LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Jalan T. Nyak Arif 182, Lingke, Banda Aceh – 23115 Telp. 0651-7551057, Fax 0651-7552020, Email [email protected] SIUKAP No.: KEP-307/KM.17/2009, Registrasi BPK-RI No.: 047/STT/V/2009

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Nomor: 700.11/TAR/LAP/V/2014 Kepada Yth. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai NasDem Kota Lhokseumawe, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK. Kami melaksanakan perikatan prosedur yang di sepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Rincian dari prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU. Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini, yaitu setelah tanggal 20 Mei 2014. Banda Aceh, 20 Mei 2014 Pemimpin

Drs Tasmin A. Rahim, Ak., MBA, CPA, CA Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP-0414

KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

1

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN / KETERANGAN

1 A. 1.

2 UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

3

2.

transaksi a) Tentukan kelengkapan pencatatan pengeluaran dana kampanye dengan cara:

penerimaan

dan

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.


Penulusuran Transaksi di RKDK ke LPPDK Tidak Dapat di Lakukan Karena Fotocopy RKDK Tidak di Lampirkan di Laporan Dana Kampanye.

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

LPPDK diterima oleh KIP Kota Lhokseumawe tanggal 23 April 2014 dan diserahkan ke KAP pada tanggal 26 April 2014.

2


NO. 1 c)

TEMUAN / KETERANGAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

3

Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

B. 3.

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

4.

a)

b)

C. 5.

a)

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan PENERIMAAN DANA KAMPANYE Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak‐pihak berikut:


3

Fotocopy RKDK tidak ada, tetapi menurut Laporan Pembukaan Rekening Khusus tercatat bahwa RKDK di buka di Bank Umum yaitu Bank Rakyat Indonesia pada Tanggal 17 Desember 2013 No Rekening 1201‐01‐000045‐56‐6 Kesesuaian Nama Pemilik RKDK tidak dapat di uji Karena Fotocopy RKDK tidak di Lampirkan di Laporan Dana Kampanye,

Penerimaan dana kampanye menurut DLPSDK seluruhnya berjumlah Rp.475.358.518,‐ yang bersumber dari: Partai politik Rp. 48.882.518,‐ Calon anggota legislatif Rp. 428.476.000,‐ Sumbg. perseorangan Rp. ‐ Sumbangan kelompok Rp. ‐ Sumbg. Badan usaha Rp. ‐

NO. 1

3

2 1) Partai Politik Peserta Pemilu;

2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota,

Bentuk sumbangan di klasifikasikan sebagai berikut:

3) Sumbangan pihak lain: a) Perseorangan. b) Kelompok. c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

Uang Rp. 1.002.518,‐ Barang Rp. 45.880.000,‐ Jasa Rp. 426.476.000.‐

b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c)

Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak‐pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

TEMUAN / KETERANGAN


4

Klasifikasi sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye yang dilaporkan di DLPSDK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat pernyataan dari penyumbang tidak perlu diperiksa karena penerimaan sumbangan dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha adalah nihil.


NO. 1 6.

a)

TEMUAN / KETERANGAN

2 Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

7.

b)

Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

a)

Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan c) Jika terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

d)

3 Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK) periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014 menunjukkan bahwa jumlah seluruh penerimaan dana adalah sebesar Rp.475.358.518,‐ Perhitungan kembali atas angka‐angka yang terdapat di dalam DLPSDK menunjukkan bahwa DLPSDK tersebut telah disajikan secara akurat.

Jumlah penerimaan dana di DLPSDK adalah Rp.475.358.518. Sementara itu, jumlah penerimaan dana yang dilaporkan di LPPDK sebesar Rp.208.482.518,‐ yang berasal dari partai politik Rp.12.507.518 dan dari Calon Anggota Legislatif Rp.Rp.196.975.000,‐

Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp.266.876.000. Perbedaan ini disebabkan karena Penerimaan s.d Rekening Khusus dibuka yang tercatat di DLPSDK sebesar Rp.266.876.000 tidak di laporkan di LPPDK.

Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

8.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.


5

Pengujian keakurasian jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif tidak perlu di lakukan karena penerimaan sumbangan dari pihak lain adalah nihil.

NO.


1 9.

2 a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara:

1)

Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

2)

Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi

3)

Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut


3 Pengujian kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan tidak perlu di lakukan karena penerimaan sumbangan dari pihak lain adalah nihil.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

TEMUAN / KETERANGAN

6

Pengujian kepatuhan terhadap pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak perlu di lakukan karena penerimaan sumbangan dari pihak lain adalah nihil.


NO. 1 b) melakukan tersebut:

di

ini

atas transaksi yang dipilih

3 Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada transaksi penerimaan sumbangan dari pihak lain.

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti‐ bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti‐bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti‐ bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP d) Jika terdapat dalam temuan.

perbedaan,

laporkan perbedaan tersebut

transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke c) Telusuri RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.


prosedur

2 bawah

TEMUAN / KETERANGAN

7

Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada transaksi penerimaan sumbangan dari pihak lain.

NO.


TEMUAN / KETERANGAN

1

2 e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen‐ tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):

3

1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;

4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan

5) klasifikasi penerimaan.

f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.


g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.


h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.



8


NO.


TEMUAN / KETERANGAN

1

2 j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti‐bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

3 Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada transaksi penerimaan sumbangan dari pihak lain.

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. dalam bentuk bukan kas, l) Untuk sumbangan yang diterima tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.


m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

D. 11.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain‐lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.


9

Klasifikasi pengeluaran dalam DAPDK dirincikan ke dalam 3 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok 1 (pengeluaran operasi), kelompok 2 (pengeluaran modal), dan kelompok 3 (pengeluaran lain‐lain). Selanjutnya bentuk pengeluaran dana kampanye dilaporkan di DAPDK menurut jenis aktivitas yang dilaksanakan dan dengan cara memisahkan antara jumlah pengeluaran kas dan jumlah pengeluaran nonkas.

NO.


TEMUAN / KETERANGAN

1 12.

2 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

3 Jumlah pengeluaran di DAPDK sebesar Rp.474.431.000,‐ telah diuji akurasinya. Ringkasan menurut klassifikasi pengeluaran sebagai berikut:

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

Pengeluaran operasi Rp. 474.406.000 Pengeluaran modal Rp. ‐ Pengeluaran lain‐lain Rp. 25.000 Jumlah Rp. 474.431.000

13.

b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain‐lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK


10

Hasil pembandingan jumlah pengeluaran menurut klassifikasi pengeluaran antara DAPDK dan LPPDK menunjukkan bahwa tidak terdapat kecocokkan antara kedua laporan tersebut. Jumlah pengeluaran menurut DAPDK adalah Rp.474.431.000, sedangkan menurut LPPDK adalah Rp.208.555.000. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar Rp.265.876.000. perbedaan ini karena pengeluaran s.d Rekening Khusus dibuka sebesar Rp.265.876.000 tidak di laporkan di LPPDK.

Dalam DAPDK terdapat 4 item pengeluaran Dengan Jumlah Rp.580.220.000,‐. oleh karena jumlah transaksi kurang dari 15 transaksi maka seluruhnya dijadikan sebagai sampel.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen‐tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.


TEMUAN / KETERANGAN 3

11

Penelusuran 4 item transaksi pengeluaran ke bukti pendukungnya menunjukkan bahwa semua transaksi yang dicatat telah sesuai dengan bukti pendukungnya. Selanjutnya, penelusuran transaksi ke RKDK Tidak dapat dilakukan karena fotocopy RKDK tidak dilampirkan dalam laporan Dana Kampanye.

Hasil pengujian atas 4 item transaksi telah didokumentasikan di dalam kertas kerja dengan mencakup informasi tentang: tanggal transaksi, nilai transaksi, penerima pembayaran, dan sifat/deskripsi transaksi.

NO.

1

TEMUAN / KETERANGAN

2 transaksi pengeluaran dana kampanye dalam 4) Untuk bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

3 Jumlah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas adalah Nihil, Sehingga prosedur ini tidak perlu dilakukan.

6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang jumlahnya melebihi batas kewajaran dalam bertransaksi secara umum.

tentukan kepatuhan pencatatan atas 7) Selanjutnya sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.


SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang 15. menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP. D.


12

Surat Pernyataan tanggung jawab atas LPPDK periode dari tanggal 11 Januari 2013 s.d tanggal 17 April 2014 dibuat tanggal 20 April 2014 dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara partai.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO. 1 A. 1.


2 3 UMUM a) Pasal 135 Undang‐Undang Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima Nomor 8 Tahun 2012 ayat (1); dari Partai Politik Peserta Pemilu b) Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:

Pasal 280 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2012.

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

REFERENSI BUKTI TEMUAN 4

TEMUAN 5

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

A.1

LPPDK diterima oleh KIP Kota Lhokseumawe tanggal 23 April 2014 dan diserahkan ke KAP pada tanggal 26 April 2014.

ARI

TAR

A.2

Pengujian kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran di RKDK tidak dapat dilaksanakan, sebab fotocopy RKDK tidak dilampirkan di berkas LPPDK.

ARI

TAR

c) Model DK‐10 Parpol.

PERATURAN TERKAIT

13

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.


PERATURAN TERKAIT 3

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.

TEMUAN 5

A.3


B.1

Fotocopy RKDK tidak ada, tetapi menurut Laporan Pembukaan Rekening Khusus tercatat bahwa RKDK di buka di Bank Umum yaitu Bank Rakyat Indonesia pada Tanggal 17 Desember 2013 No Rekening 1201‐01‐000045‐56‐6

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

ARI

TAR

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

B. 3

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.


Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

14

NO.

1 4

2 3 a) Tentukan kesesuaian nama pemilik a) Pasal 129 ayat (4) RKDK tersebut dengan nama Partai Undang‐Undang Politik Peserta Pemilu, dengan Nomor 8 Tahun 2012; mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama b) Pasal 14 ayat (2) Peraturan yang tercantum dalam RKDK tersebut. KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan

C. 5.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE


a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber a) Pasal 129 ayat (2) Undang‐Undang penerimaan dan bentuk penerimaan Nomor 8 Tahun 2012; dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (sebagai b) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal pendukung LPPDK Partai Politik Peserta 45 ayat (2), dan Pasal Pemilu untuk transaksi penerimaan 46 Peraturan KPU Nomor 17 Dana Kampanye) dengan klasifikasi Tahun 2013 sebagaimana penerimaan menurut ketentuan yang diubah dengan Peraturan KPU mencakup penerimaan dari pihak‐pihak Nomor 1 Tahun 2014; berikut:

1) Partai Politik Peserta Pemilu;


PERATURAN TERKAIT

c) Model DK1‐PARPOL; d) Model DK3‐PARPOL;

15

REFERENSI BUKTI TEMUAN 4 B.2

C.1

DIKERJAKAN OLEH 5 6 Kesesuaian Nama Pemilik RKDK tidak dapat di ARI uji Karena Fotocopy RKDK tidak di Lampirkan di Laporan Dana Kampanye, TEMUAN

Penerimaan dana kampanye menurut DLPSDK seluruhnya berjumlah Rp.475.358.518,‐ yang bersumber dari: Partai politik Rp. 48.882.518,‐ Calon anggota legislatif Rp. 428.476.000,‐ Sumbg. perseorangan Rp. ‐ Sumbangan kelompok Rp. ‐ Sumbg. Badan usaha Rp. ‐ Bentuk sumbangan di klasifikasikan sebagai berikut: Uang Rp. 1.002.518,‐ Barang Rp. 45.880.000,‐ Jasa Rp. 426.476.000.‐

ARI

DIPERIKSA OLEH 7 TAR

TAR

NO.


PERATURAN TERKAIT

1

2 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota,

3

3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.

4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

e) Model DK5‐PARPOL;

TEMUAN 5 Klasifikasi sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye yang dilaporkan di DLPSDK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013.

b) Jika Daftar Laporan Penerimaan a) Pasal 19 Peraturan Sumbangan Dana Kampanye Partai KPU Nomor 17 Tahun Politik Peserta Pemilu dan/atau 2013 sebagaimana diubah LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dengan Peraturan KPU Nomor tidak memperlihatkan klasifikasi 1 Tahun 2014 penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi b) Model DK2‐PARPOL; dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda c) Model D6‐PARPOL; dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak‐ pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan.

C.2

2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).



16

Surat pernyataan dari penyumbang tidak perlu diperiksa karena penerimaan sumbangan dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha adalah nihil.

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

NO.

Pasal 280 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2012

C.3

Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK) periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014 menunjukkan bahwa jumlah seluruh penerimaan dana adalah sebesar Rp.475.358.518,‐ Perhitungan kembali atas angka‐angka yang terdapat di dalam DLPSDK menunjukkan bahwa DLPSDK tersebut telah disajikan secara akurat.

ARI

TAR


C.4

Jumlah penerimaan dana di DLPSDK adalah Rp.475.358.518. Sementara itu, jumlah penerimaan dana yang dilaporkan di LPPDK sebesar Rp.208.482.518,‐ yang berasal dari partai politik Rp.12.507.518 dan dari Calon Anggota Legislatif Rp.Rp.196.975.000,‐

ARI

TAR

7

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp.266.876.000. Perbedaan ini disebabkan karena Penerimaan s.d Rekening Khusus dibuka yang tercatat di DLPSDK sebesar Rp.266.876.000 tidak di laporkan di LPPDK.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu


5


DIPERIKSA OLEH 7

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

DIKERJAKAN OLEH 6

6.

TEMUAN

3


2 d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

PERATURAN TERKAIT

1


17

NO. 1

2 d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

8.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.


3

TEMUAN 5

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

C.5

Pengujian keakurasian jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif tidak perlu di lakukan karena penerimaan sumbangan dari pihak lain adalah nihil.

ARI

TAR

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Pasal 139 ayat (1) sumbangan yang diperbolehkan Undang‐Undang menurut ketentuan yang berlaku Nomor 8 Tahun 2012; dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum b) Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 26 dalam Daftar Laporan Penerimaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Sumbangan Dana Kampanye ke Peraturan KPU Nomor fotokopi identitas penyumbang. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

C.6

Pengujian kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan tidak perlu di lakukan karena penerimaan sumbangan dari pihak lain adalah nihil.

ARI

TAR

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.


PERATURAN TERKAIT

9.


18

NO. 1 10.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas),klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

PERATURAN TERKAIT 3 Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

REFERENSI BUKTI TEMUAN 4 C.7

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

19

DIKERJAKAN OLEH 6 5 Pengujian kepatuhan terhadap pencatatan ARI transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak perlu di lakukan karena penerimaan sumbangan dari pihak lain adalah nihil. TEMUAN


NO.


PERATURAN TERKAIT

1

2 b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

3


1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti‐bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti‐ bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).

(c) dentitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti‐bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

20

TEMUAN 5 Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada transaksi penerimaan sumbangan dari pihak lain.

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 (d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.


PERATURAN TERKAIT 3

TEMUAN 5

c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen‐ tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

a) Pasal 280 Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012;

C.9


C.10


b) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 30 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

21

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

NO.

1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.


PERATURAN TERKAIT 3

TEMUAN 5

f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim Pasal 30 ayat (2) huruf c, d, dan e konfirmasi positif kepada pihak yang Peraturan KPU No. 17 Tahun memberikan sumbangan untuk 2013 sebagaimana diubah mengkonfirmasikan keakurasian dengan Peraturan KPU Nomor 1 identitas pemberi sumbangan, besaran Tahun 2014. sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

C.11


g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja utk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

C.12


C.13


h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Pasal 30 ayat (2) huruf d dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

i) Laporkan pembandinganjumlah penerimaan tersebut dalam temuan. KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

22

DIKERJAKAN OLEH

DIPERIKSA OLEH

6

7

NO.


PERATURAN TERKAIT

1

2 j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti‐bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

3


TEMUAN 5 Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada transaksi penerimaan sumbangan dari pihak lain.

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.

b) Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. KAPTAR/Nasdem‐Lhokseumawe

a) Pasal 132 ayat (5) Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012;

23

C.15


DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

NO.


1 2 D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu. (catatan: sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu) dengan memperlihatkan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain‐lain) menurut ketentuan.


PERATURAN TERKAIT 3 a) Pasal 280 Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Model DK7‐PARPOL

b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.


24

D.1

TEMUAN 5 Klasifikasi pengeluaran dalam DAPDK dirincikan ke dalam 3 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok 1 (pengeluaran operasi), kelompok 2 (pengeluaran modal), dan kelompok 3 (pengeluaran lain‐lain). Selanjutnya bentuk pengeluaran dana kampanye dilaporkan di DAPDK menurut jenis aktivitas yang dilaksanakan dan dengan cara memisahkan antara jumlah pengeluaran kas dan jumlah pengeluaran nonkas.

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

ARI

TAR

NO.

1 12

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

REFERENSI BUKTI TEMUAN 4 D.2

PERATURAN TERKAIT 3 Pasal 280 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2012

13

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

D.3


b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.



ARI

TAR


5 Jumlah pengeluaran di DAPDK sebesar Rp.474.431.000,‐ telah diuji akurasinya. Ringkasan menurut klassifikasi pengeluaran sebagai berikut: Pengeluaran operasi Rp. 474.406.000 Pengeluaran modal Rp. ‐ Pengeluaran lain‐lain Rp. 25.000

DIKERJAKAN OLEH 6 ARI

Jumlah Rp. 474.431.000

TEMUAN

25

Hasil pembandingan jumlah pengeluaran menurut klassifikasi pengeluaran antara DAPDK dan LPPDK menunjukkan bahwa tidak terdapat kecocokkan antara kedua laporan tersebut. Jumlah pengeluaran menurut DAPDK adalah Rp.474.431.000, sedangkan menurut LPPDK adalah Rp.208.555.000. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar Rp.265.876.000. perbedaan ini karena pengeluaran s.d Rekening Khusus dibuka sebesar Rp.265.876.000 tidak di laporkan di LPPDK.

NO.


PERATURAN TERKAIT

1 14

2 Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain‐lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK

3 Pasal 280 Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2012

REFERENSI BUKTI TEMUAN 4 D.4

DIKERJAKAN OLEH 6 5 ARI Dalam DAPDK terdapat 4 item pengeluaran Dengan Jumlah Rp.580.220.000,‐. oleh karena jumlah transaksi kurang dari 15 transaksi maka seluruhnya dijadikan sebagai sampel. TEMUAN

b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi

c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.


Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

26

D.5

Penelusuran 4 item transaksi pengeluaran ke bukti pendukungnya menunjukkan bahwa semua transaksi yang dicatat telah sesuai dengan bukti pendukungnya. Selanjutnya, penelusuran transaksi ke RKDK Tidak dapat dilakukan karena fotocopy RKDK tidak dilampirkan dalam laporan Dana Kampanye.


NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.


PERATURAN TERKAIT 3

3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen‐tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):

5

D.6

Hasil pengujian atas 4 item transaksi telah didokumentasikan di dalam kertas kerja dengan mencakup informasi tentang: tanggal transaksi, nilai transaksi, penerima pembayaran, dan sifat/deskripsi transaksi.

D.7

Jumlah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas adalah Nihil, Sehingga prosedur ini tidak perlu dilakukan.

(a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

Pasal 45 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;


TEMUAN

27

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.


PERATURAN TERKAIT 3

Pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

TEMUAN 5

D.8

Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang jumlahnya melebihi batas kewajaran dalam bertransaksi secara umum.

D.9

Prosedur ini tidak perlu dilakukan karena tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang jumlahnya melebihi batas kewajaran sehingga harus dicatat sebagai sumbangan.

E.1

Surat Pernyataan tanggung jawab atas LPPDK periode dari tanggal 11 Januari 2013 s.d tanggal 17 April 2014 dibuat tanggal 20 April 2014 dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara partai.

DIKERJAKAN OLEH 6

DIPERIKSA OLEH 7

ARI

TAR

7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E. SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP 15 Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.


Pasal 30 ayat (2) huruf (e) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

28

ASERSI PARTAI POLITIK

(Model Lampiran A.1)


29

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1 A. 1.

2

3

4

5

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan a) Pasal 135 ayat (1) Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut dibawah ini beserta laporan‐ b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor laporan lainnya yang terkait: 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Nomor 1 Tahun 2014. Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 17 Tahun 2013 sebagaimana 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ c) Model DK‐10 PARPOL. Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1‐PARPOL; 2) Model DK2‐PARPOL; 3) Model DK3‐PARPOL; 4) Model DK4‐PARPOL; 5) Model DK5‐PARPOL; 6) Model DK6‐PARPOL; 7) Model DK7‐PARPOL; 8) Model DK8‐PARPOL;


30

PATUH. LPPDK diserahkan ke Kip Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 April 2014. Berkas LPPDK yang diserahkan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Model DK1‐PARPOL; Model DK2‐PARPOL; Model DK3‐PARPOL; Model DK4‐PARPOL; Model DK5‐PARPOL; Model DK6‐PARPOL; Model DK7‐PARPOL; Model DK8‐PARPOL; Model DK9‐PARPOL; Model DK10‐PARPOL; Model DK11‐PARPOL; Model DK12‐PARPOL; Model DK13‐PARPOL; Bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3 9) Model DK9‐PARPOL; 10) Model DK10‐PARPOL; 11) Model DK11‐PARPOL; 12) Model DK12‐PARPOL; 13) Model DK13‐PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti‐bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

4

5

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan a) Pasal 129 ayat (7) Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012; pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebagaimana diubah dengan sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP. 2014.

PATUH. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye meliputi periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014.

B.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

3.

RKDKP

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang‐ Undang Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Nomor 8 Tahun 2012; Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.

b) Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.


31

KEPATUHAN TIDAK DAPAT DIUJI. Sebab, Fotocopy RKDK tidak dilampirkan, sehingga pengujian kepatuhan terhadap kewajiban menempatkan dana kampanye berupa uang di DLPSDK tidak dapat dilakukan. Meskipun demikian, menurut catatan di laporan pembukaan rekening khusus(DK8‐Parpol) diketahui bahwa RKDK dibuka di Bank BRI pada tanggal 17 Desember 2013.

NO.

1 4.

2 3 4 5 PATUH. BATASAN Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah a) Pasal 129 ayat (3) dan Tidak ada penerimaan sumbangan dana kampanye MAKSIMUM penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), yang berasal dari sumbangan pihak lain. SUMBANGAN dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, ayat (2), dan ayat (3) Undang‐ termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa Undang Nomor 8 Tahun 2012; yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh Peraturan KPU Nomor 17 Tahun melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan 2013 sebagaimana diubah b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau dengan Peraturan KPU Nomor1 badan usaha non pemerintah. Tahun 2014.

5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP‐ 1,LP‐2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

HAL

UNSUR KEPATUHAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: ‐ Berkas tanda terima dari KPU ‐ Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II ‐ Model DK8‐PARPOL (lihat A.1) ‐ Model DK9‐PARPOL (Lihat A.1)


PERATURAN TERKAIT

a) Pasal 134 ayat (1) Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU No.659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU No.811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU No.821/KPU/XI/2013 tanggal29 November 2013; g) Surat KPU No.860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU No.69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU No.70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.

32

PATUH/TIDAK PATUH

PATUH. Berkas laporan diserahkan sebagai berikut: a. Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I pada tanggal 27 Desember 2013 b. Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II pada tanggal 1 Maret 2014 c. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 1 Maret 2014 d. Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 1 Maret 2014

NO.

HAL

1 6.

2

PERATURAN TERKAIT

3 4 Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 131 ayat (4) Undang‐ menerima sumbangan yang dilarang maka wajib Undang Nomor 8 Tahun 2012; mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara;* dan b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara;

b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

7.

SUMBER Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor DANA PARTAI bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang 17 Tahun 2013 sebagaimana DAN CALEG bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13‐ diubah dengan Peraturan KPU PARPOL dan DK 12‐PARPOL) Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013.

PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH. Tidak ada penerimaan sumbangan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).

UNSUR KEPATUHAN

C.

PATUH. Hasil penelusuran ke Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif (DK13‐Parpol) menunjukkan bahwa sumber dana kampanye seluruh calon bersumber dari harta kekayaan pribadi dan partai politik yang bersangkutan. Hal tersebut juga sudah ditegaskan di dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab atas LPPDK (DK12‐Parpol).

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU

8.

PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan 2012; Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :


33

PATUH. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Laporan Pembukaan Rekening Khusus (DK8‐Parpol) dan Laporan Awal Dana Kampanye (DK9‐Parpol) adalah sbb.:

NO.

HAL

1

2

9.

UNSUR KEPATUHAN

PATUH/TIDAK PATUH 5 pencatatan penerimaan dan a. Periode pengeluaran di Laporan Pembukaan Rekening Khusus adalah sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d 17 Desember 2014. pencatatan penerimaan dan b. Periode pengeluaran di Laporan Awal Dana Kampanye adalah sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 18 Februari 2014.

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) TANGGAL dan 134 ayat (1) dan ayat (6) PEMBUKAAN Khusus Dana Kampanye: Undang‐Undang Nomor 8 Tahun PATUH. RKDKP 2012; a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dibuka pada tanggal 17 Desember 2013 (sesuai dan Pasal 15 Peraturan KPU jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat informasi yang tercantum di DK8‐Parpol) Nomor17 Tahun 2013 umum. sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah b. RKDK dibuka di bank pemerintah yaitu Bank BRI (sesuai informasi yang tercantum di DK8‐Parpol) yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau 2014; NAMA BANK kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia c) Surat KPU No. 851/KPU/XII/ 2013 tanggal 19 Desember2013.


PERATURAN TERKAIT

3 4 penerimaan dan b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) a) Lingkup waktu pencatatan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana 2013 sebagaimana diubah Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) dengan Peraturan KPU Nomor 1 hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014; sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye . c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014. penerimaan dan b) Lingkup waktu pencatatan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

34

NO. 1

10.

HAL 2 NAMA PEMILIK RKDKP

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

3 c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.

CAKUPAN Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan LAPORAN Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan PEMBUKAAN mencakup: REKENING a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo KHUSUS pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.

4

a) 131 ayat (3) Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012;

2) DK8‐PARPOL yang diserahkan kepada KPU

5 c. Kesesuaian Nama Pemilik RKDK tidak dapat di uji Karena Fotocopy RKDK tidak di Lampirkan berkas LPPDK.

PATUH.

b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan Laporan Pembukaan Rekening Khusus (DK8‐Parpol) berisi rincian penerimaan dan pengeluaran sbb.: KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana Penerimaan dari Parpol Rp. 35.375.000 diubah dengan Peraturan KPU Penerimaan dari Caleg Rp. 231.501.000 Nomor 1 Tahun 2014; Sumbangan Pihak Lain Rp. ‐ Pengeluaran Operasi Rp. 265.876.000 c) Model DK8‐PARPOL; Pengeluaran Modal Rp. ‐ Pengeluaran Lain‐lain Rp. ‐ d) Model DK12‐PARPOL.


PATUH/TIDAK PATUH

35

NO.

HAL

1 2 11. CAKUPAN LAPORAN AWAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

3 Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI:

4 a) Pasal 131 ayat (3)Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9‐PARPOL. d) Model DK12‐PARPOL.

1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9‐PARPOL yang diserahkan kepada KPU


36

PATUH/TIDAK PATUH 5 PATUH. Laporan Awal Dana Kampanye (DK9‐Parpol) periode 17 Desember 2013 s/d 18 Februari 2014 berisi rincian penerimaan dan pengeluaran sbb.: Penerimaan dari Parpol Rp. 11.506.788 Penerimaan dari Caleg Rp. 99.605.000 Sumbangan pihak lain Rp. ‐ Pengeluaran Operasi Rp. 111.110.000 Pengeluaran Modal Rp. ‐ Pengeluaran Lain‐lain Rp. 50.000 Perihal tentang jumlah, kelengkapan, dan sumber dari penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan, telah dipertegas oleh Pimpinan Partai di dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPPDK (DK12‐Parpol).

LAPORAN DANA KAMPANYE

(Model DK1 s/d DK13‐Parpol)


37

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents