LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan
LPPDK
dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD
Provinsi Kalimantan Tengah 2014
Calon
Anggota
DPD
beserta laporan pendukung terkait dan
dokumen
Calon
Anggota
DPD Kalimantan Tengah telah diterima oleh KAP Abdulrahman Hasan
Salipu disaksikan oleh
KPU Pusat RI berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Nomor: P-117/03/KPU-TP/IV/14, tertanggal 27 April 2014, pukul 12:47 WIB. Bertempat di Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat. 2.
a) Tentukan
kelengkapan
pencatatan
transaksi
Telah dilakukan pengujian dan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan
penelusuran terhadap transaksi
cara:
penerimaan
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi
dana kampanye. Semua transaksi
dan
yang tercantum dalam rekening Koran Rekening
penerimaan
Khusus
tunai tercantum dalam LADK dan
Dana
Kampanye
(yang
mencakup
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila
25%
dari
keseluruhan
transaksi
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
Rekening
dan
pengeluaran
Koran
pengeluaran
RKDKP
berdasarkan Pasal 280 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012.
-2No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 b) menelusuri
transaksi
tersebut
ke
LPPDK
untuk
Lihat butir 2b.
menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK
Lihat butir 2c.
tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 19 transaksi. B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di
Telah dibandingkan kesesuaian
mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan
status Bank Calon Anggota DPD
mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Kalimantan Tengah yang terdiri dari: Bank Nasional Indonesia , nomer
rekening:
“0314104506”
dan telah mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. 4.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut
Pemilik RKDK telah mengacu
dengan
pada Pasal 129 Ayat (4) Undang-
nama
Calon
Anggota
DPD,
dengan
mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD
Undang Nomor 8 Tahun 2012.
dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. C. 5.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan
Telah diperiksa klasifikasi sumber
bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan
penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD
penerimaan dalam Daftar LPSDK
sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk
sesuai
transaksi
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
klasifikasi
penerimaan penerimaan
dana
kampanye)
menurut
dengan
ketentuan
yang
2013
dan
dengan
sebagaimana
bentuk
lampiran
diubah
mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:
dengan peraturan KPU Nomor 1
1)
Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
Tahun 2014.
2)
sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan;
-3No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b)
Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Lihat butir 5a.
Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan
tersebut
atau
berbeda
dengan
ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c)
d)
Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang
Telah diperiksa keberadaan surat
untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari
pernyataan penyumbang untuk
Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi
transaksi
penerimaan
penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-
kampanye
dari
pihak sebagai berikut:
sesuai
1) perseorangan;
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
2) kelompok;
2013
3) perusahaan/badanusaha nonpemerintah;
dengan Peraturan KPU Nomor 1
4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
Tahun 2014.
Jika
terdapat
pemberi
sumbangan
yang
tidak
dana
perseorangan
dengan
lampiran
sebagaimana
diubah
Lihat butir 5d.
membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6.
a)
Tentukan
keakurasian
matematis
(penjumlahan,
Telah
dilakukan
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi
kembali
yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan
matematis
Sumbangan
cara
LPSDK Calon Anggota DPD, dan
melakukan perhitungan kembali atas keakurasian
sesuai berdasarkan Pasal 280
matematis tersebut.
Undang- Undang Nomor 8 Tahun
Dana
Kampanye
dengan
atas
perhitungan keakurasian
terhadap
Daftar
2012.
b)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan
Lihat butir 6b.
dalam temuan. 7
a)
Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi
Berdasarkan Pasal 280 Undang-
penyumbang antara nilai yang tercantum dalam
Undang Nomor 8 Tahun 2012
Daftar
telah
Laporan
Penerimaan
Sumbangan
Dana
dibandingkan
jumlah
Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam
penerimaan menurut klasifikasi
LPPDK.
penyumbang antara nilai yang
-4No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2
tercantum dalam Daftar LPSDK dan LPPDK Calon Anggota DPP.
b)
Laporkan
pembandingan
jumlah
penerimaan
tersebut dalam temuan.
Jumlah yang tercantum dalam LPPDK
&
klasifikasi
LPSDK
dengan
penerimaan
yaitu:
Calon Anggota DPD (Napa J Awat) sebesar Rp. 30,000,000 dan
sumbangan
perseorangan
sebesar Rp. 8,550,000.
c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan
Terdapat
alasan terjadinya perbedaan
kepada
jumlah penerimaan sumbangan,
Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas
dimana pada LPSDK total nilai
bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang
sumbangan
diterima dari Calon Anggota DPD
sebesar Rp. 8,550,000 namun
tersebut
perbedaan
yang
dalam
tercantum
pada pada LPPDK penerimaan sumbangan tercatat sebesar Rp. 8,750,000. Setelah
kami
verifikasi,
kami
menemukan kelalaian pencatatan tersebut
dimana
penerimaan
semestinya
sumbangan
pada
LPPDK sebesar Rp. 8,550,000 bukan 8,750,000 sehingga selisih sebesar Rp. 200,000.
d)
Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan
Lihat butir 7a,b dan c.
alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. 8
a)
Tentukan
keakurasian
perhitungan
jumlah
Telah dilakukan pengujian atas
sumbangan
untuk
penyumbang
secara
keakurasian perhitungan jumlah
akumulatif.
setiap
sumbangan perseorangan telah mengacu
Pasal
11
Peraturan
KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana
diubah
dengan
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
-5No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 2014.
b)
Jika
terdapat
perhitungan
jumlah
sumbangan
Lihat butir 8a.
kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9
a)
Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan
Telah
yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku
terhadap
dengan
transaksi
yang telah diperbolehkan telah
penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan
mengacu Pasal 139 Ayat (1)
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi
Undang-Undang No. 8 Tahun
identitas penyumbang.
2012 dan Pasal 6 Ayat (3) dan
cara
menenulusuri
seluruh
dilakukan
pengujian
sumber
sumbangan
Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
b)
Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan,
Lihat butir 9a.
laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 10.
a)
Tentukan
kepatuhan
penerimaan dalam
pencatatan
Daftar Laporan
transaksi Penerimaan
Telah
dilakukan
atas
penentuan
penelusuran kepatuhan
Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :
pencatatan transaksi penerimaan
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi
dalam
penerimaan
secara
acak
yang
mewakili
Daftar
Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana
ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan
Kampanye
bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode
memenuhi Pasal 19 Ayat (2)
yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
Sumbangan Dana Kampanye
2013
2) Apabila
25%
dari
keseluruhan
transaksi
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam
(LPSDK)
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
-6No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 Daftar
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b)
melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang
Lihat butir 10b.
dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Sumbangan
Dana
Laporan Penerimaan
Kampanye
dengan
surat
pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan
surat
pernyataan
penyumbang
perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan
penyumbang
bukti-bukti
pendukung
kelompok fotokopi
dan
NPWP
kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan
penyumbang
perusahaan
dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti
pendukung
fotokopi
akta
pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika
terdapat
perbedaan,
laporkan
perbedaan tersebut dalam temuan. c)
Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya
Telah ditelusuri transaksi ke bukti
serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan
pendukung serta ke RKDK untuk
keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
memastikan
keberadaan
dan
keakurasian
pencatatan
dan
telah mengacu pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
-7No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2
Nomor 1 Tahun 2014.
d)
Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam
Lihat butir 10c.
RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e)
Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan
Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2)
diperiksa,
huruf a, b dan c Peraturan KPU
dokumentasikan
informasi
transaksi
tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):
Nomor
17
Tahun
1) tanggal transaksi;
sebagaimana
2) nilai transaksi;
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP,
2014
diubah
telah
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan
serta
yang berlaku)
informasi Calon Anggota DPD.
dari
pihak
yang memberikan
pendokumentasian
5) klasifikasi penerimaan.
Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi
Lihat butir 10f.
positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk
mengkonfirmasikan
pemberi bentuk
keakurasian
sumbangan, besaran sumbangan (kas
atau
identitas
sumbangan, dan bentuk
lainnya).
Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja
Lihat butir 10g.
untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h)
Bandingkan
informasi
antara
yang
diterima
Lihat butir 10h.
berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar
Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye. i)
Laporkan
pembandingan
jumlah
penerimaan
Lihat butir 10e.
tersebut dalam temuan. j)
dilakukan
pemerolehan dan pemeriksaan
4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan
g)
dengan
akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas
sumbangan;
f)
2013
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas buktibukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang
Lihat butir 10j.
-8No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 diterima dari Calon Anggota DPD. k)
Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan
Lihat butir 10k.
alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l)
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas,
tentukan
kesesuaian
pencatatan
Lihat butir 10l.
nilai
sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa
yang
dicatat
Calon
Anggota
DPD
Nihil
tidak
berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE a)
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran
Berdasarkan Pasal 280 Undang-
dalam
Daftar
dan
Pengeluaran
Dana
Undang Nomor 8 Tahun 2012
Umum
(“DAPDK”)
Calon
dan Model DK7-Calon Anggota
Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK
DPD telah diperiksa kesesuaian
Calon
dana
klasifikasi
DPD
pengeluaran dalam DAPDK, tidak
Kampanye
Aktivitas
Pemilihan
Anggota
kampanye
DPD
pemilu)
untuk
dari
pengeluaran
Calon
Anggota
memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan
dan
bentuk
terdapat perbedaan.
bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b)
Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK
Lihat butir 11b.
Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12.
a)
Tentukan
keakurasian
matematis
(penjumlahan,
Telah
dilakukan
pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi
kembali
yang
cara
matematis dari seluruh transaksi
melakukan perhitungan kembali atas keakurasian
yang tercantum dalam DAPDK
matematis tersebut.
dan sesuai dengan keakurasian
tercantum
dalam
DAPDK
dengan
atas
penghitungan
matematis tersebut.
keakurasian
-9No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 b)
Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan
Lihat butir 12b.
dalam temuan. 13.
a)
Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi
Telah
pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam
pengeluaran menurut klasifikasi
DAPDK
pengeluaran antara nilai yang
dengan
nilai
yang
tercantum
dalam
dibandingkan
jumlah
tercantum dalam DAPDK dengan
LPPDKP.
LPPDK telah mengacu Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012.
b)
Laporkan
pembandingan
jumlah
pengeluaran
Jumlah
tersebut
adalah
pengeluaran operasi yang terdiri
tersebut dalam temuan.
dari: Pertemuan terbatas sebesar Rp. 7,300,000 dan Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebesar Rp. 31,200,000.
c)
Jika
terdapat
tindaklanjuti
perbedaan
dengan
antara
melakukan
keduanya,
prosedur
Lihat butir 13c.
yang
menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada
Calon
verifikasi
atas
Anggota bukti
DPD
yang
dan
terkait
melakukan berdasarkan
penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. 14.
Tentukan
keberadaan
dan
keakurasian
pencatatan
Telah
dilakukan
transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:
keberadaan
a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi
pencatatan transaksi pengeluaran
pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili
dalam DAPDK dengan memilih
ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan
25% dari seluruh jumlah item
bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran
transaksi,
operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang
berikut:
tercakup dalam DAPDK
Item keseluruhan :16 item
b) Apabila
25%
dari
keseluruhan
transaksi
Nilai
dan
pengujian keakurasian
penjelasan
keseluruhan:
sebagai
Rp.
menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh)
38,500,000.
transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30
Item disampling: 4 item
(tiga puluh)transaksi
Nilai disampling: Rp. 9,625,000.
c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK
-10No.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
5
2 kurang
dari
kelengkapan
30
(tiga
tersebut
puluh),
maka
dilakukan
pengujian
Telah ditelusuri transaksi DAPDK
seluruh
ke bukti pendukung dan ke RKDK
untuk
transaksi tersebut.
Calon Anggota DPD Kalimantan
d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang
Tengah, dan pada Pasal 18 Ayat
dipilih tersebut:
(2) Peraturan KPU Nomor 17
1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya
Tahun 2013 sebagaimana diubah
dan ke RKDK.
dengan peraturan KPU Nomor 1
2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat
Tahun 2014 dan Pasal 45 Ayat
dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti
(1) dan (2) Peraturan KPU Nomor
pendukung, laporkan dalam temuan.
17
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada
saat
transaksi
pengeluaran
tersebut
dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon
tersebut
sebagai
sumbangan
dan
dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai
dan
sumber
disebutkan di atas.
sumbangan
yang
telah
Tahun
2013
sebagaimana
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
-11No. 1 E.
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
5
2 SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang
Telah
didapatkan
surat
menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah
representasi berdasarkan surat
disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.
pernyataan MODEL DK 12 – DPD dari Calon Anggota DPD yang sesuai dengan SA 622.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
A. 1.
3
4
5
UMUM CAKUPAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan a) Pasal
LAPORAN
Daerah (”DPD”) wajib menyerahkan
Undang-Undang Nomor 8
Laporan
Tahun 2012
Penerimaan
Pengeluaran
Dana
dan
135
ayat
(2)
PATUH
Kampanye b) Pasal 25 ayat (1) dan
(paling lambat 15 (lima belas) hari
ayat (2) Peraturan KPU
setelah tanggal pemungutan suara)
Nomor 17 Tahun 2013
berikut di bawah ini beserta laporan-
sebagaimana
laporan lainnya yang terkait.
dengan Peraturan KPU
Dilengkapi dengan Penerimaan dan
Nomor 1 Tahun 2014
Pengeluaran Dana Kampanye
diubah
c) Model DK-10 DPD
1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Buktibukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan
Dana
Kampanye
Pihak Lain 2.
PERIODE
Calon
Anggota
DPD
wajib a) Pasal
132
PENCATATAN
melakukan pencatatan penerimaan
Undang-Undang Nomor 8
DAN
dan pengeluaran Dana Kampanye
Tahun 2012
PELAPORAN
dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah b) Pasal
17
ayat
ayat
(7)
(2)
PATUH
-2NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
B
4
5
ditetapkan sebagai Calon Anggota
Peraturan KPU Nomor 17
DPD dan ditutup 1 (satu) minggu
Tahun
sebelum
sebagaimana
penyampaian
Laporan
2013 diubah
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
dengan Peraturan KPU
Kampanye kepada KAP.
Nomor 1 Tahun 2014
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
3.
RKDKP
Calon
Anggota
menempatkan
DPD
Dana
wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan
Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus Dana
Kampanye
Calon
PATUH
ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Anggota b) Pasal 9 dan Pasal 10
DPD pada bank
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
2013
sebagaimana
diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 4.
BATASAN
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (2) dan
MAKSIMUM
jumlah
sumbangan
ayat (3) dan Pasal 133
SUMBANGAN
(mencakup uang, barang, dan/atau
ayat (1) dan ayat (2), dan
jasa yang dapat dinilai dengan uang,
ayat (3) Undang-Undang
termasuk
Nomor 8 Tahun 2012
penerimaan
hutang
dan
diskon
PATUH
pembelian barang atau jasa yang b) Pasal 12, Pasal 45 ayat melebihi batas kewajaran transaksi
(2)
jual
Peraturan KPU Nomor 17
beli
secara
umum)
yang
dan
Pasal
46
dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh
Tahun
melebihi jumlah di bawah ini):
sebagaimana
a) Rp. 250 Juta untuk penyumbang
dengan Peraturan KPU
perseorangan;
2013 diubah
Nomor 1 Tahun 2014
b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal
WAKTU
penyerahan laporan sebagai berikut
Undang-Undang Nomor 8
PELAPORAN KE
sesuai dengan waktu yang telah
Tahun 2012
KPU(LP-1, LP-2,
ditetapkan :
setor
a) Penerimaan Sumbangan Periode
ke
kas
134
ayat
(2
b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22
PATUH
-3NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
negara, lapor ke KPU
4
I dan Periode II b) Pembukaan
5
ayat (4) Peraturan KPU
Rekening
Khusus
Nomor
Dana Kampanye
17
Tahun
Peraturan KPU Nomor 17
c) Laporan Awal Dana Kampanye
Tahun
2013
sebagaimana
diubah
Dilengkapi dengan:
dengan Peraturan KPU
-
tanda terima dari KPU
Nomor 1 Tahun 2014;
-
Daftar Penerimaan Sumbangan c) Surat
KPU
Nomor
Dana Kampanye Periode I dan
658/KPU/IX/2013 tanggal
Periode II
27 September 2013
-
Model DK8-DPD (lihat B.1)
-
Model DK9-DPD (Lihat B.1)
d) Surat
KPU
Nomor
659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat
KPU
Nomor
811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f)
Surat
KPU
Nomor
860/KPU/XII/ tanggal
24
2013 Desember
2013 g) Surat
KPU
Nomor
69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD a) Pasal
131
ayat
(4)
menerima sumbangan yang dilarang
Undang-Undang Nomor 8
maka
Tahun 2012;
wajib
mematuhi
ketentuan
sebagai berikut :
b) Pasal 13 ayat (2) dan
a) Dilarang
menggunakan
sumbangan tersebut;
Nomor
b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan
sumbangan
yang
dilarang.
dan bukti Surat Setoran Penentuan c) (”SSPNBP”).
17
Tahun
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun sebagaimana
2013 diubah
dengan Peraturan KPU
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU
Peneriman
ayat (3) Peraturan KPU
Negara
Bukan
Pajak
Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH
-4NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
C
3 LAPORAN KAMPANYE KHUSUS
4
AWAL DAN DANA
5
DANA REKENING KAMPANYE
PEMILU 7.
PERIODE
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (6) dan
LAPORAN
lingkup
PENERIMAAN
penerimaan
AWAL
Laporan Awal Dana Kampanye dan b) Pasal
waktu
pencatatan
dan
pengeluaran
ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 17
ayat
(5)
Rekening Khusus Dana Kampanye,
Peraturan KPU Nomor 17
meliputi :
Tahun
a)
Lingkup
waktu
pencatatan
2013
sebagaimana
diubah
penerimaan dan pengeluaran
dengan Peraturan KPU
Laporan
Nomor 1 Tahun 2014;
Dana
Rekening
Khusus
Kampanye
dilaporkan terhitung
yang c) Surat sejak 3
(tiga) hari ditetapkan sebagai
PATUH
KPU
Nomor
69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.
Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye . b)
Lingkup
waktu
pencatatan
penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana dengan
Kampanye paling
sampai
lambat
14
(empat belas) hari sebelum hari pertama Pemilu
jadwal dalam
pelaksanaan bentuk
rapat
umum. 8.
TANGGAL
Calon Anggota DPD wajib membuka
a) Pasal 132 ayat (4) dan
PEMBUKAAN
dan melaporkan Rekening Khusus
ayat (6) dan Pasal 134
RKDKP
Dana Kampanye:
ayat (2) Undang-Undang
NAMA BANK
a)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah
Nomor 8 Tahun 2012;
Calon Anggota DPD ditetapkan
b) Pasal 14 ayat (1) dan
sebagai Calon Anggota DPD
ayat (3) dan Pasal 15
dan paling lambat 14 (empat
Peraturan KPU Nomor 17
PATUH
-5NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3 belas)
NAMA
PEMILIK
b)
RKDKP
4
hari
sebelum
hari
5
Tahun
2013
pertama jadwal pelaksanaan
sebagaimana
diubah
kampanye dalam bentuk rapat
dengan Peraturan KPU
umum.
Nomor 1 Tahun 2014.
Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai
perwakilan
provinsi
di
dan/atau
kabupaten/kota
di
seluruh
wilayah Indonesia c)
Atas nama Calon Anggota DPD
Catatan: Pastikan
rekening
khusus
Dana
Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9.
CAKUPAN
Calon Anggota DPD wajib membuat a) Pasal 133 ayat (3) dan
LAPORAN
Rekening Khusus Dana Kampanye
Pasal
yang dilaporkan mencakup:
Undang-Undang Nomor 8
a)
Tahun 2012;
Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
b)
Rincian
b) Pasal
perhitungan
134
16
(2)
ayat
(1)
Peraturan KPU Nomor 17
penerimaan dan pengeluaran
Tahun
yang
sebagaimana
sudah
ayat
dilakukan
2013 diubah
sebelumnya apabila saldo awal
dengan Peraturan KPU
merupakan
Nomor 1 Tahun 2014;
penerimaan peruntukan diperoleh
sisa dana
dari
dengan c) Model DK8-DPD.
kampanye sebelum
PATUH
yang periode
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan
Awal
Dana
a)
Kampanye
informasi daftar penyumbang;
133
ayat
(3)
Undang-Undang Nomor
Pemilu yang dilaporkan mencakup: a)
Pasal
8 Tahun 2012; b)
Pasal 19 ayat (2 dan
PATUH
-6NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3 b)
jumlah
4
penerimaan
dan
Pasal
ayat
(1)
pengeluaran Dana Kampanye
Peraturan KPU Nomor
berupa uang, barang dan/atau
17
jasa
tanggal
sebagaimana
khusus
dengan Peraturan KPU
setelah
pembukaan
rekening
sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari
pertama
jadwal
pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c)
21
5
jumlah
penerimaan
dan
pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana Rekening Kampanye
tercatat Khusus
dari
bank
dalam Dana sejak
dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
Tahun
2013 diubah
Nomor 1 Tahun 2014; c)
Model DK9-DPD.
