KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SARDJONO BUDI SUDHARNOTO REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Kompleks Purnama Permai 2 Blok C Nomor 1 Telp/Fax (0561)763368,743822 -‐ Pontianak -‐ 78121 -‐ Kalimantan BaratHa -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2014 PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN PUSAT
Ref. Nomor : 261/KAP.SBS/V/2014 Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kami
telah
melaksanakan
prosedur
yang
disepakati seperti yang diuraikan dalam
Laporan B sampai dengan Laporan F dan Lampiran A sampai dengan Lampiran C, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“LPPDK”) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat , termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum (“Pemilu”), Prosedurprosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh P a r t a i P o l i t i k sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.
LAPORAN B LAPORAN AUDIT ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2
3
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan LPPDK Partai Demokrat telah diterima dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemilu. berdasarkan Tanda Terima pada tanggal 24 April 2014 pukul 16:42 WIB di KPU Pusat Jakarta.
2.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
Telah dilakukan pengujian dan penelusuran terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terdiri dari : 1) 12 (dua belas) transaksi penerimaan sebesar Rp. 42.665.000.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah); dan 2) 8 (delapan) transaksi pengeluaran sebesar Rp. 42.220.664.330,- (Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) dana kampanye. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran tunai tercantum dalam rekening Koran RKDK dan telah dicatat dalam LPPDK berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi. B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Pembukaan RKDK di Bank Mandiri KCP Jkt Mega Kuningan dengan no. rekening 070-00-1781787-0 telah mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah Halaman 1 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2
3 dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
Pembukaan RKDK di Bank Mandiri dengan nomor rekening 070-00-17817870 di KCP Jkt Mega Kuningan atas nama Partai Demokrat Dana Kampanye telah sesuai dengan nama Partai Demokrat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan telah mengacu pada Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok.
Kami telah melakukan prosedur a, b, c dan d, terdapat: – Penerimaan dari Partai Politik sebesar Rp. 37.943.404.705,01,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Lima Koma Nol Satu Rupiah). – Penerimaan dari calon anggota DPR dalam bentuk tunai dan jasa sebesar Rp. 258.000.770.140,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). – 6 (enam) sumbangan yang bersumber dari perseorangan dalam bentuk tunai dan jasa sebesar Rp. 2.852.972.020,(Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah). – 2 (dua) sumbangan yang bersumber dari kelompok dalam bentuk tunai dan jasa sebesar Rp. 5.943.462.000,(Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan – 3 (tiga) yang bersumber dari Badan Usaha dalam bentuk tunai sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Hasil klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Halaman 2 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
3 Partai Politik dan LPPDK Partai Demokrat tidak terdapat perbedaan dan sudah mengacu pada: 1) Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 2) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, 3) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013, 4) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; dan 5) Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 Masing-masing penyumbang telah dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang berdasarkan klasifikasi penerimaan sumbangan (perseorangan / kelompok / badan usaha), kecuali sumbangan perseorangan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang tidak dilengkapi dengan identitas dan surat pernyataan penyumbang.
6.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
Telah dilakukan perhitungan kembali atas penjumlahan dan pengurangan dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, akurasi secara matematis telah benar dan sesuai dengan Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012.
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Berdasarkan Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan perbandingan antara jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK, terdapat perbedaan sebesar Rp.13.404.705,01 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Koma Nol Satu Rupiah). Total jumlah penerimaan yang tercatat dalam DLPSDK sebesar Rp.309.427.204.160,00 (Tiga Ratus Sembilan Miliyar Empat Ratus Dua Puluh Halaman 3 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2
3 Tujuh Dua Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dan yang tercatat dalam LPPDK sebesar Rp.309.220.608.865,01 (Tiga Ratus Sembilan Miliyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Koma Nol Satu Rupiah).
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
Berdasarkan penelusuran Dokumen LPPDK DPP Partai Demokrat, maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh: 1) Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp.8.404.705,01 (Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Koma Nol Satu Rupiah) yang dicatat dalam LPPDK tapi tidak dicatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK); 2) Sumbangan Tanpa Identitas sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tercatat dalam LPPDK tapi tidak tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DLPSDK). Sumbangan Tanpa Identitas sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara melalui Komisi Pemilihan Umum dengan bukti Berita Acara Serah Terima tertanggal 17 April 2014.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
Telah dilakukan perhitungan kembali untuk menentukan keakurasian atas jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, yang terdiri dari: 1) Sumbangan Perseorangan sebanyak 6 (enam) orang penyumbang dengan jumlah sumbangan sebesar Rp. 2.852.972.020,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah). 2) Sumbangan Kelompok sebanyak 2 (dua) kelompok penyumbang dengan jumlah sumbangan sebesar Rp. 5.943.462.000,(Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua
8.
Halaman 4 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2
3 Ribu Rupiah) dan 3) Sumbangan Badan Usaha sebanyak 3 (tiga) badan usaha penyumbang dengan jumlah sumbangan sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Seluruh perhitungan telah dilakukan dengan akurat dan sudah mengacu pada Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. Telah dilakukan penelusuran atas penentuan kepatuhan sumber sumbangan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke identitas penyumbang. Terdapat penyumbang yang tidak jelas identitasnya yang melakukan transfer ke RKDK DPP Partai Demokrat di Bank Mandiri pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah) Sumbangan tersebut telah diakui dan dikembalikan ke Kas Negara melalui Komisi Pemilihan Umum dengan bukti Berita Acara Serah Terima tertanggal 17 April 2014.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan
Telah dilakukan pengujian kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, sebagai berikut: 1) Partai Politik sebanyak 1 (satu) transaksi; 2) Calon Anggota Legislatif sebanyak 140 (seratus empat puluh) transaksi diambil secara random dari 560 (lima ratus enam puluh) transaksi; 3) Sumbangan Perseorangan sebanyak 6 (enam) transaksi; 4) Sumbangan Kelompok sebanyak 2 (dua) transaksi; dan 5) Sumbangan Badan Usaha sebanyak 3 (tiga) transaksi. Dengan hasil bahwa kepatuhan pencatatan transaksi sudah sesuai dengan Pasal 19 Halaman 5 dari 13
LAPORAN B
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
2 periode yang tercakup dalam DLPSDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, kecuali atas 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Calon Anggota Legislatif DPR RI yang tidak menyerahkan Laporan DK 13 (Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Caleg) sebagai pendukung LPPDK.
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
Telah dibandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan penyumbang telah dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang dan identitas yang jelas, antara lain sebagai berikut: 1) 6 (enam) sumbangan yang bersumber dari perseorangan dalam bentuk tunai dan jasa sebesar Rp. 2.852.972.020,(Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah) sudah sesuai antara surat pernyataan penyumbang perseorangan dengan bukti- bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku dan fotokopi NPWP. 2) 2 (dua) sumbangan yang bersumber dari kelompok dalam bentuk tunai dan jasa sebesar Rp. 5.943.462.000,(Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) sudah sesuai antara surat pernyataan penyumbang kelompok dengan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku dan fotokopi NPWP ketua kelompok, dan 3) 3 (tiga) yang bersumber dari Badan Usaha dalam bentuk tunai sebesar Rp. 4.7000.000.000,(Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yaitu: (a) PT Realindo Cahaya Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sudah sesuai antara surat pernyataan penyumbang badan usaha dengan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi NPWP. (b) PT Anugerah Tujuh Sejati sebesar Halaman 6 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2
3 Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sudah sesuai antara surat pernyataan penyumbang badan usaha dengan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi NPWP. (c) PT Tempo Realty sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) hanya dilampiri dengan surat pernyataan penyumbang dan tidak diperoleh bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi NPWP. Dari penelusuran transaksi ke bukti pendukung semua transaksi diatas sudah dilakukan pencatatan secara tepat dan akurat dalam RKDK dan telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) , (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.
Berdasarkan Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 telah dilakukan penelusuran semua transaksi ke bukti pendukung dan RKDK ditemukan: 1) Sumbangan PT Tempo Realty dengan jenis/klasifikasi penerimaan dalam bentuk kas sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) hanya dilampiri dengan surat pernyataan penyumbang dan tidak diperoleh bukti-bukti pendukung seperti fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi NPWP. 2) 177 (seratus tujuh puluh tujuh) caleg dengan jenis/klasifikasi penerimaan dalam bentuk bukan kas (jasa) yang belum menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran calon legislatif (DK 13). 3) Sumbangan sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah) dengan jenis/klasifikasi penerimaan dalam bentuk kas yang tidak dilengkapi nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, atau bukti identitas Halaman 7 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2
3 lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku).
f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 telah dilakukan konfirmasi positif dan di buat daftar konfirmasi untuk menilai keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lain) sebesar Rp. 127.854.396.226,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) kepada penyumbang Dana Kampanye DPP Partai Demokrat yang terdiri dari: 1) Yang bersumber dari Perseorangan terdapat 6 (enam) orang penyumbang sebesar Rp. 2.847.972.020,- (Dua Miliyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah); 2) Yang bersumber dari Kelompok terdapat 2 (dua) kelompok penyumbang senilai Rp. 5.943.462.000,(Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah); dan 3) Yang bersumber dari Badan Usaha terdapat 3 (Tiga) Badan Usaha penyumbang senilai Rp 4.700.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). 4) Yang bersumber dari Calon Anggota Legislatif secara random sebanyak 140 (seratus sempat puluh) calon anggota legislatif senilai Rp. 114.357.962.206,- (Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Rupiah)
h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan
Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 telah dilakukan konfirmasi positif Halaman 8 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2 tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.
3 sejumlah Rp 127.854.396.226,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan hasil konfirmasi yang diperoleh sampai dengan batas akhir konfirmasi tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp. 75.778.267.226,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dengan jawaban sesuai dengan yang nilai yang tertera dalam surat konfirmasi. Adapun yang tidak menjawab konfirmasi adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang penerimaan dari caleg sebesar Rp. 52.076.129.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), tidak dapat dilakukan pencocokan atas surat konfirmasi yang tidak diterima kembali.
l)
Sumbangan dalam bentuk bukan kas telah sesuai dengan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai
Dalam prosedur a dan b, klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) telah memperlihat kan bentuk pengeluaran kas sebesar Rp.307.365.234.277,77. (Tiga Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) tidak ada pengeluaran bukan kas, serta pengklasifikasian pengeluaran operasi sebesar Rp. 307.365.234.277,77. (Tiga Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), tidak Halaman 9 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
1
2 Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
3 ada jenis pengeluaran modal dan lain-lain, sehingga disimpulkan bahwa klasifikasi dan bentuk pengeluaran sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
Telah dilakukan perhitungan kembali atas 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 307.365.234.277,77. (Tiga Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang tercantum dalam DAPDK, keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan) telah tepat dan sudah mengacu pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.
Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah dibandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK, hanya terdapat pengeluaran dengan klasifikasi pengeluaran operasi sebesar Rp. 307.365.234.277,77. (Tiga Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dan tidak terdapat perbedaan nilai dan klasifikasi yang tercatat antara DAPDK dengan nilai yang tercatat dalam LPPDK.
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:
Telah dilakukan penelusuran atas keberadaan dan keakurasian pencatatan atas 16 (enam belas) transaksi pengeluaran a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi sebesar Rp. 307.365.234.277,77. (Tiga pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dalam tercakup dalam DAPDK. DPADK, keberadaan dan keakurasian b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi pencatatan transaksi pengeluaran dalam menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) DAPDK telah dilakukan pengujian dan transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 sudah berdasarkan Pasal 280 Undang(tiga puluh) transaksi. Undang Nomor 8 Tahun 2012, kecuali c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi atas 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) pengeluaran dana kampanye yang tercantum Calon Anggota Legislatif DPR RI yang dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka tidak menyerahkan Laporan DK 13 pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk (Laporan Pencatatan Penerimaan dan seluruh transaksi tersebut. Pengeluaran Caleg). Halaman 10 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN/KETERANGAN
3 Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana yang dipilih tersebut: diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti Tahun 2014, telah dilakukan penelusuran pendukungnya dan ke RKDK. terhadap transaksi ke bukti pendukung dan 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat ke RKDK, tidak ditemukan pengeluaran dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti yang tidak tercatat dalam RKDK dan pendukung, laporkan dalam temuan. seluruh pengeluaran dalam RKDK sudah 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dilengkapi dengan bukti pengeluaran. dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas Transaksi pengeluaran tersebut terdiri transaksi tersebut yang mencakup (pada): dari: (a) tanggal transaksi; 1) Tanggal 17/03/2014 Pembuatan (b) nilai transaksi; Bendera sebesar Rp. 3.100.000.000,(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta penerima Jaya Mandiri Adv dan PT Pemilu; serta Vira Masutama. (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 2) Tanggal 18/03/2014 Pasang Iklan Elektronik, pembayaran termin satu sebesar Rp. 11.250.000.000,penerima PT Dwi Sapta Pratama. 3) Tanggal 24/03/2014 Pasang Iklan Elektronik, pembayaran termin dua sebesar Rp. 11.250.000.000,penerima PT Dwi Sapta Pratama. 4) Tanggal 18/03/2014 Pasang Iklan Elektronik, pelunasan sebesar Rp. 7.520.664.300,- penerima PT Dwi Sapta Pratama. 5) Tanggal 18/03/2014 Pasang Iklan Elektronik atas 2 (dua) invoice sebesar Rp. 3.003.462.000,- penerima PT Media Setara Indonesia. 6) Tanggal 02/04/2014 Rapat Umum – pembayaran DP 1 tour kampanye sebesar Rp. 2.000.000.000,- penerima PT Perisai Indonesia Triperkasa. 7) Tanggal 02/04/2014 Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum – DP 1 Pembayaran pembuatan kaos Demokrat sebesar Rp. 1.000.000.000,penerima PT Perisai Indonesia Triperkasa. 8) Tanggal 07/04/2014 Rapat Umum DP 2 tour kampanye sebesar Rp. 3.200.000.000,- penerima PT Perisai Indonesia Triperkasa. 9) Tanggal 08/04/2014 Rapat Umum- DP 3 tour kampanye sebesar Rp. 1.000.000.000,- PT Perisai Indonesia Triperkasa. 10) Tanggal 08/04/2014 Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum - DP 1 Pembayaran pembuatan kaos Halaman 11 dari 13
LAPORAN B
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN/KETERANGAN
11)
12)
13)
14)
15) 16)
3 Demokrat sebesar Rp. 2.000.000.000,penerima PT Perisai Indonesia Triperkasa. Tanggal 16/04/2014 Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum - DP 1 Pembayaran pembuatan kaos Demokrat sebesar Rp. 1.500.000.000,penerima PT Perisai Indonesia Triperkasa. Tanggal 17/04/2014 Pemasangan alat peraga ketempat umum sebesar Rp. 885.000.000,- penerima CV Inovasi Gemilang Tanggal 17/04/2014 Rapat umum sebesar Rp. 1.997.972.020,- untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi ketua umum dan tim. Tanggal 17/04/2014 pengembalian ke kas Negara sebesar Rp. 5.000.000,Serah terima ke KPU dengan berita acara serah terima. Tanggal 17/04/2014 Beban Bank sebesar Rp. 2.365.817,77. Rekening Koran RKDK Dana Kampanye. Tanggal 17/04/2014 Daftar laporan penerimaan dan pengeluaran caleg sebesar Rp. 257.650.770.140,- DK 13
4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, seluruh pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah sesuai dengan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan, tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar.
6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang
Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tidak terdapat sumbangan dalam bentuk diskon atas pembelian barang atau jasa, sehingga tidak dapat ditentukan kepatuhan lebih lanjut atas pencatatan berdasarkan kriteria batasan nilai dalam bentuk diskon. Halaman 12 dari 13
LAPORAN B
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 telah disebutkan di atas.
E.
SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
TEMUAN/KETERANGAN 3
Telah didapat Surat Representasi dari DPP Partai Demokrat tanggal 23 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik dan telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) huruf (e) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Halaman 13 dari 13
LAPORAN D
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
A. 1.
UMUM CAKUPAN MORAL
Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a)
Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.
a)
Pasal 135 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK-10 PARPOL.
PATUH Catatan: Tanda terima LPPDK tanggal 24 April 2014 Pukul 16:42 Wib di KPU Pusat Jakarta, dilengkapi dengan DK1,DK2,DK3, DK4,DK5,DK6, DK7,DK8,DK9, DK10,DK11, DK12,DK13 dan bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran serta bukti pendukung lainnya.
Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Model DK1-PARPOL; Model DK2-PARPOL; Model DK3-PARPOL; Model DK4-PARPOL; Model DK5-PARPOL; Model DK6-PARPOL; Model DK7-PARPOL; Model DK8-PARPOL; Model DK9-PARPOL; Model DK10-PARPOL; Model DK11-PARPOL; Model DK12-PARPOL; Model DK13-PARPOL; Copy bukti Tagihan/Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Halaman 1 dari 6
LAPORAN D
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Pihak Lain 2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah b) ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
B.
3.
4.
Pasal 129 ayat (7) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Catatan: Periode LPPDK tanggal 11 januari sampai 17 April 2014
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Partai Politik Peserta Pemilu a) Wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye b) Partai Politik Peserta Pemilu pada bank umum.
Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian b) barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;
Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
a)
Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
PATUH
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : b) a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye
Pasal 134 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH Catatan: Penempatan RKDK di Bank Mandiri KCP Jkt Mega Kuningan PATUH Catatan: Tidak terdapat jumlah penerimaan sumbangan yang melebihi Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan dan Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
PATUH Catatan: a. Periode I: Tanggal 27/12/2013, Perbaikan tanggal 29/12/2013 b. Periode 2:Tanggal Halaman 2 dari 6
LAPORAN D
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Dilengkapi dengan: − −
− −
6.
Berkas tanda terima dari KPU Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Model DK8-PARPOL (lihatA.1) Model DK9-PARPOL (LihatA.1)
c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014.
Apabila terdapat Partai Politik a) Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai b) berikut: a)
Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.
Pasal 131ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). 7.
C.
SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG
Sumber Dana Kampanye Calon a) Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- b) PARPOL dan DK 12-PARPOL)
Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
c.
02/03/2014 pukul 17.00 Wib, perbaikan 1 Tanggal 10/03/2014 Pukul 18:11 Wib. perbaikan 2 Tanggal 11/3/2014 Pukul 15:00 Wib. Setor ke kas negara melalui KPU BA tanggal 17 April 2014.
PATUH Catatan: Terdapat 1 (satu) sumbangan yang dilarang dan tidak digunakan dalam pengeluaran dana kampanye, sumbangan tersebut sudah di setor ke kas negara melalui KPU BA tanggal 17 April 2014.
PATUH Catatan: Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR di DK 13 bersumber dari kekayaan pribadi caleg dan sumbangan Partai Politik.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Halaman 3 dari 6
LAPORAN D
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
PEMILU 8.
9.
PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
a) Pasal 129 ayat (6) dan Ayat Partai Politik Peserta Pemilu wajib (7) Undang-Undang Nomor mematuhi lingkup waktu 8 Tahun 2012; pencatatan penerimaan dan b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat pengeluaran Laporan Awal Dana (2) Peraturan KPU Nomor Kampanye dan Rekening Khusus 17 Tahun 2013 sebagaimana Dana Kampanye Pemilu, meliputi: diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; a) Lingkup waktu pencatatan KPU Nomor penerimaan dan pengeluaran c) Surat 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Laporan Rekening Khusus Februari 2014; Dana Kampanye yang KPU Nomor dilaporkan terhitung sejak 3 d) Surat 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 (tiga) hari ditetapkan sebagai Februari 2014. Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat TANGGAL (6) dan 134 ayat (1) dan ayat PEMBUKAAN membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: (6) Undang-Undang Nomor RKDKP
8 Tahun 2012; Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat sebagai peserta Pemilu dan (2) dan Pasal 15Peraturan paling lambat 14 (empat belas KPU Nomor 17 Tahun 2013 hari) sebelum hari pertama sebagaimana diubah dengan jadwal pelaksanaan kampanye Peraturan KPU Nomor 1 dalam bentuk rapat umum. Tahun 2014; b) Pada bank pemerintah atau c) Surat KPU Nomor bank bukan pemerintah yang 851/KPU/XII/2013 tanggal mempunyai perwakilan di 19 Desember 2013. Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat a)
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
PATUH Catatan: a. Lingkup pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Laporan RKDK tanggal 23/05/2013; b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 28/12/2014 sd 02/03/2014
PATUH Catatan : a.
b.
Tanggal Pembukaan RKDKP: 23/05/2013; Nama Bank: Bank Mandiri KCP Jkt Mega Kuningan yang merupakan Bank Pemerintah yang mempunyai perwakilan di seluruh Provinsi wilayah Indonesia;
Halaman 4 dari 6
LAPORAN D
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.
c.
Nama Pemilik: Partai Demokrat Dana Kampanye
Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD. 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan. 10.
CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: b) a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan c) sebelumnya apabila saldo d) awal merupakan sisa dari penerimaan dana denganperuntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
131 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. Model DK8-PARPOL. Model DK12-PARPOL.
DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU 11.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
Partai Politik Peserta Pemilu wajib a) membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: b)
Pasal 131 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 19 ayat (2) dan Pasal
PATUH Catatan: a. Sumber perolehan saldo awal dari Sumbangan Partai Politik; b. Dilengkapi dengan DK 13 caleg selain 77 caleg yang tidak menyampaikan DK 13 c. DK 8 sudah diserahkan kepada KPU
PATUH
Halaman 5 dari 6
LAPORAN D
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
a) Informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus c) sampai dengan paling lambat d) 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU
21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Model DK-9 PARPOL. Model DK12-PARPOL.
Catatan: a.
b.
c.
Informasi daftar nama penyumbang lengkap; Jumlah penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sampai dengan tanggal 02/03/2014 jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank tanggal 23/05/2013
Halaman 6 dari 6
