah mematuhi lingkup waktu pencatatan.

NO. 1

HAL 2

UNSUR KEPATUHAN 3

PERATURAN TERKAIT 4

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana

a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2)

Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Calon Anggota DPD

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan

Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU

a) Tanggal pembukaan RKDK calon anggota DPD adalah Tanggal 11 Oktober 2013

b) RKDK dibuka pada Bank Jateng (Bank Umum)

c) Nama pemilik rekening sesuai RKDK calon anggota DPD Jawa Tengah atas nama Dr.H. Sulistyo, M.Pd

Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9

5 b) Telah dilakukan sesuai ketentuan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye telah sesuai ketentuan sejak pembukaan Rekening khusus sampai dengan tanggal 17 April 2014.

b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

8

PATUH/TIDAK PATUH

a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-DPD.

a) Sumber perolehan saldo awal yang dicatat di DK- 8 dari calon anggota DPD sendiri. Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.

b) Saldo awal adalah merupakan setoran awal pembukaan rekening, bukan dari sisa penerimaan dana peruntukan kampanye.

Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

NO. 1 10

HAL 2

UNSUR KEPATUHAN 3 Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU

PERATURAN TERKAIT 4 a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.

PATUH/TIDAK PATUH 5 a) Laporan awal dana kampanye calon anggota DPD telah dibuat (DK-9).

b) Laporan Awal Dana Kampanye (DK-9) telah dibuat, dan telah sesuai dengan ketentuan.

c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan periode laporan telah sesuai dengan yang tercantum pada Rekening Khusus Dana Kampanye. Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.

LAMPIRAN B.4 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DR.H. SULISTYO, M.Pd CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN 5

UMUM A. 1 Buat tanda terima untuk mencatat semua Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dan laporan dan dokumen yang diterima dari Calon kertas kerja LPPDK Calon Anggota DPD Dr.H. Sulistyo, M.Pd, telah diterima oleh KAP Henry & Sugeng pada : Anggota DPD Hari dan Tanggal : Minggu 27 April 2014 Waktu : Pukul 10.30 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center 2

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam RKDK sebanyak 25 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 100 %.

2) Jumlah item transaksi yang dipilih 25 transaksi 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 25 menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga transaksi puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 25 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi transaksi, 100% penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Transaksi yang dipilih sebanyak 25 transaksi tercatat b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK dalam LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

c) Tidak terdapat transaksi yang tidak tercatat di dalam LPPDK

B. REKENING DANA KAMPANYE 3 Tentukan kesesuaian status bank (umum atau Rekening Khusus di buka pada : bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon : Bank Jateng Anggota DPD dengan mencantumkan status Nama Bank Nomor rekening : 2-021-11391-6 bank tersebut dalam temuan. Tanggal : 11 Oktober 2013 Status Bank : Bank Umum 4

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota PD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

Nama calon anggota DPD : Dr.H. Sulistyp, M.Pd Nama dalam RKDK : Dr.H. Sulistyo, M.Pd Berdasarkan RKDK yang dilaporkan oleh calon anggota DPD nama calon anggota dengan nama yang tercantum dalam RKDK sesuai.

No 1 C. 5

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5

a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai a) pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan; (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b)    Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan b) Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.  c)  

Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

Berdasarkan DSPDK, penerimaan diklasifikasikan berdasarkan :

1) Calon Anggota DPD Rp. 450.000.000 2) Sumbangan pihak lain : a) Perseorangan Rp. 0 b) Kelompok Rp. 0 c) Badan Usaha Rp. 0 d) Lainnya Rp. 0

Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK. Klasifikasi penerimaan pada LPPDK dan DSPDK sebesar Rp. 450.000.000

c) Tidak ada penyumbang lainnya, sehingga tidak ada surat pernyataan.

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat d) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. pernyataan sebanyak 0 surat (nihil). 6

keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan enerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b)   Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.

a) Perhitungan matematis :

Laporan calon anggota DPD : Calon anggota DPD Rp. 450.000.000 Perorangan (DK -1) Rp. 0 Kelompok (DK -3) Rp. 0 Badan usaha (DK -3) Rp. 0 Lainnya Rp. 0 Jumlah Rp. 450.000.000 Perhitungan kembali Rp. 450.000.000 Selisih Rp. 0 matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis

No

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

1 7

2 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

5 a) Perbandingan antara jumlah dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dengan LPPDK :

b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

b)

Dalam daftar Rp. 450.000.000 LPPDK Rp.450.000.000 Selisih Rp. 0 Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan LPPDK

Uraian

Nilai LPPDK Nilai DK

Model

Calon 450.000.000 450.000.000 anggota DPD

Perorangan Kelompok Badan usaha Lainnya Jumlah

0 0 0 0 450.000.000

0 0 0 0

DK-1 DK-3 DK-5

450.000.000

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK. tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD d) Laporkan dalam temuan perbedaan d) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. 8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Terdapat 1 (satu) sumber dana, yaitu dari Calon Anggota DPD sebesar Rp. 450.000.000 sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

b) Jika terdapat perhitungan jumlah b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Hanya ada 1 (satu) penerimaan, yaitu sumbangan dari Calon Anggota DPD sendiri, tidak ada penyumbang sumbangan yang diperbolehkan menurut lainnya. ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan b) Sumbangan hanya dari Calon Anggota DPD sendiri. ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

No

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

2 1 10 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :

TEMUAN 5

1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye transaksi penerimaan secara acak yang sebanyak 1 transaksi jumlah item yang dipilih mewakili ketercakupan seluruh jenis sebanyak 100 % dari 1 transaksi yang diaudit penerimaan (kas dan bukan kas), sebanyak 1 transaksi. klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b)   melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).

Sumbangan hanya dari Calon Anggota DPD sendiri.

a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (Nihil)

(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)

b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (Nihil)

(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (Nihil)

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam modal DK-1, DK-3 dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.

No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 5 Dalam LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD. c)  c)   Telusuri transaksi tersebut kebukti Penerimaan sumbangan dana kampanye hanya berasal pendukungnya serta ke RKDK untuk dari calon anggota DPD bersangkutan sebesar Rp. memastikan keberadaan dan keakurasian 450.000.000 pencatatan transaksi tersebut. d)   Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam d) Transaksi yang terdapat dalam RKDK bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. diperoleh e)   Berdasarkan bukti pendukung yang dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.

e) Penerimaan sumbangan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.

konfirmasi f)  f)   Untuk sumbangan yang diterima, kirim positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

Penerimaan sumbangan hanya bersumber berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.

g)    Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja g) Berdasarkan laporan LPPDK calon anggota DPD untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tidak terdapat penerimaan sumbangan dari pihak lain, tersebut. hanya bersumber dari calon anggota DPD h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan h) Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat bersangkutan. dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i)     Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut i) dalam temuan.

Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.

j)    Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan j) alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas buktibukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Berdasarkan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan pihak lain, sehingga tidak mengirimkan konfirmasi.

k)    Laporkan dalam temuan perbedaan k) Tidak terdapat perbedaan Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.  l)    Untuk sumbangan yang diterima dalam l) bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

Tidak terdapat perbedaan Penerimaan dalam bentuk kas, penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.

No

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1 m) 

TEMUAN

2 5 Tidak terdapat perbedaan Penerimaan dalam bentuk m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk kas, penerimaan hanya bersumber dari calon anggota barang dan jasa yang dicatat Calon DPD bersangkutan. Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Berdasarkan DAPDK Calon Anggota DPD telah diklasifikasikan atas: pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Jumlah kas : Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD 1) Operasi Rp. 455.939.000 catatan sebagai pendukung LPPDK Calon 2) Modal Rp. 0 Anggota DPD untuk pengeluaran dana 3) Lain-lain Rp. 0 kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk Jumlah bukan kas : pengeluaran (kas dan bukan kas) dan 1) Operasi Rp. 0 klasifikasi pengeluaran (pengeluaran 2) Modal Rp. 0 operasi, modal, dan lain-lain) menurut 3) Lain-lain Rp. 0 ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan LPPDK Calon Anggota DPD tidak klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. memperlihatkan klasifikasi pengeluaran Tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Laporan Calon Anggota DPD : 12 a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan Operasi Rp. 455.939.000 sebagainya) dari seluruh transaksi yang Modal Rp 0 tercantum dalam DAPDK dengan cara Lain-lain Rp. 0 melakukan perhitungan kembali atas Jumlah Rp. 455.939.000 keakurasian matematis tersebut. Perhitungan kembali Rp. 455.939.000 Selisih Rp. 0 b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis laporkan dalam temuan. 13 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK : klasifikasi pengeluaran antara nilai yang Rp. 455.939.000 DAPDK tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Rp. 455.939.000 LPPDK Selisih Rp. 0 b) pembandingan jumlah b) Laporkan penerimaan tersebut dalam temuan. Uraian Nilai LPPDK Nilai Model DAPDK Operasi 455.939.000 455.939.000 DK-7 Modal 0 0 DK-7 Lain-lain 0 0 DK-7 Jumlah 455.939.000 455.939.000  c)   Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK. tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

No 1 14

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 5 Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Aktifitas dan Pengeluaran Dana Kampanye transaksi pengeluaran secara acak, tetapi sebanyak 24 transaksi jumlah item yang dipilih harus mewakili ketercakupan seluruh jenis sebanyak 100 % dari 24 transaksi. pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi b) Jumlah item transaksi yang dipilih sebanyak 24 transaksi, 100% menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi jumlah keseluruhan transaksi c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 8 transaksi, c) Apabila 100% pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang d) dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti 1) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 24 transaksi terdapat dalam RKDK telah didukung pendukungnya dan ke RKDK. oleh bukti transaksi. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

2) Semua pengeluaran terdapat dalam RKDK dan terdapat bukti pendukungnya.

3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.

3) Seluruh transaksi pengeluaran telah didukung oleh bukti pendukung yang sesuai ketentuan.

4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

5) Berdasarkan laporan calon DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa.

No 1

E.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

5 6) Berdasarkan laporan calon DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajiban.

7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa

SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP

CALON

15 Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota 15) Surat representasi Calon Anggota DPD atas nama Dr. H. Sulistyo, M.Pd belum diterima kembali. DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.