AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO. 1
A.
1.
HAL UMUM
2
CAKUPAN LAPORAN
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
Partai Politik Peserta Pemilu Wajib a) Pasal 135 ayat (1) menyerahkan Laporan penerimaan Undang-Undang danPengeluaran Dana Kampanye (paling Nomor 8 Tahun 2012 lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di b) Pasal 25 ayat (1), bawah ini beserta laporan-laporan lainnya ayat (2) dan ayat (3) yang terkait Peraturan KPU a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat Nomor 17 Tahun 1(satu)buah Laporan Penerimaan dan 2013 sebagaimana Pengeluaran Dana Kampanye Partai diubah dengan Politik Tingkat Pusat. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Patuh, kecuali untuk poin 2, 4, 6, 14 dan 16.
1) Laporan Penerimaan dan c) Model DK-10 PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota diProvinsi yang bersangkutan.
Dilengkapi dengan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10)Model DK10-PARPOL; 11)Model DK11-PARPOL; 12)Model DK12-PARPOL;
PARTAI DEMOKRAT
dan
15
NO.
HAL
1
2
2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
B. 3.
UNSUR KEPATUHAN 3
13)Model DK13-PARPOL; 14)Copy bukti Tagihan/Utang 15)Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16)Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Patuh. Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (7) Wajib melakukan pencatatan Undang-undang penerimaan dan pengeluaran Dana n o m o r 8 Tahun Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari 2012; setelah ditetapkan sebagai Peserta b) Pasal 17 ayat (1) Pemilu dan ditutup 1 (satu) Peraturan KPU minggu sebelum penyampaian Laporan Nomor 17 Tahun 2013 Penerimaan dan Pengeluaran Dana sebagaimana diubah Kampanye kepada KAP. dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
RKDKP
PARTAI DEMOKRAT
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (3) dan Tidak patuh menempatkan Dana Kampanye berupa ayat(4) Undang- Undang uang, pada Rekening Khusus Dana Nomor 8 Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2012 pada bank b)Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
16
NO. 1
4.
5.
HAL 2
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP 1,LP 2 , setor ke kas negara, lapor ke KPU)
PARTAI DEMOKRAT
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Patuh Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal wajib mematuhi jumlah penerimaan 131 ayat (1), ayat (2), sumbangan (mencakup uang, barang, dan ayat (3) Undangdan/atau jasa yang dapat dinilai Undang Nomor 8 dengan uang, termasuk hutang dan Tahun 2012; diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat beli secara umum) yang (1) dan Pasal 46 dilaporkan dalam LPPDK tidak Peraturan KPU boleh melebihi jumlah di bawah ini; Nomor 17 Tahun a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang 2013sebagaimana perseorangan Diubah dengan Peraturan KPU b)Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang Nomor 1 Tahun 2014. kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. Patuh. Partai Politik Peserta Pemilu Wajib a) Pasal 134 ayat (1) mematuhi penyerahan laporan sebagai Undang-Undang berikut sesuai dengan waktu yang telah Nomor 8 Tahun 2012; ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), Pasal a) Penerimaan Sumbangan Periode I 20 ayat (5) dan dan Periode II Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor b) Pembukaan Rekening Khusus Dana 17 Tahun Peraturan Kampanye KPU Nomor 17 Tahun 2013 c) Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
17
Dilengkapi dengan: - Berkas KPU
tanda
terima
dari
c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;
- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 Periode II tanggal - Model DK8-PARPOL ( lihat A.1) 27 September 2013; - Model DK9-PARPOL ( Lihat A.1) e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal f)
29 November 2013;
Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal
29 November 2013;
g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i)
6.
PARTAI DEMOKRAT
Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.
Apabila terdapat Partai Politik a) Pasal 131 ayat Patuh (4) Undang-Undang Peserta Pemilu menerima sumbangan Nomor8 Tahun 2012; yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat(3) Peraturan a) Dilarang menggunakan sumbangan KPU Nomor 17Tahun tersebut; Peraturan KPU b) Menyetorkan sumbangan yang Nomor 17 Tahun dilarang ke kas Negara; * dan 2013 sebagaimana diubah dengan c) Melaporkan sumbangan yang Peraturan KPU Nomor dilarang. 1 Tahun 2014. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).
18
NO. 1
7.
HAL 2
SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH
Patuh Sumber Dana Kampanye Calon a) Pasal 41 Peraturan Anggota DPR dan DPRD KPU Nomor 17 Tahun2013 bersumber dari kekayaan pribadi dan sebagaimana diubah Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk dengan Peraturan menguji kepatuhan ini lihat KPU Nomor 1 Tahun DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL) 2014;
5
b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
C. 8.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Tidak patuh Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) wajib mematuhi lingkup waktu Undang- Undang pencatatan penerimaan dan Nomor 8 Tahun 2012 pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana b) Pasal 15 dan Pasal 21 Kampanye Pemilu, meliputi : ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun a) Lingkup waktu pencatatan 2013 sebagaimana penerimaan dan pengeluaran diubah Laporan Rekening Khusus Dana dengan Peraturan Kampanye yang dilaporkan terhitung KPU Nomor 1 Tahun sejak 3 (tiga) hari ditetapkan 2014; sebagai Partai Politik Peserta c) Surat KPU Nomor Pemilu sampai dengan pembukaan 69/KPU/II/2013 rekening khusus Dana Kampanye tanggal 7 Februari . 2014; b)Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana d) Surat KPU Nomor Kampanye yang yang dilaporkan 70/KPU/II/2013 terhitung dari sejak pembukaan tanggal 7 Februari Rekening Khusus Dana Kampanye 2014. sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
PARTAI DEMOKRAT
19
O. 1
9.
HAL 2
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (4) dan Patuh ayat (6) dan 134 Wajib membuka Rekening Khusus Dana ayat (1) dan ayat (6) Kampanye: Undang-Undang a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Nomor 8 Tahun 2012 Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan 14 (empat belas hari) sebelum hari Pasal 15 pertama jadwal pelaksanaan Peraturan KPU Nomor kampanye dalam bentuk rapat 17 Tahun 2013 umum. sebagaimana diubah dengan Peraturan b) Pada bank pemerintah atau bank KPU Nomor 1 Tahun bukanpemerintahyang mempunyai 2014; perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 Indonesia tanggal 19 Desember c) Atas nama Partai Politik 2013. Peserta Pemilu, apabila rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.
Catatan:
1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.
PARTAI DEMOKRAT
20
NO. 1
10.
HAL 2
CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
UNSUR KEPATUHAN 3
Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a)
b)
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
a) 131 ayat (3) Undang- Patuh Undang Nomor 8 Tahun 2012;
b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Sumber perolehan saldo awal 2013 sebagaimana atau saldo pembukaan; diubah dengan Rincian perhitungan penerimaan Peraturan KPU Nomor dan pengeluaran yang sudah 1 Tahun 2014; dilakukan sebelumnya apabila c) Model DK8-PARPOL; saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan d) Model DK12-PARPOL. peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus dana Kampanye
DILENGKAPI:
1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL kepada KPU
PARTAI DEMOKRAT
yang
diserahkan
21
NO. 1
11.
HAL 2
CAKUPAN LAPORAN AWAL
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/ TIDAK PATUH
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 131 ayat Patuh (3) membuat Laporan Awal Dana Kampanye Undang-Undang yang dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun 2012; a)
informasi daftar penyumbang;
c)
jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
b)
b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;
jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama c) Model DK-9 PARPOL; jadwal pelaksanaan Kampanye d) Model DK12-PARPOL. Pemilu dalam bentuk rapat umum;
5
(1) Peraturan K
DILENGKAPI:
1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU
PARTAI DEMOKRAT
22
