LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan
Tanda terima telah dibuat
dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD
berdasarkan surat nomor P116/03/KPU-TP/SP/IV/14
2.
a) Tentukan
kelengkapan
pencatatan
transaksi
Pengeluaran
yang
dilkeluarkan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan
oleh Calon Anggota DPD tidak
cara:
lengkap
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus
Dana
Kampanye
(yang
mencakup
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila
25%
dari
keseluruhan
dikarenakan
Anggota
DPD
Calon tidak
melengkapinya dengn bukti-bukti pengeluaran dan juga rekening Koran RKDK
transaksi
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) menelusuri
transaksi
tersebut
ke
LPPDK
untuk
menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
Calon mencatat
Anggota
DPD
tidak
pengeluaran
dana
kampanye dalam LPPDK
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
Lihat butir 2a
-2No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di
TIdak ada copy dari rekening
mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan
RKD milik Calon Anggota DPD
mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. 4.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan
nama
Calon
Anggota
DPD,
Lihat no 3
dengan
mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. C. 5.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan
Tidak
ada
bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan
sumbangan dana kampanye dari
Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD
berbagai
sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk
penerimaan kecuali dari Calon
transaksi
penerimaan
Anggota DPD sendiri
klasifikasi
penerimaan
dana
kampanye)
menurut
dengan
ketentuan
klasifikasi
yang
mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1)
Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
2)
sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan; (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
b)
Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Lihat butir 5 a
Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan
tersebut
atau
berbeda
dengan
ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c)
penerimaan
Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari
Lihat butir 5 a
sumber
-3No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihakpihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). Lihat butir 5a d)
Jika
terdapat
pemberi
sumbangan
yang
tidak
membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6.
a)
Tentukan
keakurasian
matematis
(penjumlahan,
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi
Tidak
ada
penerimaan
sumbangan dana kampanye
yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana
Kampanye
dengan
cara
melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan
Lihat butir 6a
dalam temuan. 7
a)
Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi
Tidak
penyumbang antara nilai yang tercantum dalam
sumbangan dana kampanye
Daftar
ada
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b)
Laporkan
pembandingan
jumlah
penerimaan
Lihat butir 7a
tersebut dalam temuan. c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan
tersebut
Lihat butir 7a
kepada
Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD d)
Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Lihat butir 7a
penerimaan
-4No. 1 8
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
5
2 a)
Tentukan
keakurasian
perhitungan
jumlah
Tidak
sumbangan
untuk
penyumbang
secara
sumbangan dana kampanye
setiap
ada
penerimaan
akumulatif. b)
Jika
terdapat
perhitungan
jumlah
sumbangan
Lihat butir 8a
kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9
a)
Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan
Tidak
yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku
sumbangan dana kampanye
dengan
cara
menenulusuri
seluruh
ada
penerimaan
transaksi
penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b)
Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan,
Lihat butir 9a
laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 10.
a)
Tentukan
kepatuhan
penerimaan dalam
pencatatan
Daftar Laporan
transaksi Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan
secara
acak
yang
mewakili
ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila
25%
dari
keseluruhan
transaksi
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka
Tidak
ada
penerimaan
sumbangan dana kampanye
-5No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b)
melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang .
dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Sumbangan
Dana
Laporan Penerimaan
Kampanye
dengan
surat
pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan
pernyataan
surat
penyumbang
perseorangan dan bukti-bukti pendukung
Tidak
ada
fotokopi KTP yang masih berlaku atau
perseorangan
penyumbang
identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan
penyumbang
bukti-bukti
pendukung
kelompok fotokopi
dan
NPWP
Tidak
ada
penyumbang
kelompok
kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan
penyumbang
perusahaan
dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti
pendukung
fotokopi
Tidak ada penyumbang badan usaha .
akta
pendirian dan fotokopi NPWP
(d) Jika
terdapat
perbedaan,
laporkan
perbedaan tersebut dalam temuan. Lihat butir 10 a c)
d)
Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan
TIdak
ditemukan
keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
yang
tidak
Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
e)
Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan
rekening RKDK Lihat butir 10 c
penerimaan
dilaporkan
ke
-6No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 diperiksa,
dokumentasikan
informasi
transaksi
Telah dibuat di KKP
tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku)
dari
pihak
yang memberikan
sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f)
Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk
mengkonfirmasikan
pemberi bentuk
keakurasian
sumbangan, besaran sumbangan (kas
atau
Lihat butir 10a
identitas
sumbangan, dan bentuk
lainnya).
Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g)
Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja
Lihat butir 10a
untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h)
Bandingkan
informasi
antara
yang
diterima
Lihat butir 10a
berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar
Laporan Penerimaan Lihat butir 10a
Sumbangan Dana Kampanye. i)
Laporkan
pembandingan
jumlah
penerimaan
tersebut dalam temuan. Lihat butir 10f j)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas buktibukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
k)
Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan
-7No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan
Lihat butir 10a
hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l)
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan
Tidak
kas,
sumbangan selain kas
tentukan
kesesuaian
pencatatan
nilai
ada
penerimaan
sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa
yang
dicatat
Calon
Anggota
DPD
Lihat butir 10l
tidak
berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE a)
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran
Telah
dalam
Daftar
Kampanye
Aktivitas
Pemilihan
dilakukan
pemeriksaan.
dan
Pengeluaran
Dana
menemukan
banyaknya
Umum
(“DAPDK”)
Calon
perbedaanklasifikasi
Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK
DAPDK
Calon
dana
dikarenakan Calon Anggota DPD
DPD
tidak mencatat pengeluaran dana
Anggota
kampanye
DPD
pemilu)
untuk
dari
pengeluaran
Calon
Anggota
memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan
dengan
antara LPPDK
kampanye di LPPDK
bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b)
Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda
Lihat butir 11a
dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12.
a)
b)
Tentukan
keakurasian
(penjumlahan,
Berdasarkan pasal 280 undang-
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi
undang no 8 tahun 2012 Telah
yang
cara
dihitung ulang kembali. Calon
melakukan perhitungan kembali atas keakurasian
Anggota DPD telah menghitung
matematis tersebut.
secara akurat dan tepat dalam
tercantum
dalam
matematis
DAPDK
dengan
Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.
pengeluaran dana kampanye Lihat butir 12a
-8No. 1
13.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
5
2
a)
Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi
Berdasarkan pasal 280 undang-
pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam
undang no 8 tahun 2012 Tidak
DAPDK
dapat melakukan perbandingan
dengan
nilai
yang
tercantum
dalam
dikarenakan Calon Anggota DPD
LPPDKP. b)
Laporkan
pembandingan
jumlah
pengeluaran
Jika
terdapat
tindaklanjuti
perbedaan
dengan
melakukan
pencatatan
pengeluaran dalam LPPDK
tersebut dalam temuan. c)
tidak
antara
melakukan
keduanya,
prosedur
yang
menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada
Calon
verifikasi
atas
Anggota bukti
DPD
yang
dan
terkait
melakukan berdasarkan
penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. 14.
Tentukan
keberadaan
dan
keakurasian
pencatatan
transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang
berdasarkan pasal 280 undangundang no 8 tahun 2012 TIdak dapat
dliakukan
terhadap
pemeriksaan
keberadaan
keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran
dalam
dikarenkan tidak ada lampiran
juga copy rekening RKDK 25%
dari
keseluruhan
transaksi
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang
dari
kelengkapan
30
(tiga
tersebut
puluh), dilakukan
maka untuk
pengujian seluruh
transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:
DAPDK
copy bukti-bukti pengeluaran dan
tercakup dalam DAPDK b) Apabila
dan
Lihat butir 14 1
-9No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya
Telah dibuat dalam KKP
dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; Tidak
(b) nilai transaksi;
ada
pengeluaran
dana
kampanye dalam bentuk non kas (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye
Lihat butir 14.4
dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada
saat
transaksi
pengeluaran
tersebut
dilakukan.
Lihat butir 14.4
5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon
tersebut
sebagai
sumbangan
dan
dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai
dan
sumber
sumbangan
yang
telah
disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD
Lihat butir 14.4
-10No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN 5
KEPADA KAP 15.
Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.
Sudah kami dapatkan
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
A. 1.
3
4
5
UMUM CAKUPAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan a) Pasal
LAPORAN
Daerah (”DPD”) wajib menyerahkan
Undang-Undang Nomor 8
Laporan
Tahun 2012
Pengeluaran
Penerimaan Dana
dan
Kampanye
(paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporanlaporan lainnya yang terkait. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-
135
ayat
(2)
b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Model DK-10 DPD
TIDAK PATUH
-2-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan
Dana
Kampanye
Pihak Lain 2.
PERIODE
Calon
Anggota
DPD
wajib a) Pasal
PENCATATAN
melakukan pencatatan penerimaan
Undang-Undang Nomor 8
DAN
dan pengeluaran Dana Kampanye
Tahun 2012
PELAPORAN
dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum
Laporan
penyampaian
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP. B
b) Pasal
132
17
ayat
(7)
ayat
TIDAK PATUH
(2)
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun sebagaimana
2013 diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
3.
RKDKP
Calon
Anggota
menempatkan
DPD
Dana
wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan
Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus Dana
Kampanye
Calon
Anggota
DPD pada bank
TIDAK PATUH
ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun sebagaimana
2013 diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 4.
BATASAN
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (2) dan
MAKSIMUM
jumlah
sumbangan
ayat (3) dan Pasal 133
SUMBANGAN
(mencakup uang, barang, dan/atau
ayat (1) dan ayat (2), dan
jasa yang dapat dinilai dengan uang,
ayat (3) Undang-Undang
penerimaan
PATUH
-3-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3 termasuk
hutang
4 dan
diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual
beli
secara
umum)
yang
dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):
5
Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2)
dan
Pasal
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
2013
sebagaimana
a) Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan;
46
diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal
WAKTU
penyerahan laporan sebagai berikut
Undang-Undang Nomor 8
PELAPORAN KE
sesuai dengan waktu yang telah
Tahun 2012
KPU(LP-1, LP-2,
ditetapkan :
setor
ke
kas
I dan Periode II
(2
Rekening
20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU
KPU b) Pembukaan
ayat
b) Pasal 15 ayat (2), Pasal
a) Penerimaan Sumbangan Periode
negara, lapor ke
134
Khusus
Dana Kampanye
Nomor
17
Tahun
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
c) Laporan Awal Dana Kampanye
2013
sebagaimana
diubah
dengan Peraturan KPU Dilengkapi dengan: -
tanda terima dari KPU
-
Daftar Penerimaan Sumbangan
Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat
KPU
Nomor
658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
Dana Kampanye Periode I dan Periode II
d) Surat
KPU
Nomor
659/KPU/IX/2013 tanggal -
Model DK8-DPD (lihat B.1)
27 September 2013
TIDAK PATUH
-4-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3 -
4 e) Surat
Model DK9-DPD (Lihat B.1)
5
KPU
Nomor
811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f)
Surat
KPU
Nomor
860/KPU/XII/ tanggal
24
2013 Desember
2013 g) Surat
KPU
Nomor
69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD a) Pasal menerima sumbangan yang dilarang maka
wajib
mematuhi
ketentuan
sebagai berikut :
131
menggunakan
sumbangan tersebut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
ayat (3) Peraturan KPU Nomor
b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan
17
sumbangan
yang
dilarang.
Tahun
2013 diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan
(”SSPNBP”).
Tahun
Peraturan KPU Nomor 17
sebagaimana
Peneriman
(4)
b) Pasal 13 ayat (2) dan
a) Dilarang
c) Melaporkan
ayat
Negara
Bukan
Pajak
PATUH
-5-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
C
3 LAPORAN KAMPANYE KHUSUS
4
AWAL DAN DANA
5
DANA REKENING KAMPANYE
PEMILU 7.
PERIODE
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (6) dan
LAPORAN
lingkup
PENERIMAAN
penerimaan
AWAL
Laporan Awal Dana Kampanye dan
waktu
pencatatan
dan
pengeluaran
Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi : a)
Lingkup
Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal
17
pencatatan
(5)
Peraturan KPU Nomor 17 2013
Tahun waktu
ayat
sebagaimana
diubah
penerimaan dan pengeluaran
dengan Peraturan KPU
Laporan
Nomor 1 Tahun 2014;
Dana
Rekening
Khusus
Kampanye
yang
dilaporkan terhitung
sejak 3
(tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye . b)
ayat (7) Undang-Undang
Lingkup
waktu
pencatatan
penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana dengan
Kampanye paling
sampai
lambat
14
(empat belas) hari sebelum hari pertama Pemilu umum.
jadwal dalam
pelaksanaan bentuk
rapat
c) Surat
KPU
Nomor
69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.
PATUH
-6-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1 8.
2
3
4
TANGGAL
Calon Anggota DPD wajib membuka
a) Pasal 132 ayat (4) dan
PEMBUKAAN
dan melaporkan Rekening Khusus
ayat (6) dan Pasal 134
RKDKP
Dana Kampanye:
ayat (2) Undang-Undang
a) NAMA BANK
NAMA
PEMILIK
RKDKP
b)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah
5
Nomor 8 Tahun 2012;
Calon Anggota DPD ditetapkan
b) Pasal 14 ayat (1) dan
sebagai Calon Anggota DPD
ayat (3) dan Pasal 15
dan paling lambat 14 (empat
Peraturan KPU Nomor 17
belas)
Tahun
hari
sebelum
hari
TIDAK PATUH
2013
pertama jadwal pelaksanaan
sebagaimana
diubah
kampanye dalam bentuk rapat
dengan Peraturan KPU
umum.
Nomor 1 Tahun 2014.
Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai
perwakilan
provinsi
di
dan/atau
kabupaten/kota
di
seluruh
wilayah Indonesia c)
Atas nama Calon Anggota DPD
Catatan: Pastikan
rekening
khusus
Dana
Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9.
CAKUPAN
Calon Anggota DPD wajib membuat a) Pasal 133 ayat (3) dan
LAPORAN
Rekening Khusus Dana Kampanye
Pasal
yang dilaporkan mencakup:
Undang-Undang Nomor 8
a)
Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
b)
Rincian
perhitungan
134
ayat
(2)
Tahun 2012; b) Pasal
16
ayat
(1)
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
2013
TIDAK PATUH
-7-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana
yang
dengan Peraturan KPU
sudah
dilakukan
sebelumnya apabila saldo awal merupakan
sisa
penerimaan
dana
peruntukan
dari
Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-DPD.
dengan
kampanye
diperoleh
diubah
sebelum
yang periode
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan
Awal
Dana
a)
Kampanye
informasi daftar penyumbang;
b)
jumlah
penerimaan
b)
pembukaan
rekening
17
pertama
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c)
jumlah
penerimaan
dan
pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana
tercatat
dalam
(1)
Tahun
2013 diubah
dengan Peraturan KPU
khusus
jadwal
ayat
sebagaimana
Nomor 1 Tahun 2014;
sampai dengan paling lambat
hari
21
Peraturan KPU Nomor
tanggal
14 (empat belas) hari sebelum
(3)
Pasal 19 ayat (2 dan Pasal
dan
berupa uang, barang dan/atau setelah
ayat
8 Tahun 2012;
pengeluaran Dana Kampanye
jasa
133
Undang-Undang Nomor
Pemilu yang dilaporkan mencakup: a)
Pasal
c)
Model DK9-DPD.
TIDAK PATUH
-8-
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3 Rekening Kampanye
4 Khusus
dari
bank
Dana sejak
dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
5
