LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Hal. 1 dari 9

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN 1 2 5 A. UMUM 1 Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan Tanda terima telah dibuat dan semua laporan dan dokumen telah diterima oleh KAP pada dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD tanggal 27 April 2014, namun Calon Anggota DPD tidak melampirkan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan Tanda Terima laporan penerimaan sumbangan Periode I. 2

kelengkapan pencatatan transaksi Kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam RKDKP tidak a) Tentukan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan dapat diketahui dikarenakan foto copy RKDKP tidak dilampirkan cara: Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi 1) yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi

Tidak dapat dilakukan pengujian terhadap transaksi / mutasi dalam RKDKP

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan Tidak disediakan Fotokopi Rekening Koran dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. B. 3

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di Sesuai dengan LPPDK (model DK 10 DPD) calon anggota DPD telah membuka Rekening di Bank mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan Mandiri dengan no. rek. 1020005257909 akan tetapi tidak diketahui pembukaan rek tanggal berapa mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

Hal. 2 dari 9 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN 1 2 5 4 Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut Referensi bukti temuannya ada di DK10-DPD. Calon Anggota DPD mencantumkan Nomor Rekeningnya dengan nama Calon Anggota DPD, dengan namun tidak ada bukti bahwa calon membuat RKDK. (Foto copy RKDK tidak dilampirkan) mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5

a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lainPerseorangan. (a) (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, Laporkan dalam temuan c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihakpihak sebagai berikut:

1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha nonpemerintah.

Calon anggota DPD dalam kampanye mengunakan dana calon anggota DPD sendiri, tidak menerima sumbangan baik dari perseorangan, kelompok maupun dari badan usaha non pemerintah

Klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam DLPSDK calon anggota DPD telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 3 dari 9 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT No 1

6

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam

TEMUAN/KETERANGAN 5

temuan. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, Calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perseorangan, kelompok maupun pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi badan usaha non pemerintah yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

7

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi Tidak dapat dilakukan perbandingan antara nilai yang tercantum dalam DLPSDK dengan penyumbang antara nilai yang tercantum dalam nilai yang tercantum dalam LPPDK, dikarenakan tidak adanya sumbangan dana kampanye Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana baik dari perseorangan, kelompok maupun dari badan usaha non pemerintah Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

8

a) Tentukan sumbangan akumulatif.

keakurasian perhitungan untuk setiap penyumbang

jumlah Tidak dapat dilakukan, dikarenakan tidak adanya penerimaan sumbangan secara

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut

Tidak dapat dilakukan, dikarenakan tidak adanya penerimaan sumbangan


PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

TEMUAN/KETERANGAN 5

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 10 a)

Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Tidak dapat dilakukan, dikarenakan tidak adanya penerimaan sumbangan penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye


PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).

(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e)

Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti

TEMUAN/KETERANGAN 5


PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas buktibukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan

TEMUAN/KETERANGAN 5


PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.

TEMUAN/KETERANGAN 5

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Telah sesuai dengan ketentuan pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDK") Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. 12 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, Telah sesuai dengan ketentuan pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. 13 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK tidak sama pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.


PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN/KETERANGAN 2 5 pembandingan jumlah penerimaan Menurut DAPDK berjumlah sebesar Rp. 188.150.000,00 b) Laporkan tersebut dalam temuan. Menurut LPPDKP berjumlah sebesar Rp. 188.100.000,00 Selisih Rp. 50.000.000,00 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang Tidak dapat dilakukan konfirmasi ke calon anggota DPD yang bersangkutan, sehubungan menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut dengan tidak hadirnya pada saat diundang KPU Provinsi pada tanggal, 8/5-2014 kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

14 Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan Keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK tidak dapat kami transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: uji, dikarenakan bukti pendukung pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK tidak di lampirkan dalam LPPDKP a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):


PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

(a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP

15 Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang KAP Wisnu B. Soewito & Rekan telah mengirimkan Konsep Surat Representasi ke Alamat Calon Anggota menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah DPD-RI tertanggal 9 Mei 2014 Cap Pos, namun belum mendapat balasan kembali disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

Hal 1 dari 7

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO 1 A. 1.

HAL 2 CAKUPAN

UNSUR KEPATUHAN 3 UMUM Calon Anggota Dewan

PERATURAN TERKAIT 4 a) Pasal 135 ayat (2)

LAPORAN

Perwakilan Daerah (”DPD”)

Undang-Undang

wajib menyerahkan Laporan

Nomor 8 Tahun 2012

PATUH/TIDAK PATUH 5

TIDAK PATUH

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling

b) Pasal 25 ayat (1) dan

lambat 15 (lima belas) hari

ayat (2) Peraturan

setelah tanggal pemungutan

KPU Nomor 17

suara) berikut di bawah ini

Tahun 2013

beserta laporan-laporan

sebagaimana diubah

lainnya yang terkait.

dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran

c) Model DK-10 DPD

Dana Kampanye Calon Anggota DPD tidak melampirkan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan Tanda Terima laporan penerimaan sumbangan Periode I.

1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain 2.

PERIODE

Calon Anggota DPD wajib

a) Pasal 132 ayat (7)

PENCATATAN

melakukan pencatatan

Undang-Undang

DAN

penerimaan dan pengeluaran

Nomor 8 Tahun 2012

PELAPORAN

Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan

b) Pasal 17 ayat (2)

sebagai Calon Anggota DPD

Peraturan KPU

dan ditutup 1 (satu) minggu

Nomor 17 Tahun

sebelum penyampaian

2013 sebagaimana

Laporan Penerimaan dan

diubah dengan

Pengeluaran Dana Kampanye

Peraturan KPU

PATUH

Hal 2 dari 7 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO 1

HAL 2

B

UNSUR KEPATUHAN 3 kepada KAP.

PERATURAN TERKAIT 4 Nomor 1 Tahun 2014

PATUH/TIDAK PATUH 5

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

3.

RKDKP



menempatkan Dana

dan ayat (4) Undang-

Kampanye berupa uang, pada

Undang Nomor 8

Rekening Khusus Dana

Tahun 2012

Kampanye Calon Anggota DPD pada bank

TIDAK PATUH Calon anggota DPD telah membuka RKDKP di Bank

b) Pasal 9 dan Pasal 10

Mandiri no. rek. 1020005

Peraturan KPU

257909 (dikarenakan tdk

Nomor 17 Tahun

adanya foto copy RKDKP

2013 sebagaimana

sehingga tidak dapat di

diubah dengan

ketahui kapan dibukanya

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 4.

BATASAN



MAKSIMUM

mematuhi jumlah penerimaan

dan ayat (3) dan

SUMBANGAN

sumbangan (mencakup uang,

Pasal 133 ayat (1)

barang, dan/atau jasa yang

dan ayat (2), dan

dapat dinilai dengan uang,

ayat (3) Undang-

termasuk hutang dan diskon

Undang Nomor 8

pembelian barang atau jasa

Tahun 2012

PATUH

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

b) Pasal 12, Pasal 45

secara umum) yang

ayat (2) dan Pasal 46

dilaporkan dalam LPPDK tidak

Peraturan KPU

boleh melebihi jumlah di

Nomor 17 Tahun

bawah ini):

2013 sebagaimana diubah dengan

a) Rp. 250 Juta untuk

Peraturan KPU

penyumbang perseorangan;

Nomor 1 Tahun 2014

b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.

KETEPATAN


a) Pasal 134 ayat (2

WAKTU

mematuhi penyerahan

Undang-Undang

PELAPORAN

laporan sebagai berikut sesuai

Nomor 8 Tahun 2012

KE KPU(LP-1,

dengan waktu yang telah

LP-2, setor ke

ditetapkan :

TIDAK PATUH


HAL 2 kas negara, lapor ke KPU

UNSUR KEPATUHAN 3

PERATURAN TERKAIT 4

PATUH/TIDAK PATUH 5

a) Penerimaan Sumbangan

b) Pasal 15 ayat (2),

Periode I dan Periode II

Pasal 20 ayat (5) dan

a, Pelaporan ke KPU pene rimaan sumbangan

Pasal 22 ayat (4)

periode I dan II tidak ada tanggalnya

b) Pembukaan Rekening

Peraturan KPU

b. Pembukaan RKDK dila-

Khusus Dana Kampanye

Nomor 17 Tahun

porkan ke KPU pada tgl.

Peraturan KPU

08/04-2014 (seharusnya tgl. 02/03-2014

c) Laporan Awal Dana

Nomor 17 Tahun

c. Dilaporkan ke KPU tgl.

Kampanye

2013 sebagaimana

08/04-2014 (seharusnya

diubah dengan

tgl. 02/03-2014

Peraturan KPU Dilengkapi dengan:

Nomor 1 Tahun

a. tanda terima dari KPU

2014;

b. Daftar Penerimaan

c) Surat KPU Nomor

Sumbangan Dana

658/KPU/IX/2013

Kampanye Periode I dan

tanggal 27 September 2013

Periode II d) Surat KPU Nomor c. Model DK8-DPD (lihat B.1)

659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013

d. Model DK9-DPD (lihat B.1) e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 6.

Apabila terdapat Calon


Anggota DPD menerima

Undang-Undang

sumbangan yang dilarang

Nomor 8 Tahun

maka wajib mematuhi

2012;

ketentuan sebagai berikut : b) Pasal 13 ayat (2) dan a) Dilarang menggunakan

ayat (3) Peraturan

sumbangan tersebut;

KPU Nomor 17 Tahun Peraturan

b) Menyetorkan sumbangan

KPU Nomor 17

PATUH


HAL 2

UNSUR KEPATUHAN 3 yang dilarang ke kas

PERATURAN TERKAIT 4 Tahun 2013

Negara; * dan

sebagaimana diubah

PATUH/TIDAK PATUH 5

dengan Peraturan c) Melaporkan sumbangan

KPU Nomor 1 Tahun

yang dilarang.

2014.

* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).

C

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU

7.

PERIODE



LAPORAN

mematuhi lingkup waktu

dan ayat (7) Undang-

PENERIMAAN

pencatatan penerimaan dan

Undang Nomor 8

AWAL

pengeluaran Laporan Awal

Tahun 2012;

TIDAK PATUH

Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana


Mulai pencatatan

Kampanye, meliputi :

Peraturan KPU

tgl. 03/09-2013 s/d tgl.

Nomor 17 Tahun

08/04-2014 (model DK 8

a) Lingkup waktu

2013 sebagaimana

DPD) dilaporkan ke KPU

pencatatan penerimaan

diubah dengan

pada tgl. 08/04-2014 yang

dan pengeluaran Laporan

Peraturan KPU

seharusnya tgl. 31/08-


Nomor 1 Tahun

2013 s/d 17/04-2014

Kampanye yang

2014;

dilaporkan terhitung

Pembukaan RKDK tgl.

sejak 3 (tiga) hari

c) Surat KPU Nomor

ditetapkan sebagai Calon

69/KPU/II/ 2013

Anggota DPD sampai

tanggal 7 Februari

dengan pembukaan

2014.

tidak diketahui

Rekening Khusus Dana Kampanye . b) Lingkup waktu

Pencatatan LADKP mulai

pencatatan penerimaan

tgl. 03/09-2013 s/d tgl.

dan pengeluaran Laporan

08/03-2014 dan dilapor

Awal Dana Kampanye

kan ke KPU tgl. 08/04-

yang dilaporkan terhitung

2014 (model DK 9 DPD)

sejak pembukaan

seharusnya tgl.


03-02-2014


HAL 2

UNSUR KEPATUHAN 3 Kampanye sampai dengan

PERATURAN TERKAIT 4

PATUH/TIDAK PATUH 5

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

8.

TANGGAL



PEMBUKAAN

membuka dan melaporkan

dan ayat (6) dan

RKDKP

Rekening Khusus Dana Kampanye:

Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang

a) Dimulai 3 (tiga) hari

TIDAK PATUH

Nomor 8 Tahun

Tgl Pembukan , atas nama

2012

siapa RKDKP tidak dapat

setelah Calon Anggota

diketahui, dikarenakan

DPD ditetapkan sebagai

b) Pasal 14 ayat (1) dan

foto copy DKDKP tidak di

Calon Anggota DPD dan

ayat (3) dan Pasal 15

lampirkan

paling lambat 14 (empat

Peraturan KPU

belas) hari sebelum hari

Nomor 17 Tahun

pertama jadwal

2013 sebagaimana

pelaksanaan kampanye

diubah dengan

dalam bentuk rapat

Peraturan KPU

umum.

Nomor 1 Tahun 2014.

NAMA BANK

b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia

NAMA

c) Atas nama Calon Anggota

PEMILIK

DPD

RKDKP Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD 9.

CAKUPAN



LAPORAN

membuat Rekening Khusus

dan Pasal 134 ayat

TIDAK PATUH


HAL 2

UNSUR KEPATUHAN 3 Dana Kampanye yang

PERATURAN TERKAIT 4 (2) Undang-Undang

dilaporkan mencakup:

Nomor 8 Tahun

PATUH/TIDAK PATUH 5

2012; a) Sumber perolehan saldo

Calon anggota DPD telah

awal atau saldo


membuat RKDKP, di kare

pembukaan;

Peraturan KPU

nakan tidak adanya Foto

Nomor 17 Tahun

copy RKDKP sehingga

b) Rincian perhitungan

2013 sebagaimana

tidak dapat diketahui

penerimaan dan

diubah dengan

apakah penerimaan dan

pengeluaran yang sudah

Peraturan KPU

pengeluaran masuk dlm

dilakukan sebelumnya

Nomor 1 Tahun

RKDKP

apabila saldo awal

2014;

merupakan sisa dari penerimaan dana dengan

c) Model DK8-DPD.

peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan -

Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.



membuat Laporan Awal Dana

Undang-Undang

Kampanye Pemilu yang

Nomor 8 Tahun

dilaporkan mencakup:

2012;

a) informasi daftar penyumbang;

TIDAK PATUH

karena penerimaan dan b) Pasal 19 ayat (2 dan

pengeluaran yang dilap

Pasal 21 ayat (1)

kan pada model DK9 DPD

b) jumlah penerimaan dan

Peraturan KPU

pengeluaran Dana

Nomor 17 Tahun

dlm RKDKP tidak dapat di

Kampanye berupa uang,

2013 sebagaimana

ketahui, sehubungkan

barang dan/atau jasa

diubah dengan

foto copy RKDKP tidak di

setelah tanggal

Peraturan KPU

lampirkan

pembukaan rekening

Nomor 1 Tahun

khusus sampai dengan

2014;

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk

c) Model DK9-DPD.

sebesar Rp. 188.100.000,-


HAL 2

UNSUR KEPATUHAN 3 rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU

PERATURAN TERKAIT 4

PATUH/TIDAK PATUH 5

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Recommend Documents