II. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
A. UMUM 1. Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") berikut dibawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima") (lihat Lampiran B1-B4 Terlampir); a. Partai politik tingkat pusat: satu LPPDKP partai politik tingkat pusat
Telah didapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP) beserta Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye (LADK&RKDKP), Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (DSPDKP), Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (DAPDKP) dan surat pernyataan tanggung buah jawab peserta pemilu atas LPPDKP Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor.
b. Partai politik tingkat provinsi: i. Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi, dan ii. Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"): Seluruh LPPDKP calon anggota DPD diprovinsi yang bersangkutan. 2. Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).
Telah dilengkapi tanda terima LPPDKP yang diserahkan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 pukul 21.00 WIB di KPU Pusat Jl Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. LPPDKP yang disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tepat waktu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).
3. Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.
Telah dilakukan pemeriksaan periode pencatatan dan pelaporan LPPDKP dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan KPU No. 01 tahun 2009 Pasal 14). Periode pencatatan dan pelaporan yang disajikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor adalah 10 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009.
2
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
B. LAPORAN DAN
AWAL
REKENING
DANA
TEMUAN
KAMPANYE
KHUSUS
DANA
KAMPANYE PEMILU ("LADK&RKDKP") 4. Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini: a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK & Pembukaan LADK & RKDKP dibuka pada tanggal 19 RKDKP antara tanggal yang tertera dalam Agustus 2008, telah sesuai dengan peraturan KPU No. rekening koran LADK&RKDKP dengan 1 tahun 2009 Pasal 13. peraturan yang berlaku (LADK&RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum). b. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK&RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (Bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/ kota di seluruh wilayah Indonesia).
Bank yang dipilih untuk membuka LADK & RKDKP adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutiah dengan No. Rek 02.300.1001.604.303 dan telah sesuai dengan peraturan KPU No. 1 tahun 2009 Pasal 12 serta sesuai dengan UU. No. 10 tahun 2008.
c. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK & RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK & RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.
Terdapat kesesuaian antara nama yang tercantum dalam rekening koran RKDKP dengan nama Peserta Pemilu yaitu atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor.
C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU C.1 UMUM 5. Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak,
3
Terdapat 7 (tujuh) transaksi yang tercantum dalam RKDKP dan telah ditelusuri ke bukti-bukti pendukungnya, bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tercatat dalam LPPDKP.
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP. Catatan:
- Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK & RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - Untuk partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta calon Anggota DPD peserta pemilu, pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 10 transaksi. C.2. PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU 6. Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: a. Partai Politik. b. Calon Legislatif. c. Perseorangan. d. Perusahaan/badan usaha. e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
Telah didapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum (DSPDKP). Sumber penerimaan DPP Partai Pelopor berasal dari Sumbangan Perorangan. Buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu berupa rekening koran dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutiah.
7. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, Telah dilakukan perhitungan matematis dari seluruh pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi dan hasilnya akurat. transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
4
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
8. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menayakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
Telah dilakukan perbandingan, dan hasilnya tidak sama antara klasifikasi nilai penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan LPPDKP. Sumber penerimaan pada LPPDKP sebesar Rp.8.000.000 masuk dalam saldo awal, semestinya masuk dalam klasifikasi penerimaan, karena terjadi setelah pembukaan RKDKP.
9. Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperolehkan menurut peraturan yang berlaku dibawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya. Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari:
Telah dilakukan penelusuran DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbang, bahwa seluruh sumber sumbangan yang diperoleh DPP Partai Pelopor berasal dari sumbangan perorangan yaitu Maulana Yusuf Kelana & Ristiyanto. Tidak terdapat sumber sumbangan yang dilarang yang masuk dalam DSPDKP menurut peraturan yang berlaku (Peraturan KPU No.1 tahun 2009 Pasal 25).
• Pihak asing • Penyumbang yang tidak jelas identitasnya • Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"). • Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD"). Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketaatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang diarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"). 10. Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur dibawah ini
5
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
atas transaksi yang dipilih tersebut.
a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp 20 juta atau lebih).
Telah dibandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang yang masih berlaku seperti fotokopi KTP & fotokopi NPWP dan hasilnya sesuai.
b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
Telah dilakukan penelusuran ke RKDKP Hasilnya penerimaan sumbangan sebesar Rp.5.000.000 sesuai dengan bukti pendukungnya, sedangkan untuk penerimaan sebesar Rp.3000.000 tidak dapatkan bukti pendukungnya tetapi masuk dalam RKDKP. Pada RKDKP terdapat pendapatan bunga bank sebesar Rp.19.755 yang belum disajikan dalam penerimaan LPPDKP.
c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokpi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.
Telah di dokumentasikan bahwa sumber penerimaan DPP Partai Pelopor berasal dari sumbangan perorangan 1). Penerimaan pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.3.000.000,- a.n Maulana Yusuf Kelana, dengan No. KTP 09.5301.110566.1280 dengan alamat Jl. Tebet Timur III N/14 Rt./Rw. 008/007 Tebet Timur Jakarta Selatan; dan 2). Penerimaan pada tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.5.000.000,- a.n Ristiyanto, dengan No. KTP 09.5407.161164.0049 dengan alamat Jl. Bunga Rampai VIII/7/79 Rt./Rw. 003/006 Malaka Jaya Duren Sawit, Jakarta Timur. Seluruh jenis sumber penerimaan sumbangan berbentuk kas.
d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konformasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi
Telah dikirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan dan telah dilakukan pendokumentasian atas konfirmasi sumbangan tersebut.
6
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam Berdasarkan jawaban konfirmasi yang diperoleh, telah butir 10.c. antara informasi yang diterima dibandingkan ke DSPDKP dan hasilnya sesuai dengan berdasarkan jawaban konfirmasi yang tercatat jawaban konfirmasi. dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk Tidak ada sumbangan dalam bentuk bukan kas. bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan dliterima. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. C.3 PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU 11. Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.
Telah didapatkan Daftar Aktvitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (DAPDKP) dan bukti catatan pendukung asli. Semua jenis transaksi pengeluaran berupa kas.
12. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, Telah dilakukan perhitungan matematis dan hasilnya pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh akurat. transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan
7
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
cara melakukan perhitungan keakurasian matematis tersebut.
kembali
TEMUAN
atas
13. Bandingkan jumlah pengeluaran menurut Telah dibandingkan antara jumlah pengeluaran yang klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan LPPDKP dan tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang hasilnya sesuai. tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut. 14. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a. Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDKP.
ke
bukti Telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP, dan hasilnya seluruh transaksi pengeluaran telah tercatat dalam DSPDKP dan LPPDKP. Terhadap RKDKP terdapat pengeluaran lain-lain dalam bentuk biaya perbankan sebesar Rp. 283.000,- yang belum disajikan dalam pengeluaran LPPDKP.
b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh Telah dilakukan pendokumentasian atas informasi dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang yang didapat berdasarkan bukti pendukungnya. relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi (ii) nilai transaksi (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi. c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Tidak ada transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan pemilu dalam bentuk bukan kas.
8
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan pemilu dalam bentuk bukan kas. kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau Tidak terdapat transaksi diskon atas pembelian barang jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi atau jasa. jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang disebutkan di atas. Catatan: Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelangkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. D. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP 15. Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu Telah didapatkan surat representasi tertulis dari Peserta yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor atas mencantumkan hal-hal dibawah ini jika relevan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDKP) Periode tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 16 April 2009. • Penyusunan, pencatataan, pengelolaan, dan Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu. • LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang relevan yang berlaku. • Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai
9
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
bukti transaksi yang memadai
• RKDKP merupakan rekening khusus yang Tidak dicantumkan dalam surat representasi Peserta ditempatkan pada bank yang telah memenuhi Pemilu kriteria tertentu yang disyaratkan oleh oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu • Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi Tidak dicantumkan dalam surat representasi Peserta penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan. • Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. • Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. • Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah di catat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. • Kesediaan Peserta Pemilu untuk Tercantum dalam surat representasi Peserta Pemilu mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang
10
NO
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika dikemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.
11
I. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUJM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR PERIODE TANGGAL 10 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2009 No.
Uraian
Rp
A. Saldo Awal 1.1 Sumbangan Partai Politik 1.2 Sumbangan Calon Legislatif 1.3 Sumbangan Perseorangan 1.4 Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha 1.5 Lain-lain
Rp
Unit
Keterangan
2,000,000 8,000,000
B. Penerimaan 1.1 Sumbangan Partai Politik 1.2 Sumbangan Calon Legislatif 1.3 Sumbangan Perseorangan 1.4 Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha 1.5 Lain-lain C. Pengeluaran 1. Pengeluaran Operasional a Pertemuan Terbatas b Pertemuan Tatap Muka c Media massa cetak dan media massa elektronik d Penyebaran bahan kampanye kepada umum e Pemasangan alat peraga di tempat umum f Rapat Umum g Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan
1,000,000 600,000 900,000
2. Pengeluaran Modal a Pembelian Kendaraan b Pembelian Peralatan (Komputer kantor) c Lain-lain
4,800,000
3. Pengeluaran Lain-Lain 10,000,000 Saldo Akhir
7,300,000 2,700,000
1
