AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NO. 1
HAL 2
A.
UMUM
1.
CAKUPAN LAPORAN
PERATURAN TERKAIT
UNSUR KEPATUHAN 3
4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PATUH, Partai Politik Peserta Pemilu Wajib a) Pasal 135 ayat (1) kecuali DK-2 menyerahkan Laporan penerimaan Undang-Undang danPengeluaran Dana Kampanye (paling Nomor 8 Tahun PARPOL DK4lambat 15 (lima belas) hari setelah 2012 PARPOL, tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya b) Pasal 25 ayat (1), DK6yang terkait ayat (2) dan ayat (3) PARPOL, Peraturan KPU copy bukti a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat tagihan / Nomor 17 Tahun 1(satu)buah Laporan Penerimaan dan utang, dan 2013 sebagaimana pembukuan Pengeluaran Dana Kampanye Partai diubah dengan dana Politik Tingkat Pusat. Peraturan KPU kampanye b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, Nomor 1 Tahun pihak lain. yang mencakup : 2014. 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, c) Model DK-10 PARPOL dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota diProvinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL;
PARTAI BULAN BINTANG
dan
16
NO.
HAL
1
2
UNSUR KEPATUHAN
3
PERATURAN TERKAIT
PATUH/ TIDAK PATUH
4
5
13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15)Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain 2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (7) Wajib melakukan pencatatan Undang-undang penerimaan dan pengeluaran Dana n o m o r 8 Tahun Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari 2012; setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Nomor 17 Tahun Kampanye kepada KAP. 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
B.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
3.
RKDKP
PARTAI BULAN BINTANG
PATUH
PATUH Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (3) menempatkan Dana Kampanye berupa dan ayat(4) Undanguang, pada Rekening Khusus Dana Undang Nomor 8 Kampanye Partai Politik Peserta Tahun 2012 Pemilu pada bank b)Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
17
NO. 1 4.
5.
HAL 2 BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP 1,LP 2 , setor ke kas negara, lapor ke KPU)
PARTAI BULAN BINTANG
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (3) a) PATUH dan ayat (4) dan Pasal wajib mematuhi jumlah penerimaan 131 ayat (1), ayat (2), b) PATUH sumbangan (mencakup uang, barang, dan ayat (3) Undangdan/atau jasa yang dapat dinilai Undang Nomor 8 dengan uang, termasuk hutang dan Tahun 2012; diskon pembelian barang atau jasa yang b) Pasal 11, Pasal 19 ayat melebihi batas kewajaran transaksi jual (1), Pasal 45 ayat beli secara umum) yang (1) dan Pasal 46 dilaporkan dalam LPPDK tidak Peraturan KPU boleh melebihi jumlah di bawah ini; Nomor 17 Tahun a) Rp. 1 Miliar untuk penyum2013sebagaimana bang perseorangan Diubah dengan Peraturan KPU b) Rp. 7,5 Miliar untuk Nomor 1 Tahun 2014. penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. a) PATUH Partai Politik Peserta Pemilu Wajib a) Pasal 134 ayat mematuhi penyerahan laporan sebagai Undang-Undang berikut sesuai dengan waktu yang telah Nomor 8 Tahun b) PATUH ditetapkan : 2012; c) PATUH a) Penerimaan Sumbangan Periode I b) Pasal 15 ayat (2), dan Periode II Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Kampanye Nomor 17 Tahun c) Laporan Awal Dana Kampanye Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
18
Dilengkapi dengan: - Berkas KPU
tanda
terima
dari
c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;
- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 Periode II tanggal - Model DK8-PARPOL ( lihat A.1) 27 September 2013; - Model DK9-PARPOL ( Lihat A.1) e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i)
6.
PARTAI BULAN BINTANG
Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
Apabila terdapat Partai Politik a) Pasal 131 ayat a) PATUH Peserta Pemilu menerima sumbangan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2012; b) PATUH yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: b) Pasal 13 ayat (1) c) PATUH dan ayat(3) Peraturan a) Dilarang menggunakan sumbangan KPU Nomor 17Tahun tersebut; Peraturan KPU b) Menyetorkan sumbangan yang Nomor 17 Tahun dilarang ke kas Negara; * dan 2013 sebagaimana diubah dengan c) Melaporkan sumbangan yang Peraturan KPU dilarang. Nomor 1 Tahun * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan 2014. Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).
19
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1
2
3
4
7.
SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG
NO.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PATUH Sumber Dana Kampanye Calon a) Pasal 41 Peraturan Anggota DPR dan DPRD KPU Nomor 17 Tahun2013 bersumber dari kekayaan pribadi dan sebagaimana diubah Partai Politik yang bersangkutan. dengan Peraturan (Untuk menguji kepatuhan ini lihat KPU Nomor 1 DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL) Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
C.
8.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Partai Politik Peserta Pemilu a) wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana b) Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :
a) PATUH Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) b) PATUH Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012
Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 a) Lingkup waktu pencatatan Tahun 2013 penerimaan dan pengeluaran sebagaimana diubah Laporan Rekening Khusus Dana dengan Peraturan Kampanye yang dilaporkan KPU Nomor 1 Tahun terhitung sejak 3 (tiga) hari 2014; ditetapkan sebagai Partai Politik c) Surat KPU Nomor Peserta Pemilu sampai dengan 69/KPU/II/2013 pembukaan rekening khusus tanggal 7 Februari Dana Kampanye . 2014; b)Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 7 Februari yang yang dilaporkan terhitung dari 2014. sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
PARTAI BULAN BINTANG
20
NO.
1
HAL
UNSUR KEPATUHAN
2
9.
3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
a) PATUH a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) b) PATUH Undang-Undang Dimulai 3 (tiga) hari setelah Nomor 8 Tahun 2012 c) PATUH Peserta pemilu ditetapkan sebagai b) Pasal 14 ayat (1) peserta Pemilu dan paling lambat dan ayat (2) dan 14 (empat belas hari) sebelum Pasal 15 hari pertama jadwal pelaksanaan Peraturan KPU kampanye dalam bentuk rapat Nomor 17 Tahun umum. 2013 sebagaimana diubah dengan Pada bank pemerintah atau bank Peraturan KPU bukan pemerintah yang Nomor 1 Tahun mempunyai perwakilan di 2014; Provinsi dan/atau kabupaten/kota c) Surat KPU Nomor diseluruh wilayah Indonesia 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember Atas nama Partai Politik 2013. Peserta Pemilu, apabila rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.
Partai Politik Peserta Pemilu Wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
b)
c)
Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.
PARTAI BULAN BINTANG
21
NO. 1 10.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
2 CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
3
4
Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) b)
PERATURAN TERKAIT
PATUH/ TIDAK PATUH 5
a) PATUH a) 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) PATUH
b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Sumber perolehan saldo awal 2013 sebagaimana atau saldo pembukaan; diubah dengan Rincian perhitungan penerimaan Peraturan KPU dan pengeluaran yang sudah Nomor 1 Tahun dilakukan sebelumnya apabila 2014; saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan c) Model DK8-PARPOL; peruntukan kampanye yang d) Model DK12PARPOL. diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus dana Kampanye
DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang kepada KPU
PARTAI BULAN BINTANG
diserahkan
22
NO. 1 11.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
2 CAKUPAN LAPORAN AWAL
3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 131 ayat a) PATUH membuat Laporan Awal Dana Undang-Undang Kampanye yang dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun b) PATUH 2012; a) informasi daftar penyumbang; c) PATUH b) Pasal 19 ayat (2) b) jumlah penerimaan dan dan Pasal 21 ayat pengeluaran Dana Kampanye 17 Tahun 2013 berupa uang, barang dan/atau sebagaimana diubah jasa setelah tanggal pembukaan dengan Peraturan rekening khusus sampai KPU Nomor 1 Tahun dengan paling lambat 14 (empat 2014; belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye c) Model DK-9 Pemilu dalam bentuk rapat umum; PARPOL; c)
d) Model DK12jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye PARPOL. sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU
PARTAI BULAN BINTANG
23
