LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

No. :

038/AUP-THR/V/2014

LAMPIRAN B6

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran B2 dan B4 dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (“LPPDK”) dari Muspani, SH., termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK. Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK.

LAMPIRAN B.4

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No.

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD

Telah dibuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari calon anggota DPD:

1

                 

    2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

DK-1 (Ada) DK-2(Tidak Ada) DK-3 (Ada) DK-4 (Tidak Ada) DK-5 (Ada) DK-6 (Tidak Ada) DK-7 (Ada) DK-8 (Ada) DK-9 (Ada) DK-10 (Ada) DK-11 (Ada) DK-12 (Ada) Copy bukti tagihan/ utang (Tidak Ada) Bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran ( Tidak Ada) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (Tidak Ada) Asersi (Tidak Ada) Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan dana Kampanye (Ada) Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II ( Ada) Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I (Tidak Ada) Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II (Tidak Ada) Tanda Terima Laporan RKDK.(Tidak Ada) Tanda Terima Laporan Awal (Tidak Ada)

a) Telah ditentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: Dalam Rekening buku tabungan atas nama calon anggota DPD tidak terdapat mutasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

-2No. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN 5

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.

b) Telah ditelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk ditentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK: Transaksi tersebut telah tercatat dalam LPPDK.

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum

c) Transaksi yang tercantum dalam RKDK telah tercatat dalam LPPDK.

dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

4.

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Telah ditentukan kesesuaian status Bank milik Calon Anggota DPD: Rekening Koran atas nama calon anggota DPD tersebut pada Bank Mandiri yang berstatus Bank Umum. Telah ditentukan kesesuaian nama pemilik pada RKDK adalah: Muspni SH, Sesuai dengan nama calon anggota DPD tersebut.

a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

-3No.

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2 (a) perseorangan; (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya diskon)

(termasuk

hutang

dan

b)

Daftar Laporan Penerimaan Jika Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.

b) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

c)

Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:

c) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan nonpemerintah;

usaha

4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d)

6.

7

Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

d) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

a) Telah diperiksa keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

b) Tidak ketidakakuratan Matematis.

a)

a) Telah dibandingkan jumlah peneeimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5

Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

terdapat

-4No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

8

9

2

TEMUAN 5

dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

dengan DK-10: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

b)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

b) Tidak terdapat pembandingan dalam jumlah penerimaan tersebut.

c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD

d)

Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

d) Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut.

a)

Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

b)

Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

a) Telah diperiksa keakurasian perhitungan sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

c) Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut.

b) Tidak terdapat perhitungan jumlah sumbangan yang tidak akurat, karena tidak terdapat sumber sumbangan ( DK-1, DK-3, dan DK-5 nihil ).

a)

Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

a) Telah diperiksa kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

b)

Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut

b) Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ( DK-1, DK-

-5No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2 dalam temuan.

10.

TEMUAN

a)

Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Laporan tercakup dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3,DK-5) tidak terdapat sumbangan yang diterima oleh Calon Anggota DPD sehingga tidak terdapat nama dan identitas penyumbang. a) Telah diperiksa kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam daftar yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5: Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup Laporan Penerimaan dalam Daftar Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b)

melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP

b) Daftar

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DK-1, DK-3,DK-5) tidak terdapat sumbangan yang diterima oleh Calon Anggota DPD sehingga tidak terdapat surat pernyataan penyumbang ( DK-2, DK-4, DK-6 ) maupun identitas penyumbang.

-6No.

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2 kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c)

Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

d)

Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

e)

Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi;

c) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ). d) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ). e) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f)

Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

g)

Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan

f)

Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

g) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari

-7No.

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2

perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

pengiriman konfirmasi tersebut.

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

k)

Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.

h) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ). i)

Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

j)

Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

k) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ). l)

Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

m) Tidak ada sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok maupun badan usaha ( DK-1, DK-3, DK-5 ).

PENGELUARAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Telah diperiksa kesesuaian dan bentuk klasifikasi pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dalam Daftar Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Aktivitas dan Pengeluaran Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD Dana Kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Pemilihan Umum Anggota DPD untuk pengeluaran dana (“DAPDK”) Calon Anggota kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD dan DPD: Klasifikasi memperlihatkan dengan bentuk bentuk pengeluaran dalam pengeluaran (kas dan bukan kas) dan Aktivitas dan Daftar klasifikasi pengeluaran (pengeluaran Pengeluaran Dana operasi, modal, dan lain-lain) menurut Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon ketentuan. Anggota DPD Sudah sesuai dengan ketentuan.

-8No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN 5

2

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) DAPDK dan LPPDK Calon LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

12.

a)

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.

13.

a)

Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

Anggota DPD telah memperlihatkan klasifikasi pengeluaran sebagaimana mestinya.

a) Telah diperiksa keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK: Keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK b) Tidak terdapat ketidakakuratan matematis dalam DAPDK. dibandingkan a) Telah jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP: Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP telah sesuai.

14.

b)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

b) Tidak pembandingan penerimaan.

terdapat jumlah

c) Tidak perbedaan keduanya.

terdapat antara

Tentukan keberadaan dan keakurasian a) Telah keberadaan pencatatan transaksi pengeluaran dalam keakurasian DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis

transaksi dalam DAPDK:

ditentukan dan pencatatan pengeluaran

Terdapat 179 transaksi dalam DAPDK sehingga

-9No. 1

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

5

2 pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi

c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

kebukti

diambil sampling 25% dari seluruh transaksi tersebut dan menghasilkan angka lebih dari 30 transaksi, jadi kami memilih 45 transaksi secara acak untuk diaudit. b) Terdapat 179 transaksi dalam DAPDK sehingga diambil sampling 25% dari seluruh transaksi tersebut dan menghasilkan angka lebih dari 30 transaksi, jadi kami memilih 45 transaksi secara acak untuk diaudit. c) Terdapat 179 transaksi dalam DAPDK sehingga diambil sampling 25% dari seluruh transaksi tersebut dan menghasilkan angka lebih dari 30 transaksi, jadi kami memilih 45 transaksi secara acak untuk diaudit d) Telah ditelusuri transaksi tersebut ke bukti pendukung dan RKDK: 1.

45 transaksi tersebut telah ditelusuri ke bukti pendukung ,bukti pendukung transaksi tersebut ada namun transaksi yang ada tidak tercantum dalam RKDK

2.

45 transaksi tersebut telah ditelusuri ke bukti pendukung ,bukti pendukung transaksi tersebut ada namun transaksi yang ada tidak tercantum dalam RKDK.

3.

Telah didokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup : tanggal transaksi,nilai transaksi dan pihak penerima pembayaran dari peserta pemilu serta sifat dan deskripsi dari transaksi.

4.

Telah diperiksa transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas

2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran Peserta Pemilu; serta

dari

(d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

-10No.

TEMUAN

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2

kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan: Tidak ada transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas.

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

5.

Tidak ada transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang maupun jasa

6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan Laporan dicantumkan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

6.

Tidak ada diskon pembelian dalam transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk.

7.

Telah ditentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan dan sumber sumbangan : Kriteria batasan nilai sumbangan tidak ada yang melebihi nilai yang ditentukan pada pasal 133 ayat 1 dan 2 UU No. 8 2012

7) Selanjutnya

tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

E.

SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP

CALON

15.

Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.

Telah diterima Surat Representasi Calon Anggota DPD Yang menyatakan hal yang diminta Oleh KAP pada tanggal 17 Mei 2014.

LAMPIRAN B.2

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A.

UMUM

1.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun Penerimaan dan Pengeluaran 2012 Dana Kampanye (paling lambat b) Pasal 25 ayat (1) 15 (lima belas) hari setelah dan ayat (2) tanggal pemungutan suara) Peraturan KPU berikut di bawah ini beserta Nomor 17 Tahun laporan-laporan lainnya yang 2013 sebagaimana terkait. diubah dengan Dilengkapi dengan Penerimaan Peraturan KPU dan Pengeluaran Dana Nomor 1 Tahun Kampanye 2014 1) Model DK1-DPD; c) Model DK-10 DPD 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

2.

PERIODE PENCATATA N DAN PELAPORA N

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) melakukan pencatatan Undang-Undang penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dimulai sejak 2012 3 (tiga) hari setelah ditetapkan b) Pasal 17 ayat (2) sebagai Calon Anggota DPD Peraturan KPU dan ditutup 1 (satu) minggu Nomor 17 Tahun sebelum penyampaian Laporan 2013 sebagaimana Penerimaan dan Pengeluaran

Calon Anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 23 April 2014 atau sebelum batas akhir yang ditentukan dalam penyerahan laporan dengan melampirkan: 1) DK-1 (Ada) 2) DK-2(Tidak Ada) 3) DK-3 (Ada) 4) DK-4 (Tidak Ada) 5) DK-5 (Ada) 6) DK-6 (Tidak Ada) 7) DK-7 (Ada) 8) DK-8 (Ada) 9) DK-9 (Ada) 10) DK-10 (Ada) 11) DK-11 (Ada) 12) DK-12 (Ada) 13) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. (Tidak Ada). 14) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. (Tidak Ada). PATUH Calon anggota DPD telah melakukan pencatatan LPPDK mulai tanggal 1 September 2013 s/d 17 April 2014 sebagaimana periode laporan yang tercantum dalam LPPDK .

-2-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Dana Kampanye kepada KAP.

B

3.

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) berupa uang, pada Rekening Undang-Undang Khusus Dana Kampanye Calon Nomor 8 Tahun Anggota DPD pada bank 2012 b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

4.

PATUH

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N

Calon anggota DPD telah menempatkan dana kampanye berupa uang pada RKDK calon anggota DPD pada bank Mandiri KCP Bengkulu Ahmad Yani 11305, dengan no. rekening 113-000798801-1 atas nama Muspani,S.H PATUH

Calon Anggota DPD wajib a. Pasal 132 ayat (2) Dalam laporan LPPDK calon mematuhi jumlah penerimaan dan ayat (3) dan anggota DPD tidak sumbangan (mencakup uang, Pasal 133 ayat (1) terdapat barang, dan/atau jasa yang dan ayat (2), dan sumbangan dari dapat dinilai dengan uang, ayat (3) Undang- perorangan, termasuk hutang dan diskon Undang Nomor 8 kelompok dan badan usaha, pembelian barang atau jasa Tahun 2012 sehingga tidak ada yang melebihi batas kewajaran b. Pasal 12, Pasal 45 penerimaan yang transaksi jual beli secara batas ayat (2) dan Pasal melebihi umum) yang dilaporkan dalam 46 Peraturan KPU maksimum LPPDK tidak boleh melebihi sumbangan. Nomor 17 Tahun jumlah di bawah ini): 2013 sebagaimana a) Rp. 250 Juta untuk diubah dengan PATUH penyumbang perseorangan; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun b) Rp. 500 Juta untuk 2014 penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

-3-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

5.

KETEPATA N WAKTU PELAPORA N KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 mematuhi penyerahan laporan Undang-Undang sebagai berikut sesuai dengan Nomor 8 Tahun waktu yang telah ditetapkan : 2012

a) Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), Periode I dan Periode II Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun TIDAK PATUH Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Pembukaan Rekening 2013 sebagaimana b. Tidak ada Khusus Dana Kampanye diubah dengan tanda terima Peraturan KPU Pembukaan Nomor 1 Tahun Rekening 2014; Khusus Dana Kampanye c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/201 3 tanggal 27 September 2013 c) Laporan Kampanye

Awal

d) Surat KPU Nomor Dana 659/KPU/IX/201 3 tanggal 27 September 2013

Dilengkapi dengan:

e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ - tanda terima dari KPU 2013 tanggal 29 - Daftar Penerimaan November 2013; Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ Periode II 2013 tanggal 24 - Model DK8-DPD (lihat B.1) Desember 2013 - Model DK9-DPD (Lihat B.1)

6.

Calon anggota DPD tidak menyerahkan laporan sebagai berikut: a. Tidak ada tanda terima Penerima Sumbangan Periode I dan Periode II

TIDAK PATUH

c. Tidak ada tanda terima Laporan Awal Dana Kampanye TIDAK PATUH

g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

Apabila terdapat Calon Anggota a) Pasal 131 ayat (4) DPD menerima sumbangan Undang-Undang yang dilarang maka wajib Nomor 8 Tahun mematuhi ketentuan sebagai 2012; berikut : b) Pasal 13 ayat (2) a) Dilarang menggunakan dan ayat (3) sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Menyetorkan sumbangan Peraturan KPU yang dilarang ke kas Negara;

Dalam laporan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat sumbangan dari perorangan, kelompok dan badan usaha yang dilarang.. PATUH

-4-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

* dan c) Melaporkan yang dilarang.

sumbangan

* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). c) C

7.

8.

Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMA AN AWAL

TANGGAL PEMBUKAA N RKDKP

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) mematuhi lingkup waktu dan ayat (7) pencatatan penerimaan dan Undang-Undang pengeluaran Laporan Awal Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dan Rekening 2012; Khusus Dana Kampanye, b) Pasal 17 ayat (5) meliputi : Peraturan KPU a) Lingkup waktu pencatatan Nomor 17 Tahun penerimaan dan 2013 pengeluaran Laporan sebagaimana Rekening Khusus Dana diubah dengan Kampanye yang dilaporkan Peraturan KPU terhitung sejak 3 (tiga) Nomor 1 Tahun hari ditetapkan sebagai 2014; Calon Anggota DPD sampai c) Surat KPU Nomor dengan pembukaan 69/KPU/II/ 2013 Rekening Khusus Dana tanggal 7 Februari Kampanye . 2014. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Dalam laporan calon anggota DPD sebagaimana dalam DK-9 dan RKDK adalah: a. Lingkup pencatatan penerimaan dan pengeluaran RKDK tidak sesuai dengan lingkup waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai tanggal 16 April 2014.

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) membuka dan melaporkan dan ayat (6) dan Rekening Khusus Dana Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang

Calon anggota DPD telah membuka dan melaporkan RKDK sesuai dengan lingkup waktu yang

TIDAK PATUH b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK atau DK-9 tanggal 19 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014 PATUH

-5-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Kampanye: NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

9.

CAKUPAN LAPORAN

a)

Nomor 2012;

8

Tahun telah ditetapkan:

Dimulai 3 (tiga) hari a) Pembukaan setelah Calon Anggota DPD b) Pasal 14 ayat (1) RKDK pada tanggal 16 ditetapkan sebagai Calon dan ayat (3) dan Oktober 2013. Anggota DPD dan paling Pasal 15 lambat 14 (empat belas) Peraturan KPU PATUH hari sebelum hari pertama Nomor 17 Tahun jadwal pelaksanaan 2013 b) Calon anggota DPD telah kampanye dalam bentuk sebagaimana membuka RKDK rapat umum. diubah dengan pada Bank Peraturan KPU b) Pada bank Pemerintah Mandiri yang Nomor 1 Tahun mempunyai atau Bank bukan 2014. perwakilan di pemerintah yang provinsi/kabupa mempunyai perwakilan di ten/kota provinsi dan/atau diseluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. wilayah Indonesia. PATUH c) Atas nama Calon Anggota DPD c) Calon anggota DPD telah Catatan: membuka RKDK atas nama Pastikan rekening khusus Muspani,S.H Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota PATUH DPD . Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) membuat Rekening Khusus dan Pasal 134 Dana Kampanye yang ayat (2) Undangdilaporkan mencakup: Undang Nomor 8 Tahun 2012; a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo b) Pasal 16 ayat (1) pembukaan; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana b) Rincian perhitungan diubah dengan penerimaan dan Peraturan KPU pengeluaran yang sudah Nomor 1 Tahun dilakukan sebelumnya 2014; apabila saldo awal c) Model DK8-DPD. merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Calon anggota DPD telah membuka RKDK yang mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan diperoleh dari calon anggota DPD sendiri. PATUH b) Saldo awal bukan merupakan sisa dari dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan RKDK.

-6-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD diserahkan kepada KPU 10.

Calon Anggota DPD wajib a) membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) b)

c)

PATUH

yang

Calon anggota DPD telah membuat laporan dana kampanye pemilu yang mencakup: terdapat informasi daftar b) Pasal 19 ayat (2 a) Tidak Informasi daftar penyumbang; dan Pasal 21 penyumbang, ayat (1) karena sumber jumlah penerimaan dan Peraturan KPU pendanaan pengeluaran Dana hanya dari calon Nomor 17 Tahun Kampanye berupa uang, anggota DPD 2013 barang dan/atau jasa sebagaimana setelah tanggal pembukaan PATUH diubah dengan rekening khusus sampai Peraturan KPU b) Tidak ada dengan paling lambat 14 mutasi saldo Nomor 1 Tahun (empat belas) hari sebelum awal 2014; hari pertama jadwal penerimaan dan pelaksanaan Kampanye c) Model DK9-DPD. pengeluaran. Pemilu dalam bentuk rapat TIDAK PATUH umum; jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum

DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD diserahkan kepada KPU

yang

Pasal 133 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;

c) Tidak ada mutasi saldo awal penerimaan penerimaan dan pengeluaran dalam LADK. TIDAK PATUH