LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN NO 2 5 1 A. UMUM 1. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan Telah dibuat tanda terima laporan dan dokumen Calon dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD. Anggota DPD pada tanggal 26 April 2014. 2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item a) 1) Tidak dapat memilih transaksi penerimaan dan transaksi yang tercantum dalam rekening pengeluaran dana kampanye pada Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye Khusus Dana Kampanye (RKDK), dikarenakan (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran RKDK tidak disampaikan. dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk b) Penelusuran transaksi ke LPPDK tidak dapat menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dilakukan, dikarenakan RKDK tidak disampaikan. dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam c) RKDK tidak disampaikan, sehingga transaksi tidak RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, dapat ditelusuri ke LPPDK. cantumkan dalam temuan. B. REKENING DANA KAMPANYE 3. Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Berdasarkan informasi dalam DK-8 bahwa Calon Anggota DPD membuka rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh (Bank Umum) dengan nomor rekening 003701003111308.
4. Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut Kesesuaian nama pemilik RKDK dengan nama Calon dengan nama Calon Anggota DPD, dengan Anggota DPD Teuku Kamaruzzaman, S.H tidak dapat mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota dilakukan, dikarenakan RKDK tidak disampaikan. DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. C. PENERIMAAN DANA KAMPANYE 5. a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD. Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) Perseorangan; (b) Kelompok; (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
TEMUAN 5
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana b) Dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Dana Kampanye yang dilampirkan tidak terdapat Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan penyumbang lain karena dana kampanye seluruhnya klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda berasal dari Calon Anggota DPD Teuku dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DSPDK Kamaruzzaman, S.H, sehingga nilai dalam berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon DLPSDK nihil, sesuai dengan catatan di LPPDK. Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang c) Tidak terdapat penyumbang perorangan, kelompok untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari dan badan usaha non pemerintah. Seluruh Calon Anggota DPD yang memperlihatkan penerimaan dana kampanye bersumber dari Calon klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima Anggota DPD. dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan; 2) Kelompok; 3) Perusahaan/badan usaha non pemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak d) Seluruh penerimaan dana kampanye bersumber dari membuat surat pernyataan, laporkan dalam Calon Anggota DPD Teuku Kamaruzzaman, S.H. temuan. 6. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, a) Tidak dapat melakukan penghitungan ulang pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh matematis (penjumlahan, pengurangan dan transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan sebagainya) transaksi dikarenakan sumber Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan penerimaan dana kampanye seluruhnya berasal dari cara melakukan perhitungan kembali atas Calon Anggota DPD dan nilai dalam DLPSDK keakurasian matematis tersebut. nihil. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan b) Tidak dapat memperhitungkan keakuratan dalam temuan. matematis karena tidak ada sumbangan (nihil) dalam DLPSDK. 7. a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut a) Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam dalam LPPDK. LPPDK. b) Laporkan pembandingan tersebut dalam temuan.
jumlah
penerimaan b) Dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak terdapat penyumbang dari pihak lain sesuai dengan catatan dalam LPPDK. Penerimaan hanya berasal dari Calon Anggota DPD yang tercatat dalam LPPDK sebesar Rp. 958.886.000 dan kas di rekening sebesar Rp. 2.400.000.
2
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN 2 5 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan c) Tidak dilakukan verifikasi dikarenakan tidak ada alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon penyumbang dari pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti Anggota DPD dan tidak ada perbedaan antara yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima keduanya. dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan d) Tidak dilakukan karena tidak ada penyumbang dari alasan perbedaan tersebut menurut Calon Anggota pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD. DPD dan hasil pencocokkan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Tidak dilakukan karena tidak ada penyumbang dari sumbangan untuk setiap penyumbang secara pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD. akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan b) Penerimaan dana kampanye hanya dari Calon kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak Anggota DPD dan tidak ada penyumbang lain, akurat, laporkan dalam temuan. sehingga tidak dilakukan perhitungan terhadap sumbangan kumulatif.
9. a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan a) Penerimaan dana kampanye berasal dari Calon yang diperbolehkan menurut ketentuan yang Anggota DPD dan tidak ada sumbangan dari pihak berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi lain. Dalam Ketentuan PKPU No. 17 tahun 2014 penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan tidak ada batasan sumbangan dana kampanye yang Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke bersumber dari Calon Anggota DPD. fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, b) Tidak terdapat kesesuaian karena tidak ada laporkan fakta tersebut dengan ketentuan, laporkan penyumbang dari pihak lain selain dana dari Calon fakta tersebut berikut nama dan identitas Anggota DPD. penyumbang tersebut dalam temuan. 10. a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi a) Telah dipilih seluruh item (1 transaksi) penerimaan penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara: periode yang tercakup dalam DLPSDK. 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercukupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. 3
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 b) Melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:
TEMUAN 5
1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a)
Identitas penyumbang perorangan b) 1) a) Pada DK1-DPD tidak terdapat penyumbang dibuktikan dengan surat pernyataan perseorangan. penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).
b)
Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).
b) Pada DK3-DPD tidak terdapat penyumbang kelompok.
c)
Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP .
c) Pada DK5-DPD tidak terdapat penyumbang badan usaha bukan pemerintah.
d)
Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
d) Tidak ada perbedaan karena tidak ada penyumbang dari pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD.
c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya c) Tidak dapat menelusuri transaksi ke RKDK serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan dikarenakan RKDK tidak disampaikan. keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam d) Tidak dapat menelusuri penerimaan karena bukti RKDK dan/atau tidak memiliki bukti pendukung, pendukung dan RKDK tidak disampaikan. laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan e) Telah didokumentasikan informasi transaksi diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja mencakup pada: 1) tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta 1) Tanggal transaksi; pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya 2) Nilai transaksi; yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan klasifikasi penerimaan. peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan
4
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN 2 5 f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi f) Tidak dilakukan konfirmasi karena tidak terdapat positif kepada pihak yang memberikan sumbangan penyumbang perseorangan, kelompok dan badan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas usaha bukan Pemerintah. pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja g) Tidak dibuat karena tidak dilakukan konfirmasi. untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima h) Tidak dilakukan karena tidak ada penyumbang dari berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD. yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye. i) Laporkan pembandingan tersebut dalam temuan.
jumlah
penerimaan i) Tidak dilakukan karena tidak ada penyumbang dari pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD.
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan j) Tidak ditemukan perbedaan karena tidak ada alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon penyumbang dari pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas Anggota DPD. bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan k) Tidak dilakukan karena tidak ada penyumbang dari alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD pihak lain selain dana dari Calon Anggota DPD. dan hasil pencocokkan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk l) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk bukan kas. bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan m) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak jasa. berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD. (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lainlain) menurut ketentuan.
5
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN 2 5 b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) Seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK LPPDK Calon Anggota DPD tidak tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran, tetapi memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut bila dilihat pada LPPDK bahwa seluruh transaksi atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi tersebut masuk dalam klasifikasi pengeluaran dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan operasi dan pengeluaran modal. klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
12. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, a) Telah dilakukan perhitungan kembali atas pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang cara melakukan perhitungan kembali atas tercantum dalam DAPDK. keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan b) Tidak terdapat penjumlahan pada transaksi dalam temuan. DAPDK. Berdasarkan perhitungan ulang bahwa jumlah aktivitas pengeluaran dana kampanye sebesar Rp. 959.086.000. 13. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Telah dibandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. LPPDK. b) Laporkan pembandingan tersebut dalam temuan.
jumlah
pengeluaran b) Berdasarkan perbandingan jumlah pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK sebesar Rp. 959.086.000 dan yang tercantum dalam LPPDK sebesar Rp.1.753.697.000 (sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp. 794.611.000).
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Telah dilakukan verifikasi terhadap Calon Anggota tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang DPD dan bukti terkait perbedaan pencatatan antara menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut DAPDK dengan LPPDK sampai diterbitkannya kepada Calon Anggota DPD dan melakukan Laporan Audit tidak ada jawaban dari Calon verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan Anggota DPD. penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. 14. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran c) Telah dipilih seluruh jumlah item transaksi yang dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK tercantum dalam DAPDK (Daftar Aktivitas kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian Pengeluaran Dana Kampanye). kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
6
NO 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN 2 5 d) Melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi d) 1) Telah ditelusuri transaksi ke bukti pendukung, yang dipilih tersebut: tetapi tidak ditelusuri ke RKDK karena RKDK tidak disampaikan. 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat 2) Pengeluaran memiliki bukti pendukung tetapi dalam RKDK dan/atau tidak memiliki bukti tidak dapat ditelusuri ke RKDK karena RKDK pendukung, laporkan dalam temuan. tidak disampaikan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) Tanggal transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
3) Telah didokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam ketas kerja mencakup pada: (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.
5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
5) Tidak dilakukan karena tidak ada pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas.
6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
6) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang tercantum dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang tercantum dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye. Sehingga tidak ditentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
4) Tidak ada pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas.
SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP 15. Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD Telah didapatkan Surat Representasi dari Calon yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP Anggota DPD atas nama Teuku Kamaruzzaman, S.H. yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP. E.
7
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NO.
HAL
1 A. 1.
2
2.
CAKUPAN LAPORAN
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT 4
3 UMUM Calon Anggota Dewan Perwakilan a) Pasal 135 ayat (2) Daerah ("DPD") wajib Undang-Undang menyerahkan Laporan Penerimaan Nomor 8 Tahun 2012. dan Pengeluaran Dana Kampanye b) Pasal 25 ayat (1) dan (paling lambat 15 (lima belas) hari ayat (2) Peraturan setelah tanggal pemungutan suara) KPU Nomor 17 berikut dibawah ini beserta laporanTahun 2013 laporan lainnya yang terkait. sebagaimana diubah Dilengkapi dengan Penerimaan dan dengan Peraturan Pengeluaran Dana Kampanye. KPU Nomor 1 Tahun 1) Model DK1-DPD; c) Model DK-10 DPD 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3-DPD; 4) Model DK4-DPD; 5) Model DK5-DPD; 6) Model DK6-DPD; 7) Model DK7-DPD; 8) Model DK8-DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10-DPD; 11) Model DK11-DPD; 12) Model DK12-DPD; 13) Model DK13-DPD; 14) Copy bukti Tagihan/Utang Transaksi 15) Bukti-bukti Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
10
a) Pasal 132 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH
PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
PATUH
PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1 B
2
3.
RKDKP
3 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib menempatkan dana kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
4.
5
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini): a. Rp. 250 Juta untuk penyumbang perseorangan; 500 Juta untuk b. Rp. penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II. b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. c) Laporan Kampanye.
Awal
Dana
Dilanjutkan
11
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/TIDAK PATUH 5
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012.
TIDAK PATUH
b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. a) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012.
PATUH
b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
a) Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
PATUH PATUH PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2 KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)
3 Dilengkapi dengan: − Tanda terima dari KPU − Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II − Model DK8-DPD (lihat B.1) − Model DK9-DPD (lihat B.1)
Lanjutan
PERATURAN TERKAIT 4 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013. e) Surat KPU Nomor
PATUH/TIDAK PATUH 5
811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013. f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013. g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara; *dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. *
C
7.
PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Dilanjutkan
PATUH
Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP")
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan 12
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
PATUH
NO.
HAL
1
2 PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
3 terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum. Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye:
NAMA BANK
a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat Pada bank Pemerintah atau b) umum.
Lanjutan
8.
UNSUR KEPATUHAN
bank Bukan Pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.
9.
NAMA PEMILIK RKDKP
c) Atas nama Calon Anggota DPD. Catatan: pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
Dilanjutkan
13
PERATURAN TERKAIT 4 c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
PATUH/TIDAK PATUH 5
PATUH
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH
PATUH
TIDAK PATUH
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan
PATUH
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3 perhitungan b) Rincian penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. DILENGKAPI:
CAKUPAN LAPORAN
Lanjutan
PERATURAN TERKAIT 4 Nomor 1 Tahun 2014;
PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH
c) Model DK8-DPD.
Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang;
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
PATUH
b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang/barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
PATUH
c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
c) Model DK9-DPD.
PATUH
DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU.
14
